Urus Izin SIUP. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah izin usaha yang dikeluarkan Instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI “Kalsifikasi Lapangan Usaha Indonesia”. Berdasarkan besarnya jumlah modal dan kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan, maka penggologan SIUP dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : 1. SIUP Kecil, dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 2. SIUP Menengah, dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 3. SIUP Besar, dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Persyaratan Pengurusan Izin SIUP : 1. Copy Akta Pendirian dan Perubahannya jika ada; 2. Copy SK Pengesahan Kemenkumham; 3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); 5. Copy KTP Pimpinan/Penaggung Jawab Perusahaan; 6. Copy KK Jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Adalah Wanita; 7. Pas Photo Berwarna Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan (3×4) sebanyak 3 lembar; 8. Neraca Perusahaan; 9. Daftar Isian Permohonan SIUP. Hubungi kami pengurusan SIUP : PT. Legalitas Sarana Izin Cab. Medan www.legalitasizinusaha.com Jln. Tani Bersaudara No 09 Gd. Johor Medan. Telp : + (62) 61 7031581 Mobile : 085270139105 PIN BB 5ACFA577 Berkas antar jemput

1. PERSYARATAN SIUP BPPT MEDAN
DASAR HUKUM
 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
289/MPP/Kep/10/2000 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha
Perdagangan.
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-
Dag/Per/9/2009 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Usaha Industri, Perdagangan, Tanda Daftar Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar
Perusahaan
PENGERTIAN (PERDA NO. 10 TAHUN 2002 PASAL 1 AYAT 9, 10 DAN 26)
 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam
wilayah Kota Medan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
 Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi sejenis Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan
Usaha Lainnya
 Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah Pungutan Daerah dalam rangka pemberian Izin
kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atau kegiata usaha perdagangan.
 Izin Usaha Perdagangan terdiri dari : (Pasal 5 ayat 3 Perda 10 Tahun 2002)
o Izin Usaha Perdagangan golongan Kecil yaitu perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih
seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
o Izin Usaha Perdagangan golongan Menengah yaitu perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih
seluruhnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dn bangunan
tempat usaha
o Izin Usaha Perdagangan golongan Besar yaitu perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih
seluruhnya diatas Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dn bangunan tempat usaha.
PERSYARATAN (PERDA NO. 10 TAHUN 2002 PASAL 7 AYAT2)

2.  Mengisi Formulir Permohonan
 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Pas photo Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
 Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan
 Foto Copy Ijin Gangguan yang dilegalisir.
 Neraca Awal Perusahaan yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai secukupnya
 Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan
perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir
 Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan
perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir
 Bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan Foto copy akte pendirian dan
perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri
yang dilegalisir
 Melampirkan rekomendasi atau ijin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir bagi
perusahaan yang memohon sub bidang barang dagangan yang memerlukannya.
 Khusus untuk perubahan melampirkan asli IUP
TARIF RETRIBUSI IJIN BARU
 GRATIS
MASA BERLAKU IJIN
 Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan ijin
yang diterbitkan.
WAKTU PEMROSESAN/PENERBITAN IJIN
 Pemrosesan ijin selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
diterima.
Apabila anda membutuhkan pengurusan SIUP kami siap membantu anda, hubungi kami
Telp : 061 77554440 - 085270139105