Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
KALENDER PENGAWASAN
1. KALENDER PENGAWASAN PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
1. Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan
a. KPU keliru dalam
menetapkan jumlah
persyaratan dukungan
bagi pasangan calon
perseorangan dengan
tidak berdasarkan
jumlah DPT Pilpres;
b. KPU tidak menetapkan
jumlah minimal
dukungan berdasarkan
DPT Pilpres dan
sebarannya melalui
SK;
c. KPU tidak
menyebutkan jumlah
DPT Pilpres dalam SK;
d. KPU tidak
menyebutkan jumlah
minimal dukungan
dalam SK;
e. KPU tidak
menyerahkan salinan
SK tersebut kepada
Bawaslu;
f. KPU tidak
mengumumkan jadwal,
waktu, dan tempat
penyerahan dukungan
calon perseorangan
selama 14 hari;
g. KPU tidak
mencantumkan SK
Penetapan Jumlah
Miimal Dukungan dan
Sebarannya dalam
pengumuman;
h. KPU tidak
a. Memastikan KPU
menetapkan jumlah
persyaratan dukungan
bagi pasangan calon
perseorangan dengan
berdasarkan jumlah
DPT Pilpres;
b. Memastikan KPU
menetapkan jumlah
minimal dukungan
berdasarkan DPT
Pilpres dan
sebarannya melalui
SK;
c. Memastikan KPU
menyebutkan jumlah
DPT Pilpres dalam SK;
d. Memastikan KPU
menyebutkan jumlah
minimal dukungan
dalam SK;
e. Memastikan KPU
menyerahkan salinan
SK tersebut kepada
Bawaslu;
f. Memastikan KPU
mengumumkan jadwal,
waktu, dan tempat
penyerahan dukungan
calon perseorangan
selama 14 hari;
g. Memastikan KPU
mencantumkan SK
Penetapan Jumlah
Miimal Dukungan dan
Sebarannya dalam
pengumuman;
h. Memastikan KPU
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan
Pasangan Calon
Perseorangan.
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan
Pasangan Calon
Perseorangan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan sub
tahapan Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan;
dan
b. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek keterpenuhan
muatan materi
Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan.
Dalam hal Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan tidak
memenuhi muatan materi
Pengumuman
Penyerahan Syarat
Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan
sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-
undangan, Bawaslu
merekomendasikan
perbaikan kepada KPU
agar dapat memberikan
informasi yang jelas dan
akurat bagi Calon
Perseorangan yang
hendak mengajukan
dukungan.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
1
2. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
memperhatikan daya
jangkau pengumuman
dengan tidak
mengumumkan pada
media cetak, media
elektronik, dan
website.
memperhatikan daya
jangkau pengumuman
dengan
mengumumkan pada
media cetak, media
elektronik, dan
website.
2. Penyerahan Syarat
Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan
a. Bakal Pasangan Calon
perseorangan tidak
memenuhi jumlah
minimal dukungan dan
persebarannya;
b. Dokumen dukungan
diserahkan tidak
dilampiri fotokopi
identitas
kependudukan dan
rekapitulasi jumlah
dukungan;
c. Bakal Pasangan Calon
perseorangan tidak
menggunakan Formulir
Model B.1 KWK dan
Model B.2 KWK;
d. Dukungan dengan
menggunakan Surat
Identitas Lain
dikeluarkan secara
kolektif;
e. Bakal Pasangan Calon
perseorangan tidak
menyerahkan
rekapitulasi dukungan
dalam bentuk hardcopy
maupun softcopy serta
tidak dibuat dalam 3
(tiga) rangkap;
f. Bakal Pasangan Calon
tidak mengelompokkan
surat pernyataan
a. Memastikan Bakal
Pasangan Calon
memenuhi jumlah
minimal dukungan dan
persebarannya;
b. Memastikan dokumen
dukungan dilampiri
dengan fotokopi
identitas
kependudukan dan
rekapitulasi jumlah
dukungan;
c. Memastikan Bakal
Pasangan Calon
perseorangan
menggunakan Formulir
Model B.1 KWK dan
Model B.2 KWK;
d. Memastikan dukungan
dengan menggunakan
Surat Identitas Lain
tidak dikeluarkan
secara kolektif;
e. Memastikan Bakal
Pasangan Calon
menyerahkan
rekapitulasi dukungan
dalam bentuk hardcopy
maupun softcopy serta
dibuat dalam 3 (tiga)
rangkap;
f. Memastikan Bakal
Pasangan Calon
mengelompokkan surat
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan Syarat
Dukungan
Pasangan Calon
Perseorangan.
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan Syarat
Dukungan
Pasangan Calon
Perseorangan.
a. Pengawasan Literatur
atas pelaksanaan
penyerahan dukungan
Bakal Calon
Perseorangan dengan
memastikan :
1. Keterpenuhan syarat
jumlah minimal
dukungan dan
persebarannya;
2. Ketaatan Bakal
Pasangan Calon
menyerahkan
dokumen dengan
dilampiri fotokopi
identitas
kependudukan dan
rekapitulasi jumlah
dukungan;
3. Ketaatan Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan
menggunakan
Formulir Model B.1
KWK dan Model B.2
KWK;
4. Ketaatan Bakal
Paslon Perseorangan
tidak menggunakan
dukungan Surat
Identitas Lain secara
kolektif;
5. Ketaatan Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan
Dalam hal penyerahan
dukungan calon
prseorangan terdapat hal-
hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Bawaslu
merekomendasikan saran
kepada KPU agar dapat
memberikan ruang
perbaikan kepada Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan dalam
masa penyerahan
dokumen dukungan.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
2
3. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
dukungan dan
rekapitulasi dukungan
berdasarkan wilayah
desa/kelurahan pada
Formulir B.2 KWK;
g. KPU mengabaikan
ketepatan waktu
dengan menerima
dukungan diluar batas
waktu yang telah
ditetapkan;
h. Petugas KPU tidak
membubuhkan paraf
dan cap basah pada
salinan arsip Bakal
Pasangan Calon;
i. KPU tidak memberikan
akses data dan
informasi kepada
Bawaslu.
pernyataan dukungan
dan rekapitulasi
dukungan berdasarkan
wilayah
desa/kelurahan pada
Formulir B.2 KWK;
g. Memastikan KPU tidak
mengabaikan
ketepatan waktu dan
menerima dukungan
sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan;
h. Memastikan Petugas
KPU membubuhkan
paraf dan cap basah
pada salinan arsip
Bakal Pasangan
Calon;
i. Memastikan KPU
memberikan akses
data dan informasi
kepada Bawaslu.
menyerahkan
rekapitulasi
dukungan dalam
bentuk hardcopy
maupun softcopy
serta dibuat dalam 3
(tiga) rangkap; dan
6. Ketaatan Bakal
Pasangan Calon
mengelompokkan
surat pernyataan
dukungan dan
rekapitulasi
dukungan
berdasarkan wilayah
desa/kelurahan;
b. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
penyerahan dukungan
Bakal Calon
Perseorangan dengan
memastikan :
1. Ketaatan KPU dalam
menerima dukungan
sesuai batas waktu
yang telah
ditetapkan;
2. Ketaatan Petugas
KPU membubuhkan
paraf dan cap basah
pada salinan arsip
Bakal Pasangan
Calon; dan
3. KPU memberikan
akses data/informasi
kepada Bawaslu.
3
4. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
3. Penelitian Jumlah
Minimal Dukungan
dan Analisa
Dukungan Ganda
a. KPU tidak melakukan
penelitian terhadap
jumlah minimal
dukungan dan
persebarannya dalam
softcopy Formulir
Model B.1 KWK;
b. KPU tidak melakukan
penelitian kesesuaian
jumlah minimal
dukungan yang
terdapat dalam
softcopy dengan
hardcopy Formulir
Model B.1 KWK;
c. KPU tidak membuat
Berita Acara Hasil
Penelitian serta tanda
terima untuk dokumen
yang telah sesuai
antara softcopy
dengan hardcopy;
d. KPU tidak melakukan
analisa dukungan
ganda baik ganda
dalam satu Pasangan
Calon maupun ganda
antar Pasangan Calon;
e. KPU tidak
menyampaikan salinan
BA Hasil Penelitian
Dugaan Dukungan
Ganda kepada Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan;
f. KPU tidak melakukan
prosedur yang benar
dan/atau standar sama
dalam melakukan
penelitian administrasi
dan dukungan ganda.
a. Memastikan KPU
melakukan penelitian
terhadap jumlah
minimal dukungan dan
persebarannya dalam
softcopy Formulir
Model B.1 KWK;
b. Memastikan KPU
melakukan penelitian
kesesuaian jumlah
minimal dukungan
yang terdapat dalam
softcopy dengan
hardcopy Formulir
Model B.1 KWK;
c. Memastikan KPU
membuat Berita Acara
Hasil Penelitian serta
tanda terima untuk
dokumen yang telah
sesuai antara softcopy
dengan hardcopy;
d. Memastikan KPU
melakukan analisa
dukungan ganda baik
ganda dalam satu
Pasangan Calon
maupun ganda antar
Pasangan Calon;
e. Memastikan KPU
menyampaikan salinan
BA Hasil Penelitian
Dugaan Dukungan
Ganda kepada Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan;
f. Memastikan KPU
melakukan prosedur
yang benar dan/atau
standar sama dalam
melakukan penelitian
administrasi dan
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan Penelitian
Jumlah Minimal
Dukungan dan
Analisa Dukungan
Ganda
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan Penelitian
Jumlah Minimal
Dukungan dan
Analisa Dukungan
Ganda
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan sub
tahapan Penelitian
Jumlah Minimal
Dukungan dan Analisa
Dukungan Ganda serta
membuka memberikan
akses data dan informasi
kepada Bawaslu untuk
melakukan pengawasan;
dan
b. Pengawasan Literatur
terhadap keterpenuhan
jumlah minimal
dukungan dan indikasi
dukungan ganda dengan
cara :
1. Melakukan
penelitian terhadap
jumlah minimal
dukungan dan
persebarannya
dalam softcopy
Formulir Model B.1
KWK;
2. Melakukan
penelitian
kesesuaian jumlah
minimal dukungan
yang terdapat
dalam softcopy
dengan hardcopy
Formulir Model B.1
KWK;
3. Melakukan analisa
dukungan ganda
a. Dalam hal ditemukan
adanya
ketidaksesuaian antara
jumlah minimal
dukungan dalam
softcopy dengan
formulir Model B.1
KWK, Bawaslu
rekomendasikan saran
kepada KPU agar
membuat Berita Acara
dan mengembalikan
dokumen dukungan
untuk diperbaiki dalam
masa penyerahan
dokumen dukungan;
b. Dalam hal Pasangan
Calon tidak memenuhi
jumlah minimal
dukungan dan
sebarannya hingga
akhir masa penyerahan
dokumen dukungan,
Bawaslu
rekomendasikan
kepada KPU agar
menerbitkan Keputusan
Penetapan Pasangan
Calon Tidak Memenuhi
Syarat;
c. Dalam hal ditemukan
adanya dukungan
ganda antar pasangan
calon, Bawaslu
rekomendasikan
kepada KPU agar
melakukan penelitian
faktual; dan
d. Dalam hal ditemukan
dukungan ganda dalam
satu pasangan calon,
Bawaslu
4
5. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
g. KPU tidak memberikan
akses data dan
informasi kepada
Bawaslu.
dukungan ganda.
g. Memastikan KPU
memberikan akses
data dan informasi
kepada Bawaslu.
baik ganda dalam
satu Pasangan
Calon maupun
ganda antar
Pasangan Calon;
c. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
Penelitian Jumlah
Minimal Dukungan dan
Analisa Dukungan
Ganda dengan cara :
1. Memastikan KPU
membuat BA Hasil
Penelitian serta anda
Terima untuk
dokumen yang telah
sesuai antara
softcopy dengan
hardcopy;
2. KPU menyampaikan
salinan BA Hasil
Penelitian Dugaan
Dukungan Ganda
kepada Bakal
Pasangan Calon
Perseorangan;
3. KPU melakukan
prosedur yang benar
dan/atau standar
sama dalam
melakukan penelitian
administrasi dan
dukungan ganda.
rekomendasikan
kepada KPU agar
dukungan hanya
dihitung satu.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
4. Penelitian
Administrasi dan
Faktual Dukungan di
Tingkat
Desa/Kelurahan
Penelitian Administrasi :
a. PPS tidak meneliti
keabsahan surat
dukungan pada Form
Model B.1 KWK;
b. PPS tidak meneliti
kesesuaian antara
daftar nama dan
alamat pendukung
Penelitian Administrasi :
a. Memastikan PPS
meneliti keabsahan
surat dukungan pada
Form Model B.1 KWK;
b. Memastikan PPS
meneliti kesesuaian
antara daftar nama dan
alamat pendukung
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan Penelitian
Administrasi dan
Faktual Dukungan
di Tingkat
Desa/Kelurahan;
b. Evaluasi atau
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU agar
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan terhadap
Penelitian Administrasi :
a. Dalam hal Formulir
Model B.1-KWK
Perseorangan tidak
ditandatangani diatas
materai oleh Pasangan
Calon Perseorangan,
PPS tetap melakukan
penelitian faktual dan
5
6. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
pada Formulir Model
B.1 KWK dengan
identitas
kependudukan
pendukung;
c. PPS tidak meneliti
kesesuaian antara
alamat pendukung
dengan daerah
pemilihan;
d. PPS tidak meneliti
kelengkapan lampiran
dokumen pendukung;
e. PPS tidak meneliti
kesesuaian alamat
pendukung dengan
alamat administrasi
PPS;
f. PPS tidak meneliti
surat identitas
kependudukan untuk
memastikan
pemenuhan syarat usia
dan/atau status
perkawinan
pendukung.
g. PPS tidak
menuangkan Hasil
Penelitian Administrasi
ke dalam Formulir
Model BA.3.1-KWK
Perseorangan.
Penelitian Faktual :
a. PPS tidak mendatangi
tempat tinggal setiap
pendukung untuk
mencocokkan
kebenaran nama,
alamat, dan dukungan;
b. PPS tidak meminta
Kepala Desa/Lurah
untuk menandatangani
pada Formulir Model
B.1 KWK dengan
identitas
kependudukan
pendukung;
c. Memastikan PPS
meneliti kesesuaian
antara alamat
pendukung dengan
daerah pemilihan;
d. Memastikan PPS
meneliti kelengkapan
lampiran dokumen;
e. Memastikan PPS
meneliti kesesuaian
alamat pendukung
dengan alamat
administrasi PPS;
f. Memastikan PPS
meneliti surat identitas
kependudukan untuk
memastikan
pemenuhan syarat usia
dan/atau status
perkawinan
pendukung.
g. Memastikan PPS
menuangkan Hasil
Penelitian Administrasi
ke dalam Formulir
Model BA.3.1-KWK
Perseorangan.
Penelitian Faktual :
a. Memastikan PPS
mendatangi tempat
tinggal setiap
pendukung untuk men-
cocokkan nama,
alamat, dan dukungan;
b. Memastikan PPS
meminta Kepala
Desa/Lurah untuk
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan Penelitian
Administrasi dan
Faktual Dukungan
di Tingkat
Desa/Kelurahan;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
proses pelaksanaan sub
tahapan Penelitian
Administrasi dan Faktual
Dukungan di Tingkat
Desa/Kelurahan serta
memberikan akses data
dan informasi kepada
Bawaslu, Panwaskab,
Panwascam, dan PPL
untuk melakukan
pengawasan; dan
b. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
Penelitian Jumlah
Minimal Dukungan dan
Analisa Dukungan
Ganda dengan
memastikan PPS
melaksanakan
Penelitian Administrasi
dan Faktual Dukungan
di Tingkat Desa/
Kelurahan sesuai
dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku
dalam peraturan
perundang-undangan.
c. Pengawasan Audit
dengan melakukan uji
petik dukungan 5%
sampel dari jumlah
dukungan per kabupaten
masing-masing
Pasangan Calon untuk
dilakukan faktualisasi
kebenaran dan
kesesuaian dukungan di
lapangan.
menyatakan BMS dan
tidak menggugukan
dukungan;
b. Dalam hal nama dan
alamat pendukung tidak
sesuai dengan fotocopy
identitas
kependudukan, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan;
c. Dalam hal alamat
pendukung tidak sesuai
dengan daerah
pemilihan, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan;
d. Dalam hal pada
Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan
tidak dilengkapi dengan
fotocopy identitas
kependudukan, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan;
e. Dalam hal fotokopi
identitas kependudukan
telah habis masa
berlakunya, PPS
menyatakan MS
Administrasi dan
melanjutkan penelitian
faktual
f. Dalam hal alamat
pendukung tidak sesuai
dengan wilayah
administrasi PPS, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan
tetapi dukungan
tersebut dapat
digunakan oleh
Pasangan Calon pada
6
7. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
dan memberikan
cap/stempel pada
Formulir Model B.1
KWK;
c. PPS tidak
mendokumentasikan
kegiatan penelitian
faktual dukungan;
d. PPS tidak meminta
Pasangan Calon/Tim
Penghubung untuk
menghadirkan
pendukung yang tidak
dapat ditemukan pada
waktu dan tempat yang
telah ditentukan untuk
mencocokan dan
meneliti kebenaran
dukungan;
e. PPS tidak
menuangkan Hasil
Penelitian Faktual ke
dalam Formulir Model
BA.3.2-KWK
Perseorangan yang
ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota
PPS;
f. PPS tidak membuat
Berita Acara Penelitian
Administrasi dan
Faktual;
g. PPS tidak
menyerahkan 1 (satu)
rangkap BA Hasil
Penelitian Administrasi
dan Faktual kepada
PPL dan Pasangan
Calon/Tim
Penghubung.
menandatangani dan
memberi cap/stempel
pada Formulir Model
B.1 KWK;
c. Memastikan PPS
mendokumentasikan
kegiatan penelitian
faktual dukungan;
d. Memastikan PPS
meminta Pasangan
Calon/Tim
Penghubung mengha-
dirkan pendukung yang
tidak dapat ditemukan
pada waktu dan tempat
yang telah ditentukan
untuk mencocokan dan
meneliti kebenaran
dukungan;
e. Memastikan PPS
menuangkan Hasil
Penelitian Faktual ke
dalam Formulir Model
BA.3.2-KWK
Perseorangan yang
ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota
PPS;
f. Memastikan PPS
membuat Berita Acara
Penelitian Administrasi
dan Faktual;
g. Memastikan PPS
menyerahkan 1 (satu)
rangkap BA Hasil
Penelitian Administrasi
dan Faktual kepada
PPL dan Pasangan
Calon/Tim
Penghubung.
masa perbaikan
dengan memindahkan
dukungan tersebut
sesuai dengan
desa/kelurahan;
g. Dalam hal syarat usia
dan/atau status
perkawinan dinyatakan
tidak sesuai, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan;
h. Dalam hal pada
Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan
terdapat Anggota
TNI/Polri atau PNS
yang memberikan
dukungan, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan
dan memberikan
keterangan bahwa yang
bersangkutan adalah
Anggota Anggota
TNI/Polri atau PNS;
i. PPS menyerahkan 1
(satu) rangkap salinan
BA Hasil Penelitian
Administrasi kepada
PPL dan Pasangan
Calon.
Penelitian Faktual :
a. Dalam hal pendukung
menyatakan tidak
memberikan
dukungannya dan
mengisi Formulir Model
B.3-KWK, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan;
7
8. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
b. Dalam hal pendukung
tidak menyatakan
dukungannya tetapi
tidak bersedia mengisi
Formulir Model B.3-
KWK, PPS menyatakan
MS dan dukungan
dinyatakan sah;
c. Dalam hal pendukung
menarik dukungan
pada tahap verifikasi
faktual, PPS
menyatakan MS dan
dukungan dinyatakan
sah;
d. Dalam hal terdapat
bukti identitas
kependudukan yang
meragukan, PPS
meminta pendukung
menunjukkan
identitas
kependudukan yang
asli;
e. Dalam hal terdapat
dukungan ganda
antar Pasangan
Calon, PPS
menanyakan
kepastian dukungan
dan meminta
pendukung
membubuhkan tanda-
tangan/cap jempol
terhadap Pasangan
Calon yang didukung,
dan mencoret
pendukung dalam
daftar dukungan
Pasangan Calon yang
tidak didukung;
f. Dalam hal pendukung
8
9. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
tidak bersedia
membubuhkan tanda-
tangan/cap jempol
dan menyatakan
dukungannya,
dukungan dinyatakan
MS dan diwajibkan
tanda-tangan/cap
jempol.
g. Dalam hal pendukung
tidak bersedia
membubuhkan tanda-
tangan/cap jempol
dan tidak menyatakan
dukungannya, dan
bersedia/tidak
bersedia mengisi
Form Model B.3-KWK
Perseorangan, PPS
menyatakan TMS dan
mencoret dukungan.
h. PPS menyerahkan 1
(satu) rangkap salinan
BA Hasil Penelitian
Faktual kepada PPL
dan Pasangan Calon.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
5. Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat Kecamatan
a. PPK tidak mengundang
Pasangan Calon/Tim
Penghubung atau
Panwas Kecamatan
untuk menghadiri
rekapitulasi;
b. PPK tidak memberikan
waktu bagi Pasangan
Calon/Tim Penghubung
atau Panwas
Kecamatan untuk
menyampaikan
a. Memastikan PPK
mengundang
Pasangan Calon/Tim
Penghubung atau
Panwas Kecamatan
untuk menghadiri
rekapitulasi;
b. Memastikan PPK
memberikan waktu
bagi Pasangan
Calon/Tim Penghubung
atau Panwas
Kecamatan untuk
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat
Kecamatan;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU agar
menginstruksikan
kepada PPK melalui
KPU Kab terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
Dukungan Perseora-
ngan di Kecamatan
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi Dukungan
di Tingkat Kecamatan,
Panwascam harus
memiliki BA Hasil
Penelitian Administrasi
dan Faktual dari
masing-masing
desa/kelurahan dan
telah melakukan
rekapitulasi hasil uji
petik sampel dukungan
masing-masing
9
10. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
keberatan;
c. PPK tidak menerima,
tidak meralat,dan tidak
melakukan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat dibuktikan
kebenarannya;
d. PPK tidak
menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan BA
Hasil Rekapitulasi
Dukungan kepada
Panwas Kecamatan
dan Pasangan
Calon/Tim
Penghubung;
menyampaikan
keberatan;
c. Memastikan PPK
menerima, meralat,dan
melakukan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat dibuktikan
kebenarannya;
d. Memastikan PPK
menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan BA
Hasil Rekapitulasi
Dukungan kepada
Panwas Kecamatan
dan Pasangan
Calon/Tim
penghubung;
Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat
Kecamatan;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
serta memberikan
akses data dan
informasi kepada
Bawaslu, Panwaskab,
dan Panwascam untuk
melakukan
pengawasan; dan
b. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
Rekapitulasi Dukungan
Perseorangan di
Tingkat Kecamatan
dengan memastikan :
1. PPK meminta setiap
PPS untuk
menyampaikan
Rekapitulasi Duku-
ngan berdasarkan
Formulir Model
BA.3.1-KWK dan
Model BA.3.2-KWK;
2. PPK menerima,
meralat dan melaku-
kan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat dibukti-
kan;
3. PPK meminta
Pasangan
Calon/Tim
Penghubung untuk
mengisi Formulir
Model BA.4.1-KWK
atas keberatan yang
tidak dapat dibukti-
kan kebenarannya
dan Pasangan
Calon/Tim
Penghubung tidak
dapat menerima.
Pasangan Calon;
b. Terhadap hasil
Penelitian Administrasi
dan Faktual Dukungan
oleh PPS ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan,
Panwascam harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti-bukti yang
ada;
c. Dalam hal belum
terbentuk Panwascam
dan PPL pada saat
Rekapitulasi Dukungan
Calon Perseorangan di
Tingkat Kecamatan,
Panwaskab dapat
membuat kelompok
kerja dengan
melibatkan pemantau
dan/atau kampus untuk
mengawasi
pelaksanaan sub
tahapan ini.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
10
11. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
6. Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat Kabupaten
a. KPU Kab tidak
mengundang
Pasangan Calon/Tim
Penghubung atau
Panwas Kabupaten
untuk menghadiri
Rekapitulasi;
b. KPU Kab tidak
memberikan waktu
bagi Pasangan
Calon/Tim Penghubung
atau Panwaskab untuk
menyampaikan
keberatan;
c. KPU Kab tidak
menerima, tidak
meralat,dan tidak
melakukan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat di buktikan
kebenarannya;
d. KPU Kab tidak
menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan BA
Hasil Rekapitulasi
Dukungan kepada
Panwaskab dan
Pasangan Calon/Tim
Penghubung;
a. Memastikan KPU Kab
mengundang
Pasangan Calon/Tim
Penghubung atau
Panwas Kabupaten
untuk menghadiri
Rekapitulasi;
b. Memastikan KPU Kab
memberikan waktu
bagi Pasangan
Calon/Tim Penghubung
atau Panwaskab untuk
menyampaikan
keberatan;
c. Memastikan KPU Kab
menerima, meralat,dan
melakukan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat di buktikan
kebenarannya;
d. Memastikan KPU Kab
menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan BA
Hasil Rekapitulasi
Dukungan kepada
Panwaskab dan
Pasangan Calon/Tim
Penghubung;
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat
Kabupaten;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat Kabupaten;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU agar
menginstruksikan
kepada KPU Kab terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
Dukungan Perseorangan
di Tingkat Kabupaten
serta memberikan akses
data dan informasi
kepada Bawaslu dan
Panwaskab untuk
melakukan pengawasan;
dan
b. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
Rekapitulasi Dukungan
Perseorangan di Tingkat
Kabupaten dengan
memastikan :
1. KPU Kab meminta
setiap PPK untuk
menyampaikan
Rekapitulasi
Dukungan
berdasarkan Formulir
Model BA.4-KWK;
2. KPU Kab menerima,
meralat dan melaku-
kan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat dibukti-
kan;
3. KPU Kab meminta
Pasangan Calon/Tim
Penghubung untuk
mengisi Formulir
Model BA.5.1-KWK
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi Dukungan
di Tingkat Kabupaten,
Panwaskab harus
memiliki BA
Rekapitulasi Dukungan
dari masing-masing
kecamatan dan telah
melakukan rekapitulasi
hasil uji petik sampel
dukungan masing-
masing Pasangan
Calon;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi Dukungan
di Kabupaten oleh KPU
Kab ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan,
Panwaskab harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
11
12. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
atas keberatan yang
tidak dapat dibukti-
kan kebenarannya
dan Pasangan
Calon/Tim
Penghubung tidak
dapat menerima.
7. Pengumuman
Pendaftaran
Pasangan Calon
a. KPU keliru dalam
menetapkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi serta
persentase dan jumlah
minimal akumulasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol;
b. KPU tidak menetapkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi serta
persentase dan jumlah
minimal akumulasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol melalui SK;
c. KPU tidak
menyebutkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi Parpol
atau Gabungan Parpol
dalam SK;
d. KPU tidak
menyebutkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal akumuasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol dalam SK;
a. Memastikan KPU
menetapkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi serta
persentase dan jumlah
minimal akumulasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol dengan benar;
b. Memastikan KPU
menetapkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi serta
persentase dan jumlah
minimal akumulasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol melalui SK;
c. Memastikan KPU
menyebutkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi Parpol
atau Gabungan Parpol
dalam SK;
d. Memastikan KPU
menyebutkan
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal akumuasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol dalam SK;
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
Pendaftaran
Pasangan Calon;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
Pendaftaran
Pasangan Calon.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan sub
tahapan Pengumuman
Pendaftaran Pasangan
Calon; dan
b. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada aspek
keterpenuhan muatan
materi Pengumuman
Pendaftaran Pasangan
Calon.
Dalam hal Pengumuman
Pendaftaran Pasangan
Calon tidak memenuhi
muatan materi
Pengumuman
Pendaftaran Pasangan
Calon sebagaimana
ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Bawaslu
merekomendasikan
perbaikan kepada KPU
agar dapat memberikan
informasi yang jelas dan
akurat bagi Parpol atau
Gabungan Parpol yang
hendak mengajukan
dukungan.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
12
13. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
e. KPU tidak
menyerahkan salinan
SK tersebut kepada
Bawaslu;
f. KPU tidak
mengumumkan jadwal,
waktu, dan tempat
pendaftaran Pasangan
Calon selama 11 hari;
g. KPU tidak
mencantumkan SK
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi serta
persentase dan jumlah
minimal akumulasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol;
h. KPU tidak
memperhatikan daya
jangkau pengumuman
dengan tidak
mengumumkan pada
media cetak, media
elektronik, dan
website.
e. Memastikan KPU
menyerahkan salinan
SK tersebut kepada
Bawaslu;
f. Memastikan KPU
mengumumkan jadwal,
waktu, dan tempat
pendaftaran Pasangan
Calon selama 11 hari;
g. Memastikan KPU
mencantumkan SK
persyaratan
persentase dan jumlah
minimal kursi serta
persentase dan jumlah
minimal akumulasi
perolehan suara sah
Parpol atau Gabungan
Parpol;
h. Memastikan KPU
memperhatikan daya
jangkau pengumuman
dengan
mengumumkan pada
media cetak, media
elektronik, dan
website.
8. Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat Provinsi
a. KPU Prov tidak
mengundang
Pasangan Calon/Tim
Penghubung atau
Bawaslu Provinsi
untuk menghadiri
Rekapitulasi;
b. KPU tidak memberikan
waktu bagi Pasangan
Calon/Tim Penghubung
atau Bawaslu Provinsi
untuk menyampaikan
keberatan;
c. KPU Prov tidak
menerima, tidak
a. Memastikan KPU Prov
mengundang
Pasangan Calon/Tim
Penghubung atau
Bawaslu Provinsi
untuk menghadiri
Rekapitulasi;
b. Memastikan KPU
memberikan waktu
bagi Pasangan
Calon/Tim Penghubung
atau Bawaslu Provinsi
untuk menyampaikan
keberatan;
c. Memastikan KPU Prov
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
Tingkat Provinsi;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
Dukungan
Perseorangan di
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
Dukungan Perseorangan
di Tingkat Provinsi serta
memberikan akses data
dan informasi kepada
Bawaslu untuk
melakukan pengawasan;
dan
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi Dukungan
di Tingkat Provinsi,
Bawaslu Prov harus
memiliki BA
Rekapitulasi Dukungan
dari masing-masing
Kabupaten dan telah
melakukan rekapitulasi
hasil uji petik sampel
dukungan masing-
masing Pasangan
Calon;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi Dukungan
13
14. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
meralat,dan tidak
melakukan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat di buktikan
kebenarannya;
d. KPU Prov tidak
menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan BA
Hasil Rekapitulasi
Dukungan kepada
Bawaslu Provinsi dan
Pasangan Calon/Tim
Penghubung;
menerima, meralat,dan
melakukan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat di buktikan
kebenarannya;
d. Memastikan KPU Prov
menyerahkan 1 (satu)
rangkap salinan BA
Hasil Rekapitulasi
Dukungan kepada
Bawaslu Provinsi dan
Pasangan Calon/Tim
Penghubung;
Tingkat Provinsi. b. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
Rekapitulasi Dukungan
Perseorangan di Tingkat
Provinsi dengan
memastikan :
1. KPU Prov meminta
setiap KPU Kab untuk
menyampaikan
Rekapitulasi
Dukungan
berdasarkan Formulir
Model BA.5-KWK;
2. KPU Prov menerima,
meralat dan melaku-
kan pembetulan
terhadap keberatan
yang dapat dibukti-
kan;
3. KPU Prov meminta
Pasangan Calon/Tim
Penghubung untuk
mengisi Formulir
Model BA.6.1-KWK
atas keberatan yang
tidak dapat dibukti-
kan kebenarannya
dan Pasangan
Calon/Tim
Penghubung tidak
dapat menerima.
di Tingkat Provinsi oleh
KPU Prov ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan, Bawaslu
Provinsi harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti-bukti yang
ada;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
9. Pendaftaran
Pasangan Calon
a. Bakal Pasangan Calon
tidak menaati aspek
keterpenuhan
persyaratan
pendaftaran yaitu :
1. Tidak didukung
oleh Parpol atau
Gabungan Parpol
dengan perolehan
paling sedikit 20%
jumlah kursi DPRD
a. Memastikan Bakal
Paslon menaati aspek
keterpenuhan
persyaratan
pendaftaran yaitu :
1. Didukung oleh
Parpol atau
Gabungan Parpol
dengan perolehan
paling sedikit 20%
jumlah kursi DPRD
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pendaftaran
Pasangan Calon;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pendaftaran
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
Parpol dan KPU terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Pendaftaran Pasangan
Calon;
a. Dalam hal ditemukan
Bakal Paslon yang tidak
memenuhi aspek
keterpenuhan
persyaratan
pendaftaran dan
persyaratan
pencalonan, maka
Bawaslu Provinsi
merekomendasikan
kepada KPU untuk tidak
14
15. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
atau 25%
akumulasi
perolehan suara
sah Pemilu
Terakhir;
2. Tidak didukung
oleh Parpol atau
Gabungan Parpol
yang memperoleh
kursi di DPRD pada
Pemilu Terakhir;
3. Tidak menyertakan
SK Pimpinan
Parpol Tingkat
Pusat tentang
Kepengurusan
Partai Politik
Tingkat Provinsi;
4. Tidak menyerahkan
dokumen
persyaratan jumlah
minimal dukungan
dan sebarannya
(untuk Pasangan
Calon
Perseorangan);
5. Tidak menyerahkan
Daftar Nama Tim
Kampanye Tingkat
Provinsi,
Kabupaten, dan
Kecamatan;
6. Tidak menyerahkan
RKDK;
b. Bakal Pasangan Calon
tidak menaati aspek
keterpenuhan
persyaratan
pencalonan yaitu :
1. Tidak menyertakan
Surat Pencalonan
atau 25%
akumulasi
perolehan suara
sah Pemilu
Terakhir;
2. Didukung oleh
Parpol atau
Gabungan Parpol
yang memperoleh
kursi di DPRD pada
Pemilu Terakhir;
3. Menyertakan SK
Pimpinan Parpol
Tingkat Pusat
tentang
Kepengurusan
Partai Politik
Tingkat Provinsi;
4. Menyerahkan
dokumen
persyaratan jumlah
minimal dukungan
dan sebarannya
(untuk Pasangan
Calon
Perseorangan);
5. Menyerahkan
Daftar Nama Tim
Kampanye Tingkat
Provinsi,
Kabupaten, dan
Kecamatan;
6. Menyerahkan
RKDK;
b. Memastikan Bakal
Paslon menaati aspek
keterpenuhan
persyaratan
pencalonan yaitu :
1. Menyertakan Surat
Pencalonan
Pasangan Calon. b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan Parpol dan
KPU dalam proses
Pendaftaran Pasangan
Calon;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kelengkapan
persyaratan Bakal
Pasangan Calon.
menerima pendaftaran
Bakal Paslon dimaksud;
dan
b. Dalam hal ditemukan
Bakal Paslon yang tidak
memenuhi aspek
kelengkapan
persyaratan calon,
maka Bawaslu Provinsi
merekomendasikan
kepada KPU agar Bakal
Pasangan Calon
dimaksud dapat
melengkapi kekurangan
tersebut sesegera
mungkin.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
15
16. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Gubernur dan Wakil
Gubernur dari
Parpol atau
Gabungan Parpol
(Model B-KWK
Parpol);
2. Tidak menyertakan
Keputusan
Pimpinan Parpol
Tingkat Pusat
tentang
Persetujuan
Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.1-KWK Parpol);
3. Tidak menyertakan
Surat Pernyataan
Kesepakatan
Parpol/Gabungan
Parpol dalam
Pencalonan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.2-KWK Parpol);
4. Tidak menyertakan
Surat Pernyataan
Kesepakatan
Antara
Parpol/Gabungan
Parpol dengan
Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.3-KWK Parpol);
5. Tidak menyertakan
Surat Pernyataan
Kesesuaian Naskah
Visi, Misi, dan
Program Pasangan
Calon Gubernur
Gubernur dan
Wakil Gubernur
dari Parpol atau
Gabungan Parpol
(Model B-KWK
Parpol);
2. Menyertakan
Keputusan
Pimpinan Parpol
Tingkat Pusat
tentang
Persetujuan
Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.1-KWK Parpol);
3. Menyertakan Surat
Pernyataan
Kesepakatan
Parpol/Gabungan
Parpol dalam
Pencalonan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.2-KWK Parpol);
4. Menyertakan Surat
Pernyataan
Kesepakatan
Antara
Parpol/Gabungan
Parpol dengan
Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.3-KWK Parpol);
5. Menyertakan Surat
Pernyataan
Kesesuaian Naskah
Visi, Misi, dan
Program Pasangan
Calon Gubernur
16
17. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
dan Wakil Gubernur
dengan RPJP
Daerah (Model B.4-
KWK Parpol);
6. Tidak menyertakan
Surat Pencalonan
Gubernur dan Wakil
Gubernur dari
Perseorangan
(Model B-KWK
Perseorangan);
7. Tidak menyertakan
Surat Pernyataan
Dukungan
Pasangan Calon
Perseorangan
dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.1-KWK
Perseorangan);
8. Tidak menyertakan
Rekapitulasi
Jumlah Dukungan
Calon
Perseorangan
dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.2-KWK
Perseorangan);
9. Tidak menyertakan
Surat Pernyataan
Tidak Mendukung
Pasangan Calon
Perseorangan
dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.3-KWK
Perseorangan);
10. Tidak menyertakan
dan Wakil Gubernur
dengan RPJP
Daerah (Model B.4-
KWK Parpol);
6. Menyertakan Surat
Pencalonan
Gubernur dan Wakil
Gubernur dari
Perseorangan
(Model B-KWK
Perseorangan);
7. Menyertakan Surat
Pernyataan
Dukungan
Pasangan Calon
Perseorangan
dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.1-KWK
Perseorangan);
8. Menyertakan
Rekapitulasi
Jumlah Dukungan
Calon
Perseorangan
dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.2-KWK
Perseorangan);
9. Menyertakan Surat
Pernyataan Tidak
Mendukung
Pasangan Calon
Perseorangan
dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur (Model
B.3-KWK
Perseorangan);
10. Menyertakan Surat
17
18. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Surat Pernyataan
Kesesuaian Naskah
Visi, Misi, dan
Program Pasangan
Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur
dengan RPJP
Daerah (Model B.4-
KWK
Perseorangan);
c. Bakal Pasangan Calon
tidak menaati aspek
kelengkapan
persyaratan calon
yaitu:
1. Tidak menyertakan
Surat Pernyataan
Calon Gubernur
dan Wakil
Gubernur (Model
BB.1-KWK);
2. Tidak menyertakan
Daftar Riwayat
Hidup Calon
Gubernur dan
Wakil Gubernur
(Model BB.2-KWK);
3. Tidak menyertakan
dokumen persyara-
tan calon lainnya
sebagaimana
diatur dalam
ketentuan
peraturan
perundangan-
undangan.
d. Bakal Pasangan Calon
mendaftarkan diri pada
akhir waktu (last
minute) pendaftaran
sehingga tidak memiliki
waktu untuk perbaikan
Pernyataan
Kesesuaian Naskah
Visi, Misi, dan
Program Pasangan
Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur
dengan RPJP
Daerah (Model B.4-
KWK
Perseorangan);
c. Memastikan Bakal
Paslon menaati aspek
kelengkapan
persyaratan calon
yaitu:
1. Menyertakan Surat
Pernyataan Calon
Gubernur dan
Wakil Gubernur
(Model BB.1-KWK);
2. Menyertakan
Daftar Riwayat
Hidup Calon
Gubernur dan
Wakil Gubernur
(Model BB.2-KWK);
3. Menyertakan
dokumen persyara-
tan calon lainnya
sebagaimana
diatur dalam
ketentuan
peraturan
perundangan-
undangan.
d. Memastikan Bakal
Paslon mendaftarkan
diri pada awal waktu
pendaftaran sehingga
memiliki cukup waktu
untuk perbaikan
18
19. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
persyaratan
pendaftaran dan
pencalonan yang
menyebabkan pihak
KPU berat mengambil
keputusan;
e. Dokumen persyaratan
Bakal Pasangan Calon
diragukan validitas dan
kebenarannya;
f. KPU tidak melakukan
prosedur yang benar
dan/atau standar sama
dalam melakukan
pemeriksaan dokumen
dan/atau dalam
memfaktualkan
dokumen persyaratan
Bakal Pasangan Calon.
g. Ketidaknetralan
penyelenggara (KPU)
akibat adanya
hubungan yang
mengakibatkan konflik
kepentingan baik
hubungan bisnis
maupun kekerabatan
dengan Bakal
Pasangan Calon.
persyaratan
pendaftaran dan
pencalonan sehingga
pihak KPU tidak
merasa berat
mengambil keputusan;
e. Memastikan dokumen
persyaratan Bakal
Paslon terpenuhi
validitas dan
kebenarannya;
f. Memastikan KPU
melakukan prosedur
yang benar dan/atau
standar sama dalam
melakukan
pemeriksaan dokumen
dan/atau dalam
memfaktualkan
dokumen persyaratan
Bakal Pasangan Calon.
g. Memastikan netralitas
penyelenggara (KPU)
yang tidak terpengaruh
adanya hubungan yang
mengakibatkan konflik
kepentingan baik
hubungan bisnis
maupun kekerabatan
dengan Bakal
Pasangan Calon.
10. Pemeriksaan
Kesehatan serta
Penelitian Syarat
Pencalonan dan
Syarat Calon
Pemeriksaan
Kesehatan:
a. KPU tidak
berkoordinasi dengan
Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) Tingkat
Provinsi untuk
menetapkan standar
kemampuan sehat
rohani dan jasmani
serta rumah sakit
Pemeriksaan
Kesehatan:
a. Memastikan KPU
berkoordinasi dengan
Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) Tingkat
Provinsi untuk
menetapkan standar
kemampuan sehat
rohani dan jasmani
serta rumah sakit
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pemeriksaan
Kesehatan serta
Penelitian Syarat
Pencalonan dan
Syarat Calon;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU terkait dengan
ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Pemeriksaan
Kesehatan serta
a. Dalam hal ditemukan
Bakal Pasangan Calon
yang tidak memenuhi
aspek kelengkapan
persyaratan calon,
maka Bawaslu Provinsi
merekomendasikan
kepada KPU agar Bakal
Pasangan Calon
dimaksud dapat
melengkapi kekurangan
19
20. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
pemerintah yang dapat
ditunjuk untuk
melakukan
pemeriksaan
kesehatan rohani dan
jasmani;
b. KPU tidak menetapkan
standar kemampuan
sehat rohani dan
jasmani serta rumah
sakit pemerintah yang
dapat ditunjuk untuk
melakukan
pemeriksaan
kesehatan rohani dan
jasmani melalui SK;
c. KPU tidak
menyampaikan standar
kemampuan sehat
rohani dan jasmani
rumah sakit pemerintah
sebagai rujukan dalam
pemeriksaan
kesehatan Pasangan
Calon;
d. KPU tidak
menyampaikan nama
rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk kepada
Pimpinan
Parpol/Gabungan
Parpol yang
mengusulkan
Pasangan Calon;
e. Tim Dokter Pemeriksa
Kesehatan tidak
melaksanakan
tugasnya secara
mandiri dan
profesional.
Penelitian Syarat
pemerintah yang dapat
ditunjuk untuk
melakukan
pemeriksaan
kesehatan rohani dan
jasmani;
b. Memastikan KPU
menetapkan standar
kemampuan sehat
rohani dan jasmani
serta rumah sakit
pemerintah yang dapat
ditunjuk melakukan
pemeriksaan
kesehatan rohani dan
jasmani melalui SK;
c. Memastikan KPU
menyampaikan standar
kemampuan sehat
rohani dan jasmani
rumah sakit pemerintah
sebagai rujukan dalam
pemeriksaan
kesehatan Pasangan
Calon;
d. Memastikan KPU
menyampaikan nama
rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk kepada
Pimpinan
Parpol/Gabungan
Parpol yang
mengusulkan
Pasangan Calon;
e. Memastikan Tim
Dokter Pemeriksa
Kesehatan
melaksanakan
tugasnya secara
profesional dan
mandiri.
Penelitian Syarat
pengawasan sub
tahapan
Pemeriksaan
Kesehatan serta
Penelitian Syarat
Pencalonan dan
Syarat Calon.
Penelitian Syarat
Pencalonan dan Syarat
Calon serta kepada
Tim Dokter Pemeriksa
agar dapat
melaksanakan tugas
secara mandiri dan
profesional;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
proses Penelitian
Syarat Pencalonan dan
Syarat Calon;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek keabsahan dan
keterpenuhan
persyaratan Bakal
Pasangan Calon; dan
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan verifikasi
faktual kebenaran dan
keabsahan terhadap
persyaratan
pencalonan dan
persyaratan calon yang
diragukan
kebenarannya
berdasarkan temuan
maupun laporan
masyarakat;
tersebut sesegera
mungkin;
b. Dalam hal ditemukan
dokumen Bakal
Pasangan Calon yang
tidak terpenuhi aspek
kebenaran dan
keabsahan setelah
dilakukan faktualisasi,
Bawaslu Provinsi
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
20
21. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Pencalonan dan Syarat
Calon :
a. KPU tidak meneliti
kelengkapan dan
keabsahan dokumen
yang meliputi penelitian
terhadap :
1. Cap basah Parpol
atau masing-
masing Gabungan
Parpol yang
bergabung;
2. Kesesuaian tanda
tangan masing-
masing Calon
dalam Formulir
Pendaftaran
dengan tanda
tangan pada
fotokopi KTP;
3. Keberadaan
materai pada
dokumen-dokumen
yang
mempersyaratkan
penggunaan
materai.
4. Kesesuaian isi
dokumen dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
b. KPU tidak menuangkan
hasil penelitian ke
dalam Formulir Model
BA.HP-KWK dan
Lampirannya;
c. KPU tidak memberikan
akses data/informasi
kepada Bawaslu.
Pencalonan dan Syarat
Calon :
a. Memastikan KPU
meneliti kelengkapan
dan keabsahan
dokumen yang meliputi
penelitian terhadap :
1. Cap basah Parpol
atau masing-
masing Gabungan
Parpol yang
bergabung;
2. Kesesuaian tanda
tangan masing-
masing Calon
dalam Formulir
Pendaftaran
dengan tanda
tangan pada
fotokopi KTP;
3. Keberadaan
materai pada
dokumen-dokumen
yang
mempersyaratkan
penggunaan
materai.
4. Kesesuaian isi
dokumen dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
b. Memastikan KPU
menuangkan hasil
penelitian ke dalam
Formulir Model BA.HP-
KWK dan
Lampirannya;
c. Memastikan KPU
memberikan akses
data/informasi kepada
21
22. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Bawaslu.
11. Pemberitahuan Hasil
Penelitian,
Perbaikan, dan
Penelitian Hasil
Perbaikan
Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon
a. KPU tidak
menyampaikan hasil
penelitian dalam
bentuk Formulir Model
BA.HP-KWK dan
Lampirannya kepada
Bawaslu Provinsi serta
Pasangan Calon dan
Parpol/Gabungan
Parpol;
b. KPU tidak
mengumumkan hasil
penelitian paling
lambat 2 (dua) hari
setelah penelitian;
c. KPU tidak
menyebutkan
dokumen yang belum
lengkap dan/atau BMS
dan/atau TMS untuk
diperbaiki ;
d. KPU tidak memberikan
kesempatan
penggantian Calon
atau Pasangan Calon
yang tidak memenuhi
syarat kesehatan
rohani dan jasmani
dan/atau bebas
narkoba.
e. KPU tidak
menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu
Provinsi atau laporan
tertulis masyarakat
yang dilampiri bukti-
a. Memastikan KPU
menyampaikan hasil
penelitian dalam
bentuk Formulir Model
BA.HP-KWK dan
Lampirannya kepada
Bawaslu Provinsi serta
Pasangan Calon dan
Parpol/Gabungan
Parpol.
b. Memastikan KPU
mengumumkan hasil
penelitian paling
lambat 2 (dua) hari
setelah penelitian;
c. Memastikan KPU
menyebutkan
dokumen yang belum
lengkap dan/atau BMS
dan/atau TMS untuk
diperbaiki ;
d. Memastikan KPU
memberikan
kesempatan
penggantian Calon
atau Pasangan Calon
yang tidak memenuhi
syarat kesehatan
rohani dan jasmani
dan/atau bebas
narkoba.
e. Memastikan KPU
menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu
Provinsi atau laporan
tertulis masyarakat
yang dilampiri bukti-
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pemberitahuan
Hasil Penelitian,
Perbaikan, dan
Penelitian Hasil
Perbaikan
Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pemberitahuan
Hasil Penelitian,
Perbaikan, dan
Penelitian Hasil
Perbaikan
Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU terkait dengan
ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Pemberitahuan Hasil
Penelitian, Perbaikan,
dan Penelitian Hasil
Perbaikan Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
proses Penelitian Hasil
Perbaikan Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek keabsahan dan
keterpenuhan
persyaratan hasil
perbaikan oleh Bakal
Pasangan Calon; dan
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan verifikasi
faktual kebenaran dan
keabsahan terhadap
perbaikan persyaratan
a. Dalam hal ditemukan
Bakal Pasangan Calon
yang tidak memenuhi
aspek kelengkapan
persyaratan calon
setelah dilakukan
perbaikan, maka
Bawaslu Provinsi
merekomendasikan
kepada KPU agar Bakal
Pasangan Calon
tersebut dinyatakan
TMS;
b. Dalam hal ditemukan
dokumen Bakal
Pasangan Calon yang
tidak terpenuhi aspek
kebenaran dan
keabsahan setelah
dilakukan faktualisasi
terhadap dokumen hasil
perbaikan, Bawaslu
Provinsi
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
22
23. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
bukti yang
memperkuat laporan.
f. KPU tidak
menuangkan hasil
penelitian perbaikan ke
dalam Formulir Model
BA.HP-KWK
Perbaikan dan
Lampirannya;
g. KPU tidak
menyampaikan hasil
penelitian perbaikan
kepada Bawaslu
Provinsi serta
Pasangan Calon dan
Parpol/Gabungan
Parpol;
h. KPU tidak
mengumumkan hasil
penelitian perbaikan
kepada masyarakat;
i. KPU tidak memberikan
akses data dan
informasi kepada
Bawaslu.
bukti yang
memperkuat laporan.
f. Memastikan KPU
menuangkan hasil
penelitian perbaikan ke
dalam Formulir Model
BA.HP-KWK
Perbaikan dan
Lampirannya;
g. Memastikan KPU
menyampaikan hasil
penelitian perbaikan
kepada Bawaslu
Provinsi serta
Pasangan Calon dan
Parpol/Gabungan
Parpol;
h. Memastikan KPU
mengumumkan hasil
penelitian perbaikan
kepada masyarakat;
i. Memastikan KPU
memberikan akses
data dan informasi
kepada Bawaslu.
pencalonan dan
persyaratan calon yang
diragukan
kebenarannya
berdasarkan temuan
maupun laporan
masyarakat;
12. Penetapan
Pasangan Calon,
Pengumuman, dan
Pengundian Nomor
Urut Pasangan
Calon
Penetapan Pasangan
Calon :
a. KPU tidak menyusun
BA Penetapan
Pasangan Calon
berdasarkan Hasil
Penelitian Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon dan
menetapkannya
dengan SK;
b. KPU menetapkan
Pasangan Calon yang
Tidak Memenuhi
Syarat dan tidak
menetapkan Pasangan
Penetapan Pasangan
Calon :
a. Memastikan KPU
menyusun BA
Penetapan Pasangan
Calon berdasarkan
Hasil Penelitian
Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon dan
menetapkannya
dengan SK;
b. Memastikan KPU
menetapkan Pasangan
Calon yang Memenuhi
Syarat dan tidak
menetapkan Pasangan
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Penetapan
Pasangan Calon,
Pengumuman, dan
Pengundian
Nomor Urut
Pasangan Calon;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan Penetapan
Pasangan Calon,
Pengumuman, dan
Pengundian Nomor
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU terkait dengan
ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Penetapan Pasangan
Calon, Pengumuman,
dan Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon
serta kepada Pasangan
Calon/Parpol/
Gabungan Parpol untuk
tidak mengundurkan
a. Dalam hal ditemukan
Penetapan Pasangan
Calon oleh KPU yang
tidak sesuai dengan
ketentuan, maka
Bawaslu Provinsi
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
b. Dalam hal ditemukan
Pasangan
Calon/Calon/Parpol/
Gabungan Parpol yang
mengundurkan
diri/menarik pengajuan
23
24. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Calon yang Memenuhi
Syarat;
c. KPU tidak melakukan
Rapat Pleno Terbuka
Penetapan Pasangan
Calon dan penetapan
pasangan calon
melewati batas waktu
yang telah ditentukan;
d. KPU tidak
mengumumkan Hasil
Penetapan Pasangan
Calon;
Pengundian Nomor
Urut:
a. KPU tidak melakukan
Rapat Pleno Terbuka
Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon
dan Pengundian
Nomor Urut Pasangan
Calon melewati batas
waktu yang telah
ditentukan;
b. KPU tidak
mengumumkan Hasil
Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon.
Penyusunan Nomor
Urut dan Nama
Pasangan Calon :
a. KPU tidak menyusun
Nomor Urut dan Nama
Pasangan Calon
dalam Daftar Paslon;
b. Nama lengkap
Pasangan Calon pada
Daftar Pasangan Calon
tidak sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk
Calon yang Tidak
Memenuhi Syarat;
c. Memastikan KPU
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Penetapan Pasangan
Calon dan penetapan
pasangan calon tidak
melewati batas waktu
yang telah ditentukan;
d. Memastikan KPU
mengumumkan Hasil
Penetapan Pasangan
Calon;
Pengundian Nomor
Urut:
a. Memastikan KPU
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon
dan Pengundian
Nomor Urut Pasangan
Calon tidak melewati
batas waktu yang telah
ditentukan;
b. Memastikan KPU
mengumumkan Hasil
Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon.
Penyusunan Nomor
Urut dan Nama
Pasangan Calon :
a. Memastikan KPU
menyusun Nomor Urut
dan Nama Paslon
dalam Daftar Paslon;
b. Memastikan Nama
lengkap Pasangan
Calon pada Daftar
Pasangan Calon
sesuai dengan Kartu
Urut Pasangan
Calon.
diri/menarik pengajuan
Pasangan Calon pasca
Penetapan Pasangan
Calon;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
proses Penetapan
Pasangan Calon,
Pengumuman, dan
Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek keterpenuhan
muatan materi
Pengumuman Hasil
Penetapan Pasangan
Calon dan Hasil
Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon.
Pasangan Calon pasca
Penetapan Pasangan
Calon, maka Bawaslu
Provinsi menindak-
lanjuti sesuai dengan
tata cara penanganan
dan penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
24
25. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
(KTP).
Ketaatan Pasangan
Calon/Parpol/Gabungan
Parpol :
a. Pasangan Calon/salah
seorang Calon
mengundurkan diri
setelah ditetapkan
sebagai Peserta
Pemilihan;
b. Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik
menarik pengajuan
Pasangan Calon
dan/atau salah seorang
calon dari Pasangan
Calon setelah
pengumuman.
Tanda Penduduk
(KTP).
Ketaatan Pasangan
Calon/Parpol/Gabungan
Parpol :
a. Memastikan Pasangan
Calon/salah seorang
Calon tidak
mengundurkan diri
setelah ditetapkan
sebagai Peserta
Pemilihan;
b. Memastikan Partai
Politik atau Gabungan
Partai Politik tidak
menarik pengajuan
Pasangan Calon
dan/atau salah seorang
calon dari Pasangan
Calon setelah
pengumuman.
25