Perihal OSS

1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Alamat : Jl. Jayeng Kusuma no. 17 Tulungagung
Email: dpmptspkab.tulungagung@gmail.com
No Telp : 0355-332313
MOCHAMAD YUDI FIRMANSYAH SE,.MM

2. • Sebagai sarana perlindungan hukum
• Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya
menunjang perkembangan usaha
• Sebagai sarana pengembangan usaha ke
level internasional
• Sebagai sarana promosi dan meningkatkan
kredibilitas usaha
Arti Penting Perizinan Berusaha:

3. PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI
OSS RBA
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ciptaker
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online
Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
OSS Berbasis Risiko WAJIB digunakan oleh:
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS PELABUHAN BEBAS
(KPBPB)
ADMINISTRATOR KAWASAN
EKONOMI KHUSUS (KEK)
PEMERINTAH DAERAH
we are
OPEN
PELAKU USAHA KEMENTERIAN/LEMBAGA

5. Kategori Pelaku Usaha
Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan
layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua
kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non
Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).
Orang Perseorangan
UMK
Badan Usaha
Orang Perseorangan
Badan Usaha
Kantor Perwakilan
Badan Usaha
Luar Negeri
Pemberi Waralaba
Perdagangan Berjangka
PSE (Penyelenggara Sistem
Elektronik) Asing
Bentuk Usaha Tetap
KPPA (Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing)
KPPA (Jasa Penunjang Tenaga
Listrik Asing)
KP3A (Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing)
KP3APMSE (Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
–Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik)
BUJKA (Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing)
Persyarikatan atau Persekutuan
Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)
Persekutuan Komanditer
Badan Hukum Lainnya
Persekutuan Firma
Persekutuan Perdata
Koperasi
Perusahaan Umum (Perum)
Non UMK

6. • PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
• Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
• PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang)
PERIZINAN DASAR

7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
TINGKAT RISIKO PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO RENDAH
(R)
RISIKO MENENGAH RENDAH
(MR)
RISIKO MENENGAH TINGGI
(MT)
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Sertifikat Standar (SS) berupa
pernyataan mandiri
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan
mandiri yang harus diverifikasi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Izin yang harus disetujui oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
3) Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan
RISIKO TINGGI
(T)
(T)
(MR)
(R)
(R)
PERIZINAN
PERIZINAN

8. Kriteria UMKM berdasarkan Modal
Kriteria
Usaha
Sebelum
UU CK
Setelah
UU CK
Mikro ≤ Rp 50 Juta ≤ Rp 1 Miliar
Kecil Rp 50 < x ≤ 500 Juta Rp 1 < x ≤ 5 Miliar
Menengah Rp 500 Juta < x ≤ 10 Miliar Rp 5 < x ≤ 10 Miliar
Besar > Rp 10 Miliar > Rp 10 Miliar

9. Pelaku UsahaOrangPerseorangan
*pelaku usaha orang perseorangan tetap bisa melakukan proses perizinan
berusaha apabila tidak memiliki ketiga persyaratan tersebut
BPJS Kesehatan (jika sudah memiliki)
BPJS Ketenagakerjaan (jika sudah memiliki)
NPWP (jika sudah memiliki)
HAL YANG PERLU DI PERSIAPKAN UNTUK PROSES PERIZINAN BERUSAHA
KTP / KITAS
EMAIL

10. BadanUsaha
Masa berakhir legalitas usaha
Alamat badan usaha
Email
NPWP
Nomor telepon badan usaha
Modal disetor (dalam bentuk lain)
DataTambahanBadanUsaha
API (Angka Pengenal Importir)
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan)

11. Contoh KBLI:
KODE
KBLI
JUDUL KBLI URAIAN SKALA USAHA, RISIKO, DAN
KEWENANGAN
10794 Industri Kerupuk, Keripik,
Peyek Dan Sejenisnya
Kelompok ini mencakup usaha industri
berbagai macam kerupuk, keripik, peyek
dan sejenisnya, seperti kerupuk udang,
kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk
terung). Dan usaha pembuatan berbagai
macam makanan sejenis kerupuk, seperti
macam-macam emping, kecimpring,
karak, gendar, opak, keripik paru, keripik
bekicot dan keripik kulit, peyek teri,
peyek udang. Kegiatan atau usaha
pembuatan keripik/peyek dari kacang
kacangan dimasukkan dalam kelompok
10793
Skala: Mikro, Kecil, Menengah
Risiko: Rendah
Kewenangan: Menteri/Kepala
Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
Skala: Besar
Risiko: Menengah Tinggi
Kewenangan: Menteri/Kepala
Badan, Gubernur
47112 Perdagangan Eceran
Berbagai Macam Barang
Yang Utamanya Makanan,
Minuman Atau Tembakau
Bukan Di
Minimarket/Supermarket/Hy
permarket (Tradisional)
Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran berbagai jenis
barang kebutuhan yang utamanya bahan
makanan/makanan, minuman atau
tembakau di dalam bangunan bukan
swalayan/minimarket/supermarket/hyper
market. Disamping itu juga dapat
menjual beberapa barang bukan makanan
seperti pakaian, perabot rumah tangga,
dan mainan anak. Misalnya warung atau
toko bahan kebutuhan pokok
Skala: Mikro, Kecil, Menengah,
Besar
Risiko: Rendah
Kewenangan: Menteri/Kepala
Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

12. TERIMA KASIH