1. PRINSIP-PRINSIP LAYANAN BIMBINGAN KONSELING BAGI SISWA
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK X
NAMA ANGGOTA KELOMPOK:
1. DESSYLIA ASKARANI (06081181320017)
2. RATMI QORI (060811813200
3. TERIYA MEI ANDIKA (06081181320020)
4. YUMAN AGISTIA (06081281320019)
DOSEN PENGAMPU: MERYANSUMAYEKA, S.Pd., M. Sc.
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TA 2015-2016

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia berpengaruh untuk menentukan kecerdasan anak bangsa.
Dalam hal ini, pendidikan harus mampu membantu mengembangkan kemampuan
intelek dan kemampuan dalam mengatasi masalah dalam diri seorang anak agar dapat
melaksanakan fungsinya sebagai warga negara yang baik. Seperti yang telah
tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.1
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU tersebut tentu
perlu mengintegrasikan seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, salah satunya
komponen bimbingan. Sebab, saat ini begitu banyak permasalahan siswa (peserta
didik) yang secara efektif dapat diseselesaikan melalui bimbingan. Kegiatan
bimbingan yang terdapat disekolah biasanya dikenal dengan sebutan Bimbingan dan
Konseling atau BK. Menurut Tim MKDK IKIP Semarang (1990:5-9) ada lima hal
yang melatarbelakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah yakni:
(1) Masalah perkembangan individu,
(2) Masalah perbedaan individual,
(3) Masalah kebutuhan individu,
(4) Masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, dan
(5) Masalah belajar.
Salah satu upaya bimbingan konseling disekolah ialah adanya suatu layanan
bimbingan konseling bagi siswa yang bertujuan untuk membantu siswa yang
mengalami kesulitan belajar disekolah, baik dalam hal pribadi maupun dalam
berinteraksi sosial terhadap lingkungan sekolahnya. Selain itu, layanan bimbingan
konseling bagi siswa juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar terlaksananya
layanan tersebut dilingkungan sekolah.
Perlunya suatu prinsip dalam melaksanakan layanan bimbingan konselin, maka
dalam makalah ini penulis akan membahas sedikit mengenai prinsip-prinsip layanan
bimbingan konseling bagi siswa disekolah.
1Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang SistemPendidikan Nasional.

3. 3
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut:
1.2.1 Apa pengertian prinsip-prinsip layanan bimbingan konseling?
1.2.2 Apa saja prinsip-prinsip layanan bimbingan konseling bagi siswa?
1.2.3 Bagaimana peranan guru terhadap layanan bimbingan konseling?
1.3 Tujuan Pembahasan
Adapun tujuan pembahasan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1.3.1 untuk mengetahui pengertian prinsip-prinsip layanan bimbingan konseling.
1.3.2 untuk mengetahui macam-macam prinsip-prinsip layanan bimbingan
konseling bagi siswa.
1.3.3 untuk mengetahui peranan guru terhadap layanan bimbingan konseling
disekolah.

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Prinsip-Prinsip Layanan Bimbingan Konseling.
Kata prinsip berasal dari asal kata “PRINSIPRA” yang artinya permulan dengan
suatu cara tertentu melahirkan hal –hal lain, yang keberadaanya tergantung dari pemula
itu, prisip ini merupakam hasil perpaduan antara kajian teoriitik dan teori lapangan yang
terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan (Hallen,
2002: 63). Prinsip layanan bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok – pokok
dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang
harus di ikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling dan dapat juga
dijadikan sebagai seperangkat landassan praktis atau aturan main yang harus diikuti
dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling bagi siswa disekolah.
Prayitno mengatakan : “Bahwa prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan telaah
lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan”.
Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip – prinsip layanan
bimbingan dan konseling merupakan suatu landasan teoritik yang mendasari pelaksanaan
suatu layanan bimbingan konseling, agar layanan tersebut dapat terlaksana dan terarah
dengan baik.
2.2 Prinsip-Prinsip Layanan Bimbingan Konseling Bagi Siswa.
Di sekolah pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan
berkembang dengan amat baik mengingat sekolah memilki kondisi dasar yang menuntut
adanya pelayanan terlaksana. Namun harapan bertumbuhnya pelayanan bimbingan dan
konseling masih tetap berupa harapan, karena keberadaannya di sekolah masih belum
dikehendaki. Dalam kaitan ini, Belkin (1975) menegaskan enam prinsip untuk
menegakkan dan menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di
sekolah, yaitu:
1. Konselor harus memulai kariernya dengan program kerja yang jelas, dan memiliki
kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut, serta memberikan
kesempatan kepada seluruh personal sekolah dan siswa untuk mengetahui program-
program yang hendak dijalankan.
2. Konselor harus selalu bersikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan
hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa.
3. Konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor
profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata.
4. Konselor bertanggungjawab kepada semua siswa.
5. Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-
siswa yang mengalami masalah dan siswa-siswa yang menderita gangguan emosional.

5. 5
6. Konselor harus mampu bekerjasama secara efektif dengan kepala sekolah, memberika
perhatian yang peka terhadap kebutuhan harapan, dan kecemasan-kecemasannya.
Prinsip merupakan paduan hasil kegiatan teoretik dan telaah lapangan yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan (Prayitno, 1997:
219). Berikut ini prinsip-prinsip bimbingan konseling yang diramu dari sejumlah
sumber, sebagai berikut:
1. Sikap dan tingkah laku seseorang sebagai pencerminan dari segala kejiwaannya
adalah unik dan khas. Keunikan ini memberikan ciri atau merupakan aspek
kepribadian seseorang. Prinsip bimbingan adalah memperhatikan keunikan, sikap dan
tingkah laku seseorang, dalam memberikan layanan perlu menggunakan cara-cara
yang sesuai atau tepat.
2. Tiap individu mempunyai perbedaan serta mempunyai berbagai kebutuhan. Oleh
karenanya dalam memberikan bimbingan agar dapat efektif perlu memilih teknik-
teknik yang sesuai dengan perbedaan dan berbagai kebutuhan individu.
3. Bimbingan pada prinsipnya diarahkan pada suatu bantuan yang pada akhirnya orang
yang dibantu mampu menghadapi dan mengatasi kesulitannya sendiri.
4. Dalam suatu proses bimbingan orang yang dibimbing harus aktif , mempunyai banyak
inisiatif. Sehingga proses bimbingan pada prinsipnya berpusat pada orang yang
dibimbing.
5. Prinsip referal atau pelimpahan dalam bimbingan perlu dilakukan. Ini terjadi apabila
ternyata masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh sekolah (guru bimbingan).
Untuk menangani masalah tersebut perlu diserahkan kepada petugas atau lembaga lain
yang lebih ahli.
6. Pada tahap awal dalam bimbingan pada prinsipnya dimulai dengan kegiatan
identifikasi kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang dialami individu yang dibimbing.
7. Proses bimbingan pada prinsipnya dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan
kebutuhan yang dibimbing serta kondisi lingkungan sekolahnya.
8. Program bimbingan dan konseling di sekolah harus sejalan dengan program
pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Hal ini merupakan keharusan karena
usaha bimbingan mempunyai peran untuk memperlancar jalannya proses pendidikan
dalam mencapai tujuan pendidikan.
9. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah hendaklah dipimpin
oleh seorang petugas/guru yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidang
bimbingan. Di samping itu ia mempunyai kesanggupan bekerja sama dengan petugas-
petugas/guru lain yang terlibat.
10. Program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya senantiasa diadakan
penilaian secara teratur/berkesinambungan. Maksud penilaian ini untuk mengetahui
tingkat keberhasilan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program

6. 6
bimbingan. Prinsip ini, sebagai tahap evaluasi dalam layanan bimbingan konseling
nampaknya masih sering dilupakan. Padahal sebenarnya tahap evaluasi sangat penting
artinya, di samping untuk menilai tingkat keberhasilan juga untuk menyempurnakan
program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling (Prayitno, 1997:219).
2.3 Peranan Guru Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah.
Implementasi kegiatan Bimbingan Konseling sangat menentukan keberhasilan
proses belajar-mengajar. Oleh karena itu peranan guru kelas (bagi sekolah tanpa guru
bimbingan) dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Konseling sangat penting dalam
rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
Menurut Sardiman (2001:142) menyatakan bahwa ada sembilan peran guru dalam
kegiatan Bimbingan Konseling, yaitu:
1. Informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif,
laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun
umum.
2. Organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dan
lain-lain.
3. Motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta
reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya
(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses
belajar-mengajar.
4. Direktor, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa
sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
5. Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar-mengajar.
6. Transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan
pengetahuan.
7. Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-
mengajar.
8. Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
9. Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang
akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana
anak didiknya berhasil atau tidak.

7. 7
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pelayanan bimbingan konseling di sekolah bagi siswa sangat berpengaruh pada
perkembangan pendidikan anak bangsa. Oleh karena itu, prinsip bimbingan konseling
disekolah menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh-kembangan pelayanan
bimbingan dan konseling disekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional
yang sadar akan profesinya, dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan
hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan
keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap problematika disekolah, dan mampu
bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis-dinamis dengan kepala sekolah.
3.2 Saran
Supaya prinsip-prinsip layanan bimbingan dan konseling disekolah dapat
terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan seorang konselor/guru yang profesional dan
memiliki kemampuan yang terdidik hingga mampu membimbing siswa dengan segenap
problematikanya, serta adanya kemauan atau rasa peduli seorang konselor/guru terhadap
kondisi siswa dan lingkungan sekolahnya.

8. 8
DAFTAR PUSTAKA
Dewi, Ima Kusuma. 2008. Efektivitas Layanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Belajar
Siswa. [Online], (https://nugardhy.files.wordpress.com/.../makalah-layanan-bimbingan-
konseling/, diakses pada tanggal 08 Pebruari 2015).
Dwi, Sella. 2014. Prinsip-Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling. [Online],
(https://selladwi.wordpress.com/2014/01/16/prinsip-prinsip-dan-asas-bimbingan-dan-
konseling-2/, diakses pada tanggal 08 Pebruari 2015).
Fauzi, Imron. 2008. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling[Online],
(https://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/15/prinsip-%E2%80%93-prinsip-bimbingan-
dan-konseling/, diakses pada tanggal 08 Pebruari 2015).
Hallen, 2002. Bimbingan dan Konseling. Liputan Press : Jakarta.
Prayitno dan Erman Amfi. 1995. Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Rineka Cipta : Jakarta.
Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2007. Profesi Keguruan. Rineka Cipta: Jakarta.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Pendidikan Nasional.