Public domain &ombudsman
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,547 views
Public domain and ombudsman
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Public domain &ombudsman
Ähnlich wie Public domain &ombudsman (20)
Mehr von Isaka Yoga
Mehr von Isaka Yoga (19)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (11)
Public domain &ombudsman
- 1. PUBLIC DOMAIN & OMBUDSMAN -Okta Auliazahara (2001568972) - Anita Suryana (2001618440) - Mahardhika Putra (2001602013) -Al Gidzar Gefaro (2001574760) LB65
- 2. Barang Milik Pribadi Negara (Private Domain) Benda-benda yang dipakai oleh aparat pemerintah secara langsung jarang diperuntukkan untuk umum. Barang Milik Publik (Public Domain) Benda-benda yang disediakan pemerintah untuk masyarakat secara umum
- 3. Public Domain PP No 27/2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah UU No. 1/2004 Tentang Pembendaharaan Negara UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara
- 4. Barang Milik Negara atau Daerah “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.” – Pasal 1 PP no. 27/2014
- 5. Barang milik Negara dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara; Sedangkan Barang milik Daerah dikelola oleh Gubernur / Wali Kota / Bupati. Kewenangan dan tanggung jawab pengelola Barang Milik Negara / Daerah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014
- 6. Presiden Pengguna Barang Pengelola Barang Pejabat Pengelolaan Barang Milik negara Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Mnteri Keuangan Dikuasakan Kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga dimana Kepala Satuan Kerja Merupakan Kuasa Pengguna Barang
- 7. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Meliputi : • Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; • Pegadaan; • Penggunaan; • Pemanfaatan; • Pengamanan dan Pemeliharaan; • Penilaian; • Penghapusan; • Pemindahtanganan; • Penatausahaan; • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pasal 3 Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014
- 8. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan • Barang yang tidak segera dimanfaatkan wajib diserahkan kembali kepada pengelola barang; • Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah dilakukan dalam rangka optimilisasi pendayagunaan Barang Milik Negera; • Selain itu juga untuk mendukung pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Penggunaan • Jika barang milik negara sedang digunakan maka tidak dapat dipindahtangankan; • Dalam menggunakan barang tersebut harus menggunakan penetapan; • Barang yang telah digunakan oleh Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya; • Peralihan Barang tersebut dapat dilakukan kepada Pengguna Barang Lainnya atau Digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.
- 9. Penggolongan Benda Milik Negara • Tanah Kehutanan • Pertanian • Jalan • Alat-alat traktor • Peralatan Kantor Benda Bergerak Benda Tidak Bergerak Barang PersediaanHewan
- 11. PELAYANAN PUBLIK UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Diatur dalam
- 12. Pelayanan Publik “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.“ - Pasal 1 ayat (1) UU Pelayanan Publik
- 13. 1. Transparasi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. Asas-Asas Pelayanan Publik
- 14. 4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan , gender, dan status ekonomi. 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak
- 15. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Barang Publik Pengadaan Transportasi Publik Jasa Publik Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Pelayanan Administratif Perizinan yang diberikan oleh Negara, contohnya IMB
- 17. Jika ingin mengajukan aduan Pelayanan Publik dimana mengajukannya? Diajukan Kepada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
- 18. Ombudsman Republik Indonesia “Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan/atau BUMD dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD” - Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008
- 19. OMBUDSMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Diatur dalam
- 20. Tujuan Dibentuknya OMBUDSMAN RI • Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; • Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN; • Membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN; • Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang; • Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi; • Meningkatkan budaya hukum Nasional.
- 21. MALADMINISTRASI “Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.” - PASAL 1 Angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008
- 22. “Ombudsman berkedudukan di Jakarta namun Ombudsman dapat mendirikan perwakilannya di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten atau Kota” - Pasal 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008
- 23. Fungsi Ombudsman Mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah termasuk yang berhak untuk menyelenggarakan ombudsman
- 24. Tugas Ombudsman • Menerima melakukan pemeriksaan laporan atas pelayanan publik; • Meninjak lanjuti laporan-laporan yang diperlu; • Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; • Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lainnya; • Membangun jaringan kerja; • Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; • Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
- 25. Lembaga Ombudsman terdiri 1 orang KETUA merangkap anggota 1 orang WAKIL merangkap anggota Dan 7 orang ANGGOTA *Jika Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman*
- 26. Sistematika ombudsman • Ombudsman melaksanakan tugas dan wewenangnya, dibantu oleh asisten Ombudsman Asisten Ombudsman • Diangkat atau diberhentikan oleh Ketua berdasarkan persetujuan rapat. • syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten diatur di peraturan Ombudsman.
- 27. Pemeriksaan Laporan Pemberitahuan Pelengkapan Berkas Laporan Pemeriksaan Substantif TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN 30 Hari Berkas Lengkap Maka Ketahap Selanjutnya
- 28. Pemeriksaan Substansif Tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan Berwenang melanjutkan pemeriksaan
- 29. Memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan Meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor Melakukan pemeriksaan lapangan Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan
- 30. “Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke obyek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, ketertiban, dan kesusilaan.”
- 31. Video OMBUDSMAN di Indonesia
- 33. Daftar Pustaka • http://chaeossofis.blogspot.co.id/2015/04/barang-milik- pemerintahnegara-dalam.html • http://tentangpelayananpublik.blogspot.co.id/2011/11/pedoman-umum- penyelenggaraan-pelayanan.html • https://www.youtube.com/watch?v=xaLndxAZfpk • PP No. 27 Tahun 2014 • PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 /PMK.06/2016 • UU No. 37/2008 tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA