Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014

PANDUAN KEGIATAN
QUICK COUNT IDENTIFIKASI
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2014
Direktorat Pengembangan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum

PANDUAN PELAKSANAAN 1
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014
PANDUAN QUICK COUNT
IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2014
1. UMUM
Saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
tengah melalukan upaya pemutakhiran data kumuh di Indonesia. Upaya
pemutakhiran tersebut untuk menberikan dukungan data dan informasi
yang akurat terkait rencana penanganan kumuh melalui pendekatan
kawasan, yang mana penanganan yang dilakukan akan dapat mengurangi
luasan kawasan kumuh yang ada (dari target 2014 sebesar 675 kawasan
sudah ditangani sebesar 240 kawasan atau sebesar 67%) dan mendukung
program MDGs (sebagai dukungan data tanpa kumuh tahun 2020).
Untuk mendukung upaya pemutakhiran data kumuh tersebut diatas,
diperlukan kegiatan survey identifikasi kawasan kumuh dengan justifikasi
yang tepat dalam relevansinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan dengan kriteria kumuh yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta
Karya.
Namun, mengingat banyaknya kota-kota yang menjadi target data dan
sempitnya waktu pelaksanaan pendataan, serta hasil pendataan yang
perlu digunakan dalam waktu dekat, maka survey identifikasi kumuh yang
akan dilakukan merupakan “Quick Count”, dengan tetap menjamin kualitas
data dan informasi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku di
Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Selanjutnya agar kegiatan identifikasi kawasan permukiman kumuh dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar, diperlukan suatu panduan
pelaksanaan kegiatan. Buku panduan identifikasi kawasan kumuh ini
adalah merupakan quick count terkait bagaimana melakukan survey

2 PANDUAN PELAKSANAAN
identifikasi kawasan kumuh yang dilengkapi dengan informasi penjelasan
lingkup data, penjelasan tahapan, penejelasan hasil dan SOP kegiatan.
Tata caraquick count identifikasi kawasan permukiman kumuh yang
dilakukan ini merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang disusun oleh Direktorat Pengembangan
Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan
Umum. Proses identifikasi dilakukan melalui pendekatan penyederhanaan
proses dengan quick count tanpa mengeliminasikan substansi secara
keseluruhan mengenai identifikasi kawasan permukiman kumuh yang
terdapat pada Rapermen tersebut.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Buku panduan survey identifikasi kawasan kumuh ini bermaksud untuk
membantu pelaksana tugas pendataan dan surveyor dalam melakukan
tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan jenjang yang direkomendasikan,
sehingga tujuan dari kegiatan ini dalam mengasilkan produk data kawasan
kumuh menurut standar teknis dan tupoksi Direktorat Jenderal Cipta Karya
dapat tercapai.
3. SASARAN
Sasaran pokok dari buku panduan survey identifikasi kumuh adalah :
1) Pelaksana kegiatan dan surveyor dapat memahami dan
melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar;
2) Memastikan target data dan informasi terpenuhi;
3) Produk data dan informasi terkait hasil identifikasi kawasan kumuh
dapat dipergunakan untuk pemutakhiran data kumuh.

4. STRATEGI KEGIATAN
Identifikasi kawasan kumuh ini merupakan quickcount, maka agar target
waktu, target hasil dan kualitasnya dapat terpenuhi, maka diperlukan
strategi pelaksanaan sebagai berikut :
1) Menggunakan kriteria-kriteria penetapan kumuh yang berorientasi ke
aspek fisik;
2) Memaksimalkan data-data sekunder terkait informasi kumuh seperti
peta citra, peta tata ruang, dan data-data awal kondisi kekumuhan;
3) Melakukan koordinasi dan diskusi untuk melakukan penyepakatan
kriteria dan lokasi kumuh, termasuk didalamnya penyepakatan
terkait jumlah lokasi, luasan lokasi, peta lokasi dan kualitas tingkat
kekumuhan.
5. METODE DAN PENDEKATAN
Metodologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan survey ini dengan
menggunakan teknik criteria referrenced survey. Yaitu menilai secara
bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap
komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan
kriteria survei dari komponen kekumuhan menurut Direktorat Jenderal
Cipta Karya dan kemudian diikuti dengan referensi data kebenaran
normatif yang bersumber pada hasil praktik di lapangan.
6. INFORMASI DASAR YANG DIPERLUKAN
Informasi dasar yang dapat diperlukan dalam kegiatan ini mencakup.
1) Data Spasial RTRW
a. Peta dasar Citra Satelit
b. Peta Administrasi
c. Peta Kawasan strategis
d. Peta Perkotaan
e. Peta Penggunaan Lahan
f. Peta Sebaran Permukiman

g. Peta Jumlah dan Kepadatan Penduduk
h. Peta Jaringan Jalan
i. Peta Jaringan Drainase
j. Peta Jaringan Air Bersih
k. Peta Jaringan Limbah dan Sanitasi
l. Peta Jaringan Persampahan 3
2) Data SPPIP/RPKPP :
a. Peta Kawasan Permukiman prioritas
b. Peta Permukiman Padat
c. Peta Potensi dan Permasalahan Permukiman
3) Data penetapan kawasan kumuh :
a. Data SK Kumuh
i. Lokasi Kumuh
ii. Luas Kumuh
b. Rekomendasi Hasil Studi atau Laporan terkait Kumuh
4) Data PPSP – Direktorat PPLP
Data Kelurahan/Desa Rawan Sanitasi
5) Data Studi Direktorat PAM
Data Kelurahan/Desa Rawan Air
6) Data Statistik BPS
7. SUBSTANSI PELAKSANAAN SURVEI
Adapun secara substansi, quick count identifikasi kawasan permukiman
kumuh terdiri dari 2 proses, yaitu :
1) Tahapidentifikasi lokasi, yang meliputi:
a. Identifikasi Satuan Permukiman;
b. Identifikasi Permasalahan Kekumuhan (Fisik);
2) Tahap penetapan lokasi, yang meliputi:
a. Penilaian Daftar Lokasi;

b. Penentuan Klasifikasi;
c. Penentuan Skala Prioritas; dan
d. Penetapan SK Kepala Daerah.
Secara skematis, tata caraquick count identifikasi kawasan permukiman kumuh
dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.
Gambar 1 Skema Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan
Permukiman Kumuh
PERSIAPAN
Satuan Perumahan1
01
IDENTIFIKASI
SATUAN PERMUKIMAN
KEGIATAN IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHAP IDENTIFIKASI
02
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN KEKUMUHAN
Kondisi Bangunan1
Kondisi Aksesibilitas2
Kondisi Drainase3
Pelayanan Air Minum4
Tingkat Kekumuhan1
Pengelolaan Sanitasi5
Pengelolaan Persampahan6
TAHAP PENETAPAN
Skala Prioritas2
04
PENETAPAN LOKASI
03
PENILAIAN KEKUMUHAN
SK Kepala Daerah1
Daftar Lokasi2
Peta Lokasi3
1) Identifikasi Satuan Permukiman
Identifikasi satuanpermukiman merupakan tahap identifikasi untuk
menentukan batasan obyek kajian yang difokuskan pada skala skala
permukiman.Sesuai dengan pengertian dalam UU-PKP, maka satuan
permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan (minimal dua
satuan perumahan) yang mempunyai PSU.
Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan melalui indikasi lokasi permukiman kumuh yang
terdapat pada beberapa dokumen pembangunan pada kota/kabupaten.

Melalui identifikasi indikasi awal lokasi ini, maka akan diperoleh sebaran
indikasi permukiman kumuh dalam suatu wilayah kabupaten dan kota
sebagai obyek kajian quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh
pada tahap selanjutnya. Adapun dokumen tersebut seperti :
Tabel 1 Sumber Referensi Indikasi Awal Lokasi Permukiman Kumuh
DOKUMEN JENIS DATA/INFORMASI
SPPIP Permukiman kumuh prioritas
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Permukiman kumuh
SK Penetapan Permukiman Kumuh Permukiman kumuh
PPSP Kel/desa rawan sanitasi
Studi Dit. PAM - BPS Kel/desa rawan air
Studi Pemutakhiran Dit. Bangkim Permukiman kumuh
Studi Kota/Kab Terkait Kumuh Permukiman kumuh
2) Identifikasi Permasalahan Kekumuhan
Identifikasi Permasalahan Kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk
menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan
pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada
suatu lokasi secara quick count.
Identifikasi permasalahan kekumuhan dinilai berdasarkan pemenuhan
terhadap kriteria dan indikator dengan merujuk pada pertimbangan
pengertian permukiman kumuh secara yuridis di dalam undang-undang
dan/atau peraturan, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta
standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Penilaian
terhadap permasalahan kekumuhan ini dilakukan secara sederhana dengan
melihat pada pemenuhan minimal satu indikator dari sebelas indikator
penilaian pada kegiatan ini. Berikut ini merupakan kriteria dan indikator yang
dipergunakan dalam identifikasi permasalahan kekumuhan:

Tabel 2 Kriteria dan Indikator dalam Identifikasi Permasalahan
Kekumuhan (Fisik)
KRITERIA INDIKATOR
Kondisi Bangunan Hunian Keteraturan Bangunan Hunian
Kepadatan Bangunan Hunian
Kelayakan Bangunan Hunian
Kondisi Aksesibilitas Lingkungan Jangkauan Jaringan Jalan
Kualitas Jaringan Jalan
Kondisi Drainase Lingkungan Kejadian Genangan
Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku Kualitas Sumber Air Minum/Baku
Kecukupan Pelayanan Air Minum
Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana Sanitasi Lingkungan
Kondisi Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
Lingkungan
a. Kondisi Bangunan Hunian
Terdapat 3 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman
kumuh pada kriteria kondisi bangunan hunian, yaitu keteraturan bangunan
hunian, kepadatan bangunan hunian, dan kelayakan bangunan hunian.
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria
kondisi bangunan hunian sebagai berikut.

Tabel 3 Penjelasan Kriteria Keteraturan Bangunan Hunian
KRITERIA KONDISI BANGUNAN
Indikator Keteraturan Bangunan
Penjelasan
Parameter
1. Keteraturan bangunan dapat dilihat pada
perumahan formal, dimana orientasi umumnya
menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun
berbeda-beda tetapi memilikipola tipe yangjelas serta
bentuk bangunan, dan walaupun tampak berbeda-beda
tetapi memilikiketeraturan pola tertentu.
2. Ketidakteraturan bangunan dilihat dari orientasi,
ukuran dan bentuk, sebagai contoh:
 Bila orientasi bangunan berbeda-beda antara
satu dengan yang lain, misalnya tidak menghadap
jalan, membelakangi sungai, dll
 Bila orientasi bangunan cenderung
menghambat pelayanan PSD Permukiman
karena terhadang oleh bangunan lainnya
(ketidakserasian pola blok hunian dan sarana )
 Bila bangunan hunian berdiri diatas lahan
dengan topografi kemiringan melebihi 15%
 Bila jaringan jalan berkelok-kelok tidak
menandakan struktur dan arah akses yang
jelas
 Bangunan berdiri diatas lahan kawasan lindung
(catchment area), daerah buangan limbah pabrik,
diatas lahan rawa tanpa pertimbangan syarat
ekologis, lahan bantaran sungai, lahan dibawah
jaringan listrik tegangan tinggi (sutet), dll
3. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi
pada lokasi permukiman kajian
Sumber
Referensi
1. Observasi lapangan
2. Analisis Peta Citra Satelit
3. Analisis Peta Block Plan Kawasan Skala 1:5000
Penilaian  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak
teratur
 Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman
teratur
Catatan Dapat menyertakan proporsi dari bangunan hunian teratur
atau tidak teratur (%)

Tabel 4 Penjelasan Kriteria Kepadatan Bangunan Hunian
Kriteria Kepadatan Bangunan Hunian
Penjelasan
Parameter
1. Kepadatan tinggi bangunan ditentukan dengan jumlah
unit bangunan terhadap satuan luas (ha).
Sumber
Referensi
2. Analisis Peta Citra Satelit
3. Analisis Peta Block Plan Kawasan Skala 1:5000
Penilaian  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan tinggi
 Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan sedang
 Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan rendah
Catatan Informasi Tambahan
Untuk Kota Metro & Kota Besar
Kepadatan Bangunan tinggi (>300 Unit/Ha)
Kepadatan Bangunan sedang (250 - 300 Unit/Ha)
Kepadatan Bangunan rendah (<250 Unit/Ha)
Untuk Kota Sedang & Kota Kecil
Kepadatan Bangunan tinggi (>250 Unit/Ha)
Kepadatan Bangunan sedang (200 - 250 Unit/Ha)
Kepadatan Bangunan rendah (<200 Unit/Ha)

Tabel 5 Penjelasan Kriteria Kelayakan Bangunan Hunian
Kriteria Kelayakan Bangunan Hunian
Penjelasan
Parameter
1. Persyaratan teknis bangunan ditentukan dengan melihat
beberapa indikator sebagaimana diacu dalam indikator
MDGs, yaitu:
 Rumah tidak memenuhi luas lantai per kapita
> 7,2 m2. Misalnya rumah yang dihuni 5 jiwa tidak
memenuhi luas minimal 5x7,2 = 36 m2.
 Jenis material atap, lantai dan dinding tidak
memenuhi persyaratan kesehatan. Misalnya
lantai masih tanah atau dinding atau atap terbuat dari
dedaunan, tidak dapat menahan hujan dan terik
matahari, serta sirkulasi tata udara tidak sehat.
Sumber
Referensi
Observasi lapangan
Penilaian  Mayoritas bangunan hunianmemiliki dengan luas lantai <
7,2 m2
 Mayoritas bangunan hunianmemiliki dengan luas lantai >
7,2 m2
 Mayoritas bangunan hunianmemiliki material alas, atap
dan dinding non permanen
 Mayoritas bangunan hunianmemiliki material alas, atap
dan dinding permanen

b. Kondisi Aksesibilitas Lingkungan
kumuh ini pada kriteriakondisi aksesibilitas lingkungan, yaitu jangkauan
pelayanan jaringan jalan, dan kualitas jaringan jalan. Adapun penjelasan
lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteriakondisi aksesibilitas
lingkungan sebagai berikut.
Tabel 6 Penjelasan Indikator Jangkauan Pelayanan Jaringan Jalan
KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN
Kriteria Jangkauan Pelayanan Jaringan Jalan
Penjelasan
Parameter
1. Jangkauan pelayanan jaringan jalan ditentukan
dengan melihat jaringan jalan di dalam lokasi
kajian, bila ada bagian dalam lokasi yang tidak
terlayani maka cakupan layanan jaringan jalan belum
memadai
2. Kemudahan pencapaian (aksesibilitas), jalan
permukiman yang memberikan rasa aman, nyaman
bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan
pengendara bermotor dengan ketersediaan prasarana
pendukung jalan (co. perkerasan, drainase, trotoar,
rambu, lansekap, dll)
3. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang
menghubungkan intra perumahan dalam satu
satuan permukiman, sehingga memungkinkan
terjadinya sirkulasi lalu-lintas orang dan kendaraan
secara aman dan sekaligus mendukung terciptanya
perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman
4. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas
kondisi pada lokasi permukiman kajian
Sumber
Referensi
Observasi lapangan
Penilaian  Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan
jalan yang memadai
 Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan
yang memadai

Tabel 7 Penjelasan Indikator Kualitas Jaringan Jalan
KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN
Indikator Kualitas Jaringan Jalan
Penjelasan 1. Kualitas jaringan jalan ditentukan dengan melihat
kondisi permukaan jalan yang ada di lokasi kajian.
Merujuk pada fungsi jaringan jalan/ kenyamanan
pengguna jalan dan keselamatan/keamanan pengguna
jalan
2. Hal ini tidak dipengaruhi oleh material penutupnya
apakah beton, aspal, conblok, jerambah kayu,
sirtu, dll. Dalam arti apapun materialnya bila kondisinya
baik tidak menjadi masalah.
Sumber
Referensi
Observasi lapangan
Penilaian  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman
dalam keadaan rusak
 Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman
dalam keadaan baik
c. Kondisi Drainase Lingkungan
Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini
pada kriteria kondisi drainase, yaitu genangan. Adapun penjelasan lebih
lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi drainase sebagai
berikut.

Tabel 8 Penjelasan Indikator Kejadian Genangan
KONDISI DRAINASE
Indikator Kejadian Genangan
Penjelasan 1. Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan
pada lokasi permukiman. Apakah di lokasi kajian terjadi
genangan dengan:
 tinggi lebih dari 30 cm (setinggi betis dewasa);
 selama lebih dari 2 jam;
 terjadi lebih dari 2 kali setahun.
2. Apabila genangan yang terjadi tidak lebih dari ketiga hal
tersebut, maka masih dalam batasan toleransi.
Sumber
Referensi
2. Wawancara Penduduk
3. Data Sekunder terkait genangan
Penilaian  Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan sesuai
dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi
permukiman
 Mayoritas lokasi permukiman tidak terjadigenangan sesuai
dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi
permukiman
d. Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku
kumuh ini pada kriteria kondisi pelayanan sumber air minum/baku, yaitu
kualitas sumber air minum/baku, dan kecukupan pelayanan air minum/baku.
kondisi pelayanan sumber air minum/baku sebagai berikut.

Tabel 9 Penjelasan Indikator Kualitas Sumber Air Minum/Baku
KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU
Indikator Kualitas Sumber Air Minum/Baku
Penjelasan 1. Kualitas air baku terlindungi ditentukan dengan
melihat kondisi sumber air yang tersedia, yaitu
kondisi warna (keruh), kondisi bau dankondisi rasa (asam,
asin, payau, dll).
2. Sumber air baku yang tidak memenuhi dimaksud
berasal dari non perpipaan seperti air permukaan
(sungai, danau, setu, dll), dan air tanah/sumur tidak
terlindungi.
Sumber
Referensi
Penilaian  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak
terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik dari
perpipaan dan/atau non perpipaan
 Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman terlayani
air baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan
dan/atau non perpipaan
Tabel 10 Penjelasan Indikator Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku
KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU
Indikator Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku
Penjelasan 1. Kebutuhan pelayanan air baku ditentukan dengan melihat
penggunaan air oleh individu dalam rumah tangga
dapat menggunakan air untuk minum/konsumsi,
mandi, dan cuci minimal 60 liter per orang per hari.
Sumber
Referensi
Penilaian  Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal
air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)
 Mayoritas masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60
liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)
Catatan Kebutuhan minimal air adalah 60 liter per orang per hari atau
lebih, yaitu untuk kebutuhan minum/makan, mandi, dan cuci.
Sebagai gambaran 60 liter sama dengan 15 galon atau sama
dengan bak 1 m x 1m dengan kedalaman 6 cm.

e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada
kriteria kondisi pengelolaan air limbah, yaitu prasarana sanitasi lingkungan.
kondisi pengelolaan air limbah sebagai berikut.
Tabel 11 Penjelasan Indikator Prasarana Sanitasi Lingkungan
KONDISI PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Indikator Prasarana Sanitasi Lingkungan
Penjelasan 1. Persyaratan teknis air limbah ditentukan dengan melihat
apakah sistem pengelolaan air limbah pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 Kloset leher angsa terhubung dengan septik
tank, atau
 Sistem pengolahan komunal atau terpusat
(Septik tank/ MCK Komunal).
Penilaian  Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa
yang terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik
tank Komunal
 Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang
terhubung septiktank atau terlayani MCK/Septik tank
Komunal
Catatan Cakupan pelayanan MCK Komunal : 50-100 kk
f. Kondisi Pengelolaan Persampahan
Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini
pada kriteria kondisi pengelolaan persampahan, yaitu pengelolaan
persampahan lingkungan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai
identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pengelolaan persampahan sebagai
berikut.

Tabel 12 Penjelasan Indikator Pengelolaan Persampahan Lingkungan
KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Indikator Pengelolaan Persampahan Lingkungan
Penjelasan 1. Sistem persampahan pada lokasi tidak memenuhi
ketentuan dengan melihat sistem pengangkutan
sampah skala lingkungan (Gerobak/Angkutan
Sampah) dengan frekuensi pengangkutan sampah
dua kali seminggu;
Sumber
Referensi
Penilaian  Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut
dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
 Mayoritas sampah domestik rumah tangga terangkut dua
kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
8. TAHAPAN PELAKSANAAN
Sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu 6 hari untuk dapat melaksanakan
kegiatan survey identifikasi kumuh disetiap kota dengan merujuk pada
kegiatan pokok sebagai berikut :
Hari 1 Koordinasi dan pendataan sekunder di tingkat Provinsi
Hari 2 Koordinasi dan pendataan sekunder di tingkat kota/kabupaten
Hari 2 Penyiapan regu/personil survey dan peralatannya sesuai lokasi
Hari 3 Koordinasi dan Pendataan sekunder di Tingkat Kecamatan
Hari 3-5 Survey Mikro di tingkat Kelurahan, RW dan RT
Hari 5-6 Sinkronisasi hasil survey
Berikut ini adalah panduan rinci mengenai jadwal pelaksanaan survei

Tabel 13 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Survei Lokasi
NO KEGIATAN
HARI PELAKSANAAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
TINGKAT PROVINSI
1 Melakukan koordinasi
pelaksanaan survei
pada Satker Cipta Karya
Provinsi
(Satker Randal, Satker
PKP, dan Satker PBL)
2 Inventarisasi Data
Sekunder dan Peta
Melengkapi yang
sudah disediakan
oleh Tim Teknis
Pusat
3 Inventarisasi Laporan
SPPIP/RPKPP, dan Studi
Kumuh atau data
lainnya terkait kumuh
Melengkapi yang
sudah disediakan
oleh Tim Teknis
Pusat
4 Inventarisasi
Stakeholder di Kab/Kota
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
dan melaporkan
kegiatan pada instansi
Kab/Kota
 Bappeda
 PU Cipta Karya
 Dinas Perumahan
dan Permukiman
 lainnya
Dapat dilakukan
koordinasi antar
instansi melalui
Bappeda Kab/Kota
Sekunder dan Peta
Melengkapi yang
sudah disediakan
oleh Tim Teknis
Pusat
3 Inventarisasi laporan
 Pendataan Kumuh
 Studi Kumuh
 Program Penanganan
Kumuh
4 Mendapatkan
kesepakatan awal
terkait lokasi-lokasi

NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
kumuh
 Kawasan
 Kecamatan
 Kelurahan/Desa
 RW
 Informasi mengenai
delineasi dan
karakteristik kumuh
5 Penyiapan surveyor dan
peralatan survei sesuai
lokasi
TINGKAT KECAMATAN
dan melaporkan
kegiatan
Sekunder dan Peta
Melengkapi yang
sudah disediakan
oleh Tim Teknis
Pusat
3 Mendapatkan informasi
dan karakteristik lokasi-
lokasi permukiman
kumuh
 Kelurahan/Desa
 RW
 Informasi mengenai
delineasi dan
karakteristik kumuh
4 Detail permasalahan fisik
lingkungan permukiman
TINGKAT KELURAHAN/DESA
dan melaporkan
kegiatan
Pendampingan
kegiatan oleh
perangkat
desa/kelurahan
Sekunder, Peta, serta
informasi dan
karakteristik lokasi-lokasi
permukiman kumuh
 RW dan RT

NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
 Luas, delineasi,
demografi
3 Detail permasalahan
fisik lingkungan
permukiman melalui
observasi lapangan,
wawancara dan
dokumentasi visual
 Bangunan
 Aksesibilitas
 Drainase
 Layanan Air
Minum/Baku
 Sanitasi Lingkungan
 Persampahan
Foto/Video/Catatan
Wawancara atau
Sketsa
4 Pemetaan lokasi,
persebaran dan luasan
permukiman kumuh
 GPS
 Plotting di peta
Data Lokasi dan
koordinat GPS
5 Penarikan kesimpulan
hasil wawancara
6 Sinkronisasi hasil
Catatan :
Survey di tingkat lokasi keluarahan/desa dapat dibentuk tim survey kecil
per keluarahan/desa, misalnya dengan memanfaatkan peran fasilitator
atau BKM, dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan singkat tata cara
kegiatan survey.

LAMPIRAN
FORM QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
INFORMASI UMUM LOKASI
Nama Kawasan :
Nama Kecamatan :
Nama Kelurahan/Desa :
Lingkup RW :
Luas Kawasan :
Tipologi/Karakteristik
Jumlah Penduduk Kawasan :
Jumlah KK :
SKETSA/PETA LOKASI/PETA DASAR/ DELINIASI KAWASAN
Koordinat

A. KONDISI FISIK BANGUNAN
1) Keteraturan Bangunan
ORIENTASI BANGUNAN
Bangunan membelakangi Sungai/Badan Air 
Jika terdapat bangunan membelakangi sungai/badan air,
sebutkan lingkup RW/RT:.....
Bangunan tidak menghadap jalan 
Jika terdapat bangunan tidak menghadap jalan, sebutkan
lingkup RW/RT:.....
UKURAN BANGUNAN
Bangunan ukuran bervariasi 
Jika terdapat bangunan dengan ukuran bervariasi,
LOKASI BANGUNAN
Bangunan berdiri lahan yang tidak sesuai
peruntukam

 Topografi melebihi 15%
 Di atas sempadan rawa/sungai/pantai/gambut
 Di bawah Saluran Listrik Tegangan Tinggi
 Kawasan lindung/fungsi ekologis
PENILAIAN
 Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukimanTIDAK
TERATUR
 Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukimanTERATUR
CATATAN
Catatan pengisian :
1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya
2. Titik-titik diisi data singkat

2) Kepadatan Bangunan
KEPADATAN BANGUNAN DALAM UNIT/HA
Kepadatan bangunan tinggi
Kota Metro/Besar > 300 unit/Ha
Kota Sedang/Kecil> 250 unit/Ha

Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan
bangunan yang TINGGI, sebutkan lingkup RW/RT:.....
Kepadatan bangunan sedang
Kota Metro/Besar  251 - 299 unit/Ha
Kota Sedang/Kecil201 - 249 unit/Ha

bangunan yang SEDANG, sebutkan lingkup RW/RT:.....
Kepadatan bangunan rendah
Kota Metro/Besar <250 unit/Ha
Kota Sedang/Kecil< 200 unit/Ha

bangunan yang RENDAH, sebutkan lingkup RW/RT:.....
PENILAIAN
 Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan TINGGI
 Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan SEDANG
 Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan RENDAH
CATATAN
Catatan pengisian :

3) Kelayakan Bangunan Hunian
LUAS LANTAI HUNIAN PER KAPITA
Bangunan hunian lebih kecil dari 7,2 M2
per orang 
Jika terdapat lokasi permukiman dengan rata-rata luas
lantai bangunan lebih kecil dari 7.2 m2
per orang,
DAYA TAHAN MATERIAL BANGUNAN HUNIAN
Material Bangunan tidak permanen
Perlu mendapat perhatian mengenai kearifan lokal terhadap penggunaan
materian bangunan (atap, alas, dan dinding)

Jika terdapat lokasi permukiman dengan rata-rata
bangunan tidak permanen dari 7.2 m2
per orang,
PENILAIAN
 Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai< 7,2 m2
 Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai> 7,2 m2
 Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
non permanen
 Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding
permanen
CATATAN
Catatan pengisian :

B. KONDISI AKSESIBILITAS
1) Jangkauan Jaringan Jalan
JANGKAUAN PELAYANAN JARINGAN JALAN
Lokasi permukiman tidak terlayani akses jaringan
jalan

Jika terdapat lokasi permukiman yang tidak terlayani
jaringan jalan memadai, sebutkan lingkup RW/RT:.....
PENILAIAN
 Mayoritas lokasi permukimantidak terlayani jaringan jalan yang memadai
 Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai
CATATAN
Catatan pengisian :

2) Kualitas Jaringan Jalan
KUALITAS FISIK JARINGAN JALAN
Kondisi ruas permukaan jaringan jalan lingkungan
permukiman buruk
Kondisi permukaan jalan dapat mengganggu fungsi jaringan jalan/
kenyamanan dan keselamatan/keamanan pengguna jalan

Jika terdapat lokasi permukiman yang kondisi jaringan
jalan rusak, sebutkan lingkup RW/RT:.....
PENILAIAN
 Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukimandalam keadaan
rusak
 Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukimandalam keadaan
baik
CATATAN
Catatan pengisian :

C. KONDISI DRAINASE
Kejadian Genangan
TINGGI GENANGAN
Lokasi permukiman terjadi genangan setinggi 30 cm
(eq. tinggi betis orang dewasa)

Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami
genangan setinggi 30 cm, sebutkan lingkup RW/RT:.....
DURASI GENANGAN
Lokasi permukiman terjadi genangan selama lebih 2
jam

genangan selama lebih dari 2 jam, sebutkan lingkup
RW/RT:.....
FREKUENSI GENANGAN
Lokasi permukiman terjadi genangan dengan
frekuensi lebih dari 2 kali dalam setahun

genangan dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam
setahun, sebutkan lingkup RW/RT:.....
SUMBER GENANGAN
Sumber genangan pada lokasi permukiman berasal :
Rob Air Laut/Pasang Laut 
Air Sungai/Danau/Rawa 
Limpasan Air Hujan 
PENILAIAN
 Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan sesuai dipersyaratkan
(tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman
 Mayoritas lokasi permukiman tidak terjadi genangan sesuai
dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman
CATATAN
Catatan pengisian :

D. KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU
1) Kualitas Sumber Air Minum/Baku
KUALITAS FISIK AIR MINUM/BAKU
Sumber air minum/baku rumah tangga pada lokasi
permukiman berasal dari :
PDAM 
Sumbur Bor 
Sumur Gali 
Sungai/Danau/Setu 
Laut 
Lainnya: ...... 
Kualitas air minum/baku rumah tangga pada lokasi
permukiman :
Berwarna (keruh) 
Berbau 
Berasa (asam/asin/payau) 
Jika terdapat lokasi permukiman yang kondisi air
minum/baku buruk, sebutkan lingkup RW/RT:.....
PENILAIAN
 Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukimantidak terlayani air
minum/baku terlindungi yang berkualitas baik dari perpipaan dan/atau
non perpipaan
 Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukimanterlayani air
minum/baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan dan/atau non
perpipaan
CATATAN
Catatan pengisian :

2) Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku
PENGGUNAAN AIR MINUM/BAKU
Penggunaan air baku pada rumah tangga dapat
dipergunakan untuk :
Konsumsi (masak/minum) 
Mandi/Cuci 
Jika terdapat lokasi permukiman yang tidak terpenuhi
kebutuhan air untuk aktivitas rumah tangga, sebutkan
lingkup RW/RT:.....
PENILAIAN
 Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter
per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)
 Mayoritas masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per
orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)
CATATAN
Catatan pengisian :

E. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Prasarana Sanitasi Lingkungan
PENGGUNAAN JAMBAN
Jenis jamban rumah tangga pada lokasi permukiman
menggunakan :
Model Leher Angsa 
Model Cubluk atau lainnya 
Jika terdapat rumah tangga pada lokasi permukiman
yang menggunakan jamban model cubluk, sebutkan
lingkup RW/RT:.....
PEMBUANGAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA
Jenis pembuangan air limbah rumah tangga pada
lokasi permukiman berupa :
MCK + Septiktank Pribadi/Induvidual 
MCK + Septiktank Komunal 
Pembuangan air limbah pada sungai/danau/laut
Jika terdapat rumah tangga pada lokasi permukiman
yang membuang air limbah pada sungai/danau/laut,
PENILAIAN
 Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang
terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik tank Komunal
 Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung
septiktank atau terlayani MCK/Septik tank Komunal
CATATAN
Catatan pengisian :

F. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pengelolaan Persampahan Lingkungan
KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN LINGKUNGAN
Tidak terdapat TPS pada lokasi permukiman 
Jika tidak terdapat TPS yang melayani pengelolaan
persampahan pada lokasi permukiman, sebutkan lingkup
RW/RT:.....
PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN LINGKUNGAN
Lokasi permukiman tidak terlayani sistem
pengangkutan sampah domestik skala lingkungan
(gerobak/angkutan sampah) dengan frekuensi
pengangkutan dua kali seminggu dari tempat
sampah individual menuju TPS dan/atau TPA

Jika terdapat rumah pada lokasi permukiman yang tidak
terlayani pengangkutan persampahan skala lingkungan,
PENILAIAN
 Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali
seminggu ke TPS dan/atau TPA
 Mayoritas sampah domestik rumah tangga terangkut dua kali
seminggu ke TPS dan/atau TPA
CATATAN
Catatan pengisian :

Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014

Ähnlich wie Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014 (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (6)

Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014