1. SIKLUS KEBIJAKAN
Wati Gunawan

2. Sistematika Penulisan
1. Pengertian Kebijakan dan Analisis Kebijakan
2. Pengertian siklus
3. Tahapan-tahapan Dalam Proses Pembuatan
Kebijakan Sebagai Suatu Siklus
4. Manfaat Siklus Kebijakan
5. Kesimpulan

3. Pengertian Kebijakan dan Analisis
Kebijakan
• Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan
keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat,
yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk
menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.
• Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual
dan praktis yang ditujukan menciptkan, menerapkan,
secara kritis menilai dan mengkomunikasikan
subtansi kebijakan.

4. Pengertian Siklus
• Siklus merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan
dengan tahapan tahapannya sehingga berulang
kembali dan menghasilkan sesuatu.

5. Tahapan-Tahapan Dalam Proses Pembuatan
Kebijakan Sebagai Suatu Siklus
• Proses pembuatan sebuah kebijakan melibatkan
berbagai aktivitas yang kompleks.
• Para ahli kemudian mengembangkan sejumlah
kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy
process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus
kebijakan (policy cycles)
• Menurut Dye proses kebijakan sebagai suatu siklus
meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda,
perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan,
implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

6. • Menurut Anderson, proses kebijakan terdiri atas lima
tahapan yaitu agenda kebijakan, perumusan
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan
dan evaluasi kebijakan.
• Menurut W.N. Dunn, proses kebijakan terdiri dari
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi
kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian
kebijakan

7. • Setiap tahapan merupakan aktivitas yang terus
berlangsung dan terjadi sepanjang waktu.
• Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya,
dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan
dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau
tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak
linear.

8. • Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu pendekatan
(approaches) yang sesuai.
• Tahap formulasi, pendekatan yang banyak digunakan
adalah normatif, valuatif, prediktif ataupun empirik.
• Tahap implementasi banyak menggunakan
pendekatan struktural, manajerial atau sosial.
• Tahap review menggunakan pendekatan yang sama
dengan tahap formulasi.
• Pemilihan pendekatan sangat menentukan tingkat
efektifitas dan keberhasilan suatu kebijakan.

10. Agenda Setting
• Penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan
diangkat dalam suatu agenda pemerintah.
• Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan
merupakan produk atau fungsi dari adanya
perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan
maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.
• Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu
agenda kebijakan.

11. Policy Formulation
• Merupakan langkah awal dalam proses kebijakan
secara keseluruhan.
• Jika proses perumusan tidak dilakukan secara tepat
dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan
tidak akan mencapai tataran yang optimal
• Pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah
bebas nilai (value free) sehingga berbagai
kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap
proses pembuatan kebijakan.

12. Policy Implementation
• Implementasi mengacu pada tindakan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
suatu keputusan.
• Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-
keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional
serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar
atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan
sebelumnya.

13. Policy Review
• Policy review dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang
mencakup substansi, implementasi dan dampak.
• Review kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses
kebijakan.
• Review kebijakan bisa meliputi tahap perumusan
masalah-masalah kebijakan, program-program yang
diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

14. Manfaat siklus kebijakan
• Menegaskan proses kebijakan melibatkan banyak
institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri
independen tanpa korelasi dengan pihak lain.
• Merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk
membantu mempermudah kompleksitas kebijakan.
• Mempermudah melakukan kajian-kajian kebijakan
secara sistimatis dan analitis.

15. • Memberikan gambaran yang komprehensif dan
berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para
pihak yang berkepentingan dengan kebijakan
tersebut.
• Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai
efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat
berdasarkan masing-masing tahapan itu.

16. Kesimpulan
1. Proses penetapan kebijakan adalah proses yang siklis dan
kontinu yang terdiri dari 3 tahap utama yaitu : policy
formulation (perumusan kebijakan), policy implementation
(penerapan kebijakan), dan policy review (evaluasi
kebijakan).
2. Tahap-tahap tersebut dalam siklus kebijakan saling
berhubungan, tergantung, kompleks dan tidak linear yang
disebut sebagai analisis kebijakan.
3. Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu disertai dengan
penerapan pendekatan (approaches) yang sesuai, sehingga
dapat menentukan tingkat efektifitas dan keberhasilan suatu
kebijakan.