Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur yang dibiayai melalui APBD Provinsi

1. PROGRAM & KEGIATAN
PEMBANGUNAN SANITASI
di JAWA TIMUR
(Dana APBD Prov. Jawa Timur)
Bidang Air Bersih PLP
DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim
Lokakarya Memorandum Program Sanitasi
Malang, 22 – 23 Juli 2013

2. SKEMA KEGIATAN
pada
BIDANG AIR BERSIH PLP
(file excel)
KEGIATAN pada BIDANG ABPLP

3.  Dasar :
Kesepakatan Bersama dengan Pusat dan Kab./Kota
 Kegiatan : DED, konstruksi, pengawasan
 Lahan :
Disiapkan Kab./Kota apabila pengelola adalah Kab./Kota
Disiapkan Provinsi bila pengelola adalah Provinsi
KEGIATAN PEMBANGUNAN
SKALA BESAR (Prioritas)

4.  Dasar :
Usulan disertai Proposal rencana kegiatan dan
kebutuhan dana
 Kegiatan : DED, konstruksi, pengawasan
 Lahan :
Disiapkan Desa karena pengelola adalah kelompok
masyarakat (HIPPAM / KSM)
KEGIATAN PEMBANGUNAN
SKALA KECIL(Reguler)

5.  Dasar :
◦ Inisiatif DPU CK & TR Prov. Jatim, dilakukan secara umum untuk
seluruh Kab./Kota
◦ Diharapkan selanjutnya Kab/Kota dapat mengusulkan kegiatan
secara lebih khusus sesuai kebutuhan Kab./Kota ybs
 Kegiatan :
◦ Sosialisasi
◦ Lomba
◦ Yang bisa diusulkan : pelatihan khusus bagi HIPPAM / KSM
(terkait 3 aspek pengelolaan ; kelembagaan, teknik, keuangan)
dalam rangka penguatan HIPPAM / KSM khususnya bagi HIPPAM
/ KSM yang baru dibentuk atau belum berkembang
◦ Yang belum ada : pembinaan sektor drainase
KEGIATAN PEMBINAAN

6.  Dasar :
◦ Kebutuhan infrastruktur lintas Kab./Kota
◦ Diharapkan Kab./Kota berperan lebih aktif dalam usulan kegiatan
yang bersifat lintas Kab./Kota
 Kegiatan :
◦ Proses Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
◦ (dengan Pusat dan Kab./Kota)
◦ Penyusunan Studi Kelayakan sampai Pembangunan Fisik
(tergantung kesepakatan dan perjanjian kerjasamanya)
◦ Yang belum dilakukan : Kerjasama sektor Air Limbah dan
Drainase
KEGIATAN FASILITASI

7. Berdasarkan dokumen MPS yg sudah disusun th 2012
terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :
1. Apabila suatu daerah belum mendapatkan pelayanan
PDAM, janganlah dianggap sebagai suatu masalah.
Masalahnya adalah belum adanya akses air minum.
Berdasarkan PP 16/2005 ttg Pengembangan SPAM,
penyelenggara air minum adalah BUMN/BUMD
(PDAM/PDAB), dan bila BUMN/BUMD tidak dapat
melayani daerah tsb, maka bisa dilayani oleh BUS,
Koperasi, atau Kel. Masy (HIPPAM). Bahkan sistem non
perpipaan bisa dikembangkan asalkan air yang dihasilkan
memenuhi kualitas yang dipersyaratkan.
TERKAIT PENYUSUNAN MPS (1)

8. 2. Terdapat kegiatan pengadaan tong sampah / tempat
sampah terpilah. Tetapi belum ada pengadaan container
terpilah. Pemilahan sampah dari sumbernya perlu didukung
dengan sarana pendukung lainnya agar pemilahan yang
sudah dilakukan tidak sia-sia. Bisa dengan gerobak dan
container terpilah, bisa pula dengan pengaturan jadwal
pengangkutan yang dibedakan untuk tiap jenis sampah.
3. Terdapat alokasi dana untuk OP MCK umum pada DPU Kab.
Seharusnya MCK umum termasuk sarana yang dikelola oleh
masyarakat / swasta, sehingga peran PemKab adalah
pembinaan terhadap pengelola sarana tersebut.
4. Dana OP untuk IPAL Ternak juga melekat pada Disnak Kab.
Apabila komunitas peternak telah dibentuk (KSM), maka
pengelolaan (termasuk operasi dan pemeliharaan)
seharusnya dilakukan oleh kelompok peternak ini. Peran
Pemkab adalah pembinaan. Kecuali untuk IPAL yang dikelola
BUMD/UPT maka dana melekat pada BUMD/UPT tsb.
TERKAIT PENYUSUNAN MPS (2)

9. 5. Apabila direncanakan pembangunan IPLT, perlu diperhatikan
apakah sudah pernah dibangun IPLT tetapi tidak berfungsi
dan akhirnya rusak, atau memang belum pernah dibangun
IPLT ?
Harus dilakukan kajian yang sangat teliti sebelum
merencanakan IPLT, terkait peraturan pendukung dan
kapasitas yang direncanakan, agar kelak dapat berfungsi
sesuai yang direncanakan.
6. TPA sanitary landfill yang direncanakan juga harus didahului
dengan kajian yang sangat teliti terkait peraturan
pendukung dan sarana pendukung, termasuk SDMnya agar
proses sanitary landfill dapat dilaksanakan sesuai aturan
yang berlaku (pada era 1990 an telah banyak dibangun TPA
dengan konsep sanitary / controlled landfill tetapi pada
akhirnya proses yang dilakukan adalah open dumping)
TERKAIT PENYUSUNAN MPS (3)

10. TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT
PENUTUP