Dokumen ini membahas program-program pengembangan permukiman yang dijalankan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur, mencakup program pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan seperti penanganan kawasan kumuh dan RSH, pembangunan kawasan agropolitan dan minapolitan, serta program pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dokumen ini juga menjelaskan persyaratan dan dokumen pendukung untuk pelaksanaan masing-masing program tersebut.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
(APBN)
Oleh :
WAWAN CAHYOKO, ST, MT
(Ka. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR)
Lokakarya Memorandum Program Sanitasi
Malang, 22 – 23 Juli 2013

2. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
• PPK Pembinaan Teknis Pengembangan
Permukiman
• PPK Perkotaan
• PPK Perdesaan
• PPK Pembinaan Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Kegiatan di Masing-masing PPK :
• Pembinaan Teknis :: SPPIP dan RPKPP
• Perkotaan :: Kumuh dan RSH
• Perdesaan :: Agropolitan dan Minapolitan
• Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan

3. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
SPPIP
Dokumen induk dan Acuan utama dalam penyusunan
program-program investasi bidang permukiman yang
terdapat dalam RPIJM Cipta Karya
RPKPP
Dokumen teknis untuk mendukung operasional penanganan
kawasan permukiman prioritas dan digunakan sebagai
masukan dalam penyusunan RPIJM Cipta Karya
Readines Criteria
Surat Pernyataan Minat fasilitasi penyusunan SPPIP dan
RPKPP dari Bupati / Walikota yang bersangkutan

5. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERMUKIMAN KUMUH & RSH
1. Dapat berada/tidak berada pada peruntukan
perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang
2. Tidak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan
gedung
3. Rendahnya kualitas fisik prasarana dan sarana
lingkungan (jaling,saluran drainase,pematusan, dll)
4. Kepadatan penduduk tinggi
5. Sebagian besar rumah tidak layak huni

6. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERMUKIMAN KUMUH & RSH
1. Lokasi kawasan kumuh
2. SK penetapan kawasan kumuh
3. Tabulasi potensi dan permasalahan kawasan
permukiman kumuh yang ditangani
4. Peta kawasan kumuh berupa peta skala
kota/kabupaten dan skala kawasan (zonasi kawasan
kumuh)
5. Luas kawasan kumuh yang ditangani (Ha)
6. Jumlah penduduk di kawasan kumuh (jiwa)
7. Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Ha)

7. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
READINES
CRITERIA
SPPIP-RPKPP-RPIJM
BANGKIM
KAWASAN
KUMUH
KAWASAN RSH
•Status Lahan Kepemilikan Legal yang Didukung Berita
Acara Serah Teima Pengembang Kepada Pemkab/Pemkot
•Tipe Rumah Sangat Sederhana dengan Harga Jual ≤ 88
Juta
Penetapan Kawasan Kumuh (SK)
Ditandatangani oleh Bupati/Walikota
•Adanya Usulan Fasilitasi Infrastruktur PSU
(Prasarana Sarana Umum) Rumah Siap Huni
•Adanya Surat Permohonan/Permintaan
Fasilitasi Yang Ditandatangani oleh
Bupati/Walikota

8. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi
AGROPOLITAN
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem
permukiman kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan
kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan
pengolahan produk pertanian.
MINAPOLITAN
berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : kawasan yang terdiri atas
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem
produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan
satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan
perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi,
efisiensi, berkualitas dan percepatan.

9. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
DOKUMEN PENGEMBANGAN
KWS AGROPOLITAN
1. Master plan
2. RPIJM
3. SK Penetapan Kawasan
4. SK Pokja
5. SK Gubernur ttg Penetapan Lokasi
DOKUMEN PENGEMBANGAN
KWS MINAPOLITAN
1. Master plan
2. RPIJM
3. SK Penetapan Kawasan
4. SK Pokja
5. SK Menteri KKP ttg Penetapan Lokasi
READINES
CRITERIA
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi

10. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
• Program ini dimaksudkan untuk mengurangi
kemiskinan dan memperkuat implementasi tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
ditingkat pemerintah daerah khususnya yang
menjadi sasaran Program.
• Mewujudkan peningkatan akses kepada
masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan
dalam program pelayanan masyarakat dan
infrastruktur dasar PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PPIP
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi

11. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
1) Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan
hasil audit BPKP)
2) Kabupaten tertinggal yang belum dapat program
pemberdayaan Cipta Karya
3) Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak
mengulang)
4) Usulan Bupati
5) Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan
di atas 25% berdasarkan data PPLS.
6) Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.
READINES
CRITERIA
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi

12. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR