Ringkasan dokumen tersebut adalah mengenai dukungan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan yang merupakan bentuk dukungan DPR RI. Dokumen ini juga membahas pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Indonesia.

1. “DUKUNGAN DPR RI
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”
PADA RAPAT KONSULTASI REGIONAL (KONREG)
BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013
dengan tema:
“MELALUI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN,
KITA MANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”
oleh:
Ir. Mulyadi
(Pimpinan Komisi V DPR RI)
JAKARTA, 26 PEBRUARI 2013
1

2. tema RKP 2014:
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi
Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan.”
Peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan itu meliputi
pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan
penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas
dimensi perekonomian nasional
KESEIMBANGAN INTERNAL: KESEIMBANGAN EKSTERNAL:
penguatan ekonomi domestik ekspor-impor & capital flow
(pasar dalam negeri yang besar (investasi).
dan daya beli masyarakat yang
terus meningkat) 2

3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
meningkat diatas 6,5%
infrastruktur
kurang memadai
investasi infrastruktur
dinaikkan, sekurang-
kurangnya 5,0% dari PDB merosotnya daya
(Pemerintah & Swasta) saing dan daya
tarik investasi
3

4. Peningkatan Anggaran pembangunan infrastruktur
dari tahun 2010 hingga 2013,
mengalami peningkatan secara signifikan
adalah merupakan bentuk dukungan dari DPR RI:
TAHUN
URAIAN
2010 2011 2012 2013
Anggaran Infrastruktur APBN (triliun) 80,3 141 161 201
PDB (triliun) 6,422 7,427 8,241 ?
Prosentasi Anggaran infrastruktur
terhadap PDB
1,25% 1,89% 1,95%
Sumber : Kemenkeu dan BPS
4

5. Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang
Efektif dan Efisien
KONREG
PU
TAHUN
2013 ?
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi
Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan”
5

6. The Global Competitiveness 2012-2013
kualitas infrastruktur sebagai faktor
penghalang dari peningkatan lebih 142 negara
lanjut peringkat daya saing Indonesia
Filipina
Daya saing infrastruktur Indonesia
2012-2013 :peringkat 98;
2012-2013 : peringkat 92, 2011-2012:, peringkat 113
2011-2012: peringkat 82
Vietnam
2012-2013: peringkat 119
2011-2012: peringkat 123
6

7. Logistics Performance Index (LPI) WORLD BANK
[Kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional melalui angkutan (international shipment),
kompetensi logistik, tracking and tracing (penelusuran dan pelacakan barang) dan ketepatan waktu]
Singapore (peringkat 1);
China (peringkat 26);
Peringkat Indonesia membaik,
Malaysia (peringkat 29);
Kontribusi Kenaikan Peringkat
Thailand (peringkat 38);
disumbangkan oleh semua sektor,
Vietnam (peringkat 53)
kecuali Sektor Infrastruktur
sektor terendah 2012 : peringkat 59
(Parameter—skala 0-5)
2010: peringkat 75
Sektor infrastruktur:
2010  2,54 Laos (peringkat 109)
2012 2,54
Kamboja (peringkat 101)
Sektor lainnya
meningkat Myanmar (peringkat 129)
7

8. DUKUNGAN POLITIK DPR RI TERHADAP PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
KHUSUSNYA BIDANG PU DAN PERMUKIMAN
Komisi V DPR RI senantiasa mendukung pengajuan besaran
anggaran Bidang PU dan Permukiman dari Pemerintah
menekankan
kriteria output dan outcome
dari setiap program/kegiatan
yang diajukan Pemerintah
berdasarkan prioritas dan
isu strategis pembangunan
yang direncanakan.
8

9. DATA PEMBIAYAAN KE-PU-AN
MENURUT RPJM, RENSTRA DAN APBN
2010 2011 2012 2013 2014
RPJM 268,804 T
RENSTRA 39,685 50,453 58,234 59,655 60,778
APBN/
33,886 56,938 75,505 77,978
APBN-P
SERAPAN 32,86 51,279 68,070
ANGGARAN (97,03%) (90,23%) (90,15%)
SISA 1,026 5,659 7,435
Catatan: 268,804 – 33,886 – 56,938 – 75,505 – 77,978 + (1,026+5,659+7,435)
= 38,617 (2014 )
9

10. ALOKASI ANGGARAN SWAKELOLA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
Swakelola (Rp)
NO Eselon I PERJALANAN KEGIATAN
PEGAWAI OPERASIONAL
DINAS JUMLAH DANA JMLH PKT
1 Bina Marga 504,645,638 307,794,374 159,062,794 2,587,361,675 952
2 Sumber Daya Air 494,729,735 361,056,691 167,458,388 3,356,640,635 4,577
3 Cipta Karya 169,073,410 319,007,441 51,479,151 786,160,155 1,418
4 Penataan Ruang 31,404,886 94,620,000 5,229,847 332,545,677 836
5 Sekretariat Jenderal 84,524,365 86,123,535 78,863,551 260,728,440 919
6 BP Konstruksi 28,281,432 80,222,500 22,436,256 154,807,031 460
7 Balitbang 69,818,866 72,763,453 29,690,246 130,084,639 701
8 Inspektorat Jenderal 13,000,000 58,538,816 5,969,900 42,249,105 10
TOTAL 1,395,478,332 1,380,126,810 520,190,133 7,650,577,357 9,873
10

11. ALOKASI ANGGARAN KONTRAKTUAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
KONTRAKTUAL
Barang/ Peralatan/ Mesin
NO Eselon I Konstruksi (Rp) Konsultansi (Rp) TOTAL
(Rp)
JUMLAH JUMLAH
JUMLAH DANA JMLH PKT JMLH PKT JMLH PKT JUMLAH DANA JMLH PKT
DANA DANA
1 Bina Marga 32,804,283,891 2,123 560,525,255 107 1,909,857,569 1,242 35,274,666,715 3,472
2 Sumber Daya Air 14,619,977,539 1,952 304,985,455 337 1,262,155,614 1,072 16,187,118,608 3,361
3 Cipta Karya 10,048,271,670 3,220 308,647,716 177 1,582,719,337 14,143 11,939,638,723 17,540
4 Penataan Ruang 76,770,000 89 6,297,154 14 254,455,517 254 337,522,671 357
5 Sekretariat Jenderal 72,479,717 35 37,529,043 150,843,281 161
40,834,521 71 55
6 BP Konstruksi 11,531,380 7 12,731,121 13 24,416,400 31 48,678,901 51
7 Balitbang 66,617,279 23 81,429,314 61 8,906,390 20 156,952,983 104
8 Inspektorat Jenderal 0 6,475,179 2 0 6,475,179 2
TOTAL 57,699,931,476 7,449 1,321,925,715 782 5,080,039,870 16,817 64,101,897,061 25,048
11

12. ALOKASI ANGGARAN BANSOS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
NO Bansos
Eselon I
RPM PHLN JUMLAH DANA JUMLAH PKT
1 Bina Marga 0
2 Sumber Daya Air 0
3 Cipta Karya 2,528,602,017 1,424,815,000 3,953,417,017 19,755
4 Penataan Ruang 0
5 Sekretariat Jenderal 0
6 BP Konstruksi 0
7 Balitbang 0
8 Inspektorat Jenderal 0
TOTAL 2,528,602,017 1,424,815,000 3,953,417,017 19,755
12

13. TOTAL ANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
NO Eselon I TOTAL ANGGARAN
1 Bina Marga 38,833,531,196
2 Sumber Daya Air 19,542,908,096
3 Cipta Karya 17,218,775,898
4 Penataan Ruang 801,749,900
5 Sekretariat Jenderal 661,083,172
6 BP Konstruksi 334,426,120
7 Balitbang 459,310,187
8 Inspektorat Jenderal 126,233,000
TOTAL 77,978,017,569
13

14. Sinergi Pemerintah dan DPR RI
Raker, RDP dan
Kunjungan Kerja DPR ke daerah
DPR menjalankan fungsi sebagai legislator,
pengawasan dan penganggaran.
Penguatan sinergi diharapkan dapat mengidentifikasi
isu/permasalahan yang dihadapi dalam rangka
pembangunan nasional.
14

15. MEKANISME PENJARINGAN ASPIRASI LEGISLATIF
ANGGOTA DPR RI
(REPRESENTASI RAKYAT)
 Kunjungan Kerja Perorangan
 Kunjungan Kerja Komisi
 Kunjungan Kerja Spesifik
 Penyampaian Melalui Rumah Aspirasi
 Penyampaian Aspirasi Rakyat ke DPR RI
15

16. SINERGI PENYUSUNAN PROGRAM
PENJARINGAN PENJARINGAN
ASPIRASI EKSEKUTIF ASPIRASI LEGISLATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR/ PARAMETER PRIORITAS
MANFAAT SEBESAR-BESARNYA
KESEJAHTERAAN RAKYAT 16

17. Terima Kasih
17