Pendanaan ke Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

1. PENDANAAN KE DAERAH
Jakarta, 2 Nopember 2010

2. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Sebagian Urusan
UU No. 32/2004 Pemerintah
Pemerintah
Pusat Daerah
Sumber pendanaan PP No. 58/2005
UU No. 33/2004 ttg Pengelolaan
APBD Keuangan
Daerah
• RPP PDRD
PAD
UU No.28/2009
tentang PDRD
Pendapatan PP No. 55/2005
Desentralisasi Transfer tentang Dana PP No.
Perimbangan 56/2005
tentang
Dekonsentrasi •PP No.7/2008 Lain-lain PP No. 57/2005
tentang Pendapatan SIKD
tentang Hibah
Dekonsentrasi yang Sah
Tugas Kepada Daerah
dan Dana
Pembantuan Tugas Belanja RPP Dana
Pemerintah Pembantuan Darurat
Pusat kepada • PP Surplus/Defisit
Daerah No.38/2007 PP 23/2003
tentang
Pembiayaan
PP No. 54/2005
Pembagian tentang Pinjaman
Urusan
Daerah
Pemerintahan
APBN 1

3. HUBUNGAN KEUANGAN antara
PEMERINTAH PUSAT, PEMDA &
BUMD
UU 17/2003  Pasal 22
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda
berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah
kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004  Pasal 33
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah
kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan
dalam Undang-undang tentang APBN.

4. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD
UU 17/2003  Keuangan Negara
Pasal 24
1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal
kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan
pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu
ditetapkan dalam APBN/APBD.
3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
perusahaan negara.
4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada perusahaan daerah.
5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi
perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.
6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi
perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional,
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan
penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat
persetujuan DPR.
3

5. Belanja APBN ke Daerah
Pemerintah Pusat Daerah
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
Mendanai Dana Vertikal
PENDAPATAN
kewenangan 6 di Daerah
Melalui Urusan
Angg K/L
Dana Dekonsentrasi
Belanja Mendanai Dana Tgs Pembantuan
Pemerintah kewenangan
PNPM, BOS, Jamkesmas
Pusat di luar 6 Urusan
Melalui
Angg Subsidi dan Bantuan
Non K/L
APBN BELANJA Masuk APBD
Hibah
Mendanai
Transfer
kewenangan • Dana Perimbangan
Ke Daerah
Daerah • Dana Otsus dan
(Desentralisasi) Penyesuaian
PEMBIAYAAN Pinjaman
4

6. APBN
BA - K/L BA - BUN
RKA-KL Transfer Daerah : Non – K/L :
Dana Perimbangan Pemb. Bunga & Cicilan
Otsus & Penyesuaian Utang
Subsidi
Kantor Kantor Dekon- Tugas Belanja Lain-lain
Pusat Daerah sentrasi Pembantuan Hibah
(KD) (DK) (TP) Penerusan Pinjaman sbg
(KP) Pinjaman
Penyertaan Modal Negara
Penerusan Pinjaman &
Mendanai Urusan Hibah sebagai Hibah
Pusat
Dilaksanakan Oleh
Bel. Pegawai Pemda
Bel. Brg & Jasa Mendanai Urusan
Bel. Modal Daerah (APBD)
Bel. Bantuan
5
sosial

7. Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005-2010
63.1
%
176.3
34.4
113.0
7.5
33.3
150.8 226.2 253.3 292.4 309.3 344.6
 Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian.
 Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008- 2009).
 Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya).
 Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008-2010.
www.djpk.depkeu.go.id 6

8. Belanja APBNP 2010
(Triliun Rupiah) Belanja Pusat di Pusat; Total Belanja = 1.126,15
416.10; 36.95%
Sumber : APBNP2010
Belanja Pusat di
Daerah; 154.70; 13.74%
Bantuan ke
Masyarakat; 34.40;
3.05%
Subsidi; 176.33; 15.66%
Transfer ke Daerah;
344.61; 30.60%
Dana ke Daerah = 710,05(63,05%)
Melalui Angg.K/L dan APP Melalui Angg. Transfer ke Daerah
Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. K/L
(Program Nasional) (Masuk APBD)
•PNPM 9.5(0.84%) • BBM 88.8(7.89%) •DBH 89.6(7.96%) • Dana Dekon 33.3(2.96%)
•BOS 19.8(1.76%) • Listrik 55.1(4.89%) •DAU 203.6(18.08%) • Dana TP 7.5(0.67%)
•Jamkes 5.1(0.45%) • Pangan 13.9(1.24%) •DAK 21.1(1.88%) • Dana Vertikal 113.(10.11%)
• Pupuk 18.4(1.63%) •OTSUS 9.09(0.81%)
• Penyesuaian 21.1(1.88%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan
Total 34.4(3.05%) Total 176.3(15.66%) Total 344.6(30.06%) Total 154.7(13.74%)
7

9. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 Urusan (Absolut) • Sebagian dapat
1. Politik Luar Negeri diselenggarakan Sendiri
2. Pertahanan oleh Pemerintah;
Yang Menjadi 3. Keamanan
• Sebagian dapat
Kewenangan 4. Yustisi
diselenggarakan melalui
Pusat 5. Moneter dan Fiskal Nasional
asas Dekonsentrasi;
6. Agama
• Sebagian dapat
diselenggarakan melalui
asas Tugas Pembantuan.
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Urusan Wajib (Obligatory)
Terkait dengan Penyelenggaraan
Yang Menjadi Pelayanan Dasar, seperti Pendidikan,
Kewenangan dan Kesehatan.
Daerah
Diselenggarakan
Urusan Pilihan (Optional) melalui asas
Terkait dengan potensi unggulan Desentralisasi
seperti, Pertambangan, Perikanan,
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
Pariwisata.
[8] 8

10. APBN
PDN + Hibah
PHLN PHDN
DITERUSKAN
K/L PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH
BUMN BUMN BUMN
PEMDA BUMD PEMDA
BUMD BUMD
NP3/NPP NPPH/NPHD
9

11. Hibah Daerah
 Hibah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 Hibah diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah
berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
 Hibah dari pemberi Hibah LN melalui Pemerintah dan dapat kepada
diteruskan kepada BUMD dalam bentuk hibah atau penyertaan modal.
 Hibah dari Pemerintah terutama dari HLN kepada Pemerintah Daerah
bersifat output based.
 Hibah bersifat bantuan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah,
dan kegiatan merupakan usulkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 Pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemda dilakukan dalam
hubungan wewenang dan hubungan pelayan (Kementerian Keuangan
selaku BA-BUN, K/L selaku executing agency dan Pemda sebagai
implementing agency) dalam kerangka hubungan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersifat transfer.
 Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat bersifat multi
years.

12. •Supervisi pelaksanaan
dalam rangka
kegiatan
pencairan dana
11

13. SUMBER HIBAH DAERAH LUAR NEGERI:
• HIBAH LN
• PINJAMAN
LN
KELOMPOK
MASYARAKAT/ PEMERINTAH
PERORANGAN PUSAT
DALAM NEGERI
BADAN/LEMBAGA/
ORG.
PEMDA LAINNYA SWASTADALAM
NEGERI
PEMDA

14. Pinjaman Daerah
 Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari fihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
 Sumber pinjaman:
1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank; dan
5. Masyarakat, melalui obligasi daerah.
Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemda
yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar
modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor
publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat
bagi masyarakat.
13

15. Pinjaman Daerah
Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung
kepada pihak luar negeri – kecuali Obligasi Daerah.
Pemda tidak dapat memberikan jaminan pinjaman
kepada pihak lain ( pihak-pihak di luar Pemda)
seperti: BUMD, Konsorsium, Pemda
lain, swasta, Desa dsb., kecuali pinjaman PDAM
yang bersumber dari penerusan pinjaman luar
negeri dan kredit investasi dari perbankan nasional
sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2009.

16. Pinjaman Daerah (2)
Pinjaman oleh BUMD dilakukan melalui Pemerintah
Daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD.
Pemda dapat melakukan pinjaman khusus yang dapat
digunakan untuk penyertaan modal BUMD.
Pendapatan daerah tidak boleh dijadikan sebagai
jaminan untuk Pinjaman Daerah.
Barang milik daerah yang merupakan sarana pelayanan
public tidak boleh dijadikan jaminan bagi Pinjaman
Daerah, seperti ; RSUD, sekolah, terminal, kantor
Pemerintah dan lainnya.
Pinjaman Daerah tidak melebihi Batas Defisit APBD dan
Batas Kumulatif Pinjaman Daerah yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. PENGERTIAN DK/TP
 Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang
dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu.
 Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten,
atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan.
[16]

18. PENGERTIAN DANA DK/TP
 Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang
berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
 Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang
berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh
daerah dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan tugas pembantuan.
[17]

19. RPP Dana Darurat
(Dana Pasca Bencana)
Dana penanggulangan bencana yang
bersumber dari APBN dan APBD pada
tahap pascabencana dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dana penangulangan bencana dalam
tahap pascabencana digunakan untuk
kegiatan:
– Rehabilitasi; dan
– Rekonstruksi 18

20. UU No. 28/2010
CLOSED LIST SYSTEM
1. Daerah tidak diperbolehkan memungut
pajak daerah selain yang ditetapkan dalam
UU.
2. Daerah tidak diperbolehkan memungut
retribusi daerah selain yang tercantum
dalam UU dan PP.

21. TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
20