Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010

1. Pada Acara :
TOT TINGKAT LANJUT PROGRAM PPSP BAGI PMU DAN PIU
Tahun 2012

2. Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
PERENCANAAN :
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008
PENGANGGARAN :
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.
2

3. DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TATA CARA
DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN
PENYUSUNAN
RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II
RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III
RENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV
RKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V
RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI
PENGENDALIAN & EVALUASI
Psl 155 s.d Psl 281
3

4. PERENCANAAN
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
PEMBANGUNAN DAERAH
adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4

5. PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:
 Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
 Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan
 Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan
 Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah:
• Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih)
• Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)
• Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan)
• Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan dan desa)
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran:
• Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System)
• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)
• Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System)
• Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate)
• Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib
serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
5

6. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
ASPEK GEOGRAFIS & Wilayah rawan Bencana
DEMOGRAFIS
Demografi
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
IPM Pelayanan dasar
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Penunjang
Kemampuan Ekonomi Daerah
ASPEK DAYA SAING Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
DAERAH
Iklim Berinvestasi
Sumber Daya Manusia
6

7. TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
• PERSIAPAN PENYUSUNAN
1
• PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
2
• PELAKSANAAN MUSRENBANG
3
• PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
4
• PENETAPAN
5
7

8. RPJPD
(Pasal 20 s.d Pasal 49)
 RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP
Nasional.
 RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP
Nasional dan RPJPD provinsi.
8

9. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD
(Pasal 40 ayat (1) PP 8/2008)
Pendahuluan
Gambaran umum kondisi daerah
Analisa isu–isu strategis
Visi & misi daerah
Arah kebijakan
Kaidah pelaksanaan
9

10. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA
(Lampiran II Permendagri No 54/2010)
1
Persiapan 2
Penyusunan RPJPD Rancangan
Awal RPJPD
Pengolahan Penelaahan RPJPN
data dan & RPJPD prov &
kab/kota lainnya 3
informasi Musrenbang
RPJPD
Perumusan
Analisis isu-isu visi dan misi
strategis daerah
4
Penelaahan RTRW
Rancangan
kab/kota & RTRW
kab/kota Lainnya Akhir RPJPD
Perumusan
sasaran pokok
dan arah
Analisis Perumusan kebijakan Konsultasi
Gambaran Permasalahan rancangan akhir
umum kondisi Pembangunan RPJPD dengan
Pelaksanaan GUBERNUR
daerah Daerah Forum Konsultasi
Publik
Masukan dari
5
Penyelarasan visi, Pembahasan
SKPD misi dan arah dan penetapan
kebijakan RPJPD Perda RPJPD
kab/kota
10

11. ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH
VISI DAERAH
MISI DAERAH
Sasaran Pokok 20 Tahun
Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan
Lima Tahun ke-1 Lima Tahun ke-2 Lima Tahun ke-3 Lima Tahun ke-4
(...... - ......) (...... - ......) (...... - ......) (...... - ......)
Indikator Target Indikator Target Indikator Target Indikator Target
5 th 5 th 5 th 5 th
11

12. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJPD KABUPATEN/KOTA
(Tabel T-II.C.49 Lampiran II Permendagri No 54/2010)
Sasaran Pokok 20 Tahun Arah Kebijakan
VISI MISI Indikator dan Pembangunan
Uraian (20 Tahun)
Target
.......................
Sasaran Pokok 1 (KAIDAH PELAKSANAAN)
Misi 1…… ...........................
Visi 1............ .................... Arah Kebijakan
Dst ...... Pembangunan
.................... ....................... Lima Tahun I
Sasaran Pokok 2
Misi 2…… ....................... Arah Kebijakan
.................... ....................
Dst ...... Pembangunan
.................... Lima Tahun II
.......................
Misi dst …… dst ................. ....................... Arah Kebijakan
Pembangunan
Dst .......
Lima Tahun III
Arah Kebijakan
Visi dst....... Misi dst …… dst ................. dst .......... Pembangunan
Lima Tahun IV
12

13. RPJMD
(Pasal 50 s.d Pasal 84)
 RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM nasional.
 RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan
lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif;
13

14. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
(Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008)
 Pendahuluan
 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka
Pendanaan
 Analisa Isu–isu Strategis
 Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
 Strategi & Arah Kebijakan
 Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah
 Indikasi Program Prioritas & Pendanaan
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Kaidah Pelaksanan
14

15. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan 1 2
Penyusunan
RPJMD Rancangan
Awal
RPJMD
Penelaahan RPJPD Perumusan Strategi Penyusunan
Kab/Kota dan arah kebijakan Rancangan
Pengolahan Renstra SKPD
data dan
informasi VISI, MISI Perumusan Kebijakan
dan Program umum dan program Rancangan
KDH pembangunan daerah
RPJMD
Hasil Penelaahan Perumusan
Perumusan
Indikasi rencana Musrenbang
3
evaluasi RTRW Kab/kota Penjelasan program
capaian & RTRW daerah Penelaahan RPJMN,
prioritas yang disertai RPJMD
RPJMD lainnya
visi dan misi kebutuhan pendanaan
RPJMD Provinsi dan
serta Tujuan
kab/kota lainnya
dan Sasaran
Pelaksanaan Forum Rancangan 4
Konsultasi Publik Akhir RPJMD
Analisis isu-isu
Analisis strategis
Gambaran Pembahasan Konsultasi
umum kondisi dengan DPRD rancangan akhir
daerah & RPJMD dengan
pengelolaan
keuangan Perumusan GUBERNUR
daerah serta Permasalahan Penyelarasan
Pembangunan
kerangka
pendanaan Daerah
program prioritas
dan pendanaan
5 Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD
15

16. KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Tabel T-III.C.90 Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Strategi Indikator Capaian Kinerja Program SKPD
Bidang
No Sasaran dan Arah Kinerja Pembangunan Penanggung
Kebijakan (outcome)
Kondisi Kondisi
Daerah Urusan
Awal Akhir Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16

17. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Tabel T-III.C.91 Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Kondisi Kondisi Kinerja
Indikator Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir SKPD
Pemerintahan Kinerja
Kinerja periode RPJMD Penan
Kode dan Program
Program
pada Awal
ggung
Prioritas RPJMD
(outcome) Jawab
Pembangunan (Tahun 0)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1
1 01 Kesehatan
1 01 01 Program ..........
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....
2 Urusan Pilihan
2 01 Pertanian
2 01 01 Program.........
2 01 02 Dst .....
2 02 Dst .......
17

18. RENSTRA SKPD
(Pasal 85 s.d Pasal 98)
 Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
 Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada
RPJMD dan bersifat indikatif.
18

19. SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD
(Pasal 40 ayat (4) PP 8/2008)
 Pendahuluan
 Gambaran Pelayanan SKPD
 Isu–isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
 Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja,
Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif
 Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD
19

20. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Persiapan 1 PENYUSUNAN
SE KDH ttg
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RANCANGAN Rancangan
Rentra-SKPD AWAL RPJMD
Renstra-SKPD
Musrenbang
RPJMD 3
Tdk
sesuai sesuai
Renstra-KL & Rancangan
Renstra SKPD VERIFIKASI
Akhir RPJMD
Provinsi
Penelaahan
RTRW & KLHS Perumusan Perumusan rencana
visi dan misi program, kegiatan, Perda RPJMD
indikator kinerja, Penyesuaian
SKPD Rancangan
Perumusan kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Renstra-SKPD
Isu-isu Penyempurnaan
strategis Perumusan Rancangan
berdasarkan Tujuan Renstra-SKPD
tupoksi 2
Rancangan Rancangan akhir
Perumusan RENSTRA-SKPD RENSTRA-SKPD
Analisis sasaran
Gambaran
pelayanan Tdk
SKPD sesuai
Perumusan indikator
kinerja SKPD yang VERIFIKASI
mengacu pada tujuan Forum SKPD
dan sasaran RPJMD Kab/Kota sesuai
SPM
4
Perumusan Strategi Penetapan
dan Kebijakan
Pengolahan Renstra SKPD
data dan
informasi RENSTRA-SKPD
20

21. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, LOKASI & PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Tabel T-IV.C.28 Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Indikator Data Kinerja pada
Kinerja Capaian 2011 2012 2013 2014 2014 akhir periode Unit Kerja
Program pada Renstra
Indikator Program dan SKPD
Tujuan Sasaran
Sasaran
Kode (outcome) Tahun SKPD Lokasi
Kegiatan Penanggu
dan Awal
ngjawab
Kegiatan Perenca
(output) naan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan Sasaran
Program ................
1 1
Kegiatan................
Tujuan Sasaran
Program ................
1 2
Kegiatan................
Dst .......................
Kegiatan................
Program ................
21

22. KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
RKP EVALUASI
(PP 20/2004) RAPERDA APBD
Rancangan
Awal RKPD Penetapan RKPD Kesepakatan Pengajuan Penetapan
P/K/K/Desa KUA/PPAS RAPBD APBD
P/K/K
Rancangan Penetapan
Renja SKPD Renja SKPD RKA-SKPD
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Juli Agt Sept Okt Nov Des
Musrenbang
RKP NAS
Rancangan
Musrenbang Interim RKP
RRKPD PROV (PP 40/2006)
Musrenbang
RRKPD K/K
Forum Forum
SKPD SKPD
K/K PROV
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang 22
Desa/kel

23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(Pasal 99 s.d Pasal 133)
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
23

24. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
(Pasal 40 ayat (3) PP 8/2008)
 Pendahuluan
 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta
Kerangka Pendanaan
 Prioritas dan Sasaran Pembangunan
 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
24

25. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
(Lampiran V Permendagri No 54/2010)
Persiapan 1 SE
Penyusunan Penyusunan
RKPD Renja-SKPD
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Telaahan
Pengolahan Review kebijakan
nasional (RKP) &
Pokok-pokok
pikiran DPRD
2
data dan RPJMD Rancangan Penyusunan
informasi provinsi (RKPD Kab/Kota Rancangan
PROV) Awal RKPD Renja SKPD
kab/kota
Analisis Perumusan
Gambaran Permasalahan
Umum Pembangunan VERIFIKASI
Kondisi Daerah Bappeda
Daerah Rancangan
RKPD
Analisis
Ekonomi &
keuda Perumusan Perumusan 3
Perumusan
prioritas dan Kerangka program
Penetapan 5
Evaluasi sasaran Ekonomi & prioritas Musrenbang
Kebijakan daerah beserta PERBUP/PERWAL
Kinerja RKPD pembangunan Keuda pagu indikatif RKPD kab/kota ttg RKPD
Tahun Lalu
4
Dok RKPD Rancangan
kab/kota tahun Penyelarasan
berjalan Forum Rencana program Akhir RKPD PENYUSUNAN
Konsultasi prioritas daerah
Publik beserta pagu KUA & PPAS
indikatif
25

26. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RKPD KAB/KOTA
(Tabel T-V.C.67 Lampiran V Permendagri No 54/2010)
Rencana Tahun ............ Prakiraan Maju
Indikator (tahun rencana) Rencana Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan Program/ Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana/ Pagu Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
indikatif (Rp) Kinerja indikatif (Rp)
26

27. Rencana Kerja SKPD
Renja-SKPD merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode
(1) satu tahun
27

28. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD
(Pasal 40 ayat (5) PP 8/2008)
Pendahuluan
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan
indikator kinerja & kelompok sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD
Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan
maju berdasarkan pagu indikatif
Sumber dana
Penutup
28

29. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
SE KDH
perihal penyampaian
1 rancangan awal RKPD sebagai
bahan penyusunan rancangan
Persiapan
Penyusunan Renja-SKPD kab/kota
Renja SKPD Per KDH
Perumusan RKPD
Ranc. akhir kab/kota
Sinkronisasi RKPD
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
hasil evaluasi
capaian Telaahan Musrenbang Penyesuaian
Pengolahan Renstra SKPD Rancangan Awal 2 Rancangan RKPD Rancangan Renja
data dan kab/kota RKPD kab/kota SKPD kab/kota
informasi Renja-SKPD
kab/kota
Penyusunan
Rancangan Pengesahan
Perumusan RKPD Renja-SKPD oleh
Tujuan KDH
Analisis Isu-isu penting
Gambaran penyelenggara Penyesuaian
Pelayanan an tugas dan Rancangan Renja
4
SKPD fungsi SKPD Penetapan
Perumusan SKPD kab/kota Renja-SKPD oleh
Sasaran Kepala SKPD
Perumusan Pembahasan
program dan Penyempurnaan Renja SKPD
hasil evaluasi kegiatan, Rancangan Renja pada Forum RENJA-SKPD
pelaksanaan Renja- indikator kinerja, SKPD kab/kota SKPD Kab/Kota
SKPD kab/kota dana indikatif Kabupaten/Kota
tahun lalu
3 Musrenbang
Kecamatan
Usulan program &
kegiatan dari
masyarakat Musrenbang
Desa
29

30. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RENJA SKPD KAB/KOTA
(Tabel T-VI.C.10 Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun ........... (tahun rencana)
Indikator Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan Program/ Kebutuhan Penting Target Kebutuhan
Kegiatan Target Capaian
Lokasi Dana/ Pagu Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif Kinerja Indikatif
30

31. PENGENDALIAN
DAN
EVALUASI
31

32. DASAR HUKUM SINKRONISASI
RKPD-KUA - PPAS & RAPBD
Pasal 17 ayat (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam
UU 17/2003 rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran
Pasal 18 ayat (1)
berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan
UU 17/2003
penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
pertengahan Juni tahun berjalan.
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,
Pasal 18 ayat (3)
Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS
UU 17/2003
untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
UU 25/2004
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam
Pasal 16
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
PP 58/2005
untuk tercapainya tujuan bernegara.
32

33. TUJUAN SINKRONISASI RKPD-KUA-PPAS & RAPBD
(UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA)
TUJUAN
BERNEGARA
(UUD 1945)
KEWENANGAN
PEMERINTAHAN RPJMD DPRD
DAERAH
EPPD
RKPD KUA PPAS RAPBD
LPKD &
LKPJ
RENJA
SKPD RKA-SKPD DPA-SKPD LAKIP
33

34. PENGANGGARAN DALAM APBD RKA
SKPD .1
SE KDH ttg Pedoman RKA
SKPD 2.1
Penyusunan RKA-SKPD
• KUA & PPAS RKA RKA RKA
• Kode rekening APBD SKPD SKPD 2.2 SKPD 2.2.1
• Tata cara penyusunan
format RKA-SKPD
• ASB RKA
• SPM PPKD 3.1
• SB
• Satuan Harga
• Hal-hal lain yang
RKA
mendapatkan PPKD3.2
perhatian (prinsip
efisiensi,
efektifitas,tranparansi,
akuntabilitas 
prestasi kerja (MTEF
berlaku 2009)
LAMPIRAN I RAPERDA ttg LAMPIRAN II RAPERKADA ttg
APBD & RAPERKADA ttg LAMPIRAN II, III, IV, V,VII, Penjabaran APBD (dirinci
Penjabaran APBD VIII, IX, X,XI, XII, XIII sampai rincian obyek)
RAPERDA ttg APBD (dirinci
sampai jenis)
34

35. EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI
RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD
RKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. KUA & PPAS
Memuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator (Kesepakatan KDH dgn DPRD)
Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil
Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target
Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), serta
SKPD penanggungjawab. Lampiran RAPERDA ttg APBD
Lampiran RAPERKADA
ttg Penjabaran APBD
RENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat : Judul Program dan Kegiatan,
PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana,
Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Indikator capaian, Tolok ukur kinerja,
Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Target Kinerja atas capaian program,
Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju masukan dan keluaran serta hasil
kegiatan.
35

36. TUGAS DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 155 s.d Pasal 281)
PELAKSANA FOKUS HASIL DAN TINDAK LANJUT
MENDAGRI
Melaporkan kpd MDN dan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan
(DITJEN BINA RPJPD, RPJMD,RKPD PROV
RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Gubernur
BANGDA)
Gub melaporkan kpd MDN (RPJPD, RPJMD & RKPD)
RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan rekomendasi kpd Gubernur :
SKPD, RKPD & RENJA SKPD • Perbaikan dan penyempurnaan RPJPD, RPJMD & RKPD prov
GUBERNUR PROV • Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD
(BAPPEDA • Tindak lanjut pelaksanaan Renja SKPD
PROVINSI)
Melaporkan kpd Gubernur dan rekomendasi perbaikan /
RPJPD, PJMD,RKPD
penyempurnaan RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Bupati/Walikota
KAB/KOTA
KEPALA SKPD RENSTRA SKPD & RENJA • Laporan triwulan capaian Renja SKPD kpd Bappeda Prov
PROV SKPD PROV • Menindaklanjuti rekomendasi Gub atas pelaksanaan Renja SKPD
Bup/Walikota melaporkan kpd Gub (RPJPD, RPJMD & RKPD)
BUPATI/
RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan rekomendasi kpd Bupati/Walikota :
WALIKOTA
SKPD, RKPD & RENJA SKPD • Perbaikan dan penyempurnaan RPJPD, RPJMD & RKPD kab/kota
(BAPPEDA
KAB/KOTA • Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD
KAB/KOTA)
• Tindak lanjut pelaksanaan Renja SKPD
• Laporan triwulan capaian Renja SKPD kpd Bappeda kab/kota
KEPALA SKPD RENSTRA SKPD & RENJA
• Menindaklanjuti rekomendasi Bup/Walikota atas pelaksanaan Renja
KAB/KOTA SKPD KAB/ KOTA
SKPD
36

37. KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pengendalian Pengendalian
Prumusan
Kebijakan Pelaksanaan
perencanaan Rencana
RPJPD Pembangunan
Pembangunan
Daerah Daerah Review
Laporan Laporan
Triwulan Smesteran
RPJMD Evaluasi Hasil Rencana
Pembangunan Daerah
PERDA DPA-
RKPD KUA PPAS
APBD SKPD
Penatausahaan/ LAPORAN catatan atas
Akuntansi Keuda LAPORAN
REALISASI NERACA laporan
ARUS KAS
ANGGARAN keuangan
PERDA DPPA
PRKPD PKUA PPPAS
PAPBD SKPD
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUMD/perusahaan daerah.
37

38. PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD
(Pasal 282 s.d Pasal 284)
Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.
RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan
RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
38

39. PERUBAHAN RKPD
(Pasal 285 s.d Pasal 286)
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam perturan perundang-undangan.
• Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
39

40. PENGINTEGRASIAN PPSP
Konsultasi
MDN/GUB DPRD
Rancangan Awal Rancangan BA Rancangan Akhir
RPJMD RPJMD Musrenbang RPJMD RPJMD
RPJMD
Renstra
Rancangan SKPD
RENSTRA SKPD
SKPD
Forum
SKPD/Lintas
MUSRENBANG
RPJMD
SSK
SKPD (PPSP 5 thn)
BPS Sinergi pusat
daerah dan antara Renja
daerah MPSS SKPD
40

41. STRATEGI PENTAHAPAN PPSP
330 kota
RPJMD
RKPD
RKPD 2014
• 2 Prov
2013 • 30 Kab
• 14 Prov • 9 Kota
2012 • 79 Kab
• 29 Kota
2011
2010
41

42. REKOMENDASI
1. PPSP dapat disusun kedalaman dokumen perencanaan tahunan apabila kepala
daerah terpilih/pemda menggunakannya sebagai acuan dalam menyusun
RPJMD.
2. Untuk menjamin dukungan pendanaan APBD sesuai dengan prioritas
kemampuan keuangan daerah, PPSP harus disosialisasikan kepada DPRD.
3. SSK disusun setelah Rentra SKPD ditetapkan, untuk itu beberapa bagian format
SSK harus disesuaikan dengan format Renstra SKPD.
4. SSK merupakan dokumen konsolidasi program dan kegiatan PPSP dan menjadi
supplemen dari dokumen RPJMD.
5. Koordinator program PPSP Provinsi aktif memberi masukan pada saat BAPPEDA
menyusun pedoman penyusunan RKPD kabupaten/kota
6. Koordinator program PPSP Provinsi melalui TAPD provinsi melakukan evaluasi
rancangan PERDA APBD kabupaten/kota, agar PPSP yang telah disusun dalam
SSK konsisten direncanakan dan dianggarkan setiap tahun anggaran.
7. MSPP efektif bilamana program dan kegiatan yang direncanakan disepakati
antara DPRD dan KDH dalam KUA dan PPAS sebagai pedoman menyusun RKA-
SKPD sebagai landasan TAPD menyusun Raperda RAPBD
42

43. 43