SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Frequently Asked Question
Penilaian Penyediaan Layanan Sanitasi
Sanitation Supply Assessment/SSA



APA YANG DIMAKSUD DENGAN STUDI SSA?
Sanitation supply assessment/SSA atau studi penyedia layanan sanitasi adalah kajian yang
dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan
produk dan layanan sanitasi.

MENGAPA POKJA SANITASI HARUS MELAKUKAN STUDI SSA?
Sebab, pembangunan sanitasi seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
Sebaliknya, pembangunan sanitasi harus melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas
sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Termasuk masyarakat dan badan usaha, swsta atau
milik negara.
Dengan studi ini pokja dapat menyusun pemetaan tentang peran para pemangku kepentingan,
termasuk dan usaha, sehingga bisa tergambarkan dengan jelas peran setiap pemangku
kepentingan atau “siapa melakukan atau menangani apa”.


MANFAAT APA YANG BISA DIPEROLEH MELALUI STUDI SSA?
Untuk mendapatkan potret/pemetaan yang benar tentang peran para pemangku kepentingan,
khususnya sektor swasta. Potret atau pemetaan ini hanya bisa diperoleh jika pokja mengetahui
dengan pasti potensi badan usaha yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan
penyediaan layanan sanitasi di kabupaten/kota.
Manfaat lainnya adalah Pokja bisa mengidentifikasi beberapa layanan untuk subsektor
persampahan dan air limbah yang dapat atau bahkan sebaiknya diserahkan pada badan usaha,
baik swasta milik negara. Bahkan, untuk aspek yang sudah menjadi ladang garapan badan
usaha, sebaiknya pemerintah kabupaten/kota tidak perlu lagi menyediakan layanan serupa.
Inilah salah satu manfaatt studi SSA.


APA HUBUNGAN ANTARA HASIL STUDI SSA DENGAN BUKU PUTIH DAN SSK?
1. Hubungan studi SSA dengan Buku Putih:
Beberapa bagian substansi hasil studi SSA merupakan bagian dari Buku Putih Sanitasi,
demikian juga sebaliknya. Hasil studi ini menyajikan fakta kapasitas badan usaha yang tersedia
di sebuah kabupaten/kota yang bisa dimasukkan ke dalam salah satu bab (mengenai partisipasi
badan usaha) dalam Buku Putih. Pengalaman mencatat, bentuk partisipasi badan usaha
umumnya adalah dalam aktivitas pendaur-ulangan sampah, pengelolaan kebersihan, dan
penyedotan tanki septic.
2. Hubungan studi SSA dengan SSK:
Substansi hasil Studi SSA mengenai fakta kapasitas badan usaha yang tersedia di sebuah
kabupaten/kota menjadi titik tolak dalam menyusun strategi pengembangan partisipasi badan
usaha secara realistis. Berdasarkan kondisi peluang-tantangan-kekuatan dan kelemahan yang
ada, Pokja Sanitasi diharapkan bisa merumuskan peningkatan kualitas dan kuantitas
pasrtisipasi badan usaha dalam pembangunan sanitasi. Salah satu target akhir yang sebaiknya
dikembangkan adalah menempatkan pemerintah kabupaten/kota pada posisi regulator dan


                                              1 
 
fasilitator bagi integrasi seluruh komponen pemangku kepentingan (badan usaha, masyarakat
dan lembaga non pemerintah lainnya).
Khusus untuk sub sektor persampahan, ada mind-set yang harus dikembangkan bahwa
penanganan sampah adalah bagian dari aktivitas pengelolaan kebersihan yang menjadi
kewajiban pemerintah kota/ kabupaten (Public Service Obligation). Partisipasi badan usaha
yang sebaiknya dikembangkan antara lain adalah:
- Operator pengelolaan kebersihan kota/ kabupaten sebagai kontraktor Pemda
- Mitra dari operator pengelolaan kebersihan kota/ kabupaten
- Operator pengelolaan TPA sampah
Sebaiknya dihindarkan peran badan usaha sebagai pengelola sampah yang bisa full cost
recovery.


BERAPA ORANG YANG HARUS TERLIBAT DALAM STUDI SSA?
Personel yang terlibat sekitar 3 atau 4 orang. Mereka sebaiknya berasal dari unit kerja terkait
langsung dengan pengelolaan kebersihan kota, baik untuk sub sektor persampahan maupun air
limbah domestik.


BERAPA BIAYA YANG HARUS DIALOKASIKAN UNTUK PELAKSANAAN STUDI SSA?
Biayanya relatif tidak besar. Aktivitas utama Studi SSA adalah kunjungan dan wawancara
kepada beberapa pelaku usaha terkait sanitasi, baik institusi maupun perorangan, dalam
lingkup kota/ kabupaten. Dengan demikian biaya yang muncul lebih banyak berupa biaya
transportasi dan konsumsi selama 4-5 hari di lapangan. Selebihnya adalah biaya konsumsi
untuk penyusunan laporan.

APA YANG HARUS DILAKUKAN POKJA SEBAGAI TINDAK LANJUT STUDI SSA?
Sebagai tindak lanjut studi SSA, pokja sebaiknya:
- Membuat pemetaan potensi penyedia layanan/supply sanitasi yang ada untuk menilai posisi,
  peran, dan kapasitasnya dalam rangka memberi dukungan untuk pengembangan mereka di
  masa mendatang. Misalnya melalui dukungan regulasi dan fasilitasi pengembangan
  kapasitas.
- Mengelaborasi segmen-segmen aktivitas terkait penyediaan sanitasi yang bisa ditawarkan
  kepada badan usaha
- Memfasilitasi jalinan sinergi antar-badan usaha, baik institusi maupun perorangan, dan antara
  badan usaha dengan pemerintah daerah.
- Memfasilitasi terbentuknya asosiasi atau forum komunikasi badan usaha peduli sanitasi
  dalam lingkup kota/ kabupaten untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kemitraan
  antara badan usaha dengan pemerintah daerah.




                                               2 
 

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi

Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...Joy Irman
 
4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan
4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan
4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya danesafsl
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupateninfosanitasi
 
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanPemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
 
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016BBPP_Batu
 
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Heru Suprapto
 
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)infosanitasi
 
Investasi jangka
Investasi jangkaInvestasi jangka
Investasi jangkayusrankm5
 
CSR & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...
CSR  & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...CSR  & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...
CSR & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...Kanaidi ken
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Joy Irman
 
Ipi190542 model partnership pu
Ipi190542 model partnership puIpi190542 model partnership pu
Ipi190542 model partnership puNovianti Sari
 

Ähnlich wie 9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi (20)

Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL-T) - Kemitraan Pemerintah Swa...
 
4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan
4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan
4. hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan
 
BORDA Blitz
BORDA BlitzBORDA Blitz
BORDA Blitz
 
Pnadq133
Pnadq133Pnadq133
Pnadq133
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
 
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanPemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah23716381 5-peran-pemerintah-daerah
23716381 5-peran-pemerintah-daerah
 
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
Laporan Pengaduan Masyarakat 2016
 
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
 
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)
 
Investasi jangka
Investasi jangkaInvestasi jangka
Investasi jangka
 
CSR & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...
CSR  & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...CSR  & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...
CSR & Keterkaitannya dengan SUSTAINABILITY REPORT (Standar GRI) _Training "C...
 
319 554-1-sm
319 554-1-sm319 554-1-sm
319 554-1-sm
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
 
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...
 
Ipi190542 model partnership pu
Ipi190542 model partnership puIpi190542 model partnership pu
Ipi190542 model partnership pu
 

Mehr von infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

Mehr von infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi

  • 1. Frequently Asked Question Penilaian Penyediaan Layanan Sanitasi Sanitation Supply Assessment/SSA APA YANG DIMAKSUD DENGAN STUDI SSA? Sanitation supply assessment/SSA atau studi penyedia layanan sanitasi adalah kajian yang dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. MENGAPA POKJA SANITASI HARUS MELAKUKAN STUDI SSA? Sebab, pembangunan sanitasi seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebaliknya, pembangunan sanitasi harus melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Termasuk masyarakat dan badan usaha, swsta atau milik negara. Dengan studi ini pokja dapat menyusun pemetaan tentang peran para pemangku kepentingan, termasuk dan usaha, sehingga bisa tergambarkan dengan jelas peran setiap pemangku kepentingan atau “siapa melakukan atau menangani apa”. MANFAAT APA YANG BISA DIPEROLEH MELALUI STUDI SSA? Untuk mendapatkan potret/pemetaan yang benar tentang peran para pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta. Potret atau pemetaan ini hanya bisa diperoleh jika pokja mengetahui dengan pasti potensi badan usaha yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyediaan layanan sanitasi di kabupaten/kota. Manfaat lainnya adalah Pokja bisa mengidentifikasi beberapa layanan untuk subsektor persampahan dan air limbah yang dapat atau bahkan sebaiknya diserahkan pada badan usaha, baik swasta milik negara. Bahkan, untuk aspek yang sudah menjadi ladang garapan badan usaha, sebaiknya pemerintah kabupaten/kota tidak perlu lagi menyediakan layanan serupa. Inilah salah satu manfaatt studi SSA. APA HUBUNGAN ANTARA HASIL STUDI SSA DENGAN BUKU PUTIH DAN SSK? 1. Hubungan studi SSA dengan Buku Putih: Beberapa bagian substansi hasil studi SSA merupakan bagian dari Buku Putih Sanitasi, demikian juga sebaliknya. Hasil studi ini menyajikan fakta kapasitas badan usaha yang tersedia di sebuah kabupaten/kota yang bisa dimasukkan ke dalam salah satu bab (mengenai partisipasi badan usaha) dalam Buku Putih. Pengalaman mencatat, bentuk partisipasi badan usaha umumnya adalah dalam aktivitas pendaur-ulangan sampah, pengelolaan kebersihan, dan penyedotan tanki septic. 2. Hubungan studi SSA dengan SSK: Substansi hasil Studi SSA mengenai fakta kapasitas badan usaha yang tersedia di sebuah kabupaten/kota menjadi titik tolak dalam menyusun strategi pengembangan partisipasi badan usaha secara realistis. Berdasarkan kondisi peluang-tantangan-kekuatan dan kelemahan yang ada, Pokja Sanitasi diharapkan bisa merumuskan peningkatan kualitas dan kuantitas pasrtisipasi badan usaha dalam pembangunan sanitasi. Salah satu target akhir yang sebaiknya dikembangkan adalah menempatkan pemerintah kabupaten/kota pada posisi regulator dan 1   
  • 2. fasilitator bagi integrasi seluruh komponen pemangku kepentingan (badan usaha, masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya). Khusus untuk sub sektor persampahan, ada mind-set yang harus dikembangkan bahwa penanganan sampah adalah bagian dari aktivitas pengelolaan kebersihan yang menjadi kewajiban pemerintah kota/ kabupaten (Public Service Obligation). Partisipasi badan usaha yang sebaiknya dikembangkan antara lain adalah: - Operator pengelolaan kebersihan kota/ kabupaten sebagai kontraktor Pemda - Mitra dari operator pengelolaan kebersihan kota/ kabupaten - Operator pengelolaan TPA sampah Sebaiknya dihindarkan peran badan usaha sebagai pengelola sampah yang bisa full cost recovery. BERAPA ORANG YANG HARUS TERLIBAT DALAM STUDI SSA? Personel yang terlibat sekitar 3 atau 4 orang. Mereka sebaiknya berasal dari unit kerja terkait langsung dengan pengelolaan kebersihan kota, baik untuk sub sektor persampahan maupun air limbah domestik. BERAPA BIAYA YANG HARUS DIALOKASIKAN UNTUK PELAKSANAAN STUDI SSA? Biayanya relatif tidak besar. Aktivitas utama Studi SSA adalah kunjungan dan wawancara kepada beberapa pelaku usaha terkait sanitasi, baik institusi maupun perorangan, dalam lingkup kota/ kabupaten. Dengan demikian biaya yang muncul lebih banyak berupa biaya transportasi dan konsumsi selama 4-5 hari di lapangan. Selebihnya adalah biaya konsumsi untuk penyusunan laporan. APA YANG HARUS DILAKUKAN POKJA SEBAGAI TINDAK LANJUT STUDI SSA? Sebagai tindak lanjut studi SSA, pokja sebaiknya: - Membuat pemetaan potensi penyedia layanan/supply sanitasi yang ada untuk menilai posisi, peran, dan kapasitasnya dalam rangka memberi dukungan untuk pengembangan mereka di masa mendatang. Misalnya melalui dukungan regulasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas. - Mengelaborasi segmen-segmen aktivitas terkait penyediaan sanitasi yang bisa ditawarkan kepada badan usaha - Memfasilitasi jalinan sinergi antar-badan usaha, baik institusi maupun perorangan, dan antara badan usaha dengan pemerintah daerah. - Memfasilitasi terbentuknya asosiasi atau forum komunikasi badan usaha peduli sanitasi dalam lingkup kota/ kabupaten untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kemitraan antara badan usaha dengan pemerintah daerah. 2