Konvergensi IFRS merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk menerapkan standar akuntansi internasional. DSAK-IAI telah mengesahkan beberapa PSAK dan ISAK baru serta mencabut beberapa PSAK lama untuk menyesuaikan dengan IFRS. Persiapan yang diperlukan termasuk pengembangan kapasitas akuntan, perusahaan, regulator, dan asosiasi industri.

1. Konvergensi IFRS
oleh: Indra Yuspiar,SE Ak M.Ak
11

2. Latar belakang
► Konvergensi IFRS adalah salah satu
kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai
anggota G20 Forum.
► DSAK-IAI sedang melakukan konvergensi
IFRS dengan target tahun penyelesaian 2012
► Sepanjang tahun 2009, DSAK-IAI telah
mengesahkan 10 PSAK terbaru, 5 ISAK, dan
mencabut 9 PSAK berbasis industri dan
mencabut 1 ISAK

3. G20 Leaders Meeting
► Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di
Washington DC, 15 November 2008
► Prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan tanggal 15
November 2008:
 Strengthening Transparency and Accountability
 Enhancing Sound Regulation
 Promoting Integrity in Financial Markets
 Reinforcing International Cooperation
 Reforming International Financial Institutions

4. Kesepakatan G20
London Summit 2 April 2009
► Pertemuan G20 di London, 2 April 2009
menghasilkan 29 kesepakatan, dimana
kesepakatan nomor 13 sd 16 adalah tentang
Strengthening Financial Supervision and
Regulation.

5. ► Pada butir kesepakatan nomor 15 dikatakan :
“to call on the accounting standard setters to workurgently
with supervisors and regulators to improve standards on
valuation and provisioning and achievea single set of
high-quality global accounting standards.”

6. Manfaat Konvergensi IFRS
► Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan
dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan
yang dikenal secara internasional (enhance
comparability).
► Meningkatkan arus investasi global melalui
transparansi.
► Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang
fund raising melalui pasar modal secara global.

7. ► Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

8. ROADMAP
► Tahap adopsi (2008 – 2010 )
 Adopsi seluruh IFRS ke PSAK
 Persiapan infrastruktur yang diperlukan
 Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang
berlaku

9. ► Tahap Persiapan Akhir (2011)
 Penyelesaian infrastruktur yang diperlukan
 Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis
IFRS

10. ► Tahap Implementasi (2012)
 Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
 Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif

11. PSAK Disahkan 23 Desember 2009
1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas
3. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Keuangan Tersendiri
4. PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi
5. PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura
Bersama

12. 6.PSAK 15 (revisi 2009): Investasi Pada Entitas Asosiasi
7. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
8. PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset
9. PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan
Aset Kontinjensi
10.PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki
untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

13. Interpretasi Disahkan
23 Desember 2009
1.ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas
Bertujuan Khusus
2. ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna
Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11: Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
5. ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas:
Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer

14. PPSAK Disahkan Sepanjang 2009
(Berlaku efektif 2010)
1.PPSAK 1 : Pencabutan PSAK 32 Akuntansi
Kehutanan,PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa
Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi
Penyelenggaraan Jalan Tol
2. PPSAK 2: Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan
PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang
3. PPSAK 3: Pencabutan PSAK 54: Akuntansi
Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah

15. 4. PPSAK 4: Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi
Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan
PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana
5. PPSAK 5: Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf
12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen
Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing

16. PSAK Disahkan 2010
PSAK Disahkan 19 Februari 2010
► PSAK 19 (2010): Aset tidak berwujud
► ISAK 14 (2010): Biaya Situs Web
► PSAK 23 (2010): Pendapatan
► PSAK 7 (2010): Pengungkapan Pihak-Pihak yang
Berelasi
 PSAK 22 (2010): Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret
2010)

17. ► PSAK 10 (2010): Transaksi Mata Uang Asing (disahkan
23 Maret 2010)
► ISAK 13 (2010) : Lindung Nilai Investasi Neto dalam
Kegiatan Usaha Luar Negeri

18. Exposure Draft
Public Hearing 27 April 2010
► ED PSAK 24 (2010) Imbalan Kerja
► ED PSAK 18 (2010): Akuntansi dan Pelaporan Program
Manfaat Purnakarya
► ED ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)
► ED ISAK 15: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan
Pendanaan
► Minimum dan Interaksinya.
► ED PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim
► ED ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan
Nilai

19. ED PSAK Public Hearing 14 Juli 2010
► ED PSAK 60: Instrumen keuangan: pengungkapan
► ED PSAK 50 (R 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian
► ED PSAK 8 (R 2010): Peristiwa setelah periode pelaporan
► ED PSAK 53 (R 2010):

20. ED PSAK Public Hearing
30 Agustus 2010
► ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Penghasilan
► ED PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan
Pengungkapan Bantuan Pemerintah
► ED PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi
Hiperinflasi
► ED ISAK 18: Bantuan Pemerintah-Tidak Ada
Relasi Specifik dengan Aktivitas Operasi
► ED ISAK 20: Pajak Penghasilan-Perubahan
dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang
Sahamnya

21. ED PSAK Public Hearing
18 November 2010
► ED PSAK No. 34 (Revisi 2010): Kontrak Konstruksi
► ED PSAK No. 45 (Revisi 2010): Pelaporan Keuangan
Entitas Nirlaba
► ED ISAK No. 19: Penerapan Pendekatan Penyajian
Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam
Ekonomi Hiperinflasi
► ED ISAK No. 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat

22. ED PSAK Public Hearing
18 November 2010 (Lanj.)
► ED PPSAK No. 6: Pencabutan PSAK 21: Akuntansi
Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2:
Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang Kepada
Pemesan Saham, ISAK 3 : Akuntansi Atas Pemberian
Sumbangan atau Bantuan.
► ED PPSAK No.7: Pencabutan PSAK 44:Akuntansi
Aktivitas Pengembangan Real Estat
► ED PPSAK No. 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi
Koperasi

23. Program Kerja DSAKTersisa
2010

24. Program Kerja Tersisa untuk 2010
► Adopsi IFRS tersisa
• IFRS 4 (Insurance Contract),
• IFRS 6 (Exploration and evaluation mineral
resources),
• IAS 33 (EPS) IAS 41 (Agriculture)
• SIC 15 d SIC 27 (Leasing )

25. ► Memutuskan posisi PSAK – PSAK Non IFRS
• PSAK 51 (Kuasi), PSAK 38 ( Restrukturisasi-
Sepengendali), PSAK 39 (KSO), PSAK 28 + 36,
(Asuransi), PSAK 29+ 33 (pertambangan), PSAK 59
(perbankan syari’ah)

26. ► Melakukan Annual Improvement
• PSAK-PSAK yang terbit sebelum tahun 2008
► Kodifikasi dan konsistensi seluruh PSAK
• Untuk menerbitkan buku SAK 2011

27. Kerangka Standar Akuntansi di Indonesia
2010 - 2011
► SAK UMUM
• PSAK Non IFRS
• Standar Syari’ah
• PSAK 45
• PSAK NON IFRS
lainnya
► SAK ETAP
2012
► SAK Umum
 PSAK berbasis IFRS
 PSAK non IFRS
(termasuk Syariah)
► SAK Etap
► SAK Entitas Nirlaba

28. Dampak IFRS terhadap Sistem Akuntansi dan
Pelaporan
► Penyajian:
1. Konsep Other Comprehensive Income di dalam laba
rugi komprehensif
2. Perubahan definisi-definisi seperti Kewajiban menjadi
Liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan
nonpengendali (non-controlling interest)
3. Pos Luar Biasa tidak lagi diperbolehkan
4. Perubahan nama laporan keuangan

29. Dampak IFRS terhadap Sistem Akuntansi dan
Pelaporan
► Pengukuran:
1. Peningkatan penggunaan nilai wajar (fair value)
Standar IFRS lebih condong kepada penggunaan nilai
wajar,terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak
berwujud, asetkeuangan, dan aset biologis. Dengan
demikian maka diperlukan
sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai
wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai
terutama untuk asetaset yang tidak memiliki nilai pasar
aktif.

30. 2. Penggunaan estimasi dan “judgement”
Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip, akan
lebih banyak dibutuhkan “judgement” untuk menentukan
bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.

31. 3. Persyaratan pengungkapan yang lebih banyak
dan lebih rinci
IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi
tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif.
Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan
dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan
keputusan yang digunakan oleh manajemen.

32. Yang harus dipersiapkan
► Akuntan Publik (AP)/IAPI – meng-update pengetahuan
AP
sehubungan dengan perubahan SAK, meng-update SPAP
dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS.
► Akuntan Manajemen (AM)/Perusahaan – membentuk
tim sukses
konvergensi IFRS yang bertugas meng-update
pengetahuan AM,melakukan gap analysis dan menyusun
road map konvergensi IFRS serta
berkoordinasi dengan perusahaan lain dalam asosiasi
industrinya untuk optimalisasi sumber daya.

33. ► Akuntan Akademisi (AA)/Universitas- membentuk tim
sukses
konvergensi IFRS untuk meng-update pengetahuan AA,
merevisi kurikulum dan silabus serta melakukan berbagai
penelitian yang terkait serta memberikan input/komentar
terhadap ED dan DP yang diterbitkan oleh DSAK maupun
IASB

34. Yang harus dipersiapkan
► Regulator – melakukan penyesuaian regulasi yang
perlu terkait
dengan pelaporan keuangan dan perpajakan serta
melakukan upaya pembinaan dan supervisi terhadap
profesi yang terkait dengan pelaporan keuangan seperti
penilai dan aktuaris.

35. ► Asosiasi Industri – menyusun Pedoman Akuntansi
Industri yang
sesuai dengan perkembangan SAK, membentuk forum
diskusi yang secara intensif membahas berbagai isu
sehubungan dengan dampak penerapan SAK dan secara
proaktif memberikan input/komentar kepada DSAK IAI

36. Kesimpulan
► Konvergensi IFRS bukanlah sekedar masalah akuntansi
► Sesuai dengan kesepakatan G20, konvergensi standar
akuntansi juga sebaiknya bersinergi dengan peraturan
perpajakan dan pasar modal