Final Tugas Administrasi Perpajakan oleh Andri Saputra Politeknik Darussalam Palembang Jurusan Administrasi Bisnis Smt 4 TA 2014

1. Photo Album
by USER
NAMA : ANDRI SAPUTRA
NIM : 02 12 003
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
SEMESTER : 4 (empat)
MATA KULIAH : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DOSEN : Indah Mawarni SE., M.Si.

2. Pengertian PPN
PPN atau singkatan dari Pajak Pertambahan
Nilai adalah Pajak tidak Langsung yang
dikenakan pada setiap pertambahaan nilai
atau transaksi penyerahan barang dan atau
jasa kena pajak dalam pendistribusiannya
dari produsen dan konsumen.

3. Disebut pajak tidak langsung karena tidak
langsung dibebankan kepada penanggung
pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme
pemungutan pajak dan disetor oleh pihak
lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa
dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa,
dan sewa-menyewa.

4. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud
yang menurut sifat atau hukumnya dapat
berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak dan barang tidak berwujud yang
dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang
merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang
diatur lain oleh Undang- Undang Nomor PPN
itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri
dari barang berwujud (bergerak dan tidak
bergerak) dan barang tidak berwujud (hak
cipta, merek dagang, paten, dll).

5. Sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap
kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk
dari pemesan yang dikenakan PPN,
Contohnya: jasa konstruksi, jasa sewa
ruangan, jasa konsultan, jasa perantara, dll.

6. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN
merupakan kewajiban dari Produsen atau
Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak
(biasa disingkat PKP). Pengusaha Kena Pajak
(disingkat PKP) adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenakan pajak.

7. Cara menghitung
pajak pertambahan
nilai
Mekanisme Cara menghitung pajak pertambahan nilai
adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN
ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga
muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP.
Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP,
dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak
keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual
produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang
dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau
membuat produknya.

8. Cara menghitung pajak
pertambahan nilai (PPn)
dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnBM)
PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif
Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
TARIF PPN & PPnBM
1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas: ekspor
Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud; ekspor BKP Tidak Berwujud;
dan ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling
tinggi 200% (dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol
persen)

9. Cara menghitung
pajak
pertambahan nilai
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP)
dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan
Pajak Keluaran yang didapat oleh Pengusaha Kena
Pajak “A”.

10. 2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena
(JKP) Pajak dengan memperoleh
Penggantian sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut
merupakan Pajak Keluaran yang didapat oleh
Pengusaha Kena Pajak “B”.

11. 3. Bapak andre saputra simanjuntak mempunyai
perusahaan yang memproduksi bahan alkohol ,
dia melakukan penjualan sebesar Rp.
120.000.000,- dengan PPN sebesar 15%
Perhitungan :
= Rp. 120.000.000,- x 15%
= Rp. 18.000.000,-
Jadi pajak PPN yang dipungut oleh perusahaan
bapak andre adalah Rp. 18.000.000,-

12. 4. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar
Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
= 10% x Rp15.000.000,00
= Rp 1.500.000,00

13. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor
sebesar Rp. 50.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN
juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas
impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 50.000.000,00
b. PPN = 10% xRp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
c. PPn BM = 20% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas
penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang
telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp.
10.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan
sebagai biaya.
Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKP “X” dengan harga jual Rp.
150.000.000,00 maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 150.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00
c. PPn BM = 35% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 52.500.000,00
PPN sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D”
dan PPN sebesar Rp. 15.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM
sebesar Rp. 10.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp.
52.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”

14. Contoh Cara
Menghitung PPN Yang
Terutang
1. Penjualan Tunai BKP oleh PKP Arshavin Harga Jual =
Rp25.000.000,-
PPN Terutang 10% X Rp25.000.000,- = Rp2.500.000,-
PPN Rp2.500.000,-
merupakan:
* Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP Arshavin dan
* Pajak Masukan yang dibayar oleh pembeli BKP

15. 2. Penyerahan JKP oleh PKP Berbatov Nilai
Penggantian = Rp20.000.000,-
PPN Terutang 10 % X Rp20.000.000,-= Rp2.000.000,-
PPN Rp2.000.000,-
merupakan:
* Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP Berbatov dan
* Pajak Masukan yang dibayar oleh penerima JKP

16. 3.Impor BKP Nilai Impor = Rp15.000.000,-
PPN Terutang 10 % X Rp15.000.000,- = Rp1.500.000,-
PPN Rp1.500.000,-
yang dipungut melalui DJBC, merupakan Pajak Masukan
yang dibayar oleh pihak yang mengimpor BKP tersebut.

17. 4. Ekspor BKP Nilai Ekspor = Rp10.000.000,-
PPN Terutang 0 % X Rp10.000.000,-= Rp0
PPN Rp0 tersebut merupakan Pajak Keluaran.

18. REFERENSI
http://pajakppn.blogspot.com/2011/06/pengertian-pajak-
pertambahan-nilai-ppn.html?m=1, Diakses Pada 03 Juni 2014.
http://rumushitung.com/2012/12/14/cara-menghitung-pajak-
pertambahan-nilai/, Diakses Pada 03 Juni 2014.
http://kabarpajak.blogspot.com/2013/07/contoh-cara-menghitung-
ppn-yang-terutang.html?m=1, Diakses Pada 03 Juni 2014.
http://liskavitama.blogspot.com . Diakses pada 07 Juni 2014