1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan ini
mengintruksikan :
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perlindungan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Pendidikan Nasional;
11. Menteri Luar Negeri;
12. Menteri Dalam Negeri;
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Menteri Pekerjaan Umum;
15. Menteri Kehutanan;
16. Menteri Kehutanan dan Perikanan;
17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Menteri Perhubungan;
19. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
20. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
21. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
22. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
23. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
24. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
27. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
28. Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota;
Untuk
PERTAMA : Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun
2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi
berdasarkan pada kreatifitas, ketrampilan, dan bakat individu,
untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang
bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan
masyarakat Indonesia dengan sasaran, arah, dan strategi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

2. KEDUA : Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA,
mengutamakan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai
berikut :
1. Periklanan ;
2. Arsitektur;
3. Pasar seni dan barang antik;
4. Kerajinan;
5. Desain;
6. Fashion (mode);
7. Film, video, dan fotografi;
8. Permainan interaktif;
9. Musik;
10. Seni pertunjukan;
11. Penerbitan dan percetakan;
12. Layanan komputer dan piranti lunak;
13. Radio dan televise; dan
14. Riset dan pengembangan.
KETIGA : Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA dan
DIKTUM KEDUA :
1. Masing-masing Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Gubenur, Bupati/Walikota menyusun
dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif; dan
2. Bersama-sama menyukseskan program tahun Indonesia
Kreatif 2009.
KEEMPAT : 1. Dalam rangka melaksanakan DIKTUM KETIGA
membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi
Kreatif yang bertugas melakukan koordinasi penyusunan
dan pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif Tahun 2009-2015 dan pelaksanaan program
Tahun Indonesia Kreatif 2009, dengan susunan
keanggotaan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat sebagai Ketua, Menteri Koordinasi Bidang
Perekonomian sebagai Wakil Ketua, Menteri
Perdagangan sebagai Pelaksana Harian I dan Menteri
Perindustrian sebagai Pelaksana Harian II, serta
beranggotakan pejabat Kementerian, Lemabaga
Pemerintah Non Departemen, instansi terkait lainnya, dan
pakar, sesuai kebutuhan, yang ditetapkan lebih lanjut oleh
Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud
angka 1 dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
3. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata Kerja Sekretariat
dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka
2, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Kreatif.
KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini
kepada Presiden melalui Kordinator Bidang

3. Kesejahteraan Rakyat setiap 6 (enam) bulan, atau
sewaktu-waktu diminta Presiden.
KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi
Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara instansi terkait dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah masing-masing.
KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya
dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta.
Pada tanggal 5 Agustus 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
LAMPIRAN :
LAMPIRAN :
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR : 6 TAHUN 2009.
TANGGAL : 5 Agustus 2009.
SASARAN, ARAH, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAHUN
2009-2015
SASARAN ARAH STRATEGI PENANGGUNG JAWAB
I. Insan Kreatif A. Peningkatan 1. Meningkatkan Menteri Pendidikan
dengan pola Sumber Daya anggaran pendidikan Nasional (Koordinator).
pikir dan Manusia untuk mendukung Menteri Keuangan.
moodest (SDM) kreatif penciptaan insan Menteri Negara Perencanaan
kreatif. yang kreatif Indonesia. Pembangunan
berkualitas Nasional/Kepala Badan
secara Perencanaan Pembangunan
berkesinambu Nasional.
ngan dan
tersebar
merata di
wilayah
Indonesia.
2. Melakukan kajian Menteri Pendidikan
dan revisi kurikulum Nasional (koordinator).

4. pendidikan dan Menteri Tenaga Kerja
pelatihan agar lebih dan Transmigrasi.
berorientasi pada Menteri Kebudayaan dan
pembentukan Pariwisata.
kreatifitas dan Menteri Perindustrian.
kewirausahaan pada Menteri Perdagangan.
anak didik sedini Menteri Pertanian.
mungkin. Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
3. Meningkatkan Menteri Pendidikan
kualitas pendidikan Nasional (koordinator).
nasional yang Menteri Tenaga Kerja
mendukung dan Transmigrasi.
penciptaan kreativitas Menteri Kebudayaan dan
dan kewirausahaan Pariwisata.
pada anak didik Menteri Perindustrian.
sedini mungkin. Menteri Perdagangan.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
4. Menciptakan akses Menteri Komunikasi
pertukaran informasi Informatika
dan pengetahuan (Koordinator).
ekonomi kreatif di Menteri Pendidikan
masyarakat. Nasional.
Menteri Perdagangan.
Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
Menteri Perindustrian.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
B. Peningkatan 1. Membangun lembaga Menteri Pendidikan
jumlah dan pendidikan dan Nasional (koordinator).
perbaikan pelatihan formal dan Menteri Tenaga Kerja
kualitas informal yang terkait dan Transmigrasi.
lembaga dengan Pembangunan Menteri Perindustrian.
pendidikan dan Ekonomi Kreatif, di Menteri Pertanian.
pelatihan daerah yang Menteri Kebudayaan dan
formal dan berpotensi untuk Pariwisata.
informal yang dikembangkan Gubernur,
mendukung sebagai klaster Bupati/Walikota.
penciptaan industri di bidang
insan kreatif ekonomi kreatif.

5. dalam
pengembangan
Ekonomi
Kreatif.
2. Memperbaiki Menteri Pendidikan
infrastruktur dan Nasional (koordinator).
kualitas pembelajaran Menteri Tenaga Kerja
di lembaga dan Transmigrasi.
pendidikan dan Menteri Perindustrian.
pelatihan. Menteri Pertanian.
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
3. Membangun Menteri Pendidikan
mekanisme ke Nasional (koordinator).
mitraan antara Menteri Perindustrian.
pemerintah, lembaga Menteri Pertanian.
pendidikan, dan Menteri Negara Badan
pelatihan dengan Usaha Milik Negara.
pelaku usaha untuk
mengembangkan
pendidikan dan
pelatihan berkualitas
dalam pengembangan
Ekonomi Kreatif.
4. Mendorong pihak Menteri Pendidikan
swasta untuk Nasional (koordinator).
membangun lembaga Menteri Keuangan.
pendidikan dan
pelatihan khusunya
yang terkait
kebutuhan SDM
dalam pengembangan
Ekonomi Kreatif
yang berkualitas
dengan biaya
terjangkau.
5. Menciptakan Menteri Pendidikan
keterhubungan dan Nasional (koordinator).
keterpaduan antara Menteri Tenaga Kerja
lulusan pendidikan dan Transmigrasi.
tinggi dan sekolah Menteri Kebudayaan dan
menengah kejuruan Pariwisata.
yang terkait dengan Menteri Perindustrian.
Pengembangan Menteri Pertanian.
Ekonomi Kreatif Menteri Negara Koperasi
yang membutuhkan. dan Usaha Kecil dan
Menengah.

6. 6. Menciptakan dan Menteri Pendidikan
menjaga system Nasional.
standarisasi mutu
pendidikan tinggi dan
sekolah menengah
kejuruan yang terkait
dengan
pengembangan
Ekonomi Kreatif.
C. Peningkatan 1. Memberikan Menteri Perdagangan
penghargaan dukungan kepada (koordinator).
kepada insan insan kreatif berbakat Menteri Perindustrian.
kreatif oleh yang mendapat Menteri Luar Negeri.
Pemerintah. kesempatan di dunia Menteri Kebudayaan dan
internasional. Pariwisata.
Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Pertanian.
2. Memberikan Menteri Perdagangan
dukungan pada (koordinator).
kegiatan dan Menteri Kebudayaan dan
organisasi seni Pariwisata.
budaya dan ilmu Menteri Komunikasi dan
pengetahuan dan Informatika.
teknologi yang Menteri Perindustrian.
berperan dalam Menteri Pertanian.
Pengembangan Menteri Negara Riset dan
Ekonomi Kreatif. Teknologi.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Gubernur, Bupati/Walikota.
3. Menyelenggarakan Menteri Perdagangan
acara dan program (koordinator).
yang menggali, Menteri Kebudayaan dan
mengangkat, dan pariwisata.
mempromosikan Menteri Komunikasi dan
insan kreatif Informatika.
Indonesia. Menteri Perindustrian.
Menteri Dalam Negeri.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Gubernur,Bupati/Walikota.

7. 4. Menciptakan profil Menteri Tenaga Kerja dan
profesi dan standar Transmigrasi (koordinator).
kompetensi bagi para Menteri Kebudayaan dan
pelaku dalam Pariwisata.
Pengembangan Menteri Perindustrian.
Kreatif. Menteri Pertanian.
5. Memberikan Menteri Perdagangan
apresiasi/penghargaa (koordinator).
n kepada insan kreatif Menteri Pendidikan
secara Nasional.
berkesinambungan. Menteri Pertanian.
Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Perindustrian.
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
D. Peningkatan 1. Mendukung para Menteri Negara Koperasi
jumlah wirausahawan kreatif dan Usaha Kecil dan
wirausahawan yang membutuhkan Menengah (koordinator).
kreatif kemudahan dalam Menteri Pendidikan
sebagai memulai dan Nasional.
lokomotif menjalankan usaha. Menteri Perdagangan
industri di Menteri Perindustrian.
bidang Menteri Keuangan.
ekonomi Menteri Dalam Negeri.
kreatif. Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
Gubernur,Bupati/Walikota.
2. Mendorong para Menteri Pendidikan
wirausahawan sukses Nasional (koordinator).
untuk berbagi Menteri Perindustrian.
pengalaman dan Menteri Komunikasi dan
keahlian di institusi Informatika.
pendidikan dasar Menteri Perdagangan.
hingga pendidikan
tinggi dalam
Pengembangan
Ekonomi Kreatif.

8. 3. Membangun Menteri Perdagangan
mekanisme kemitraan (koordinator).
antar pelaku bisnis Menteri Perindustrian.
ekonomi kreatif Menteri Kebudayaan dan
sebagai wadah Pariwisata.
pelatihan Menteri Komunikasi dan
kewirausahaan. Informatika.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara.
E. Penciptaan 1. Membangun database Menteri Perdagangan
database dan dan cerita sukses (koordinator).
jejaring insan insan kreatif dan Menteri Perindustrian.
kreatif di dalam produk kreatif Menteri Pendidikan
maupun di luar Indonesia. Nasional.
negeri. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Dalam Negeri.
Menteri Luar Negeri.
Menteri Pertanian.
2. Memfasilitasi Menteri Perdagangan
pengembangan (koordinator).
jejaring dan Menteri Luar Negeri.
mendorong Menteri Perindustrian.
kerjasama antar insan Menteri Kebudayaan dan
kreatif Indonesia di Pariwisata.
dalam dan luar Menteri Komunikasi dan
negeri. Informatika.
Menteri Pertanian.
Menteri Pendidikan
Nasional.
3. Mendorong dan Menteri Perdagangan
memfasilitasi insan (koordinator).
kreatif luar negeri Menteri Kebudayaan dan
datang ke Indonesia Parawisata.
untuk berbagi Menteri Perindustrian.
pengalaman dan Menteri Komunikasi dan
pengetahuan serta Informatika.
membangun jejaring Menteri Tenaga Kerja dan
bisnis di bidang Transmigrasi.
ekonomi kreatif. Menteri Pendidikan
Nasional.
Menteri Luar Negeri.
Menteri Pertanian.

9. 4. Membangun Menteri Perdagangan
mekanisme kemitraan (koordinator).
antar insan kreatif Menteri Perindustrian.
berpengalaman Menteri Kebudayaan dan
dengan insan kreatif Pariwisata.
potensi. Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Pertanian.
II. Industri yang A. Peningkatan 1. Memperluas Menteri Perdagangan
unggul di pasar daya tarik jangkauan distribusi (koordinator).
dalam dan luar industri di produk kreatif di Menteri Komunikasi dan
negeri, dengan bidang dalam dan luar Informatika.
peran dominan ekonomi negeri. Menteri Perindustrian.
wirausahawan kreatif. Menteri Pertanian.
lokal. Menteri Luar Negeri.
2. Meningkatkan Menteri Perdagangan
apresiasi pasar (koordinator).
terhadap produk Menteri Perindustrian.
kreatif di dalam dan Menteri Dalam Negeri.
luar negeri. Menteri Pertanian.
Menteri Luar Negeri.
3. Melakukan riset Menteri Perdagangan
pemasangan produk (koordinator).
kreatif di dalam dan Menteri Perindustrian.
luar negeri. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
Menteri Pertanian.
Menteri Luar Negeri.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
4. Melakukan promosi Menteri Perdagangan
produksi kreatif di (koordinator).
dalam dan luar Menteri Perindustrian.
negeri. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
Menteri Luar Negeri.
Menteri Dalam Negeri.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
Kepala Badan Standardisasi
Nasional.

10. 5. Menata dan Menteri Perdagangan
merevitalisasi (koordinator).
regulasi disktibusi, Menteri Dalam Negeri.
regulasi impor- Menteri Keuangan.
ekspor, dan subsidi Menteri Pertanian.
untuk menjamin nilai
tambah yang dapat
dinikmati dengan
adil.
6. Mendorong Menteri Hukum dan Hak
penegakkan hukum Asasi Manusia
atas penyelundupan, (koordinator).
impor illegal, Menteri Perdagangan
pembajakan serta Menteri Komunikasi dan
pelanggaran atas Hak Informatika.
Kekayaan Intelektual Menteri Keuangan.
(HKI). Menteri Pertanian.
7. Menciptakan iklim Menteri Perdagangan
persaingan usaha (koordinator).
yang sehat dan adil Menteri Perindustrian.
untuk menjamin Menteri Hukum dan Hak
setiap pelaku usaha di Asasi Manusia.
bidang ekonomi Menteri Pertanian.
kreatif memiliki Gubernur,Bupati/Walikota.
akses pasar yang
sama.
B. Peningkatan 1. Melakukan penataan Menteri Perindustrian
efisiensi serta industri pendukung (koordinator).
produktivitas terhadap industri di Menteri Perdagangan.
industri untuk bidang ekonomi Menteri Kehutanan.
meningkatkan kreatif. Menteri Pertanian.
keunggulan Menteri Energi dan Sumber
komparatif. Daya Mineral.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
Menteri Kelautan dan
Perikanan.
Menteri Pendidikan
Nasional.
2. Mengembangkan Menteri Pekerjaan Umum
infrastruktur (koordinator).
transportasi dan Menteri Perhubungan.
infrastruktur Menteri Komunikasi dan
telekomunikasi untuk Informatika.
memperluas Menteri Perdagangan.
jangkauan produk Menteri Pertanian.
kreatif. Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara.

11. 3. Memberikan insentif Menteri Keuangan
ekspor produk (koordinator).
kreatif. Menteri Perdagangan.
Menteri Pertanian.
4. Memberikan insentif Menteri Keuangan
untuk impor bahan (koordinator).
baku produk kreatif. Menteri Perdagangan.
Menteri Pertanian.
5. Melakukan penataan Menteri Perindustrian
sebaran industri yang (koordinator).
mendukung Menteri Perdagangan.
penciptaan klaster Menteri Pertanian.
industri dan koridor Menteri Negara Koperasi
ekonomi kreatif. dan Usaha Kecil dan
Menengah.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
C. Peningkatan 1. Mengembangkan Menteri Perindustrian
inovasi sentra desain produk (koordinator).
bermuatan kreatif. Menteri Perdagangan.
lokal, untuk Menteri Komunikasi dan
menciptakan Informatika.
keunggulan Menteri Pertanian.
kompetitif. Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
2. Meningkatkan riset Menteri Kebudayaan dan
sosial-ekonomi, Parawisata (koordinator).
sejarah, budaya, dan Menteri Pendidikan
seni. Nasional.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
3 Melakukan sosialisasi Menteri Perdagangan
. tentang pasar, desain, (koordinator).
hasil penelitian, dan Menteri Perindustrian.
perkembangan Menteri Komunikasi dan
teknologi yang terkait Informatika.
dengan Menteri Pendidikan asional.
pengembangan Menteri Pertanian.

12. industri di bidang Menteri Negara Riset dan
ekonomi kreatif. Teknologi.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
III. Teknologi A. Pembentukan 1. Membuat prioritas Menteri Komunikasi dan
yang basis-basis basis pendukung Informatika
mendukung teknologi teknologi informasi (koordinator).
penciptaan pendukung dan komunikasi bagi Menteri Pendidikan
kreasi dan industri di industri di bidang Nasional.
terjangkau bidang ekonomi kreatif. Menteri Perindustrian.
oleh ekonomi
masyarakat kreatif menuju
Indonesia. klaster
teknologi.
2. Memfasilitasi Menteri Pendidikan
koordinasi dan Nasional (koordinator).
kolaborasi antar Menteri Pertanian.
industri, lembaga Menteri Negara Riset dan
riset pemerintah, dan Teknologi.
pendidikan tinggi Kepala Badan Pengkajian
secara intensif. dan Penerapan Teknologi.
3. Mengoptimalisasikan Menteri Negara Riset dan
lembaga riset Teknologi.(koordinator).
pemerintah untuk Menteri Pendidikan
mengembangkan Nasional.
teknologi yang Menteri Perindustrian.
mendukung Menteri Pertanian.
pengembangan Kepala Badan Pengkajian
industri di bidang dan Penerapan Teknologi.
ekonomi kreatif. Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
4. Mengembangkan Menteri Pendidikan
inkubator-inkubator Nasional (koordinator).
teknologi untuk Menteri Negara Riset dan
mendukung Teknologi.
pengembangan Menteri Komunikasi dan
Ekonomi Kreatif. Informatika.
Menteri Pertanian.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
5. Mengembangkan Menteri Perindustrian
industri piranti keras (koordinator).
dan piranti lunak Menteri Komunikasi dan

13. dalam negeri sebagai Informatika.
penopang teknologi Menteri Pertanian.
industri di bidang Menteri Negara Riset dan
ekonomi kreatif. Teknologi.
Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
B. Penguatan 1. Meningkatkan jumlah Menteri Pendidikan
kapasitas dan mutu lembaga Nasional (koordinator).
penguasaan pendidikan dan Menteri Komunikasi dan
teknologi dan pelatihan teknologi Informatika.
kemampuan informasi dan Menteri Negara Riset dan
pemanfaatan komunikasi di bidang Teknologi.
komputer di ekonomi kreatif. Kepala Badan Pengkajian
bidang dan Penerapan Teknologi.
ekonomi
kreatif.
2. Menjamin kemitraan Menteri Negara Riset dan
yang saling Teknologi (koordinator).
menguntungkan Menteri Perindustrian.
dengan negara yang Menteri Perdagangan.
memiliki tekonologi Menteri Luar Negeri.
kreatif yang sudah Menteri Pendidikan
maju. Nasional.
Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Pertanian.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
3. Mengembangkan Menteri Negara Riset dan
pengelolaan Teknologi (koordinator).
sertifikasi atas Menteri Perindustrian.
teknologi di bidang Menteri Komunikasi dan
ekonomi kreatif. Informatika.
Menteri Pendidikan
Nasional.
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Menteri Pertanian.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
Kepala Badan Standardisasi
Nasional.

14. 4. Mengintensifkan Menteri Pendidikan
kerja sama riset dan Nasional (koordinator).
teknologi Menteri Negara Riset dan
multidisiplin antar Teknologi.
institusi pendidikan Menteri Pertanian.
di bidang ekonomi Kepala Badan Pengkajian
kreatif. dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
5. Melaksanakan Menteri Komunikasi dan
penetrasi jaringan Informatika (koordinator).
infrastruktur Menteri Perdagangan.
teknologi informasi Menteri Perindustrian.
dan komunikasi ke Menteri Pertanian.
sentra industri di Menteri Negara Badan
bidang ekonomi Usaha Milik Negara.
kreatif. Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
C. Penguatan 1. Melakukan Menteri Perdagangan
iklim usaha revitalisasi regulasi (koordinator).
kondusif bagi impor teknologi Menteri Keuangan.
investasi pendukung industri di Menteri Komunikasi dan
teknologi bidang ekonomi Informatika.
pendukung kreatif.
ekonomi
kreatif.
2. Melakukan sosialisasi Menteri Komunikasi dan
regulasi teknologi Informatika (koordinator).
informasi dan Menteri Perindustrian.
komunikasi yang Menteri Perdagangan.
terkait dengan Menteri Negara Koperasi
industri di bidang dan Usaha Kecil dan
ekonomi kreatif. Menengah.
3. Memberikan intensif Menteri Koordinator Bidang
investasi teknologi Perekonomian (koordinator).
serta infrastruktur Menteri Komunikasi dan
teknologi sesuai Informatika.
ketentuan peraturan Menteri Pendidikan
perundang-undangan Nasional.
yang berlaku. Menteri Pekerjaan Umum.
Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.

15. IV. Pemanfaatan A. Peningkatan 1. Melakukan Menteri Perindustrian
bahan baku kemampuan intensifikasi pelatihan (koordinator).
dalam negeri SDM untuk teknologi Menteri Pekerjaan Umum.
secara efektif memanfaatkan pengolahan material Menteri Pendidikan
bagi industri bahan baku tepat guna dan ramah Nasional.
di bidang yang berasal lingkungan. Menteri Pertanian.
ekonomi. dari alam. Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Menteri Negara Lingkungan
Hidup.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
2. Menjalin kemitraan Menteri Perindustrian
strategis dengann (koordinator).
negara yang sudah Menteri Perdagangan.
maju pada teknologi Menteri Luar Negeri.
pengolahan. Menteri Pendidikan
Nasional.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
3. Melakukan Menteri Perindustrian
intensifikasi (koordinator).
kerjasama lembaga Menteri Pendidikan
pemerintah/swasta Nasional.
dengan industri di Menteri Pertanian.
bidang ekonomi Menteri Negara Riset dan
kreatif khususnya Teknologi.
dalam pemanfaatan Kepala Badan Pengkajian
bahan baku alternatif. dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
B. Peningkatan 1. Mengampanyekan Menteri Perindustrian
apresiasi dan penggunaan sumber (koordinator).
promosi sadar daya alam terbarukan Menteri Kehutanan.
lingkungan dan ramah Menteri Pendidikan
pada industri di lingkungan. Nasional.

16. bidang Menteri Pertanian.
ekonomi Menteri Komunikasi dan
kreatif yang Informatika.
menggunakan Menteri Energi dan Sumber
bahan baku Daya Mineral.
alam. Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Menteri Negara Lingkungan
Hidup.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
2. Mengampanyekan Menteri Perindustrian
pengembangan (koordinator).
produk kreatif yang Menteri Perdagangan.
berorientasi pada Menteri Pendidikan
penghematan sumber Nasional.
daya dan ramah Menteri Pertanian.
lingkungan. Menteri Kehutanan.
Menteri Negara Lingkungan
Hidup.
Menteri Negara Riset dan
Teknologi.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
C. Pembentukan 1. Mendorong Menteri Perindustrian
basis-basis penelitian yang (koordinator).
teknologi terkait dengan bahan Menteri Pendidikan
penghasil baku sumber daya Nasional.
bahan baku alam yang terbarukan Menteri Pertanian.
pendukung dan ramah Menteri Negara Riset dan
industri di lingkungan dengan Teknologi.
bidang memperkuat Menteri Negara Badan
ekonomi koordinasi dan Usaha Milik Negara.
kreatif. kolaborasi antara Menteri Perdagangan.
industri, lembaga Kepala Badan Pengkajian
riset pemerintah, dan dan Penerapan Teknologi.
pendidikan tinggi. Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
2 Mendukung riset Menteri Negara Riset dan
. untuk Teknologi (koordinator).
mengembangkan Menteri Perindustrian.
material alternatif Menteri Pertanian.
yang berciri khas Menteri Pendidikan
Indonesia sebagai Nasional.
bahan baku industri Kepala Badan Pengkajian
di bidang ekonomi dan Penerapan Teknologi.
kreatif. Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

17. 3. Menentukan prioritas Menteri Negara Riset dan
riset keanekaragaman Teknologi (koordinator).
hayati Indonesia yang Menteri Perindustrian.
berpotensi untuk Menteri Hukum dan Hak
dipatenkan. Asasi Manusia.
Menteri Pendidikan
Nasional.
Menteri Pertanian.
Menteri Kebudayaan dan
Parawisata.
Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
4. Memberikan bantuan Menteri Perindustrian
dukungan teknologi (koordinator).
pengolahan bahan Menteri Pendidikan
baku industri di Nasional.
bidang ekonomi Menteri Pertanian.
kreatif. Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
D. Penciptaan 1. Mengevaluasi Menteri Perdagangan
iklim kondusif kebijakan ekspor (koordinator).
untuk menjaga komoditi hayati yang Menteri Pertanian.
ketersediaan merupakan bahan Menteri Perindustrian.
pasokan bahan baku utama bagi Menteri Hukum dan Hak
baku yang industri di bidang Asasi Manusia.
dibutuhkan ekonomi kreatif. Menteri Kauangan.
oleh industri Menteri Kehutanan.
ekonomi
kreatif.
2. Membuat peraturan Menteri Perdagangan
perdagangan (koordinator).
komoditi hayati yang Menteri Hukum dan Hak
dibutuhkan oleh Asasi Manusia.
industri di bidang Menteri Perindustrian.
ekonomi kreatif yang Menteri Keuangan.
adil bagi para Menteri Kehutanan.
pemangku Menteri Pertanian.
kepentingan.
3. Melakukan Menteri Perdagangan
koordinasi secara (koordinator).
aktif untuk Menteri Hukum dan Hak
mengawasi Asasi Manusia.
pemanfaatan sumber Menteri Kehutanan.
daya alam, Menteri Pertanian.

18. penegakkan hukum Menteri Keuangan.
atas penyelundupan
dan pencurian
komoditi hayati yang
merupakan bahan
baku utama bagi
industri di bidang
ekonomi kreatif.
V. Masyarakat A. Penciptaan 1. Mengkampanyekan Menteri Hukum dan Hak
yang penghargaan pemberantasan Asasi Manusia
menghargai terhadap HKI praktek pembajakan (koordinator).
HKI dan dan sosialisasi produk kreatif. Menteri Pertanian.
mengkonsumsi pentingnya Menteri Pendidikan
produk kreatif HKI. Nasional.
lokal. Menteri Komunikasi dan
Informatika.
2. Mendorong Menteri Hukum dan Hak
pemberantasan Asasi Manusia
praktek pembajakan (koordinator).
produk kreatif. Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Perindustrian.
Menteri Perdagangan.
Menteri Pertanian.
3. Menyusun dan Menteri Hukum dan Hak
mengimplementasika Asasi Manusia
n kebijakan HKI (koordinator).
secara konsisten. Menteri Komunikasi dan
Informatika.
Menteri Perdagangan.
Menteri Perindustrian.
Menteri Pertanian.
4. Memantapkan Menteri Perdagangan
landasan interaksi (koordinator).
bisnis antara Menteri Hukum dan Hak
perusahaan dengan Asasi Manusia.
insan kreatif berupa Menteri Perindustrian.
kontrak bisnis standar Menteri Komunikasi dan
yang menghargai Informatika.
HKI. Menteri Pertanian.
Kepala Badan
Koordinasi Penanaman
Modal.
5. Memberikan layanan Menteri Hukum dan Hak
pengabdian Asasi Manusia
masyarakat berupa (koordinator).
edukasi dan layanan Menteri Pendidikan
informasi HKI. Nasional.

19. B. Peningkatan 1. Mensosialisasikan Menteri Kebudayaan dan
apresiasi pentingnya Pariwisata (koordinator).
terhadap penghargaan atas Menteri Pendidikan
budaya bangsa keanekaragaman Nasional.
dan kearifan budaya dalam Menteri Perindustrian.
lokal. masyarakat Indonesia Menteri Perdagangan.
yang merupakan Menteri Pertanian.
sumber inspirasi bagi
Pengembangan
Ekonomi Kreatif.
2. Menyusun dan Menteri Kebudayaan dan
mengimplementasika Pariwisata (koordinator).
n kebijakan Menteri Pendidikan
kebudayaan yang Nasional.
membawa bangsa Menteri Pertanian.
Indonesia mencintai, Gubernur,Bupati/Waliko
menghargai dan ta.
bangga sebagai
bangsa Indonesia.
3. Mengkampanyekan Menteri Perdagangan
penggunaan produk (koordinator).
kreatif dalam negeri Menteri Kebudayaan dan
sebagai upaya Pariwisata.
penciptaan pasar bagi Menteri Perindustrian.
produk kreatif di Menteri Komunikasi dan
dalam negeri. Informatika.
Menteri Pertanian.
Gubernur,Bupati/Waliko
ta.
4. Mendorong Menteri Perindustrian
penciptaan produk (koordinator).
kreatif yang Menteri Kebudayaan dan
mengintegrasikan Pariwisata.
budaya lokal dan Menteri Perdagangan.
kecenderungan pasar Menteri Komunikasi dan
yang dimintai oleh Informatika.
pasar dalam dan luar Menteri Pertanian.
negeri. Gubernur,Bupati/Waliko
ta.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
C. Peningkatan 1. Membangun konsep, Menteri Perdagangan
kesadaran dan strategi dan (koordinator).
penghargaan implementasi Menteri Kebudayaan dan
dunia kampanye dan Pariwisata.
internasional promosi tentang Menteri Luar Negeri.

20. terhadap Indonesia. Menteri Perindustrian.
produk kreatif Menteri Pertanian.
Indonesia.
2. Mengembangkan Menteri Luar Negeri
diplomasi budaya (koordinator).
sebagai bagian Menteri Kebudayaan dan
penting dari fungsi Pariwisata.
perwakilan Republik Menteri Perindustrian.
Indonesia di luar Menteri Perdagangan.
negeri. Menteri Pertanian.
3. Mempromosikan Menteri Perdagangan
produk kreatif yang (koordinator).
memiliki nilai Menteri Kebudayaan dan
ekonomis dan Pariwisata.
membawa cirri khas Menteri Perindustrian.
Indonesia ke dunia Menteri Komunikasi dan
internasional. Informatika.
Menteri Luar Negeri.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
D. Penciptaan 1. Memfasilitasi dan Menteri Perdagangan
masyarakat mendorong (koordinator).
kreatif yang terciptanya Menteri Perindustrian.
saling komunitas insan Menteri Kebudayaan dan
menghargai kreatif di dalam dan Pariwisata.
dan saling di luar negeri. Menteri Komunikasi dan
bertukar Informatika.
pengetahuan Menteri Dalam Negeri.
demi kuatnya Menteri Pertanian.
industri Menteri Negara Koperasi
nasional di dan Usaha Kecil dan
bidang Menengah.
ekonomi Gubernur, Bupati/Walikota.
kreatif.
2. Mendorong dan Menteri Perindustrian
mengikutsertakan (koordinator).
ikatan profesi dan Menteri Perdagangan.
asosiasi industri Menteri Kebudayaan dan
dalam pengembangan Pariwisata.
industri di bidang Menteri Komunikasi dan
ekonomi kreatif. Informatika.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
3. Memberdayakan Menteri Kebudayaan dan
masyarakat untuk Pariwisata (koordinator).

21. dapat berpartisipasi Menteri Perindustrian.
aktif dalam Menteri Dalam Negeri.
komunitas kreatif Menteri Perdagangan.
baik secara formal Menteri Komunikasi dan
maupun non formal. Informatika.
Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
4. Menciptakan ruang Menteri Dalam Negeri
publik terbuka untuk (koordinator).
asimilasi nilai-nilai Menteri Kebudayaan dan
dan pertukaran Parawisata.
pengetahuan antar Menteri Pekerjaan Umum.
pemangku Menteri Perindustrian.
kepentingan industri Menteri Perdagangan.
di bidang ekonomi Menteri Komunikasi dan
kreatif. Informatika.
Menteri Pertanian.
Gubernur,Bupati/Walikota.
VI. Tercapainya A. Penciptaan 1. Mendorong dan Menteri Keuangan
tingkat skema dan memfasilitasi (Koordinator).
kepercayaan lembaga terciptanya skema Menteri Perindustrian.
yang tinggi pembiayaan pembiayaan yang Menteri Perdagangan.
oleh lembaga yang sesuai bagi industri di Menteri Pertanian.
pembiayaan mendukung bidang ekonomi Menteri Negara Koperasi
terhadap tumbuh kreatif. dan Usaha Kecil dan
industri di kembangnya Menengah.
bidang industri di Menteri Negara Badan
ekonomi bidang Usaha Milik Negara.
kreatif sebagai ekonomi
industri yang kreatif.
menarik.
2. Mengembangkan Menteri Keuangan
lembaga pembiayaan (Koordinator).
di sentra-sentra Menteri Perindustrian.
industri di bidang Menteri Perdagangan.
ekonomi kreatif. Menteri Pertanian.
Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah.
Gubernur,Bupati/Walikota.
3. Memberikan prioritas Menteri Negara Koperasi
bantuan dan fasilitas dan Usaha Kecil dan
pembiayaan industri Menengah.
di bidang ekonomi (koordinator).
kreatif yang sudah Menteri Keuangan.
layak/mandiri tetapi Menteri Perindustrian.
belum bankable Menteri Perdagangan.

22. dengan skema Menteri Pertanian.
pembiayaan yang Menteri Negara Badan
sesuai. Usaha Milik Negara.
Gubernur,Bupati/Walikota.
B. Penguatan 1. Memfasilitasi Menteri Negara Koperasi
hubungan interaksi pelaku dan Usaha Kecil dan
antara pelaku industri di bidang Menengah (Koordinator).
bisnis, ekonomi kreatif Menteri Keuangan.
pemerintah, dengan lembaga Menteri Perindustrian.
dan pembiayaan untuk Menteri Perdagangan.
cendekiawan mengembangkan Menteri Pendidikan
dengan skema pembiayaan Nasional.
lembaga yang efektif. Menteri Negara Badan
keuangan. Usaha Milik Negara.
Gubernur, Bupati/Walikota.
2. Memfasilitasi Menteri Negara Koperasi
pertemuan antar dan Usaha Kecil dan
pelaku industri di Menengah (Koordinator).
bidang ekonomi Menteri Keuangan.
kreatif yang Menteri Perindustrian.
membutuhkan biaya Menteri Perdagangan.
dengan lembaga Menteri Negara Badan
pembiayaan. Usaha Milik Negara.
Gubernur, Bupati/Walikota.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.