Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas pembentukan gugus paud sebagai layanan pendidikan anak usia dini yang terdiri dari satu paud inti dan beberapa paud imbas. Gugus paud dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui pembinaan kompetensi pendidik dan pengelola paud serta memanfaatkan sumber belajar setempat.

1. GUGUS PAUD
Sinergitas menformat gugus paud sebagai
layanan pendidikan anak usia dini

2. Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Sekretariat Ditjen
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Keluarga
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Anak
Usia Dini
Direktorat
Pembinaan
Kursus dan
Pelatihan
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Keaksaraan dan
Kesetaraan
STRUKTUR DIREKTORAT PAUD DIKMAS
Sumber :
Paparan Sesdirjen PAUDNI dan Dikmas pada Rakor 27 Mei 2015
di PP. PAUDNI Bandung

3. WASPADAI Bonus Demografi
Perubahan Struktur Umur Penduduk
Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya penduduk,
terutama usia produktif dan lansia
Peningkatan jumlah
penduduk 2010-2025:
- Usia 0-14 : 2,7%
- Usia 15-59 : 86,8%
- Usia 60+ : 18,9%
Proporsi penduduk usia
produktif meningkat
Dependency ratio menurun:
Sumber: Bappenas, 2014

4. Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019
 Menguatkan siswa, guru,
kepala sekolah, orangtua dan
pemimpin institusi pendidikan
dalam ekosistem pendidikan.
 Memberdayakan pelaku
budaya dalam pelestarian dan
pengembangan kebudayaan.
 Fokus kebijakan diarahkan
pada penguatan perilaku yang
mandiri dan berkepribadian.
 Meningkatkan mutu pendidikan
sesuai lingkup Standar Nasional
Pendidikan untuk mengoptimalkan
capaian Wajib Belajar 12 tahun.
 Meningkatkan ketersediaan serta
keterjangkauan layanan pendidikan,
khususnya bagi masyarakat yang
terpinggirkan.
 Fokus kebijakan didasarkan pada
percepatan peningkatan mutu dan
akses untuk menghadapi
persaingan global dengan
pemahaman akan keberagaman,
penguatan praktik baik dan inovasi.
 Melibatkan publik dalam seluruh
aspek pengelolaan kebijakan
dengan berbasis data, riset dan
bukti lapangan.
 Membantu penguatan kapasitas
tata kelola pada birokrasi
pendidikan di daerah
 Mengembangkan koordinasi dan
kerjasama lintas sektor di tingkat
nasional,
 Fokus kebijakan dimulai dari
mewujudkan birokrasi
Kemdikbud RI yang menjadi
teladan dalam tata kelola yang
bersih, efektif dan efisien serta
melibatkan publik.
Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan
yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong.
STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3
Penguatan pelaku
pendidikan dan
kebudayaan
Peningkatan mutu dan
akses
Pengembangan efektivitas
birokrasi melalui perbaikan
tata kelola dan pelibatan
publik

5. ISSU STRATEGIS BIDANG PNF-PT
DINAS P & K PROV JATENG
Fasilitasi Perguruan
Tinggi (PT)
Pendidikan Masyarakat
(DIKMAS)
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1. Rendahnya
kesadaran orang tua
tentang pentingnya
PAUD
2. Meningkatnya
layanan PAUD di
Kab/ Kota
3. Kurang memadainya
Sarana dan Prasarana
di Lembaga PAUD
terutama di pedesaan
4. Kurang memadainya
Kualifikasi Pendidik
PAUD
1. Masih banyak Warga
masyarakat Buta Aksara
& paska keaksaraan
dasar rawan terhadap
buta aksara kembali
(3.96)
2. Peningkatan penguatan
layanan Program
Pendidikan Non Formal
dalam mengatasi angka
kemiskinan 14.98% dan
pengangguran terbuka
5,63%;
3. Rendahnya kapasitas
kelembagaan pendidikan
non formal dalam
meningkatkan mutu dan
relevansi program
pendidikan non formal
sesuai kebutuhan
1. Mendesak
diperlukan
pendidikan
karakter bagi
mahasiswa
2. Pengrusutaman
gender menuju
Kesepakatan
Dakkar dan
MDGs.

6. 6
GERAKAN PAUD BERKUALITAS 2015 - 2019
1. Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 Penerapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan
PAUD (Permendikbud Nomor : 84/2014 tentang
Pendirian Satuan PAUD);
 Pencapaian Standard PAUD (8 Standar : Isi,
Proses, Penilaian, Kelulusan/Pencapaian
Perkembangan Anak, Pengelolaan, Pembiayaan,
Sarpras dan PTK (Permendikbud Nomor : 137/2014
tentang Standar Nasional PAUD);
 Implementasi Kurikulum PAUD “ Bermain sambil
Belajar” (Sesuai Permendikbud Nomor :
146/2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD
dan Nomor : 160/2014 pasal 7 tentang
Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan
Kurikulum Tahun 2013).

7. Permendikbud Nomor : 160 Tahun 2014
tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun
2006 dan Kurikulum Tahun 2013
• Pasal 7
“Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”
7

8. Lanjutan …………………
8
2. Pemenuhan Hak-hak Anak :
 7 (tujuh) Hak anak (Pendidikan, Kesehatan,
Gizi, Perawatan, Pengasuhan, Perlindungan
dan Kesejahteraan) sesuai Peraturan Presiden
Nomor 60/2013 tentang Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik – Integratif (PAUD HI);
 Dan Penerapan Gerakan Nasional Anti
Kejahatan Seksual Anak (GN AKSA – Instrukri
Presiden Nomor 5 Tahun 2014).
3. Menjamin terlaksananya Peningkatan Mutu PTK
PAUD (Kompetensi, Kualifikasi dan
Kesejahteraan) dan Biaya Operasional PAUD
(BOP) di setiap lembaga PAUD.

9. MASALAH DAN TANTANGAN BIDANG PNF-PT
DINAS P & K PROV JATENG
Fasilitasi Perguruan Tinggi
Pendidikan Masyarakat
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Menurunnya jiwa nasionalisme di kalangan mahasiswa
2. Meningkatnya perokok pemula di kalangan remaja (mahasiswa)
1. Jumlah anak usia dini (0-6 th) masih banyak yang belum terlayani (50%)
2. Terbatasnya jumlah Lembaga pelayanan PAUD (khususnya di Pedesaan)
3. Terbatasnya jumlah Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1
4. Belum semua komponen/stakeholders memperoleh Sosialisasi tentang PAUD
5. Terbatasnya Faslititasi (sarpras) yang dimiliki Lembaga PAUD
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia / Tenaga pada Seksi Pendidikan
Masyarakat yang menangani kegiatan Pendidikan Non Formal di tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota (jumlah & Kualitas).
2. Anggaran Pendidikan Non Formal belum banyak didukung oleh anggaran dari
APBD Kabupaten/Kota
3. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran MDGs, Education for All
(EFA) dan Education for Sustainable Development

10. BERDIKARI merupakan
tindakan yang didasarkan
pada kekuatan sendiri atau
berposisi berdiri di atas kaki
sendiri.
VISI
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA & BERDIKARI
“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
SEJAHTERA kondisi dimana
Terpenuhinya kebutuhan dasar
rakyat; Terciptanya hubungan antar
masyarakat dan Tersedianya sarana
dan prasarana publik
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
merupakan instrumen untuk ciptakan nilai kesejahteraan yg setara bagi segenap
komponen masy Jateng & mewujudkan kondisi Jateng yg berdaulat di bidang politik,
berdikari di bidang ekonomi & berkepribadian di bidang kebudayaan, yang dapat
dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan.
VISI & MISI

11. Kemiskinan
Pengangguran
Infrastruktur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Tata Kelola Pem,
Demokratisasi &
Kondusivitas Wil
Misi 1
Misi 2
Misi 3
Misi 4
Misi 5
Misi 6
Misi 7
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Mboten Korupsi & Mboten Ngapusi”
1. Pendidikan politik
masyarakat
2. Reformasi Birokrasi
3. Menguatkan sistem
pelayanan publik
4. Desa Mandiri
5. Meningkatkan
kesejahteraan buruh
6. Rakyat Sehat
7. Dikdas dan menengah
8. Keadilan Gender &
Perlindungan Anak
9. Infrastruktur dan
Perhubungan
10.Ijo Royo – royo
11.Seni Budaya Jawa
11 PROGRAM UNGGULAN
ISU STRATEGIS
KETERKAITAN
ISU STRATEGIS, VISI, MISI, PROGRAM UNGGULAN

12. Liputan6.com, Jakarta Orang usia
lanjut yang ingin tetap sehat dan
produktif harus menjalani Pola Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS). Tapi, PHBS
ini harus dilakukan sejak usia dini,
bukan setelah memasuki usia lanjut.
Sehat di usia lanjut sangat ditentukan
oleh kondisi kesehatan seseorang saat
ia masih dalam kandungan, masa
bayi, balita, remaja, dewasa sampai
memasuki usia lanjut. Dengan kata
lain, kondisi kesehatan di sepanjang
siklus kehidupan manusia sangat
menentukan derajat kesehatan pada
masa usia lanjut.
WARTA 1.
Pendidikan
Sepanang
Hayat

13. HASIL PENELITIAN :
“Tidak pernah ditemui
lembaga pendidikan
yang baik dipimpin
oleh pemimpin yang
mutunya rendah “

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Perpres. No. 24 Tahun 2010
Pembinaan PAUD Formal dan Nonformal
ditangani oleh satu Direktorat
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini

15. IMBAS
IMBAS
IMBAS
IMBAS
IMBAS`
IMBAS
PAUD INTI

16. 1. Jarak PAUD dalam satu gugus relatif
saling berdekatan sehingga memudahkan
dalam berkoordinasi dan berkomunikasi
2. Satu gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8
lembaga PAUD
3. Setiap Gugus memiliki 1 PAUD Inti dan lainnya
sebagai PAUD Imbas
4. Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan,
membuat visi , misi dan program kerja gugus,
serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja
Gugus PAUD Kecamatan
5. PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan
dengan persyaratan :

17. 1. Letaknya mudah dijangkau oleh
guru/Kepala/Pengelola PAUD Imbas
2. Lokasi lingkungan memungkinkan
dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan
3. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
yang memenuhi ketentuan yang
ditetapkan Standar PAUD.
4. Memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka
terhadap perkembangan keilmuan PAUD
5. Memiliki fasilitas dan sumber belajar yang
memadai
6. Memiliki manajemen PAUD yang baik

18. Latar belakang Gugus PAUD
1. Salah satu strategi peningkatan mutu
pendidik PAUD yang telah diberlakukan
selama ini melalui pengembangan Gugus.
2. Upaya peningkatan mutu pendidik seperti
yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 menjadikan Gugus
sebagai pintu masuk pertama (starting gate)
yang strategis.

19. Dasar Pemikiran
Hal ini didasari oleh dua pemikiran :
1. pertama; Gugus merupakan wadah
berkumpulnya para pendidik pada level bawah
dan paling memungkinkan bagi para pendidik
untuk dapat berinteraksi dan berdiskusi secara
cepat dalam mencari solusi terhadap
permasalahan keseharian yang dihadapi di
sekolahnya.
2. kedua; Gugus dapat ditingkatkan peran dan
fungsinya sebagai wahana pembinaan profesi
bagi pendidik dan pengelola/kepala lembaga
PAUD oleh unsur dan instansi terkait.

20. Dasar Kebijakan
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Kementerian Negara,
dimana pembinaan PAUD Formal dan Nonformal
ditangani oleh satu direktorat, maka perlu adanya
perluasan manajemen Gugus Taman Kanak-Kanak
menjadi Gugus PAUD.
2. Pembinaan terhadap Gugus PAUD diharapkan dapat
meningkatkan dan memperkuat mutu serta eksistensi
pendidik PAUD yang akhirnya berdampak positif
terhadap peningkatan layanan PAUD yang lebih baik.

21. Tujuan Gugus PAUD
1.Pembentukan dan pembinaan
Gugus PAUD dalam rangka
peningkatan kualitas layanan
PAUD.
2.Pembinaan kompetensi dan karir
bagi pendidik dan pengelola /
kepala lembaga PAUD.
3.Penumbuhan partisipasi
setempat sehingga dapat
memanfaatkan sumber-sumber
pembelajaran setempat.

22. Pengertian
1. Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga
PAUD ( TK,KB,SPS, dsb ) yang berdomisili dalam area
terdekat, pembagian area menjadi sangat relative,
tergantung pada letak geografisnya.
2. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD merupakan program
kerja Gugus sebagai wahana bengkel kerja guru-guru
anggota Gugus.
3. Kelompok Kerja Kepala / Pengelola (KKK/P)
merupakan program kerja Gugus sebagai wahana
bengkel kerja Kepala/Pengelola lembaga PAUD yang
menjadi anggota Gugus.
4. Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD Kecamatan merupakan
kumpulan Gugus yang ada di wilayah kecamatan.

23. Fungsi Gugus PAUD
1. Wadah pembinaan professional dalam rangka
meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD yang terencana dan sistematis.
2. Sarana untuk saling bertukar informasi dan saling
membelajarkan antar anggota dan anggota dengan
lingkungan masyarakat.
3. Sebagai bengkel kerja dalam penyediaan dan
pengembangan kreasi dan inovasi di bidang pembelajaran
PAUD.
4. Sarana pembinaan kelembagaan PAUD secara efektif dan
efisien.

24. STRUKTUR ORGANISASI GUGUS PAUD
PEMBINA ADMINISTRATIF : Ka UPTD
PEMBINA TEKNIS:
Pengawas / Pemilik PAUD
Instansi/
Lembaga
terkait
BENDAHARA
KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
Kepala/Pengelola
dan
Guru-guru PAUD
ANGGOTA
Kepala/Pengelola
dan
Guru-guru PAUD
ANGGOTA
Kepala/Pengelola
dan
Guru-guru PAUD
ANGGOTA
Kepala/Pengelola
dan
Guru-guru PAUD
ANGGOTA
Kepala/Pengelola
dan
Guru-guru PAUD
GUGUS PAUD LAIN KOMITE PAUD---------------------------------

25. 1.Pembina Administrasi (
Kepala UPTD )
 Sebagai Tim Koordinasi pembinaan dan
peningkatan mutu pembelajaran dan
pembina pendidik PAUD di wilayahnya
 Memberikan dukungan kebijaksanaan
dan administrasi serta memberikan
motivasi terhadap pelaksanaan
program pada semua Gugus PAUD di
Wilayahnya
 Memantau Kegiatan Gugus

26. 2. Pembina Teknis (
Pengawas / Penilik )
 Berperan merumuskan kebijaksanaan
teknis serta pokok-pokok program
peningkatan mutu pendidikan di PAUD
sesuai dengan Standar PAUD

27. 3. Ketua Gugus (
Kepala / Pengelola PAUD )
 Menggerakkan pertemuan berkala antara PAUD
Inti dan Imbas
 Menyusun dan menjabarkan Program
Peningkatan mutu PAUD

28. 4. Sekretaris
( Dipilih dari salah seorang pendidik PAUD )
 Membantu menyiapkan program kerja gugus
 Menyusun Jadwal
 Menghimpun Permasalahan untuk dijadikan
topik pembahasan dalam gugus
 Mendokumentasikan dan menyebarluaskan
hasil pertemuan gugus
 Menyusun Laporan

29. 5. Bendahara
( Dipilih dari salah seorang pendidik PAUD )
 Menghimpun dana, mengelola, membukukan
dan mempertanggungjawabkan keuangan Gugus

30. 6. Anggota
 Terdiri dari semua pendidik dan
kepala/pengelola PAUD dari PAUD Inti dan PAUD
Imbas

31. 7. Komite PAUD
 Memberikan bantuan dan
dukungan penyelenggaraan
pendidikan
 Meningkatkan peran serta
orang tua anak didik dalam
penggalian sumber dana
 Membantu mendatangkan
Narasumber luar untuk
peningkatan mutupendidikan
di gugus PAUD

32. PAUD Inti
Mekanisme Kerja Gugus PAUD
Melibatkan :
PAUD Imbas
Pusat Kerja Gugus
( PKG PAUD )

33. PAUD TERPADU “PETRUK”
Desa Karangkedempel
Kab. Amarta- Jateng
1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain
3. Taman Penitipan Anak
4. POSYANDU
layanan pendidikan bagi anak usia dini yang
menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, KB,
TPA, SPS) yang pembinaan, penyelenggaraan &
pengelolaannya oleh
1 (satu) satu lembaga PAUD.

34. 34
program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang
menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK,
KB, TPA, SPS)
pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya
dilakukan secara terpadu/terkoordinasi.
PROGRAM
PAUD TERPADU

35. Reformasi birokrasi di
Kemendikbud institusi
PAUD Formal dan non Formal
bersatu di dalam Direktorat
Pembinaan PAUD,
maka program TK, KB, TPA,
SPS perlu diselaraskan,
diawali dengan
pembentukan gugus paud

36. Dalam rangka mendukung
peningkatan akses dan mutu
layanan PAUD, maka
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini memandang perlu
untuk mengembangkan
programpelayanan
PAUD secara terpadu

37. Program PAUD Terpadu
adalah program layanan
pendidikan bagi anak usia
dini yang
menyelenggarakan lebih
dari satu program PAUD
(TK, KB, TPA, SPS) yang
dalam pembinaan,
penyelenggaraan dan
pengelolaannya dilakukan
secara terpadu atau
terkoordinasi.

39. Diupload oleh :
Sutiman, S.Pd.I