yoyo

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TAHUN 2010 – 2030
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR
2010 – 2030
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA
TAHUN 2010

3. 1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TAHUN 2010 SAMPAI TAHUN 2030
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA
TAHUN 2010 SAMPAI TAHUN 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA
Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota dengan memanfaatkan
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata
Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah
merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jangka waktu Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota adalah 20 tahun sehingga Peraturan Daerah Kota
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 2005-
2015 sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diganti dengan Peraturan
Daerah baru;
d. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 1987 perlu disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, serta sebagai pelakasanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tahun 2010 sampai
Tahun 2030.

4. 2
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3368);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967,
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2931);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3343);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
16. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

5. 3
17. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 132);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik;
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-
batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, maros,
Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
30. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
31. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
32. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3445);
33. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1992, tentang Cagar Budaya;
34. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
35. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3538);
36. Peraturan Pemerintah RI Nomor 191 Tahun 1995, tentang Pemeliharaan
dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya;
37. Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan;

6. 4
38. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3660);
39. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3721);
40. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;
42. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3816);
43. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);
44. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengelolaan
Kualitas Udara;
45. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3934);
46. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);
47. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146);
48. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
49. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
50. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
51. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Bebas
hambatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
52. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum;
53. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
54. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
55. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

7. 5
56. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
57. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan
Tanah bagi Kawasan Industri;
58. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
59. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial
Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman
Perubahan Pemanfaatan Lahan PeKotaan;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Rencana Daerah Kota;
69. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal
Transportasi Jalan;
70. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
327/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman
Bidang Penataan Ruang;
71. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
72. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
376/M/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut
Statusnya;
73. Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor
34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang
Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat;
74. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tentang
Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
75. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
76. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Mamminasata;
77. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota.

8. 6
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
dan
WALIKOTA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2030.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
(1) Daerah adalah Kota.
(2) Kota adalah Kota Makassar
(3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
(5) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
(6) Walikota adalah Walikota.
(7) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota.
(8) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
(9) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
(10) Visi tata ruang adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan
pengelolaan wilayah Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di
tingkat Kota.
(11) Misi tata ruang adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan
pengelolaan wilayah Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di
tingkat Kota.
(12) Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
(13) Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
(14) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(15) Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
(16) Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

9. 7
(17) Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(18) Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
(19) Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang
dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(20) Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan
pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
(21) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.
(22) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
(23) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
(24) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana
struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota.
(25) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau
aspek fungsional.
(26) Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan pada tingkat wilayah.
(27) Wilayah Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perKotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
(28) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
(29) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya
buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang
berkelanjutan.
(30) Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.
(31) Kawasan hijau adalah ruang terbuka hijau yang terdiri dari kawasan hijau lindung dan
hijau binaan.
(32) Kawasan hijau lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik
alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun
untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas.
(33) Kawasan hijau binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung
untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan,
pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya
yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial Kota yang dapat
didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.
(34) Kawasan tangkapan air adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara
alamiah atau binaan terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai,
kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain.
(35) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
(36) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
(37) Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.
(38) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh,
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas
dan produktivitas lingkungan hidup.

10. 8
(39) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu
yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-
anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan
sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
(40) Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
(41) Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
(42) Kawasan Sistem Pusat Kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan
berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam
menarik berbagai kegiatan Pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan
pelayanan Kota menurut hirarki terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang berskala
Kota, regional, nasional dan internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala
lokal.
(43) Kawasan Sentra Primer adalah kawasan dalam sistem pusat kegiatan yang menurut
hirarkinya termasuk dalam sistem pusat utama.
(44) Kawasan Terpadu selanjutnya dapat disingkat KT adalah kawasan yang memiliki
fungsi lebih dari satu, terdiri atas fungsi utama dan penunjang. Masing-masing dari
dua fungsi ini saling terkait dan bersinergi serta saling mempengaruhi dan mendukung
fungsi utama dalam satu sistem.
(45) Kawasan Pusat Kota adalah KT yang tumbuh sebagai pusat Kota dengan
percampuran berbagai kegiatan, memiliki fungsi strategis dalam peruntukannya
seperti kegiatan Pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta pelayanan Kota.
(46) Kawasan Pelabuhan Terpadu adalah KT yang diarahkan sebagai kawasan yang
memberi dukungan kuat dalam satu sistem ruang yang bersinergi terhadap berbagai
kepentingan dan kegiatan yang lengkap berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan
dan segala persyaratannya.
(47) Kawasan Bandara Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai
kawasan yang memberi dukungan kuat dalam satu sistem ruang yang bersinergi
terhadap berbagai kepentingan dan kegiatan yang lengkap berkaitan dengan aktivitas
bandara dan segala persyaratannya.
(48) Kawasan Maritim Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan kemaritiman yang
dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi
dalam satu sistem ruang yang solid.
(49) Kawasan Industri Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan industri yang
dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi
dalam satu sistem ruang yang solid.
(50) Kawasan Pergudangan Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan
sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan
pergudangan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap
yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.
(51) Kawasan Permukiman Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan bagi
pemusatan dan pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta
prasarana dan sarana lingkungannya yang terstruktur secara terpadu dengan
Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20% (dua puluh persen).
(52) Kawasan Riset dan Pendidikan Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan
sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan riset dan
pendidikan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang
saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

11. 9
(53) Kawasan Budaya Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan budaya yang
dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi
dalam satu sistem ruang yang solid.
(54) Kawasan Olahraga Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan olahraga yang
dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi
dalam satu sistem ruang yang solid.
(55) Kawasan Bisnis Dan Pariwisata Terpadu adalah KT yang diarahkan dan
diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai
kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang
yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.
(56) Kawasan Bisnis Global Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan
sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis
global yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling
bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.
(57) Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
(58) Izin pemanfaatan tanah/ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan tanah atau ruang sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-
undangan.
(59) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
(60) Industri selektif adalah kegiatan industri yang kriteria pemilihannya disesuaikan
dengan kondisi Makassar sebagai Kota dunia, yakni industri yang hemat lahan, hemat
air, tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi.
(61) Indutri non polutif/ramah lingkungan adalah industri yang tidak menghasilkan limbah
cair dan atau tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak.
(62) Industri polutif adalah industri yang menghasilkan limbah cair dan atau membutuhkan
air dalam jumlah banyak.
(63) Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah hirarki fungsional
Kota sebagai pusat kegiatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-
kawasan internasional, dan mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, serta
sebagai pusat pelayanan keuangan /bank/jasa, pusat pengolahan/pengumpul barang,
pusat jasa Pemerintahan, simpul transportasi serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan
yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi.
(64) Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi
pengembang kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta
fasilitasnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih dari 20% (dua puluh persen).
(65) Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat atau badan hukum.
(66) Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas
kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
(67) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar
dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam
proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.
(68) Kawasan prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan pembangunannya dalam
rangka mendorong pertumbuhan Kota ke arah yang direncanakan dan/atau
menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.

12. 10
(69) Tipologi kawasan adalah penggolongan kawasan sesuai karakter dan kualitas
kawasan, lingkungan, pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana
lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dinamis dan peralihan.
(70) Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk
memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan
pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.
(71) Pemeliharaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk
mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami
penurunan kualitas lingkungan.
(72) Pemugaran lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk
melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan yang
memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan.
(73) Peremajaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan
mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur fisik
dan fungsi.
(74) Pembangunan baru adalah pola pengembangan kawasan pada area tanah yang
masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.
(75) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disingkat BKPRD merupakan
badan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pemenfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatn ruang Kota.
(76) Panduan rancang Kota adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat
uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-
persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi
pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan
prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
(77) Panduan pembangunan kawasan adalah panduan bagi pembangunan kawasan
sebagai implementasi dari hasil panduan rancang Kota dan memuat ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai komposisi peruntukan-peruntukan, intensitas
pemanfaatan ruang, tahapan dan tata cara pembangunan, pembiayaan
pembangunan, dan pengaturan mengenai keseimbangan antara manfaat ruang yang
diperoleh para pihak yang terkait dengan kewajiban penyediaan prasarana, fasilitas
umum, fasilitas sosial, utilitas umum, dan sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan
kawasan yang akan dibangun.
(78) Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan
berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan
Ketinggian Bangunan tiap kawasan bagian Kota sesuai dengan kedudukan dan
fungsinya dalam pembangunan Kota.
(79) Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya dapat disebut KDB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap
luas tanah perpetakan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang Kota.
(80) Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya dapat disebut KLB adalah besaran ruang
yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana teknis
ruang Kota.
(81) KLB rata-rata adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai KLB rata-rata pada suatu
kawasan berdasarkan ketetapan nilai KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis.
(82) Koefisien Tapak Besmen yang selanjutnya dapat disebut KTB adalah angka
persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan
di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang.
(83) Koefisiensi Daerah Hijau yang selanjutnya dapat disebut KDH adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman
tanaman dan/atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai sesuai dengan rencana Kota.

13. 11
(84) Ketinggian Bangunan yang selanjutnya dapat disebut KB adalah jumlah lantai penuh
suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.
(85) Wilayah pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara
geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
BAB II
NORMA PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Asas dan Prinsip Dasar
Pasal 2
(1) Prinsip dasar penyusunan RTRW harus mempertimbangkan tiga aspek pokok, yaitu:
a. Aspek strategis, yaitu kebijksanaan dasar penentu fungsi kawasan
pengembagan fungsi kegiatan yang merupakan penjabaran atau mengisi
rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka
panjang;
b. Aspek teknis, yaitu kebijaksanaan dasar yang ditujukan untuk membuat
keserasian dan mengoptimalkan pola tata ruang Kota dengan menetapkan
fungsi kawasan, sehingga dapat memisahkan antar suatu fungsi dengan
fungsi lainnya secara jelas;
c. Aspek pengelolaan pembangunan, meliputi kebijaksanaan dasar
pembangunan dan mempertimbangkan aspek hukum dan perundangan
serta administrasi Kota agar rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan
prioritas serta pemerataan pembangunan.
(2) RTRW berdasarkan asas :
a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu,
berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan
berkelanjutan.
b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Bagian Kedua
Maksud Penyusunan RTRW, Visi, Misi, Tujuan Penataan Ruang dan
Sasaran Penyempurnaan RTRW
Pasal 3
(1) Maksud penyusunan RTRW Kota yang terpadu, serasi, selaras dan seimbang,
berkelanjutan, berdaya guna, berhasil guna, terbuka, berkepastian hukum dan
keadilan dan akuntabilitas adalah agar selanjutnya dapat menjadi pedoman atau
acuan untuk:
a. Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota;
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
dalam kurun waktu Tahun 2010-2030;
c. Pemanfaatan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana
wilayah Kota;
d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antar wilayah, serta keserasian antar sektor;Penetapan lokasi dan fungsi
ruang untuk investasi; dan
e. Penataan ruang kawasan strategis Kota.

14. 12
(2) Visi penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan Makassar untuk Kembali ke Kota
Dunia dengan Kearifan Lokal.
(3) Misi penataan ruang adalah:
a. Membangun Makassar yang berbasis pada masyarakat;
b. Mengembangkan lingkungan kehidupan perKotaan yang berkelanjutan;
c. Mengembalikan Makassar ke Kota Dunia dengan kearifan lokal.
(4) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota 2030 secara khusus adalah mewujudkan ruang
wilayah Makassar sebagai Kota tepian air kelas dunia yang didasari keunggulan dan
keunikan lokal menuju kemandrian lokal dalam rangka persaingan global demi
ketahanan nasional serta wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan.
(5) Tujuan penataan ruang wilayah Kota secara umum adalah menyusun satu dokumen
RTRW Kota yang lengkap agar dapat dimanfaatkan:
a. Sebagai bahan acuan/referensi bagi kebijakan perencanaan penataan
ruang lainnya;
b. Sebagai matra ruang RPJP/RPJM Kota;
c. Sebagai pedoman dasar perencanaan yang diharapkan mampu menjawab
masalah-masalah tuntutan pembangunan dan tuntutan lingkungan global
serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan di masa
mendatang (prospektus ruang);
d. Sebagai pedoman dasar perencanaan yang diharapkan bisa menjadi
pegangan untuk bagaimana membangun dan menjadikan Makassar berdiri
dan berkembang sesuai dengan ciri keunikan dan keunggulan lokalnya,
dengan tetap berbasis pada peruntukan dan kepentingan hak-hak dasar
masyarakat;
e. Sebagai pedoman dasar perencanaan pembangunan Kota yang secara
konsep desain rencana disusun berdasarkan filosofi rencana tata ruang
yang sehat, untuk rakyat, dan terkendali;
f. Sebagai kebijakan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam
wilayah Makassar dan sekitarnya sesuai dengan dasar kondisi wilayahnya
yang berazaskan pada pembangunan berkelanjutan;
g. Sebagai wadah keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah/kawasan di dalam dan di luar wilayah
Makassar serta keserasian antarsektor pembangunan;
h. Sebagai wadah perencanaan yang bertujuan meningkatkan peran dan
fungsi Makassar tidak hanya sebagai satu Kota, tetapi lebih jauh dari itu
perannya ingin ditingkatkan secara lebih besar menjadi satu Kota dengan
representasi sebagai ruang keluarga Indonesia Timur;
i. Sebagai refleksi dalam perencanaan mamminasata khususnya untuk Kota
dan tingkat keterhubungannya baik secara spasial maupun aspasial
dengan wilayah-wilayah mamminasata lainnya;
j. Sebagai bahan informasi dalam penetapan investasi yang dilakukan oleh
Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta; dan
k. Sebagai acuan dalam perumusan program pembangunan baik yang
menyangkut sumber pembiayaan, pentahapan atau pelaksanaan kegiatan
pembangunan dalam ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
(6) Sasaran penyempurnaan RTRW adalah:
a. Memantapkan sistem perencanaan tata ruang yang bersifat umum ke
khusus yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTRW
Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota, yang berarti bahwa RTRW
Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Pulau, RTRW Pulau
menjadi acuan dala peyusunan RTRW Provinsi, dan seterusnya;

15. 13
b. Mengelola sistem pengaturan zonasi yang berperan sebagai instrumen
pelaksanaan rencana tata ruang yang memuat aturan-aturan spesifik
keruangan yang mengikat untuk setiap kawasan dengan fungsi tertentu
dalam suatu wilayah perencanaan;
c. Menerapkan peraturan zonasi, pemberian insentif dan diinsentif serta
pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang yang dikenakan tidak
hanya kepada pemberi izin pemanfaatan ruang tetapi juga kepada
penerima izin;
d. Mempertegas dan memperjelas kewenangan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota agar dalam pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang
dapat terwujud harmonisasi dan saling melengkapi antara Pemerintah
pusat, propinsi dan Kota;
e. Menegaskan muatan rencana tata ruang yang meliputi perkembangan
lingkungan strategis, pemerataan dan keselarasan pembangunan antara
permerintah pusat (nasional) dengan daerah-daerah dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung
lingkungan masing-masing daerah;
f. Memantapkan pengelolaan kawasan yang tidak hanya terbatas pada
kawasan lindung dan budidaya tetapi diperluas pada kawasan
metropolitan dan Kawasan Strategis nasional dan Kota;
g. Memantapkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
penataan ruang setelah perencanaan RTRW Kota ini dibuat;
h. Memberikan arahan penataan ruang yang berdasarkan sistem wilayah dan
sistem internal perKotaan termasuk di dalamnya fungsi utama kawasan,
wilayah administrasi, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan;
i. Membatasi penataan ruang wilayah Kota tidak hanya untuk keperluan
ekonomi dan estetis tetapi juga aspek kenyamanan dan bioekologis.
BAB III
KEDUDUKAN, LINGKUP WILAYAH, LINGKUP MATERI DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4
Kedudukan RTRW Kota merupakan :
a. Acuan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang di bawahnya, yakni Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, dan Rencana Teknik Ruang (RTR)
Kawasan.
b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota.
c. Rencana struktur ruang wilayah Kota yang meliputi sistem perKotaan, jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air bersih di wilayahnya
yang terkait dengan kawasan perdesaan;
d. Rencana pola ruang wilayah Kota yang meliputi kawasan lindung Kota dan
kawasan budi daya Kota.
e. Penetapan Kawasan Strategis Kota.
f. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota yang berisi indikasi program utama
jangka lima tahunan.

16. 14
g. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota yang berisi ketentuan
umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi.
h. Rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH.
i. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau.
Bagian Kedua
Lingkup Wilayah
Pasal 5
(1) Lingkup wilayah RTRW Kota mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah Kota sampai batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara menurut
peraturan perundang-undanganyang berlaku, dengan luas wilayah Kota ± 17.585,00
Ha yang terdiri dari 14 kecamatan yaitu: Mariso (± 182,00 Ha), Mamajang (± 225,00
Ha), Tamalate (± 2.021,00 Ha), Rappocini (± 923,00 Ha), Makassar (± 252,00 Ha),
Ujung Pandang (± 263,00 Ha), Wajo (± 199,00 Ha), Bontoala (± 210,00 Ha), Ujung
Tanah (± 594,00 Ha), Tallo (± 583,00 Ha), Biringkanaya (± 4822,00 Ha), Tamalanrea
(± 3184,00 Ha), Manggala (± 2422,00 Ha), dan Panakkukang (± 1705,00 Ha).
(2) Batas-batas daerah adalah sebelah utara: Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep;
sebelah timur: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros; sebelah Selatan: Kabupaten
Gowa, serta sebelah Barat: Selat Makassar .
(3) Lingkup wilayah seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini mencakup ruang darat, ruang
udara serta ruang di dalam bumi.
Bagian Ketiga
Lingkup Materi
Pasal 6
Lingkup materi adalah penyusunan RTRW Kota Tahun 2010 – 2030.
Bagian Keempat
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 7
(1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (duapuluh) tahun.
(2) RTRW yang telah ditetapkan ditinjau kembali tiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

17. 15
Paragraf 1
Kebijakan Perencanaan Tata Ruang
Pasal 8
Kebijakan perencanaan tata ruang meliputi :
a. Penyusunan kerangka regulasi sebagai penjabaran dari RTRW.
b. Peninjauan kembali dan penyempurnaan RTRW.
Pasal 9
Kebijakan pengembangan penataan ruang Kota adalah:
a. Memantapkan fungsi Kota sebagai Kota Dunia dengan Kearifan Lokal;
b. Memprioritaskan arah pengembangan Kota ke arah koridor timur, selatan, utara,
dan membatasi pengembangan ke arah barat agar tercapai keseimbangan
ekosistem;
c. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup dalam penataan ruang
dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana Kota yang berintegrasi dengan
sistem regional, nasional dan internasional;
Paragraf 2
Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Pasal 10
Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi :
a. Kebijakan pengembangan struktur ruang.
b. Kebijakan pengembangan pola ruang.
Pasal 11
Kebijakan pengembangan struktur ruang yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
a. Kebijakan pengembangan sistem Kota.
b. Kebijakan pengembangan Kawasan Terpadu.
c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.
Pasal 12
Kebijakan pengembangan pola ruang yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
a. Kebijakan pengelolaan dan pemantapan Kawasan Terpadu.
b. Kebijakan pengendalian Kawasan Terpadu.
c. Kebijakan pengembangan Kawasan Terpadu sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
d. Kebijakan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
e. Kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah.
f. Kebijakan pengendalian terhadap kawasan rawan bencana alam.
Pasal 13
Kebijakan pengembangan sistem Kota yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
a. Kebijakan pembangunan/pengembangan infrastruktur sistem Kota.
b. Kebijakan pengembangan sistem Kota sesuai fungsi utamanya.

18. 16
Paragraf 3
Kebijakan Pengendalian Tata Ruang
Pasal 14
Kebijakan pengendalian tata ruang meliputi:
a. Pengaturan zonasi rencana pola ruang.
b. Penerapan mekanisme dan prosedur perizinan.
c. Penerapan sistem insentif dan disinsentif.
d. Penerapan sanksi.
Pasal 15
Kawasan pengembangan terpadu Kota yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
a. Kawasan pusat Kota, yang berada pada bagian tengah barat dan selatan Kota
mencakup wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso,
Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate;
b. Kawasan permukiman terpadu, yang berada pada bagian tengah pusat dan timur
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan
Tamalate;
c. Kawasan pelabuhan terpadu, yang berada pada bagian tengah barat dan utara
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo;
d. Kawasan bandara terpadu, yang berada pada bagian tengah timur Kota,
mencakup wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea;
e. Kawasan maritim terpadu, yang berada pada bagian utara Kota, mencakup
wilayah Kecamatan Tamalanrea;
f. Kawasan industri terpadu, yang berada pada bagian tengah timur Kota,
mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya;
g. Kawasan pergudangan terpadu, yang berada pada bagian utara Kota, mencakup
wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo;
h. Kawasan riset dan pendidikan terpadu, yang berada pada bagian tengah timur
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo;
i. Kawasan budaya terpadu, yang berada pada bagian selatan Kota, mencakup
wilayah Kecamatan Tamalate;
j. Kawasan olahraga terpadu, yang berada pada bagian selatan Kota, mencakup
wilayah Kecamatan Tamalate;
k. Kawasan bisnis dan pariwisata terpadu, yang berada pada bagian tengah barat
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
l. Kawasan bisnis global terpadu, yang berada pada bagian tengah barat Kota,
mencakup wilayah Kecamatan Mariso.
Pasal 16
Kawasan pengembangan strategis Kota yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Wisata Pulau Terpadu berada di pesisir sebelah barat Kota,
yang termasuk dalam Kepulauan Spermonde, mencakup wilayah Kecamatan
Ujung Pandang dan Ujung Tanah;
b. Kawasan Strategis koridor pesisir berada di Kecamatan Tamalanrea;
c. Kawasan Stategis pelabuhan terpadu berada pada bagian tengah barat dan utara
Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo;
d. Kawasan Strategis Sungai Jene’berang Terpadu yang bermuara di sebelah
selatan Kota, yang melintasi Kota dan Kab.Gowa;
e. Kawasan Strategis Sungai Tallo yang berada di sebelah utara Kota, mencakup
wilayah Kecamatan Tallo;
f. Kawasan Strategis lindung Lakkang berada di Kecamatan Tallo, yang diapit oleh
Sungai Tallo dan Sungai Pampang;

19. 17
g. Kawasan Strategis pusat energi berada di sebelah utara Kota yang mencakup
wilayah Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di muara Sungai Tallo yang berdekatan
dengan Kawasan Strategis maritim terpadu;
h. Kawasan Bandara Terpadu berada pada bagian tengah timur Kota, mencakup
wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, serta berbatasan langsung
dengan Kabupaten Maros;
i. Kawasan Strategis maritim terpadu berada di pesisir utara Kota tepatnya berada
di Kelurahan Untia;
j. Kawasan Strategis bisnis karebosi berada di lapangan Karebosi yang merupakan
jantung Kota, alun-alun Kota kebanggaan masyarakat yang telah ada sejak
zaman dahulu dan merupakan titik nol Kota;
k. Kawasan Strategis bisnis losari yang terletak di kawasan pusat Kota lama;
l. Kawasan Strategis bisnis global terpadu berada di kawasan pusat Kota lama
yakni di sekitar Tanjung Beringin.
Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Tata Ruang
Misi dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Kota
Pasal 17
Misi Pengembangan Tata Ruang Kota
Untuk mewujudkan misi tata ruang yang dimaksud Pasal 3 ayat (3), ditetapkanlah misi
pengembangan kawasan tata ruang sebagai berikut:
a. Kawasan Terpadu mempunyai misi:
1) Misi kawasan pusat Kota adalah menjadikan kawasan tersebut
sebagai kawasan dengan kualitas standar pelayanan yang lebih baik
terhadap lingkungan dan masyarakatnya dengan mendorong
aktivitas pembangunan fisik yang berkembang dan mengelola
lingkungan dengan lebih terkendali;
2) Misi kawasan permukiman terpadu adalah mewujudkan dan
mengembangkan kawasan pemukiman yang berkepadatan sedang
hingga tinggi ke arah timur Kota serta mengendalikan kegiatan jasa
dan niaga yang melebihi kebutuhan kawasan;
3) Misi kawasan pelabuhan terpadu adalah mendukung pengembangan
pelabuhan beserta lingkungannya menjadi kawasan dengan tingkat
pelayanan terbaik yang berstandar internasional dan meningkatkan
kualitas ruang dari kondisi eksisting kawasan yang ada dengan
meremajakan, menata kembali, serta merevitalisasi untuk
mendukung fungsi utama sebagai pusat jasa kepelabuhanan;
4) Misi kawasan bandara terpadu adalah mewujudkan kawasan
bandara sebagai gerbang dan ruang tamu Kota dengan penataan
kembali dan mengarahkan pengembangan kawasan berikat dalam
mendukung peran Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
sebagai pusat koordinasi di Kawasan Timur Indonesia;
5) Misi kawasan maritim terpadu adalah mewujudkan kawasan Untia
menjadi kawasan maritim terpadu berskala regional dan nasional,
mewujudkan pengembangan kawasan menjadi Kota nelayan
terpadu sekaligus menjadi percontohan yang dapat dibanggakan,
serta mengembangkan pariwisata berwawasan lingkungan dengan
melestarikan dan mengelola kawasan mangrove di pesisir pantai
utara Makassar;

20. 18
6) Misi kawasan industri terpadu adalah meningkatkan pengembangan
kawasan sebagai pusat industri (selektif) terpadu dalam skala global,
membatasi pertumbuhan dan pemanfaatan ruang sebagai kawasan
pergudangan, serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung
kawasan yang bisa mendukung kawasan dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal;
7) Misi kawasan pergudangan terpadu adalah mengarahkan
pengembangan kawasan sebagai pusat pergudangan yang lengkap
dan terpadu, menghentikan pertumbuhan pemanfaatan ruang
pergudangan yang tidak tertata baik, menata dan mewujudkan
kawasan bebas banjir dengan merencanakan sistem drainase
terpadu serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung
kawasan secara optimal;
8) Misi kawasan riset dan pendidikan terpadu adalah meningkatkan
fungsi kawasan sebagai pusat riset dan pendidikan dengan standar
global, citra yang baik dan atmosfir akademik yang tinggi, membatasi
kegiatan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi
utama kawasan, menata kawasan kosong sekitar Sungai Tallo
dengan model pemanfaatan ruang berbasis lingkungan yang
berstandar global, serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang
pendukung kawasan, sekaligus mewujudkan fungsi kawasan
sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berbasis agropolitan dan maritim, yang menjadi penentu percepatan
pembangunan Kota, menetapkan sebagai pusat kawasan hijau
binaan dalam bentuk Kota taman, mewujudkan Kota tepi sungai
sebagai usaha untuk memberi batas jelas antara kawasan
konservasi dengan kawasan budidaya perKotaan dan mendorong
tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan;
9) Misi kawasan budaya terpadu adalah melakukan perencanaan dan
penataan kembalikawasan Benteng Somba Opu sebagai pusat
budaya dan sejarah Sulawesi, mengembangkan ruang-ruang
pendukung kawasan untuk memperkuat daya tarik fungsi utama
kawasan, menetapkan/mewajibkan seluruh bangunan yang ada
pada kawasan ini agar menerapkan gaya tradisional serta memberi
batas jelas dengan kawasan Kota Baru Tanjung Bunga;
10) Misi kawasan olahraga terpadu adalah mewujudkan fungsi kawasan
sebagai pusat olahraga, baik olahraga air maupun olahraga lainnya,
memanfaatkan kebutuhan mitigasi pantai sebagai ruang untuk fungsi
olahraga dan rekreasi, serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang
pendukung kawasan;
11) Misi kawasan bisnis dan pariwisata terpadu adalah melakukan
peninjauan kembali terhadap masterplan Tanjung Bunga,
mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai penetapan
fungsi kawasan sebelum dan sesudahnya;
12) Misi kawasan bisnis global terpadu adalah mewujudkan kawasan
Tanjung Beringin sebagai kawasan bisnis dengan standar
internasional melalui pembangunan dan pengembangan kawasan
Centerpoint of Indonesia sebagai penengara baru Kota dengan
Wisma Negaranya, mewujudkan kegiatan mitigasi pantai sebagai
kebutuhan lingkungan yang mendesak, mengembangkan fungsi
kawasan hanya pada fungsi bisnis yang berskala global, serta
memperjelas status tanah untuk mempersiapkan atmosfir investasi
berdaya tarik tinggi.

21. 19
b. Kawasan Strategis mempunyai misi:
1) Misi Kawasan Strategis wisata pulau terpadu adalah
mengoptimalkan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dalam upaya
mitigasi bencana terhadap kenaikan muka air laut yang dapat
berakibat pada hilang/tenggelamnya suatu pulau dan pemanfaatan
potensi sumber daya alam pulau sebagai salah satu objek wisata
bahari sehingga mampu meningkatkan sumber pendapatan bagi
Pemerintah Kota;
2) Misi Kawasan Strategis koridor pesisir adalah memberi kontrol kuat
terhadap kestabilan dan keseimbangan lingkungan ekosistem-
ekosistem pesisir;
3) Misi Kawasan Strategis pelabuhan terpadu adalah memberi
dukungan kuat dan sinergitas yang solid terhadap kepentingan dan
aktivitas kepelabuhanan dengan Kawasan Strategis yang lain;
4) Misi Kawasan Strategis Sungai Jene’berang Terpadu untuk
kepentingan lingkungan diarahkan dalam hal pengendalian dan
pengembangan kawasan secara komprehensif untuk pemanfaatan
fungsi hulu-hilir sungai menjadi kawasan konservasi dan
pembatasan kegiatan pembangunan diatasnya, sedangkan untuk
kepentingan ekonomi, pengembangan Sungai Jene’berang
diarahkan pada pengembangan kegiatan pariwisata, budidaya
perikanan dan mengembangkan pinggir sungai menjadi kawasan
yang mampu berproduksi secara ekonomi;
5) Misi Kawasan Strategis Sungai Tallo diarahkan pada pemanfaatan
fungsi sungai sebagai kawasan pariwisata dan sarana transportasi
alternatif guna menunjang pertumbuhan dan aktivitas perKotaan;
6) Misi Kawasan Strategis lindung Lakkang untuk kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan diarahkan pada keberlanjutan sumber
daya hayati yang ada melalui pelestarian dan perlindungan
ekosistem, sehingga dapat menjadi daerah penyangga lingkungan
perairan, mampu mengatasi tingkat pencemaran udara dengan
penetepan kawasan sebagai ruang terbuka hijau, pemanfaatan
sumber daya hayati sebagai objek wisata yang berbasis lingkungan
serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan Lakkang
sebagai kawasan konservasi berbasis agropolitan dan maritim;
7) Misi Kawasan Strategis pusat energi untuk kepentingan ekonomi
adalah sebagai tempat penyimpanan gas, cikal bakal sentral
penyimpanan konversi gas di wilayah Indonesia dan menjadi pusat
pembangunan kilang minyak, tangki gas, penyulingan minyak, bio
fuel, sampai pembangkit listrik, sedangkan untuk kepentingan
pengamanan, Kawasan Strategis pusat energi menerapkan
standardisasi pengamanan keselamatn hidup tingkat 2 serta jauh
dari kawasan pemukiman penduduk guna mencegah terjadi
kebakaran akibat ledakan tangki;
8) Misi Kawasan Strategis bandara terpadu untuk kepentingan
pertumbuhan ekonomi dan berdasarkan potensi yang dimilikinya
diarahkan pada pengembangannya sebagai zona berikat dalam
mendukung peran bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai
hub di Indonesia Timur dalam memobilitasi arus barang dan jasa
antar wilayah bahkan keluar negeri sehingga mampu meningkatkan
sumber pendapatan daerah di sektor jasa khususnya bagi Kota dan
mampu mewujudkan kawasan bandara sebagai ruang tamu Kota;

22. 20
9) Misi Kawasan Strategis maritim terpadu untuk kepentingan ekonomi
dan keberlanjutan ekosistem diarahkan pada pemanfaatan sumber
daya alam laut bagi masyarakat nelayan yang berwawasan
lingkungan melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan serta
memfasilitasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara,
pengembangan ekoturisme yang memanfaatkan fungsi kawasan
hutan mangrove, serta pengembangan kawasan sebagai daerah
mitigasi bencana alam sekaligus sebagai kawasan pendidikan
maritim terbesar di Asia;
10) Misi Kawasan Strategis bisnis Karebosi diperuntukan sebagai objek
wisata belanja, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka publik yang
mampu mengakomodir segala kebutuhan masyarakat;
11) Misi Kawasan Strategis bisnis Losari diarahkan dan diperuntukkan
pada kegiatan bisnis dan sosial masyarakat, yang ditunjang dengan
pengadaan hotel dan restoran.
12) Misi Kawasan Strategis bisnis global terpadu diarahkan sebagai
kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan
bisnis global yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang
yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang
solid, sedangkan di aspek lingkungan ditetapkan bahwa
pengembangan kawasan ini diarahkan pada upaya mitigasi bencana
terhadap kenaikan muka air laut, abrasi, dan sedimentasi.
Paragraf 4
Strategi Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang
Pasal 18
Untuk mewujudkan misi pengembangan tata ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, maka strategi pengembangan tata ruang wilayah Kota 2030 adalah sebagai
berikut:
a. Memantapkan fungsi Kota sebagai Kota dunia dengan kearifan lokal;
1) Mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mengakomodasi
dan memperkuat posisi utama Kota sebagai Kota dunia sesuai daya
dukung, daya tampung dan daya tumbuh serta daya saing;
2) Mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mendukung dan
melengkapi anatomi posisi utama untuk menciptakan ruang yang
organis dan mencapai ruang yang profesional, yaitu kawasan pusat
Kota, kawasan permukiman terpadu, kawasan pelabuhan terpadu,
kawasan bandara terpadu, kawasan maritim terpadu, kawasan
industri terpadu, kawasan pergudangan terpadu, kawasan riset dan
pendidikan terpadu, kawasan budaya terpadu, kawasan olahraga
terpadu, kawasan bisnis dan pariwisata terpadu, serta kawasan
bisnis global terpadu;
b. Memperkokoh atmosfir tata ruang yang berciri Makassar yang kuat;
1) Mendorong percepatan pembukaan, pengembangan dan
pengendalian ruang-ruang tepian air dan pulau-pulau dalam suatu
sistem Integrated Coastal Zone Management (ICZM) yang berbasis
mitigasi dan adaptasi yang diatur dalam sistem kode pesisir Kota;
2) Merevitalisasi dan mengintegrasikan semua situs peninggalan
sejarah lokal, nasional, nusantara dan global dalam suatu sistem
yang terakumulasi, terangkai, dan turistik sebagai warna dari
atmosfir tata ruang wilayah Kota 2030 (sejarah & budaya);

23. 21
3) Mengembangkan dan menyebarkan sentra-sentra kuliner Makassar
secara terpadu yang melibatkan orang Makassar sebagai pelaku-
pelaku ekonomi utama sebagai aroma dari atmosfir tata ruang
wilayah Kota 2030;
4) Menetapkan Kawasan Strategis yang harus mengakomodasi
arsitektur lokal dalam tingkatan gradasi penerapan sebagai irama
dari atmosfir tata ruang wilayah Kota 2030.
c. Memprioritaskan mitigasi dan adaptasi lingkungan pesisir dan sungai:
1) Membentuk kembali pantai Kota menjadi garis pantai melalui
kegiatan reklamasi pantai yang terencana, terkendali dan terbatasi
sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai usaha mitigasi dan adaptasi pesisir;
2) Menetapkan standar level pesisir dengan membangun patok
penanda mitigasi pada semua kawasan koridor pantai dan sungai;
3) Mengembangkan sistim jaringan prasarana drainase tangkap di
sepanjang pesisir pantai dan sungai;
4) Mengembangkan ruang-ruang di tepi perairan dalam bentuk Kota
tepi sungai maupun Kota tepi laut yang terpadu dengan RTH,
konservasi DAS dan konservasi mangrove pantai yang produktif dan
turistik;
d. Mengembangkan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi dan berstandar
global:
1) Mengembangkan kawasan-kawasan progresif dan prospektif baru
yang memilki keunggulan strategis untuk membangun dan
memperkuat posisi Kota, baik dalam perannya di Pulau Sulawesi,
Indonesia Timur, nusantara dan global yaitu: kawasan bisnis global
terpadu, kawasan riset dan pendidikan terpadu, kawasan energi
terpadu. Kawasan bandara terpadu, kawasan pelabuhan terpadu,
dan kawasan maritim terpadu.
2) Mengembangkan seluruh kawasan ruang wilayah dengan konsep
rasio tutupan hijau yang tinggi walaupun KDH yang tersedia cukup
rendah untuk mewujudkan Makassar Green (program lingkungan
berwawasan hijau Kota) dan Makassar Low Carbon Waterfront City
(program pembatasan penggunaan karbon Kota);
3) Mengembangkan kawasan-kawasan ekowisata laut tropis dan
kawasan-kawasan ekowisata sungai tropis yang merupakan ikon-
ikon wisata yang paling diminati dunia sebagai kawasan penggerak
ekonomi berbasis ekoturisme saat ini.
e. Menyebar pusat-pusat kegiatan perKotaan yang tematik dan terpadu:
1) Mengembangkan kawasan-kawasan tematik berdasarkan
karakteristik daya dukung, daya tampung, daya tumbuh dan daya
saing terpadu yang terakumulasi, baik antar kawasan dalam ruang
wilayah Kota maupun terpadu dalam kawasan dengan fungsi
permukiman yang sesuai serta fungsi-fungsi pendukung lainnya
dalam membentuk kawasan-kawasan yang anatomis, otonomis dan
profesional serta prospektif yang tersebar merata dalam bentuk Kota
terpadu yang berkarakter Makassar;
2) Mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem
jaringan prasarana yang terpadu antar kawasan dan sistem jaringan
prasarana yang terpadu dalam kawasan dengan standar global.
3) Mengembangkan atmosfir karakter arsitektur masing-masing
kawasan dengan ciri masing-masing sebagai sub-karakter untuk
membangun ruang wilayah Kota yang berciri Makassar yang kuat.
f. Memaksimalkan ruang terbuka menjadi RTH.

24. 22
g. Meningkatkan kualitas hijau ruang wilayah dengan rasio tutupan hijau:
1) Mengembangkan gerakan satu orang menanam satu pohon, satu
rumah memiliki koefisien tutupan hijau di atas 50%, dan satu
kawasan memiliki satu jenis pohon;
2) Menetapkan RTH kawasan baru hasil reklamasi di atas minimum
30% dengan tingkat tutupan hijau di atas minimum 50%;
3) Mengembangkan kawasan taman mangrove baru pada setiap muara
sungai dan muara kanal buatan serta kawasan-kawasan pemecah
gelombang.
h. Merevitalisasi kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana di wilayah
Kota:
1) Mengembangkan dan meningkatkan interkoneksi antarpusat-pusat
kegiatan;
2) Merevisi dan mengembangkan sistem jaringan drainase Kota;
3) Mengembangkan sistem energi alternatif untuk mencukupi
kebutuhan maksimal Kota;
4) Mengembangkan sistem IPAL Kota dan IPAL kawasan;
5) Menetapkan sistem antenna utama untuk menara telekomunikasi;
6) Mengembangkan sistem jaringan air bersih mandiri untuk setiap
kawasan;
7) Mengembangkan Kota cyber yang semua ruang wilayah Kotanya
terlayani hot spot;
8) Mengembangkan sistem jaringan CCTV Kota.
i. Melengkapi jaringan prasarana Kota standar global:
1) Mengembangan sistem jalan layang pada simpul-simpul penting
Kota;
2) Mendorong pembangunan kelanjutan jalan bebas hambatan;
3) Mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan baru dengan 4
(empat) jalur 2 (dua) arah;
4) Mengembangkan sistem STP Kota;
5) Mengembangkan sistem jaringan air konsumsi bersih;
6) Mengembangkan sistem transportasi massal monorel terpadu;
7) Mengembangkan sistem penanda publik berstandar global;
8) Mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu untuk pejalan kaki
dan sepeda.
j. Mengembangkan sistim transportasi air dan sistem transportasi darat yang
terpadu melalui sistem ODOT:
1) Mengembangan sistem transportasi air Kota mulai dari Sungai
Jeneberang – Pantai Makassar – Sungai Tallo;
2) Mengembangkan sistem transportasi massal bis transKota dan
monorel;
3) Mengembangkan sistem terminal serta dermaga laut yang
berwawasan hijau dan terpadu;
4) Mengembangkan sistem terminal serta halte yang berwawasan hijau
dan terpadu;
5) Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pesisir yang turistik,
berwawasan lingkungan, dan produktif;
6) Mengembangkan sistem moda transportasi laut yang sesuai dengan
karakteristik laut dan sungai.
k. Mengembangkan sistim intermoda transportasi yang terpadu dan hirarkis:
1) Bis transKota untuk moda transportasi massal utama antar kawasan;
2) Pete-pete menjadi media transportasi pembantu dalam kawasan;
3) Taksi becak menjadi moda transportasi dalam lingkungan;
4) Sepeda menjadi moda transportasi individu utama;

25. 23
5) Pembatasan dan pengendalian motor;
6) Pembatasan dan pengendalian mobil pribadi;
7) Taksi motor menjadi moda transportasi antar lingkungan dalam
Kota;
8) Mengarahkan secara bertahap seluruh moda transportasi Kota
berbahan bakar gas dan campuran;
9) Strategi pengembangan kawasan terpadu Kota.
Pasal 19
Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, Makassar dibagi atas 12 (dua
belas) Kawasan Terpadu dan 12 (dua belas) Kawasan Strategis, dengan strategi
pembangunan untuk masing-masing wilayah pengembangan dimanfaatkan sebagai berikut:
a. Wilayah Pengembangan (WP) I di bagian atas Sungai Tallo, tepatnya di bagian
utara dan timur Kota. Dasar kebijakan utamanya diarahkan pada peningkatan
peran dan fungsi-fungsi kawasan yang berbasiskan pengembangan infrastruktur
dasar ekonomi perKotaan melalui pengembangan kegiatan secara terpadu seperti
pengembangan fungsi dari sektor industri dan pergudangan, pusat kegiatan
perguruan tinggi, pusat riset, bandar udara yang berskala internasional, kawasan
maritim dan pusat kegiatan riset sebagai sentra primer baru di bagian utara Kota.
b. Wilayah Pengembangan (WP) II di bagian bawah Sungai Tallo, tepatnya di bagian
timur Jalan Andi Pangeran Pettarani sampai batas bagian bawah Sungai Tallo.
Dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan pemukiman
perKotaan secara terpadu dalam bingkai pengembangan sentra primer baru di
bagian timur Kota;
c. Wilayah Pengembangan (WP) III di pusat Kota, tepatnya di sebelah barat Jalan
Andi Pangeran Pettarani sampai dengan Pantai Losari dan batas bagian atas dari
Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga). Dasar kebijakan utamanya
mengarah pada kegiatan revitalisasi Kota, pengembangan pusat jasa dan
perdagangan, pusat bisnis dan Pemerintahan serta pengembangan kawasan
pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin
terbatasnya lahan Kota yang tersedia tanpa mengubah dan mengganggu
kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
d. Wilayah Pengembangan (WP) IV di bagian bawah Sungai Balang Beru, tepatnya
sampai batas administrasi Kabupaten Gowa. Dasar kebijakan utamanya
mengarah pada pengembangan kawasan secara terpadu untuk pusat kegiatan
kebudayaan, pusat bisnis global terpadu yang berstandar internasional, pusat
bisnis dan pariwisata terpadu dan pusat olahraga terpadu yang sekaligus menjadi
sentra primer baru di bagian selatan Kota;
e. Wilayah Pengembangan (WP) V di Kepulauan Spermonde Makassar dengan
dasar kebijakan utama yang diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata,
kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan
pemanfaatan sumber daya perikanan dan konservasi ekosistem terumbu karang.
Pasal 20
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang seperti yang
dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
a. Pengaturan zonasi rencana pola ruang dilaksanakan melalui harmonisasi antara
rencana pemanfaatan ruang yang satu dengan rencana pemanfaatan ruang di
sekitarnya.
b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten.
c. Penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif.

26. 24
d. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata
ruang sesuai rencana.
e. Penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan Perundang-undangan.
Pasal 21
Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
wilayah meliputi:
a. Meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Makassar sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu
Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto dan Bulukumba,
maupun Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota-ibukota Kabupaten
yang tidak termasuk dalam PKN maupun PKW, antara kawasan perkotaan
dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara kawasan
perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil;
b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum
terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
c. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai
dan daerah irigasi teknis; dan
d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih
produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara
berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah
sekitarnya, terutama PKN, PKW dan PKL.
BAB V
ARAH PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Rencana Struktur Tata Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 22
Struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota dijabarkan ke dalam rencana pengembangan
yang meliputi:
a. Rencana persebaran penduduk;
b. Rencana pengembangan kawasan hijau;
c. Rencana pengembangan kawasan permukiman;
d. Rencana pengembangan kawasan bangunan umum;
e. Rencana pengembangan kawasan industri;
f. Rencana pengembangan kawasan pergudangan;
g. Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan;
h. Rencana pengembangan sistem transportasi;
i. Rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah;
j. Rencana intensitas ruang.
Paragraf 2
Rencana Persebaran Penduduk
Pasal 23
(1) Untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang ideal, maka ditetapkan kebijakan
persebaran penduduk di masing-masing Kota sebagai berikut:

27. 25
a. Jumlah penduduk kawasan pusat Kota pada tahun 2030 dibatasi atau
dikendalikan sampai sekitar 360.127 jiwa;
b. Jumlah penduduk kawasan permukiman terpadu dibatasi atau
dikendalikan sampai sekitar 441.892 jiwa;
c. Jumlah penduduk kawasan pelabuhan terpadu dibatasi atau dikendalikan
sampai sekitar 35.787 jiwa;
d. Jumlah penduduk kawasan bandara terpadu dibatasi atau dikendalikan
sampai sekitar 137.188 jiwa;
e. Jumlah penduduk kawasan maritim terpadu dibatasi atau dikendalikan
sampai sekitar 28.917 jiwa;
f. Jumlah penduduk kawasan industri terpadu dibatasi atau dikendalikan
sampai sekitar 169.393 jiwa;
g. Jumlah penduduk kawasan pergudangan terpadu dibatasi atau
dikendalikan sampai sekitar 79.886 jiwa;
h. Jumlah penduduk kawasan riset dan pendidikan terpadu dibatasi atau
dikendalikan sampai sekitar 86.367 jiwa;
i. Jumlah penduduk kawasan budaya terpadu dibatasi atau dikendalikan
sampai sekitar 1.500 jiwa;
j. Jumlah penduduk kawasan olahraga terpadu dibatasi atau dikendalikan
sampai sekitar 98.855 jiwa;
k. Jumlah penduduk kawasan bisnis dan pariwisata terpadu dibatasi atau
dikendalikan sampai sekitar 14.812 jiwa;
l. Jumlah penduduk kawasan bisnis global terpadu dibatasi atau
dikendalikan sampai sekitar 85.797 jiwa.
(2) Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini dapat disesuaikan dengan
perkembangan dan dinamika hidup masyarakat Kota serta Keputusan Walikota.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Hijau
Pasal 24
(1) Pengembangan kawasan hijau lindung dilakukan melalui pembinaan kawasan sesuai
dengan fungsinya, meliputi kawasan pesisir pantai utara Kota sebagai kawasan hutan
bakau dan kawasan hilir Sungai Tallo sebagai kawasan hutan bakau sekaligus area
pembibitan mangrove;
(2) Kawasan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
a. RTH berbentuk area dengan fungsi sebagai fasilitas umum;
b. RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga
dan/atau keindahan lingkungan.
(3) Pengembangan kawasan hijau yang dijabarkan dalam 12 Kawasan Terpadu, dengan
persentase luas RTH sebagai berikut:
a. Persentase luas RTH di kawasan pusat Kota ditargetkan sebesar 5% (lima
persen) dari luas kawasan dengan arahan pengembangan sebagai berikut:
1) Mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam
pusat Kota serta hijau produktif di pekarangan;
2) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang bagian barat
pantai Makassar;
3) Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Arab,
Baroanging, Dadi, dan Maccini) dan lapangan olah raga yang
ada (Lapangan Hasanuddin, dan Karebosi);
4) Meningkatkan RTH di daerah permukiman padat (Spasial Lette,
Baraya dan Abu Bakar Lambogo);

28. 26
5) Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman
(Taman Gatot Subroto, Safari, Segitiga BalaiKota, Segitiga
Hassanuddin, Segitiga Jalan Masjid Raya, Segitiga Pasar Baru,
Segitiga Pualam, Segitiga Ratulangi, Segitiga Tugu Harimau,
dan Tempat Hiburan Rakyat Kerung-Kerung) serta pengadaan
RTH umum melalui program perbaikan lingkungan dan
peremajaan di beberapa kawasan dalam pusat Kota;
6) Mengembangkan area budidaya tanaman hias sebagai RTH
sementara pada lahan tidur;
7) Menanam pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah,
ruas jalan, dan di pinggir Sungai Jeneberang, terutama pada
lingkungan padat.
b. Persentase luas RTH di kawasan permukiman terpadu ditargetkan sebesar
7% (tujuh persen) dari luas kawasan, dengan arahan pengembangan
sebagai berikut:
1) Menata kawasan resapan air Balang Tonjong sebagai kawasan
hijau lindung;
2) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan dalam kawasan permukiman terpadu serta hijau produktif
di pekarangan;
3) Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Islam
Panaikang dan Taman Makam Pahlawan) dan lapangan olah
raga yang ada di Hertasning;
4) Meningkatkan RTH di daerah permukiman padat pada Kawasan
Sukaria dan sekitarnya juga di Perumnas – Toddopuli dan
sekitarnya;
5) Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman
serta pengadaan RTH umum melalui program perbaikan
lingkungan dan peremajaan di beberapa kawasan;
6) Mengembangkan area budidaya tanaman hijau produktif
sebagai RTH sementara di lahan tidur;
7) Menanam pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah,
ruas jalan, dan di pinggir Sungai Jeneberang, terutama pada
lingkungan padat.
c. Persentase luas RTH di kawasan pelabuhan terpadu ditargetkan sebesar
7% (tujuh persen) dari luas kawasan, dengan arahan pengembangan
sebagai berikut:
1) Meningkatkan RTH di area pengembangan Pelabuhan
Soekarno-Hatta yang sekaligus berfungsi sebagai sarana
sosialisasi;
2) Menata bagian hilir muara Sungai Tallo;
3) Mempertahankan lahan pemakaman Perkuburan Raja-Raja
Tallo dan lapangan olah raga yang ada di Sabutung-Koptu
Harun;
4) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan dalam kawasan pelabuhan terpadu serta hijau produktif di
pekarangan;
5) Meningkatkan RTH di daerah permukiman padat Sabutung-
Barukang dan sekitarnya;
6) Melestarikan lingkungan permukiman dengan pengadaan RTH
umum pada kawasan Sabutung-Barukang dan sekitarnya
melalui program perbaikan dan peremajaan lingkungan;

29. 27
7) Mengembangkan area budidaya tanaman hijau produktif
sebagai RTH sementara di lahan tidur;
8) Menanam pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah,
ruas jalan, dan di pinggir Sungai Tallo, terutama pada
lingkungan padat.
d. Persentase luas RTH pada kawasan bandara terpadu ditargetkan sebesar
15% (lima belas persen) dari luas kawasan, dengan arahan
pengembangan sebagai berikut:
1) Mengamankan RTH di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin dengan budi daya pertanian;
2) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan serta hijau produktif di pekarangan;
3) Mempertahankan lahan pemakaman Sudiang dan lapangan olah
raga yang ada di kawasan bandara terpadu;
4) Mengembangkan penghijauan di pusat-pusat permukiman
dalam kawasan bandara terpadu seperti Kawasan Perumnas
Sudiang, Perumahan Pemerintah Provinsi dan kompleks
perumahan lainnya dalam kawasan ini;
5) Mendorong peningkatan RTH di daerah permukiman
berkelompok yang terdapat dalam Kawasan Terpadu ini;
6) Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman
serta mengadakan RTH Umum melalui program perbaikan
lingkungan dan peremajaan di beberapa kawasan;
7) Mendorong pengembangan area budidaya tanaman hias
sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
8) Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada
halaman rumah, ruas jalan, terutama pada lingkungan
permukiman.
e. Persentase luas RTH pada kawasan maritim terpadu ditargetkan sebesar
10% (sepuluh persen) dari luas kawasan, dengan arahan pengembangan
sebagai berikut:
1) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai
utara Makassar;
2) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan serta hijau produktif di pekarangan;
3) Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman
serta mengadakan RTH umum melalui program perbaikan
lingkungan dan peremajaan di beberapa wilayah;
4) Mengembangkan area budidaya tanaman hijau produktif
sebagai RTH sementara di lahan tidur;
5) Menanam pohon-pohon besar/pelindung di halaman rumah dan
ruas jalan, terutama pada lingkungan permukiman.
f. Persentase luas RTH pada kawasan industri terpadu ditargetkan sebesar
7 % (tujuh persen) dari luas kawasan, dengan arahan pengembangan
sebagai berikut:
1) Menata jalur hijau binaan di sepanjang jalan bebas hambatan
Kota;
2) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan dalam kawasan;
3) Menyediakan RTH yang seimbang pada areal kawasan industri;

30. 28
4) Melestarikan taman-taman lingkungan dalam kawasan industri
dan kawasan permukiman sekitarnya serta pengadaan RTH
umum melalui program perbaikan lingkungan dan peremajaan di
beberapa kawasan;
5) Menanam pohon di halaman rumah, ruas jalan, dan pinggir
Sungai Tallo terutama di lingkungan permukiman.
g. Persentase luas RTH pada kawasan pergudangan terpadu ditargetkan
sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan, dengan arahan
pengembangan sebagai berikut:
1) Menata jalur hijau di sepanjang jalan bebas hambatan Kota;
2) Menata bagian hilir muara Sungai Tallo;
3) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan dalam kawasan;
4) Menyediakan RTH yang seimbang di kawasan industri;
5) Mengadakan taman-taman lingkungan dalam kawasan
pergudangan melalui program perbaikan dan peremajaan
lingkungan;
6) Mendorong penanaman pohon-pohon pelindung di sepanjang
ruas jalan dan pinggir Sungai Tallo.
h. Persentase luas RTH pada kawasan Riset dan Pendidikan terpadu
ditargetkan sebesar 7 % (tujuh persen) dari luas kawasan, dengan arahan
pengembangan sebagai berikut:
1) Menghijaukan pusat-pusat kegiatan dalam kawasan riset dan
pendidikan terpadu (Universitas Hasanuddin, Universitas
Cokroaminoto, STIMIK Dipanegara, Universitas Islam Makassar,
Universitas Muslim Indonesia, Universitas 45, dan lain-lain);
2) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan serta hijau produktif di pekarangan;
3) Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Kristen
Pannara) dan lapangan olah raga milik kampus;
4) Meningkatkan RTH di daerah-daerah permukiman yang terdapat
dalam kawasan ini;
5) Melestarikan taman-taman lingkungan yang terdapat dalam
kawasan kampus dan permukiman penduduk serta pengadaan
RTH umum melalui program perbaikan lingkungan dan
peremajaan di beberapa kawasan;
6) Mengembangkan area budidaya tanaman hijau produktif
sebagai RTH sementara di lahan tidur;
7) Menanam pohon-pohon besar/pelindung di halaman kampus,
rumah, dan ruas jalan.
i. Persentase luas RTH pada kawasan budaya terpadu ditargetkan sebesar
18 % (delapan belas persen) dari luas kawasan, dengan arahan
pengembangan sebagai berikut:
1) Mengamankan RTH dalam areal kawasan Taman Miniatur
Sulawesi;
2) Menata bagian hilir daerah aliran Sungai Jeneberang dan
Balang Beru;
3) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan serta hijau produktif dalam kawasan pengembangan
Taman Miniatur Sulawesi;

31. 29
4) Melestarikan taman-taman lingkungan yang terdalam dalam
kawasan Taman Miniatur Sulawesi serta pengadaan RTH baru
melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa
bagian dalam kawasan ini;
5) Mengembangkan area budidaya tanaman hias maupun tanaman
hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur.
j. Persentase luas RTH pada kawasan olahraga terpadu ditargetkan sebesar
10% (sepuluh persen) dari luas kawasan, dengan arahan pengembangan
sebagai berikut:
1) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai
bagian barat Makassar;
2) Menata bagian hilir muara Sungai Jeneberang;
3) Meningkatkan penghijauan di area pengembangan kawasan;
4) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan serta hijau produktif pada pusat-pusat kegiatan yang akan
dikembangkan pada kawasan ini;
5) Membentuk taman-taman Kota dan RTH sebagai wadah
sosialisasi dan aktivitas warga.
k. Persentase luas RTH pada kawasan bisnis dan pariwisata terpadu
ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan,
dengan arahan pengembangan sebagai berikut:
1) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai
bagian barat Makassar;
2) Menata bagian hilir muara Sungai Jeneberang;
3) Meningkatkan penghijauan di daerah sekitar danau Tanjung
Bunga (Sungai Baling Beru) guna menjadi wadah rekreasi dan
sosialisasi warga;
4) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang
jalan serta hijau produktif di dalam kawasan permukiman
Tanjung Bunga;
5) Meningkatkan RTH dan taman-taman Kota di kawasan Kota
Terpadu Tanjung Bunga;
6) Mengembangkan area budidaya tanaman hijau produktif
sebagai RTH sementara di lahan tidur.
l. Persentase luas RTH pada kawasan bisnis global terpadu ditargetkan
sebesar 12% (dua belas persen) dari luas kawasan, dengan arahan
pengembangan sebagai berikut:
1) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai
bagian barat Makassar;
2) Melanjutkan penataan dan pengembangan kawasan hijau baru
dari proses revitalisasi Pantai Losari;
3) Menata bagian hilir muara kanal Kota;
4) Menata bagian hilir muara Sungai Balang Beru;
5) Meningkatkan RTH melalui pembuatan hutan dan taman-taman
Kota secara seimbang dalam kawasaan global terpadu.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
Pasal 25
(1) Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi,
sedang, dan kawasan permukiman berkepadatan rendah.

32. 30
(2) Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai norma satu
unit rumah yang layak huni untuk setiap keluarga.
(3) Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan
yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat
berdasar standar fasilitas umum/fasilitas sosial.
(4) Fasilitas umum/fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. Fasilitas Pendidikan;
b. Fasilitas Kesehatan;
c. Fasilitas Peribadatan;
d. Fasilitas Olah Raga/Kesenian/Rekreasi;
e. Fasilitas Pelayanan Pemerintah;
f. Fasilitas Bina Sosial;
g. Fasilitas Perbelanjaan/Niaga;
h. Fasilitas Transportasi.
(5) Bangunan campuran pada kawasan permukiman terdiri dari campuran antara
perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga
secara terbatas beserta fasilitasnya;
(6) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), (2), (3), (4), (5) di masing-masing Kawasan Terpadu diuraikan sebagai berikut:
a. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan pusat Kota
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 733,50 Ha, dengan
uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh berat dan sedang (Lette, Baraya dan Abu
Bakar Lambogo) termasuk yang berada di sepanjang bantaran
kanal Kota;
2) Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan terbatas
pada kawasan permukiman kumuh berat;
3) Mengembangkan kawasan permukiman secara vertikal dan
memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan
golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang memadai serta manusiawi;
4) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang
tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkompleks di
dalam Kota;
5) Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khususnya
pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah dalam
Kota;
6) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
7) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
8) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
b. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
permukiman terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan
seluas 2.160,10 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang
tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkompleks
dalam kawasan ini;
2) Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di
wilayah timur Kota (antara jalan lingkar tengah dan luar);
3) Mendorong pengembangan kawasan permukiman KDB rendah
beserta fasilitasnya di daerah pengembangan permukiman
Panakkukang Mas;

33. 31
4) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang
tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkompleks di
dalam kawasan;
5) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
6) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
7) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
c. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
pelabuhan terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan
seluas 29,16 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang
terdapat dalam kawasan pelabuhan terpadu;
2) Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh sedang dan ringan (kawasan pesisir pantai
utara, Galangan Kapal Paotere) secara terbatas melalui
pengembangan secara vertikal, yang dilengkapi sarana dan
prasarana yang memadai;
3) Mengembangkan permukiman masyarakat menengah ke atas
pada areal reklamasi pantai utara;
4) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan
Kota tua/bersejarah dan Pelabuhan Soekarno-Hatta sekaligus
melestarikan lingkungannya;
5) Membatasi pemanfaatan kawasan dengan fungsi tertentu
khususnya pada kawasan pemugaran dan atau bangunan
bersejarah dalam Kota seperti lingkungan dan bangunan makam
Raja-raja Tallo;
6) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
7) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
8) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
d. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
bandara terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas
201,18 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan kawasan permukiman ber-KDB rendah di
sekitar KKOP Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
dengan upaya mengembangkan budidaya tanaman hijau
produktif dan pertanian;
2) Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan pada
kawasan permukiman kumuh;
3) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur, yang
tersebar dalam kelompok-kelompok perumahan berkelompok
dalam kawasan;
4) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
5) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
6) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
e. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
maritim terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas
53,01 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh dalam kawasan maritim terpadu berikut
dengan penyediaan saranan dan prasarana yang memadai;

34. 32
2) Mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata
dan berwawasan lingkungan hidup di kawasan pantai utara dan
pulau-pulau yang dihuni di Kepulauan Spermonde;
3) Mengembangkan kawasan permukiman baru yang sesuai
dengan atmosfir kawasan maritim;
4) Mempertahankan, mengembangkan dan merevitalisasi
lingkungan permukiman nelayan Untia yang sudah ada;
5) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
6) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
7) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
f. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
industri terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas
151,81 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh dalam kawasan industri terpadu secara
terukur dan terkontrol;
2) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur yang
terdapat dalam kawasan;
3) Pengembangan dan perbaikan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh dilakukan melalui pengembangan secara
vertikal, dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan
perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat;
4) Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur;
5) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
6) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman dalam kawasan industri terpadu;
7) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
g. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
pergudangan terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan
seluas 156,20 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan lingkungan permukiman secara lebih teratur
berdasarkan uraian dan arahan perencanaan yang sesuai
dengan atmosfir kawasan pergudangan;
2) Menyediakan fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman yang dikembangkan;
3) Membatasi pengembangan lingkungan permukiman yang tidak
sesuai dengan atmosfir kawasan pergudangan.
h. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan riset
dan pendidikan terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan
seluas 358,86 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh ringan (Pampang – pesisir Sungai
Pampang) berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai bagi masyarakat;
2) Mengembangkan kawasan permukiman ber-KDB rendah dalam
kawasan;
3) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
4) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
5) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada sekaligus melestarikan lingkungannya;

35. 33
i. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
budaya terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas
3,30 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan lingkungan permukiman yang sesuai dengan
konsep dan atmosfir wilayah sebagai kawasan budaya terpadu;
2) Mengarahkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman
warga dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
bagi masyarakat;
3) Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khususnya
pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah dalam
kawasan.
j. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
olahraga terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan
seluas 161,08 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mengembangkan kawasan permukiman baru berikut dengan
penataan lingkungannya yang disesuaikan dengan irama, aroma
dan warna kawasan sebagai kawasan olahraga terpadu;
2) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman dan
lingkungannya yang tidak sesuai dengan konsep dan atmosfir
kawasan sebagai kawasan olahraga terpadu;
3) Menyediakan sarana dan prasarana dalam kawasan
permukiman yang dikembangkan di kawasan olahraga terpadu.
k. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
bisnis dan pariwisata terpadu ditargetkan menempati wilayah
perencanaan seluas 72,40 Ha, dengan uraian arahan
pengembangan berikut:
1) Mengarahkan pengembangan lingkungan permukiman yang
sesuai dengan konsep dan atmosfir wilayah sebagai kawasan
bisnis dan pariwisata terpadu;
2) Mempertahankan kawasan permukiman ber-KDB rendah pada
daerah permukiman Tanjung Bunga;
3) Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap;
4) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman;
5) Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya.
l. Rencana pengembangan kawasan permukiman pada kawasan
bisnis global terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan
seluas 62,91 Ha, dengan uraian arahan pengembangan berikut:
1) Mendorong perbaikan dan penataan lingkungan permukiman
pada kawasan perencanaan melalui pengembangan sarana dan
prasarana yang memadai;
2) Mengembangkan kawasan permukiman ber-KDB rendah melalui
pengembangan permukiman masyarakat menengah-atas di area
reklamasi pantai;
3) Melengkapi fasilitas umum yang manusiawi di kawasan
permukiman.

36. 34
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan Umum
Pasal 26
(1) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan pusat Kota
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 440,10 Ha, dengan arahan
rencana berikut:
a. Mengembangkan fasilitas perdagangan, terutama pasar tradisional yang
terdapat di kawasan pusat Kota sesuai kebutuhan dan jangkauan
pelayanannya;
b. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai bagi
masyarakat;
c. Membatasi pengembangan perdagangan, jasa dan perkantoran sepanjang
jalan arteri dan kolektor dengan memperhatikan lalu lintas dan penyediaan
lahan parkir;
d. Mengembangkan kawasan campuran untuk meningkatkan daya tampung
penduduk yang dikembangkan terutama di koridor jalan arteri dan kolektor;
e. Mengendalikan perkembangan kawasan campuran secara terbatas;
f. Menata fungsi kawasan Kota tua/bersejarah untuk mendukung kegiatan
perkantoran, perdagangan, jasa, dan pariwisata;
g. Mendorong pengembangan bangunan umum yang integrasi dengan
penataan kawasan sekitar pantai.
(2) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan permukiman
terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 540,02 Ha, dengan
arahan rencana berikut:
a. Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama pasar tradisional yang
terdapat di kawasan permukiman terpadu sesuai kebutuhan dan
jangkauan pelayanannya;
b. Mengembangkan kawasan multifungsi bertaraf global secara terpadu di
kawasan ekonomi prospektif, terutama di Kawasan Niaga Panakkukang
Square;
c. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai bagi
masyarakat;
d. Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan daya
tampung penduduk yang dikembangkan, terutama di koridor jalan arteri
sekunder dan kolektor.
e. Mengembangkan bangunan umum yang terintegrasi dengan penataan
kawasan sekitar Sungai Tallo;
f. Mengembangkan program perbaikan lingkungan pada kawasan yang
terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas
penunjangnya beserta penghijauan yang lebih nyaman;
g. Mengembangkan sentra primer timur Kota yang bertaraf internasional;
h. Mendorong pengembangan kawasan Pasar Induk Kota pada Kecamatan
Manggala.
(3) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan pelabuhan
terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 26,24 Ha, dengan arahan
rencana berikut:
a. Mengembangkan bangunan umum yang terintegrasi baik dengan konsep
rencana pengembangan pelabuhan secara terpadu;
b. Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk mendukung
pengembangan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan jangkauan
pelayanannya;

37. 35
c. Mengembangkan wilayah pantai utara di sub-kawasan pengembangan
pelabuhan melalui pola pengembangan multifungsi/super blok dengan
fasilitasnya yang bertaraf internasional;
d. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai;
e. Mengendalikan pengembangan perdagangan, jasa, dan perkantoran di
sepanjang jalan arteri primer dengan memperhatikan lalu lintas dan
penyediaan lahan parkir;
f. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan campuran secara terbatas
untuk meningkatkan daya tampung penduduk yang dikembangkan secara
vertikal terutama di koridor jalan arteri sekunder;
g. Mengembangkan sentra primer baru utara Kota yang bertaraf
internasional.
(4) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan bandara terpadu
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 167,65 Ha, dengan arahan
rencana berikut:
a. Mengembangkan kawasan multifungsi bertaraf global secara terpadu di
kawasan ekonomi prospektif terutama yang berada dekat dengan kawasan
bandara;
b. Mengembangkan bangunan umum yang terintegrasi baik melalui konsep
rencana pengembangan bandara secara terpadu;
c. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai;
d. Mengembangkan program perbaikan lingkungan pada kawasan yang
terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas
penunjangnya beserta penghijauan yang lebih nyaman;
e. Mengendalikan perkembangan kawasan campuran terutama yang berada
pada jalan arteri primer;
f. Mengembangkan sentra primer baru utara Kota yang berskala
internasional.
(5) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan maritim terpadu
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 17,67 Ha, dengan arahan
rencana berikut:
a. Mengembangkan bangunan umum yang sesuai dengan atmosfir kawasan
sebagai kawasan maritim terpadu;
b. Mengembangkan wilayah pantai utara di sub-kawasan pengembangan
maritim dengan pola pengembangan yang lebih terencana, terkontrol, dan
terintegrasi dengan atmosfir ruang rencana kawasan maritim;
c. Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional
sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya;
d. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai;
e. Mengembangkan program perbaikan lingkungan pada kawasan yang
terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas
penunjangnya beserta penghijauan yang lebih nyaman;
f. Mengembangkan sentra primer baru utara Kota bertaraf nasional.
(6) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan industri terpadu
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 41,40 Ha, dengan arahan
rencana berikut:
a. Mengembangkan kawasan multifungsi secara terpadu di kawasan
ekonomi prospektif terutama pada Kawasan Niaga Daya;
b. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan sesuai atmosfir kawasan sebagai kawasan industri terpadu
dengan menyediakan fasilitas umum yang lebih baik dan memadai;

38. 36
c. Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan daya
tampung penduduk yang dikembangkan secara vertikal terutama di koridor
jalan arteri sekunder dan kolektor;
d. Mengembangkan program perbaikan lingkungan pada kawasan yang
terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas
penunjangnya beserta penghijauan yang lebih nyaman.
(7) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan pergudangan
terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 195,25 Ha, dengan
arahan rencana berikut:
a. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan atmosfir kawasan sebagai kawasan
pergudangan terpadu melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai;
b. Mengembangkan program perbaikan lingkungan pada kawasan yang
terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas
penunjangnya beserta penghijauan yang lebih nyaman.
(8) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan riset dan
pendidikan terpadu ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 52,77 Ha,
dengan arahan rencana berikut:
a. Mengembangkan bangunan umum yang terintegrasi baik dengan konsep
pengembangan kawasan riset dan pendidikan secara terpadu;
b. Mengembangkan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan
lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai;
c. Membatasi pengembangan perdagangan, jasa dan perkantoran di
sepanjang jalan arteri primer dengan memperhatikan arus lalu lintas dan
penyediaan lahan parkir;
d. Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan
pelayanan pada masyarakat;
e. Mengendalikan perkembangan kawasan campuran terutama yang berada
pada jalan arteri primer;
f. Mengendalikan pengembangan bangunan umum secara terbatas yang
terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar Sungai Tallo.
(10) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan budaya terpadu
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 1,83 Ha, dengan arahan rencana
berikut:
a. Mengembangkan wilayah bagian selatan Kota di sub-kawasan
pengembangan kawasan Taman Miniatur Sulawesi melalui pola
pengembangan multifungsi yang tetap terintegrasi baik secara bentuk dan
ruang sesuai atmosfir ruang budaya yang ingin dicapai;
b. Mengembangkan bangunan umum yang tetap terintegrasi dengan rencana
pengendalian serta revitalisasi Sungai Balang Beru dan Jeneberang
secara terpadu;
c. Melestarikan dan menata fungsi-fungsi kawasan/bangunan bersejarah
untuk mendukung kegiatan perdagangan, jasa, dan pariwisata dengan
pengaturan dan penataan arus lalu lintas beserta jalur pejalan kaki yang
lebih nyaman;
d. Mengembangkan sentra primer baru selatan Kota, dengan penempatan
sektor budaya sebagai warna dari atmosfir pengembangan kawasan.
(11) Rencana pengembangan kawasan bangunan umum pada kawasan olahraga terpadu
ditargetkan menempati wilayah perencanaan seluas 80,54 Ha, dengan arahan
rencana berikut:
a. Mengembangkan wilayah bagian selatan Kota di sub-kawasan pesisir
pantai barat Makassar yang bertaraf global, dengan pola pengembangan
multifungsi yang tetap terintegrasi baik secara bentuk dan ruang serta
berwawasan lingkungan sesuai dengan atmosfir ruang olahraga terpadu
yang ingin dicapai;