Laporan Aktualisasi LAtsar CPNS

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-
undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong
lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan
pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah.
Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya
dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar
kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah
Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam
aspek jumlah dan kompetensinya.
Kaitannya dengan peningkatan kompetensi, tentunya perlu
didukung dengan kualitas dari aparatur perangkat daerah itu sendiri.
Adapun kualitasnya dapat dilihat dari bagaimana aparatur itu sendiri
menjalalankan tugas, fungsi dan perannya sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN). Fungsi sebagai ASN sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu
bangsa, perlu mengaplikasikan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan
kerjanya. Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS merupakan bagian dari
ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. 2
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan. Dilaksanakan pembinaan melalui jalur
pelatihan untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN bagi PNS. Untuk dapat
membentuk sosok PNS yang mampu mengerti tugas pokok dan fungsi yang
sesuai kode etik, nilai dasar, dan kode perilaku PNS yang diaktualisasikan
kedalam tindakan sehari hari maka perlu dilaksanakan pembinaan melalui
jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). Sesuai dengan Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum diangkat
sebagai PNS setiap CPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
prajabatan (Diklat prajabatan).
Tujuan dari diklat prajabatan ini yaitu untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang. Tugas pelayanan publik
dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas
pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum
pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian,
dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas
pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural
and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial
(economic and social development) yang diarahkan meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Kemudian lebih lanjut nomenklatur Diklat Prajabatan diubah
menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagaimana tercantum dalam
Peraturan LAN No. 12 Tahun 2018, merupakan salah satu jenis Pelatihan
yang strategis pasca disahkannya Undang-Undang ASN dalam rangka
pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan

3. 3
bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial
kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one
government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan
dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada
setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.
Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diselenggarakan untuk
membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu karakter yang dibentuk
oleh sikap dan perilaku displin PNS, nilai- nilai dasar PNS, dan
pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta
menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan
perannya secara professional. Nilai-nilai dasar PNS yang dimaksud ialah
meliputi lima materi pokok yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA). Sedangkan kedudukan dan
peran PNS dalam NKRI yaitu dalam materi pelayanan publik, manajemen
asn, dan whole of goverment.
Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus
memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit
atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang
dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang
dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan
promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif,
sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedudukan tugas dan
fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur
penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut memiliki ASN yang memiliki
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur
perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan

4. 4
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh
karena itu, setiap calon ASN pada Badan Penelitian dan Pengembangan
haruslah mengikuti Pembelajaran Pelatihan Dasar Calon PNS.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka
penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, diharuskan
untuk merancang aktualisasi melalui kegiatan mengidentifikasi, menyusun
dan menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi dan harus segera
dipecahkan, mengajukan gagasan pemecahan isu atau masalah,
mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan
dengan substansi mata pelatihan, mendeskripsikan rencana pelaksanaan
kegiatan dan konstribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai
dasar PNS, serta mendeskripsikan hasil kegiatan yang dilandasi oleh
substansi mata pelatihan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi,
dan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi.
B. Tujuan dan Manfaat Aktualisasi
1. Tujuan Aktualisasi
Adapun tujuan aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar CPNS
Golongan III adalah mengimplementasikan rancangan kegiatan yang
dikaitkan dengan nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
mencakup akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitemen mutu dan
anti korupsi. Mengidentifikasikan Nilai-nilai Dasar Profesi PNS, Peran dan
Kedudukan PNS dalam NKRI serta mengaktualisasikannya.
2. Manfaat Aktualisasi
Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberi
manfaat bagi peserta dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dan
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan
bermanfaat bagi stakeholder dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai
organisasi.

5. 5
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegaitan ini meliputi aktualisasi mata pelatihan untuk
pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara, aktualisasi Mata
Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar ASN, aktualisasi
mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS
dalam NKRI. Nilai-nilai dasar profesi PNS hanya terbatas pada lima nilai
dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan
anti korupsi serta mata pelatihan untuk agenda Habituasi yang
dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Wajo sejak tanggal 9 April sampai 15 Mei 2019.

6. 6
BAB II
NILAI-NILAI MATA AJAR
1. Nilai-Nilai Dasar ASN
A. Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-
nilai publik tersebut antara lain adalah:
a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan
mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu untuk
menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); dan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: akuntabilitas
vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan
akuntabilitas horisontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas).
Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel,
maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas
kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan
akuntabilitas kebijakan.
Berdasarkan aspek-aspek tersebut seorang PNS harus memiliki
sikap tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya. Bovens
menyatakan bahwa akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu:

7. 7
a. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis);
b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran
konstitusional);
c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Selain itu, akuntabilitas memiliki tingkatan hierarkis. Tingkatan
akuntabilitas terdiri dari 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:
a. Akuntabilitas personal
b. Akuntabilitas individu
c. Akuntabilitas kelompok
d. Akuntabilitas organisasi
e. Akuntabilitas stakeholder
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada
beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus
diperhatikan, yaitu:
a. Tanggung Jawab: adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak disengaja tanggung
jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajiban.
b. Jujur: sikap untuk menyatakan sesuai sesuai dengan yang terjadi
c. Kejelasan: Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang
diharapkan.
d. Netral: Tidak memihak pada salah satu pihak serta tercipta
keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan
dan kapasitas.
e. Mendahulukan kepentingan publik atas kepentingan pribadi atau
kelompok
f. Adil: adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu
hal, baik menyangkut benda atau orang.
g. Transparansi: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.

8. 8
h. Konsistensi: adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan
sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.
i. Partisipatif: semua aspek yang mendukung terlibat tanpa adanya
monopoli oleh sebagian orang
j. Legal: adanya bukti secara formal atas segala tindakan untuk dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan hal mendasar yang harus menjiwai ASN.
Bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja tetapi kemampuan
mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang
kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan
kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang berorientasi pada
kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap
pegawai ASN. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila
demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan
nasionalisme dan wawasan kebangsaannya.
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang
meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain
sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa
yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut
chauvinisme. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan
pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme dalam tataran sebagai
warga negara Indonesia, diharapkan seluruh pegawai ASN mampu
mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada setiap kebijakan yang diambil serta
dijiwai semangat Bhineka Tunggal Ika sebagai ruhnya.
Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan salah
satu fungsi ASN adalah menjalankan kebijakan publik. Kebijakan publik
diharapkan dapat dilakukan dengan integritas tinggi dalam melayani publik
sehingga dalam menjadi pelayan publik yang profesional. ASN adalah

9. 9
aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan kebijakan publik untuk mencapai tujuan-
tujuan yang ditetapkan.
Fungsi ASN sebagai pelayan publik merupakan segala bentuk
pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk
aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan
jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pelayan publik seorang ASN
dituntut menjadi profesional untuk menciptakan pelayanan yang prima.
Selain profesional dan melayani, ASN juga dituntut harus memiliki
integritas tinggi yang merupakan bagian dari kode etik dan kode etik
perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Etika-etika dalam
kode etik tersebut harus diarahkan pada pilihan-pilihan yang benar-benar
mengutamakan kepentingan masyarakat luas dengan dijiwai oleh nilai-nilai
yang terkandung dalam pengamalan Pancasila.
C. Etika Publik
Etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di
dalam institusi yang adil. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau
buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan
kewajiban yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik,
etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab
pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat
publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi,
dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.
Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku
ASN yakni sebagai berikut:

10. 10
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10.Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan
atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11.Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN;
12.Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.
D. Komitmen Mutu
LAN RI menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik utama dalam
menjamin mutu yang baik yaitu efektivitas, efesien dan inovasi. Dasar yang
digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target
yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil
kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur
dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan
kegiatan.

11. 11
Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan
organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang
terjadi di sekitarnya. Mengenai inovasi, LAN RI menyatakan bahwa proses
inovasi dapat terjadi secara perlahan (bersifat evolusioner) atau bisa juga
lahir dengan cepat (bersifat revolusioner). Inovasi akan menjadi salah satu
kekuatan organisasi untuk memenangkan persaingan.
Sebagaimana terkait dengan karakteriktik utama tersebut,
setidaknya empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus
diperhatikan, yaitu:
1. Efektif
Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan
target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target
yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil
kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk
mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan
alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan
terpenuhinya kebutuhan pelanggan.
2. Efisien
Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai
hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan
tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana
pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya
pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan
prosedur dan mekanisme yang ke luar alur.
3. Inovasi
Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif,
sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter
sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme
layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar
menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.

12. 12
4. Berorientasi pada Mutu
Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi
harapan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa
yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan
keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah
satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.
Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan
keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi.
Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan pelanggan dalam
mengevaluasi kualitas pelayan, yaitu:
1. Tangibles (bukti langsung), yaitu: meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai, dan sarana komunikasi;
2. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan
pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang
telah dijanjikan;
3. Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan
pelayanan dengan tanggap;
4. Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan
sifat dapat dipercaya;
5. Empaty, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi
yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan
bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan
kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dan bahkan
melampaui harapannya. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara
terintegrasi, dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, untuk
senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan.
Bill Creech memperkenalkan lima pilar dalam manajemen mutu terpadu
yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin dan komitmen. Kelima pilar
tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi, sehingga

13. 13
target mutu dapat diwujudkan bahkan dapat terus ditingkatkan secara
berkelanjutan.
Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah
mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Mutu kerja
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini
masih banyak yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan.
E. Anti Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio yang artinya
kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai
kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan
kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan
kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam kurun
waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.
Ada 9 (sembilan) indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang
harus diperhatikan, yaitu:
a. Jujur
Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi
penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil
seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut
untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik
terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membentengi
diri terhadap godaan untuk berbuat curang.
b. Peduli
Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat
kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan
memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat
banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran
tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk
memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah
berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk
membantu sesama.

14. 14
c. Mandiri
Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang
menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas
kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk
mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Pribadi
yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat.
d. Disiplin
Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan
konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat
seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam
menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran
menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai
pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam
kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.
e. Tanggung Jawab
Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari
bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan
perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak
tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan
sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan
bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan
tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.
f. Kerja Keras
Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas
hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-
besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk
melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak
akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.
g. Sederhana

15. 15
Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari
kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan
semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam
gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal
kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar
harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan
akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.
h. Berani
Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk
menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan
mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan
penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam
kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya
melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia
tidak takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata mereka
mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.
i. Adil
Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang
dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk
mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang
pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada
bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan
keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya.
Kesadaran anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual,
dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di
muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu
kehidupannya harus dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi
benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik
akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi
dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan

16. 16
proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik agar dapat
dipertanggungjawabkan secara publik
2. Peran dan Kedudukan ASN
A. Whole of Government
WoG (Whole of Government) didefinisikan sebagai “Suatu model
pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk
mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena
berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas
sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. Salah satu
bentuk penerapan WoG pada pelayanan publik adalah e-Government. E-
government adalah tata kelola pemerintahan (governance) yang
diselenggarakan secara terintegrasi dan interaktif berbasis teknologi IT,
agar hubungan-hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan
masyarakat dapat berlangsung lebih efisien, efektif, produktif dan responsif.
Hasil atau manfaat yang diperoleh melalui e-government antara lain adalah:
a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), efisien dan efektif;
b. Hemat anggaran dan tepat waktu;
c. Transparan sehingga peluang terjadinya kecurangan (fraud), suap dan
korupsi akan banyak berkurang;
d. Tingkat akurasi (ketepatan) dan kualitas pelayanan meningkat dan
tingkat kesalahan berkurang; dan
e. Kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat sehingga
kepuasan publik juga meningkat.
B. Pelayanan Publik
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S.
Moenir mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana
tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani
atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam
memenuhi harapan pengguna.” Pelayanan pada hakikatnya adalah

17. 17
serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi
dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan
dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir (2002: 16) menyatakan bahwa
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung
inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan
adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau
mengurus apa yang diperlukan orang lain.
Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah
aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan
pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi
atau lembaga perusahaan. Pelayanan publik dirumuskan sebagai
berikut:
a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual
beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang
dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan
suatu gangguan kesehatan tertentu;
d. Publik berarti orang banyak (umum).
Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, adalah “Sejumlah
manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka
miliki”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, diatur bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan
pelayanan publik berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum;

18. 18
kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan;
partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan;
akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun
tujuan dari pelayanan publik adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik;
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
C. Manajemen ASN
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan yang dimaksud
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil
untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Dalam Konsep Manajemen ASN ini dikenal apa yang
disebut dengan sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan
manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,
umur, atau kondisi kecacatan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas

19. 19
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundangundangan sedangkan Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. Manajemen PNS meliputi: penyusunan dan penetapan
kebutuhan; pengadaan; pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola
karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan;
penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari
tua; dan perlindungan.
Selanjutnya mengenai sikap perilaku disiplin PNS sebagai berikut:
a. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman,
meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari
bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan
dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan
dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Sedangkan
pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah RI
Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
b. Kewajiiban Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010,
Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:
1) mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

20. 20
4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat
PNS;
7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;
8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;
14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier; dan
17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
c. Larangan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010,
Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:
1) menyalahgunakan wewenang;
2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

21. 21
3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;
5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan;
8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10)melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11)menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12)memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;
b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13)memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara:

22. 22
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14)memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-
undangan; dan
15)memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;
c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

23. 23
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Organisasi
1. Profil Organisasi
a. Sejarah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo,
sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 104
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Wajo.
Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Merupakan Unsur Penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, yang
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Wajo, sebagaimana
lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 104 Tahun
2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagai berikut.

24. 24
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KELOMPK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
KASUBAG UMUM,
KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN
KASUBAG PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
KABID SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN
KASUBID SOSIAL DAN BUDAYA
KASUBIDKEPENDUDUKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KASUBID PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PENGKAJIAN
PERATURAN
KABID PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
KASUBID EKONOMI
KASUBID SUMBER DAYA
ALAMI DAN LINGKUNGAN
HIDUP
KASUBID PENGEMBANGAN
WILAYAH, FISIK, DAN
PRASARANA
KABID INOVASI DAN
TEKNOLOGI
KASUBID INOVASI DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
ANALIS PENELITIAN
DAN PENGMBANGAN
PENGADMINISTRASIAN
PROGRAM DAN TATA
OPERASIONAL
KASUBID DIFUSI INOVASI
DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI
KASUBID DISEMINASI
KELITBANGAN

25. 25

26. 26
2. Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki visi, misi dan
nilai-nilai organisasi sebagai berikut.
a. Visi
‘’Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam
Menunjang Pembangunan Daerah”
b. Misi
1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan;
2) Mengembangkan system inovasi dan teknologi daerah;
3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijkan
pembangunan daerah.
c. Nilai-Nilai Organisasi
Visi dan misi di atas dikembangkan menjadi nilai-nilai utama badan
peneltian dan pengembangan daerah. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi
dasar perilaku seluruh pegawai negeri sipil dalam upaya pencapaian
visinya. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:
1) Ilmu pengetahuan adalah berbagai pengetahuan yang disusun sesuai
dengan akal pikiran, masuk akal dan mempertimbangkan sebab akibat;
2) Ilmiah adalah pengetahuan tentang suatu bidang yangdisusun sesuai
dengan pikiran dan metode tertentu;
3) Profesional adalah meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan
yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;
4) Program adalah Rancangan yang menentukan dasardasar yang akan
dijalankan;
5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
berencana dan sistematik;
6) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.;

27. 27
7) Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada
atau yang sudah dikenal sebelumnya;
8) Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun
untuk menghasilkan nilai. Produk dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks
teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu
kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggraan
pemerintahan;
9) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia; dan
10) Rekayasa Teknologi adalah Bidang studi yang berfokus pada
penerapan teknik dan teknologi moderen bukan teoritis.
d. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Penelitian dan Pengembangan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian
dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di
bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman yang ada
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Adapun Uraian Tugas Analis Penelitian dan Pengembangan :
a. Mengumpulkan data penelitian dan pengembangan untuk keperluan
penyelesaian tugas penelitian dan pengembangan pada Sub Bidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
Tahapan:
1. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyelsaian tugas
penelitian dan pengembangan;
2. Memeriksa keakuratan data;
3. Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak terkait;
4. Memperoleh data yang akurat.

28. 28
b. Mengklasifikasi data penelitian dan pengembangan agar memperlancar
pelaksanaan tugas;
Tahapan:
1. Mempelajari dan menganalisa data penelitian dan pengembangan;
2. Mengecek kesesuaian data penelitian dan pengembangan dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengklasifikasikan data penelitian dan pengembangan.
c. Menyimpulkan data untuk penyelesaian tugas analis penelitian dan
pengembangan di SubBidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi.
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik
Adapun permasalahannya yaitu:
1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan
pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah;
2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik
kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah;
3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan
litbang masih dirasakan masih bersifat pasif;
4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar
berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan (applied research);
5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang
tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
Berikut ini deskripsi keterkaitan isu terhadap teori Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI (Whole Government, Pelayanan Publik,
Manajemen ASN).

29. 29
Tabel 3.1
Relevansi Isu terhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kurangnya koordinasi
kegiatan dari lembaga-
lembaga penelitian dan
pengembangan pada
instansi-instansi
pemerintah di daerah.
Koordinasi yang efektif dan
efisien merupakan salah satu
aspek penunjang peningkatan
kualitas pelayanan. Oleh
karena itu, setiap unit yang
memberikan pelayanan harus
dievaluasi secara berkala agar
mampu melakukan perbaikan
pada bidang pelayanan.
Indikator utama
terselenggaranya pelayanan
publik yang prima adalah
terjadinya peningkatan kualitas
pelayanan publik berdasarkan
penilaian masyarakat. Oleh
sebab itu, efektifitas instrumen
evaluasi perlu ditingkatkan
dalam rangka perbaikan
kualitas pelayanan publik.
Setiap ASN secara akuntabel
diharuskan memberikan
pertanggunjawaban secara
berkala dalam bentuk Sasaran
Kerja Pegawai (SKP). Selain itu,
dibutuhkan pula suatu penilaian
langsung dari pengguna layanan
dalam rangka mengidentifikasi
kualitas pelayanan, sehingga
dapat pula ditentukan bentuk-
bentuk pengembangan SDM

30. 30
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
yang dibutuhkan dalam rangka
peningkatan kualitas layanan.
2 Tumpang tindihnya
kegiatan litbang yang
dilaksanakan ataupun
topik kegiatan yang kurang
sesuai dengan kebutuhan
daerah
Observasi dalam hal
pelaksanaan kegiatan
kelitbangan dapat membantu
untuk mengidentifikasi topik
ataupun kegiatan kelitbangan
yang disesuaikan dengan
kebutuhan daerah sesuai
dengan rekomedasi dari
beberapa SKPD.Oleh karena
itu, informasi terkait penelitian
dan pengembangan harus
dilakukan secara merata
Terselenggaranya pelayanan
publik yang prima adalah
terjadinya peningkatan kualitas
pelayanan publik berdasarkan
penilaian masyarakat. Oleh
sebab itu, data atau hasil
penelitian kelitbangan dapat
memberikan hasil sesuai
dengan kebutuhan daerah
sehingga perbaikan dapat
kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan kegiatan
kelitbangan diperlukan potensi
ASN yang sesuai dengan
kompetensinya dalam
melaksanakan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan
fungsinya

31. 31
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
melalui koordinasi yang baik
antar unit dalam suatu instansi.
3 Tingkat partisipasi SKPD
dalam perumusan
perencanaan kegiatan
litbang masih dirasakan
masih bersifat pasif
Perumusan perencanaan
kegiatan kelitbangan
memerlukan koordinasi dan
kolaborasi antar SKPD untuk
dapat menghimpun kegiatan
kelitbangan yang disesuaikan
dengan kebutuhan daerah
Perumusan bersama antar
SKPD diharapkan mampu
untuk memenuhi kegiatan
kelitbangan sesuai kebutuhan
daerah sehingga digunakan
dalam menjamin terlaksananya
tugas Pokok dan fungsi ASN
sesuai dengan tata kelola
pemerintahan yang baik serta
dapat mewujudkan pelayanan
public yang baik terhadap
Manajemen ASN dalam tingkat
partisipasi SKPD diharapkan
menjalankan tupoksinya dalam
perumusan kegiatan kelitbangan
sesuai dengan tupoksi SKPD
yang terlibat dalam perumusan
kegiatan kelitbangan

32. 32
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
masyarakat yang dapat
dilakukan oleh SKPD terkait.
4 Orientasi kegiatan litbang
pada Balitbangda selama
ini sebagaian besar
berada pada lingkup
penelitian kebijakan dan
masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan
(applied research)
Pelaksanaan Whole of
Goverment saat ini tidak lagi
berbasis pada intensitas
pertemuan secara langusung,
melainkan sudah berbasis
pada pemanfaatan informasi
teknologi. Oleh karena itu
penelitian yang dilakukan
diharapkan tidak hanya
berkisaran pada penelitian
kebijakan namun diharapkan
Layanan seharunya dapat
dirasakan secara langsung
kepada masyarakat, sehingga
kegiatan kelitbangan tidak
hanya berkisar pada penelitian
kebijakan namun dapat dalam
bentuk penelitian terapan yang
lebih aplikasif sehingga
diharapkan mampu
memudahkan mobilisasi
Perwujudan manajemen yang
efektif dan efisien, dapat berupa
pembagian tugas pokok dan
fungsi yang jelas terhadap ASN
dalam lingkup Balitbangda,
sehingga penelitian kelitbangan
baik yang berupa penelitian
kebijakan dan penelitian terapan
dapat dilaksanakan beriringan.

33. 33
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
mampu untuk melaksanakan
kegiatan kelitbangan terapan.
pelayanan terhadap
maysarakat.
5 Kedalaman hasil
penelitian yang
dilaksanakan masih
dianggap kurang tajam
untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang ada.
Pelaksanaan penelitian yang
hasilnya tidak memberikan
solusi terhadap permasalahan
maka dibutuhkan koordinasi
yang lebih mendalam terhadap
jajaran yang ada di lingkup
Balitbangda untuk lebih
memperkuat Whole of
Goverment, dalam
menentukan pelaksanaan
penelitian kelitbangan yang
lebih memberikan solusi dari
Pelayanan public akan tidak
terselenggara dengan sebaik-
baiknya jika hasil dari
penelitian dianggap kurang
tepat sasaran serta tidak
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang ada, oleh
karena itu kegiatan kelitbangan
berupa penelitian diharapkan
dilakukan dengan tuntas dan
memberikan solusi demi
Manajemen ASN dalam
pelaksanaan penelitian
kelitbangan diharapkan dapat
melaksanakan penelitian yang
dapat menghasilkan keluaran
yang mampu menjawab rumusan
dari penelitian. Dengan demikian
ASN diharapkan melaksanakan
kegiatan penelitian kelitbangan
sesuai tupoksi masing-masing,
sehingga dapat mewujudkan
aspek efektifitas dan efisiensi

34. 34
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
permasalah yang ada, selain
itu penguatan aspek Whole of
Goverment, diharapkan
sebagai perwujudan aspek
efisiensi.
terwujudnya pelayanan publik
yang tetap sasaran pula.
dalam pelaksanaan manajemen
ASN.

35. 35
C. Analisis Isu
Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan
aktualisasi ini adalah alat analisis AKPK (Aktual, Kekhalayakan,
Problematika, Kelayakan), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan
dengan menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).
Tabel 3.2
Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL dan USG
Bobot Keterangan
5 Sangat kuat pengaruhnya
4 Kuat pengaruhnya
3 Sedang pengaruhnya
2 Kurang pengaruhnya
1 Sangat kurang pengaruhnya
Tabel. 3.3
Tabel Analisis Isu Menggunakan APKL
NO ISU
A
(1-5)
P
(1-5)
K
(1-5)
L
(1-5)
JML RANK
1.
Kurangnya koordinasi
kegiatan dari lembaga-
lembaga penelitian dan
pengembangan pada
instansi-instansi
pemerintah di daerah.
2 2 1 1 6 4

36. 36
2.
Tumpang tindihnya
kegiatan litbang yang
dilaksanakan ataupun
topik kegiatan yang kurang
sesuai dengan kebutuhan
daerah
5 4 5 5 19 1
3.
Tingkat partisipasi SKPD
dalam perumusan
perencanaan kegiatan
litbang masih dirasakan
masih bersifat pasif
1 1 2 2 6 4
4.
Orientasi kegiatan litbang
pada Balitbangda selama
ini sebagaian besar
berada pada lingkup
penelitian kebijakan dan
masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan
(applied research)
4 3 3 3 13 3
5.
Kedalaman hasil
penelitian yang
dilaksanakan masih
dianggap kurang tajam
untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang ada.
3 5 4 4 16 2
Dari Analisis Kriteria Isu dengan alat analisis APKL tersebut di atas
lalu diambil tiga nilai tertinggi yaitu:

37. 37
1) Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik
kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah (nilai: 19)
2) Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang
tajam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
(nilai: 16)
3) Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaianbesar
berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan (applied research) (nilai: 16)
Dari kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut
kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat
analisis USG, yang meliputi kriteria:
1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis
dan ditindaklanjuti
2. Seriousness : seberapas serius isu itu harus dibahas dikaitkan
dengan akibat yang ditimbulkan
3. Growth : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai
dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai menunjukkan
bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani.
Tabel 3.4
Analisis Kualitas Isu Menggunakan USG
No Penilaian
Masalah
Kriteria Jml Rank
U
(1-5)
S
(1-5)
G
(1-5)
1. Tumpang tindihnya kegiatan
litbang yang dilaksanakan
ataupun topik kegiatan yang
kurang sesuai dengan
kebutuhan daerah
5 4 5 14 1

38. 38
2. Kedalaman hasil penelitian
yang dilaksanakan masih
dianggap kurang tajam untuk
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang ada.
4 5 4 13 2
3. Orientasi kegiatan litbang
pada Balitbangda selama ini
sebagaian besar berada pada
lingkup penelitian kebijakan
dan masih kurang kegiatan
pada kegiatan terapan
(applied research)
3 3 4 10 3
Berdasarkan penentuan kualitas Isu dengan alat analisis USG maka
tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan
pemecahan masalahnya yaitu: Tumpang tindihnya kegiatan litbang
yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan
kebutuhan daerah.

39. 39
A. Rancangan Aktualisasi
Tabel. 3.5
Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja
: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo
Subbidang Inovasi dan Teknologi
Visi “Terwujudnya Lembaga Riset yang Inovatif dan Aplikatif, dalam Menunjang Pembangunan Daerah”
Misi
1) Mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia kelitbangan;
2) Mengembangkan sistem inovasi dan teknologi daerah;
3) Meningkatkan peran kelitbangan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Identifikasi Isu
Adapun hasil Identifikasi isu yang didapatkan oleh penulis yaitu:
1. Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi-
instansi pemerintah di daerah.
2. Tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai
dengan kebutuhan daerah
3. Tingkat partisipasi SKPD dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang masih dirasakan masih
bersifat pasif
4. Orientasi kegiatan litbang pada Balitbangda selama ini sebagaian besar berada pada lingkup penelitian
kebijakan dan masih kurang kegiatan pada kegiatan terapan (applied research)
5. Kedalaman hasil penelitian yang dilaksanakan masih dianggap kurang tajam untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan yang ada.
Isu Yang Diangkat
Optimalisasi Penguatan Peran Kelitbangan Dalam Proses Perumusan Penyusunan Draf KAK / TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi Pada Badan Peneltian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Wajo
Gagasan Pemecahan
Isu
Membuat draf KAK / TOR sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai tujuan dan lingkup
kegiatan serta hasil-hasil yang diharapkan.

40. 40
Tabel 3.6
Matriks Rancangan Aktualisasi
Tabel 3.7
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaitan
Subtansi Mata
Pelatihan
Konstribusi
terhadap Visi dan
Misi Organisasi
Penguatan
terhadap nilai
organisasi
1. Melakukan
persiapan
rencana
kegiatan.
a. Melakukan pertemuan
dengan Pimpinan (Kasubid).
b. Membahas rencana kegiatan
atau gagasan
c. Meminta bimbingan dan
arahan terhadap rencana
kegiatan.
d. Mencatat hasil pertemuan
dan bimbingan dari Pimpinan.
e. Membuat surat rekomendasi
kegiatan berdasarkan hasil
pertemuan.
Surat tugas yang
telah di tanda
tangani sebagai
bentuk persetujuan
dari Pimpinan dari
rencana kegiatan.
a. Untuk melakukan
koordinasi dengan
dengan rekan kerja
apalagi Pimpinan,
seorang ASN
harus mengunakan
bahasa yang baik,
bersikap sopan
dan santun,
mengutarakan
maksud dengan
jelas dan mudah
dipahami. kegiatan
Dengan
terlaksananya
koordinasi dan
persetujuan dari
Pimpinan maka
dapat meujudkan
misi
“Mewujudkan
dan
mengembangka
n sumber daya
Pada kegiatan
ini mengandung
beberapa nilai
yakni Etika
Publik,
Akuntabilitas
dan WOG,
sejalan dengan
nilai yang
tertanam di
Balitbangda
yaitu
Akuntabilitas

41. 41
f. Memasukkan surat
rekomendasi kegiatan ke
Pimpinan untuk disetujui dan
ditandatangani.
ini mengandung
nilai Etika Publik.
Dengan adanya
hal tersebut, akan
terjalin komunikasi
yang baik, apa
yang disampaikan
dapat dipahami
oleh Pimpinan.
b. Dalam melakukan
suatu kegiatan
dibutuhkan
perencanaan
strategis, yang
outputnya dalam
bentuk Surat
rekomendasi
kegiatan yang
telah disetujui oleh
manusia
kelitbangan”
dan
Profesionalitas

42. 42
pimpinan, sebagai
dasar untuk
melakukan
kegiatan. Hal ini
menyangkut nilai
Akuntabilitas,
karena dengan
adanya surat
persetujuan atas
perencanaan
kegitan,
menunjukan rasa
tanggung jawab,
transparan.
2. Mengumpulkan
bahan
KAK/TOR
Kegiatan
Subbidang
a. Mengumpulkan data – data
yang diperlukan untuk
penyelsaian tugas penelitian
dan pengembangan;
b. Memeriksa keakuratan data;
Daftar kebutuhan
informasi yang
dibutuhkan yang
a. Proses
pengumpulan data
bertujuan untuk
menjadi langkah
awal dalam
Terkumpulnya
data yang valid,
dapat
dipertanggung
jawabkan turut
Dilihat dari nilai
Komitment
Mutu dan
Akuntabilitas
yang

43. 43
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi
c. Mengkonsultasikan
keakuratan data kepada pihak
terkait;
d. Memperoleh data yang akurat.
tersusun dalam
satu file excel.
menentukan
permasalahan
dengan jelas agar
penyelesaianya
tepat sasaran,
yakni efektifitas
terhadap
pelaporan
nantinya. Kegiatan
ini berorientasi
pada nilai
Komitmen Mutu
b. Selain itu kegiatan
ini juga memiliki
Nilai Akuntabilitas
karena konsistensi
untuk menyajikan
data yang valid
dan
berkonstribusi
terhadap misi
“Meningkatkan
peran
kelitbangan
dalam proses
perumusan
kebijakan
pembangunan
daerah.”
terkandung
dalam kegiatan
ini merupakan
internalisasi dari
Nilai yang dianut
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas
dan Ilmiah

44. 44
mengutamakan
kejujuran.
3. Mengidentifika
si kebutuhan
bahan
KAK/TOR
Kegiatan
Subbidang
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi.
a. Mengidentifikasi skala
prioritas dari kegiatan yang
hendak dibuat
b. Mengidentifikasi
permasalahan yang hendak
menjadi sub output skala
prioritas.
c. Membuat keterkaitan solusi
yang ditawarkan dengan
output yang akan dihasilkan
d. Mempelajari dan menganalisa
data penelitian dan
pengembangan;
e. Mengecek kesesuaian data
penelitian dan pengembangan
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku
Daftar rincian skala
prioritas serta
rumusan masalah
yang tersusun
dalam satu file
excel.
a. Proses
pengumpulan data
bertujuan untuk
mengidentifikasi
permasalahan
dengan jelas agar
penyelesaianya
tepat sasaran,
yakni efektifitas
terhadap
pelaporan
nantinya. Kegiatan
ini berorientasi
pada nilai
Komitmen Mutu
b. Selain itu kegiatan
ini juga memiliki
Terkumpulnya
data yang valid,
dapat
dipertanggung
jawabkan turut
berkonstribusi
terhadap misi
“Meningkatkan
peran
kelitbangan
dalam proses
perumusan
kebijakan
pembangunan
daerah.”
Dilihat dari nilai
Komitment
Mutu dan
Akuntabilitas
yang
terkandung
dalam kegiatan
ini merupakan
internalisasi dari
Nilai yang dianut
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas
dan Ilmiah

45. 45
Nilai Akuntabilitas
karena konsistensi
untuk menyajikan
data yang valid
dan
mengutamakan
kejujuran.
4. Membantu
Pimpinan
dalam
membuat
rencana
anggaran
a. Membuat rincian anggaran
terhadap perencanaan
kegiatan di Balitbangda
b. Mencetak dokumen
perencanaan anggaran.
c. Menyerahkan dokumen ke
pimpinan untuk sebagai
bahan pertimbangan atas
perencanaan.
Rincian anggaran
perencanaan
kegiatan
a. Pada kegiatan ini
nilai yang
terkandung adalah
Etika Publik,
karena membantu
Pimpinan dalam
membuat
gambaran yang
jelas suatu
kegiatan adalah
demi menciptakan
lingkungan non
Tujuan utama dari
kegiatan ini adalah
untuk menjalin kerja
sama dengan
pimpinan, serta
memberikan
gambaran yang
yang jelas tentang
rincian anggaran
dengan harapan
Pimpinan akan
segera
Adanya Nilai
etika public,
akuntabilitas,
dan Anti
korupsi akan
memperkuat
Nilai Nilai
Akuntabilitas
dan
Profesionalism
e di Balitbangda

46. 46
diskriminatif, dan
menghargai
kerjasama. Selain
itu dengan
Memberikan
gambaran yang
jelas kepada
Pimpinan atas
rekalkulasi
pengganggaran
kegiatan dapat
pula menjadi
penunjang
terwujudnya
komitmen mutu
karena
mengutamakan
kebersamaan,
tidak ego sentrik,
merealisasikannya.
Hal ini sejalan
dengan misi
“Mewujudkan dan
mengembangkan
sumber daya
manusia
kelitbangan”

47. 47
serta bentuk
sinergi yang positif
antar stakeholders
b. Kegiatan ini juga
memiliki Nilai
Akuntabilitas
karena berkaitan
dengan pembuatan
rincian anggaran.
c. Adapun dari sisi
Nilai Anti Korupsi,
kegiatan ini
menuntut ASN
untuk bersikap
jujur dalam
menyajikan data
rincian, serta
bentuk kepedulian
baik kepada

48. 48
sesama rekan
Pimpinan maupun
Masyarakat.
5. Menyusun draf
KAK / TOR
Kegiatan
Subbidang
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi
a. Menelaah data;
b. Melaksanakan konsultasi
dengan atasan;
c. Menghimpun hasil konsultasi;
d. Menyimpulkan data penelitian
dan pengembangan.
Dokumen a. Dalam penelahaan
data sehingga
kegiatan ini
mengandung nilai
Komitmen Mutu
dan Akuntabilitas
b. Pada proses
konsultasi
kegiatan dan
menghimpun hasil
konsultasi
berkaitan dengan
bentuk Nilai dasar
yakni Gotong
royong, hal ini
merupakan bentuk
Tujuan utama
adanya hasil
dokumen
penyusunan
KAK/TOR
merupakan wujud
konstribusi
terhadap misi
“Meningkatkan
peran
kelitbangan
dalam proses
perumusan
kebijakan
Menghasilkan
dokumen yang
berkualitas yang
mengedepanka
n nilai
Komitmen
Mutu ,
Nasionalisme,
serta
memperhatikan
Kode etik ASN
maka akan
menguatkan
Nilai dasar
Balitbangda
yakni,

49. 49
nilai Nasionalisme
serta Etika Publik
pembangunan
daerah.”
profesionalism
e dan program.
6. Membuat KAK
/ TOR Kegiatan
Subbidang
Inovasi dan
Pengembanga
n Teknologi
a. Melakukan penginputan data
b. Membuat naskah KAK/TOR
Naskah KAK /
TOR
a. Menginput data
merupakan wujud
Akuntabilitas
karena data
haruslah akurat
dan dapat
dipertanggung
jawabkan.
b. Membuat naskah
KAK/TOR
merupakan wujud
nilai komitmen
mutu
Naskah KAK/TOR
merupakan hasil
kegiatan yang
menujukkan
sejauh mana
efektivitas
program yang
dilaksanakan hal
ini berkontribusi
pada misi
“Mengembangka
n sistem inovasi
dan teknologi
daerah”
Dalam kegiatan
ini, mengandung
nilai
Akuntabilitas
dan komitmen
mutu, hal ini
akan
menguatkan
Nilai di
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas.

50. 50
Matriks Kegiatan Tambahan
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaitan
Subtansi Mata
Pelatihan
Konstribusi
terhadap Visi dan
Misi Organisasi
Penguatan
terhadap nilai
organisasi
1 Menjadi
operator
Penyusunan
Kebutuhan
Pengembangan
Kompetensi
PNS Lingkup
Kantor Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kab.
Wajo
1. Mengikuti Workshop
Penyusunan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi
PNS di Lingkup kab. Wajo;
2. Mengumpulkan data PNS di
Lingkup Kantor Balitbangda;
3. Menginput data PNS pada
aplikasi SIPKA di Lingkup
Kantor Balitbangda;
Data PNS pada
aplikasi SIPKA
nilai-nilai ASN pada
kegiatan menjadi
operator penyusunan
kebutuhan
pengembangan
kompetensi PNS
lingkup kantor Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kab. Wajo
yaitu mengandung
nilai akuntabilitas,
komitmen mutu, dan
etika public.
Pada kegiatan ini
merupakan bagian
dari perwujudan visi
misi Balitbangda
Kab. Wajo yaitu
Mewujudkan dan
mengembangkan
sumber daya
manusia
kelitbangan
Karena berkaitan
erat dengan
pengembangan
kompetensi ASN
yang ada di
Lingkup Pemkab.
Wajo terkhsusus di
Kantor Balitbangda
Kab. Wajo
Dalam kegiatan
ini, mengandung
nilai
Akuntabilitas,
komitmen mutu
dan etika
publik, hal ini
akan
menguatkan
Nilai di
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas
dan
profesionalitas

51. 51
2 Mengikuti
Workshop
Nasional Mitra
Kerja Peneliti
Asing
1. Pemaparan hasil kerjasama
penelitian dari peneliti Asing;
2. Pemaparan hasil peneltian
dari lembaga pemerintah;
3. Pemaparan hasil penelitian
dari beberapa Perguruan
Tinggi di Indonesia
Laporan pemaparan
hasil penelitian
Kegiatan mengikuti
workshop tersebut
mengandung nilai-
nilai dasar ASN yaitu
akuntabilitas,
komitmen mutu,
anti korupsi,
nasionalisme dan
etika public
berdasarkan dari
tahapan kegiatan
yang dilakukan dalam
workhshop
Kegiatan workshop
merupakan bagian
dari perwujudan visi
misi Balitbangda
Kab. Wajo yaitu
Mewujudkan dan
mengembangkan
sumber daya
manusia
kelitbangan serta
Mengembangkan
system inovasi
dan teknologi
daerah
Dalam kegiatan
ini, mengandung
nilai
Akuntabilitas,
komitmen
mutu, anti
korupsi,
nasionalisme
dan etika
publik, hal ini
akan
menguatkan
Nilai di
Balitbangda
yakni
Akuntabilitas,
profesionalitas
dan ilmiah

52. 52
BAB IV
CAPAIAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS
A. Daftar kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS
Seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dicantumkan pada
rancangan telah berhasil dilaksanakan semuanya. Bahkan, ada tambahan
beberapa kegiatan yang bersumber dari instruksi pimpinan, baik instruksi
secara lisan maupun tertulis. Berikut adalah komparasi antara rancangan
kegiatan dan implementasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai
dasar PNS.
Tabel 4.1.
Realisasi kegiatan
Rancangan Kegiatan
Aktualisasi
Pelaksanaan Kegiatan
Aktualisasi
1. Melakukan persiapan
rencana kegiatan.
1. Melakukan persiapan rencana
kegiatan
2. Mengumpulkan bahan
KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi
2. Mengumupulkan bahan
KAK/TOR kegiatan Subbidang
Inovasi dan Pengembangan
Teknologi
3. Mengidentifikasi kebutuhan
bahan KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi.
3. Mengidentifikasi kebutuhan
bahan KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi
4. Membantu Pimpinan dalam
membuat rencana anggaran
4. Membantu pimpinan dalam
membuat rencana anggaran
5. Menyusun draf KAK / TOR
Kegiatan Subbidang Inovasi
5. Menyusun draf KAK /TOR
Kegiatan Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi

53. 53
dan Pengembangan
Teknologi
6. Menjadi operator Penyusunan
Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS Lingkup
Kantor Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab.
Wajo
7. Mengikuti Workshop Nasional
Mitra Kerja Peneliti Asing
6. Membuat KAK / TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi
8. Membuat KAK / TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi
B. Deskripsi Capaian
Berikut adalah deskripsi pelaksanaan masing-masing kegiatan
aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Setiap kegiatan dideskripsikan muatan
nilai-nilai dasar PNS yang relevan sesuai dengan indikator masing-masing.
Selain itu, juga dilakukan analisis dampak apabila kelima nilai dasar PNS
tidak diaplikasikan pada masing-masing kegiatan.
1. Deskripsi Kegiatan Melakukan Persiapan Rencana Kegiatan
Tabel 4.2
Deskripsi Kegiatan Melakukan Persiapan Rencana Kegiatan
Kegiatan I Melakukan persiapan rencana
kegiatan
Tahapan Kegiatan (1) Melakukan Koordinasi dalam
rencana kegiatan;
(2) Melakukan pertemuan dengan
Pimpinan (Kasubid);

54. 54
(3) Membahas rencana kegiatan
atau gagasan;
(4) Meminta bimbingan dan arahan
terhadap rencana kegiatan;
(5) Mencatat hasil pertemuan dan
bimbingan dari Pimpinan;
(6) Membuat surat rekomendasi
kegiatan berdasarkan hasil
pertemuan; dan
(7) Memasukkan surat rekomendasi
kegiatan ke Pimpinan untuk
disetujui dan ditandatangani.
Pembuatan KAK/TOR pada dasarnya diawali dengan melakukan
koordinasi dalam rencana kegiatan dengan pihak-pihak terkait terutama
dengan atasan langsung dalam hal ini Kepala Subbidang membawahi
kegiatan tersebut kemudian akan diteruskan kepada Kepala Bidang hingga
kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Badan. Hasil dari
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi
yang dilakukan tersebut sebagai salah satu kegiatan mengumpulkan data
awal yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang akan
nantinya dilaksanakan. Setelah kegiatan koordinasi telah dilakukan maka
selanjutnya melakukan pertemuan dengan Pimpinan yang mana dalam
kegiatan tersebut selanjutnya akan membahas rencana kegiatan atau
gagasan serta meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan.
Adapun hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya akan dicatat sebagai dari
pertemuan dan bimbingan dari pimpinan.

55. 55
Gambar 4.1.1 Melakukan Koordinasi dalam rencana kegiatan
Gambar 4.1.2. Menerima arahan atau mencatat arahan dari pimpinan

56. 56
Pada dasarnya melakukan persiapan rencana kegiatan merupakan
kegiatan pada tahap awal sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Untuk
melakukan koordinasi dengan dengan rekan kerja apalagi Pimpinan,
seorang ASN harus mengunakan bahasa yang baik, bersikap sopan dan
santun, mengutarakan maksud dengan jelas dan mudah dipahami, begitu
pula dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan. Kegiatan ini
mengandung nilai Etika Publik. Dengan adanya hal tersebut, akan terjalin
komunikasi yang baik, apa yang disampaikan dapat dipahami oleh
Pimpinan.
Dalam melakukan suatu kegiatan dibutuhkan perencanaan strategis,
termasuk meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan,
mencatat hasil pertemuan dan bimbingan dari Pimpinan, membuat surat

57. 57
rekomendasi kegiatan berdasarkan hasil pertemuan, dan memasukkan surat
rekomendasi kegiatan ke Pimpinan untuk disetujui dan ditandatangani yang
outputnya dalam bentuk Surat tugas kegiatan yang telah disetujui oleh
pimpinan, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan. Hal ini menyangkut nilai
Akuntabilitas, karena dengan adanya surat persetujuan atas perencanaan
kegitan, menunjukan rasa tanggung jawab, transparan.
Analisis Dampak
Keterkaitan subtansi mata pelatihan nilai dasar PNS yang terdiri dari
Akuntabilitas dan Etika Publik sangat diperlukan dalam melaksanakan
persiapan kegiatan. Luarannya adalah adanya Surat tugas yang baik, benar,
dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Muaranya, proses
persiapan rencana kegiatan akan berjalan dengan baik dan akan berimplikasi
pada realisasi kegiatan yang akan berjalan sesuai dengan SOP dan time
schedule yang telah direncanakan. Penerapan nilai-nilai dasar ASN pada
persiapan kegiatan memiliki dampak positif yaitu dengan adanya kegiatan
tersebut maka perencanaan kegiatan akan lebih matang sehingga dapat
mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadinya human eror. Namun,
apabila tidak diterapkan nilai dasar ASN, target kegiatan yang telah
dilaksanakan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak
akan mendapatkan hasil atau output sesuai dengan yang diharapkan.
2. Deskripsi Kegiatan Mengumpulkan Bahan KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi
Tabel 4.3 Deskripsi kegiatan Mengumpulkan Bahan KAK/TOR
Kegiatan Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi
Kegiatan II Mengumpulkan Bahan KAK/TOR
Kegiatan Subbidang Inovasi Dan
Pengembangan Teknologi

58. 58
Tahapan Kegiatan 1. Mengumpulkan data–data yang
diperlukan untuk penyelsaian
tugas penelitian dan
pengembangan;
2. Memeriksa keakuratan data;
3. Mengkonsultasikan keakuratan
data kepada pihak terkait; dan
4. Memperoleh data yang akurat.
Mengumpulkan Bahan KAK/TOR kegiatan Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi merupakan salah satu kegiatan yang bersumber
dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kegiatan Mengumpulkan Bahan
KAK/TOR kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan kegiatan.
Pertama, mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk
penyelesaian tugas penelitian dan pengembangan. Proses pengumpulan
data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari bahan
bacaan berupa buku, jurnal, makalah, data sebelumnya yang telah ada
maupun dari internet. Dalam proses pengumpulan data yang dapat dilakukan
dengan membaca berbagai sumber maka selanjutnya masuk pada tahap
yang kedua yaitu memeriksa keakuratan data dengan cara mengecek
sinkronisasi data yang telah didapatkan dengan hasil koordinasi sesuai
dengan petunjuk yang telah diberikan oleh pimpinan.
Pada tahapan ketiga yaitu mengkonsultasikan keakuratan data
kepada pihak terkait merupakan hasil dari data yang telah dikumpulkan dan
dicek keakuratan datanya. Pada tahapan ini, pimpinan dalam hal ini Kasubbid
akan memeriksa kembali lebih lanjut data yang telah dikumpulkan,
memeriksa keakuratan data serta lebih lanjut memberikan arahan untuk
kegiatan selanjutnya. Hasil dari konsultasi inilah yang nantinya menentukan
tahapan yang keempat yaitu memperoleh data yang akurat. Data yang akurat

59. 59
tersebut merupakan output dari kegiatan mengumpulkan bahan KAK/TOR
kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
Gambar 4.2.1 Mengumpulkan Data-Data Yang Diperlukan Untuk
Penyelesaian Tugas Penelitian Dan Pengembangan

60. 60
Gambar 4.2.2 Memeriksa Keakuratan Data
Gambar 4.2.3 Mengkonsultasikan keakuratan data kepada pihak
terkait

61. 61
Gambar 4.2.4 Memperoleh data yang akurat
Dalam kegiatan Mengumpulkan Bahan KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi yang mana proses
pengumpulan data bertujuan untuk menjadi langkah awal dalam
menentukan permasalahan dengan jelas agar penyelesaiannya tepat
sasaran, yakni efektivitas terhadap pelaporan nantinya. Kegiatan ini
berorientasi pada nilai Komitmen Mutu. Selain itu, pada kegiatan ini juga
memiliki tahapan berupa Memeriksa keakuratan data; dan mengkonsultasikan
keakuratan data kepada pihak terkait sehingga memperoleh data yang akurat.
Dari tahapan kegiatan tersebut terkandung Nilai Akuntabilitas karena dari
tahapan kegiatan tersebut merupakan wujud dari sikap yang konsistensi
untuk menyajikan data yang valid dan mengutamakan kejujuran.
Analisis Dampak
Keterkaitan subtansi mata pelatihan nilai dasar PNS yang terdiri dari
Komitmen Mutu dan Akuntabilitas sangat diperlukan dalam melaksanakan

62. 62
mengumpulkan Bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan
Pengembangan Teknologi. Luarannya adalah adanya data akurat yang dapat
mendukung penyusunan KAK/TOR pada kegiatan selanjutnya yang dibuat
berupa daftar kebutuhan informasi yang dibutuhkan yang tersusun dalam
satu file excel. Muaranya, proses mengumpulkan Bahan KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi akan berjalan dengan baik
dan akan berimplikasi pada penyajian data yang akurat untuk mendukung
realisasi kegiatan kelitbangan yang telah direncanakan. Penerapan nilai-nilai
dasar ASN dalam kegiatan ini memiliki dampak positif yaitu tersajinya data
kelitbangan yang akurat. Namun, apabila tidak ada keinginan untuk
menyajikan informasi berupa data yang akurat maka nilai dasar ASN, yaitu
berupa nilai komitmen mutu dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak
akan terwujud dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak akan
mendapatkan hasil atau output sesuai dengan yang diharapkan yang dapat
menimbulkan data tidak akurat.
Kemudian berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan Bahan
KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi yang
tidak semata-mata hanya berimplikasi pada perwujudan nilai komitmen mutu,
namun juga dapat mewujudkan nilai dasar PNS berupa akuntabilitas. Dalam
perwujudan nilai akuntabilitas tersebut dapat dilihat dalam tahapan
memeriksa keakuratan data dan mengkonsultasikan pada atasan mengenai
akurat data yang telah diperoleh. Namun sebaliknya apabila tidak ada
keinginan untuk menjalin komunikasi yang baik antara atasan dengan staf
dalam menentukan keakurat data yang diperoleh maka nilai akuntabilitas
sebagai salah satu nilai dasar PNS tidak akan terwujud dengan sebagaimana
mestinya. Di samping itu pula dapat memengaruhi pola pikir PNS untuk tidak
menyajikan data yang akurat sehingga pola pikir tersebut hanya
mengandalkan data yang sudah ada sebelumnya tanpa mempertimbangkan
keakuratan dan kekinian data yang diperoleh.

63. 63
3. Mengidentifikasi KebutuhanBahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang
Inovasi Dan Pengembangan Teknologi
Tabel 4.4
Deskripsi kegiatan Mengidentifikasi Kebutuhan Bahan KAK/TOR
Kegiatan Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi
Kegiatan III Mengidentifikasi kebutuhan
bahan KAK/TOR Kegiatan
Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi
Tahapan Kegiatan 1. Mengidentifikasi skala prioritas
dari kegiatan yang hendak
dibuat
2. Mengidentifikasi permasalahan
yang hendak menjadi sub
output skala prioritas.
3. Membuat keterkaitan solusi
yang ditawarkan dengan output
yang akan dihasilkan
4. Mempelajari dan menganalisa
data penelitian dan
pengembangan;
5. Mengecek kesesuaian data
penelitian dan pengembangan
dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku
Mengidentifikasi Kebutuhan Bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang
Inovasi Dan Pengembangan Teknologi masih juga merupakan salah satu
kegiatan yang bersumber dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kegiatan
Mengidentifikasi Kebutuhan Bahan KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasi

64. 64
Dan Pengembangan Teknologi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan
kegiatan.
Pertama, mengidentifikasi skala prioritas dari kegiatan yang hendak
dibuat. Proses mengidentifikasi skala prioritas yaitu data yang telah
diperoleh baik dari beberapa data inovasi kemudian diidentifikasikan
menurut tingkat kegentingannya serta dengan berbagai macam alasan
sehingga pada tahapan kegiatan ini dapat diperoleh bahan yang dapat
nantinya dapat memudahkan penyusunan KAK/TOR. Dalam proses
mengidentifikasi skala prioritas kegiatan yang dilakukan dengan
mempertimbangkan berbagai jenis alasan maka selanjutnya masuk pada
tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan yang hendak
menjadi sub output skala prioritas dengan cara memerhatikan keterkaitan
skala prioritas kegiatan yang nantinya akan mendukung output yang akan
membantu dalam penyusunan KAK/TOR.
Pada tahapan ketiga yaitu membuat keterkaitan solusi yang
ditawarkan dengan output yang dihasilkan yang mana pada tahapan ini
merupakan hasil dari identifikasi skala prioritas dengan identifikasi
permasalahan yang akan nantinya menjadi sub output skala prioritas. Dalam
tahapan ini, bisa saja terjadi ketidaksinkronan antara hasil identifikasi tahap
pertama dengan tahap kedua sehingga harus ditawarkan suatu solusi yang
dapat menyinkronkan antara skala prioritas kegiatan dengan permasalahan
yang nantinya akan menjadi sub output skala prioritas. Perlu diketahui bahwa
sub output inilah nantinya yang akan berkembang dan saling terikat satu
sama lainnya sehingga dapat lebih menguatkan tingkat kegentingan skala
prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahapan pertama. Dari
adanya solusi yang telah ditawarkan serta telah ditetapkan maka selanjutnya
pada tahapan keempat dilakukanlah proses memperlajri dan menganalisa
data penelitian dan pengembangan. Pada tahapan ini, data yang telah yang
telah ada sebelumnya kemudian dipelajari dan dianalisa untuk dapat
disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan KAK/TOR. Selanjutnya pada
tahapan kelima, dari hasil memperlajari dan menganalisa data penelitian dan

65. 65
pengembangan maka dilakukan pengecekan kesesuaian data penelitian dan
pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam proses
mengecek kesesuaian data tersebut yaitu dengan cara melihat keterkaitan
dasar hukum dari data yang hendak akan menjadi bahan penyusunan
KAK/TOR. Selain keterkaitan dasar hukum juga dibutuhkan alasan yang
melatarbelakangi penyusunan KAK/TOR sehingga menimbulkan tujuan serta
arah yang jelas dalam rencana pelaksanaan kegiatan tersebut.
Gambar 4.3.1 Mengidentifikasi Skala Prioritas Dari Kegiatan
Gambar 4.3.2 Mengidentifikasi Permasalahan yang Hendak Menjadi
Sub Output Skala Prioritas

66. 66
Gambar 4.3.3 Membuat Keterkaitan Solusi yang Ditawarkan dengan
Output yang Akan Dihasilkan
Gambar 4.3.4 Mempelajari dan Menganalisa Data Penelitian dan
Pengembangan

67. 67
Gambar 4.3.5 Mengecek kesesuaian data penelitian dan
pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

68. 68
Proses pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi
permasalahan dengan jelas agar penyelesaianya tepat sasaran, yakni akan
berpengaruh pada efektivitas terhadap pelaporan nantinya. Kegiatan ini
berorientasi pada nilai Komitmen Mutu. Selain itu kegiatan ini juga memiliki
nilai Akuntabilitas karena konsistensi untuk menyajikan data yang valid
dan mengutamakan kejujuran. Terkumpulnya data yang valid, dapat
dipertanggungjawabkan turut berkonstribusi terhadap capaian kegiatan
sesuai dengan yang telah tercantum dalam standar operasional prosedur
yang telah ditetapkan.
Analisis Dampak
Keterkaitan Subtansi Mata Pelatihan pada nilai dasar ASN yang terdiri
dari Komitmen Mutu dan Akuntabilitas sangat diperlukan dalam
melaksanakan mengidentifikasi kebutuhan bahan KAK/TOR kegiatan
Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi. Luarannya adalah berupa
adanya daftar rincian skala prioritas serta rumusan masalah yang tersusun
dalam satu file excel. Dari daftar tersebutlah dapat mempemudah dalam proses
penentuan skala prioritas. Muaranya dari kegiatan mengidentifikasi
kebutuhan bahan KAK/TOR kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan
Teknologi ini yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, akan berimplikasi pada
realisasi kegiatan yang akan berjalan sesuai dengan SOP dan time schedule
yang telah direncanakan. Apabila penentuan skala prioritas dilakukan dengan
cermat disertai pertimbangan yang baik maka akan menghasil dampak yang
positif terhadap output dari kegiatan tersebut. Adapun output yang dihasilkan
data daftar rincian skala prioritas dengan rumusan masalah yang akan
dilaksanakan. Namun, apabila skala prioritas hanya ditentukan tanpa
pertimbangan apapun maka akan berpengaruh terhadap luaran/output dari
kegiatan tersebut. Hal tersebut bisa berdampak pula pada pelaksanaan
kegiatan yang akan tidak berjalan sesuai dengan yang harapkan karena nilai
dasar PNS dalam hal ini nilai komitmen mutu terwujud dengan baik.

69. 69
Kemudian berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi kebutuhan
bahan KAK/TOR kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
yang tidak semata-mata hanya berimplikasi pada perwujudan nilai komitmen
mutu saja, namun juga dapat mewujudkan nilai dasar PNS berupa
akuntabilitas. Dalam perwujudan nilai akuntabilitas tersebut dapat dilihat
dalam tahapan memperlajari dan menganalisa data penelitian dan
pengembangan yang selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian data
penelitian dan pengembangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Namun sebaliknya apabila tidak ada keinginan untuk melaksanakan tahapan-
tahapan pada kegiatan mengidentikasi kebutuhan bahan KAK/TOR kegiatan
Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dengan baik atau
melaksanakan tahapan kegiatan tidak sesuai dengan tahapan yang telah
ditentukan maka nilai akuntabilitas sebagai salah satu nilai dasar PNS tidak
akan terwujud dengan sebagaimana mestinya. Di samping itu pula dapat
memengaruhi pola pikir dan pola kerja PNS menjadi sistematis yang juga
dapat mempengaruhi caklawala berpikir menjadi kaku dan bisa saja tidak
dapat mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date.
4. Membantu Pimpinan Dalam Membuat Rencana Anggaran
Tabel 4.5
Deskripsi Kegiatan Membantu Pimpinan Dalam Membuat Rencana
Anggaran
Kegiatan IV Membantu Pimpinan Dalam
Membuat Rencana Anggaran
Tahapan Kegiatan 1. Membuat rincian anggaran
terhadap perencanaan kegiatan
di Balitbangda
2. Mencetak dokumen
perencanaan anggaran.

70. 70
3. Menyerahkan dokumen ke
pimpinan untuk sebagai bahan
pertimbangan atas
perencanaan.
Membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran merupakan
salah satu kegiatan vital yang disusun berdasarkan pada dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD).
Kegiatan membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran
dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan.
Pertama, membuat rincian anggaran terhadap perencanaan
kegiatan di Balitbangda. Proses membuat rincian anggaran terhadap
perencanaan kegiatan di Balitbangda meurpakan tahapan awal dalam
kegiatan membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran. Rincian
anggaran yang dibuat harus disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) di Balitbangda. Dalam proses pembuatan rincian anggaran
kegiatan hingga selesai makanya selanjutnya memasuki tahapan kedua
yaitu mencetak dokumen perencanaan anggaran. Hasil luaran berupa hasil
cetak dokumen perencanaan anggaran tersebut selanjutnya diserahkan ke
pimpinan untuk sebagai bahan pertimbangan atas perencanaan. Dalam hal
ini baik perencanaan anggaran maupun perencanaan kegiatan. Dengan
menyerahkan dokumen ke pimpinan untuk sebagai bahan pertimbangan
atas perencanaan merupakan sebagai tahapan ketiga dalam kegiatan
membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran.

71. 71
Gambar 4.4.1 Membuat Rincian Anggaran Terhadap Perencanaan
Kegiatan Di Balitbangda
Gambar 4.4.2 Mencetak Dokumen Perencanaan Anggaran

72. 72
Gambar 4.4.3 Menyerahkan Dokumen Ke Pimpinan Untuk Sebagai
Bahan Pertimbangan Atas Perencanaan

73. 73
Pada kegiatan membantu pimpinan membuat rencana anggaran
adapun nilai yang terkandung di dalamya adalah Etika Publik, karena
membantu Pimpinan dalam membuat gambaran yang jelas suatu kegiatan
adalah demi menciptakan lingkungan non diskriminatif, dan menghargai
kerjasama. Selain itu dengan memberikan gambaran yang jelas kepada
Pimpinan atas rekalkulasi pengganggaran kegiatan dapat pula menjadi
penunjang terwujudnya komitmen mutu karena mengutamakan
kebersamaan, tidak ego sentrik, serta bentuk sinergi yang positif antar
stakeholders. Di samping itu, kegiatan ini juga mengandung nilai
Akuntabilitas karena berkaitan dengan pembuatan rincian anggaran, yang
mana dalam membuat rincian anggaran harus sesuai dengan pedoman yang
telah ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-
masing satuan perangkat daerah, dalam hal ini di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Wajo. Adapun dari sisi nilai Anti Korupsi,
kegiatan ini menuntut ASN untuk bersikap jujur dalam menyajikan data rincian
anggaran, serta bentuk kepedulian baik kepada sesama rekan Pimpinan
maupun masyarakat. Dari sikap anti korupsi yang diwujudkan tersebut dapat
diimplementasikan dengan menyusun rincian anggaran sesuai dengan
proporsi anggaran yang telah ditetapkan dengan tidak mengurangi maupun
melebih-lebihkan.
Analisis Dampak
Keterkaitan subtansi mata pelatihan nilai dasar ASN Etika Publik,
akuntabilitas, dan anti korupsi sangat diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran. Luarannya
adalah adanya rincian anggaran perencanaan kegiatan. Muaranya dari
kegiatan membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran terdiri dari
3 (tiga) tahapan yang dapat berimplikasi terhadap realisasi penggunaan
anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pada
kegiatan membantu pimpinan dalam membuat rencana anggaran memiliki

74. 74
dampak positif yaitu penggunaan anggaran akan sesuai dengan rencana
anggaran yang telah ditetapkan, selain itu juga dapat mencegah
pembengkakan anggaran. Namun apabila rincian anggaran tidak dibuat
sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau tidak berpedoman pada
dokumen pelaksanaan anggaran sampai pada akhirnya dokumen
perencanaan anggaran tersebut diserahkan kepada pimpinan yang tadinya
tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran maka akan
berpengaruh terhadap penggunaan anggaran sehingga efektivitas
pelaksanaan kegiatan juga ikut berpengaruh yang bisa saja menjadi tidak
terlaksana tidak sesuai dengan output yang diharapkan. Dengan demikian
perencanaan anggaran memang harus sesuai dengan yang telah ditentukan
sesuai dengan postur anggaran yang telah ditetapkan jika tidak dibuat sesuai
dengan telah ditetapkan maka akan sangat berakibat fatal dalam penggunaan
anggaran dan tidak hanya itu akan terbentuk mental korup dalam pengguna
anggaran.
5. Menyusun Draf KAK /TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan
Pengembangan Teknologi
Tabel 4.6
Deskripsi Kegiatan Menyusun Draf KAK/TOR Kegiatan Subbidang
Inovasi Dan Pengembangan Teknologi
Kegiatan V Menyusun Draf KAK/TOR
Kegiatan Subbidang Inovasi Dan
Pengembangan Teknologi
Tahapan Kegiatan 1. Menelaah data;
2. Melaksanakan konsultasi
dengan atasan;
3. Menghimpun hasil konsultasi;
4. Menyimpulkan data penelitian
dan pengembangan.

75. 75
Penyusunan draf KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan
Pengembangan Teknologi merupakan salah satu kegiatan yang bersumber
dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kegiatan menyusun draf KAK/TOR
kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dilaksanakan
dalam 4 (empat) tahapan kegiatan.
Pertama, menelaah data. Kegiatan menelaah data merupakan
kegiatan kegiatan mengkaji, memeriksa dan mempelajari data yang akan
dimasukkan dalam proses penyusunan KAK/TOR sesuai dengan tema
KAK/TOR yang akan disusun. Selanjutnya pada tahapan kedua, hasil
penelaahan data yang telah dilakukan maka dilaksanakan konsultasi
dengan atasan mengenai data yang telah diperolah dari hasil penelahaan.
Dari hasil konsultasi dengan atasan tersebutlah maka selanjutnya dihimpun
sebagai bagian dari tahapan ketiga dalam kegiatan penyusunan KAK/TOR
kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi ini. Hasil dari
konsultasi yang telah dihimpun tersebut kemudian disusun sedemikianrupa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memerhatikan standar
operasional prosedur dalam penyusunan KAK/TOR kegiatan Subbidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi. Dari kegiatan tersebut maka pada
tahapan keempat dapatlah disimpulkan data penelitian dan
pengembangan. Kegiatan menyimpulkan data penelitian dan
pengembangan tersebut merupakan tahapan akhir dalam penyusunan
KAK/TOR kegiatan Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi yang
mana data-data dalam KAK/TOR tersebut akan termuat mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, luaran, tahapan kegiatan, tenaga
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi hingga rincian anggaran yang akan digunakan
serta time schedule pelaksanaan kegiatan Subbidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam
kegiatan selanjutnya.

76. 76
Gambar 4.5.1 Menelaah Data
Gambar 4.5.2 Melaksanakan Konsultasi dengan Atasan

77. 77
Gambar 4.5.3 Menghimpun Hasil Konsultasi
Gambar 4.5.4 Menyimpulkan Data Penelitian Dan Pengembangan

78. 78
Kegiatan Menyusun Draf KAK/TOR Kegiatan Subbidang Inovasi Dan
Pengembangan Teknologi mengandung nilai Komitmen Mutu,
Akuntabilitas, Nasionalisme dan Etika Publik. Dalam kegiatan menyusun
draf KAK/TOR tersebut tahapan menelaah data merupakan tahapan kegiatan
yang mengandung nilai komitmen mutu, di mana dalam tahapan kegiatan
tersebut data-data yang diperoleh harus merupakan data yang layak
digunakan dalam penyusunan draf KAK/TOR. Selajutnya nilai dasar ASN
yang lainnya yaitu akuntabilitas yang perwujudannya dapat dilihat dalam
tahapan kegiatan menghimpun data serta pada tahapan menyimpulkan data.
Pada kegiatan tersebut tercermin sikap yang penuh tanggung jawab terhadap
proses menghimpun hingga menyimpulkan data yang akurat untuk digunakan
dalam pembuatan draf KAK/TOR.
Dalam tahapan kegiatan konsultasi mengandung nilai nasionalisme.
Hal tersebut dapat dilihat dengan kegiatan gotong royong atau kerjasama
antara atasan dengan bawahannya dalam menentukan data yang akan
digunakan dalam pembuatan draf KAK/TOR. Selanjutnya tahapan kegiatan
konsultasi dengan atasan juga merupakan perwujudan nilai dasar ASN yaitu
etika publik. Kegiatan konsultasi tersebut menunjukkan bahwa dalam
melakukan konsultasi dengan atasan harus tetap mengedepankan nilai-nilai
etika dan kesopanan apabila melakukan konsultasi dengan atasan maupun
dengan teman sejawat.
Analisis Dampak
Keterkaitan subtansi mata pelatihan nilai dasar ASN komitmen mutu,
akuntabilitas, nasionalisme dan etika publik sangat diperlukan dalam
melaksanakan kegiatan menyusun Draf KAK/TOR kegiatan Subbidang
Inovasi Dan Pengembangan Teknologi. Luarannya adalah adanya
dokumen KAK/TOR. Muaranya dari kegiatan menyusun Draf KAK/TOR
kegiatan Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi terdiri dari 4
(empat) tahapan yang dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan rencana
kegiatan. Kegiatan menyusun KAK/TOR ini merupakan kegiatan yang

79. 79
memiliki dampak yang baik bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan
kelitbangan. Namun apabila kegiatan menyusun draf KAK/TOR tidak sesuai
dengan yang seharusnya maka akan berdampak terhadap kelancaran
kegiatan yang sesuai dengan tema yang telah direncanakan dan ditentukan
dalam KAK/TOR. Selain itu apabila KAK/TOR tidak dibuat dengan sebaik-
baiknya maka akan memengaruhi seluruh unsur-unsur yang terlibat dalam
kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang telah direncanakan
dalam KAK/TOR akan berjalan dengan efektif apabila didukung oleh
KAK/TOR sebagai suatu perencanaan kegiatan kelitbangan khususnya
pada Bidang Inovasi dan Teknologi.
6. Menjadi Operator Penyusunan Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS Lingkup Kantor Badan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kab. Wajo
Tabel 4.7
Deskripsi Kegiatan Menjadi Operator Penyusunan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS Lingkup Kantor Badan Penelitian
Dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo
Kegiatan VI Menjadi Operator Penyusunan
Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS Lingkup Kantor
Badan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kab.
Wajo
Tahapan Kegiatan 1. Mengikuti Workshop
Penyusunan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi
PNS di Lingkup kab. Wajo;

80. 80
2. Mengumpulkan data PNS di
Lingkup Kantor Balitbangda;
3. Menginput data PNS pada
aplikasi SIPKA di Lingkup
Kantor Balitbangda;
Kegiatan menjadi operator Penyusunan Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS Lingkup Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kab. Wajo merupakan kegiatan tambahan berdasarkan tugas pokok
dan fungsi sesuai pada analisis jabatan pada kantor Badan Penelitian dan
Pengembangan Kab. Wajo. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini
diselenggarakan oleh BKPSDM Kab. Wajo kerjasama dengan Lembaga
Administrasi Negara yang diikuti oleh seluruh bagian kepegawaian serta staf
operator Perangat Daerah Kab. Wajo yang berlangsung selama 3 hari di
Kantor BKPSDM Kab. Wajo. Kegiatan workshop tersebut terlaksana pada
bulan Februari 2019.
Setelah mengikuti kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS Lingkup Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kab. Wajo tersebut maka selanjutnya para Kasubbag Kepegawaian
diharapkan mengisi Aplikasi SIPKA sesuai dengan data PNS di masing-
masing satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini terkhusus di Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo. Dengan demikian untuk
tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengumpulkan data PNS di Lingkup
Balitbangda untuk selanjutnya masuk pada tahap ketiga yaitu menginput data
PNS pada aplikasi SIPKA di Lingkup Kantor Balitbangda.

81. 81
Gambar 4.6.1 Mengikuti Workshop Penyusunan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS di Lingkup Balitbangda

82. 82
Gambar 4.6.2 Mengumpulkan data PNS di Lingkup Kantor
Balitbangda

83. 83
Gambar 4.6.3 Menginput data PNS pada aplikasi SIPKA di Lingkup
Kantor Balitbangda
Keterkaitan nilai-nilai ASN pada kegiatan menjadi operator
penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS lingkup kantor
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo yaitu mengandung
nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan etika publik. Dalam kegiatan

84. 84
mengikuti workshop tersebut merupakan tahapan merupakan tahapan
kegiatan yang mengandung nilai komitmen mutu, di mana pada tahapan
kegiatan tersebut operator dibimbing untuk mengisi data PNS sesuai dengan
data yang dibutuhkan. Kemudian untuk tahapan mengumpulkan data PNS di
Lingkup Balitbangda mengandung nilai akuntabilitas dan komitmen mutu, hal
tersebut dapat tercermin dari kegiatan mnegunpulkan data PNS yang akurat
sesuai dengan yang dbutuhkan dalam aplikasi SIPKA. Sementara untuk nilai
etika publik terkandung dalam tahapan mengumpulkan data PNS. Kegiatan
tersebut tercermin pada saat meminta data kepada masing-maisng PNS yang
ada pada Lingkup Kantor Balitbangda. Etika public juga tercermin pada saat
meminta data kepada masing-maisng PNS yang ada di Lingkup Kantor
Balitbangda dengan tetap memerhatikan nilai kesopanan dan etika yang
berlaku. Hal tersebut juga dilakukan demi terwujudnya nilai komitmen mutu
dalam tahapan mengumpulkan data PNS.
Nilai komitmen mutu tercermin dari kualitas data yang diperoleh yang
selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPKA sebagai bagian dari tahapan yang
ketiga. Dalam tahapan ketiga dengan menginput data PNS diaplikasi SIPKA
tersebut mengandung nilai komitmen mutu dalam penginputan data PNS
yang sesuai dengan data akurat yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan
yang ada pada aplikasi SIPKA.
Analsis Dampak
Keterkaitan subtansi mata pelatihan nilai dasar ASN akuntabilitas,
komitmen mutu, dan etika publik sangat diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan menjadi operator penyusunan kebutuhan pengembangan
kompetensi PNS Lingkup Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah. Luarannya adalah adanya data dalam aplikasi SIPKA. Muaranya dari
kegiatan menjadi operator penyusunan kebutuhan pengembangan
kompetensi PNS Lingkup Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang dapat berimplikasi terhadap
pengembangan kompetensi PNS yang ada di Lingkup Kantor Balitbangda.

85. 85
Apabila aplikasi SIPKA tersebut tidak diisi sesuai dengan data
pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh PNS maka akan berakibat
pada pengembangan komptensi bagi PNS yang bersangkutan. Aplikasi
SIPKA ini sebagai wadah untuk mengetahui jenjang pendidikan, jenjang karir
serta data diklat dan sejenisnya yang telah diikuti oleh PNS, khususnya yang
ada di Lingkup Balitbangda. Namun apabila pada tahapan penginputan data
tidak sesuai dengan data real yang ada makanya akan sangat mempengaruhi
pengembangan kompetensi PNS ditingkat selanjutnya, selain itu pula adanya
pengisian aplikasi SIPKA ini juga sebagai bentuk control terhadap
keikutsertaan PNS dalam mengikuti pengembangan kompetensi dan menjadi
dasar bagi BKPSDMdalam mengajukan atau mengusulkan nama-nama PNS
yang diutus untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
7. Mengikuti Workshop Nasional Mitra Kerja Peneliti Asing
Tabel 4.8
Deskripsi Kegiatan Mengikuti Workshop Nasional Mitra Kerja
Peneliti Asing
Kegiatan mengikuti Workshop Nasional Mitra Kerja Peneliti Asing
merupakan kegiatan tambahan dalam kegiatan aktualisasi. Kegiatan
mengikuti Workshop Nasional Mitra Kerja Peneliti Asing juga merupakan
Kegiatan VII Mengikuti Workshop Nasional
Mitra Kerja Peneliti Asing
Tahapan Kegiatan 1. Pemaparan hasil kerjasama
penelitian dari peneliti Asing;
2. Pemaparan hasil peneltian dari
lembaga pemerintah;
3. Pemaparan hasil penelitian dari
beberapa Perguruan Tinggi di
Indonesia

86. 86
kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi terdapat jabatan analis
peneltian dan pengembangan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh
Kementerian RIset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek DIkti).
Kegiatan tersebut terselenggara dalam rangka mengevaluasi capacity
building lembaga litbang dan Perguruan Tinggi Mitra Kerja Asing sebagai
manfaat dan dampak pemberian izin penelitian asing dalam menghadapi
tantangan dan peluang kerjasama riset internasional.
Wokshop yang diikuti tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan
kegiatan yang pertama pemaparan hasil kerjasama penelitian dari penelti
asing. Pada kegiatan tersebut 3 (tiga) perwakilan negara masing-masing
perwakilan dari kedutaan Amerika Serikat, Kedutaan Peranci, dan
Kedutaan Jerman memaparkan sejauhaman kerjasama penelitian yang
dilaksanakan dengan pihak pemerintah Indonesia. Selain itu juga
dipaparkan kontribusi maisng-masing kedutaan tersebut terhadap bidang
riset di Indonesia.
Tahapan kedua yaitu pemaparan hasil penelitian dari lembaga
pemerintah. Pada tahapan kegiatan ini, pihak dari pemerintah memaparkan
hasil peneltiannya kepada peserta workshop yang hadir, serta
menyampaikan presentase progress kegiatan peneltian yang sementara ini
dilaksanakan. Serta yang dibiayai oleh pihak asing.
Tahapan ketiga, pemaparan hasil peneltian dari beberapa Perguruan
Tinggi di Indonesia. Dalam tahapan ketiga ini, pemateri dari maisng-maisng
Perguruan Tinggi mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah
dilakukan serta memaparkan pula analisis dampak dari penelitian yang
telah dilaksanakan oleh maisng-masing peneliti.

87. 87
Gambar 4.7.1 Pemaparan Hasil Kerjasama Penelitian Dari Penelti
Asing
Gambar 4.7.2 Pemaparan Hasil Peneltian dari Lembaga Pemerintah

88. 88
Gambar 4.7.3 Pemaparan Hasil Penelitian dari Beberapa Perguruan
Tinggi Di Indonesia
Kegiatan mengikuti workshop nasional mitra kerja peneliti asing
mengandung nilai Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Anti Korupsi,
Nasionalisme dan Etika Publik. Dalam kegiatan mengikuti workshop
nasional mitra kerja peneliti asing pada ketiga tahapan tersebut baik itu