SANKRI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REP. Indonesia

1. SISTEM
ADMINISTRASI
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
(SANKRI)
DISAJIKAN OLEH :
SOEWARTO HANDOKO
PUSDIKLAT DEPDIKNAS 1

2. SANRI
Membahas tentang Ad. Negara
SANKRI Indonesia
Sebagai  SISTEM
SUS + DUK
Koordinasi + hub.
Mengenai  SPPN
kerja
2

3. + WWSN PESERTA TTG SANKRI
MANFAAT
BERMANFAAT DLM
LAKTUPOKSI PESERTA
3

4. Paham SANKRI yang berlaku (UUD
TPU 1945/Amand)
Peserta
Memahami
TPK + 1. ADNEG  Suatu sistem
Mampu 2. SUS+DUK LEMBAGA
Menjelaskan 3. SPPN
4. Pentingnya koordinasi
4

5. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEM
PENGERTIAN SISTEM :
Kamus Webster:
Suatu kesatuan (unity) yang komplek
dibentuk oleh bagian yang
berbeda(diverse), masing-masing
terikat pada(subjected to) rencana
yang sama atau kontribusi (serving)
untuk mencapai tujuan yang sama
KBBI :
Seperangkat unsur yang teratur
saling berkaitan membentuk totalitas
5

6. ADMINISTRASI
L.D. WHITE :
Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara
ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.
DIMOCK AND DIMOCK
Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama
kelompok.
SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari :
1. Manusia - 2 orang/lebih
2. Tujuan
3. Tugas Saling mempengaruhi
4. Kerja sama
5. Sarana
6

7. ADMINISTRASI NEGARA
PFIFFNER AND PRESTHUS :
Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan
kebijakan negara
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN
INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA :
Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL
Saling mempengaruhi
7

8. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA
1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan
- Masyarakat yang dilibatkan
2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara
- Pecahkan permasalahan
- Penuhi kebutuhan masyarakat
- Layani masyarakat
3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang
4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana,
program, prosedur, briefing, rapat, dst.)
5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan,
kendaraan,dst.
8

9. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
1. Pengertian
Dalam Arti Luas Dalam Arti Sempit
Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Sistem penyelenggaraan kehidupan Negara (SPPN)
negara dan bangsa dalam segala Keseluruhan sistem penyelenggara-an
aspeknya. kekuasaan pemerintahan (executive
power) dengan asas-asas pokok SPPN
Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:
Aparatur negara dan seluruh rakyat Pemerintah dan segenap aparatur
pemerintah.
 Dana dan daya yang tersedia secara nasional.
 Demi tercapainya tujuan.
 Demi terlaksananya tugas nasional/negara
9

10. Kesisteman SPN dan SPPN
No Sub Sistem SPN SPPN
1. Manusia Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. Pejabat Lembaga
Pemerintah/Eksekutif
2. Tujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Cerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3. Tugas Penyelenggaraan kehidupan negara dan Penyelenggaraan keseluruhan
bangsa dalam segala aspeknya kekuasaan pemerintahan
4. Kerjasama Aparatur secara horisontal/vertikal
(antar) Komponen dalam masyarakat
Komponen aparatur negara dengan masyarakat
Sektor Pem./Negara dengan masyarakat
5 Sarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah
maupun milik masyarakat)
10

11. PENYELENG PEJABAT NEGARA
GARA - YG MELAKSANAKAN FUNGSI L,E,Y
- YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG,
NEGARA
SESUAI PPuu
XI/MPR/1998
ASAS PENY. NEGARA
ASAS DASAR
HUKUM BB / KKN
UMUM
UU 28/1999
UU E
32 / 2004
7 ASAS E
KEPAS TERTIB KEPEN
KETER PROPORSI PROFESI AKUNTA
TIAN PENY. TINGAN
BUKAAN ONALITAS ONALITAS BILITAS
HUKUM NEGARA UMUM
11

12. Fungsi Aparatur Negara
a. Fungsi Aparatur Negara, adalah:
• Melayani.
• Mengayomi, dan Masyarakat
• Memberdayakan
.
b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh:
• Aparatur Pemerintah.
• Aparatur Kenegaraan.
12

13. Landasan Administrasi Negara
Indonesia
No Landasan Keterangan
1. Idiil-Pancasila  Sebagai Dasar Negara
 Sumber Hukum Dasar Negara
(Tap MPR No.III/MPR/2000)
2. Konstitusional-UUD  Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002.
45  Landasan Konstitusional bagi SANKRI
 Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara
Indonesia
3. Operasional  UU 25/2004  SISRENBANGNAS
 Perpres 7/2005 (RPJM Nasional)
ADAM, ADEM, MESRA
4. Kebijakan Lain
1. Tertulis
1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum,
lindungi aparatur negara/masyarakat.
2. Tidak tertulis 2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato
kenegaraan, program Kab.
13

14. Faktor-Faktor Lingkungan
LANDASAN
•Geografi
TRIGATRA •Demografi
(ALAMIAH)
SANKRI
•Kekayaan Alam
(SDA)
ASTA GATRA ( Saling
8 UJUD) Mempengaruhi
•Idiologi
•Politik
PANCA GATRA
•Ekonomi
(SOSIAL)
•Sosbud
•Hankam
14

15. PEMBUKAAN
16 BAB
SEBELUM BATANG TUBUH 37 PASAL
49 AYAT
AMD. 2 PASAL AT. PERALIHAN
2 AYAT AT. TAMBAHAN
PENJELASAN
UUD 1945
PEMBUKAAN
SESUDAH 21 BAB
AMD. 73 PASAL
170 AYAT
BATANG TUBUH 3PASAL AT. PERALIHAN
2 AYAT AT. TAMBAHAN
15

16. Pasal 3 MPR Menetapkan UUD+GBHN
UUD 45 (Pra)
Pasal 37 Minimal 2/3 harus hadir
Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir
I. Disahkan 19 Okt. 1999
Dasar II. Disahkan 18 Ags. 2000
Berlangsung
Perubahan III. Disahkan 10 Nov. 2001
UUD 1945
IV. Disahkan 10 Agst.
2002
Psl 3 MPR mengubah + menetapkan UUD
UUD 45 1. USRUBPAS Diajukan
(Pasca). minimal 1/3 anggota MPR
2. Secara tertulis
Psl 37
3. Minimal dihadiri 2/3 ang.
MPR
4. Putusan 50% + 1
5. Bentuk negara (NKRI)
tidak dapat diubah 16

17. 1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN
PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
3 Penyaji
I
Sebelum Dasar Pemikiran
Tuntutan Reformasi Perubahan Tujuan Perubahan
Perubahan
• Amandemen UUD 1945 Jumlah: • Kekuasaan tertinggi di Menyempurnakan aturan
• Penghapusan doktrin • 16 bab tangan MPR dasar:
Dwi Fungsi ABRI
• 37 pasal • Kekuasaan yang sangat • Tatanan negara
• 49 ayat besar pada Presiden • Kedaulatan Rakyat
• Penegakan hukum,
• 4 pasal A.P • Pasal-pasal multitafsir • HAM
HAM, dan • 2 ayat A.T • Pengaturan lembaga • Pembagian kekuasaan
pemberantasan KKN • Penjelasan negara oleh Presiden • Kesejahteraan Sosial
• Otonomi Daerah melalui pengajuan UU • Eksistensi negara
• Kebebasan Pers • Praktek ketatanegaraan demokrasi dan negara
tidak sesuai dengan jiwa hukum
• Mewujudkan kehidupan
Pembukaan UUD 1945 • Sesuai dengan aspirasi
demokrasi
dan kebutuhan bangsa
Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis
Jumlah: • Sidang Umum MPR 1999 • Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945 • Pasal 3 UUD 1945
• 21 bab Tgl.14-21 Okt 1999
• 73 pasal • Tetap mempertahankan • Pasal 37 UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR NKRI
• 170 ayat • Mempertegas sistem • TAP MPR No.IX/MPR/1999
• 3 pasal A.P. 2000 presidensiil • TAP MPR No.IX/MPR/2000
• 2 Pasal A.T. Tgl.7-18 Agt 2000 • Penjelasan UUD 1945
• Tanpa Penjelasan yang memuat hal-hal • TAP MPR No.XI/MPR/2001
• Sidang Tahunan MPR normatif akan dimasukan
2001 ke dalam pasal-pasal
(Batang Tubuh)
Tgl.1-9 Nov 2001 • Perubahan dilakukan
• Sidang Tahunan MPR dengan cara “adendum”
2002 17 4 Penyaji
I

18. 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
I
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana
kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
18
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I

19. 3BAB BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
I
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD ***)
Negara Kesatuan Berbentuk Republik
Negara Hukum ***)
19 I

20. 4 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
I
UUD 1945
Presiden/
BPK Wakil DPR MPR DPD MA MK
Presiden
bank Kementerian
kpu sentral Negara badan-badan lain
yang fungsinya KY
dewan berkaitan dengan
pertimbangan
kekuasaan
TNI/POLRI
kehakiman PUSAT
PERWAKILAN PEMDA Lingkungan DAERA
BPK PROVINSI PROVINSI Peradilan H
KPD DPRD Umum
Agama
PEMDA Militer
KAB/KOTA
TUN
KPD DPRD
20 I

21. 5 Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD
I
DPR PRESIDEN MK MA
Pasal 24 (1)***
Pasal 20 (1)* Pasal 4 (1) memegang kekuasaan
memegang memegang kehakiman yang merdeka untuk
kekuasaan kekuasaan menyelenggarakan peradilan
membentuk UU pemerintahan guna menegakkan hukum dan
keadilan
21 I

22. 6 BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN
I
RAKYAT
ANGGOTA MPR ANGGOTA
DPR Pasal 2 (1) **** DPD
dipilih melalui pemilu dipilih melalui pemilu
Wewenang
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
Presiden dalam masa jabatannya menurut partai politik yang pasangan calon Presiden dan
Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya,
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
22 I

23. 7 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA
I
Presiden/Wakil Presiden
Calon Presiden dan calon Presiden dan Wakil Presiden
Wakil Presiden harus seorang dipilih dalam satu pasangan
warga negara Indonesia sejak secara langsung oleh rakyat
kelahirannya dan tidak pernah [Pasal 6A (1)***]
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya Presiden/ Presiden dan Wakil Presiden
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta Wakil memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan Presiden dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya
tugas dan kewajiban sebagai untuk satu kali masa jabatan.
Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 7 *)
[Pasal 6 (1)***]
Wewenang, Kewajiban, dan
Antara lain: Hak
1. “…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “[Pasal 4 (1)];
2. “…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*];
3. “…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*];
4. “…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”[Pasal 9 (1)*];
5. “…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10);
6. “…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****];
7. “…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***];
8. “…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12);
9. “…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10. “…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*];
11. “…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*];
12. “…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*];
13. “…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*;
14. “…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****;
15. Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16. Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
17. Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
18. Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
19. Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
20. Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21. Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22. Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. 23 I

24. 8 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan
I
secara langsung oleh rakyat
KPU MPR
1 4 5
Presiden dan Wakil memperoleh jumlah melantik
Presiden dipilih Calon suara >50% dalam [Pasal 3 (2)
pemilu dengan ***/****]
dalam satu Presiden 3
sedikitnya 20% di Presiden/
pasangan secara dan Pemilu setiap Prov. yang sebelum
langsung oleh
Wapres
Wapres tersebar di lebih memangku
rakyat dari 1/2 jml Prov. jabatan, Presiden dan
[Pasal 6A (3)***] bersumpah di Wakil Presiden
[Pasal 6A (1)***] 2
hadapan memegang
diusulkan sebelum [Pasal 9 (1)*] jabatan selama
pemilu lima tahun, dan
[Pasal 6A (2) ***] sesudahnya
dapat dipilih
4a kembali dalam
dalam hal tidak ada jabatan yang
pasangan calon terpilih, sama, hanya
dua pasangan calon yang untuk satu kali
Parpol/ Gab. Parpol mendapat suara terbanyak masa jabatan.
Peserta Pemilu 1 dan 2 dlm pemilu dipilih (Pasal 7 *)
oleh rakyat secara
langsung dan yg
memperoleh suara
terbanyak dilantik
RAKYAT [Pasal 6A (4)****]
24 I

25. 9 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
I
3 2
Pasal 7B (2) Pasal 7B (1)
Presiden
dan/atau Wakil
4 1
Pasal 7B (3) Pasal 7A Presiden
Usul diberhentikan
diterima
MK DPR MPR
Usul tidak
7 diterima
Pasal 7B (6)
6 8
Pasal 7B (7) Presiden
5 Pasal 7B (4) Pasal 7B (5)
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A ***);
2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat [Pasal 7B (1)***];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)***];
4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***];
5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***];
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***];
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***];
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan [Pasal 7B (7)***]. 25 I

26. 10 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain,
I
pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi,
serta memberi gelar dan tanda jasa
5
6 grasi dan
pertimbangan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*]
MA Presiden DPR
7
1 2
amnesti dan
Mengangkat Pertimbangan
abolisi
Duta dan Duta
[Pasal 14 (2)*]
Konsul [Pasal 13 (2) *]
[Pasal 13 (1)]
3
menerima
penempatan 4
duta negara pertimbangan
lain
[Pasal 13 (3)*]
8
pertimbangan
9
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan yang diatur dengan undang-
undang (Pasal 15 *)
26 I

27. 11 BAB KEKUASAAN
NEGARA
PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN
I
1
memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
[Pasal 4 (1)]
2
dalam melakukan
Presiden kewajiban dibantu oleh
satu orang Wapres
4
dibantu [Pasal 4 (2)]
menteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
3
membidangi urusan tertentu
membentuk
dalam pemerintahan
dewan pertimbangan #)
[Pasal 17 (3)*]
(Pasal 16) ****
#) DPA dihapus
27 I

28. 12 BAB PEMERINTAHAN DAERAH I
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]
Gubernur, PEMERINTAHAN DAERAH
Bupati, Walikota Anggota DPRD
KEPALA
dipilih secara DPRD dipilih melalui
PEMERINTAH
demokratis DAERAH pemilu
mengatur dan mengurus sendiri urusan [Pasal 18 (3) **]
[Pasal 18 (4)**]
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat
[Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (6)**]
28 I

29. 13 BAB PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Daerah
12 Hubungan Pemerintah Pusat dan I
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan UU [Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**]
29 I

30. 14 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
I
Anggota DPR
dapat
Anggota DPR diberhentikan dari
DPR
dipilih melalui jabatannya, yang
syarat-syarat dan
pemilihan umum
tata caranya diatur
[Pasal 19 (1)**] dalam undang-
undang
(Pasal 22B**)
Fungsi, Wewenang, dan Hak
1. “…memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal 8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden
20 (1)*] ; dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14
2. “…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan (2)*] ;
fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ; 9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
3. “…mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN
hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ; yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden 11. tentang pemilihan anggota BPK dengan
dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F
5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang, (1)***] ;
membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) 12. tentang persetujuan calon hakim agung yang
dan (2)****] ; diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
6. tentang pemberian pertimbangan kepada 13. tentang persetujuan pengangkatan dan
Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
;
14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim
7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden
konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
dalam menerima penempatan duta negara lain 30
[Pasal 13 (3)*] ; II

31. 15 BAB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
I
4a
Pembentukan UU tidak boleh
diajukan lagi
dalam persi-
TIDAK dangan masa itu 4b
1a
memegang kekuasaan [Pasal 20 (3)*] mengesahkan
membentuk UU [Pasal 20 (4)*]
4
[Pasal 20 (1)*] 4c
persetujuan dalam hal RUU
anggota berhak YA
bersama tidak disahkan,
mengajukan usul RUU
(Pasal 21*) dalam waktu 30
hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU dan
3
wajib
DPR RUU
Presiden diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
dibahas
2
bersama
ikut
membahas
[Pasal 20 (2)*] 1b UU
DPD memberi
berhak mengajukan
RUU
pertimbangan
[Pasal 5 (1)*]
RUU
tertentu
31 II

32. 16 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah pengganti UU
I
1 3b
dalam hal ihwal kegentingan yang harus dicabut
memaksa, berhak menetapkan [Pasal 22 (3)]
peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang
[Pasal 22 (1)] TIDA
K
3 3a
Preside DPR persetujuan YA
menjadi
UU
n
2
peraturan pemerintah
pengganti UU itu harus
mendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
32 II

33. 17 BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH
II
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui
Pemilu. Anggota DPD dapat
Anggota DPD dari setiap diberhentikan dari
provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh
anggota DPD itu tidak lebih
DPD jabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-
1/3 jumlah anggota DPR.
[Pasal 22C (1)*** dan undang
(2)***] [Pasal 22D (4)***]
Wewenang
1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***];
2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***];
3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan
RAPBN [Pasal 22D (2)***];
4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***];
5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D
(3)***].
33 II

34. 18 BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pembentukan UU tertentu
II
4a UU
tidak boleh diajukan lagi tertentu
dalam persidangan masa
itu [Pasal 20 (3)*] TIDAK
4 4b
mengesahkan
persetujuan YA [Pasal 20 (4)*]
bersama
1 4c
dapat dalam hal RUU
mengajukan tidak disahkan,
[Pasal 22D (1)***] dalam waktu 30
3 hari, RUU tersebut
DPD RUU
tertentu
DPR membahas
bersama
Presiden sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
2
membahas RUU
tertentu
[Pasal 22D (2)***]
34 II

35. 19 BAB PEMILIHAN UMUM
II
PEMILU
2
‘luber jurdil’ setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)***]
untuk memilih
[Pasal 22E (2)***]
1
diselenggarakan
oleh
komisi pemilihan
umum Presiden/ Anggota Anggota Anggota
yang bersifat Wapres DPR DPRD DPD
nasional, tetap, dan
mandiri
[Pasal 22E (5)***]
3 4 5
dipilih dalam satu pasangan Peserta dari Peserta dari
secara langsung oleh rakyat Partai Politik Perseorangan
[Pasal 6A (1)***] [Pasal 22E (3)***] [Pasal 22E (4)***]
diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta
pemilu [Pasal 6A (2)***]
35 II

36. 20 BAB HAL KEUANGAN
Penyusunan APBN
II
1
mengajukan
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
2
Presiden DPR memberi
pertimbangan DPD
[Pasal 23 (2)***]
TIDAK
3 4b
4a
membahas Pemerintah Pemerintah
4
bersama menjalankan menjalankan
[Pasal 23 (2)***] persetujuan YA
APBN
RAPBN APBN
Tahun lalu
[Pasal 23 (3)***]
36 II

37. 21 BAB HAL KEUANGAN
bank sentral
II
bank sentral
Pasal 23D ****
susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi
diatur dengan undang-undang
37 II

38. 22 BAB BADAN
KEUANGAN
PEMERIKSA II
Keanggotaan Tugas dan Wewenang
Anggota dipilih oleh menyerahkan hasil
DPR dengan pemeriksaan
BPK
memperhatikan keuangan negara
pertimbangan DPD kepada DPR, DPD,
dan diresmikan oleh dan DPRD sesuai
Presiden dengan
[Pasal 23F (1)***] kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota negara,
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]
38 II

39. 23 BAB BADAN
KEUANGAN
PEMERIKSA II
Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK 2
hasil pemeriksaan
diserahkan
1
[Pasal 23E (2)***]
memeriksa pengelolaan dan
tanggungjawab
keuangan negara
[Pasal 23E (1)***]
DPD DPR DPRD
3
hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti
oleh lembaga perwakilan dan/atau badan
sesuai dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)***]
39 II

40. 24 BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ***]
Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)
II
DPD DPR Presiden
2 1 3
memberikan memilih calon Anggota BPK diresmikan
pertimbangan terpilih
40 II

41. 25 BAB
KEHAKIMAN
KEKUASAAN II
Mahkamah Agung
Hakim agung harus Calon hakim agung
MA
memiliki integritas dan diusulkan oleh Komisi
kepribadian yang tidak Yudisial kepada DPR
tercela, adil, untuk mendapat per-
profesional, dan Pasal 24A *** setujuan dan ditetap-
berpengalaman di kan sebagai hakim
Umum
bidang hukum agung oleh Presiden
Agama
[Pasal 24A (2)***] [Pasal 24A (3)***]
Militer
TUN
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*].
41 III

42. 26 BAB
KEHAKIMAN
KEKUASAAN II
Mahkamah Konstitusi
Hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan
MK
kepribadian yang tidak mempunyai sembilan
tercela, adil, negarawan orang anggota hakim
yang menguasai konstitusi yang ditetapkan
konstitusi dan oleh Presiden, yang
Pasal 24C ***
ketatanegaraan, serta diajukan masing-masing
tidak merangkap sebagai tiga orang oleh MA, tiga
pejabat negara orang oleh DPR dan tiga
[Pasal 24C (5)***] orang oleh Presiden
[Pasal 24C (3)***]
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar [Pasal 24C (2)***]. 42 III

43. 27 BAB
KEHAKIMAN
KEKUASAAN II
Komisi Yudisial
Anggota Komisi Yudisial
KY
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai diangkat dan
pengetahuan dan diberhentikan oleh
pengalaman di bidang Pasal 24B *** Presiden dengan
hukum serta memiliki persetujuan DPR
integritas dan [Pasal 24B (3)***]
kepribadian yang tidak
tercela
[Pasal 24B (2)***]
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
43 III

44. 28 BAB WILAYAH NEGARA II
WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **
44 III

45. 29 BAB WARGA
PENDUDUK
NEGARA DAN II
warga negara ialah
orang-orang bangsa Penduduk ialah
Indonesia asli dan warga negara
orang-orang bangsa WARGA Indonesia dan orang
asing yang
lain yang disahkan
dengan undang-
NEGARA bertempat tinggal di
undang sebagai DAN Indonesia
warga negara [Pasal 26 (2)**]
[Pasal 26 (1)] PENDUDUK
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28) 45 III

46. 30 BAB HAK ASASI MANUSIA III
mempertahankan
berkewajiban menghargai hidup dan
membentuk keluarga, keturunan
hak orang dan pihak lain kehidupan
dan perlindungan anak dari
serta tunduk kepada (Pasal 28A) **
kekerasan dan diskriminasi
pembatasan UU (Pasal 28B) **
(Pasal 28J) **
tidak dituntut atas dasar hukum mengembangkan dan memajukan
yang berlaku surut dan bebas dari diri, serta mendapat pendidikan
perlakuan diskriminatif dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C) **
(Pasal 28I) ** HAK
ASASI pengakuan yang sama di
hidup sejahtera lahir dan batin, MANUSIA hadapan hukum, hak untuk
memperoleh pelayanan bekerja dan kesempatan yg sama
kesehatan, mendapat perlakuan dalam pemerintahan
khusus (Pasal 28H) ** (Pasal 28D) **
perlindungan diri pribadi, kebebasan beragama, meyakini
keluarga, kehormatan, kepercayaan, memilih
martabat, dan harta benda kewarganegaraan, memilih
serta bebas dari berkomunikasi dan tempat tinggal, kebebasan
penyiksaan memperoleh informasi berserikat, berkumpul dan
(Pasal 28G) ** (Pasal 28F) ** berpendapat (Pasal 28E) **
46 III

47. 31 BAB AGAMA
III
A G A M A
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
47 III

48. 32 PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
BAB
III
Usaha hankamneg
Tiap-tiap warga
negara berhak dan
Pertahanan dan dilaksanakan melalui
sishankamrata oleh
wajib ikut serta Keamanan Negara TNI dan POLRI sbg
kekuatan utama, dan
dalam usaha
rakyat sbg kekuatan
pertahanan dan
keamanan negara
Tugas pendukung
[Pasal 30 (2)**]
[Pasal 30 (1)**]
TNI (AD, AL, POLRI
AU)
sebagai alat negara sebagai alat negara
yang menjaga
bertugas keamanan dan
mempertahankan, ketertiban
melindungi, dan masyarakat bertugas
memelihara keutuhan melindungi,
dan kedaulatan mengayomi, melayani
masyarakat, serta
negara menegakkan hukum
[Pasal 30 (3)**] [Pasal 30 (4)**]
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI di
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat
keikutsertaan warga negara dalam usaha
hankamneg, serta hal-hal yang terkait
dengan hankam diatur dengan UU
[Pasal 30 (5)**]
48
IV

49. 33BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]
Setiap warga negara wajib negara memprioritaskan anggaran
mengikuti pendidikan dasar pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
dan pemerintah wajib APBN dan APBD untuk memenuhi
membiayainya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
[Pasal 31 (2)****] nasional [Pasal 31 (4)****]
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAA Pemerintah memajukan ilmu penge-
N tahuan dan teknologi dengan men-
Setiap warga negara berhak junjung tinggi nilai-nilai agama dan
mendapatkan pendidikan persatuan bangsa untuk kemajuan
[Pasal 31 (1)****] peradaban serta kesejahteraan umat
manusia [Pasal 31 (5)****]
negara memajukan kebudayaan
Nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin negara menghormati dan memelihara
kebebasan masyarakat dalam bahasa daerah sebagai kekayaan
memelihara dan mengembangkan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****]
nilai-nilai budayanya
[Pasal 32 (1)****]
49
IV

50. BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
34 SOSIAL
III
Bumi dan air dan kekayaan
Cabang-cabang produksi yang
alam yang terkandung di
penting bagi negara dan
dalamnya dikuasai oleh negara
menguasai hajat hidup orang
dan dipergunakan untuk
banyak dikuasai oleh negara
sebesar-besar kemakmuran
[Pasal 33 (2)]
rakyat [Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi
disusun sebagai usaha bersama PEREKONOMIA berkeadilan, berkelanjutan,
berdasar atas asas kekeluargaan N NASIONAL berwawasan lingkungan,
[Pasal 33 (1)] kemandirian, serta dengan
DAN
KESEJAHTERA menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional
AN SOSIAL
[Pasal 33 (4)****]
Negara bertanggung jawab
Fakir miskin dan anak- atas penyediaan fasilitas
anak yang terlantar pelayanan kesehatan dan
Negara mengembangkan sistem
dipelihara oleh negara fasilitas pelayanan umum
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
[Pasal 34 (1)****] yang layak [Pasal 34
mem-berdayakan masyarakat yang
(3)****]
lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
50
IV

51. 35 BAB BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN
III
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **
51
IV

52. 36 BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
III
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat
diagendakan dalam sidang MPR apabila
MPR diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
Pasal-pasal
berwenang mengubah Perubahan
UUD
dan menetapkan
[Pasal 3 (1)***] Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang
MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD
dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh
anggota MPR [Pasal 37 (4)****]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat
dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****]
52
IV

53. 37 ATURAN PERALIHAN III
ATURAN
PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)
53
IV

54. 38 ATURAN TAMBAHAN III
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****)
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
54
IV

55. Fungsi-Fungsi Negara
1. Fungsi Konstitutif Fungsi Kedaulatan serta
penetapan UUD
Pelaksana: MPR (Ps.1, 3
dan 37)
2. Fungsi Eksekutif Fungsi Penyelenggaraan pemerintaha
pemerintah
Pelaksana: Presiden
(Pasal 4)
Negara
3. Fungsi Legislatif Fungsi Pembuatan Undang-
Undang Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan
22)
4 . Fungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps.
24, 24A, B, dan C)
5 . Fungsi Audit Penyelenggaraan pemeriksaan
tanggung jawab keuangan
Pelaksana: BPK (Psl 23E)
55

56. Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangka
Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk Mewujudkan Cita-
Cita Nasional.
Cita-Cita Nasional
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
TUJUAN NASIONAL
• Lindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
• Majukan kesejahteraan umum
• Cerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Fungsi-fungsi negara
MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MK
Konsitutif -Eksekutif Legislatif Legislatif -Auditif Yudi Yudi
-Legislatif katif katif
Semangat:
•Melayani masyarakat
•Mengayomi masyarakat
•Memberdayakan masyarakat
56

57. Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan
Suatu mekanisme lima tahunan untuk
Definisi : pengambilan keputusan bangsa dalam sistem
penyelenggaraan negara.
Meliputi kegiatan kenegaraan sebagai berikut:
1. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun
2. Presiden, dan Wapres dipilih langsungmemegang jabatan selama
masa 5 tahun
3. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
4. Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam SU MPR yang
diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis dan
SI-MPR yang diselenggarakan untuk itu.
5. Tugas-tugas Presiden yang terkait dengan mekanisme ini, antara
lain: Mengajukan RUU-APBN dibahas bersama DPR dengan
a.
mempertimbangkan DPD.
b. MPR mengadakan sidang tahunan
c. Mengajukan RUU yang diperlukan untuk melaksanakan UUD
1945
57

58. 58

59. IND. ADALAH NEG. HUKUM
1
(PS 1 AYAT 3)
SISTEM KONSTITUSIONAL (PS 1 AYAT 2)
2 TIDAK BERSIFAT ABSOLUTISME
ASAS – ASAS
POKOK SPN KEK. NEG. TERTINGGI DITANGAN RAKYAT
( 7 KUNCI ) 3 (PS 1 AYAT 2)
PRES + WKL DIPILIH LANGSUNG
(PS 6A AYAT 1)
PRES = PEMEGANG KEK.
4
PEM. NEG (PS 4 AYAT 1)
PRES. TDK BTGJWB KPD DPR, TETAPI DPR
5 DAPAT MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN
PRES (PS 7 A/B = IMPEACHMENT)
MENTERI NEG = PEMBANTU PRES
6
(PS 17 / 1+2)
KEK. KEP. NEG. TIDAK TAK TERBATAS
7
(PS 7/7A)
59

60. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
adalah KUAT
1. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7 C)
2. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7A,B)
3. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan (Pasal 20 A)
4. Pengangkatan Panglima TNI AD/AU/AL dan Kapolri
dengan persetujuan DPR (Tap MPR No.VII/MPR/2000)
5. Pengangkatan Hakim Agung, dan Gubernur BI
dengan persetujuan DPR.(UU 23/1999)
6. Pengangkatan Duta, pemberian amnesti dan
abolisi atas pertimbangan DPR
7. Pernyataan perang/damai/perjanjian atas persetujuan DPR.
60

61. Aparatur Pemerintahan
• Biasa disebut aparatur pemerintah atau aparatur.
• Tugas Pokok - melaksanakan:
1. Tugas umum/rutin pemerintah: Kamtib, pendidikan,
kesehatan, dst.
2. Tugas pembangunan:
Melalui program/proyek pembangunan.
• Terdiri atas:
1. Aparatur Pemerintah Pusat.
2. Aparatur Pemerintah Daerah
3. Aparatur Perekonomian Negara
61

62. 1. DEP
2. MENKO
3. MENEG
4. LPND
1. TK PUSAT
5. SEK BAN PRES
6. JAGUNG
7. PERW. DI LN
8. TNI
9. POLRI
LMBG PN
10.BADAN/EKSTRA
Aparat STRUK+BADAN
Perekonomian INDEPENDEN
UU 22/99 UU 32 /
2. TK DAERAH 2004
62

63. Aparatur Perekonomian Negara
Perusahaan Negara (PN) Perusahaan Daerah (PD)
* BUMN (UU.9/1969)* * BUMN (UU.5/1992)*
Bentuk Bentuk
a. Perjan (PP.6/2000) a. Perumda (Pelayanan
Umum)
b. Perum (PP.13/1998) b. Perseropada (Orientasi
c. Persero (PP.12/1998) Bisnis)
Inmendagri 5/1990
63

64. 1. DEPARTEMEN
1. UNSUR PELAKSANA PEMERINTAH, DIPIMPIN MENTERI 
PEMB. PRES, DIBIDANG MASING - MASING
2. FUNGSI :
a. PELANCARAN LAKBIN
b. BIN + KORD LAK TUGAS
c. LITBANG
d. LAK WASNAL
3. KW :
a. TAP JAK  DUKUNG BANG SCR MAKSUD
b. SUN REN NAS
c. TAP JAK SIM NAS
d. KW LAIN YG MELEKAT PD PPuu
4. SUSUNAN ORG :
a. MENTERI
b. SESJEN, DIRJEN, IRJEN, KA BADAN
c. STAF AHLI
d. PUSAT, INS. VERTIKAL, UPT
64

65. 2. MENKO
1. TUGAS : KORDINASI PENYIAPAN = SUNJAK + LAK DLM KEG
PEMERINTAHAN
2. TERDIRI : MENKO (POLKAM, EKONOMI, KESRA)
3. FUNGSI :
a. KOORDINASI MENTERI + PIMPINAN LPND YG TERKAIT
DALAM :
• LAKTUGAS, CAM MAS
• KETERPADUAN PENYIAPAN PERUMUSAN JAK, SUN
REN+PROG+KEG
a. PENGENDALIAN
b. SUN LAP HASIL EVALUASI, SARAN  PRES
4. KW :
a. TAP JAK SECARA MAKRO
b. SUN REN ,AKRO + KLS
4. MENKO DIBANTU ; SETMENKO (UNSUR PEMBANTU)
DEPUTI ( UNSUR PELAKSANA), STAF AHLI (UNSUR
PEMBANTU BIDANG TERTENTU)
65

66. 3. MEN NEG
1. MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU YG TIDAK
DITANGANI DEPARTEMEN
2. CONTOH : BUDPAR, RISTEK, KOP+UKM, LH, PP, PAN, PPN,
BUMN, KOMINFO
3. FUNGSI :
a. PERUMUSAN JAK
b. KORDINASI + KETERPADUAN SUN REN, MONEV,
PROG+KEG
c. PEMBERDAYAAN
4. FUNGSI :
a. TAP JAK  MENDUKUNG BANG MAKRO
b. TAP NESKAPE (SPM)
c. SUN REN NAS (MAKRO)
d. SIM NAS
5. DIBANTU :
• SET MEN NEG (UNSUR PEMBANTU)
• DEPUTI (UNSUR PELAKSANA)
• STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU)
66

67. 4. L P N D
1. LEMBAGA PP DIBENTUK UNTUK LAK TUGAS PEM TERTENTU
2. BERADA DIBAWAH DAN BGTJWB KEPADA PRES
3. 23 LPND  LAN, ANRI, BKN, PERPUNAS, BAPPENAS, BPS,
BSN, BATAN, BAPETEN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN,
BAKOSURTANAL, BPKP, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, BMN, LIPI,
LIN, LEMHANAS
4. STATUS DIBAWAH PRES, TETAPI LAKGASOP
DIKORDINASIKAN / BINTEK,
a. PPN  BAPPENAS, BPS
b. PAN  LAN, BKN, BPKP, ANRI
c. RISTEK  LIPI, LAPAN, BSN, BPPT, BATAN, BAPETEN,
BAKOSURTANAL
5. STRUKTUR :
a. KEPALA / WAKIL
b. SEKR. UT (PELAKS FUNGSI/STAF)
c. DEPUTU (PELAKS FUNGSI LAIN)
d. UNIT PENGAWASAN
67

68. 5. SET PEMBANTU PRES
BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES
SET NEG TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES
SELAKU KEPALA NEGARA DLM LENGG KPN,
DIPIMPIN : SESNEG
BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES
SEKAB TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES
SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DLM LENGG KPN,
DIPIMPIN : SESKAB
68

69. 6. JAGUNG
1. KEJAKSAAN :
 LEMB PEM YG LAK KEK NEG DI BIDANG PENUNTUTAN
 DIPIMPIN JAGUNG  BGTJWB KPD PRES
2. TERDIRI  OUSAT/ PROP/ KAB-KOT  KAJAGUNG,
KAJATI, KAJARI
3. DALAM DATUN  KEJAKSAAN DPT BERTINDAK
DIDALAM/DILUAR PENGADILAN UTK ATAS NAMA
NEG/PEM
4. DPT MEMBERIKAN PERTIMB HKM, KEPADA INS PEM
LAINNYA
5. DIBANTU SEORANG WAKIL + BEBERAPA JAGUNG MUDA
69

70. 7. PERWAKILAN RI DI LN
= AP YG MEWAKILI KEPENTINGAN RI DI NEGARA LAIN ATAU
PADA ORG INTERNASIONAL
PERWK CAKUPAN : SEMUA KEP NEG, DISELURUH
DIPLOMATIK WILAYAH NEG PENERIMA
DIPIMPIN : DUBES LB/BP BGTJWB KPD PRES
MELALUI MENLU
TUGAS : HUB DIPLOMATIK DG NEGARA
TERDIRI PENERIMA, UTK MELINDUNGI
KEPENTINGAN WNRI
CAKUPAN : KEP. NEG DIBIDANG KONSULER
WILAYAH TERTENTU NEG PENERIMA
PERWK
KONSULER DIPIMPIN : KONJEN/KONSUL BGTJWB KPD
DUBES LB/BP
TUGAS : MEWAKILI RI DLM LAKHUBKON
DIBIDANG EKO, DAG, HUB, BUD
70

71. 1. AD/ AL/ AU
8. SUSDUK
2.
3.
DIBAWAH PRESIDEN
DIPIMPIN PANGLIMA
TNI (DIANGKAT/DIBERHENTIKA
N PRESIDEN ATAS
PERSETUJUAN DPR)
1. JAKPOLNEG  DSR
PENYELENGG. JAK+LAK GAS TNI)
NEGARA 2. SIKAP NETRAL DLM
POLITIK
3. JUNJUNG DEMOKRASI +
HAM
4. DAPAT DUDUK JABATAN
PERAN + TUGAS SIPIL (BILA TELAH
PENSIUN/MUNDUR)
1. ALAT NEG/PERTAHANAN
NKRI
2. TUGAS : TEGAKKAN PERADILAN HKM
KEDAULATAN, KEUTUHAN MILITER MILITER
WILAYAH, MELINDUNGI SBI +
STDI MELANGGAR
3. PENY. WAMIL, CIVIC MISSION HUKUM TUNDUK
DAN BANTUAN KPD POLRI HKM
(TUGAS KEAMANAN), PERADILAN PIDANA
PEMELIHARAAN UMUM UMUM
71
PERDAMAIAN PBB

72. 1. PELIHARA KEAMANAN/KETERTIBAN
2. GAK HKM
PERAN + 3. PENGAYOMAN/LAYANAN
TUGAS
4. DARURAT  BANTU TNI
5. KEJAHATAN INT
6. PERDAMAIAN DUNIA
9.
POLRI
UU 2 / 2002
1. DIBAWAH PRES
SUSDUK
2. KAPOLRI DIANGKAT/DIBHTKAN PRES
DG PERSETUJUAN DPR
72

73. 10 MEMBERI PERTIMBANGAN, KORDINASI, LAK TUGAS
TERTENTU
TIDAK BERADA DALAM STR MENKO / DEP / LPND
EXTRA
a. DEWAN EKONOMI NAS
B STRUK DEWAN b. DEWAN PEMULIHAN USAHA NAS
TURAL
A c. DEWAN PERTIMBANGAN OTDA
D
A INDEPEN
N DEN a. BADAN PERTIMBANAGN KEPEGAWAIAN
BADAN b. BADAN PELAKSANAN APEC
c. BAPERJANAS
a. TIM BAKOLAK INPRES – 6
TIM
b. TIM PENGEMBANGAN INDUSTRI HANKAM
KOMITE a. KONI
a. KOMNAS HAM ,KOMISI OMBUDSMAN NAS
KOMISI
b. KOMISI PEMILU
c. KPK
73

74. APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA
PN = BUMN
BADAN USAHA  MODALNYA DARI KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN
(SUMBER : APBN + KAPITALISASI CADANGAN)
MAKSUD  BERIKAN SUMB PEREKONOMIAN + UNTUNG + BINA PEGEL
TERDIRI  PERSERO DAN PERUM
UNSUR PERSERO PERUM
a. MAKSUD PENDIRIAN MENGEJAR KEUNTUNGAN KEMANFAATAN UMUM
b. MODAL TERBAGI DLM SAHAM TIDAK TERBAGI SAHAM,
(51% NEGARA) SEMUA MILIK PEMERINTAH
c. PENGURUSAN DIREKSI DIREKSI
d. PENGAWASAN KOMISARIS DEWAN PENGAWAS
e. ORGANISASI RUPS, DIREKSI, MENTERI, DIREKSI, DEWAN
KOMISARIS PENGAWAS
f. PENDIRIAN DIUSULKAN OLEH DIUSULKAN OLEH
MENTERI KPD PRES MENTERI KPD PRES
g. PEMERIKSAAN AUDITOR EKST YG AUDITOR EKST YG
DITETAPKAN RUPS/BPK DITETAPKAN
MENTERI/BPK
74

75. PD = BUMD
BADAN USAHA  MODALNYA SBG/SELURUHNYA DARI KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
TERDIRI :
PERSERODA PERUMDA
MAKSUD MEMUPUK PUBLIC SERVICE
KEUNTUNGAN, DISAMPING CARI
PELAYANAN + UNTUNG PAD
PEMBINAAN ORG ( E+E, PRINSIP
HARUS E + E, EKONOMI
BERORIENTASI :BISNIS PERUSAHAAN,
PELAYANAN MASY)
75

76. UU 22 / 1999 ( 16 BAB, 134 PASAL )
7 MEI 1999
UU 32 / 2004 ( 16 BAB, 240 PASAL )
15 OKT 2004
PERTIMBANGAN : SUDAH TDK SESUAI
DGN PERKEMBANGAN
KEADAAN
KETATANEGARAAN
TUNTUTAN LENG. OTDA
76

77. DASAR PERUBAHAN
1 AMANDEMEN UUD 45
2 TAP MPR : IV/MPR/2000  REKOM. JAK DLM LENG OTDA
TAP MPR : VI/MPR/2002  REKOM. ATAS LAPLAK TUS
MPR (OLEH LTN)
TUS MPR : 5/MPR/2003  PENUGASAN KPD MPR UTK
SAMPAIKAN SARAN
3 UU 12/2003  PEMILU DPR, DPD, DPRD
UU 22/2003  SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD
UU 23/2003  PEMILIHAN PRES + WAPRES
4 UU 17/2003  KEUANGAN NEGARA
UU 1/2004  PER BDHR NEG.
UU 15/2004  RIK. ATAS LOLA + TGJWB KEUANGAN NEGARA
77

78. PRES RI YG MEMEGANG
PP KEK PEM RI
PD GUB, BUP/WALI DAN PERANGKAT DAERAH
SBG UNSUR PENYELENGGARA
PEM. DAERAH.
(PENY, up OLEH PD+DPRD
PEMERINTAHAN
DAERAH MENURUT ASAS OT+TP DG PRINSIP
OT LUS DLM SISTEM + PRINSIP NKRI
( PASAL 1 )
78

79. HWK DO UNTUK TUR+RUS SENDIRI
OD UP + KEPENTINGAN MASY SET4
SESUAI DGN PPuu
DO KES.MASY HKM YG MEMP BTS WIL YG
BER. W TUR+RUS KEP MASY SET4
MNRT PRAKARSA SENDIRI BDSK
ASP MASY DALAM SISTEM NKRI.
( PASAL 1 )
79

80. PENYERAHAN W PEMERINTAHAN OLEH P
KPD DO UTK TUR+RUS UP DL SISTEM NKRI
DES PELIMPAHAN W PEMERINTAHAN OLEH P
DEKON KEPADA GUB SBG WKL PEM. DAN/ATAU
KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL. TERSEBUT
TP PENUGASAN :
DARI P KEPADA D DAN ATAU d,
DARI PEM. PROV KEPADA KAB/KOT DAN
ATAU d,
DARI PEM. KAB/KOT KEPADA d,
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU.
( PASAL 1 )
80

81. PEMan DA
LENGG UP YG MENJADI KW NYA
MENJALANKAN OT LUS UTK TUR + RUS UP
PEMBG BDSK ASAS OT + TP
UP
URUSAN PP
PLN, HAN, KAM, YUST, MON+FIS,AGM
DISELENGGARAKAN SENDIRI, ATAU
MELIMPAHKAN SBG UP
KEPADA PERANGKAT PP/ WKL PP DIDAERAH
ATAU MENUGASKAN KPD PEMDA
DAN/ATAU PEM DESA
( PASAL 10 )
81

82. ANGKAT PJB DIPLO; MENUNJUK WNI
PLN DUDUK DLM LEMBG. INT, TAP JAK LN,
JAK DAG PERJANJIAN DSB
MEMBENTUK AB, PERANG/DAMAI, NEG.
HAN DLM KEADAAN BHY,BANGSISHANRAJATA
JAK WAMIL, DSB
MEMBENTUK POLISI, JAK KAMNAS,
KAM MENINDAK SETIAP O/K/O YG KEGIATAN
MENGGANGGU KAMRA
YUS MENDIRIKAN LEMB.DIL, JAKSA/HKM,
LEMBG PEMASYARAKATAN
MONFIS MAKRO EKON, CETAK UANG
JAK MONETER
TAP HARI LIBUR, PENGAKUAN
AGM KEBERADAAN SUATU AGAMA
( PASAL 1O )
82

83. SEPENUHNYA TERJAMINNYA KELANGSUNGAN
MENJADI HIDUP NKRI
KW P (PLN,HAN,KAM,MONFIS,YUST,AGM)
URUSAN 1. PERLIND. HAK KONST
URUSAN MENDASAR 2. PERLIND. KEP NAS
PEMERIN URUSAN BERKAITAN TTG
3. PEMENUHAN
WAJIB H + PELAYANAN
TAHAN DASAR WN
KOMITMEN NAS 
YG BHB DG PERJ.
INTERNASIONAL
URUSAN URUSAN SCR NYATA, BERPOTENSI
PILIHAN UTK MENINGKATKAN KESRA,
SESUAI KONDISI, KEKHASAN+POT
UNGGULAN DAERAH
83

84. PELAKS. HUB KW ANTARA P/PD (P/K/K)
SALING TERKAIT
TERGANTUNG, SINERGIS
WAJIB BERKAITAN DGN PELAYANAN
DASAR ( DIKDAS, KESH,
PENYE KEB HIDUP MIN SAR LING DAS )
BERPEDOMAN SPM DILAKS.
LENG. TERDIRI SCR BERTAHAP,
DITETAPKAN PP
UP
PILIHAN TERKAIT DG POT / UNGG +
KHAS DAERAH
UP YG DISERAHKAN DISERTAI DG 3 P SESUAI DG
UR YANG DIDES. URUSAN YG DILIMPAHKAN KPD
GUB, DISERTAI DG DANA, SESUAI DG URUSAN
YG DIDEKON
( PASAL 11+12 )
84

85. URUSAN WAJIB
KEWENANGAN
KAB/KOT PROPINSI
a) RENDAL BANG
b) REN, FAT, WAS TATA RUANG
c) LENG. TIB UM + TRAM MASY.
d) PENYEDIAAN S/PRAS UMUM
e) PENANGANAN BID KESEHATAN
f) PENYELENGG. DIK DAN ALOKASI SDM POT
g) PENANGGULANGAN MAS. SOS LINTAS KAB/KOT
h) PENANGANAN BID. NAKER LINTAS KAB/KOT
i) FAS, BANG KOP, UK/M TMSK LINTAS KAB/KOT
j) DAL LH
k) PELAYANAN PERTANAHAN TMSK LINTAS KAB/KOT
l) PELAYANAN KEPDDK + CAT SIPIL
m) PELAYANAN ADUM PEMERINTAHAN
n) PELAYANAN ADM PENANAMAN MODAL  TMSK LINTAS KAB/KOT
o) PENY. PEL. DASAR LAIN YG BELUM DPT DILAK
OLEH KAB (M)
p) URUSAN WAJIB LAINNYA
( PASAL 13 ) 85
DIAMANATKAN PPuu

86. WILAYAH KERJA GUB, SELAKU WAKIL PP
WILAYAH
ADMINISTRASI DAERAH PROP = WILAYAH ADM
KARENA GUB (KDH) KARENA JABATANNYA
= WAKIL PP (KEPALA WILAYAH)
ORG/LEMB PADA PEMDA YG BGTJWB KPD +
PERANGKAT MEMBANTU PEMDA
DAERAH
TERDIRI : SETDA, DINDA, LEMTEDA
86

87. NAD
1. PEMBERIAN KESEMPATAN LEBIH LUAS
UTK TURRUS (SDA+SDM+SE)
2. MENUMBUH KEMBANGKAN PRAKARSA,
18/2001 KREATIFITAS, DEMOKRASI
UU 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI
KHUSUS MASYARAKAT DAN MENGFUNGSIKAN
SCR OPTIMAL DPRD-NAD
4. MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM
DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT
87