864-2454-2-PB.pdf

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/325655885
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang
Article in JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah · April 2018
DOI: 10.24905/jip.v3i1.864
CITATIONS
2
READS
1,455
1 author:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
International Conference on Democracy, Accountability and Governance View project
Food Security View project
Rendra Setyadiharja
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG
35 PUBLICATIONS 44 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Rendra Setyadiharja on 09 June 2018.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN:
Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Volume 3– Nomor 1, April 2018, (Hlm 71-88)
Available online at: http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/jip
Submission: 16-01-2018; Revision: 12-03-2018.; Publish: 30-05-2018;
DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.864
Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online)
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang
Rendra Setyadiharja
Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjunpinang,
Kepulauan Riau, 38371, Indonesia
* Korespondensi Penulis. E-mail: rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id,
Abstrak
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam
menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses
tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur
kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan
Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis
dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas
musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan
perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat
dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan
efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat
dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai
indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.
Kata kunci: Efektivitas, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan, Pemerintah Daerah
Effectiveness Implementation of Development Planning Meeting (Musrenbang) at the Sub-
District Level in Tanjungpinang City
Abstract
Deliberation Planning and Development (Musrenbang) is a forum of deliberation in determining the
program priority and achievement strategy program at the District level. There are several programs
needed for development and community needs. The research conducted to find out whether in the
implementation of Musrenbang Tanjungpinang Subdistrict Tanjungpinang city has been effective and in
accordance with the objectives proposed in the List of Development Proposals East Tanjungpinang has
Community Needs. The research method used in this research is a quantitative method. Based on the results
of research analyzed by De Garmo, Sullivan and Canada, it can be concluded that the effectiveness of the
kecamatan musrenbang provides an effective goal in the implementation of development. Using the highest
index on the dimension with the number of index values of 4.17, the numbers can be categorized as effective.
Dimensions of adaptation with the total index value of 3.87 can be categorized as effective and the lowest
index on the dimension with the total index value of 3.70. Effective Impact Index of East Tanjungpinang
Development Planning Development Planning In Tanjungpinang City with an index value of 3.96 can be
categorized as effective.
Keywords: Effectiveness, Deliberation Planning and Development , Local Government

Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 -
72
Rendra Setyadiharja
1. PENDAHULUAN
Efektivitas menurut (N. Suoth,
Tinangon, & Rondonuwu, 2016) menjelas-
kan merupakan hubungan antara output
dengan tujuan. Semakin besar kontribusi
output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program, atau
kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output
dan proses maka efektivitas berfokus pada
outcome (hasil). Suatu organisasi, program,
atau kegiatan dinilai efektif apabila output
yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang
diharapkan atau dikatakan spending wisely.
Menurut (N. Suoth et al., 2016)menjelaskan
bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi
atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan
yang hendak dicapai dan sarana atau
peralatan yang digunakan, disertai tujuan
yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil
yang memuaskan.
Efektivitas merupakan unsur pokok
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang
telah ditentukan di dalam setiap organisasi,
kegiatan ataupun program. Disebut efektif
apabila tercapai tujuan ataupun sasaran
seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai
dengan pendapat (Nugroho, 2003) bahwa
efektifitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.
Sedangkan Georgopolous dan
Tannembaum (Napitupulu, 2015) menge-
mukakan bahwa efektivitas ditinjau dari
sudut pencapaian tujuan, dimana ke-
berhasilan suatu organisasi harus mem-
pertimbangkan bukan saja sasaran
organisasi tetapi juga mekanisme mem-
pertahankan diri dalam mengejar sasaran.
Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus
berkaitan dengan mesalah sasaran maupun
tujuan.
Selanjutnya Steers dalam (N. J. T.
Suoth, 2016) mengemukakan bahwa
efektivitas adalah jangkauan usaha suatu
program sebagai suatu sistem dengan
sumber daya dan sarana tertentu untuk
memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa
melumpuhkan cara dan sumber daya itu
serta tanpa memberi tekanan yang tidak
wajar terhadap pelaksanaannya.
Selanjutnya, (Kurniawan, 2004) men-
definisikan efektivitas itu adalah kemampu-
an melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) daripada suatu
organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya
tekanan atau ketegangan diantara pe-
laksanaannya.
Dari beberapa pendapat di atas
mengenai efektivitas, dapat disimpulkan
bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,
kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh
manajemen, yang mana target tersebut
sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Hidayat (N. Suoth et al., 2016) yang
menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu
ukuran yang menyatakan seberapa jauh
target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah
tercapai. Dimana makin besar persentase
target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya.
Pembangunan Nasional adalah upaya
yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara yang sebagaimana telah termuat
di dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-
bangunan Nasional. Berlandaskan hal ter-
sebut diatas, pada prinsipnya UU SPPN No.
25 tahun 2004 dan UU Pemerintahan daerah
No. 23 tahun 2014 memiliki tujuan yang
sama yaitu untuk menciptakan integrasi,

73
Rendra Setyadiharja
singkroniasi dan sinergisitas pembangunan
Nasional baik antar daerah hingga antar
fungsi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah demi tercapai kesejahteraan umum
dan keadilan sosial sesuai amanat Alinea ke-
4 pembukaan UUD NRI 1945.
Menurut (Napitupulu, 2015) menjelas-
kan bahwa pembangunan merupakan suatu
proses yang dilakukan oleh sebuah
organisasi dimana dalam konteks ini,
organisasi tersebut adalah negara yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahtera-
an masyarakat dengan cara mengubah atau
menciptakan perubahan perubahan yang
mencakup perubahan penting pada struktur
sosial, sikap masyarakat, hingga peran dan
sikap pemerintah.
Provinsi kepulauan Riau yang memiliki
wilayah yang bernaung pada lingkungan
ASEAN, memiliki daerah yang berpotensi
dalam kemajuan perkembangan daerahnya,
khususnya pada pembangunan baik pada
pembangunan SDM maupun infrastruktur
dan fasilitas kemasyarakatan. Dalam hal
menanggapi isu strategis yang terjadi,
seperti yang diungkapkan Gubernur Kepri
Nurdin Basirun pada suatu media berita
lokal bahwa Isu strartegis Provinsi Kepri
dalam RPJMD Kepri saat ini adalah
terjadinya kapasitas fiskal daerah yang
sangat terbatas, dan dengan kondisi ini,
pemerintah daerah Kepulauan Riau akan
melakukan penyusunan program pem-
bangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan
dengan pengalokasiaan anggaran seefisien
mungkin, difokuskan pada skala prioritas
yang sebagaimana telah ditulis oleh Dardani
(2017).
Untuk melaksanakan penyusunan
Program Pembangunan seperti yang
diungkapkan (Zainudin & Sutjiatmi, 2018)
maka melalui mekanisme Musrenbang perlu
dilakukan pengkajian secara matang agar
arah kebijakan pembangunan daerah
terintegral dan terintegrasi sesuai amanat
Alinea keempat UUD 1945 melalui UU No. 25
tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
Nasional Juncto UU RI No. 17 tahun 2007.
Namun akan menjadi masalah tersendiri
bagi Musrenbang, apakah hasil yang
diperoleh melalui mekanisme tersebut
Efektif bagi pembangunan Nasional yang
berkelanjutan ataukah hanya menghambur-
hamburkan keuangan Negara semata?.
Tahun 2017, Musrenbang Kecamatan
Tanjungpinang Timur menyepakati 180
(seratus delapan puluh) usulan prioritas
yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) usulan
di bidang infrastruktur, 68 (enam puluh
delapan) usulan bidang sosial budaya, dan
47 (empat puluh tujuh) usulan bidang
ekonomi untuk pelaksanaan realisasi tahun
2017 dari Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2016. Usulan bidang infrastruktur
umumnya berisi tentang pengaspalan jalan,
pelebaran saluran drainase, paving blok
jalan dan semenisasi parit dan jalan
perumahan. Akan tetapi dari 180 (seratus
delapan puluh) usulan prioritas tersebut,
yang terealisasi baru 49 (empat puluh
sembilan) usulan prioritas dimana kegiatan
tersebut terlaksana sebanyak 6 (enam)
kegiatan di Kelurahan Melayu Kota Piring,
10 (sepuluh) kegiatan di kelurahan
Kampung Bulang, 5 (lima) kegiatan
dilaksanakan di kelurahan Air Raja, 19
(sembilan belas) kegiatan dilaksanakan di
kelurahan Batu IX dan 9 (sembilan) kegiatan
terealisasi di kelurahan Pinang Kencana.
Upaya mengevaluasi jalannya suatu
pembangunan, dapat dilakukan melalui
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah
satu faktor untuk menentukan apakah perlu
dilakukan perubahan secara signifikan atau
sebaliknya. Dalam hal ini efektivitas
merupakan pencapaian tujuan organisasi

74
Rendra Setyadiharja
melalui pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi
masukan (input), proses, maupun keluaran
(output). Menurut (Mulyani, 2008) yang
dimaksud sumber daya meliputi ketersedia-
an personil, sarana dan prasarana serta
metode dan model yang digunakan. Suatu
kegiatan dikatakan efisien apabila dikerja-
kan dengan benar dan sesuai dengan
prosedur sedangkan dikatakan efektif bila
kegiatan tersebut dilaksanakan dengan
benar dan memberikan hasil yang ber-
manfaat.
Menurut (Dwiandini, Roy, & Salomo,
2013) menyebutkan bahwa efektifitas
merupakan suatu konsep yang sangat
penting, karena mampu memberikan
gambaran menyeluruh mengenai keseluruh-
an dalam usaha mencapai sasarannya.
Pengukuran dalam efektifitas dapat dilihat
dari tiga pendekatan yakni pendekatan
sasaran (goal approach), pendekatan
Sumber (system resources approach) dan
pendekatan proses (internal process
approach).
Kemudian menurut Robert H. Mils
dalam (Dwiandini dan Salomo, 2013)
menyebutkan terdapat beberapa ukuran
efektifitas, lebih lanjut Mils mengemukakan
salah satu ukuran efektifitas adalah
Participations and shared influence, yakni
melihat sejauh mana masyarakat ber-
partisipasi dalam membuat satu keputusan
atau kebijakan yang secara langsung
mempengaruhi mereka atau berdampak
langsung kepada masyarakat.
Duncan sebagaimana dikutip oleh
Richard M. Steers dalam (Hidayat, 2018)
menjelaskan bahwa ukuran efektivitas
diukur melalui dimensi berikut.
a) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan
upaya pencapaian tujuan harus di-
pandang sebagai suatu proses. Oleh
karena itu, agar pencapaian tujuan
akhir semakin terjamin, diperlukan
langkah baik dalam pengertian
pencapaian bagian-bagiannya maupun
langkah dalam arti periodisasinya.
Pencapaian tujuan terdiri dari
beberapa faktor yaitu kurun waktu dan
sasaran yang merupakan target
konkrit,
5. Integrasi yaitu pengukuran terhadap
tingkat kemampuan suatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pe-
ngembangan konsensus dan
komunikasi dengan berbagai macam
organisasi lainnya. Integrasi meny-
angkut proses sosialisasi.
6. Adaptasi adalah kemampuan
organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Untuk itu
digunakan tolak ukur proses pengada-
an dan pengisian tenaga kerja.
Kemudian, dalam penelitian ini peng-
ukuran efektivitas di fokuskan pada satu
tahapan dari pembangunan yaitu pe-
rencanaan pembangunan. Tahapan pe-
rencanaan pembangunan merupakan
tahapan yang signifikan menentukan suatu
proses pembangunan. Perencanaan adalah
proses continue, yang terdiri dari keputusan
atau pilihan dan berbagai cara untuk
menggunakan sumber daya yang ada,
dengan sasaran untuk mencapai tujuan
tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya
segala kegiatan pembangunan itu baru akan
terarah apabila dilandaskan pada suatu
perencanaan pembangunan dan dikontrol,
serta dievaluasi.
Menurut (Siagian, 2003) mendefinisi-
kan pembangunan yaitu suatu usaha atau

75
Rendra Setyadiharja
rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan terencana yang dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa negara dan
pemerintah menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa (natton building).
Pembangunan dapat pula diartikan
sebagai proses tindakan untuk mengubah
kehidupan dan penghidupan penduduk,
sehingga dapat memenuhi segala macam
dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan
mampu memenuhi peningkatan kebutuhan
perkembangan penduduknya serta sesuai
ilmu tekhnologi dan tekhnik yang semakin
maju. Apabila definisi di atas dijabarkan
lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok
yang terkandung didalamnya sebagaimana
dikemukakan oleh (Dwiandini et al., 2013)
Namun berbeda pendapat menurut
Lewis (Nugroho, 2010) yang menyebutkan
bahwa perencanaan pembangunan adalah
suatu kumpulan kebijaksanaan dan program
pembangunan untuk merangsang
masyarakat dan swasta untuk menggunakan
sumber daya yang tersedia secara lebih
produktif.
Kemudian (Sitompul, 2017) juga
mengemukakan bahwa perencanaan pem-
bangunan dapat diartikan sebagai suatu
proses perumusan alternatif-alternatif atau
keputusan-keputusan yang didasarkan pada
data-data dan fakta-fakta yang akan diguna-
kan sebagai bahan untuk melaksanakan
suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas
kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik
(material) maupun non-fisik (mental dan
spiritual) dalam rangka mencapai tujuan
yang lebih baik.
Menurut Bintoro dalam (Napitupulu,
2015) menjelaskan perencanaan memiliki
pengertian dalam arti luas yaitu sebagai
suatu proses mempersiapkan secara
sistematis kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kemudian (Napitupulu, 2015)juga men-
jelaskan bahwa perencanaan merupakan
suatu cara bagaimana seseorang atau
sekelompok manusia mencapai tujuan
sebaik-baiknya dengan sumber-sumber
yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
Selain itu perencanaan juga menjadi suatu
penentu tujuan yang akan dicapai atau yang
akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan
oleh siapa.
Dari berbagai macam pendapat
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
terkait dengan proses pembangunan dengan
cara menentukan proses dan program.
Dalam menentukan hal tersebut maka
dilakukan kegiatan musrenbang, sebagai
proses perumusan tujuan pembangunan
akan merangsang partisipasi masyarakat
agar turut serta membantu pemerintah
mensukseskan pembangunan Nasional
melalui ide, saran dan pendapatnya serta
tenaganya dalam membangun lingkungan
sekitar pemukiman masyarakat tersebut
(Zainudin & Sutjiatmi, 2018).
Musrenbang Kecamatan merupakan
kegiatan yang dilakukan sebagai langkah
penentuan program prioritas yang dilakuk-
an di tingkat kecamatan. Namun apakah
proses ini dapat berjalan dengan baik
sehinnga menimbulkan dampak positif bagi
masyarakat di Kecamatan? Apabila me-
nimbulkan dampak positif maka dapat
dikatakan musrenbang di tingkat kecamatan
efektif untuk menghimpun program
prioritas pembangunan.
2. METODE
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan Tanjungpinang Timur kota
Tanjungpinang telah efektif dan usulan-
usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan

76
Rendra Setyadiharja
Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang
Timur telah memenuhi kebutuhan
masyarakat atau setidak-tidaknya men-
dekati kepuasan masyarakat.
Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Menurut (Lexy & Moleong, 2004)
menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif
memandang tingkah laku manusia dapat
diramal dan realitas sosial objektif dan dapat
diukur.
lebih lanjut (Lexy & Moleong,
2004)juga menjelaskan bahwa penelitian
deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan
secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta dan sifat populasi tertentu,
atau mencoba menggambarkan fenomena
secara detail.
Implementasi metode tersebut
dilakukan dengan menggunakan pendeka-
tan deskriptif kuantitatif melalui instrumen
berupa kuesioner, dan Laporan hasil
kegiatan Musrenbang Kecamatan Tanjung-
pinang Timur.
Dalam penelitian ini yang menjadi
konsep operasioanal adalah konsep Duncan
yang dikutip oleh Steers dalam (Hidayat,
2018) yang terdari dari dimensi-dimensi
beserta indikatornya sebagai berikut.
Ø Pencapaian Tujuan
Ø Integrasi
Ø Adaptasi
Teknik sampling yang digunakan oleh
peneliti adalah sampel random dengan cara
pengambilan sampel seperti multistage
cluster sampling Bailey (Lexy & Moleong,
2004) Melihat teori tersebut dapat diambil
populasi di dalam penelitian berjumlah
80.984 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah
penduduk di wilayah Kecamatan Tanjung-
pinang Timur Tahun 2017 (Tanjungpinang
Dalam Angka, 2017). Jumlah tersebut
setelah dilakukan perhitungan dengan
rumus slovin yaitu sebagai berikut.
n = N/(1+Ne2) = 80.984/1+80.984 x 0.012 =
100
Tingkat akurasi yang diambil adalah
99% atau 0.01. Artinya tingkat kesalahan
dalam penelitian ini dijangka hingga 99%
hanya 1% tingkat kesalahan. Kemudian dari
100 sampel yang diperoleh maka diambil 30
(tiga puluh) responden yang terkelompok
dalam 5 (lima) klasifikasi diantaranya 6
(enam) aparatur kecamatan Tanjungpinang
Timur, 6 (enam) aparatur kelurahan yang di
wilayah Tanjungpinang Timur, 6 (enam)
perangkat RW, 6 (enam) perangkat RT, 6
(enam) tokoh masyarakat.
Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan
analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi, gambar, foto dan
sebagainya dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan yang akan dipelajari
kemudian membuat kesimpulan yang
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain. Teknik analisis data yang
dilakukan adalah menggunakan deskriptif
analitis yang didukung oleh data empirik,
melalui langkah-langkah sebagai berikut
reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan
3. HASIL
A. Dimensi Tujuan Efektivitas
Musrenbang
Pada dimensi tujuan, efektivitas
pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) tingkat
Kecamatan Tanjungpinang Timur diukur

77
Rendra Setyadiharja
dalam konteks keterlibatan masyarakat
tersebut di dalam musrenbang. Dalam
konteks ini maka pengukuran yang
dilakukan adalah terhadap hal-hal sebagai
berikut:
1) Waktu Pelaksanaan Musrenbang tepat
pada waktu yang telah di tetapkan,
2) Program Yang diajukan telah sesuai
dengan tujuan Pembangunan,
3) Program yang diajukan telah
memenuhi kesesuaian dengan aspirasi
Masyarakat,
4) Program Pembangunan dinilai realistis
untuk dilaksanakan,
5) Program pembangunan yang diajukan
telah sesuai dengan aspirasi
masyarakat,
6) Program pembangunan telah sesuai
dengan perencanaan pembangunan
yang telah tertera dalam RPJMD
Kab/Kota,
Pengukuran yang telah dilakukan
dalam sebuah penelitian yang telah dilakuk-
an terhadap pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang)
tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur
adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam
tabel berikut ini:
Grafik 1 Indeks Efektivitas Dimensi Tujuan
Sumber: Olahan Data Primer, 2017
Berdasarkan analisis indeks efektivitas
dilihat dari aspek tujuan, didapati nilai
sebesar 4,18 sehingga dapat dikatakan
efektif.
B. Dimensi Integrasi Efektivitas
Musrenbang
Pada dimensi integrasi, efektivitas
pembangunan (musrenbang) tingkat
kecamatan Tanjungpinang Timur diukur
dalam konteks sasaran dan kegiatan
organisasi secara menyeluruh, kemampuan
penyesuaian dari organisasi terhadap
perubahan lingkungannya. Dalam konteks
ini maka pengukuran yang dilakukan adalah
terhadap hal-hal sebagai berikut:
1) Adanya pelibatan seluruh unsur
masyarakat dalam Musrenbang,
2) Adanya upaya pembangunan
masyarakat yang kuat dengan program
pembangunan yang diajukan,
3) Adanya proses politik melalui upaya
negoisasi atau urun rembuk yang pada
akhirnya mengarah pada pembentu-
kan kesepakatan bersama,
4) Adanya usaha pemberdayaan
masyarakat melalui kegiatan pem-
belajaran kolektif yang merupakan
bagian dari proses demokratisasi.
Untuk mengetahui apakah pe-
laksanaan musrenbang di kecamatan
Tanjungpinang Timur berdasarkan
indeks Efektifitas Integrasinya sudah
efektif atau tidak, dapat kita lihat pada
tabel di bawah ini:
Grafik 2 Indeks Efektivitas Dimensi
Integritas
4,30 4,27
4,07
4,27
4,23
3,97
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
1 2 3 4 5 6
4,37 4,23
2,63
3,97
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4

78
Rendra Setyadiharja
Berdasarkan analisis diperoleh indeks
efektivitas pada dimensi integritas sebesar
3,70 sehingga dapat dikatakan efektif.
C. Dimensi Adaptasi Efektivitas
Musrenbang
Pada dimensi adaptasi, efektivitas
pembangunan (Musrenbang) tingkat
Kecamatan Tanjungpinang Timur diukur
dalam konteks kegiatan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini
maka pengukuran yang dilakukan adalah
terhadap hal-hal sebagai berikut:
1) Adanya Dukungan yang konkrit dan
nyata dengan keikutsertaan seluruh
masyarakat dalam proses musrenbang
kelurahan dan kecamatan yang
kemudian menghasilkan kesepakatan
daftar prioritas kegiatan yang optimal,
2) Adanya Dukungan yang konkrit dan
nyata berupa uang dan sumber daya
dari APBD terhadap Program yang
diusulkan,
3) Adanya kesesuaian program yang
diajukan dengan perencanaan di dalam
RPJMD Kab/Kota.
Oleh sebab itu untuk menyusun
langkah yang baik, maka diperlukan ke-
jelasan rumusan pernyataan yang jelas, dan
penyesuaian program dan kebutuhan
infrasturuktur. Untuk melihat kadar efektif
atau tidaknya, dapat juga kita lihat pada
tabel berikut ini:
Grafik 3 Indeks Efektivits Dimensi
Adaptasi
Berdasarkan analisis diperoleh indeks
efektivitas pada dimensi adaptasi sebesar
3,87 sehingga dapat dikatakan efektif.
4. Pembahasan
A. Analisis Efektivitas Dimensi Tujuan
Musrenbang Kecamatan Timur di
Kota Tanjungpinang
Sebagaimana yang diketahui bahwa
tujuan Musrenbang adalah membahas dan
menyepakati usulan rencana kegiatan
prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan dalam hal ini
Kecamatan Tanjungpinang Timur. Selain itu,
Musrenbang juga bertujuan untuk
membahas dan menyepakati prioritas
pembangunan di wilayah kecamatan yang
belum tercakup dalam prioritas kegiatan
pembangunan kelurahan, kemudian
Musrenbang juga bertujuan menyepakati
pengelompokkan kegiatan prioritas
pembangunan di wilayah kecamatan
berdasarkan tugas dan fungsi OPD kota
Tanjungpinang.
Berdasarkan hasil observasi dan pe-
ngumpulan data-data primer, secara umum
pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan
Tanjungpinang Timur sebagai berikut:
1. Camat memberitahukan kepada
pemerintah kelurahan tentang akan
diadakannya Musrenbang kecamatan,
yang diharapkan masing-masing lurah
mengusulkan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan wilayahnya masing-masing.
2. Lurah selaku pemerintah di kelurahan
mengkoordinir OPD tingkat kelurahan
dan menyusun usulan kegiatan
berdasarkan skala prioritas masing-
masing.
3. Dalam proses Musrenbang Kecamatan
diharapkan menghasilkan:
4,17
3,7
3,87
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4
1 2 3

79
Rendra Setyadiharja
a. Daftar prioritas kegiatan yang
akan dilaksanakan pada
kecamatan,
b. Daftar kegiatan yang akan
dilaksanakan kelurahan melalui
alokasi dana kecamatan secara
swadaya maupun pendanaan
lainnya.
c. Daftar prioritas kegiatan tersebut
diusulkan ke kota untuk dibiayai
melalui apbd kota dan provinsi.
d. Daftar nama anggota delegasi
tingkat Kelurahan, RT Dan RW.
Sehubungan dengan hal tersebut
diatas usulan-usulan pada tingkat kelurahan
di Kecamatan Tanjungpinang Timur
khususnya di kelurahan Kampung Bulang
belum seluruhnya belum seluruhnya terarah
dan terealisasi melainkan hanya berkesan
sebagai pelengkap administrasi. Proses
Musrenbang kelurahan yang telah
dilaksanakan belum menapung aspirasi
masyarakat secara keseluruhan sehingga
rencana kegiatan yang dihasilkan kurang
memberdayakan usulan masyarakat di
tingkat RT dan RW. Sehingga hal tersebut
perlu adanya perubahan terhadap
mekanisme pada proses Musrenbang tingkat
Kelurahan.
Akan tetapi, terdapat juga beberapa
usulan yang direspon untuk direalisasikan di
tingkat kecamatan. Adanya partisipasi
masyarakat pada kegiatan Musrenbang
adalah sebagai akibat dari perjalanan Politik
bangsa indoensia memilih bentuk
demokrasi sebagai prinsip dalam
menjalankan roda pemerintahan.
Keikutsertaan atau keterlibatan dimaksud
adalah bukannya bersifat pasif tetapi lebih
secara pro-aktif agar seseorang di dalam
kelompok sosial itu dapat mengambil bagian
dalam kegiatan masyarakatnya baik itu
diluar pekerjaannya atau profesinya sendiri.
Untuk mengukur tingkat efektivitas
tujuan Musrenbang, maka disusun
kuesioner dengan berdasar pada teori S.B.
Hari Lubis dan Martani Husein yang
mengemukakan tiga pendekatan efektivitas
yakni pendekatan sasaran (goal approach),
pendekatan Sumber (system resources
approach) dan pendekatan proses (internal
process approach). Kuesioner ini selanjutnya
didistribusikan kepada 30 (tiga puluh) orang
responden yang diambil dan dibagi ke dalam
5 (lima) kelurahan yang ada di kecamatan
Tanjungpinang Timur.
Bahwa berdasarkan fakta yang
terdapat di lapangan, terhadap indikator ini
sebanyak 13 (tiga belas) responden
menjawab sangat setuju mengenai waktu
pelaksanaan musrenbang dan 14 (empat
belas) diantaranya menjawab setuju. Hal ini
membuktikan bahwa waktu pelaksanaan
yang telah diselenggarakan oleh organisasi
kecamatan Tanjungpinang timur untuk
mengadakan Musrenbang sudah efektif dan
tepat sasaran sebagaimana yang
diungkapkan oleh S.B. Hari Lubis dan
Martani Husein terhadap pendekatan
efektivitas melalui goal Approach dan
internal process approach dan dampak yang
terjadi di masyarakat adalah semakin kuat
dan semakin berbondong-bondong
partisipasi mereka untuk mengikuti
Musrenbang tersebut. adapun 2 (dua) orang
responden menjawab kurang setuju dan 1
(satu) orang responden menjawab tidak
setuju.
Bahwa adanya jawaban negatif yang
diperoleh dari 3 (tiga) orang responden
tersebut mencerminkan adanya faktor
ketidaktahuan informasi yang telah di-
sampaikan pegawai OPD tingkat kecamatan
dan kurang mengoptimalkan penyampaian

80
Rendra Setyadiharja
informasi kepada seluruh elemen
masyarakat mengenai itu sehingga
muncullah jawaban seperti itu. Selain itu,
minimnya keinginan sebagaian masyarakat
yang mau ikut ambil bagian dalam
musrenbang ataupun dapat pula disebabkan
oleh faktor acuh tak acuh pada lingkungan
sekitar pemukiman mereka.
Lebih lanjut, pelaksanaan Musrenbang
yang dilakukan oleh Camat Tanjungpinang
timur pada tahun 2017 berdasarkan
Undangan Resminya (data terlampir),
dijadwalkan dari jam 08.00 Wib sampai
dengan selesai. Kemudian dari sisi lokasi
pelaksanaan, pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan Tanjungpinang Timur tanggal 22
Februari 2017 dilaksanakan di Cafe Bola –
Kompleks Ruko pasar Bintan Center
Tanjungpinang. Lokasi ini dinilai cukup
netral (dalam artian tidak jauh dan tidak
dekat atau dengan kata lain berada di
tengah-tengah kota atau pusat kota)
sehingga semua masyarakat tanjungpinang
Timur mengetahui, mudah menjangkau
jarak lokasinya, serta memiliki sarana dan
prasarana yang memadai dan tidak terlalu
mengganggu proses diskusi yang ber-
langsung. Maka dengan demikian indikator
“waktu pelaksanaan musrenbang” menurut
penulis efektif.
Bahwa esensi ideal dari murenbang,
sangatlah bersesuaian dengan nilai-nilai
demokrasi seperti yang tercantum dalam
Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia
1945 yang memberikan hak dan kesempatan
bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi, untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia. Proses keterwakilan yang adil
dapat juga direalisaksikan melalui proses
seleksi peserta yang baik. Melalui dialog
secara langsung, rasa saling percaya, dan
kekuatan warga bisa dibangun.
Berdasarkan hal tersebut, efek yang
paling setara dari musrenbang adalah
keputusan yang dihasilkan dari proses itu
apakah sudah menguatkan tujuan pem-
bangunan jangka menengah yang menjadi
prioritas utama dan kesesuaiannya dengan
keinginan masyarakat, ataukah malah hanya
mementingkan kelompok diri tertentu.
Indikator ini memberikan gambaran
dan pembuktian bahwa dari 30 (tiga puluh)
responden yang diambil jawabannya
tentang bagaimana dengan Program-
program yang diajukan dalam kegiatan
Musrenbang tersebut, apakah telah sesuai
dengan tujuan Pembangunan ataukah tidak.
adapun 10 (sepuluh) orang responden
menjawab sangat setuju bahwa program
yang diusulkan oleh perwakilan di
lingkungannya telah mengikuti program-
program pembangunan seperti infra-
struktur, ekonomi dan kesehatan, dan social
and culture. Selanjutnya 18 (delapan belas)
orang menjawab setuju. Dengan demikian,
Goal Approach (pendekatan melalui sasaran)
arah pembangunan yang diusulkan pada
Musrenbang telah diterima dan ditampung
secara baik dan aspiratif sehingga
mendorong masyarakat untuk menjadi lebih
pro-aktif terhadap pembangunan nasional.
Sedangkan 2 (dua) orang responden
menjawab kurang setuju dengan hal
tersebut yang menurut penulis kemungki-
nan ada faktor-faktor sosial dan ekonomi
serta faktor politik yang mendominasi
sehingga arah usulan pembangunan tidak
sesuai dengan program pemerintah. Namun
demikian, berdasarkan hasil perhitungan
peneliti, didapati jumlah indeks mencapai
4.27 point. Ini berarti mayoritas masyarakat

81
Rendra Setyadiharja
Tanjungpinang Timur telah memberikan
aspirasi arah pembangunan Nasional di
Kecamatan Tanjungpinang Timur sudah
memenuhi tujuan pembangunan nasional
dan sebanyak 49 (empat puluh sembilan)
usulan yang diajukan dari 180 (seratus
delapan puluh) usulan yang diajukan telah
direalisasikan sesuai keinginan masyarakat,
hal ini membuat tujuan pelaksanaan
musrenbang telah berjalan sesuai dengan
tujuannya. Dengan demikian menurut
penulis, indikator ini telah Efektif.
Bahwa jika dilihat pada fakta di
lapangan, masyarakat lebih mengutamakan
pembangunan yang ada di Kecamatan
Tanjungpinang Timur tersebut terkait
Infrastruktur berupa perbaikan dan atau
pengaspalan akses jalan di lingkungan
perumahan atau komplek dan pem-
bangunan ekonomi, kesehatan serta sosial
dan kebudayaan. Banjir yang terjadi di
wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur
seperti yang dapat kita lihat di lapangan
pada daerah Km. 8 Tanjungpinang (depan
Wisma Pesona), Km. 7, Km. 14 jalan Raya
Tanjungpinang-Tanjung Uban, Km. 9
Tanjungpinang dan sejumlah tempat di
wilayah Kecamatan Tanjungpinang timur
yang masih kurang serapan drainase dan
parit. Kemudian akan hal itu, menurut
kuesioner yang telah disebarkan terjawab
sedikitnya 8 (delapan) orang yang
menyatakan sangat setuju dan 17 (tujuh
belas) orang yang menyebutkan setuju
dengan prograram prioritas tersebut.
Namun terhadap realisasinya belum
sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah
kota tanjungpinang, akan tetapi program
yang menjadi usulan prioritas akan
dioptimalkan sebaik-baiknya oleh
pemerintah kota tanjungpinang untuk
menanggulangi gejala-gejala banjir tersebut.
hal inilah yang menjadikan 4 (empat) orang
responden menjawab kurang setuju dan 1
(satu) orang responden menjawab tidak
setuju, karena menurutnya pernyataan
seperti itu hanya berkesankan janji politik
untuk menghibur hati masyarakat Tanjung-
pinang Timur.
Berdasarkan data dan perhitungan
indeks skala prioritas yang terkumpul dari
jawaban 30 (tiga puluh) orang responden
yang memberikan jawaban tentang ke-
sesuaian program yang diusulkan dengan
aspirasi masyarakat, diperoleh niai 4.07
point. Secara indikator, jumlah nilai tersebut
telah memenuhi standar efektif tujuan
pembangunan. Maka dengan demikian
menurut hemat penulis indikator ini telah
efektif.
Bahwa sebanyak 180 (seratus delapan
puluh) program usulan yang menjadi
program prioritas kecamatan Tanjung-
pinang timur yang diusulkan oleh 5 (lima)
kelurahan di kecamatan Tanjungpinang
timur, baru 49 (empat puluh sembilan)
program pembangunan telah terealisasi, ini
berarti nilai realistis (kenyataan) dari suatu
usulan yang diajukan itu memungkinkan dan
merasionalkan akal dan pikiran si pengusul
selaku wakil masyarakat yang membawa
diri atas nama masyarakat kecamatan
tanjungpinang timur untuk mewujudkan
pembangunan nasional yang aspiratif.
Hal ini terlihat dari hasil penyebaran
data kuesioner yang membuktikan ada 12
(dua belas) orang responden menyatakan
sangat setuju dan 15 (lima belas) orang
menyatakan setuju bahwa program
pembangunan yang diusulkan tersebut
dinilai realistis untuk dilaksanakan. Sisanya
2 (dua) orang menyatakan kurang setuju
dan 1 (satu) orang menjawab tidak setuju
dikarenakan melihat kondisi di Kecamatan
Tanjungpinang Timur yang mayoritas
masyarakatnya menginginkan infrastruktur

82
Rendra Setyadiharja
sarana dan prasarana jalan itu memadai
namun masih ternodai dengan banjir setiap
kali hujan. Namun dari hasil perhitungan
data responden yang berjumlah 30 (tiga
puluh) tersebut, didapati hasil perhitungan
sebanyak 4.27 point.
Point ini membuktikan bahwa
indikator program pembangunan yang
diusulkan pada musrenbang kecamatan di
kecamatan tanjungpinang timur dinilai
sangat realisitis untuk dilaksanakan. Maka
sesuai dengan ambang batas penilaian point
indikator, indikator Program Pembangu-
nan dinilai realistis untuk dilaksanakan
telah efektif menurut masyarakat
Tanjungpinang timur.
Senada dengan bunyi penjelasan pada
indikator point 3 tersebut diatas, bahwa
perbaikan infrastruktur sangat didominasi
masyarakat Tanjungpinang timur dan
sangat diharapkan bagi masyarakat
Tanjungpinang timur. Karenanya usulan
program yang diajukan oleh 5 (lima)
kelurahan yang ada di kecamatan
tanjungpinang timur memprioritaskan
usulan pada bidang infrastruktur yang
usulannya muncul sebanyak 65 (enam puluh
lima) usulan, dan pada bidang sosial budaya
ada 68 (enam puluh delapan) usulan, dan
sisanya 47 (empat puluh tujuh) usulan
prioritas adalah bidang ekonomi.
Adapun 10 (sepuluh) orang
respondeng dan 18 (delapan belas) orang
responden dari total 30 (tiga puluh) orang
responden menjawab setuju dan sangat
setuju. Dengan data ini, tingkat kesesuaian
program usulan dan aspirasi masyarakat
saling memenuhi satu sama lain sehingga
respon atau jawaban yang baik didominasi
sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
Sedangkan sisanya 1 (satu) orang menjawab
kurang setuju dan 1 (satu) orang menjawab
tidak setuju memiliki alasannya tersendiri
terhadap indikator ini. Namun sejumlah 4.23
point yang telah dihitung secara
keseluruhan pada indikator ini, mendapat
kategori yang efektif karena 4.23 point telah
melewati ambang batas 50% kefektifitasan
point indikator. Dengan demikian menurut
hemat penulis indikator “Program
pembangunan yang diajukan telah sesuai
dengan aspirasi masyarakat” telah
Efektif.
Dalam Pasal 263 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Berdasarkan ketentuan tersebut
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016-2021 memperhatikan visi, misi,
sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pem-
bangunan pada tahap RPJPD ke-3 (2016-
2020) yang diantaranya dari 8 (delapan)
kelompok program prioritas, terdapat 3
(tiga) kelompok program prioritas yang
memiliki kesamaan visi dan misi Pemerintah
Provinsi kepulauan Riau dan visi misi
Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam
RPJDP nya yakni prioritas pembangunan
kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan,
kemudian prioritas sumber daya manusia,
kesehatan dan pendidikan, dan prioritas
lingkungan hidup dan pekerjaan umum.
Kesamaan ini terlihat pada hasil
musrenbang kecamatan Tanjungpinang
Timur yang dituangkan dalam Berita Acara
Hasil kesepakatan Perencanaan Pem-

83
Rendra Setyadiharja
bangunan (MUSRENBANG) Tingkat
Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor :
050/064.2/7.2.01/2017 tanggal 22 Februari
2017 yang isinya memprioritaskan usulan
pembangunan dan perbaikan infrastruktur
di kecamatan tanjungpinang timur,
perbaikan ekonomi serta perbaikan
sumberdaya manusia melalui usulan sosial
dan budayanya yang ada sebanyak 68 (enam
puluh delapan) usulan.
Sebanyak 5 (lima) orang pada data
kuesioner yang disebarkan menjawab
sangat setuju dengan program prioritas yang
diusulkan pada musrenbang tingkat
kecamatan Tanjungpinang timur dan 22
(dua puluh dua) orang menyatakan setuju.
Angka ini mendominasikan data positif yang
telah terkumpulkan, namun sedikitnya 2
(dua) orang yang menyatakan kurang setuju
bahkan tidak setuju, dan 1 (satu) orang
menjawab tidak tahu. Setelah dilakukan
penghitungan secara manual, diperoleh data
sebanyak 3.97 indeks poin telah
dikumpulkan oleh indikator ini. Point ini
telah menjawab indikator kesesuaian
Program usulan dengan perencanaan
pembangunan yang telah tertera dalam
RPJMD Kab/Kota menjadi terlihat nyata
efektif di masyarakat.
Secara keseluruhan dan garis besar-
nya, dapat dikatakan dimensi tujuan yang
terlihat melalui hasil rata-rata pada data
Indeks Efektifitas Tujuan Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang
Timur yang mencapai point 4.18 adalah
dinayatakan telah efektif dijalankan, baik
pada proses pelaksanaannya maupun
sampai pada realisasinya.
B. Analisis Efektivitas Dimensi
Integrasi Musrenbang Kecamatan
Timur di Kota Tanjungpinang
Pada dimensi ini, Peneliti juga telah
menyebarkan 30 (tiga puluh) kuesioner
untuk mengukur angka kefektifan indeks
integrasi pada pelaksanaan musrenbang di
kecamatan tanjungpinang timur. Berdasar-
kan hasil data kuesinoer yang telah
diperoleh, terhimpun jawaban responden
sebanyak 13 (tigas belas) orang menyatakan
sangat setuju dan 15 (lima belas) orang
menyatakan setuju. Dalam pelaksanaannya
keterlibatan masyarakat sangat jelas
terlihat, diperlukannya aspirasi masyarakat
dalam proses demokrasi tidak bisa
diabaikan oleh pemerintah daerah. Secara
tahapannya musrenbang selalu diawali
dengan penyebaran undangan untuk
menghadiri acara.
Dengan disebarkannya undangan dan
undangan tersebut ditanggapi secara baik
oleh masyarakat, mencerminkan pelibatan
adanya pelibatan masyarakat untuk
menampung aspirasi mereka dalam forum
musyawarah rencana pembangunan
khususnya tingkat Kecamatan Tanjung-
pinang timur. Pada tataran Musrenbang
tingkat kelurahan, partisipasi masyarakat di
lima kelurahan yang ada di kecamatan
tanjungpinang timur sangat menonjol. Hal
ini terlihat pada hasil kesepakatan
musrenbang Kecamatan Tanjungpinang
timur dimana terdapat 180 (seratus delapan
puluh) usulan prioritas yang diajukan ke
Timur di lima kelurahan yang ada di
Tanjungpinang Timur.
Untuk itulah sebanyak 13 (tiga belas)
orang menyatakan sangat setuju dan 15
(lima belas) orang menyatakan setuju akan
dimensi integrasi pada indikator ini,
sedangkan sisanya 2 (dua) orang menyata-
kan tidak setuju dengan kemungkinan-
kemungkinan yang disebabkan oleh faktor
kelalaian informasi dari mereka. Oleh

84
Rendra Setyadiharja
karenanya hasil penjumlahan dimensi
integrasi pelibatan masyarakat dalam
musrenbang mendapat nilai point 4.37 yang
dikategorikan sebagai point Efektif.
Tekad kuat masyarakat Tanjungpinang
Timur dalam suksesi pembangunan di
wilayah kecamatan Tanjungpinang Timur
patut diapresiasi. Dari 30 (tiga puluh) orang
responden yang menerima kuesioner,
sedikitnya 21 (dua puluh satu) orang
menjawab setuju dan 8 (delapan) orang
menjawab sangat setuju. Artinya,
antusiasme masyarakat tanjungpinang
timur sebagai mitra kerja pemerintah kota
tanjungpinang dalam mensukseskan visi dan
misi kota tanjungpinang sangat partisipatif,
hal ini membuat dimensi upaya
pembangunan masyarakat dalam program
pembangunan yang diajukan terlihat efektif
dengan point rata-rata penilaian diperoleh
angka 4.23 yang melewati ambang batas
point indikator.
Terhadap dimensi ini, masyarakat
tidak menginginkan adanya hal-hal yang
berbau politis di forum musrenbang. Kesan
politik yang ada di dalam musrenbang
kecamatan tanjungpinang timur terlihat ada
sediktinya 14 (empat belas) orang
responden yang mengatakan tidak setuju
dengan adanya proses politik tersebut dan 8
(delapan) orang yang menjawab kurang
setuju. Karena dikahwatirkan pada saat
melakukan lobby-lobby kesepakatan, akan
terbentuk aspirasi yang menjadi usulan
prioritas yang menjorok kepada kepenting-
an kelompok tertentu dari pada kepentingan
masyarakat luas. Namun ada 5 (lima)
responden yang menyetujui akan adanya
proses politik di dalam musrenbang dengan
alasannya masing-masing.
Bahwa benar berdasarkan data
kuesioner yang telah diperoleh, ada 22 (dua
puluh dua) orang yang menyetujui dimensi
ini dan didukung oleh 4 (empat) orang
responden yang menyatakan sangat setuju.
Bahwa seharusnya masyarakat mesti
diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan
pembelajaran yang dapat menunjang ide-ide
kreatif masyarakat setempat guna
mengembangkan wawasan lingkungan
untuk diajukan ke dalam usulan mus-
renbang tingkat RW, Kelurahan hingga
kecamatan. Permasalahan tentang kurang-
nya program pemberdayaan masyarakat
dapat kita lihat pada Laporan hasil kegiatan
Musrenbang kecamatan Tanjungpinang
timur yang termuat masih kurangnya
pengetahuan RT/RW terhadap jenis-jenis
pengurusan administrasi kependudukan
sehingga perlu dilaksanakan bimbingan
teknis kepada RT/RW di seluruh kecamatan
yang ada di Tanjungpinang Timur. Point
indeks yang diperoleh pada dimensi ini
adalah 3.97 point, yang masuk dalam
kategori Efektif.
Bahwa dengan efektifnya seluruh
dimensi integrasi sebagaimana tersebut
diatas, maka dilakukan penjumlahan dan
penghitungan secara cermat, diperoleh
angka indeks efektivitas integrasi pada data
Indeks Efektifitas Integrasi Pelaksanaan
Timur yang mencapai point 3.80 dapat
dikategorikan telah efektif.
C. Analisis Efektivitas Dimensi
Adaptasi Musrenbang Kecamatan
Timur di Kota Tanjungpinang
Adaptasi dalam program pem-
bangunan infrastruktur merupakan bagian
dari kegiatan peningkatan kesejahteraan
rakyat, bentuk konkritnya adalah ter-
sedianya akses prasarana lokal yang lebih
memadai yang dapat dimanfaatkan secara
langsung dan cepat oleh masyarakat,
disamping itu manfaat lain yang dapat

85
Rendra Setyadiharja
diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan
keterampilan (human investment) di dalam
penyelenggaraan prasarana lokal.
Koordinasi dan singkronisasi pendapat
yang telah dilakukan Pemerintah Kota
Tanjungpinang khususnya Camat
Tanjungpinang Timur terhadap pemerintah-
an di bawahnya dimana masyarakatnya
telah beradaptasi terhadap program
pembangunan infrastruktur perbaikan dan
pembangunan jalan yang menjadi salah satu
usulan prioritas kecamatan tanjungpinang
timur melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang
Timur (Musrenbang Kecamatan
Tanjungpinang Timur).
Penyesuaian program pembangunan
infrastrukur ini kemudian di musyawarah-
kan melalui Musrenbang kelurahan yang
kemudian diusulkan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan.
Masukan tersebut sekaligus menjadi dasar
penyusunan rencana pembangunan
kecamatan yang akan diajukan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
disesuaikan terhadap pembangunan yang
akan dilakukan.
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
adalah untuk merangkum seluruh kebutuh-
an masyarakat dalam hal ini segala sesuatu
yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat yang diajukan dari bawah yaitu
pemerintah desa/ kelurahan setelah
melakukan penyelidikan, kemudian dilaku-
kan penyusunan apa yang akan dilakukan,
pada proses ini merupakan proses membuat
keputusan yang lebih utuh dari perencanaan
awal, umumnya rencana tindakan akan
memuat apa yang hendak dicapai, kegiatan
yang hendak dilakukan, pembagian tugas
atau pembagian tanggung jawab, dan waktu.
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
adalah untuk merangkum seluruh kebutuh-
an masyarakat dalam hal ini segala sesuatu
yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat yang diajukan dari bawah yaitu
pemerintah desa/ kelurahan setelah
melakukan penyelidikan, kemudian dilaku-
kan penyusunan apa yang akan dilakukan,
pada proses ini merupakan proses membuat
keputusan yang lebih utuh dari perencanaan
awal, umumnya rencana tindakan akan
memuat apa yang hendak dicapai, kegiatan
yang hendak dilakukan, pembagian tugas
atau pembagian tanggung jawab, dan waktu.
Bahwa antusiasme masyarakat
Tanjungpinang Timur dalam proses mus-
renbang terlihat pada daftar hadir pada
lampiran berita acara nomor : 050
/064.3/7.2.01/2017 yang mana anggota
hadir pada musrenbang tersebut berjumlah
50 (lima puluh orang peserta) yang terdiri
dari pemangku kepentingan, fasilitator
kecamatan, fasilitator kelurahan, unsur
pendamping wakil-wakil dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Delegasi
kelurahan, Lembaga kemasyarakatan, dan
unsur masyarakat. Hasil kesepakatan pada
musrenbang Kecamatan Tanjungpinang
Timur tersebut ternyata didukung penuh
oleh peserta yang hadir, dimana seluruh
perwakilan kelompok delegasi ikut me-
nandatangani Berita Acara Kesepakatan
timur yang menghasilkan 65 (enam puluh
lima) usulan prioritas bidang infrastruktur
di kecamatan tanjungpinang timur.
Efektifitas ini juga dapat dilihat dari
respon masyarakat sendiri yang menilai
bahwa 18 (delapan belas) responden
menyatakan setuju dan 9 (sembilan) orang
responden menjawab sangat setuju. Ini
berarti keikutsertaan seluruh masyarakat
dalam proses musrenbang kelurahan dan
kecamatan yang kemudian menghasilkan
kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang

86
Rendra Setyadiharja
optimal telah berjalan sangat efektif dengan
capaian indeks efektivitas rata-rata 4.17
yang dikategorikan sebagai dimensi yang
efektif.
Bahwa berdasarkan apa yang
dikemukakan Riyadi dan Deddy tersebut
diatas, bahwa dukungan perencanaan
pembangunan tidak hanya melakukan
kegiatan fisik (material) saja akan tetapi
dapat dilakukan melalui kegiatan non-fisik
(mental dan spiritual) dalam rangka
mencapai tujuan yang lebih baik. Di
kecamatan Tanjungpinang timur, sebanyak
180 (seratus delapan puluh) usulan prioritas
yang ada baru berjalan 49 (empat puluh
sembilan) kegiatan yang telah terealisasi
dengan pagu anggarang sebesar Rp.
6.935.850.000,- (enam milyar sembilan
ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah) yang merupakan dana
realiasasi pembangunan yang digunakan
dari Dana Alokasi Khusus tahun 2016. Hal ini
membuktikan bahwa sebanyak 23 (dua
puluh tiga) orang yang menyebutkan setuju
dan 2 (dua) orang yang sangat setuju dengan
dimensi ini, berarti menandakan kebenaran
akan adanya dukungan yang konkrit dan
nyata berupa uang dan sumber daya dari
APBD terhadap Program yang diusulkan,
sebanyak 3.7 point rata-rata dari dimensi ini
mengkategorikan dukungan pemerintah
dari program yang diusulkan telah efektif
adanya.
Bahwa berdasarkan apa yang telah
diuraikan pada indeks efektivitas tujuan
nomor 6 diatas, apa yang telah tertuang
dalam RPJMD kota Tanjungpinang dan
RPJMP Provinsi Kepulauan Riau terdapat
kesamaan program prioritas. Pernyataan ini
ditandai dengan keseragaman 23 (dua puluh
tiga) orang responden dari 30 (tiga puluh)
responden yang ada yang menjawab setuju
dengan dimensi ini, 3 (tiga) orang menjawab
sangat setuju, 2 (dua) orang menjawab
kurang setuju, 1 (satu) orang menyatakan
tidak setuju dan yang menajwab tidak tahu
sebanyak 1 (satu) orang responden.
Kemudian data ini dilakukan penghitungan
cermat, didapat hasil rata-rata point
berjumlah 3.87 yang masuk dalam kategori
Efektif.
Dengan telah terpenuhinya elemen
efektif dalam rumusan dimensi pada indeks
efektivitas adaptasi, membuktikan bahwa
Adaptasi masyarakat terhadap Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan di Kecamatan
Tanjungpinang Timur telah Efektif dimana
pada penghitungan akhir didapati hasil rata-
rata dimensi keseluruhan pada indeks
adaptasi bernilai 3.91 point. Point ini
menyebutkan bahwa indeks adaptasi
masyarakat terhadap Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan di Kecamatan
Tanjungpinang Timur telah Efektif.
5. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa efektifitas Musrenbang
Kecamatan memberikan tujuan yang efektif
dalam pelaksanaan pembangunan
khususnya bidang infrasktuktur dan bidang
sosial kebudayaan di Kecamatan
Tanjungpinang Timur. Dengan perolehan
indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan
jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dimensi
tujuan dapat dikategorikan efektif.
Kemudian perolehan selanjutnya berada
pada dimensi adaptasi dengan jumlah nilai
indeks 3.87 sehingga dimensi adaptasi dapat
dikategorikan efektif. Selanjutnya perolehan
indeks terendah berada pada dimensi
integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.7
sehingga dimensi integrasi dikategorikan
efektif.

87
Rendra Setyadiharja
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan
dalam penelitian ini adalah pertama,
penguatan keterlibatan masyarakat harus
ditingkatkan. Karena dengan keterlibatan
masyarakat, maka tujuan Musrenbang itu
akan tercapai, yaitu mendapatkan
keputusan bersama dalam konteks
merencanakan pembangunan. Dengan
keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka
program pembangunan akan lebih
menjawab persoalan-persoalan masyarakat,
dan program pembangunan tidak terkesan
milik sekelompok golongan atau pihak
tertentu saja. Kedua, meminimalisir hal-hal
yang sifatnya berkonotasi politis dalam
Musrenbang. Karena dikhawatirkan adanya
lobi-lobi antar entitas politik yang kemudian
akan mempengaruhi program
pembangunan yang akan direncanakan.
Harapan di dalam Musrenbang adalah
program pembangunan benar-benar
menjawab aspirasi masyarakat di wilayah
tersebut. Ketiga, peningkatan koordinasi
antara pihak Kecamatan dengan berbagai
pemangku kepentingan di wilayah
kecamatan. Sehingga tingkat keterwakilan
berbagai pemangku kepentingan dalam
Musrenbang dapat optimal sehingga
menjadikan hasil yang telah dicapai efektif
dan efesien. Keempat, pemanfataan
teknologi dalam proses Musrenbang. Hal ini
akan mempermudah masyarakat
mendapatkan informasi mengenai
musrenbang. Hal ini dapat dikembangkan
dalam bentu E-Musrenbang.
DAFTAR PUSTAKA
Dwiandini, W., Roy, D., & Salomo, V. (2013).
Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaa Pembangunan (Musrenbang)
Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Administrasi Jakarta Timur. Journal
Makara, 5(2). Retrieved from
http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/20
16-04/S53068-Wiyasti Dwiandini
Hidayat, H. (2018). Analisis Model Perhitungan
Produktivitas Karyawan. Jurnal Mitra
Manajemen, 2(2), 104–114. Retrieved from
http://www.e-
jurnalmitramanajemen.com/index.php/jm
m/article/view/77
Kurniawan, T. (2004). PERGESERAN
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK:
DARI PERILAKU MODEL KLASIK DAN NPM
KE GOOD GOVERNANCE, 7, 1411–1948.
Retrieved from
http://blog.ub.ac.id/ishakgoi/files/2013/0
1/ParadigmaAdmPublikTKRevisiasrequest
ed.pdf
Lexy, J., & Moleong. (2004). Pengantar
Metodologi Penelitian. Retrieved from
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.
documents/31056882/07130097-hendra-
kurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIW
OWYYGZ2Y53UL3A&Expires=152781567
5&Signature=UxLEsnw60bWnc1c1TSoMJT
lhz0Y%3D&response-content-
disposition=inline%3B
filename%3DMetodologi_penelitia
Mulyani, L. (2008). Pengelolaan Sumber Daya
Alam di Mata Mahkamah Konstitusi:
Analitis Kritis Atas Putusan Mahkamah
Konstitusi tentang Sumber Daya Alam.
Jurnal Masyarakat Dan Budaya. Retrieved
from
http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/articl
e/view/217
Napitupulu, H. D. M. (2015). Efektivitas
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) Kecamatan Senapelan
Kota Pekanbaru Tahun 2013.
Jom.Unri.Ac.Id. Retrieved from
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP
/article/view/5485
Nugroho. (2010). MODEL EKONOMI BASIS
UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH. Jurnal Dinamika Pembangunan,
1(1), 23–30. Retrieved from
http://eprints.undip.ac.id/13968/1/Model
_Ekonomi_Basis_Untuk_Perencanaan....by_
Nugroho_SBM_(OK).pdf
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik:

88
Rendra Setyadiharja
Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Siagian, S. P. (2003). Administrasi
pembangunan : konsep, dimensi, dan
strateginya. Jakarta : Bumi Aksara.
Retrieved from
http://www.worldcat.org/title/administra
si-pembangunan-konsep-dimensi-dan-
strateginya/oclc/680454809
Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai
Modal Pembangunan. Jurnal Ilmu
Pemerintahan Dan Sosial Politik. Retrieved
from
http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppu
ma/article/view/547
Suoth, N. J. T. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Dinas Pengelola Keuangan,
Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten
Minahasa. Ejournal.Unsrat.Ac.Id. Retrieved
from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/e
mba/article/view/11759
Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016).
PENGUKURAN EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
(DPKPA) KABUPATEN MINAHASA
SELATAN. Jurnal EMBA: Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi,
4(1). Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/e
mba/article/view/11759
Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018).
Pembangunan dan Mekanisme Sistem
Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean
dan Desa Karanganyar). Jurnal Ilmu
Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan
Dan Politik Daerah, 3(1), 1–14.
https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.710
PROFIL SINGKAT
RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P,
Lahir di Tanjungpinang tanggal 20 Maret
1986, merupakan seorang penyair dan juga
dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang
Kepulauan Riau. Menyelesaikan pendidikan
dasar di SDN 003 Tiban Batam (lulus tahun
1999), kemudian melanjutkan ke Madrasah
Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang (lulus
tahun 2002), selanjutnya melanjutkan
pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1
Tanjungpinang (lulus tahun 2005). Penulis
menyelesaikan pendidikan Strata 1 di
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus
tahun 2010), kemudian menyelesaikan
magisternya di Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyarakarta
(lulus tahun 2014) dengan predikat
Cumlaude dan Terbaik.
View publication stats

864-2454-2-PB.pdf

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 864-2454-2-PB.pdf

Ähnlich wie 864-2454-2-PB.pdf (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (13)

864-2454-2-PB.pdf