SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Pelajaran 6

•Als PPTX, PDF herunterladen•
•
Idris Miaus
Idris Miaus

6

Bildung
1 von 15
Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi
STANDAR KOMPETENSI  2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Kompetensi dasar 2.2. Menganalisis penyimpangan- pentimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Indikator 1. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 2. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap konstitusi RIS 1949 3. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD S 1950 4. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORLA 5. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA 6. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 18 Agustus 1945- 27 Desember1949  Keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor x telah mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan komite nasional  Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer, hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945 SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Penyimpangan terhadap konstitusi RIS  Negara Kesatuan RI berubah menjadi negara federasi Republik Indonesia serikat (RIS)  Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan senat SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Penyimpangan terhadap UUD Sementara  Terjadi praktek adu kekuatan politik, akibatnya dalam rentang waktu 1950- 1959terjadi tujuh kali pergantian kabinet  Ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat. Termasuk partai politik SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa ORLA  Presiden sudah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden dan hal ini tidak dikenal dalam UUD 1945  MPRS dengan ketetapan no. 1/MPRS/1960 telah menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita sebagai GBHN yang bersifat tetap  Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri- menteri negara yang bersrti menempatkanya sejajar dengan pembantu presiden SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Lanjutan  Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengjukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan  Tanggal 3 Maret 1960 melalui penetapan presiden no. 3 tahun1960, presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955, kemudian melalui penetapan presiden no. 4 tahun 1960 dibentuklah DPR gotong royong  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan no. III/MPRS/1963 SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA  MPR berketetapan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini bertentanngan dengan pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk mengubah UUD 1945  pasaMPR mengeluarkan ketetapan MPR no. 4/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur tatacara perubahan UUD 1945 yang tidak sesuai dengan l 37 UUD 1945  Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter  Berbagai lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya hanya melayani keinginan pemerintah SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Lanjutan  Pemilu dilaksanakan tidak secara demokratis, pemilu hanya sebagai sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus terpilih kembali  Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakan pemerintah  Pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  Pemerintah ikut campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman  Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi ( Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas  Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan bangsa SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen  Sering terjadi pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan  Korupsi semakin membudaya dan kebanyakan dilakukan oleh pejabat negara  Pembodohan politik masih berlaku SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
Latihan Mari memilih jawaban yang tepat! 1. Salah satu bentuk penyelewengan ideologi Pancasila dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah … a. korupsi, kolusi dan neputisme b. mempelajari ideologi negara lain c. selalu berkunjung keluar negeri d. mendukung gerakan menabung 2. Terjadi politik adu kekuatan politik merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap … a. UUD 1945 masa ORLA c. UUD S 1950 b. Konstitusi RIS d. UUD 1945 masa ORBA 3. Salah satu bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa ORLA adalah ... a. MPRS menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup b. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden c. terjadi monopoli penafsiran Pancasila d. Pembatasan hak-hak politik rakyat
Lanjutan 4. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menjalankan kekuasaan …. a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif d. federatif 5. Sistem pemerintahan yang dijalankan selama berlakunya UUD S 1950 adalah demokrasi … a. presidensial b. semi presidensial c. parlementer d. semi parlementer
Lanjutan Mari menjawab dengan benar! 1. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya konstitusi RIS! 2. Sebutkan contoh bentuk penyimpangan UUD 1945 setelah amandemen! 3. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD 1945 masa ORLA! 4. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD 1945 masa ORBA 5. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD Sementara! BACK

Empfohlen

Pelajaran 5
Pelajaran 5Pelajaran 5
Pelajaran 5
Idris Miaus
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10
Idris Miaus
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan Perpu
Idris Miaus
 
pkn amandemen uud
pkn amandemen uudpkn amandemen uud
pkn amandemen uud
Idris Miaus
 
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Muhelwan Muhelwan
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
fritz Siregar
 
Amandemen uud
Amandemen uudAmandemen uud
Amandemen uud
Operator Warnet Vast Raha
 

Empfohlen

Pelajaran 5
Pelajaran 5Pelajaran 5
Pelajaran 5
Idris Miaus
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10
Idris Miaus
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan Perpu
Idris Miaus
 
pkn amandemen uud
pkn amandemen uudpkn amandemen uud
pkn amandemen uud
Idris Miaus
 
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Muhelwan Muhelwan
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
fritz Siregar
 
Amandemen uud
Amandemen uudAmandemen uud
Amandemen uud
Operator Warnet Vast Raha
 
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKNSistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sucidewisartika
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
Ahmad Thoriq
 
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Idris Miaus
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
Ahmad Thoriq
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
University of Andalas
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Sandy Andaru
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusi
byunbella
 
= Kuliah htn 2=
= Kuliah htn 2== Kuliah htn 2=
= Kuliah htn 2=
Amir Sabri
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Hamdi Se-Abad
 
Makalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negaraMakalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negara
Sentra Komputer dan Foto Copy
 
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
Operator Warnet Vast Raha
 
LEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENANLEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
Sistem konstitusi
Sistem konstitusiSistem konstitusi
Sistem konstitusi
iswahyudiMTA
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Ahmad Solihin
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knHubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
vyahadi
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Yosua S L
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uud
Yudi Prasetya
 
Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945
Siti Hardiyanti
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
Rifin Sugiarto
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
Ahmad Thoriq
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusi
byunbella
 
= Kuliah htn 2=
= Kuliah htn 2== Kuliah htn 2=
= Kuliah htn 2=
Amir Sabri
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Hamdi Se-Abad
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Ahmad Solihin
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knHubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
vyahadi
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Yosua S L
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uud
Yudi Prasetya
 

Was ist angesagt? (20)

Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKNSistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
 
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusi
 
= Kuliah htn 2=
= Kuliah htn 2== Kuliah htn 2=
= Kuliah htn 2=
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
 
Makalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negaraMakalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negara
 
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
LEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENANLEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN
 
Sistem konstitusi
Sistem konstitusiSistem konstitusi
Sistem konstitusi
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knHubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uud
 

Ähnlich wie Pelajaran 6

Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Grace Manurung
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Betha Taiyou
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
FucekBoy5
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Asep Misdan
 

Ähnlich wie Pelajaran 6 (20)

Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
 
UUD NKRI 1945
UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945
UUD NKRI 1945
 
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
 
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
 
Pertemuan 5.pdf
Pertemuan 5.pdfPertemuan 5.pdf
Pertemuan 5.pdf
 
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIDASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsaPancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
 
PKn
PKnPKn
PKn
 
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraPkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
 
Masa pelaksanaan demokrasi
Masa pelaksanaan demokrasiMasa pelaksanaan demokrasi
Masa pelaksanaan demokrasi
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
PPT PKN.pptx
PPT PKN.pptxPPT PKN.pptx
PPT PKN.pptx
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 

Mehr von Idris Miaus

Seni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia pptSeni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia ppt
Idris Miaus
 
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIlmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Idris Miaus
 
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
Idris Miaus
 

Mehr von Idris Miaus (20)

Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015
 
Pelajaran 13
Pelajaran 13Pelajaran 13
Pelajaran 13
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
 
Pelajaran 11
Pelajaran 11Pelajaran 11
Pelajaran 11
 
Pelajaran 8
Pelajaran 8Pelajaran 8
Pelajaran 8
 
Pelajaran 7
Pelajaran 7Pelajaran 7
Pelajaran 7
 
Pelajaran 4
Pelajaran 4Pelajaran 4
Pelajaran 4
 
Pelajaran 3
Pelajaran 3Pelajaran 3
Pelajaran 3
 
Pelajaran 2
Pelajaran 2Pelajaran 2
Pelajaran 2
 
Pelajaran 1
Pelajaran 1Pelajaran 1
Pelajaran 1
 
Seni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia pptSeni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia ppt
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Materi ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix JeparaMateri ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix Jepara
 
Dampak globalisasi
Dampak globalisasiDampak globalisasi
Dampak globalisasi
 
Cat
CatCat
Cat
 
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIlmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
 
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpointAnimasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
 
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8
 
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
 

Kürzlich hochgeladen

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 

Pelajaran 6

  • 2. STANDAR KOMPETENSI  2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 3. Kompetensi dasar 2.2. Menganalisis penyimpangan- pentimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 4. Indikator 1. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 2. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap konstitusi RIS 1949 3. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD S 1950 4. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORLA 5. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA 6. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 5. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 18 Agustus 1945- 27 Desember1949  Keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor x telah mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan komite nasional  Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer, hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945 SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 6. Penyimpangan terhadap konstitusi RIS  Negara Kesatuan RI berubah menjadi negara federasi Republik Indonesia serikat (RIS)  Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan senat SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 7. Penyimpangan terhadap UUD Sementara  Terjadi praktek adu kekuatan politik, akibatnya dalam rentang waktu 1950- 1959terjadi tujuh kali pergantian kabinet  Ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat. Termasuk partai politik SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 8. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa ORLA  Presiden sudah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden dan hal ini tidak dikenal dalam UUD 1945  MPRS dengan ketetapan no. 1/MPRS/1960 telah menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita sebagai GBHN yang bersifat tetap  Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri- menteri negara yang bersrti menempatkanya sejajar dengan pembantu presiden SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 9. Lanjutan  Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengjukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan  Tanggal 3 Maret 1960 melalui penetapan presiden no. 3 tahun1960, presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955, kemudian melalui penetapan presiden no. 4 tahun 1960 dibentuklah DPR gotong royong  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan no. III/MPRS/1963 SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 10. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA  MPR berketetapan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini bertentanngan dengan pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk mengubah UUD 1945  pasaMPR mengeluarkan ketetapan MPR no. 4/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur tatacara perubahan UUD 1945 yang tidak sesuai dengan l 37 UUD 1945  Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter  Berbagai lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya hanya melayani keinginan pemerintah SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 11. Lanjutan  Pemilu dilaksanakan tidak secara demokratis, pemilu hanya sebagai sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus terpilih kembali  Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakan pemerintah  Pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  Pemerintah ikut campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman  Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi ( Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas  Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan bangsa SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 12. Penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen  Sering terjadi pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan  Korupsi semakin membudaya dan kebanyakan dilakukan oleh pejabat negara  Pembodohan politik masih berlaku SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  • 13. Latihan Mari memilih jawaban yang tepat! 1. Salah satu bentuk penyelewengan ideologi Pancasila dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah … a. korupsi, kolusi dan neputisme b. mempelajari ideologi negara lain c. selalu berkunjung keluar negeri d. mendukung gerakan menabung 2. Terjadi politik adu kekuatan politik merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap … a. UUD 1945 masa ORLA c. UUD S 1950 b. Konstitusi RIS d. UUD 1945 masa ORBA 3. Salah satu bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa ORLA adalah ... a. MPRS menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup b. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden c. terjadi monopoli penafsiran Pancasila d. Pembatasan hak-hak politik rakyat
  • 14. Lanjutan 4. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menjalankan kekuasaan …. a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif d. federatif 5. Sistem pemerintahan yang dijalankan selama berlakunya UUD S 1950 adalah demokrasi … a. presidensial b. semi presidensial c. parlementer d. semi parlementer
  • 15. Lanjutan Mari menjawab dengan benar! 1. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya konstitusi RIS! 2. Sebutkan contoh bentuk penyimpangan UUD 1945 setelah amandemen! 3. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD 1945 masa ORLA! 4. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD 1945 masa ORBA 5. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD Sementara! BACK