SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
KESADARAN PRIVASI ATAS DATA
PRIBADI DI INDONESIA:
PENDEKATAN BUDAYA,ETIKA, DAN HUKUM
DR. SINTA DEWI SH., LL.M
DISAMPAIKAN DALAM INDONESIA INTERNET GOVERNANCE FORUM
SELASA, 15 NOVEMBER,2016, GEDUNG BPPT, JAKARTA
PENGERTIAN
 AlanWestin, who defines privacy as 'the claim of individuals, groups or
institutions to determine for themselves when, how and to what extent
information about them is communicated to others.
Individu, Kumpulan Individu , Institusi memiliki hak untuk
menentukan bagaimana informasi pribadi akan diungkap
kepada pihak lain.
 ANITA ALLEN Mengolongkan Privasi menjadi 4 ( empat )
Macam :
1. physical privacy, :seclusion and solitude
2. informational privacy : confidentiality, secrecy, data protection and
control over personal information
3. proprietary privacy : 'control over names, likenesses and repositories
of personal identity
4. decisional privacy: individuals, families and other nongovernmental
entities to make many of the most important decisions concerning
friendship, sex, marriage, reproduction, religion, and political association
POTRET NEGARA BERKEMBANG
E-
commerce
Transfer
data
lintas
batas
Regulasi
KESADARAN PRIVASI
ATAS DATA PRIBADI
MASYARAKAT
Melihat
permasalahan
yang telah muncul
dan akan muncul
Peran semua
pihak,
Multistakeholder
Pendekatan
Budaya, Etika dan
Hukum
Strategi
Networking
Melihat
permasalahan yang
telah muncul dan
akan muncul (1)
Melihat
permasalahan
yang telah
muncul dan
akan muncul (2)
Melihat
permasalahan
yang telah
muncul dan
akan muncul
(3)
“Kami tidak menjamin keamanan database dan
kami juga tidak menjamin data yang anda
berikan tidak akan ditahan/terganggu ketika
sedang dikirimkan kepada kami”
1.Aktivis
Akademis
Pemerintah
Pelaku
Usaha
Masyarakat
PENDEKATAN
Indonesia memiliki budaya
komunal akan tetapi dalam
beberapa budaya mengenal
privasi tetapi tidak
terlembaga dengan baik
karena tidak terlalu
mengenal hukum yang
tertulis
BUDAYA
ETIKA
HUKUM
PENDEKATAN
Privasi ada juga di dalam etika
contohnya:
 Kita harus menghargai nama
baik orang lain;
 Kalau kita tidak mau diganggu
maka kita tidak boleh
mengganggu orang lain;
 Kita harus menjaga kehormatan
diri sendiri dan orang lain
BUDAYA
ETIKA
HUKUM
INSTITUTION/ CORPORATE CULTURE
 INTEGRAL PART DARI KORPORASI DENGAN MEMBANGUN SISTEM DAN
NILAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN MELINDUNGI PRIVASI SEJAK
AWAL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRIVACY AND SECURITY RISK
ASSESMENT
PENDEKATAN
 Hukum sebagai sarana merubah
mind set masyarakat sehingga
memahami hak nya
 Progresif
 Roscoe Pound, Mohtar
Kusumaatmadja, Sunaryati
Hartono, Satjipto Rahardjo
BUDAYA
ETIKA
HUKUM
KUHPer
• Warisan Kolonial
• Banyak pengaturan tentang Privasi :
– Tidak memasuki halaman orang/Trespassing
– Tidak boleh menghalangi atas udara yang
segar, pemandangan dan sinar matahari
– Tidak boleh membangun rumah dengan
menghadap halaman orang lain.
1. Peran Media untuk membangun
kesadaran masyarakat
4. Aktivis melakukan sosialisasi
3. Akademisi
melakukan
penelitian dan
menyebarkan
hasil
penelitian
kepada umum
2. Pelaku bisnis memasukan
aturan privasi dalam aturan
bisnis mereka sebagai
bagian dari good corporate
governance
Indonesia Internet Governance Forum 2016
STRATEGI
Networking
• Harmonisasi antar Kementerian
• Kerjasama Regional
• Kerjasama International

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSFID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSFIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAM
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAMID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAM
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAMIGF Indonesia
 
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...ICT Watch
 
Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045
Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045
Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045Yudhistira Nugraha
 
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiPentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiLestari Moerdijat
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
 
Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?ICT Watch
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaICT Watch
 
“CYBER DEFENCE” KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER
“CYBER DEFENCE”   KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER“CYBER DEFENCE”   KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER
“CYBER DEFENCE” KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBERIGN MANTRA
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiTantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiICT Watch
 
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...literasi digital
 
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumMasalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumRahmat Inggi
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaIsmail Fahmi
 
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMTata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMIGF Indonesia
 
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasi
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasiTIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasi
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasijackpopo
 

Was ist angesagt? (20)

ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSFID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Pandangan ICSF
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAM
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAMID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAM
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAM
 
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...
Pengakomodasian Standar Internasional Legislasi Nasional Perlindungan Data Pr...
 
Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045
Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045
Kedaulatan informasi menuju indonesia emas 2045
 
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiPentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
 
Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?Privasi Online, Mitos?
Privasi Online, Mitos?
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas Lama
 
“CYBER DEFENCE” KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER
“CYBER DEFENCE”   KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER“CYBER DEFENCE”   KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER
“CYBER DEFENCE” KEAMANAN INFORMASI DAN KEDAULATAN NKRI MELALUI BATALYON CYBER
 
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data PribadiPerlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data Pribadi
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiTantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
 
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
Seri buku literasi digital kebijakan cybersecurity dalam perspektif multistak...
 
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumMasalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukum
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
 
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAMTata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
Tata Kelola Internet dan HAM - ELSAM
 
Protecting Data Privacy
Protecting Data PrivacyProtecting Data Privacy
Protecting Data Privacy
 
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasi
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasiTIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasi
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasi
 
Penanganan Kasus Cybercrime
Penanganan Kasus CybercrimePenanganan Kasus Cybercrime
Penanganan Kasus Cybercrime
 
Keamanan Transaksi Elektronik-DR. Muhammad Mustafa Sarinanto
Keamanan Transaksi Elektronik-DR. Muhammad Mustafa SarinantoKeamanan Transaksi Elektronik-DR. Muhammad Mustafa Sarinanto
Keamanan Transaksi Elektronik-DR. Muhammad Mustafa Sarinanto
 

Andere mochten auch

Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di Indonesia
Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di IndonesiaPerkembangan ICT dan Pemanfaatannya di Indonesia
Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di IndonesiaHeru Sutadi
 
Perkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan Implikasinya
Perkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan ImplikasinyaPerkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan Implikasinya
Perkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan ImplikasinyaHeru Sutadi
 
UPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSA
UPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSAUPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSA
UPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSANesha Mutiara
 
PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...
PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...
PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...andi septi
 
Makalah ilmu sosial dan budaya dasar
Makalah ilmu sosial dan budaya dasarMakalah ilmu sosial dan budaya dasar
Makalah ilmu sosial dan budaya dasarErvina Cranberry's
 

Andere mochten auch (7)

Media sosial
Media sosialMedia sosial
Media sosial
 
Paparan sosdarkaminfo medan stsn
Paparan sosdarkaminfo medan stsnPaparan sosdarkaminfo medan stsn
Paparan sosdarkaminfo medan stsn
 
Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di Indonesia
Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di IndonesiaPerkembangan ICT dan Pemanfaatannya di Indonesia
Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di Indonesia
 
Perkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan Implikasinya
Perkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan ImplikasinyaPerkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan Implikasinya
Perkembangan Jejaring Sosial (Social Networks) di Indonesia dan Implikasinya
 
UPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSA
UPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSAUPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSA
UPAYA MEMPERTAHANKAN DISINTEGRASI BANGSA
 
PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...
PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...
PPT RENDAHNYA KESADARAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA DI INDONESIA DALAM MEMPERTA...
 
Makalah ilmu sosial dan budaya dasar
Makalah ilmu sosial dan budaya dasarMakalah ilmu sosial dan budaya dasar
Makalah ilmu sosial dan budaya dasar
 

Ähnlich wie ID IGF 2016 - Hukum 1 - Kesadaran Privasi atas Data Pribadi di Indonesia

SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxSADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxAdeHerdiana5
 
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdfSEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdfYani Antariksa
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etikadita rahmawati
 
pancasila menjadi sistem etika #pancasila
pancasila menjadi sistem etika #pancasilapancasila menjadi sistem etika #pancasila
pancasila menjadi sistem etika #pancasilaSaefulHasan2
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaAndri Irawan
 
Informatika 9 Informasi dan publikasinya
Informatika 9 Informasi dan publikasinyaInformatika 9 Informasi dan publikasinya
Informatika 9 Informasi dan publikasinyaRiesky Ferdian
 
PAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptx
PAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptxPAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptx
PAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptxYosiDianEkoPrasetyo1
 
Pertemuan 2 pancasila dan implementasinya
Pertemuan 2 pancasila dan implementasinyaPertemuan 2 pancasila dan implementasinya
Pertemuan 2 pancasila dan implementasinya'Jimz CliMent
 
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdfMateri MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdfErisPutraSulaeman
 
(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016
(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016
(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016ekho109
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptx
Pancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptxPancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptx
Pancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptxPuspaDiantiSPdMPd
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbdReff Raf
 
Materi Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptx
Materi Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptxMateri Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptx
Materi Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptxAdinaLofi
 
Etika dasar (lawi)
Etika dasar (lawi)Etika dasar (lawi)
Etika dasar (lawi)Ansar Lawi
 

Ähnlich wie ID IGF 2016 - Hukum 1 - Kesadaran Privasi atas Data Pribadi di Indonesia (20)

SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxSADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
 
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdfSEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika
 
Hukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptxHukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptx
 
pancasila menjadi sistem etika #pancasila
pancasila menjadi sistem etika #pancasilapancasila menjadi sistem etika #pancasila
pancasila menjadi sistem etika #pancasila
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
islam dan ham
islam dan hamislam dan ham
islam dan ham
 
Hukum kesehatan
Hukum kesehatanHukum kesehatan
Hukum kesehatan
 
Informatika 9 Informasi dan publikasinya
Informatika 9 Informasi dan publikasinyaInformatika 9 Informasi dan publikasinya
Informatika 9 Informasi dan publikasinya
 
PAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptx
PAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptxPAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptx
PAPARAN PENGENALAN PUBLIKASI LINGKUP INSTANSI.pptx
 
76296628 etika-politik
76296628 etika-politik76296628 etika-politik
76296628 etika-politik
 
himpunan lengkap UU HAM
himpunan lengkap UU HAMhimpunan lengkap UU HAM
himpunan lengkap UU HAM
 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
 
Pertemuan 2 pancasila dan implementasinya
Pertemuan 2 pancasila dan implementasinyaPertemuan 2 pancasila dan implementasinya
Pertemuan 2 pancasila dan implementasinya
 
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdfMateri MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
 
(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016
(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016
(sindonews.com) Opini sosial budaya 10 oktober 2016-18 november 2016
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptx
Pancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptxPancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptx
Pancasila Sebagai Sistem Etika wendy.pptx
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
Materi Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptx
Materi Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptxMateri Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptx
Materi Struktur Masyarakat 24 Maret 2024 .pptx
 
Etika dasar (lawi)
Etika dasar (lawi)Etika dasar (lawi)
Etika dasar (lawi)
 

Mehr von IGF Indonesia

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report IGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetIGF Indonesia
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National Cybersecurity
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National CybersecurityID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National Cybersecurity
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National CybersecurityIGF Indonesia
 

Mehr von IGF Indonesia (20)

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National Cybersecurity
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National CybersecurityID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National Cybersecurity
ID IGF 2016 - Hukum 2 - HAM dalam National Cybersecurity
 

ID IGF 2016 - Hukum 1 - Kesadaran Privasi atas Data Pribadi di Indonesia

  • 1. KESADARAN PRIVASI ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA: PENDEKATAN BUDAYA,ETIKA, DAN HUKUM DR. SINTA DEWI SH., LL.M DISAMPAIKAN DALAM INDONESIA INTERNET GOVERNANCE FORUM SELASA, 15 NOVEMBER,2016, GEDUNG BPPT, JAKARTA
  • 2.
  • 3. PENGERTIAN  AlanWestin, who defines privacy as 'the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extent information about them is communicated to others. Individu, Kumpulan Individu , Institusi memiliki hak untuk menentukan bagaimana informasi pribadi akan diungkap kepada pihak lain.
  • 4.  ANITA ALLEN Mengolongkan Privasi menjadi 4 ( empat ) Macam : 1. physical privacy, :seclusion and solitude 2. informational privacy : confidentiality, secrecy, data protection and control over personal information 3. proprietary privacy : 'control over names, likenesses and repositories of personal identity 4. decisional privacy: individuals, families and other nongovernmental entities to make many of the most important decisions concerning friendship, sex, marriage, reproduction, religion, and political association
  • 6. KESADARAN PRIVASI ATAS DATA PRIBADI MASYARAKAT Melihat permasalahan yang telah muncul dan akan muncul Peran semua pihak, Multistakeholder Pendekatan Budaya, Etika dan Hukum Strategi Networking
  • 10. “Kami tidak menjamin keamanan database dan kami juga tidak menjamin data yang anda berikan tidak akan ditahan/terganggu ketika sedang dikirimkan kepada kami”
  • 12. PENDEKATAN Indonesia memiliki budaya komunal akan tetapi dalam beberapa budaya mengenal privasi tetapi tidak terlembaga dengan baik karena tidak terlalu mengenal hukum yang tertulis BUDAYA ETIKA HUKUM
  • 13. PENDEKATAN Privasi ada juga di dalam etika contohnya:  Kita harus menghargai nama baik orang lain;  Kalau kita tidak mau diganggu maka kita tidak boleh mengganggu orang lain;  Kita harus menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain BUDAYA ETIKA HUKUM
  • 14. INSTITUTION/ CORPORATE CULTURE  INTEGRAL PART DARI KORPORASI DENGAN MEMBANGUN SISTEM DAN NILAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN MELINDUNGI PRIVASI SEJAK AWAL GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  • 15. PRIVACY AND SECURITY RISK ASSESMENT
  • 16. PENDEKATAN  Hukum sebagai sarana merubah mind set masyarakat sehingga memahami hak nya  Progresif  Roscoe Pound, Mohtar Kusumaatmadja, Sunaryati Hartono, Satjipto Rahardjo BUDAYA ETIKA HUKUM
  • 17. KUHPer • Warisan Kolonial • Banyak pengaturan tentang Privasi : – Tidak memasuki halaman orang/Trespassing – Tidak boleh menghalangi atas udara yang segar, pemandangan dan sinar matahari – Tidak boleh membangun rumah dengan menghadap halaman orang lain.
  • 18. 1. Peran Media untuk membangun kesadaran masyarakat 4. Aktivis melakukan sosialisasi 3. Akademisi melakukan penelitian dan menyebarkan hasil penelitian kepada umum 2. Pelaku bisnis memasukan aturan privasi dalam aturan bisnis mereka sebagai bagian dari good corporate governance Indonesia Internet Governance Forum 2016 STRATEGI
  • 19. Networking • Harmonisasi antar Kementerian • Kerjasama Regional • Kerjasama International