Semoga bermanfaat

1. SUMBER – SUMBER
HUKUM
KELOMPOK
1. ANNISA. K
2. JENNY. F
3. NUR DEVI
4. MARTHIN

2. Sumber hukum adalah segala apa
saja yang menimbulkan aturan-aturan
yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa.
1. Sumber hukum material yaitu suatu
keyakinan/ perasaan hukum individu
dan pendapat umum yang
menentukan isi hukum (sudut
ekonomi, sejarah,sosiologi,filsafat dll)

3. 2. Sumber hukum formal yaitu bentuk
atau kenyataan dimana kita dapat
menemukan hukum yang berlaku.
a.Undang-undang
b.Kebiasaan
c.Keputusan-keputusan hakim
d.Traktat
e.Pendapat sarjana hukum

4. PERATURAN PERUNDANGAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. Masa sebelum dekrit presiden 5 juli 1959
Bersumber pada UUD Sementara dan
konstitusi RIS 1949, peraturan-perundangan
di indonesia terdiri dari:
a. UUD ialah suatu piagam yang menyatakan
cita-cita bangsa dan memuat garis-garis
besar dan tujuan negara, surat UUD
dibentuk oleh suatu badan tertentu yang
khusus.

5. b. UU ialah peraturan negara yang diadakan untuk
menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya
yang dibentuk berdasarkan UUD.Suatu UU terdiri
atas:
Konsiderans
Diktum
Isi
c. Peraturan pemerintah tingkat pusat ialah suatu
pertauran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan suatu UU
d. Peraturan pemerintah tingkat daerah ialah semua
perturan yang dibuat oleh pemerintah setempat
untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi derajatnya.

6. 2. Masa setelah dekrit presiden 5 juli 1959
Bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan
perudangan republik indonesia menurut
ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 sebagai
berikut :
 UUD RI tahun 1945
 Ketetapan MPR
 UU dan peraturan pemerintah sebagai pengganti
PERPU
 PP
 KEPPRES

7. 3. Ketetapan MPR
Ada 2 macam, yakni:
1)Ketetapan MPR yang memuat gari-garis
besar dalam bidang legislatif
dilaksanakan dengan UU
2)Ketetapan MPR yang memuat gari-garis
besar dalam bidang eksekutif
dilaksanakan dengan keputusan
presiden

8. 4. Undang-undang
Salah satu bentuk peraturan perundangan
yang diadakan untuk melaksanakan UUD atau
ketetapan MPR. Asas perundang-undangan :
a. UU tidak berlaku surut
b. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
c. UU yang bersifat khusus menyampingkan UU
yang bersifat umum
d. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU
yang terdahulu
e. UU tak dapat di ganggu gugat

9. 5.Peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang(perpu).PERPU diatur
dalam UUD 1945 pasal 22 sebagai berikut :
a. Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sbg pengganti UU
b. Peraturan pemerintah itu harus
mendapat persetujuan DPR dalam
persidangan yang berikut
c. Jika tidak mendapat persetujuan maka
peraturan pemerinta itu harus di cabut

10. 6. Peraturan pemerintah dan keputusan
presiden
Peraturan pemerintah(pusat) memuat
aturan-aturan umum untuk melaksanakan
UU.
Perda isinya tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan pemerintah(pusat).
Peraturan pemerintah pusat yang
ditetapkan oleh presiden, presiden berhak
juga mengeluarkan keputusan presiden
yang berisi keputusan yang bersifat
khusus.

11. DAFTAR PUSTAKA
Kansil S.H, Dr. C.S.T.1986.Pengantar Ilmu Hukum
dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta:Balai Pustaka