Dokumen tersebut membahas tentang peran media massa dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar dibahas mengenai kondisi sosialisasi perencanaan pembangunan daerah ke masyarakat, peranan media massa dalam proses perencanaan pembangunan, dan aspek hukum perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

1. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah
memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan
evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin
pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan
permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan
data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator
pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan.
Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki
dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi
perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
(tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian
penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana
pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.
Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20
(dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan
daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat
1

2. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam
perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagai institusi yang mengemban tugas untuk merencanakan
pembangunan daerah baik untuk jangka panjang, jangka menengah,
maupun tahunan, Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu meningkatkan
kualitas perencanaannya sehingga perencanaan bisa sejalan dengan
implementasi di lapangan.
Posisi yang stategis sebagai perancang blue print pembangunan
daerah yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan
(stakeholders), Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu menjalin komunikasi
dan sinergi dengan para stakeholders tersebut. Salah satu satu stakeholders
yang perannya semakin penting saat ini adalah media massa. Di era
komunikasi dan informasi seperti saat ini, media memegang peranan yang
sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Media massa
sangat berperan dalam menginformasikan dan mensosialisasikan program-
program pemerintah, termasuk di dalamnya tentang perencanaan
pembangunan.
Namun, selama ini, masih banyak program-program pemerintah tidak
tersampaikan kepada publik dengan baik, apalagi capaian Pemerintah
Daerah yang tidak terlihat masyarakat secara langsung. Hal ini karena peran
media massa dalam proses perencanaan pembangunan daerah dirasa masih
belum optimal. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi mengenai peranan
media massa dalam dalam proses perencanaan pembangunan sehingga
rencana pembangunan pemerintah daerah dapat tersampaikan melalui
pemberitaan mengenai kebijakan dan program-program Pemerintah Daerah
2

3. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
oleh media massa dan diterima oleh publik secara luas, jelas, dan benar.
Dengan tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah, ke depan
diharapkan akan dihasilkan perencanaan pembangunan daerah yang
semakin baik.
I.2 RUMUSAN MASALAH
Adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah:
1. Bagaimana kondisi sosialisasi perencanaan pembangunan daerah kepada
masyarakat?
2. Apa saja peran media massa dalam proses perencanaan pembangunan?
1.3 TUJUAN
Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kondisi sosialisasi perencanaan pembangunan daerah
kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui peran media massa dalam proses perencanaan
pembangunan.
3

4. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II
TINJUAN PUSTAKA
II.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya
kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada
para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini
dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat
kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang
terencana.
Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai
tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan
yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak
dilakukannya usaha pembangunan.
Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi
ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan
pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada
sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi
keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi
manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan
berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan
di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang
dilaksanakan.
Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-
luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan
tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
4

5. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menurut Albert Waterston perencanaan pembangunan didefinisikan
sebagai melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari
kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus
mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan.
Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang
memberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergen
mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development
policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata.
Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak
semua rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengan
kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong
pembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisi
perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah
kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara
maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang
dimiliki oleh wilayah tersebut.
Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha
pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:
1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan
ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan
ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.
Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui
hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek
pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan
diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:
5

6. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan
yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak
pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan
waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang
dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali
masyarakat.
Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati
separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan
mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian
yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi
pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan
tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan.
Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah
pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan
sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya
kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya,
sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi
Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembangunan
itu sendiri.
II.1.1 Aspek Legal Perencanaan Pembangunan
Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia
menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang
bersifat komprehensif mengarah kepada transparansi, akuntabilitas,
demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Merujuk pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk
6

7. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam
UU ini Pembangunan Nasional dimaksud upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) itu sendiri adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:
1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-
daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi
masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
Lebih lanjut proses perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004,
yakni:
1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah
menghasilkan rencana pembangunan hasil proses (publik choice theory of
planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana
profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional
melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan
kompetensi lembaga perencana
3. Proses partisipatif: perencanaan yang melibatkan masyarakat
(stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
7

8. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down: Perencanaan yang aliran prosesnya
dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.
II.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan
Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah memberikan pengaruh
pada pergeseran nilai, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari
sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan top down menjadi
bottom up sudah jelas dampak langsungnya adalah diberikannya
kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti
oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah. Selanjutnya kedua Undang-undang tersebut
disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan
esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah
menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih
menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih
berhasil guna dan berdayaguna.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu
dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang
perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun
jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah
(propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
8

9. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
juga dinyatakan bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran dari
agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah
pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Daerah, yang penyusunannya dengan mengacu pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah.
II.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini sistem pemerintahan
sangat sentralistik dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat
(top down), sedangkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan azas
desentralisasi maka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menjadi
tanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Perubahan ini menuntut kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat
merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
masing-masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah
dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan
efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan
potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan terutama pengelolaan pembangunan adalah perencanaan.
Dengan suatu perencanaan yang baik kita dapat lebih mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang baik sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber dana pembangunan lainnya. Melalui perencanaan akan
dirumuskan skala prioritas dan kebijaksanaan pembangunan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan terutama peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
9

10. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai suatu usaha
yang sistematik dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau
pemerintah, swasta , maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan
yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan
aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara secara
terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah,
merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep
strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan melaksanakannya dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang baru untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara
berkelanjutan”.
II.1.4 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan
komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan
sistem, mekanisme, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan
penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan
daerah berkelanjutan.
Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana
dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif,
politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan
daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang
sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana
lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi
aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam
proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk
memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi
implementasinya.
10

11. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alur dan mekanisme perencanan pembangunan daerah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat pada Gambar
2.1.
11

12. Gambar 2.1
Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
12
PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

13. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
II.2 MEDIA MASSA
Media Massa (Mass Media) adalah chanel, media/medium, saluran,
sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni
komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass
communication). L. John Martin pula berpendapat bahwa media massa
merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial, politik, dan ekonomi
dalam ukuran yang lebih moden. Media haruslah menyampaikan maklumat
dan mendidik masyarakat serta menjadi media perantara dalam
bermasyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). Dalam sistem demokrasi,
media merupakan sumber primer dalam komunikasi massa (Md Sidin Ahmad
Ishak, 2006: 7) dimana komunikasi massa sendiri merupakan kependekan
dari komunikasi melalui media massa (communicate with media). Media
massa pada masa kini telah melalui arus globalisasi dimana media kini
bersifat universal dan. Jenis dan fungsinya juga semakin canggih sejalan
dengan perkembangan arus modenisasi pada masa kini. Menurut John Ryan
media massa tidak dapat terpisahkan dari institusi yang lain dalam
masyarakat (1999 : 23).
Yang termasuk media massa terutama adalah suratkabar, majalah,
radio, televisi, dan film sebagai The Big Five of Mass Media (Lima Besar
Media Massa), juga internet (cybermedia, media online).
II.2.1 Jenis Media Massa:
Media massa dapat diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu:
1. Media Massa Cetak (Printed Media).
Media massa yang dicetak dalam lembaran kertas. Dari segi formatnya
dan ukuran kertas, media massa cetak secara rinci meliputi
a. koran atau suratkabar (ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano),
b. tabloid (1/2 broadsheet),
c. majalah (1/2 tabloid atau kertas ukuran folio/kwarto),
d. buku (1/2 majalah),
13

14. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
e. newsletter (folio/kwarto, jumlah halaman lazimnya 4-8), dan
f. buletin (1/2 majalah, jumlah halaman lazimnya 4-8).
Isi media massa umumnya terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan:
berita, opini, dan feature.
14

15. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Media Massa Elektronik (Electronic Media).
Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar
dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi,
internet dan film.
Media massa juga dapat dikategorikan berdasarkan timeline, yaitu:
1. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan
memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional
media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio,
televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti:
a. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan
didistribusikan
b. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui
saluran tertentu.
c. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat
dan menyeleksi informasi yang mereka terima.
d. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit.
2. Media massa modern, seiring dengan berjalannya waktu dan
perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-
media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti
internet dan telepon selular. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri
seperti:
a. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima
(melalui SMS atau internet misalnya)
b. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun
juga oleh individual
c. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu
d. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam
15

16. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
e. Penerima yang menentukan waktu interaksi
II.2.2 Teori-Teori Media Massa
Teori fungsionalisme bermula dengan pernyataan yang dikemukakan
oleh Robert Marton (1949) dengan apa yang disebut paradigma (Hasmah
Zainuddin, 2006 : 99). Asas fungsionalisme merujuk kepada masyarakat
yang mempunyai sistem kompleks yang tinggi dan aktivitas saling
berinteraksi, bekerjasama dalam keseimbangan demi menjamin kemantapan
dalam susunan. Analisis fungsionalisme menunjukkan bagaimana fenomena
akhir-akhir ini memberikan kesan yang mengarah pada kestabilan dan
penguatan sistem. Analisis fungsi dalam komunikasi massa berpihak pada
peranan media sendiri dalam memperbaiki susunan sosial dalam
mengukuhkan keseimbangan dalam masyarakat (Hasmah Zainuddin, 2006 :
99). Fungsionalisme mengganggap bahwa media harus diselidiki secara
empiris untuk membuat penilaian sama ada media dapat berfungsi dengan
baik ataupun tidak.
Teori interaksionisme melihat interaksi masyarakat dalam
mendapatkan suatu kabar. Jika ditinjau pada teori interaksionisme ini,
terdapat interaksi dalam mendapatkan suatu berita. Contohnya bagaimana
para wartawan ingin mendapatkan sesuatu berita. Para wartawan akan
memintai keterangan dari saksi yang melihat sesuatu kejadian ataupun jika
ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bertanggunngjawab. Para
wartawan akan menganalisis setiap berita yang diperolehnya tersebut benar
atau salah jika melibatkan saksi kejadian dan juga peristiwa yang lain.
Peranan yang dimainkan oleh wartawan juga bisa dianggap sebagai pihak
tengah karena mereka akan berusaha untuk mendapatkan suatu berita
dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Begitu juga dengan bagian media
massa yang lain seperti televisi, bidang pengacaraan dalam suatu program
dapat melahirkan acara yang mampu berinteraksi dengan orang lain. Bagi
teori ini, interaksi perkara yang penting untuk mendapatkan sesuatu berita
dan juga menilai berita tersebut benar ataupun salah.
16

17. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam teori konflik, peranan media massa dapat dilihat dari segi
sosial. Terdapat 2 aliran dalam teori ini yaitu faktor ekonomi yang dipelopori
oleh Max Webber dan juga faktor keagamaan serta faktor pembentukan
masyarakat oleh Webber. Peranan dalam media massa dapat diambil dalam
faktor pembentukan masyarakat oleh Webber. Teori konflik ini berlaku
apabila sedang ada krisis dalam masyarakat. Jika setiap struktur tidak
menjalankan fungsi dengan sempurna akan menghasilkan konflik. Dalam
media massa, konflik juga bisa berlaku. Apabila media massa gagal dalam
menjalankan fungsinya sendiri maka akan terjadi konflik. Sebagai contoh,
penggunaan surat kabar sebagai media untuk menjatuhkan orang lain dan
berita salah yang telah memberikan pandangan negatif masyarakat terhadap
media massa. Jika ini tidak dikendalikan akan menghasilkan kasus.
II.2.3 Peran Media Massa
Denis McQuail (1987) mengemukakan sejumlah peran yang dimainkan
media massa selama ini, yakni:
1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan
industri lain utamanya dalam periklanan/promosi.
2. Sumber kekuatan –alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.
3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
4. Wahana pengembangan kebudayaan –tatacara, mode, gaya hidup, dan
norma.
5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.
II.2.4 Karakteristik Media Massa
1. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang
banyak.
17

18. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Universalitas, pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan
dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan
umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak (masyarakat
umum).
3. Periodisitas, tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan, atau
siaran sekian jam per hari.
4. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan
priode mengudara atau jadwal terbit.
5. Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan peristiwa
terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan
penyampaian informasi kepada publik.
II.2.5 Fungsi Media Massa
Fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi massa
sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut.
Harold D. Laswell:
1. Informasi (to inform)
2. Mendidik (to educate)
3. Menghibur (to entertain)
Wright:
1. Pengawasan (Surveillance) – terhadap ragam peristiwa yang dijalankan
melalui proses peliputan dan pemberitaan dengan berbagai dampaknya –
tahu, panik, terancam, gelisah, apatis, dsb.
2. Menghubungkan (Correlation) – mobilisasi massa untuk berpikir dan
bersikap atas suatu peristiwa atau masalah.
3. Transmisi Kultural (Cultural Transmission) – pewarisan budaya,
sosialisasi.
4. Hiburan (Entertainment).
18

19. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
De Vito:
1. Menghibur
2. Meyakinkan – e.g. iklan, mengubah sikap, call for action.
3. Menginformasikan
4. Menganugerahkan status – menunjukkan kepentingan orang-orang
tertentu; name makes news. “Perhatian massa = penting”.
5. Membius – massa terima apa saja yang disajikan media.
6. Menciptakan rasa kebersatuan –proses identifikasi.
II.2.6 Pengaruh media massa
Menurut Karl Erik Rosengren pengaruh media cukup kompleks,
dampak bisa dilihat dari:
1. skala kecil (individu) dan luas (masyarakat)
2. kecepatannya, yaitu cepat (dalam hitungan jam dan hari) dan lambat
(puluhan tahun/ abad) dampak itu terjadi.
Pengaruh media bisa ditelusuri dari fungsi komunikasi massa, Harold
Laswell pada artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model sederhana
yang sering dikutip untuk model komunikasi hingga sekarang, yaitu :
1. Siapa (who)
2. Pesannya apa (says what)
3. Saluran yang digunakan (in what channel)
4. Kepada siapa (to whom)
5. Apa dampaknya (with what effect)
Model ini adalah garis besar dari elemen-elemen dasar komunikasi.
Dari model tersebut, Laswell mengidentifikasi tiga dari keempat fungsi
media.
II.2.7 Fungsi-fungsi media massa
1. Fungsi pengawasan (surveillance), penyediaan informasi tentang
lingkungan.
19

20. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Fungsi penghubungan (correlation), dimana terjadi penyajian pilihan
solusi untuk suatu masalah.
3. Fungsi pentransferan budaya (transmission), adanya sosialisasi dan
pendidikan.
4. Fungsi hiburan (entertainment) yang diperkenalkan oleh Charles Wright
yang mengembangkan model Laswell dengan memperkenalkan model
dua belas kategori dan daftar fungsi. Pada model ini Charles Wright
menambahkan fungsi hiburan. Wright juga membedakan antara fungsi
positif (fungsi) dan fungsi negatif (disfungsi).
II.2.8 Pengaruh media massa pada pribadi
Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan
pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan
bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari
Pertama, media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar
hidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah
lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu
- dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang pemirsa lihat dari
media.
Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi
mempengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh media
mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai
membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimana
kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna sehingga kesalahan
mereka menjadi menu pembicaraan sehari-hari pemirsanya, atau mereka
mulai menertawakan prilaku tokoh yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadi
pada tokoh tersebut.
Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan
kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnya
anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan mereka sebagai penyihir
seperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney. Bagi pemirsa
20

21. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
dewasa, proses pengidolaaan ini terjadi dengan lebih halus, mungkin remaja
ABG akan meniru gaya bicara idola mereka, meniru cara mereka berpakaian.
Sementara untuk orang dewasa mereka mengkomunikasikan gambar yang
mereka lihat dengan gambaran yang mereka inginkan untuk mereka secara
lebih halus. Mungkin saat kita menyisir rambut kita dengan cara tertentu kita
melihat diri kita mirip "gaya rambut lupus", atau menggunakan kacamata a'la
"Catatan si Boy".
Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti
sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", dimana
mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan
mengemukakan pendapatnya.
Penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mendukung
pemirsanya menjadi lebih baik atau mengempiskan kepercayaan dirinya.
Media bisa membuat pemirsanya merasa senang akan diri mereka, merasa
cukup, atau merasa rendah dari yang lain .
21

22. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
PEMBAHASAN
III.1 KONDISI SOSIALISASI PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA
MASYARAKAT
Didalam era demokrasi dewasa ini proses partisipasi public merupakan
tolok ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, Issu
partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tersebut juga telah menjadi
issu global hal tersebut ditandai dengan munculnya issu Good Governance
dalam mengelola kebijakan sebuah negara . M.M Billah menyatakan good
governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang
didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau
mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu didalam
tindakan dan kehidupan keseharian.
Berdasarkan pendapat ahli dan kriteria good governance, maka dapat
disimpulkan bahwa partisipasi dan transparansi publik merupakan elemen
yang penting bagi pencapaian tujuan pembangunan dan demokratisasi
nasional. Pemerintah menanggapi berkembangannya issu tersebut dengan
meluncurkan berbagai macam regulasi guna menjamin partisipasi
masyarakat didalam pembangunan mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan pengawasan.
Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses
yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu
didalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan
sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek
pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan.
Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan tersebut diatas telah dinyatakan didalam Bab II
22

23. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan
bertujuan untuk mengoptimalkan partipasi masyarakat. Dengan demikian,
Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah
perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi
masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.
Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk
perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D
merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan
Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut
merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk
perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya
pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat.
Hal tersebut sesuai dengan intisari dari kebijakan publik, bahwa dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan menetapkan tindakan-tindakan
pemerintah dimasa datang, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas serta
senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan
masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam
pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta
masyarakarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatan
perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan
musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses
tersebut diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan,
Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk
mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-
undang.
Jalur musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam
menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan
perencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi
23

24. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
masyarakat disalurkan sebagai masukkan bagi proses perencanaan
pembangunan selanjutnya.
Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi
yang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling
lemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan. Masyarakat
tidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung dan
ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar persentase
kegiata-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang berasal
dari aspirasi musrenbang. Inilah problem utama partisipasi masyarakat yang
dihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan di
Indonesia.
Jika dilihat lebih lanjut maka penyebab lemahnya aspirasi masyarakat
tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu :
1. Eksternal, yang dimaksud adalah kondisi diluar system birokrasi
pemerintah yaitu masyarakat umum, antara lain:
a. Sistem Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan jadual yang
ketat mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk
menyampaikan seluruh aspirasinya
b. Aparat birokrasi yang paling bawah ditingkat desa / kelurahan
maupun kecamatan tidak memperoleh informasi yang cukup tentang
program-program kabupaten / kota. Ada dua kemungkinan penyebab
hal tersebut terjadi yaitu karena mereka tidak memperoleh informasi
yang cukup dari kabupaten / kota atau mereka sendiri tidak ingin tahu
perencanaan pembangunan daerah.
c. masih besarnya dominasi program-program pemerintah kabupaten,
provinsi atau pemerintah pusat (top down) didalam menentukan
kebijakan, program dan kegiatan didalam perencanaan pembangunan
d. terpisahnya jalur perencanaan kegiatan dan keuangan menyebabkan
akses masyarakat untuk menentukan anggaran menjadi sangat
terbatas
e. masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi
mereka untuk sampai pada usulan rencana penganggaran.
24

25. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Internal, yang dimaksud adalah kondisi didalam system birokrasi
pemerintah.
Guna meningkatkan peran serta masyarakat di dalam penyusunan
perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan didalam penyusunan
perencanaan pembangunan sebaiknnya dilakukan secara
berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan
pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan terhadap tokoh-tokoh
masyarakat di pedesaan.
2. Diperlukan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
sampai ketingkat pemerintahan yang paling bawah sehingga masyarakat
dapat mengetahui program-program pembangunan pemerintah melalui
pengoptimalan peran media massa.
3. Perbaikan sistem perencanaan pembangunan dengan memberikan akses
bagi masyarakat untuk merencanakan keuangan.
4. Perbaikan sistem perencanaan pembangunan dengan membuat sistem
pemantuan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tahu sampai sejauh
mana aspirasi mereka dapat diterima oleh pemerintah.
III.2 PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
III.2.1 Peran Komunikasi dalam Pembangunan
Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan
arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan
fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal
balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan;
terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses
perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.
Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya
dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-
keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai
25

26. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut
bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan
berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.
Dalam karyanya, Schramm (1964) merumuskan tugas pokok
komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan
nasional, yaitu :
1. menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan
nasional,agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan
perubahan,kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana
perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian
secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar
melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan,
member kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk
memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan
arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
3. mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang
dewasa,hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga
keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.
Media massa menurut Schramm secara sendirian atau bersama
lembaga lain dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. Sebagai pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk
menyampaikan informasi secara cepat dan tepat waktu seperti yang
diharapkan oleh suatu negara yang sedang membangun.
2. Pembuatan Keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebaga
ipenunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok
diskusi yang akan membuat keputusan, dan media massa menyampaikan
bahan untuk didiskusikan serta memperjelas masalah yang sedang
diperbincangkan.
3. Sebagai Pendidik. Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media
massa,sedangkan bagian yang lainnya dikombinasikan dengan
26

27. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
komunikasi antar pribadi. Misalkan program-program pendidikan luar
sekolah, atau siaran pendidikan.
Peran lain bagia media massa menurut Schramm, antara lain :
1. Meluaskan wawasan masyarakat
2. Memfokuskan perhatian masyarakat kepada pembangunan
3. Meningkatkan aspirasi
4. Membantu mengubah sikap dan praktek yang dianut
5 .Memberi masukan untuk saluran komunikasi antar pribadi
6. Memberi status.
7. Memperlebar dialog kebijakan
8. Menegakkan norma-norma soaial
9. Membantu membentuk selera
10. Mempengaruhi nilai-nilai yang kurang teguh dianut dan menyalurkan
sikap yang lebih kuat.
Gambaran pemikiran Schramm mengenai peranan komunikasi dalam
pembangunan sebagai berikut :
27

28. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Gambar 3. 1
Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan
Hedebro (1979) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi
dalam pembangunan, antara lain:
1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan
membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilku yang
menunjang modernisasi.
3. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai
daribaca-tulis ke pertanian, hingga ke keberhasilan lingkungan, hingga
reparasimobil.
4. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya
pengetahuan.
5. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-
olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis yang ekonomis
untuk menciptakan kepribadian yang mobile.
28

29. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang
untuk bertindak nyata.
7. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru
dan keharmonisan dari masa transisi
8. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi
dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat.
9. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang
bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada
massa.Mereka yang beroleh informasi, akan menjadi orang yang berarti,
dan parapemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada
orang-oranglain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki
informasi.
10. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai seuatu yang
mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.
11. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari
pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu
meningkatkanaktivitas politik.
12. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-
program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
13. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan
politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self-
perpetuating).
III.2.2 Peran Media Massa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Media merupakan unsur penting dan strategis dalam menentukan
serta mendorong proses perubahan ke arah pengembangan demokrasi dan
tata kelola kepemerintahan yang baik di Indonesia. Sasaran menuju
pencapaian “good local governance” akan ditentukan juga oleh sejauhmana
peran dan kontribusi media dalam proses-proses tersebut, termasuk juga
pada tahapan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
yang meliputi aspek-aspek :
29

30. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Wawasan ke depan (visionary);
• Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency);
• Partisipasi masyarakat (participation);
• Tanggung gugat (accountability);
• Supremasi hukum (rule of law);
• Demokrasi (democracy);
• Profesionalisme & kompetensi (professionalism and competency);
• Daya tanggap (responsiveness);
• Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);
• Desentralisasi (decentralization);
• Kemitraan dengan dunia usaha swasta & masyarakat (private sector and
civil society partnership);
• Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce
inequality);
• Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental
protection); dan
• Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).
Adapun jenis dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah yang wajib dimiliki oleh setiap daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan adalah:
• RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
• RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
• Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)
• RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
• Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)
• KUA (Kebijakan Umum APBD)
• PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara)
• RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)
• RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
• APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD merupakan kelengkapan dokumen yang
harus disiapkan dalam rangka proses penyusunan APBD.
30

31. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Gambar 3.2
Alur Prencanaan Pembangunan Daerah
Peran pers dan media dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dilakukan melalui pemantauan, investigasi, advokasi,
pengumpulan pendapat masyarakat (pooling), evaluasi, kritik/komentar,
pengawalan dan penyebarluasan informasi serta memberi ruang bagi
masyarakat banyak dalam menyampaikan opini. Peran dan fungsi media
terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara
lain:
1. Meningkatkan wawasan masyarakat dengan cara mensosialisasikan
visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional
(provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan
pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
31

32. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung
jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi
mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan
pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
3. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dengan
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda
daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta
produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut
kepentingan publik.
4. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui
kegiatan jarring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan
dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi-
substansi rencana pembangunan daerah.
5. Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan
mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta
hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk
dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya.
6. Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap
pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan
terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat
marginal dan masalah kesenjangan pembangunan.
7. Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan
advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan
penganggaran daerah.
8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan
dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan,
sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.
Komitmen dan kualitas media/jurnalisme dalam mencermati
perencanaan dan penganggaran, didasarkan atas beberapa elemen, antara
lain:
32

33. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• kebenaran informasi
• loyalitas jurnalis yang didedikasikan kepada masyarakat
• kedisiplinan dalam melakukan verifikasi
• independensi
• komitmen memantau kekuasaan
• mengadvokasi masyarakat yang ter-marginalisasi
• orientasi pada “public interest”
• cara penyajian yang memikat dan relevan
• analisis yang proporsional dan komprehensif
• berpegang pada hati nurani
Agar fungsi dan peranan media tersebut dapat dimainkan dengan
lebih efektif dan efisien, maka media perlu memahami dengan baik proses
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, materi/substansi
pokok berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah, serta payung hukum yang menjadi acuannya.
Aspek legalitas yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi
partisipasi publik dan peran media dalam proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah, antara lain:
o Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, khususnya pasal 9 s/d 12, pasal 16 s/d 18, dan pasal 22 s/d
27.
o Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 150-
151)
o Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan (pasal 52 dan pasal 53)
o Peraturan Pemerintah No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (pasal 12 dan pasal 13)
o Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (pasal 17)
o Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23)
33

34. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
o Peraturan Pemerintah No 3/2007 tentang LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD
kepada Masyarakat (pasal 27)
o Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 SEB Meneg PPN/Kepala
BAPPENAS dan MENDAGRI Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang 2007
34

35. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV
PENUTUP
IV.1 KESIMPULAN
Sebagai institusi yang mengemban tugas untuk merencanakan
pembangunan daerah baik untuk jangka panjang, jangka menengah,
maupun tahunan, Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu meningkatkan
kualitas perencanaannya sehingga perencanaan bisa sejalan dengan
implementasi di lapangan. Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu menjalin
komunikasi dan sinergi dengan para stakeholders. Salah satu satu
stakeholders yang perannya semakin penting saat ini adalah media massa.
Di era komunikasi dan informasi seperti saat ini, media memegang peranan
yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Media
massa sangat berperan dalam menginformasikan dan mensosialisasikan
program-program pemerintah, termasuk di dalamnya tentang perencanaan
pembangunan.
Peran dan fungsi media terkait proses perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah, antara lain:
1. Meningkatkan wawasan masyarakat dengan cara mensosialisasikan
visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional
(provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan
pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung
jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi
mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan
pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
3. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dengan
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda
35

36. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta
produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut
kepentingan publik.
4. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui
kegiatan jarring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan
dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi-
substansi rencana pembangunan daerah.
5. Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan
mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta
hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk
dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya.
6. Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap
pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan
terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat
marginal dan masalah kesenjangan pembangunan.
7. Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan
advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan
penganggaran daerah.
8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan
dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan,
sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.
36

37. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I .................................................................................................. 1
PENDAHULUAN .................................................................................. 1
I.1 LATAR BELAKANG 1
I.2 RUMUSAN MASALAH 3
1.3 TUJUAN 3
BAB II ................................................................................................. 4
TINJUAN PUSTAKA .............................................................................. 4
II.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4
II.1.1 Aspek Legal Perencanaan Pembangunan ............................. 6
II.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan ...................................... 8
II.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah ..................................... 9
II.1.4 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ................. 10
II.2 MEDIA MASSA 13
II.2.1 Jenis Media Massa: ............................................................ 13
II.2.2 Teori-Teori Media Massa .................................................. 16
II.2.3 Peran Media Massa ........................................................... 17
II.2.4 Karakteristik Media Massa ................................................. 17
II.2.5 Fungsi Media Massa .......................................................... 18
II.2.6 Pengaruh media massa ..................................................... 19
II.2.7 Fungsi-fungsi media massa .............................................. 19
II.2.8 Pengaruh media massa pada pribadi ................................. 20
BAB III .............................................................................................. 22
PEMBAHASAN ................................................................................... 22
III.1 KONDISI SOSIALISASI PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA
MASYARAKAT 22
1

38. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
III.2 PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 25
III.2.1Peran Komunikasi dalam Pembangunan
........................................................................................ 25
III.2.2Peran Media Massa dalam Perencanaan Pembangunan
Daerah ............................................................................. 29
BAB IV .............................................................................................. 35
PENUTUP .......................................................................................... 35
IV.1 KESIMPULAN 35
Gambar 2.1 ...................................................................................... 12
Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Daerah ..................... 12
Gambar 3. 1 ..................................................................................... 28
Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan........................................ 28
Gambar 3.2 ...................................................................................... 31
Alur Prencanaan Pembangunan Daerah............................................. 31
2