PKA PROV SUMSEL

1. Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumse

4. 1.Penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan
pembahasan belum menemukan kesepakatan.
2.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diperluas, dan dipertegas yang tadinya hanya berada di
tingkat provinsi, kini akan ada di tingkat kabupaten/kota untuk beberapa satuan perangkat kerja
daerah.
3.Struktur APBD, dari dana perimbangan akan berubah menjadi pendapatan dana transfer.
4.Penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PP 71/2010. Misalnya di aspek belanja
daerah yang sebelumnya hanya ada dua yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung,
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1. belanja operasi, 2. Belanja modal 3. Belanja Tidak
Terduga 4. Belanja transfer.
PP Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. 3
3
PKD
PP 12/2019
PP 12/2019
QANUN
PENGANTI
PERMENDAGRI
13/2006
UU 23/2014
UU 17/2003
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Perbub Pedoman
Pengelolaan Keuda
UU 23/2014 &
Perubahannya
UU 1/2004
UU 15/2004
PP 71/2010
BELUM ADA PENGGANTI
PERMENDAGRI 13/2006
PERDA

6. Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan
prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai belaku, tetap menggunakan struktur
perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019

7. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH
(2) DAU
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada
Kabupaten/Kota
d. Dana Penyesuan dan Otsus
e.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya

8. PENDAPATAN
DAERAH
▪ Perda Pajak/Retribusi berpedoman pada UU
No. 28/2009 dan PP No. 97/2012 ttg Retribusi
Lalu Lintas dan Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Orang Asing
▪ Penetapan target pajak/retribusi daerah
didasarkan potensi dan perkiraan
pertumbuhan ekonomi di Daerah
▪ Larangan bagi Pemda yang melakukan pungutan yang
meyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu-
lintas barang/jasa dan ekspor/impor [program strategis
nasional]
▪ Mengoptimalkan pemanfataan BMD dalam
bentuk sewa, BGS/BSG, Kerjasama
Pemanfaatan [KSP] dan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur [KSPI]
▪ DAU, DAK, DBH-SDA, DID dan Dana Desa yang
diangggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
Perpres ttg Rincian APBN TA 2020 atau informasi
resmi yang dipublikasikan dalam portal Kemenkeu
▪ Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan
Pendidikan Negeri di Kabupaten/Kota dianggarkan
pada SKPKD
1
2
3
4
5
6

9. BELANJA DAERAH
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Subsidi
e. Belanja Hibah
f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Bangunan dan Gedung
d. Belanja Jalan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan

10. BELANJA
DAERAH ▪ Harus mendukung prioritas pembangunan nasional,
karena itu APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan produktif, memiliki manfaat peningkatan
kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan
ekonomi daerah
▪ Diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan SPM
▪ Penganggaran belanja hibah dan bansos mempedomani
Perkada yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosial
▪ Penganggaran tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD
▪ Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota pada TA 2020
▪ Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2019
dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5

11. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
f. Penerimaan Piutang Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b.
Penanaman Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
a.
Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembentukan Dana Cadangan
d. Pemberian Pinjaman Daerah
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

12. PEMBIAYAAN
DAERAH
▪ Pemerintah Daerah dapat melakukan
pinjaman daerah berdasarkan PP No. 56/
2018 tentang Pinjaman Daerah
▪ Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan
yang bersumber dari pencairan dana cadangan,
waktu pencairan dan besarannya sesuai Perda
tentang pembentukandana cadangan
▪ Pemda dapat menyediakan alokasi anggaran guna
pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk
menyalurkan KUR sesuai Permenko Bidang Ekonomi
No 11/ 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat.
▪ Pemda harus menyusun analisis investasi
sebelum melakukan investasi mempedomani
Permendagri No. 52/2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
▪ Dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen dalam
bentuk dana bergulir
▪ Pemda dapat membentuk dana cadangan yang
diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5

13. 13

14. A.Pendapatan Asli Daerah:
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B.Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Dana Darurat dari Pemerintah
2. Hibah
3. Bantuan Keuangan
4. Bagi hasil dari Provinsi
STRUKTUR PENDAPATAN

15. STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
1. Aparatur Daerah

16. A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
2. Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Terduga

17. STRUKTUR PEMBIAYAAN
1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5.Penerimaan Piutang Daerah
A.Penerimaan Pembiayaan:
B.Pengeluaran Pembiayaan:
1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2.Pembelian kembali obligasi daerah
3.Penyertaan modal (investasi) daerah
4.Pemberian piutang daerah
5.Transfer ke rekening dana cadangan

18. PEMBENTUKAN PERDA
PENGAWASAN
ANGGARAN
FUNGSI DPRD
DPRD
LEGAL DRAFTING
PUBLIC FINANCE
CONTROL
TECHNIQUES
FUNGSI
KOMPETENSI
MITRAPEMDA
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
ROLE OF LAW
QUALITY OF
LIFE
VISI UMUM
PEMERINTAHAN
BKPSD Prov Sumsel

19. 19
KDH DPRD
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
• PIMPINAN DPRD
• BADAN MUSYAWARAH
• KOMISI
• BADAN ANGGARAN
• BAPEM PERDA
• BADAN KEHORMATAN
• PANSUS
SEKRETARIAT DPRD
• SEKRETARIAT DAERAH
• INSPEKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN
BKPSD Prov Sumsel

20. 20
RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KUA/PPAS • PIMPINAN DPRD
• BAMUS
• KOMISI
• BANGGAR
• BAPEM PERDA
• BADAN KEHORMATAN
• PANSUS
PROGRAM
KEGIATAN
KDH
DPRD
• SEKRETARIAT
DAERAH
• INSPKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN
URUSAN
SETWAN

21. RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KUA/PPAS
DPRD
PENGAWASAN OLEH DPRD
DINAS
BADAN
1. BAPPEDA
2. BPKAD
3. BKPSDM
1. SETDA
2. Inspektorat
3. Sekwan
4. Pendidikan;
5. Kesehatan;
6. Kominfo;
7. Ketahanan Pangan
8. Koperasi, UKM, dan
Tenaga Kerja
9. Pariwisata
10.Perdagangan
11.Pertanian
12.PUPR
13.Sosial
14.Dukcapil
15.DPMD3A
16.DPMPSP
17.DPPKB
18.PERKIM
KDH
21
KOMISI A/1
KOMISI B/2
KOMISI C/3
KOMISI 4/5
Setwan
BKPSD Prov Sumsel

22. Perencanan dan
Penganggaran
Belanja Hibah dan
Bansos
Perizinan,
Pajak dan
Retribusi
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jual Beli
Jabatan
Belanja
Perjalanan Dinas
1
2
3
4
5
6
AREA
RAWAN KORUPSI
Pemerintah Daerah
TjahjoKumolo,SH.
BKPSD Prov Sumsel

23. MASYARAKAT
SEJAHTERA
1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN
SERTA APBN/POTENSI LAINNYA
3. SWASTA DENGAN SEGALA
POTENSINYA
4. AKADEMISI/
MASYARAKAT DENGAN
SEGALA POTENSINYA;
2. PEMDA DENGAN
KEOTONOMIANNYA, OPD,
APBD/ POTENSI LAINNYA
PELAKU PEMBANGUNANBKPSD Prov Sumsel

24. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan
untuk peningkatan dan pemerataan:
1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional
Pembangunan Daerah :
PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
BKPSD Prov Sumsel

25. URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
6. AGAMA
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M
N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
BKPSD Prov Sumsel

26. Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH
(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
24 Wajib
BKPSD Prov Sumsel

27. Urusan Pemerintahan Umum
27
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak
dilaksanakan oleh instansi vertikal.

28. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
PERMENDAGRI 13/2006
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
UU 32/2004
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 182 & Pasal 194 UU
32/2004
Pasal 69 & Pasal 86 UU
33/2004Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok-Pokok ttg
Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem
& Prosedur Pengelolaan Keuda
Pasal 330 Permendagri 13/2006
Kandungan lokal berdasarkan
kesepakatan bersama yg tidak
bertentangan dng peraturan perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan
RKA - SKPD
1
Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005
Permendagri 59/2007 Permendagri
21/2011
UU 23/2014
REVISI
REVISI
REVISI
Pasal 330- UU 23/2014
“Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan
Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah”
REVISI
Pembangunan Daerah merupakan
perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
Pasal 258 UU 23/2014

29. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
UU No. 25/2004 UU No. 32/2004
PP No. 8/2008
Permendagri No.
54/2010
UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 33/2004
PP No. 58/2005
Permendagri No.
13/2006
Permendagri No.
59/2007
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
PERENCANAAN PENGANGGARAN
Permendagri No.
21/2011PMDN 86/17
UU 23/2014
PP No. 12/2019

30. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD
oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU
dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
• LRA , LPSAL
• LO, Neraca, LPE
• Lap. Arus Kas
• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh
BPK
Raperda PJ Pel APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib
menyetor penerimaannya ke rekening
kas umum daerah selambat-lambatnya
1 hari kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan
Sesuai SAP
Persetujuan Bersama
(KDH + DPRD)
Evaluasi o/
Gubernur/MDN 15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel APBD
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD
o/ MDN
BKPSD Prov Sumsel

31. 31
PENETAPAN
Perda APBD oleh
Bupati/Walikota
11
04
RKPD
disusun oleh
Bupati/Walikota
RENJA SKPD disusun
masing-masing SKPD
03
RENSTRA SKPD disusun
masing-masing SKPD
02
RAPERDA APBD
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
08
RKA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
07 06
PPAS (Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
05
KUA
(Kebijakan Umum APBD)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
01
RPJMD 5 Tahun Disusun
Bupati/Walikota Terlantik
Berdasarkan Visi & Misi Pencalonan
10
PENYEMPURNAAN
Raperda APBD dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
ALUR PENYUSUNAN
HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD
DPA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
12
EVALUASI
Raperda APBD
Oleh Gubernur
09
BKPSD Prov Sumsel

32. 16
RAPERDA APBD
PERUBAHAN dibahas
Bupati/
Walikota & DPRD
32
ALUR PENYUSUNAN
HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD
15
PPASP (Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)
Perubahan dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
PENETAPAN
Perda APBD Perubahan
oleh Bupati/Walikota
19
DPA-SKPD
disusun masing-masing
SKPD
20
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN APBD
dibahas Bupati/Walikota & DPRD
2221
LHP BPK - RI disampaikan
kepada DPRD
EVALUASI RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD Oleh
Gubernur
23
PENYEMPURNAAN
Raperda Pertanggung jawaban APBD
Dibahas Bupati/Walikota & DPRD
24
PENETAPAN
Perda Pertanggung Jawaban APBD oleh
Bupati/Walikota
25
KUPA (Kebijakan Umum
Perubahan APBD)
dibahas Bupati/
Walikota & DPRD
1413
LAPORAN REALISASI
Smt 1 & Prognosis Smt 2 dibahas
Bupati/
Walikota & DPRD
PENYEMPURNAAN
Raperda APBD Perubahan -
dibahas
Bupati/Walikota & DPRD
18
EVALUASI
Raperda Perubahan APBD
Oleh Gubernur
17
BKPSD Prov Sumsel

33. RPJM DaerahRPJP Daerah RKP Daerah
Renstra SKPD Renja - SKPD
RAPBD
RKA - SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU 25 /2004 SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA
KUA PPAS
Pedoman
BAPPEDA TAPD PPKD
PROSES PLANNING & BUDGETTING
BKPSD Prov Sumsel

34. c
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5
RKPD
TA 3
RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN
KUA PPAS
PERDA APBD
PERKADA
PENJABARAN APBD
PERDA
P-APBD
PERKADA
PENJABARAN P-
APBD
LKPJ
LKPD
LPPD
ILPPD
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1
2
5
6
LAP SEMESTER
PROGNOSIS 6
BLNN
3
7
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP
KONSISTENSI PERENCANAAN –
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
DPRD
4

35. BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWASKORBINWAS
Sebagian Urusan
Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
Pemegang
Kekuasaan Pemerintahan
PSL 4 (1) UUD 1945
HUBUNGAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
The Ultimate Responsibility Lies
Upon The President
REGIONAL WAKIL PEMERINTAH
PUSAT
DPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK
Tanggung jawab utama ada pada Presiden
PRESIDEN
BKPSD Prov Sumsel

36. 36
 DPRD Kab/Kota terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang
dipilih melalui Pemilihan Umum
 DPRD Kab/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kab/Kota.
 Anggota DPRD Kab/Kota adalah pejabat Daerah Kab/Kota.
SUSUNAN & KEDUDUKAN DPRD
PASAL 147 & 148 UU No. 23/2014
BKPSD Prov Sumsel

37. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYAN-AN
DASAR
S P M
PRINSIP
- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd instansi
vertikal/Gub sbg wakil Pemerintah Pusat
- TIdak dpt ditugas pembantu-ankan kepd
daerah otonom, karena tIidak ada
perangkat daerah yang melaksanakan
- Dibiayai dari APBN
- Pembentukan instansi vertikal di daerah
tidak memerlukan persetujuan Gubernur
seba-gai Wakil Pemerintah Pusat.
PRINSIP :
- Urusan konkuren yg menjadi kewenangan daerah :
- ASAS PELAKSANAAN:
Urusan Pemerintahan menjadi kewenang-an daerah
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi
- ANGGARAN: APBD
- HAK DAERAH :
Mengatur & mengurus urusan yang sudah diserahkan kpd
daerah sesuai dgn aspirasi masyarakat setempat & kondisi
daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada
NSPK
PRINSIP:
- Urusan Pemerintahan yang me-rupakan
kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah
dilaksana kan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di
wilayahnya.
- ANGGARAN: dibiayai dari APBN.
- PELAKSANA :
Di daerah dilaksanakan o/ Gubernur, Bupati dan
Walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu
oleh instansi vertikal.
Camat melaksanakan pelimpahan urusan
pemerintahan umum yang dilaksankan
Bupati/Walikota di tingkat kecamatan
- PERTANGGUNGJAWABAN
Gubernur bertanggung jawab kpd Presiden
melalui Mendagri & Bupati/Walikota betanggung
jawab kpd Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil
Pemerintah Pusat.

38. 38
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU & PENATA RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PEMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
PILIHAN (8)WAJIB (24)
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem pe-rencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 260 UU 23/2014
Dibagi
berdasarkan
Kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas &
Efisiensi
BKPSD Prov Sumsel

39. 39
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Kewenangan Daerah
18 Urusan Wajib
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8. Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Non Dasar
6 Urusan Wajib
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum & Penataan
Ruang
4. Perumahan Rakyat &
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Tibum &
Linmas
6. Sosial
Dasar
8 Urusan Pilihan
1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi & Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; &
8. Transmigrasi.
Pilihan
BKPSD Prov Sumsel

40. WUJUD HUBUNGAN KEMITRAAN
DPRD DENGAN KEPALA DAERAH
Persetujuan Bersama dalam Pembentukan Perda
Persetujuan Terhadap Kerja Sama Yang Akan
Dilakukan Pemda
Penyampaian LKPJ Kepada DPRD
Rapat Konsultasi DPRD dengan KDH Secara
Berkala
Bentuk Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
BKPSD Prov Sumsel

41. PERSETUJUAN BERSAMA
ALUR PEMBENTUKAN PERDA
Perencanaan
Disusun untuk jangka 1
tahun
Pengundangan
Diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh
Sekda
Pembahasan
Melalui Tingkatan Pembicaraan
Bersama
Penyusunan
Berpedoman pd Peraturan
Perundang-undangan
Khusus untuk Raperda : RPJP, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang
yang disetujui Bersama Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna dapat
diundangkan setelah di evaluasi Gubernur
Penetapan
Bupati/Walikota ttd Perda setelah dapat
Register dari Gubernur
BKPSD Prov Sumsel

42. PEMBAHASAN RANPERDA
PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMANDANGAN
UMUM FRAKSIPENJELASAN
BUPATI/WALIKOT
A DLM
PARIPURNA
TENTANG ISI
RAPERDA
TANGGAPAN
BUPATI/WALIKOT
A ATAS
PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI
PEMBAHASAN DALAM
KOMISI, PANSUS DENGAN
BUPATI/WALIKOTA ATAU
PEJABAT YANG DITUNJUK
• Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan Bersama
• Pembahasan bersama dilakukan melalui Tingkat Pembicaraan
• Inisiatif Bupati/Walikota, Pembicaraan Tingkat I
BKPSD Prov Sumsel

43. 43
PEMBICARAAN TINGKAT II
BILA TIDAK ADA
KESEPAKATAN
DILAKUKAN VOTING
PENDAPAT AKHIR
BUPATI/WALI
KOTA
Bila tidak
memperoleh
persetujuan
bersama, tidak
boleh diaju kan lagi
dalam persidangan
masa itu.
1 2 3 4
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
DALAM RAPAT
PARIPURNA
• Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna
1. Laporan Pimp Komisi/Gab Komisi/Pimp Pansus ttg proses pembahasan.
2. Pendapat Fraksi/Kata Akhir Fraksi.
3. Hasil pembahasan ; dan
4. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimp. Rapat.
BKPSD Prov Sumsel

44. PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI/WALIKOTA Berdasarkan UU No. 23
Tahun 2014
BUPATI/
WALIKOTA
PEMERINTAH PUSAT
MASYARAKAT
PENGAWASAN DPRD
Keterangan : LPPD = Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LKPJ = Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
RINGKASAN LPPD
(Pasal 72)
LKPJ KEPADA DPRD
(Pasal 69 & Pasal 71)
LPPD
(Pasal 69 & Pasal 70)

45. LKPJ BUPATI/WALIKOTA
(Pasal 71 UU No 23 Tahun 2014)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.
LKPJ memuat hasil
kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ
dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per-baikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
LKPJ kepada DPRD
BKPSD Prov Sumsel

46. 46
BILA BUPATI/WALIKOTA
TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ
Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan kewajiban
menyampaikan LKPJ, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi
kepada Bupati/ Walikota.
Apabila penjelasan Bupati/Walikota terhadap penggunaan
hak interpelasi tidak diterima, DPRD melaporkan
Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.
Berdasarkan laporan dari DPRD , Gubernur se-bagai wakil
Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada
Bupati/Walikota.
BKPSD Prov Sumsel

47. KERJA SAMA DAERAH
Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014
1
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Daerah dengan :
a. Daerah lain;
b. Pihak ketiga; dan/atau
c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan
3
Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama
sukarela.
BKPSD Prov Sumsel

48. Penyediaan layanan
publik yang lebih efisien
jika dikelola bersama
Yang memiliki
externalitas lintas
daerah
• Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :
MELIPUTI KERJA SAMA:
Penyediaan Air Bersih
Transportasi
Daerah Aliran Sungai
Infrasturktur
Pariwisata
Tata Ruang
KERJA SAMA WAJIB
BKPSD Prov Sumsel

49. KRITERIA
• Antar Daerah Berbatasan
• Memiliki ekster-nalitas
lintas daerah
• Penyediaan layan-an publik
lebih efisien jika dikelola
bersama
LINGKUP
• Antar Daerah Prov berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan
Kab/Kota berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Daerah Kab/Kota
berbatasan dalam wilayahnya
SANKSI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
PEMERINTAH PUSAT AMBIL ALIH
(Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah )
GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH
(Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah)
• Antar Daerah Prov berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya
• Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam wilayahnya
KERJA SAMA WAJIB
CONTOH OBJEK
• Kesehatan
• Pendidikan
• Sosial
• Ketenteraman dan ketertiban umum
• Lingkungan hidup
• Persampahan
• Kebakaran
• Pekerjaan umum
• Penanggulangan bencana
BKPSD Prov Sumsel

50. CONTOH OBJEK
• Kesehatan
• Pendidikan
• Sosial
• Ketenteraman dan
ketertiban umum
• Lingkungan hidup
• Persamapahan
• Kebakaran
• Pekerjaan umum
• Penanggulangan
bencana
50
KRITERIA
• Antar Daerah
Berbatasan
• Antar Daerah Tidak
Berbatasan
• Dipandang lebih efektif
dan efisien jika
dilaksankan dg bekerja
sama
• Didahului dengan
pemetaan urusan
pemerintahan
LINGKUP
• Antar Daerah Prov
berbatasan atau tidak
berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan
Kab/Kota berbatasan atau
tidak berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Prov dan Kab/Kota
berbatasan atau tidak
berbatasan dalam
wilayahnya
KERJA SAMA SUKARELA
BKPSD Prov Sumsel

51. CAKUPAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA
Kerja Sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik
Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk
meningkatkan nilai tambah yg memberikan
pendapatan bagi daerah
Kerja Sama Investasi
Kerja Sama lainnya yang tidak ber- tentangan
dengan ketentuan per-aturan perundang-
undangan
BKPSD Prov Sumsel

52. 52