Dokumen tersebut membahas tentang postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia yang bersumber dari sistem kapitalisme. APBN Indonesia selalu mengalami defisit yang harus ditutupi dengan utang. Total utang Indonesia terus meningkat dan cicilan utang membebani anggaran tahunan. APBN Indonesia memiliki masalah serius karena tergantung pada pajak dan utang.
Postur APBN negara kapitalis dan problem anggaran apbn indonesia
1. Pembangunan Ekonomi yang
tumbuh, stabil dan
menyejahterakan, Sumbangan
Islam untuk Indonesia
Postur APBN Negara
Kapitalis dan Problem
Anggaran APBN Indonesia
2. APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kondisi keuangan negara tercermin dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN dalam suatu negara dapat dianggap sebagai
relasi antara pemerintah dengan rakyatnya.
Penyusunan APBN Indonesia mengacu pada paham
ekonomi kapitalisme.
3. Sistem
APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kapitalisme
Sumber Penerimaan Untuk Apa DPR
(Pendapatan) Pengeluarannya Untuk disetujui
(Belanja) sebagai anggaran
Terbesar belanja 1 tahun
1. Penjualan obligasi (surat utang
negara).
2. Pinjaman dari bank sentral dengan
Jika Tidak cara mencetak uang baru.
Mencukupi 3. Pinjaman di pasar uang atau modal
Pajak Utang di dalam negeri atau luar negeri.
4. Pinjaman atau bantuan resmi dari
(80%) pemerintah negara-negara donor.
4. APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Indonesia
APBN 2012 Defisit
Penerimaan ditutupi dengan utang
(Pendapatan) Rp. 1.311,4 triliun
Pengeluarannya
(Belanja) Rp. 1.435,4 triliun
Total utang Indonesia hingga
Maret 2012 sudah mencapai
Defisit Rp. 124 triliun Rp 1.859,43 triliun
5. Total utang Indonesia hingga Maret 2012 sudah
mencapai
Rp 1.859,43 triliun
Untuk APBN tahun 2012 ini saja, pemerintah
harus membayar cicilan utangnya sebesar
Rp. 170 triliun, yang terdiri
dari Rp. 46 triliun untuk membayar utang
pokoknya dan Rp. 124 triliun untuk membayar
bunganya.
Dibayar dengan
Pajak
Pencabutan Subsidi
6. APBN Indonesia memiliki problem anggaran
yang Parah
APBN dibiayai oleh Pajak, sementara
Sumber Daya Alam tidak bisa diharapkan
karena dikuasai swasta dan asing
Pencabutan Subsidi membuat beban
masyarakat menjadi lebih berat
defisit APBN harus ditutupi
Utang lagi