Dokumen tersebut membahas tentang relasi antara negara dan agama di Indonesia. Indonesia bukan negara sekuler maupun teokrasi, melainkan terdapat titik temu antara negara dan agama dalam beberapa aspek seperti pengakuan lima agama. Sejak Orde Baru runtuh, partai-partai berbasis agama semakin berkembang seiring tuntutan demokrasi, meskipun belum sepenuhnya mendominasi pemilu. Ada pandangan bahwa Islam bisa berjalan

2. Indonesia bukan negara sekuler dan bukan
negara teokrasi
Pengelolaan pemerintahan tidak didasarkan
pada agama tertentu
Indonesia tidak memisahkan secara tajam
antara agama dan negara (separation of
religion and state)
Pada titik tertentu relasi antara negara dan
agama ada titik singgug (Departemen Agama,
Pengakuan 5 agama)

3. Kecenderungan sekulerisasi dengan
pelarangan asas partai pada agama tertentu,
harus berasaskan Pancasila)
Agama tidak dijadikan sebagai fakta politik
melainkan sebagai fakta kultural
Latar belakang elit peguasa “PRIYAYI
ABANGAN”

4. PASCA ORBA
Politik aliran (1950-an) muncul kembali
(resurgence)
Ditandai dengan munculnya parpol-parpol
yang berbasis agama (Demokratisasi)
Konstruksi negara demokrasi liberal pada
dasarnya merupakan bagian dari proses
modernisasi (Apter,1965)—pemisahan antara
negara dan agama
Illiberal democracy jika ada titik singgung
anatara negara dan agama di negara
demokrasi liberal

5. KEBANGKITAN PARTAI BERBASIS AGAMA

6. Cliford Geertz (1960)—politik aliran
(santri, abangan, priyayi)
Santri: Masyumi, NU
Abangan: PNI dan PKI
Parpol-parpol bercorak Islam: PPP, PKB,
PAN, PBB, PK (S), PSII, Partai Masyumi

7. Pembagian Partai berdasarkan cara pandang
memahami relasi Islam dan Politik (Greg
Fealy)
Formalist Islamic Parties (PPP,PBB,PKS)
Pluralist Islamic Parties (PKB,PAN)
Lebih rinci lagi:
Pluralist Islamic Parties (PKB, PAN)
Moderate Formalist Islamic (PPP)
Radical Formalist Islamic Parties (PKS, PBB)

8. Adanya modernisasi ternyata agama dan
politik tidak berjalan linier. Modernisasi tidak
berarti adanya penanggalan agama di dalam
kehidupan seseorang maupun kelompok.
Di negara barat (sekuler) peran agama masih
cukup penting dan belakangan munculnya
konservatisme dalam beragama.
Peter L Berger (1960’an penganut
sekularisasi)----secularization theory is
essentially mistaken.

9. Penguatan Partai Politik Islam di Indonesia
(Bahtiar Efendy)----an indicator that for
(many) muslims---an perhaps for (many) others
political practitioners as well---islam can
fungtion as a political resource.
 Islam tidak saja dipahami sebagai sebuah
nilai-nilai yang diperjuangkan di arena politik.
Islam juga berfungsi sebagai instrumen untuk
memperjuangkan dan mempertahankan
kekuasaan.
Sejak 1980-an muncul gerakan Islam di
perkotaan yang berpusat di masjid-masjid
kampus.

10. Islamisasi kultural---pengaruh revolusi Iran
1979. Pemahaman bahwa sebuah kekuatan
politik berbasis pada agama bisa menjadi
alternatif yang efektif (Zachariy Abuza).
Gerakan ini merupakan fondasi cepat
merebaknya partai-partai Islam pasca
Soeharto. Gerakan ini menguat sebagai
alternatif untuk menghindari represivitas.
Orde Baru runtuh gerakan ini cepat
menjadi partai-partai politik atau minimal
memberi dukungan bagi munculnya partai-
partai yang ebrcorak Islam. NU-PKB, MU—
PAN.

11. Pemilu 1999 dan 2004 masih dimenangkan
oleh partai yang berbasis nasionalis. Pemilu
1999—PDI Perjuangan (33,7%), PKB (12,6%),
PPP (10,7%) . Pemilu 2004---Partai Golkar
(21,6%).
Penyebab: pergulatan dalam penggunaan
simbol-simbol budaya (agama) di dalam
politik masih terbatas pada kelompok
masyarakat tertentu (elit). Sedangkan pemilih
bisa membedakan wilayah politik dan agama
tidak harus satu.

12. Kelompok Syariah
Komprehensif
Negara
Islam
Khalifah Demokrasi
DI/NII Ya Ya Tidak Tidak
JI Ya Ya Ya Tidak
MMI Ya Ya Ya Tidak
FPI Ya Tidak Tidak Ya
FKAWJ/LJ Ya Tidak Tidak Tidak
HTI Ya Ya Ya Tidak

13. Jonathan Fox (2006) terdapat relasi antara negara dan
agama di 152 negara, bahwa relasi tersebut mengalami
penguatan pada 1990-2002
John L Eposito dan John O Voll (1996)
di negara-negara berpenduduk muslim, penggunaan
simbol-simbol agama di dalam politik berkaitan
dengan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan
yang otoriter dan bercorak sekuler, dengan demikian
GERAKAN ITU BERKEMBANG SEIRING TUNTUTAN
DEMOKRASI.

14. FREED ZAKARIA (2003:17) : a political system
market not only by free an fair election but also
by the rule of law, separation of power, and the
protection basic liberties of speech, asembly,
religion, and property
Pemimpin/politisi jika mengabaikan nilai-nilai
dasar di dalam kebebasan yang seharusnya
dijunjung tinggi di dalam berdemorkasi di
dalam menjalankan pemerintahan (illeberal
democracy)

15. Demokrasi bukan sekedar angka (memperoleh
dukungan terbanyak) tetapi bagaimana
penghargaan terhadap nilai-nilai dasar yang ada
di dalamnya.
Adanya paradoks semacam itu terjadi karena
makna demokrasi telah direduksikan semata-
mata sebagai instrumen untuk merebut dan
mempertahankan kekuasaan
PKS memiliki 2 agenda
1. agenda publik (membangun pemerintahan bersih, baik,
anti korupsi)
2. agenda privat ( membangu Islam puritan dan penerapan
syariah).

16. Bahtiar Effendy (2001:109)
Islam tidak kompatibel dengan demokrasi karena
adanya cara pandang yang bercorak monolitik
terhadap Islam.
Ada 2 arus besar pemikiran politik Islam
1. Islam harus menjadi landasan dalam bernegara,
menjadi konstitusi (kedaluatan di tangan Tuhan)
2. Islam diletakkan dalam kerangka yang substantif,
tidak menuntut secara tegas tentang negara. Cara
pandang kedua ini bisa berjalan dengan demokrasi
modern. (keadilan, persamaan, partisipasi)