4. LATAR BELAKANG
Perubahan Kebijakan dan tuntutan lingkungan
strategis
Efisiensi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi Klasikal, Non Klasikal dan Blended
Learning
Pembelajaran Jarak Jauh
Micro Learning
Belajar Mandiri
5. Dasar Hukum Pelatihan
UU No 5/2014
ttg Aparatur Sipil
Negara
Pasal 63-65
PP No 11/2017
ttg Manajemen
PNS
Pasal 33-37
Peraturan LAN
PerLAN No 10/2021 tentang
Perubahan Atas PerLAN
No 1/2021 ttg Pelatihan
Dasar CPNS
Keputusan Kepala LAN
• Nomor: 13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
• Nomor : 14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum Latsar CPNS
6. 1 Tahun Masa Prajabatan CPNS
Prajab Honorer/Sus
Pelatihan
Klasikal
Rp 9.296.000
Rp 2.200.000
Pelatihan Dasar CPNS
Blended
Learning
Rp 5.260.000
7. Ketentuan Umum PerLAN 1/2021
1
2
Pelatihan Dasar CPNS
pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan
secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang
Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu)
tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses
pendidikan dan pelatihan.
8. Pasal 4
(1)
(2)
(3)
(4)
Dengan mempertimbangkan
kondisi tertentu, Pelatihan
Dasar CPNS dapat
dilaksanakan setelah masa
Prajabatan dengan persetujuan
tertulis Kepala LAN.
CPNS hanya dapat
mengikuti Pelatihan
Dasar CPNS sebanyak
1 (satu) kali.
Setiap Instansi
Pemerintah wajib
memberikan Pelatihan
Dasar CPNS selama
Masa Prajabatan
Kondisi tertentu tersebut
ditetapkan oleh
Menteri PANRB
Peraturan LAN 1/2021
9. 1. Pelatihan Klasikal
2. Blended Learning
Pelatihan Mandiri (MOOC
Distance Learning
E Learning
Aktualisasi
di Tempat Kerja
Pembelajaran Klasikal
3. Distance Learning
dalam Keadaan Darurat
atau Keadaan Tertentu E Learning + Aktualisasi di Tempat Kerja
Pelatihan Mandiri (MOOC)
On Class
Off Class
On Class
Metode Penyelenggaraan
10. Ketentuan Umum PerLAN 1/2021
• Pelatihan Klasikal adalah Pelatihan Dasar CPNS yang strategi pembelajarannya sebagian
besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka
• Pelatihan Dasar CPNS Terpadu (Blended Learning) adalah Pelatihan Dasar CPNS yang
dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan
proses pembelajaran secara daring
• Pelatihan Jarak Jauh (Distance Learning) adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta
Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran
yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan dikelola bersama dengan
lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditas
• Pembelajaran mandiri secara Daring adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh
peserta Pelatihan Dasar CPNS secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran
yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara
13. No Agenda Mata Pelatihan sd 2021 Perubahan
1 Sikap Perilaku Bela Negara
1. Wawasan Kebangsaaan dan
Nilai Bela Negara
2. Analisis Isu Kontemporer
3. Kesiapsiagaan Bela Negara
Tidak ada
2 Nilai-Nilai Dasar PNS
1. Akuntabilitas
2. Nasionalisme
3. Etika Publik
4. Komitmen Mutu
5. Anti Korupsi
1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif
3
Kedudukan dan Peran PNS untuk
mendukung terwujudnya smart
governance sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
1. Manajemen ASN
2. Pelayanan Publik
3. Whole of Government
1. Manajemen ASN
2. Smart ASN
4 Habituasi Aktualisasi Tidak ada
5 Pembelajaran PKTBT Tidak ada
Kurikulum & Penyesuaian Mata Pelatihan
14. Waktu Penyelenggaraan
647 JP
, 74 hari kerja
• Pelatihan Mandiri: 48 JP asynchronous, 16 hari kerja, bertempat di tempat
kedudukan Peserta;
• Distance Learning:
e-learning, 33 JP synchronous dan 184 JP asynchronous, 22 hari kerja,
bertempat di tempat kedudukan Peserta;
Aktualisasi di tempat kerja, 320 JP
, paling singkat 30 hari kerja;
• pembelajaran klasikal, 62 JP
, 6 hari kerja, bertempat di tempat
penyelenggaraan Blended Learning.
1. Blended Learning
15. TAHAPAN LATSAR BLENDED LEARNING
PENETAPAN NIP CPNS
PEMBELAJARAN DARING
(LMS E-LEARNING)
DISTANCE LEARNING
PELAKSANAAN AKTUALISASI DI
TEMPAT KERJA
MOOC
1
2
PEMBELAJARAN
KLASIKAL
3
PKTBT
4
Evaluasi 1 Evaluasi 4
Evaluasi 2
Evaluasi 3
RAPAT EVALUASI
KELULUSAN
PELEPASAN PESERTA
microlearning Dikelola LAN
Dikelola LAN Bersama Lembaga Pelatihan
self learning
Registrasi melalui smartbangkom.lan.go.id
1. Ijin Pelatihan
2. Menetapkan
tenaga
pelaihan
Angkatan/Kelas
Jumlah
Peserta
Jadwal
DLL
Pengembangan Kompetensi Teknis
(skill tertentu) yang dilaksanakan oleh
Instansi Asal Peserta secara mandiri
atau bekerjasama
Dikelola Lembaga Pelatihan
1. e KRA
2. e STTP
3. e signature
DI TEMPAT
PELATIHAN
(6 HARI
PELATIHAN)
17. Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5
Pembelajaran Agenda 1
1. Sync (2 JP)
2. Async (8 JP)
Pembelajaran Agenda 1
Async (8 JP)
Pembelajaran Agenda 1
1. Async (6 JP)
2. Sync (3 JP)
Pembelajaran Agenda 2
1. Sync (2 JP)
2. Async (6 JP)
Pembelajaran Agenda 2
Async (10 JP)
Hari ke-6 Hari ke-7 Hari ke-8 Hari ke-9 Hari ke-10
Pembelajaran Agenda 2
Async (12 JP)
Pembelajaran Agenda 2
1. Async (6 JP)
2. Sync (3 JP)
Pembelajaran Agenda 3
1. Sync (2 JP)
2. Async (6 JP)
Pembelajaran Agenda 3
Async (9 JP)
1. Pembelajaran
Agenda 3
Sync (3 JP)
2. Coaching Agenda
Sync (2 JP)
Hari ke-11 Hari ke-12 Hari ke-13 Hari ke-14 Hari ke-15
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Pembimbingan
Rancangan Aktualisasi
SynC (2 JP)
Evaluasi Akademik
AsynC (3 JP)
Hari ke-16 Hari ke-17 Hari ke-18 Hari ke-19 Hari ke-20
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
1. Pembimbingan
Rancangan
Aktualisasi
SynC (2 JP)
2. Pembelajaran Agenda
4
Async (10 JP)
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Pembimbingan
Rancangan Aktualisasi
SynC (2 JP)
Pembelajaran Agenda 4
Async (3 JP)
Hari ke-21 Hari ke-22
Pembelajaran Agenda 4
Async (12 JP)
Evaluasi Rancangan Aktualisasi
Sync (10 JP)
Keterangan :
Perubahan
jumlah JP
synchronous
semula 25 JP
menjadi 33 JP
dan jumlah JP
asynchronous
semula 192 JP
menjadi 184
JP
Perubahan JP E-learning
18. Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6
1. Pembukaan
2. C: Kebijakan Pengembangan
Sumber Daya Aparatur dan
Nilai-Nilai ASN (2 JP)
3. Overview Kebijakan
Penyelenggaraan Pelatihan
Dasar CPNS (1 JP)
4. C: MTSL (2 JP)
5. Dinamika Kelompok (3 JP)
6. Pembimbingan Pra Evaluasi
Aktualisasi (3 JP)
7. Pembinaan Sikap Perilaku (1
JP)
1. C: Core
Values dan
Employee
Branding ASN
(2 JP)
2. Pembelajaran
Agenda Nilai-
Nilai Dasar
PNS (9 JP)
3. Pembinaan
Sikap Perilaku
(1 JP)
1. Pembelajaran
agenda sikap
perilaku Bela
Negara dan
kegiatan
semangat Bela
Negara (12 JP)
2. Sosiometri antar
Peserta
1. C: Profesionalisme
ASN (2 JP)
2. Pembelajaran
agenda Kedudukan
dan Peran PNS
untuk mendukung
terwujudnya smart
governance (5 JP)
3. Pembimbingan Pra
Evaluasi Aktualisasi
(3 JP)
4. Pembinaan Sikap
Perilaku (2 JP)
Evaluasi
Aktualisasi
(10 JP)
1. Penyempurnaan Laporan
Aktualisasi (Mandiri)
2. Pembinaan Sikap
Perilaku (1 JP)
3. Evaluasi
Penyelenggaraan
Pelatihan (Mandiri)
4. Review Kebijakan
Penyelenggaraan
Pelatihan (3 JP)
5. Penutupan/Pelepasan
Peserta
JP Klasikal
19. Waktu Penyelenggaraan
511 JP
, 51 hari kerja
• On Campuss 1: 177 JP
, 18 hari kerja
• Off Campuss : 320 JP
, paling singkat 30 hari kerja
• On Campuss 2: 14 JP
, 3 hari kerja
Rincian Jadwal dan sebaran Mata Pelatihan dapat di lihat pada
Keputusan Kepala LAN Nomor: 13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
2. Pelatihan Klasikal
21. Waktu Penyelenggaraan
647 JP
, 70 hari kerja
• Pelatihan Mandiri: 48 JP
, asynchronous, 16 hari kerja, bertempat di tempat
kedudukan Peserta;
• E-Learning, 599 JP
, 70 hari kerja;
279 JP
, 40 hari kerja, di tempat kedudukan Peserta; dan
Aktualisasi di tempat kerja, 320 JP
, 30 (tiga puluh) hari kerja
3. Distance Learning dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu
Rincian Jadwal dan sebaran Mata Pelatihan dapat di lihat pada
Keputusan Kepala LAN Nomor: 13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
24. Pasal 9
Pasal 8
(1) Selama proses pembelajaran secara
klasikal dalam Pelatihan Dasar CPNS
dilakukan proses pendampingan.
(2) Dalam proses pendampingan dilakukan
kegiatan penguatan jasmani, rohani
dan/atau spiritual.
(3) Pelaksanaan pendampingan disesuaikan
dengan karakteristik dan kebutuhan
Instansi Pemerintah asal Peserta serta
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi ASN.
Lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar
CPNS wajib memberikan pendampingan
dan/atau fasilitasi bagi Peserta yang
berkebutuhan khusus.
Pendampingan dalam Pelatihan Dasar CPNS (Perlan 1/2021)
25. Penyelenggaran dan Tempat Penyelenggaraan
Pelatihan Dasar CPNS
Perlan 1/2021 Pasal 10
(1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi berhak untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar
CPNS.
(2) Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan
Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan
Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B.
(3) Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar
CPNS dengan persetujuan tertulis dari LAN
26. Penjaminan Mutu
Perlan 1/2021 Pasal 12
(1) Lembaga pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan
penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau Lembaga Pelatihan
Terakreditasi.
(2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan permohonan tersebut kepada LAN.
(3) LAN menerima surat permohonan tersebut dan laporan tersebut paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
(4) Surat permohonan dan laporan adanya permohonan tersebut menjadi dasar
penerbitan kode registrasi alumni
27. Pasal 19
Pasal 18
(1) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi
menetapkan jumlah Peserta dalam 1 (satu)
angkatan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
sesuai dengan golongannya.
(2) Jumlah Peserta adalah 40 (empat puluh) orang.
(3) Dalam hal jumlah Peserta:
a. lebih dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan
Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan
dengan persetujuan tertulis Kepala LAN; atau
b. kurang dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan
Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan
dengan mempertimbangkan aspek keuangan
dan kondisi lembaga penyelenggara Pelatihan
Dasar CPNS.
(1) Dengan mempertimbangkan jumlah Peserta dan
kemampuan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS,
pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat
menggabungkan Peserta golongan III dan golongan II
dalam 1 (satu) angkatan berdasarkan atas persetujuan
tertulis dari LAN.
(2) Penggabungan Peserta tersebut diberikan pembelajaran
dengan memperhatikan karakteristik Peserta dan
kebutuhan penilaian evaluasi Peserta, dan pencapaian
tujuan pembelajaran.
Kepesertaan (Perlan 1/2021)
28. Evaluasi Peserta
Klasikal Blended Learning/Distance Learning
Evaluasi Sikap Perilau 1. Penilaian dilaksanakan
Setelah Agenda I berakhir
2. Bobot 10 %
1. Penilaian dilaksanakan pada MOOC, Distance Learning melalui e-learning
dan Pembelajaran Klasikal, aktualisasi & PKTBT: Kedisiplinan, Prakarsa,
Kepemimpinan, Kerjasama.
2. Bobot: 15 %:
- 10 % oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi (Pelatihan Mandiri, Distance Learning
melalui e-learning, dan pembelajaran klasikal)
- 5 % oleh Instansi Pemerintah aasal Peserta (aktualisasi & PKTBT)
Evaluasi Akademik 1. Hanya 1x
2. Sebelum seminar
rancangan
3. Bobot 20 %
1. Dilaksanakan 2x
2. MOOC (Pilihan ganda) 10%
Distance Learning melalui e-learning (Kasus) 10%
3. Total Bobot 20 %
Evaluasi
Aktualisasi
Bobot 50 % Bobot 50 % (RA 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%)
Evaluasi PKBT Bobot 20 % Bobot 15 %
Penilaian: Manual Penilaian: Langsung di website
29. KELULUSAN PESERTA
1. LULUS
Apabila peserta memperoleh kualifikasi paling rendah cuku
p memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi Pe
serta.
2. DITUNDA ,
Apabila Peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaska
n untuk aspek penilaian:
a. evaluasi akademik;
b. evaluasi aktualisasi; dan/atau
c. evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.
3. TIDAK LULUS
a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
b. memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kur
ang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau
c. jumlah ketidakhadiran Peserta
30. KETIDAKHADIRAN PESERTA
Jumlah ketidakhadiran Peserta lebih dari:
1. 6 (enam) sesi;
2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau
3. 2 (dua) hari secara kumulatif.
Dalam Blended Learning, ketidakhadiran Peserta diberlak
ukan untuk Distance Learning dengan metode synchron
ous dan pembelajaran klasikal
Atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan
lain sesuai ketentuan yang berlaku, Lembaga
Pelatihan Terakreditasi dapat memberikan jumlah
ketidakhadiran melebihi ketentuan dan/atau
memberikan penugasan lain berdasarkan atas
persetujuan tertulis dari LAN
31. Remedial
Pasal ...
(1) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya wajib mengikuti pembelajaran remedial.
(2) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi syarat kelulusan
terhadap aspek penilaian evaluasi Peserta yang dinilai kurang
• Keseluruhan proses pelaksanaan remedial untuk Pelatihan Klasikal atau Blended Learning dilakukan
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rapat evaluasi akhir selesai dilaksanakan
• Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan rapat evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir
kelulusan berdasarkan hasil remedial
• Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis hasil rapat evaluasi akhir ulang kepada LAN
32. REMEDIAL
KLASIKAL BLENDED LEARNING
Evaluasi Akademik 3 hari sebelum penutupan Pembelajaran Klasikal
dimulai
Evaluasi Rancangan
Aktualisasi
3 hari setelah seminar idem
Evaluasi Aktualisasi 1 minggu setelah selesai
Latsar atau sesuai
kebutuhan yang ditetapkan
dalam rapat
idem
Evaluasi PKBT Selesainya aktualisasi Pembelajaran Klasikal
dimulai
33. Konseling
Pasal 31
(1) Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak
memuaskan, diberikan konseling.
(2) Konseling dilaksanakan oleh:
a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, paling lambat sampai dengan
dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau
b. Instansi Pemerintah asal Peserta, paling lambat sampai dengan pembelajaran
aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan.
3) Konseling dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan sikap perilaku yang
dilakukan selama Pelatihan Dasar CPNS.
34. Kode Sikap Perilaku
Pasal 38
(1) Setiap Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
(2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi sebagai berikut:
a. peringatan lisan;
b. diberi surat teguran; atau
c. diberhentikan tidak dengan hormat dari Pelatihan Dasar CPNS.
(1) Peserta yang diberhentikan tersebut dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.
(2) Kode Sikap Perilaku dan mekanisme pemberian sanksi ditetapkan oleh Kepala LAN
35. PEMBERHENTIAN CPNS
PPK Instansi Pemerintah asal Peserta memberhen
tikan Peserta yang bersangkutan sebagai CPNS ber
dasarkan:
a. ketidaklulusan Peserta berdasarkan hasil Rapat
Evaluasi Akhir atau Rapat Evaluasi Akhir Ulan
g; atau
b. pemberhentian Peserta karena melanggar kode
sikap perilaku
36. PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
Pelaksanaan pembelajaran terkait Kurikulum
penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS;
b. selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja pada
penyelenggaraan Pelatihan Klasikal; atau
c. paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasi
kal pada penyelenggaraan Blended Learning.