ABK Dinas Kesehatan

IN 3
Nana Rosadi, Kabid Yankes (Rek. 3)
B.1 Pengetahuan dan Pemahaman
Trimakasih, Nama saya Nana Rosadi jabatan saya sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya. Pendidikan terakhir saya adalah S2.
Terkait dengan pertanyaan pertama, Pengetahuan dan Pemahaman saya tentang ABK dan
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang PPKD sudah barang tentu pada dasarnya sesuai dengan
bidang saya Yankes dengan kinerja. Semua anggaran sudah barang tentu yang kita lakukan atas
dasar pekerjaan baik dari mulai perencanaan, pengguanaan uang ataupun waktu yang perlu
diselesaikan untuk apa, untuk efektifitas pelayanan terhadap masyarakat itu pemahaman anggaran
yang harus kita kerjakan kaitannya dengan kinerja yang akan kita laksanakan dipelayanan untuk
memahami kinerja bidang kesehatan perlu Bapak ketahui anggarannya sudah barang tentu yang
sudah direncanakan lewat perencanaan suatu anggaran OPD yaitu RKA SKPD masing-masing atau
terkait meningkatnya bagaimana kita harus meningkatkan derajat kesehatan dengan menurunkan
angka kematian ba yidan ibu dan pipalensi gizi kurang, walaupun ini kaitannya dengan kinerja sudah
barang tentu terkait dengan pelayanan, ini terkait erat dengan aturan Permendagri No. 13 tahun
2006 walaupun ada yang baru. Semua itu tergantung dalam aturan basiskinerja kita masing-masing
untuk selanjutnya bagaimana juga harus menilai PKM berprestasi atau tidak kaitanya dengan kinerja
yang tadi disebuutkan ada 3 hal :
1. Efektif dalam perencanaan
2. Efisien dalam mengguanakan uang dan waktu dan menghasilkan sesuatu yang ujungnya
yaitu ukuran tercapai atau tidak rencana yang sudah kita tetapkan sebagai tolak ukurnya
adalah proses kinerja. Yang kedua adalah pembinaan akreditasi puskesmas ini dalam rangka
peningkatan kinerja.
3. Terjadinya pertemuan Rumah Sakit Umum, Pemerintah Rumah Sakit Umum Swasta yang
lain, Rumah Sakit Daerah segala macam, kaitanya dengan apa, dengan proses menjalankan
rekap medis terkait denga 10 macam kasus penyakit begitu pula dilain pihak kaitannya
dengan kasus kita proyeknya, kinerjanya, prosesnya terhadap pelayanan masyarakat miskin
seperti operasi katarak, bibir sumbing dan ini semua masih kedalam Permendagri No. 13
tahun 2006 karena semua yang akan dilakukan berbasis kinerja karena langsung yankes ini
melayani secara real faktual di lapangan. Artinya kalau melayani adalah kinerja walaupun
ada segi administrasi ataupun kinerja.
Lalu yang kedua unsur anggaran BK yang sesuai dengan Permendagri semua anggaran untuk Yankes
adalah berbasis kinerj dan mulai pelayanan dasar dan rujukan suplai obat pelayanan khusus sepeti
operasi bibir sumbing, katarak, itu adalah BK.

Strategi yang diterapkan dalam penyusunan ABK strategi yang diterapkan dalam
Permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu gambaran dari assisment untuk kita buat satu
kekuatan kita melayani masyarakat terkait dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah
daerah Kota Tasikmalaya.
Mengapa demikian, karnaa apapun alasanya kita bisa bekerja sudah barang tentu. Itu
alasannya
Angka harapan hidup, Angka kematian Ibu dan bayi, Gizi Buruk, privalansi penyakit menular
jumlah kunjungan lama, kumjungan baru itu adalah indikator-indikatornya yang berbasis
kinerja.

5.Pada dasarnya sudah bagus. Tetapi dengan satu catatan, anggaran itu tidak mencukupi bagaimana
kinerja kita mau full terkait dengan 3 hal :

Perencanaan, efisiensi dan produktifitas sementara anggaran yang tersedia rendah, sentuhan kita
hanya bisa tercover sesuai dengan kemampuan tidak bisa untuk mengcover keseluruhan artinya
untuk tahun depan kita usulkan kembali.

Mengikuti Diklat
Sudah barang tentu pengetahuan, SDM yang tambah bagaimana mengefesiensikan orang-orang
tersebut terhadap kinerja sehingga dia tahu betuk yang dia harus kerjakan.

Metode/Cara Kerja/Mekanisme proses ketersediaan pelayanan
Sudah barang tertentu data-data base yang kita lakukan pemetaan yang telah kita kerjakan dan
pendukung untuk kita gunakan banyak seperti rekap medis, resep, kunjunga orang sakit lama,
kunjungan orang sakit baru, itu alat-alat yang kita gunakan.

Alat-alat dan bahan tersebut tersedia ?
Sudah barang tentu alat-alat dan bahan itu tersedia karna hal itu perlu tidak main-main karna
menyangkut nyawa.

Siapa yang menyediakan ?
Sudah barang tentu hal itu ada biayanya lewat BOP Biaya Oprasional PKM, dan BOK Biaya
Operasional Kesehatan.

Metode apa yang digunakan ?
Ada 2 metode; pertama metode konsumsi, pola konsusmsi yang kedua pola berbasis penyakit itu
yang belum itu harus kita kawainkan menjadi satu bentuk parempo ujungnya kita akan ketahui
mana yang harus kita kerjakan secara kinerja tidak boleh ditunda mana yang harus biasa saja secara
esensialnya, mana yang normal. Kalo itu normal kita buat.

Sejauhmana hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program ?
Ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kenapa saya bilang begitu, program bisa berjalan
mulus dan wajar apabila didukung. Tanpa dukungan, contoh kita sudah bisa membebaskan segala
macam umpamanya lewat bebas BOP tapi terbatas

Landasan
Ini yang menjadai masalah buat kesehatan, tolak ukurnya kalo tidak tahu. Sebetulnya tolak ukurnya
harus sudah tau dengan jelas adalah percapita jumlah orang yang ada di Pemerintahan Kota
Tasikmalaya.
Contoh kalau untuk kebutuhan obat real perkapitanya 9000xjumlah penduduk Rp. 600000 itu kurang
lebih Rp. 5,4 M apa yang kita dapatkan Rp. 2,8 M (kurang sekali). Yaaaah hampir setengahnya

Indikator kecukupan
Jumlah yang terlalu rendah yakni jumlah masyarakat sudah jelas dan jumlah rujukan makin banyak
rujukan yang diberikan boleh PKM ke Rumah Sakit itu adalah sebuah indikator PKM kekurangan.
Sejauh mana tingkat kecukupan anggaran dengan kebutuhan jauh ! tadi juga disebutkan kebutuhan
obat saja harus Rp. 5,4 ini hanya Rp. 2,8

Apakah anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diusulkan – tidak sesuai karna
keterbatasan anggaran dari Pemerintah. Menagapa, dan apa penyebabnya ?
Sudah barang tentu tingkat faktor itu adalah orang Bappeda yang ngasih tahu bagaiman skala
prioritas yang harus ditentukan tapi menurut kami meninginkan bahwa kesehatan adalah kebutuhan
wajib,maka hukum wajib harus dipenuhi, apapun. Alasannya, karna menyangkut hajat dalam angka

produktifitas manusia. Bayangkan kalau orang sakit tidak terpenuhi, hajat kesakitannya harus kita
sembuhkan, produktifitas kerjanya akan berkurang. Apa resiko yang akan terjadi kalau satu keluarga
ayahnya sakit, sementara ada 2,3,4 orang yang akan sengsara karena sang ayah sakit.

Distribusi
Kalau dari APBD sudah barang tentu APBD I ( II contoh untuk APBD I tadi kebutuhan )
Kalau APBD II bantuan-bantuan lainnya
Contohnya ponev, contohnya jampersal kemarin banyak sekali.

Sudah barang tentu untuk kegiatan seksi kami yang terkait erat dengan pelayanan khusus

Landasan apa yang di gunakan untuk penyusunan ABK adalah layanan khusus yang kita lakukan
khusus ke masyarakat bagaimana menyimpulkan produktifitas kerja supaya dia siap untk bekerja..
Sudah barang tentu penyakit.
Prepentatif promotif yang harus kita dahulukan walaupun kita tidak mengurangi kreatif dan
rehabilitatif.

Sejauh mana anggaran dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan yang di harapkan karena kita
butuh data-data, mapping yaitu pemetaan, kalau tidak terpenuhi ujungnya tahun berikutnya harus
di capai.

Bagaimana ketersediaan anggaran selama ini dengan kebutuhan yang ada
Tidak sesuai

Bagaimana distribusi anggaran BK ?
Ini utusannya Bappeda kaitannya, kenapa begitu karena khusus untuk kesehatan adalah hukum
wajib. Sebenarnya harus terpenuhi apapun alasannya karena menyangkut hajat orang dalam
kehidupan untuk kerja untuk mencari nafkah.

Sumber alokasi
Pada dasarnya tolak ukur / indikator Dinas Kesehatan sudah jelas ada tetapi sejauh ini belum bisa
kita capai karena memang alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan kesehatan.
Jelas paling terukur adalah Dinas Kesehatan.
Contoh : Angka kematian bayi terukur
Angka kematian juga terukur lewat kohort dan segala macamnya begitu !

Kendala-kendala
Adalah sumber anggaran kendala yang benhubungan dengan SDM itu karena kita secara langsung
orang-orang kita adalah orang-orang profesional karena mempnyai profesi hanya kita harus dibantu
lewat profesi lain agar kita lebih profesional lagi seperti akuntan, kita belum punya banyak untuk
menghitung uang. Sudah barang tentu program kinerja kesehatan.
Program tersebut punya dokter, punya perawat, punya bidan, punya S2 MARS segala macam banget
yah dan itu sangat menunjang dalam proses kinerja. Kenapa demikian ?
Karena kekurangan dana tadi.

Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan ?
Kita sudah berusaha, berupaya sedemikian rupa dengan meminta bantuan lewat provinsi, lewat
ajuan yang ke panggar ke badan sampai kementrian, untuk menutupi kekurangan, memang alokasi
anggaran dana di pemerintahan kota Tasikmalaya terbatas.

Advokasi terhadap APBD tahun 2010 ?
Tadi sudah di jelaskan sedikit bagaimana kita menskrim kesehatan ini harus diterapkan ke orang-
orang Bappeda bahwa ini adalah hukum wajib yang harus kita laksnakan seperti pada MDGS
(Millinium Development Golds) itu sudah jelas, kita advokasi lewat MDGS internal, lewat di dukung
basic street apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita, tetapi apa daya memang
anggarannya sedikit sehingga kita dapat anggaran yang sudah di patok.

Upaya advokasi di lakukan ?
Sudah barang tentu kabag-kabag yang ada di kepada Bappeda, kepada Sekda, khusunya EkBang
(Ekonomi dan Pembangunan), Asda, sosial, karena ini menyangkut kesehatan dan menyangkut sosial
ke kesra kita lakukan advokasi tersebut. Untuk apa ? untuk mendapakan dana yang sesuai. Untuk
memproduktifitaskan masyarakat kota Tasikmalaya.

Dalam forum kegiatan apa saja upaya advokasi ?
Banyak forum yang kita lakukan dalam forum kota yaitu dalam forum yang memayungi bagaimana
advokasi ini mengenai kesehatan lewat KPA (Komisi Pemberantasan Aids). Kita selalu melakukan
advokasi tersebut. Begitu pula lewat forum LSM setara.
Lewat darahnya segala macam, kita lakukan.

Antisipasi apa yang di lakukan dalam advokasi ?
Antisipasinya sudah barang tentu bagaimana kita mempersatukan menstrim otak kita sama-sama
sehingga kita bisa merubah pola pikir orang-orang Bappeda bahwa kesehatan itu adalah merupakan
hukum wajib.

Kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan advokasi ?
Banyak hal, pertama waktu. Saat kita ketemua tidak bisa bareng-bareng, apalagi yang namanya kadis
karena kesibukannya. Sehingga kita tidak bisa memberikan support untuk memberikan kejelasan
terhadap Bappeda yang ujungnya anggaran kita terbatas.

5.kendala apa saja ?
Itu kendalanya pertama kebersamaan antara pelayanan dengan pemegang program dengan
perencanaan ini kurang bagus, kurang serasi terus terang kurang sinergis, matchnya kurang
keserasian dan kesepadanan.
Sehingga menimbulkan dana yang kecil untuk Dinas Kesehatan.

Bagaimana cara mengatasi ?
Harus bisa di lakukan apapun kendalanya lewat keputusan kebijakan pimpinan atau kadis. Karena
kadis adalah pemimpin kami

Sejauh mana upaya yang di lakukan ?
Beberapa kali kita desak kepala dinas bersama-sama dengan perencanaan untuk menghadapi
Bappeda.

Apa hasil yang di peroleh setelah melakukan advokasi ?
Belum terlihat hasil yang lebih jauh, ya yang sangat signifikan, masih belum malah menurun
anggaran untuk tahun 2011.
Apakah anggarang tahun 2010 tersebut.
Sudah barang tentu tidak, sudah dari awal kami merasa kekurangan. Bila tidak ? sudah barang tentu
kita harus berusaha lewat Baper-Baper yang ada di linhkungan provinsi dan pusat . untuk apa ? ya
sudah barang tentu keterbatasan dari keuangan kita pemerintah daerah.

1C
Sudah barang tentu sangat, sangat kurang bijaksana karena anggaran apapun memang yah
Pagu anggarangnya sudah di tetapkan. Kegiatan terbatas, mengapa demikian ? sudah barang tentu
karena anggarannya tidak bisa di apaapakan lagi.
Anggara, kekompakan dari perencanaan awal, jelas mana skala prioritas yang harus kita dahulukan
karena tidak vital, tidak boleh tidak. Esensial yang harus kita kerjakan normal kita bisa hanya saja
sebetulnya kita harus bisa mendukung bagaimana sebaiknya, ya advokasi tidak bersama-sama lewat
Bappeda dan di ketahui oleh Walikota agar kita tahu betul bahwa kesehatan adalah merupakan
hukum wajib walaupn kesehatan bukan segala-galanya.

Apa ide atau gagasan saudara ?
Yaitu bagaiman pola kerja, menstrim otak kesehatan bisa masih ke dalam menstrim otak-otak yang
ada pada orang Bappeda. Sehingga kita bisa mudah karena ini merupakan hukum wajib seperti.

IN-5
PERENCANAAN DINKES

B.Pengetahuan dan Pemahaman
1. jawab : Barangkali saja, yang perlu saya garis bawahi pada prinsipnya mengenai permendagri no
13 tahun 2006 tentang PPDK, khususnya pengetahuan kami memang seharusnya kita
mengacu kepada apa yang tertera pada Permendagri tersebut.
Diantaranya memangkegiatan-kegiatan yang sifatnya harus terjadi kinerja antara muatan
belanja aparatur denga belanja-belanja yang sifatnya untuk pelaksanaan dalam kegiatan
seharusnya untuk lebih besar untuk belannja-belanja yang sifatnya untuk belanja-belanja
program.
Itu lebih besar untuk belanja-belanja yang sifatnya untuk belanja-belanja program.
Itu pengetahuan saya yang ada dalam Permendagri No. 13 tahun 2006.
Mungkin itu secara garis besarnya.
Barangkali kalau kita lihat pengelolaan tata kelola anggaran yang ada saar ini kita
cenderung pakai sistem pagu anggaran, sehingga kita sangat sulit untuk mengusulkan
anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

2.Strategi apa yang diterapkan
Jawab : Jadi kalau strateginya barang X, kita usahakan bahwa kegiatan-kegiatan itu sifatnya button
up. Dari mulai bahwa ususlan-usulan kita tampung untuk dijadikan dasar pengusulan
kegiatan atau PPAS tahun berikutnya dan itu juga dapat dimasukkan dalam rencana kerja
tindak lanjut atau RKAT yang kita buat karena sebelum kita mengajukan anggaran membuat
PPAS kita ada yang namanya Lakip.
Didalam Lakip tersebut ada rencana-rencana kegiatan tindak lanjut untuk tahun berikutnya.
Namun itu seperti tadi hal itu memang untuk dijadikan anggaran yang sifatnya pagu karena
disesuaikan dengan anggaaran yang ada.

3.jawab : Indikator-indikator yang kita susun pada prinsip-prinsipnya kita mempunyai SPM. Nah kita
berdasarkan kita berdasarkan SPM juga kegiatan atau program yang ada disesuaikan
dengan Permendagri. Kita disesuaikan disinergiskan antara yang dikeluarkan dengan
Permendagri dengan apa yag dikeluarkan dengan Kepmenkes sehingga isinya seperti
itulah.

4.Diklat yang diikuti
Jawab : Saya sudah mengikuti 2 kali berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui diklat
DHA salah satu bagaimana kita melihat sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis
kinerja. Pada DHA di Provinsi Jabar yang tahun terakhir, tahun 2010.

5.Urgensi Diklat
Jawab : Jadi kenapa sangat Urgen sekali, maksudnya begini, output daripada DHA tentunya kita
menklasifikasikan jenis anggaran. Jadi anggaran yang berbasis kinerja itu akan
mengklasifikasikan kalau sudah betul DHA itu digunakan.
Dalam kita bisa memebedakan berapa kebutuhan belanja untuk aparatur, berapa belanja
untuk oprasional. Belanja barang harus diklasifikasikan. Kalau yang sifatnya lebih banyak ke
belanja oprasional atau biaya program itu akan lebih baik daripada belanja aparatur. Itu
urgensinya.

c. alat, bahan, metode atau cara
1.alat dan bahan apa saja ?
Jawab :
maksudnya alat bahan : jadi yang jelas alat perangakat lunak, software, khususnya untuk
penghitungan penganggaran dana nantinya. Softwarenya sudah ada it
mungkin sebagai perangkat lunaknya kalau perangkat kerasnya yaitu
komputerisasi memang itu diperuntukan khusus untuk program jadi tidak
bisa tercampur dengan yang lainnya.

2.jawab : untuk sekarang insya alloh dikita sudah ada jelas ada, kebetulan kita baru dimasukkan
dalam sistem informasi kesehatan mudah-mudahan bisa online. Sedang tahun sekaran
sudah ada.

3.Metode apa yang diterapkan
Jawab : Jadi untuk metode kami sebetulnya jadi apa namanya ? metode alat cara untuk menyusun
anggaran berbasis kinerja inin salahsatunya kami menyusun tim. Jadi tim DHA yang dimana
sebagai leading sektornya adalalh Bappeda. Terus kami ambil juga dari semua instansi
terutama yang berhubungan dengan kesehatan Rumah Sakit Pemerintah, Swasta karena
yang berbasis kesehatan berapa sih anggaran yang dikelola oleh kesehatan baik swasta
maupun yang ada di masyarakat.

4.hubungan anggaran
Jawab : Selama ini mungkin untuk anggaran khususnya anggaran APBD, anggaran kesehatan dan
APBD untuk pencapaian program terutama dalam SPM saja, kemungkinan itu sanga minim
sekali.

5.Landasan yang digunakan
Jawab : Sebagai landasannya kita harus mengetahui juga seluruh anggaran kalau menurut saya baik
itu yang bersumber APBN, APBD Provinsi maupun hiba dari luar. Karena itu maupun
pengadaan dana-dana atau anggaran-anggaran yang sifatnya dari swasta lalu nanti akan kita
kumpulkan dan diakumulasi kan dan nanti dimasukkan dalam TOOL DHA nanti keluar berapa
sebetulnya anggaran termasuk anggaran yang sifatnya belanja masyarakat contoh misalnya
untuk pulsa, jadi ketauan sebetulnya berapa kebutuhan, kemampuan masyarakat khususnya
Kota Tasikmalaya. Untuk penganggaran kesehatan apabila kita dialihkan uang untuk
rokoknya, asuransi dan sebagainya untuk kesehatan dalam hal ini jadi mungkin ini landasan
kita untuk semua anggaran harus kita lihat dulu.

6.Indikator
Jawab : Jadi indikatornya jelas, kalau menurut saya SPM dan sekarang mungkin MDGS. Jadi dengan
adanya SPM kalau anggaran itu bisa mencukupi untuk biaya SPM apalagi kita untuk anggaran
mencapai karena itukan sudah merupakan isue global nasional.

D.Sumber,alokasi dan distribusi
1.Sumber Anggaran
Jawab : Untuk tahun anggaran 2010 jadi yang pertama mungkin APBD murni, APBN juga, APBD
Provinsi.

2.bagaimana alokasi ABK, untuk apa dan berdasarkan apa ?
Jawab : Kita bagikan dalam kategori anggaran untuk angkatan yang sifatnya pembiayaan tadi yang
seperti saya katakan operasional baik itu yang membiayai tapi tujuan membiayai yang dilini
yang paling bawa yaitu PKM. Jadi kita prioris di PKM. Maksudnya anggarannya lebih banyak
untuk oprasionalbahkan aparat jadi untuk pelayanan langsung ke masyarakat.

3.jawab : Jadi kalau saya lihat evaluasi dari anggaran mungkin untuk mengasilkan kinerja itu belum
begitu memadai belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan juga mungkin sitem
kelola keuangan sangat mempengaruhi.

4.Ketersediaan anggaran
Jawab : Di APBD saya rasa sangat minim sekali dikarnakan bahwa anggaran-anggaran yang dari APBD
kemungkinan menyesuaikan dengan belanja. Jadi kita balance antara pendapatan dengan
belanja operasional OPD yang ada sehingga kita akan bagi bagi porsinya.

5.Bagaimana Distribusi AKB berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006
Jawab : Kini bisa saya katakan bahwa persentasi daripada kegiatan yang berbasis kinerja seharusnya
60-70% alokasi anggaran porsinya memang diperuntukan belanja opersiaonal kegiatan yang
terutama pada masyarakat. Jadi, kembali intinya aparatur lebih banyak.

6.Apa sumber alokasi dan distribusi biaya yang tersedia yang sesuai dengan target kinerja yang
terukur dalam pelaksanaan program ? apa alasannya ?
Jawab : Mungkin kalo saat ini belum sesuai dengan anggarannya, karnakan ini alasannya begini, tadi
yang telah saya katakan misalnya untuk pencapaian penurunan angka kematian di program
ibu yang notabennya kami memerlukan anggaran yang lebih besar daipada biaya biaya yang
lain. Dikarenakan kecil sekali sehingga pada dampaknya itu tidak bisa banyak menurunkan
angka kematian.

E. kendala-kendala
1. Kendala pada saat penyusunan ABK ?
Jawab : Memang pada saat penyusunan ABK seharusnya kita ada kesamaan persepsi diantara kita
pemegang program pada intinya. Dari pemegang program dengan direncanakan kegiatan-
kegiatan yang akibatnya nanti sifatnya akan digulirkan, harus tau itu dulu. Terus disamping
itu ada satu persensinergisitas dengan antara OPD dengan TAPD. Untuk kendala-kendala
pada saat ini kita masih berbenturan, kita maunya ini TAPD masih belum bisa untuk itu.

2.upaya untuk mengatasi kendala ?
jawab : barang kali kita yang pertama bersosialisasi dengan TAPD bahwa kegiatan itu sangat
mungkin untuk sering dilakukan dalam hal ini mungkin Bapedda bahwa sekretaris TAPD saya
sosialisasikan bahwa kegiatan ini merupakan prioritas, dan sangat mungkin untuk nanti
beliau-beliau itu mungkin alokasi akan lebih jadi. Itu harapana kita.

F. Advokasi
1. sejauh mana keterlibatan bapak dalam upaya advokasi ?
Jawab : Bahwa kita harus mengadvokasi dalam hal ini kemungkinan daerah yang kita awali kita
sendiri harusnya begini, hasil daripada analisis DHA itu mempersentasikan didepan beliau
bahwa ternyata anggaran berbasis kinerja seperti ini, tapi saat ini belum bisa melaksanakan,
belum ada pelaksanaan, jadi belum pernah mengadvokasi.

2.Dalam forum apa dilaksanakannya kegiatan tersebut ?
Jawab : Belum dilaksanakan

3.Apa yang dilakukian agar usaha dapat dipenuhi ? bila tidak apa penyebabnya ?
Jawab : Jadi gini tadi seperti yang dikatakan bahwa supaya usaha itu dipenuhi kita pertama memang
harus buat data pendukung, daripada program atau kegiatan yang akan diusulkan. Terus
secepatnya apakah prioritas atau urgensinya dilihat. Contoh, misalkan dana atau anggaran
untuk pemabayaran sifat sifatnya wabah seperti itu yang berdampak besar terhadap
masyarakat itu akan lebih, jadi bagaiman kita menyusun kerangka acuan kinerja selaku
program ini bisa dipenuhi.

4.Sebutkan kendala yang dihadapi, bagaiman cara mengatasinya ?
Jawab : Kemungkinan saran kita posisinya ada di OPD ini bagian daripada perangkat daerah yang
diatasnya kita punya TAPD kalau kita mau lihat ini mungkin kendalanya banyak. Kalo bisa
harus langsung advokasi. Kepimpinan ah selama ini kita advokasi cukup ke TAPD, BAPEDDA.
Hasil yang diperoleh alhamdulillah mungkin kalau dilihat dari tahun 2009 yang mungkin
anggaran itu monoton dalam kegiatan, tapi tahun 2010 kita sudah ada kegiatan-kegiatan
yang memang aka menuju kepada kegiatan atau anggaran yang berbasisi kinerja, jadi kita
lebih menghasilkan kegiatan-kegiatan itu untuk pembiayaan aparatur, contoh misalkan yang
bersifat langsung ke masyarakat mulai dari Jamkesmas, Jamsostek. Jadi kita ketahui ada
anaggaran-anggaran yang dialokasi.

G. Rekomendasi
1. bagaimana dampak dari kebijaksanaan penetapan ABK dalam kegiatan ? alasannya ? mengapa ?
dan bagaimana selanjutnya ?
Jawab : Jadi menurut saya dari awal mempunyai angan-angan, bukan angan-angan lagi itu memang
harus diwujudkan, saya dari mulai mengikuti pelatihan, saya sangat berharap untuk bisa
mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja dan hal itu dapat dialokasikan untuk
Pemerintah Kota, makanya waktu dulu kita sarankan pengumpulan data0data tapi ini baru
sebatas Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Daerah, tapi untuk praktek-praktek seperti Dokter
yang lain-lain sepertinya masih lemah, kalau sudah terkumpul semua datanya Insya Alloh
kita juga akan mengundang ahlinya sebagai analisis. Dalam hal ini mungkin dari Universitas
Indonesia saya lupalagi Profesor siapa. Jadi kalau misalkan datanya suda tersedia dalam
kerangka advokasi, kalau ada yanfg menjembatani.

2.Apa Ide atau gagasan penetapan ABK berjalan dengan lancar, jelaskan alasanya !
Jawab : Supaya kegiatan ini bisa lancar dari pihak terutama Bapeda beliau harus betul-betul mungkin
bisa melaksanakan yang sifatnya kami akan mengumpukan datanya sehingga bisa dilakukan
kegiatannya di OPD kita dan di OPD lainnya

In 6
Kasie gizi –Rekaman 4
B. pengetahuan dan pemahaman tentang ABK dan Permendagri No.13 tahun 2006

1.Kita sudah pernah dengar, cuma secara jujur saja tidak begitu tahu butir-butirnya daripada
Permendagrinya kalau kita mengusulkan suatu anggaran itu harus menuju ke Permendagri 13 tahun
2006. Apalagi Permendagri 13 itu tentang anggaran ABK karena semua anggaran yang diusulkan
harus selalu berbasis kinerja. Sementara ini saya pernah sosialisasi, tapi gak tahu sosialisasi apa
tentu harus merujuk ke Permendagri 13 itu secara jujur saya belum begitu paham.

2.strategi yang diterapkan dalam menyusun ABK
Strategi kita merencakan anggaran mempunyai rencana atau strategi bahwa anggaran kita itu bisa
mengusulkan ke Pemda merencanakan anggaran ini mungkin harus mempunyai data dasar atau
mungkin data-data yang harus kita jual bahwa anggaran/rencana yang kita lakukan sesuai dengan
data-data yang ada/ permasalahan yang ada di kami terutama seksi gizi kebetulan sekarang saya
dipercaya sebagai pemegang prog. Gizi, jadi untuk merencakan kegiatan berbasis kinerja ini dilihat
dulu masalah apa, terutama masalah gizi di Kota Tasikmalaya ini masalah-masalahnya dan data-
datanya dasarnya apakah ada masalah atau tidak, nah dari masalah-masalah itu kita usulkan rencana
kegiatannya sesuai dengan permaslahan atau mungkin sesuai dengan keadaan yang ada di seksi
kami. Untuk mengusulkan rencana itu mungkin saya pernah mencoba untuk komunikasi dengan OPD
atasan kami mungkin dari KepBid/ke Kadis/lintas sektoral yang lainnya. Terutama kita selalu
berhubungan dengan Kesra karena kami selalu berhubungan kalau ada anggaran bisa.......
Sebagia dari Kesra, bisa apokasi.

3.indikator yang digunakan untuk menyusun ABK
Indikatornya kita harus merujuk ke SPM, kebetulan standar SPM kita menurunkan AKB dan itu AKA
menurunkan preparlensi gizi buruk. Kita merujuk ke SPM

4.apakah ibu telah mengikuti diklat atau sosialisasi ?
Sebenarnya kalau masalah diklat itu yang lama ya ? kami pernah sosialisasi mengenai PKD berbasis
kinerja lupa lagi tapi masih tahun sekarang atau tahun-tahun ini di BalKot yang membuka Bapak
Sekda. Pemberi materi dari bagian pembangunan tanggalnya lupa lagi

5.jelaskan urgensi mengikuti diklat !
Kita mengikuti sosialisasi yang kita tahu yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk pelaksanaan
semua kegiatan dalam mengelola program kami. Jadi kita dengan adanya sosialisasi ini kita tahu apa
yang harus kita lakukan, jadi kita tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditentukan. Ternyata
banyak sekali yang harus kita ikuti atau lakukan sebenarnya harus dilakukan pada OPD pemerintah.
Sebenarnya sangat bagus sekali ada sosialisasi itu kalau diklat mungkin lebih lama waktunya malah
lebih rinci malah kayaknya lebih bagus.

C.Alat bahan / metode / cara kerja

1.yang paling penting alat seperti laptop, komputer karena dengan itu kita membuat sesuatu itu
akan tersendat untuk melancarkan kegiatan yang lebih penting itu saya gunakan laptop. Alat yang
lain kita bisa menyusun kegiatan yang kita rencanakan atau mungkin nanti dengan kegiatan itu kita
memerlukan bahan yang lain misalnya ATK serta kertas memerlukan alat tulis yang lainnya untuk
kegiatan ini.
ATK dan bahan-bahan data yang kita kumpulkan tentang ABK begitu juga ada SDM nya. Jadi
tenaganya untuk menyusun ini kita harus mengetahui kekuatan personil atau SDM yang ada.

Bagaimana kita mau melaksanakan ABK SDM kalau orang yang kita kerjakan tidak ada ? semuanya
akan tersendat jadi harus ada proses menganalisa dulu orang-orang SDM yang ada.

2.alat dan bahan
Ketersediaan alat ini dari OPD cuman kalau di bilang kayaknya agak kurang terutama komputer,
komputer itu satu untuk di kita tentu saja itu kurang untuk mengolah data itu jadi berebutan kalau
komputernya cuman satu kalau kita berorientasi pada kinerja efisiensi waktu, efisiensi tenaga dan
sebagainya. Kalau kempoternya sedikit kita akan tersendat-sendat kerjanya harus di selesaikan 50%
hanya selesai 25% karena alat ini sangat kurang.

3.metode apa yang di gunakan untuk menyusun ABK ?
Kita dari data tahunan lihat analisa kegiatan yang tahun sebelumnya, kita lihat dulu apa pokok
permasalahnnya kegiatan yang akan datang juga mungkin metode disini apa mungkin metode disini
bisa mengefesiensikan anggaran kegiatan yang kita lakukan bareng-bareng misalnya dalam suatu
anggarang.

4.hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program
Masalah alokasi anggaran kita tidak berbentur dari jumlah anggaran tapi tetap lakukan, Cuma akalu
anggaran yang kurang otomatis anggarannya mungkin tidak semaksimal apa yang kita harapkan.
Tapi kalau kita anggarannya sesuai dengan usulan yang di anggarkan, kita bisa di Acc atau di golkan
oleh mungkin perencanaan disin sebagai kordinator dari OPD, mungkin pencapaian programnya
akan tercapai, sementara ini kita tidak terlalu alokasi anggaran cuman kita tetap kalau kegiatan itu
kita tidak melihat ke anggaran sebenarnya, kita punya anggaran ataupun tidak kegiatan tetap
berjalan cuman kalau anggaran kita kurang hasilnya tidak maksimal.

5.landasan yang di gunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan
RPJMD sama SPM kita punya acuan Renstra dinas, RPJMD, SPM karena kita kalau tidak menjurus
kesitu akan ngawur. Jadi, kita kerjanya tidak terarah jadi kita kerja harus ini capaian ini nya harus
berapa persen pencapaiannya, kita landasannya ke Renstra RPJMD sama SPM.

6.indikator yang di gunakan untuk menetukan kecukupan ABK ?
Kalau indikator untuk kecukupan yang berhubungan dengan kecukupan anggaran yang tinggi
kembali lagi ke SPM. Saya punya SPM untuk gizi buruk, untuk perawatan MP ASI untuk usia 6 sampai
dengan 24 bulan itu harus 100% sedangkan untuk perawatan dan itu memerlukan uang atau
anggaran jadi kalau memang untuk menetukan kecukupan anggaran itu berarti salah satunya ke
SPM, kalau di kita karena kalau di gizi itu istilahnya larinya ke makanan, karena makanan itu harus di
penuhi harus dibeli seperti MP ASI, kalau kecukupan anggaran atau cakupan , anggarannya tidak
banyak otomatis pencapaian kinerjanya kurang.
Sekarang saja anggarannya cuman Rp. 150 juta, kemaren Rp. 130 juta kalau anggarannya kurang
keukupannya kurang otomatis kinerjanya akan menurun.

D.sumber alokasi dan distribusi biaya

1.sumber anggaran yang di gunakan.
Kalau tahun 2010 kita dapat hanya dari APBD II, Bangub. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya (2007,
2008, 2009) kita dapat anggaran dari APBN, APBD II, Bangub cuman dari tahun 2010 dari APBN nya
tidak ada, kasusnya kasie gizi tidak ada, kalau yang lain mungkin ada, untuk APBN nya tidak ada.
Terus yang ada hanya dari APBD II, Bangub. Rencananya untuk 2011 kita minta ke unicef ke APBD II.

2.cara menalokasikan ABK ?

Cara mengalokasikannya kita bukan hanya di lakukan di Dinas Kesehatan saja tapi di Puskesmas
sampai Posyandu untuk mengalokasikan anggarannya.bagaimana caranya, apa saja kegiatan
mungkin atau berdasarkan apa ? kita mungkin berdasarkan analisa data untuk tahun ? sebelumnya
seperti upamanya untuk penanggulangan balita gizi buruk di daerah mana atau di PKM mana, yang
banyak. Ada lagi umpamanya untuk kegiatan pendataan status gizi di lakukan biasanya untuk balita
itu di Puskesmas. Jadi untuk mengalokasikan kegiatan ini kita lihat dulu dari mana masalah-masalah
yang ada di Puskesmas. di Puskesmas mana yang masalahnya banyak kita alokasikan kesana. Jadi
masalah yang kita ratakan di sana.

3.sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja ?
Memang kalau didukung dengan dana,pelaksana kinerja kita akan bagus, jadi sebenarnya lebih
baiknya kita alokasi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin disini ada beberapa
kegiatan0kegiatan kinerja kita yang tidak perlu, bukan tidak perlu tapi dalam suatu anggaran tidak
bisa jalan cuman hasilnya yaitu hasilnya atau kinerjanya tidak akan bisa di harapkan jadi mungkin
lokasi disini sangat terbatas. Lagipula kalau alokasi ini mencukupi InsyaAllah kegiatan akan
terlaksana.

4.ketersediaan anggaran.
Untuk gizi anggaran itu selalu cukup, kurang yang mungkin di bandingkan seksi yang lain. Terutama
di Kesga kita selalu lebih besar dari seksi yang lain. Itu memang kebutuhan kita seperti itu. Bahwa
gizi buruk berhubungan dengan masyarakat langsung dan itu juga berhubungan dengan makanan.
Memberikan makanan, makanannya harus di beri dan itu juga tidak usah di lakukan satu hari dua
hari harus di lakukan dalam 90 hari kalau ada beberapa anak yang gizi buruk kita kasih TMC selama
90 hari terus diunit posnya satu harinya berapa ? itukan menghasilkan anggaran yang besar.
anggaran yang di berikan, sebenarnya gizi buruk dari bidang Kesga agak tinggi mungkin karena
anggaran kita alokasikan pada pemasalahannya.

5.distribusi ABK.
Setahu saya kalau kita sebelum menyusun anggaran harus di ketahui dulu untuk membuat rencana
kegiatan tersebut. Harus beerdasar skala prioritas tapi setelah itu kita usulkan tidak sesuai dengan
apa yang kita harapkan apa yang kita usulkan jadi mungkin saya enggak tahu. Disangkanya itu
proporsinya untuk apa dan dimana, yang saya tahu yang penting kita mengusulkan menurut apa
yang kita butuhkan.
untuk anggaran ini bahkan mungkin kenapa di bagian Kesga ?

6.sumber, alokasi dan distribusi
Belum mencapai target, sesuai dengan pencapaian kinerja karena kita juga usulan anggaran. Tahun
kemarenkan tidak sesuai masih banyak yang belum terkaper, kayak MP ASI kan di SPM baru 34%.
Karena emang untuk pembelian MP ASInya uangnya sedikit.

E. Kendala-kendala
1.kendala yang dihadapi saat penyusunan ABK

Kendalanya itu mah mungkin kalau kita udah ngusulin kegiatan atau rencana ternyata turunya tidak
sesuai dengan rencana itu. Jadi solusinya kita langsung ini dengan Bappeda di bagian sosial Bappeda,
kita alokasi ke sana keluhan kita seperti ini,kebutuhan kita seperti ini tolong dipertahankan atau
diperjuangkan supaya anggaran yang kita bututhkan tidak terlalu kecil agar anggarannya seperti apa
yang kita harapkan. Kalau gak bisa jangan terlalu drastis turunnya. Jadi intinya kita advokasikan ke
Bappeda di perencanaan anggarannya.

F.Advokasi

1.sejauh mana keterlibatan ibu dalam upaya advokasi ?
Kita kalau ini dibawahi sama Kepala Dinas Perencanaan untuk mengadvokasi kegiatan atau kegiatan
dan kepengurusan anggaran karena mungkin Dinas Kesehatan sebenarnya anggaran itu harus lebih
besar dari pada anggaran yang lainnya. Mungkin kalau pas anggarannya turun mereka juga mungkin
bertanggung jawab mengapa anggaran ke Dinas Kesehatan kecil. Makanya kita suka rapat dulu
dengan Kepala Dinas dan bidang-bidang lainnya siapa yang kita pertahankan setelah itu kita ikut
mengadvokasi Bappeda dan kita pernah minta ke DPR supaya apa yang kita usulkan bisa
dipertahankan

2.dalam forum apa saja advokasi dilakukan ?
Itu pernah ada khusus dari Dinas Kesehatan mengadvokasi kesana ke Bappeda terus ke Sekda trus ke
dewan juga. Jadi ada forum khusus kita datang ke dewan dan menjadwalkan T-ekspose. Dengan
ekspose itu kita tahu permasalahan yang ada di dinas ini. Jadi masalahnya harus berbasis kinerja
seperti ini. Jadi kita belajar terbuka, oh jadi dengan Dinas Kesehatan itu jadi kita suka diajak ikut-ikut
kesana

3.apa yang dilakukan agar usulan dipenuhi ? bila tidak dipenuhi apa penyebabnya ?
Seperti tadi lobi-lobi, menjual program untuk supaya anggaran kita diisi dan kita lihat dan kasih tahu
bahwa anggaran kita untuk menolong gizi buruk-gizi buruk dan ada beberapa orang mungkin dan
kita bisa lihat foto dan gambarnya.
Penyebabnya tidak dipenuhi, mereka anggarannya kecil Cuma kita tidak apa-apa juga sih kalau
mereka tidak memenuhi anggaran kita, mungkin kita usulkan ke APBD I, kepihak tiga walaupun
sementara ini saya tidak CSA seperti itu. Trus kita usulkan kesana, kita alhamdulilah mungkin tahun
depan kita ingin kekaya unicef tapi sampai sekarang kita belum bisa juga. Jadi untuk usulan yang
tidak dipenuhi, anggarannya kecil. Kita dipertengahan perjalanan di rasionalisasi kita lebih kecil
pernah ada di pemerintahan kota, tetapi ada anggaran-anggaran juga yang harus dipertahankan.
Kita tidak tahu sampai kesana cuma saya pernah dirasionalisasikan bagaimana cara menghadapi
advokasi terhadap apa yang dilakukan ?
Kendalanya kita perlu persiapan mengadvokasi itu. Kendalanya kita memang merupakan
permasalahan dikita. Kalau kita anggap itu sangat bermasalah sementara itu mungkin tidak dianggar
terlalu jadi kendalanya ada pada penjualan program.

4.hasil yang diperoleh setelah melakukan advokasi ? adakah perubahan dalam bentuk anggaran ?
Tahun-tahun ini dan sebelumnya memang suka ada jadi menambah advokasi misalnya untuk
anggaran dari mulai dulu pernah 100 juta kemudian 200 juta sekarang 300 juta. Karena kalau kami
lihat disitu anggaran-anggaran kita terlalu tinggi. Tahun sekarang eh malah turun, berapa persen ya ?
jadi 150 juta baru tahun ini kita turun, Pak ! untuk advokasi kita sudah dibatas sama Bappeda, kalau
misalkan kita sekarang untuk OPD 150 juta tapi kita bisa menganggarkan dibagian Kesra. Sebenarnya
kita selalu bisa tapi tidak selalu semua advokasi tersosialisasi jadi ada beberapa kegiatan yang bisa
kita advokasi dan terealisasi. Mungkin untuk tahun sekarang semua terealisasi.

G.Rekomendasi
1.pendapat tentang kebijaksanaan yang diterapkan dalam menetapkan ABK ? untuk pelaksanaan
program kegiatan mengapa demikian dan bagaimana sebaiknya ?
Kalau kebijaksanaan Kepala Dinas memang sudah bagus kalau untuk keseluruhan kegiatan kita
belum sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya keinginan kita ke Puskesmas tersendat
karena anggaran yang ada pada diri kita. Kita sebenar membutuhkan anggaran yang lebih banyak,
karena anggaran kita sedikit jadi aplikasi kita di lapangan juga kurang.

Apa sasaran ibu atau harapan ibu ?

Harapan kita sesuai dengan data-data atau bahan-bahan, dalam kegiatan kita kalau bisa itu bisa di
realisasikan dengan anggaran pelaksanaan kita. Kalau emang untuk menuju ke ABK kalau emang
anggarannya tidak sesuai dengan perhitungan kita agak sulit susah sedangkan di lapangan harus ada
aplikasinya. Sedangkan anggaran yang kita dapatkan kurang cuman kalau untuk kebijakan-kebijakan
coba semua yang gizi buruk bisa mendapatkan perawatan, anak yang satu sampai 4 bulan harus
mendapatkan MP ASI, terus kesehatan di masyarakat harus tinggi, kegiatan-kegiatan itulah yang
harus kita lakukankan. Apa yang kita harapkan dari kebijaksanaan Dinas sesuai dengan apa yang kita
harapkan.

2.apa ide atau gagasan ibu agar ABK bisa berjalan dengan lancar ?

Pertama harus ngumpulin dulu semua program untuk bersama memecahkan masalah kita, karena
masalah kita dengan SPM itu adalah menurunkan AKA (Angka Kematian Anak), AKB (Angka Kematian
Ibu) karena itulah program kita terutama di bagian Kesda kita susun bersama kegiatan atau rencana
apa . kalau kita sudah tau permasalahannya jadi sudah di machingkan jadi kita tau permasalahannya
apa . dari analisa data itu kita tahu misalnya A nah yang A ini dari seksi Ibu apa, anak apa, dari gizi
apa, adapun kegiatannya biasanya di lakukan di P2PM lagian jadi tidak hanya mengetahui penyakit
menular. Kita juga memantau menyurvei ke masyarakat apakah gizi buruk sudah di tinjau, kita juga
berhubungan denagn YanKes, mungkin di situ kita ada hubungan dengan Farmasi karena kita
kebetulan memerlukan obat. Apakah mau di anggarkan jeksi, kita harus menerangkan dulu program-
program yang ada, kalau sudah di bidang-bidang dan tahu kegiatan itu insyaAllah kita pengarahan
juga tidak terlalu banyak, karena mungkin anggarannya tidak double, walaupun ada di anggaran
yang kecil untuk kegiatan kita bisa di lakukan secara bersama untuk memecahkan masalah yang ada
di Dinas Kesehatan.

IN7
Rekaman 5 (H. Mustofa) kasi P2P
B.1 terimakasih atas pertanyaannya, yang pertama sebelum menyampaikan pendapat tentang
diajukan dalam pertanyaan-pertanyaaan terlebih dahulu sampaikan :
Nama saya Mustofa, pendidikan terakhir saya S1-SKM dan kebeutlan saya ditugaskan sebagai kepala
seksi P2P.
Menyimak dari pertanyaan pertama, pertanyaan yang saudara ajukan menurut saya tentang ABK
berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 menurut saya ini sudah bagus dan sudah diaplikasikan
dala pelaksanaan ini mengingat karena dalam kaitannya dengan hasil itu kan harus disesuaikan
dengan anggaran yang ada sehingga tidak menghamburkan anggarannya. Anggaran yang besar dan
kinerjanya cukup memprihatinkan itu sudah sejujurnya harus diaplikasikan khususnya di Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya dan menurut saya juga pernah Puci desa yang kaitannya dengan
anggaran ini sudah mencoba dikaitkan antara hasil dan kaitan dengan kinerja apabila nanti
kinerjanya jelek dan apa anggarannya tinggi. Itu tidak relevan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut saya, intinya sudah harus dilaksanakan setiap anggaran harus dipertanggung jawabkan oleh
kita yang menggunakan anggaran itu, barang kali jawabannya.
2.stategi
Kalau melihat disini apa alasan kita bahwa didalam penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut
Permendagri No.13 tahun 2006 jelas kita itu harus punya alasan yang pertama alasannya kita harus
memepretanggungjawabkan anggaran yang diberikan sehingga nanti apabila anggaran yang
diberikan mesti kegiatan-kegiatannya harus dipertanggungjawabkan.

Yang kedua : alasan ini karena ini uang negara otomatis uangnya harus dipertanggungjawabkan
dalam kegiatan yang sesuai dengan rencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada yang ada
kaitannya dengan kesehatan.
Yang ketiga : otomatis alasan ini alasan bahwa hasil ini untuk sebagai apa evaluasi kita. Apakah
pekerjaan kta ini sesuai yang diharapkan atau tidak, atau menyimpang atau tidak itu branag kali
alasan-alasannya
Belum strategi yang pertama otomati kita berbasis data yang ada khusus kita berbasis data dengan
permasalahan yang ada dan kemudian kita direncanakan sehingga mendapatkan suatu kegiatan
pelaksanaan program.

3.indikator
Kalau indikator yang pertama saya kira dari hasil yang kita capai yang pertama dalam penyusunan
hasil yang dicapai apakah sudah sesuai dengan terget yang ada kemudian hasil dari evaluasi
penyerapan anggarannya juga disesuaikan dengan indikatornya. Keudian dari permasalah yang ada
itu barang kali mengenai indikatornya.

Mengikuti diklat atau teknis sosialisasi untuk pelaksanaan pelatihan diklat teknis secara tentang
pengelolaan keuangan daerah kalau secara resmi kebetulan saya belum pernah mengikuti Cuma
untuk tentang secara sepintas sudah mendengar dari berbagai latihan antara lain saya pernah
mengikuti sosialisasi dari pihak keuangan pemerintahan tapi itu hanya sepintas tidak merupakan
resmi sehingga pada kesempatn pertemuan yang diadakan oleh Pemda kota bisa disampaikan
berbasis kinerja. Secara resmi itu belum pernah mengikuti.

5.urgensi diklat
Saat ini saya kira untuk aplikasi mengikuti sudah harus dilaksanakan segera mungkin untuk
mengikuti apa diklat atau sosialisasi tersebut. Mengingat yang kita kelola ini adalah mengenai
anggaran APBD atau duit yang besumber di masyarakat sehingga kita itu harus
dipertanggungjawabkan daripada pelaksanaannya sehingga urgensinya bahwa diklat atau sosialisasi
tersebut harus segera disampaikan atau dilaksankana bahkan saya juga mungkin sangat menunggu
sehinggan dalam implementasi pengelolaan keuangan pas kah sesuai apa yang diharapkan atau
mungkin ada acuan yang berupa hukum sehingga didalam pelaksanaannya ssuai dengan apa yang
diharapkan

C.1 alat,bahan,metode / cara kerja / proses
Saya kira ini untuk apa, untuk alat dan ahan dalam kinerja, yang pertama mengenai ketersediaan
data untuk menyusun ABK karena ini dasarnya dari data yang ada permaslahan kesehatan yang
mana kemudian kalau kaitannya dengan cara kasus-kasus yang menukar sehingga anggaran itu harus
sesuai dengan apa yang diharapkan agar apa yang menjadi permasalahan yang ada, yah seperti
bahan,data-data kemudian ATK kemudian sarana yang lain dan laptop serta alat komunikasi

2.alat dan bahan tersebut tersedia?
Saya kira alat dan bahan tersebut salah satunya sudah tersedia tapi itu tidak menutup kemungkinan
itu masih kurang dan terus terang saya adapun alat dan bahan yang sudah tersedia ini APBD I,
komputer sebagai alat penunjang, ada yang dari APBD II dan dari Provinsi

3.saya kira untuk metode yang digunakan dalam penyusunan ABK ini saya kira metode daripada
permasalahan yang ada, dari permasalahan kemudian kita menyusun skala prioritas sehingga nanti
apa yang perlu dikejakan sudah dipertimbangkan hal-hak yang memungkinkan bisa dilaksanakan
khususnya oleh program kita.

4.hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program

Saya kira hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program khususnya dari program P2P
kaitan dengan SPM dari seksi saya itu ada 3 :
Ucikelurahan mengenai program imunisasi yang kedua mengenai sistem kewaspadaan ini untuk
menanggulangi kejadian luar biasa yaitu penemuan tolak ukur dari hasil yang ada. Alhamdulilah kita
untuk mencapai alokasi anggaran cukup baik

5.landasan yang digunakan
Landasan kita adalah keacuan adanya juru teknis, renstra sehingga kita harus mengacu ke sana,
sebagai landasan untuk pelaksanaannya

6.indikator untuk menentukan kecukupan anggaran-anggaran ?
Jawab : Saya kira ini kan ada aturan berapa persen untuk kegiatan sehingga menentukan ABK itu dan
permasalahan yang ada. Anggaran harus lebih banyak terlebih anggaran-anggaran itu dapat disusun
masyarakat

D.sumber,alokasi,distribusi mengenai APBD
1.sumber anggaran yg digunakan untuk kegiatan berasal dari mana ?
Jawab : sumber yang kami dapat pertama dari APBD II, bantuan WHO dan kegiatan-kegiatan
tertentu yang didatangi WHO mengenai penanganan flu burung kemudian peningkatan cakupan
imunisasi itu dari kami yang bersumber dan kadang-kadang dari APBD Provinsi

2.bagaimana cara mengalokasikan ABK, untuk apa, berdasarkan apa ?
Jawab : untuk mengalokasikan ABK kami membuat RKA sehingga itu membuat anggaran tertentu
dari mulai anggarannya dan tujuan kemudian mengenai waktu kapan dilaksanakan sehingga alokasi
ini betul-betul dapat diimplementasikan pada kegiatan

3.sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja ?
Jawab : untuk program P2P dalam hal ini cukup bagus sehingga dimana anggaran itu dikaitkan
dengan permasalahan atau kegiatan yang ada. Saya kira nyambung apa lagi pada tahun 2010
kinerjanya cukup baik saja. Saya mungkin dalam segi penemuan-penemuan penyakit dan
penanganan PMD ada kaitannya

4.bagaimana ketersediaan anggaran selama ini ? dan bagaimana hubungan dengan kebutuhan
program ?
Jawab : saya kira harus diingat keterkaitannya dengan program-program yang ada. Selama ini saya
kira baik karena dalam kegiatan yang ada orgensinya dilaksanakan pada anggaran belanja tambahan.
Apa yang direncanakan di awal tahun kemudian ada permasalahan di pertengahan tahun kita selalu
mendapat anggaran tambahan

5.bagaimana distribusi ABK brdasarkan Permendagri 13 tahun 2006
Jawab : kalau saya kira untuk program saya cukup erat kaitannya dengan aplikasinya di masyarakat

6.apakah sumber alokasi dan distribusi biaya telah sesuai dengan target pencapaian ?
Jawab : saya kira itu sudah bagus dengan alasan yang pertama kita menuju ke standar pelayanan
minimal untuk dikeseluruhan ada kaitannya dengan administrasi itu semua sudah ada diatas 80%.
Diperkelurahan apa lagi untuk 2010 sudah mencapai 80-70 an per kelurahan. Yang kedua mengenai
ketentuan APMD dengan kaitannya dedikasi folio, salah satunya dan kita menemukan penemuan
kasus kelumpuhan dan dalam kasus itu kami menemukan 18 penemuan cukup luar biasa.
Penanganan KLB semua kejadian KLB baik kewaspadaan maupun penanggulangan 100% dilakukan
penyelidikan itu bukan penanganan.
Saya ingin menanyakan UCI kelurahan itu apa ?

Universal Children Imunitation atau seluruh anak yang melakukan imunisasi minimal 80% dari
populasi yang ada,9 bulan.

E.kendala-kendala
1.kendala dalam mengalokasikan anggaran ? sebutkan kendala yg sering dihadapi saat penyusunan
ABK?
Jawab : pertama di dalam kaitannya itu pagu-pagu yang ada yaitu dari apa permasalahan yang ada
kemudian kita tuangkan ke dalam RKA menjadi ternyata anggarannya itu sudah dipatok sehingga
kegiatan kita itu merujuk dengan kegiatan yang ada sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak di
laksanakan, namun hal ini bisa saja dilaksanakan asal ada dana tambahan, tapikan mau dilaksanakan
juga merasa kecewa. Seperti tahuun kemarin uang anggaran belanja itu kenapa bisa kurang terjadi
sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai. Yang kedua mengenai ketidakateraturan yang tentunya
saja pada 2012 ini harus sudah masuk. Dilaksanakan mengacu pada standar harga 2011. Kebanyakan
keterlambatan yang ketiga mengenai asistensi serta dalam pemahaman itu.

2.bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?
Jawab : saya kira masalah yang kesatu itu mengenai RKA ya ? tapi mengenai masalah tersebut saya
kira itu dibuat RKA cadangan. Rencana kegiatan yang bisa saja diberi tambahan, dipersiapkan
sehingga apa yang tidak ada dalam kaitan tadi di pagu anggaran. Kita itu kan ada kegiatan-kegiatan
yang tidak bisa sehingga disediakan apabila anggaran-anggaran rendah. Yang kedua yaitu mungkin
seriusnya atau adanya pendekatan pada yang membuat kebijakan mungkin kegiatan-kegiatan
sehingga nanti kalau ada kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan.

F.advokasi
1.sejauh mana keterlibatan bapak dalam kegiatan advokasi ?
Jawab : Pendekatan advokasi perlu dilakukan karena pada dasarnya untuk mendapat dukkungan dari
atasan dan khusunya mendapat dukungan kegiatan yang mau dilaksanakan dengan menyapaikan
rencana dan permasalahan yang ada. Dan yang akan dilakukan, nah ini advokasi kalau dari saya
mungkin dilakukan melalui dukungan kegiatan atau biaya yang akan sampai itu juga advokasi
dilakukan atas izin Kepala Dinas. Kalau kita kegiatan ada sesuai dengan advokasi bisa saja disamping.
Artinya diluar kegiatan dinas kita tingkatkan silaturahmi sehingga dimana kita dapat kesempatan.
Yah, tidak ada salahnya kita menyampaikan untuk program kerja yang dilaksanakan. Agar upaya
sesuai rrencana.

2.-

3.apa yang dilakukan agar usulan dipenuhi ? apabila tidak dipenuhi apa penyebabnya ?
Jawab : untuk usulan-usulan yang dapat dipenuhi pertama kita harus menyediakan data
permasalahan yang betul-betul dengan realita yang ada di masyarakat sehingga dia juga mendukung
yang perlu. Dana tersebut dengan dibiayai. Yang kedua kita harus membuktikan kinerja kita yang
sudah sehingga yang sudah diberikan anggaran sekian otomatis kita harus dilakukan di pencapaian
anggaran itu dianggap 100% per 90 lebih, jadi artinya anggaran-anggaran yang sudah disediakan
sebelumnya dengan relasi yang ada. Itu cakupannya harus sesuai, dan yang ketiga harus
membuktikan hasil kegiatan yang sesuai dengan rencana. Apa adanya dari pada kegiatan yang ada
sehingga hasil itu harus dihentikan
4.sebutkan kendala yang dihadapi dalam upaya advokasi ? bagaimana cara mengatasi dan apa yang
dilakukan ?
Jawab : ini kendala-kendala yang kita alami dalam advokasi. Yang kesatu ini ada kesempatan waktu.
Kemudian yang dimana didalam pelaksanaan advokasi menjadi mudah diucapkan tetapi
pelaksanaannya agak sulit. Cara mengatasinya dalam hal mengefisiensikan waktu yang pertama ini
kita harus berusaha menyusun strategi yang benar yang ada kaitannya dengan Kepala Bidang. Iyah

satu bulan satu kali itu harus ada kita lakukan baik secara prosedural maupun diluar advokasi
sehingga untuk lebihnya kita dekatkan advokasinya lebih baik

5.apa hasil yang diperoleh setelah melakukan advokasi ?
Jawab : hasil yang diperoleh sudah cukup memuaskan dengan adanya advokasi otomatis atasan
lintas yang terkait lebih mengenal, lebih mengetahui dan untuk lebih memahami permasalahan yang
ada sehingga dalam kelancaran kaitannya dengan biaya. Dia bisa memperjuangkan dan
mempertahankan

G.rekomendasi
1.bagaimana pendapat bapak tentang kebijaksanaan yang diaplikasikan dalam ABK ? untuk
pelaksanaan program atau kegiatan mengapa demikian ? bagaimana sebaiknya ?
Jawab : jadi didalam mengaplikasikan ABK secepatnya untuk saya kira ini cukup baik dan planingnya
kita itu sudah dapat melaksanakan antara lain tadi sebaiknya didalam penyusunan anggaran kita itu
seharusnya duduk bersama mendata antara lintas program di dinas kesehatan sehingga nanti
program-program yang ada itu akan kena pada sasarannya dan sesuai dengan permasalahan yang
ada. Jangan sampai nanti setiap program mempunyai rencana dan hasilnya tidak ada ukuran. Itu
sebaiknya harus sudah hidup bersama ddalam merencanakan kegiatan-kegiatan berbasis kinerja.
Kaitannya nanti dengan hasil yang akan disampaikan yang sudah ada.

2.apa ide/gagasan bapak agar penetapan ABK bisa berjalan dengan lancar ? alasannya ?
Jawab : untuk dalam penetapan ABK diharapkan berjalan dengan lancar. Saya kira yang pertama kita
harus duduk bersama harus ada persepsi. Sehingga nanti didalam pelaksanaannya sesuai dengan
apa yang diharapkan. Ya kaitannya dengan tadi, kalau kita itu kan bekerja berdasarkan standar
pelaksanaan minimal dan landasan-landasan yang lainnya dan mungkin dari peraturan-peraturan
yang terkait jadi tidak keluar dari koridor yang ada.

In 8
REKAMAN 00-PROMKES

B.Pengetahuan dan Pemahaman
1. Bagaimana menurut saudara tentang ABK ?
Jawab : yang diketahui sebetulnya memang seharusnya kita menganggarkan sesuai dengan harapan
dan tugas yang akan kita laksanakan. Namun sehubungan dengan kebijakan Kota
Tasikmalaya itu sudah ada penentuan pagu OPD untuk Dinas tertentu untuk program mungki
di kita hanya berdasarkan pada pagu yang telah ditetapkan

2.startegi yang diterapakan
Jawab : Kalau di Dinas Kesehatan saya memegang program YPKN harapannya mungkin dapat
melayani oleh jaminan masyarakat dan dibiayai oleh pusat maupun oleh Pemda.
Adapun stategi yang kami laksanakan : usulan dari Pemerintah Pusat itu langsung sehingga
kita tidak membuat usulan. Tetapi, kalau dari Pemda kita membuat usulan, kemudian ada
lagi bantuan pelaksanaan kesehatan daerah. Kalau operasionalnya sudah di pagu tetapi
pelayanan dipagukan berdasakan SK kuota. Mungkin dalam pertemuan atau evaluasi kita
sampaikan informasi-informasi tersebut.

3.indikator yang digunakan ?
Jawab : Kalau indikator kita menurunkan angka kematian ibu dan balita (IMDES) salah satunya yaitu
pelayanan kepada masyarakat miskin.

Sehingga ada input, croscheck, output, kemudian dampaknya akan melihat sejauh mana
kemampuan anggaran. Karena memang operasional kita di oagu tapi operaturannya yang
bisa menunjang kegiatan itu harus direncanakan. Rencana itu jelas harus tahu apa input
yang bisa mendukung anggaran, sumber daya alat atau metode yang akan digunakan,
kemudian proses kegiatannya,kegiatan apa yang dilaksanakan kalau input,output apa yang
kita harapkan dari pada proses apakan sesuai target atau tidak

4.apakah pernah mengikuti diklat
Jawab : Kalau pelatihan tidak, tetapi mungkin penunjang kegiatan yang mungkin, karena sebagai
kepala seksi yang merangkap sebagai PPTK itu biasnya ada pengarahan baik dari Pak
Walikota, ataupun dari Dinas
Diklat penunjang pernah mengikuti yang dilaksanakan oleh inspektoran dari Bapeda ataupun
oleh Pemerintah Kota pada awal tahun anggaran dan di Dinas.

5.urgensi mengikuti diklat
Jawab : Kalau PPTK ikut sosialisasi, tapi mungkin kalau bagian keuangan, bagian perencanaan perlu
adanya diklat. Karena kalau semua diberi pelatihan berapa anggaran yang harus dikeluarkan
mungkin dari pake pelatihan anggarannya dipakai untuk kegiatan yang lain

C. alat bahan,metode (cara kerja)
1. apa saja alat dan bahan ?
Jawab :
alat bahan : ada input, ada SDM, ada alat-alatnya dan metodenya, kemudian ada dana alat
penunjang kegiatan seperti : ATK, Mesin tik, Komputer, Infocuss, Laptop
Setiap hari kita melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga bahan berupa ATK
karena setiap hari mengeluarkan rekomendasi untuk ke RSU kemudian dana juga perlu
dana operational berapa.
Metodenya : mungkin ada pertemuan-pertemuan, kita kunjungan ke lapangan kemudian ke
pemerintah kota, Bapeda, juga ke Dinas Kesehatan provinsi. Kemudian ke RS
pertemuan rutin. Kalau dengan PKM satu bulan sekali walaupun anggarannya
terbatas.

2.apa alat dan bahan yg diperlukan ?
Jawab : alat dan bahan tersedia tetapi belum mencukupi, karena untuk pelayanan-pelayanan lebih
cepat harus memerlukan alat dan bahan yang memadai.
Kemudian juga membuat laporan, yang menyediakan dari Dinas

3.metode apa yang digunakan untuk meyusun anggaran ABK.
Jawab : Metodenya menyampaikan usulan bersama-sama kemudian membuat draft, dan diferivikasi
bersama-sama dan diferivikasi berdasarka prioritas, dan melihat anggaran mana dulu yang
didahulukan

4.sejauh mana hubungan alokasi anggaran dan pencapaian program.
Jawab : selama ini kita melihat maslah anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dari target itu 100 %
walaupun mungkin efektifitas kita laksanakan sehingga tidak terserap semua

5.landasan yang digunakan untuk kelayakan ABK.
Jawab : Layak tidaknya itu tergantung ferivikasi. Kita hanya membuat draft RKA kemudian diferivikasi
masing-masing OPD.
Awalnya dari perencanaan Dinas Kesehatan, kemudian ke Bapeda, Aset, pembangunan dan
bagian keuangan untuk diaksistensi

6.indikator yang digunakan
Jawab : Indikatornya pada pelaksanaan anggaran dan kita juga melihat kepada perencanaannya yang
kita tergetkan dengan adanya anggaran yang sudah dialokasikan. Jadi kita membuat
seefektif mungkin tetapi produktif.
Jadi harusnya harapannya sesuai antara input,proses, dan output.
Indikatornya semua masyarakat miskin dan Jamkesmas dapat terlayani.untuk Jamkeskinda
jadi semua masyarakat terlayani

D.Sumber alokasi dan Distribusi biaya pada APBD 2010
1.sumber anggaran yang digunkan untuk pelaksanaan program atau kegiatan berasal dari mana ?
Jawab : Dari APBD,APBN,bantuan umum kemudian ada bantuan daerah

2.Bagaimana cara mengalokasikan ABK ?Apa saja dan berdasarkan apa?
Jawab : Kalau dari bantuan APBN di peruntukan untuk pelayanan kesehatan dasar,kalau bantuan
gubernur untuk masyarakat miskin yang diluar program Jamkesmas,itu di peruntukan untuk
Rumah Sakit,baik RSUD dan Rumah sakit yang bekerja sama dengan dinas.seperti RS.Hasan
Sadikin kemudian RS.Harapan Kita.Kemudian untuk APBD II untuk biaya operasional di kita
ada PJKM

3.Bagaimana alokasi anggaran dan di gunakan untuk apa ?
Jawab : Kalau dilihat nilai memang terlalu kecil untuk operasional bayangkan saja bantuan dari
gubernur saja 2,2 M,kemudian bantuan Jamkesmas itu 1,2 M,berarti 3,4 M di danai oleh
dana operasional sekitar 50-an.Kita cukup-cukup kan seefisien mungkin,namun masyarakat
tetap terlayani

4.Bagaimana ketersediaan anggaran selama ini hubungannya dengan kegiatan/program apa?
Jawab : Kalau untuk anggaran apalagi dikaitkan dengan kinerja harus nya kita tidak melihat ABK,kan
seharusnya kalau di permendagri kan harus ABK kalau kita tidak melihat tapi dari alokasi

5.Bagaimana Distribusi ABK berdasarkan Permendagri No13 tahun 2006?
Jawab : Untuk Kinerja pemerintah membuat dulu perencanaan kebutuhan setelah itu kita seolah-
olah persentasi atau negosiasi atau advokasi beginilah tujuan kita tapi kan sekarang tidak
karena tidak ada uangnya sehingga cukup tidak cukup yang penting harus sejalan

6.apakah sumber alokasi dan distribusi biaya yang baru saja telah selesai target pencapaian kinerja
yang terukur pada pelaksanan program?apa alasannya?
Jawab : Selama ini mungkin dulu sampai pada indikator awal kan kita menurunkan angka kematian
untuk bayi atau balita,tapi kan kita menghitung apakah anggaran atau program yang
dilaksanakan yang telah di anggarkan itu sudah berjalan atau tidak. Jadi bukan belum sampai
mungkin di hitung berapa sih anggaran ini berapa per mil banyak angka kematian bisa
menurunkan angka kematian mungkin itu perlu ada perhitungan lagi karena itu semua
program harus di hitung. Kalau kemarin kita memang sudah belajar berapa biaya yang di
keluarkan bantuan oleh pusat untuk kesehatan,baru kemudian baru di lihat kematian ini
berapa.

E.Kendala-kendala
1.Sebutkan kendala yang sering di hadapi di saat penyusunan ABK ?
Jawab : Mungkin kalau kendala dalam hal itu turun,kita membuat suatu perencanaan di pertengahan
tahun yang akan dilaksanakan bulan agustus mendatang. Kemudian pas awal akhir anggaran
misalnya 2010-2009 itu tidak di keluarkan , jadi sudah jelas anggarannya , nah itu kadang-

kadang turunnya kadang-kadang itu . Jadi salah satu kendalanya waktu. Kita harus
melaksanakan program dari Januari tapi turun anggaran biasanya Maret,April juga sama jadi
kadang-kadang yah dari mana anggarannya dan kalau tidak ada dana talangan akan repot.
Selama ini kalau saya rasakan di program ini harus ada dana talangan untuk melaksanakan
kegiatan memang untuk biaya selalu turun.

2.Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut ?
Jawab : Kalau di kita RAK begitu kita ada sel dari OPD perlu adany waktu kegiatan program. Soal
anggaran kita sudah sampaikan ke bagian perencanaan itu yah berapa hari kita harus ada
proses dengan dewan atau atasan

F.Advokasi
1. Sejauh mana keterlibatan ibu dalam upaya Advokasi ?
Jawab : Kalau advokasi kaya nya kurang,kalau advokasi kalau ada kesempatan mungkin dengan
dewan kaitan nya. Mungkin yang lebih berperan adalah Kepala bidang nya mungkin kalau di
be Mungkin yang lebih berperan adalah Kepala bidang nya mungkin kalau di beri
kesempatan jadi kita tidak langsung ke ini karena kii kesempatan jadi kita tidak langsung ke
ini karena kita menyampaikan reformasi minta waktu ke ini karena kita tidak akan membuat
kebijakan minimal kan Kepala bidang kita Cuma pelaksana nya

2. Dalam Forum apa saja atau kegiatan apa saja advokasi di lakukan ?
Jawab : Kalau itu mungkin yang jelas setiap bulan kita mengadakan rapat di dinas. Dengan itu
dengan ada rapat evaluasi kunjungan dewan ke BAPEDA mungkin dalam kesempatan itu kita
langsung to the point.

T1
Rekaman 06 – Kepala Bagian Keuangan

B.1 Pengetahuan dan pemahaman ABK dan Permendagri
Makasih, beberapa hal yang telah diuatarakan berkaitan dengan proses wawancara ini.
Pertama, mengenai pedoman pelaksanaan penganggaran ABK bagian regulasi yang telah ditetapkan
mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. Bahwa pada struktur rencana kerja, anggaran
ataupun dokumen pelaksanaan anggaran itu capaian-capaian program berupa input atas dasar suatu
kegiatan juga output atas sesuatu kegiatan serta sasaran-sasarannya yang dilaksanakan harus secara
terukur dengan mengacu pad format-format yang sudah disediakan berdasarkan ketentuan
permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut. Pada kolom rencana kerja itu juga ditetapkan
beberapa input dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, juga output yang akan diperoleh dari
pelaksanakan pekerjaan tersebut. Sehingga hasil-hasil yang dicapai akan sangat terukur dengan
formulasi ABK tersebut.

2.Strategi
Mengenai strategi bagaimanapun pengelolaan keuangan daerah itu tidak terlepas dari perencenaan
awal suatu penganggaran pada APBD itu dimulai dari pembahasan sebagai mana dituangkan dalam
UU No 17 tahun 2003 tentang keunagan negara lalu juga dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional dan formulasi awal dapat disususnya APBD itu berawal
dari penyusunan Rencana Kerja pembangunan Daerah dimana penyusuana rencana kerja
pembangunan daerah itu akan dipedomani pelaksanaanya yang akan dituangkan dalam APBD satu
tahun anggaran tersebut. Itupun mengacu kepada dokumen-dokumen lainnya diatasnya yaitu
RPJMD dan RPJP Daerah yang telah ditentukan berdasarkan Perda.

3.Indikator
Pada kolom-kolom penyusunan dokumen rencana kerja anggaran itu telah ditentukan bahwa suatu
kegiatan itu diformulasikan dalam capaian program berdasarkan input. Input itu bisa berasal dari
jumlah dana ketersediaan SDM juga perundang-undangan yang mendasari dilaksanakannya kegiatan
tersebut lalu sejauh mana korelasi antara input dan output seringkali dikemukakan bahwa output itu
akan sangant dingaruhi oleh seberapa besar alokasi dana dan seberapa besar kwalitas dari
pengeloaan tersebut yang lebih diproyeksikan management dari SDM.

4.Bagaiman cara menganalisis ?
Pertama, pada dokumen perencanaan daerah yang sifatnya menunjang yang dihitung berdasarakan
masa jabatan kepala daerah tersebut, dimana setiap tahunnya dari RPJMD tersebut ada tema-tema
tahun pembangunan untuk tahun salah satunya kalu kota Tasikmalaya tahun kesehatan itu tema
pada tahun 2010 itu masyarakat kota Tasikmalaya yang sehat. Tentunya untuk penganggaran
dibidang kesehatan dasar yang lainnya yang menunjang pada aspek tersebut itu diproporsikan
anggarannya lebih besar dibandingkan dengan OPD-OPD yang lainnya.

C. alat,bahan dan metode dari cara kerja mekanisme dan proses ketersediaan kelayakan dan
kecukupan pada ABK di APBD 2010
1.sesuai dengan proporsi kepala bagian keuangan sekertaris Kota Tasikmalaya bagaimana tugas dan
keuangan Bapak dalam menyusun dan menetapkan ABK ?
Jawab : pada pemerintak Kota Tasikmalaya tim asistensi itu didelegasikan kepada 4 bagian untuk
OPD. Pertama Bapedda dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mereka lebih insten pada
kerangka logis dilaksanakan suatu pekerjaan, selanjutnya bagian pembangunana itu lebih instens
kepada standar-standar biaya yang ditetapkan sebagai pedoman didalam penyusunan RKA/DPA
selanjutnya bagian aset itu lebih pada standar-standar harga dari barang yang diadakan di dalam
perizinan RKA/DPA. Untuk bagian keuangan lebih kepada pedoman pelaksanaan pada struktur
rencana kerja anggaran padahal penetapan kodering-kodering yang lebih ditetapkan untuk
penyusunan suatu dokumen RKA/DPA, jadi lebih pada kodering-kodering yang telah ditentukan
dipermendargi No.13 tahun 2006 atau Permendagri no.29 tahun 2007 juga Permendagri 21 tahun
2009

2.menurut bagian keuangan alat dan bahan yang diperlukan untuk menyusun dan menetapkan ABK
yang sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 untuk baghan-bahan yang dijadikan pedoman
dalam penyususnan rencana kerja atau DPA berbasis kinerja yang lebih diintegrasikan khususnya di
APBD bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan atau menetapkan ABK tersebut
1. kita mempunyai keputusan wali kota tentang standar harga barang yang berlaku dilingkup
pemerintah Tasikmalaya
2. mempunyai standar biaya yabng ditetapkan pula melalui wali kota Tasikmalaya, lalu dibagian
keuangan pun mempunyai sistem dan mekanisme atau mekanisme pun prosedur penyusunan APBD
yang disesuaikan dengan pedoman dengan pedoman di atasnya karena sekian tahun pun
Kemendagri menertibkan penyusunan APBD untuk tahun yang akan datang

3.menurut bagian keuangan apa saja yang digunakan untuk menyusun atau menetapkan ABK ?
Jawb : sudah dijelaskan dalam pertanyaan sebelumnya.

4.apakah alat dan bahan tersebut tersedia ? kalau tersedia, siapa yang menyediakannya ?
Jawab : bahan-bahan saya lebih detail ke bahan baku tersedia yaitu sebagaimana tadi disampaikan
sudah berupa keputusan wali kota lalu standar biaya pun sudah ditetapkan berdasarkan keputusan
wali kota. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menyediakan bahwa pemerintah kota membuat
pedoman penyusunan APBD, jadi pada setiap penyusunan tahun anggaran.

5.menurut bagian keuangan metode yang digunakan dalam menetapkan ABK sesuai permendagri 12
tahun 2006 ?
Jawab : metode yang digunakan sebagai pelaksanaan penyusunan dokumen RKA dan DPA itu dengan
Permendagri no 13 tahun 2006 itu bahwa pemerintah kota tasikmalaya telah menunjuk asistensi
memproporsikan penyusunan RKA dan DPA yang dibuat oleh OPD yang sesuai dengan Permendagri
no 13 tahun 2006

6.sejauh mana hubungan keterkaitan ketersediaan anggaran dengan pencapaian program di Dinas
Kesehatan ?
Jawab : hubungan ketersediaan anggaran dengan program di Dinas Kesehatan penyusunan dokumen
perencanaan merupakan kumpulan tanggung jawab yang melekat pada setiap OPD yang berlaku 1
tahun, korelasi antara ketersediaan anggaran dengan pencapaian program Dinas Kesehatan bahwa
penyusunan atau penganggaran-penganggaran itu lebih di proyeksikan kepada tema pembangunan
yang berlaku pada tahun tersebut. Salah satu contohnya mislanya untuk tahun anggaran program-
program sebagaimana tertuang dalam RKPD itu lebih diproyeksikan kepada Dinas Kesehatan
ataupun kegiatan-kegiatan sebagai sarana penunjang pelayanan pada masyarakat

7.landasan
1.apa yang menjadi landasan untuk mengetahui tingkat kelayakan dalam penyususnan ABK ?
Jawab : kelayakan suatu kegiatan itu diawali dari dibuatnya kerangka logis dimana disitu dapat
diketahui apa yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut mislanya karena ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga bahwa kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh daerah. Hal-hal yang menjadi inovasi daerah pun tidak dibatasi

8.menurut bagian keuangan,apa indikator yang digunakan untuk menentukan kecukupan anggaran
berbasis kinerja ?
Jawba : indikator suatu kinerja yang dapat diukur dari sebuah dokumen itu perencanaan ataupun
dalam pelaksanaannya itu diawal dari kerangka logis dari suatu kegiatan dimana pada kerangka logis
tersebut hal-hal yang diamanatkan oleh undang-undang berupa kegiatan-kegiatan yang harus
dilaksanakan daerah misalnya dalam APBD ke-13 yang diatur bahwa daerah harus menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah, selanjutnya itu juga tidak dibatasi dari inovasi daerah-daerah untuk
mewujudkan visi misi yang hendak dicapai daerah,yaitu mislanya kegiatan-kegiatan berupa program
dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian visi misi daerah berdasarkan potensi-
potensi daerah yang ada. Ataupun bisa didasarkan pada struktur, kultur dan ploktrovil daerahyang
bisa menunjang pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

D.sumber alokasi dan distribusi pd APBD 2010
1. sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan Dinas Kesehatan dari
mana saja ?
Jawab : pertama mengenai sumber anggaran yang digunakan untuk OPD-OPD yang ada di lingkup
Tasikmalaya salah satu contohnya misalnya alokasi untuk Dinas Keshatan,bahwa pada struktur APBD
itu terdapat struktur pendapatan maupun struktur belanja lalu pembiayaan.pada penyusunan APBD
beberapa post pendapatan yang diperoleh baik dari pemerintah pusat melalui DAU atau dana bagi
hasil lalu DAK yang termsuk dalam kelompok dana perimbangan tentunya itu dicatat sebagai
pendapatan terlebih dahulu. Lalu pada post belanja ayng sumbernya itu dari psot pendapatan
karena post pendapatan itu tidak lebih atau tidak di strukturkan dari post mana saja tapi itu dicatat
secara akumulasi sebagai post pendapatan. Lalu ada pula alokasi-alokasi yang sifatnya spesifik grand
mislanya bantuan keuangan dari Prov Jabar atau pada post dana perimbangan kegiatan yang
merupakan alokasi spesifik grand itu lebih kepada yang sifatnya alokasi khusus. Dimana pada dana
alokasi khusus itu daerah juga bisa menerima alokasi untuk bidang kesehatan, jadi pengalokasian

berdasarkan sumber anggaran itu tentunya diperoleh di daerah sendiri lalu dari provinsi dari
pemerintah pusat yang merupakan pusat alokasi grand

2.bagaimana kebijakan dalam mengalokasikan ABK untuk Dinas Kesehatan ?
Jawab : kebijakan-kebijakan yang menjadi hak kelola atau hak bagian keuangan tentunya itu tidak
lepas dari kapasitas bagian keuangan sebagai anggota dalam tim anggaran pemerintah daerah.
Selanjutnya TAPD pun akan mengacu pada saat itu. Nah berkaitan dengan kebijakan bagian
keuangan untuk mengalokasikan ABK untuk di Dinas Kesehatan tentunya dokumen-dokumen
perencanaan dari Dinas Kesehatan yang diusulkan untuk menjadi kegiatan pada APBD itu akan
diberikan sebagaimana pedoman-pedoman yang telah ditetepkan berdasarkan ketentuan dan
regulasi-regulasi yang menunjang untuk dijadikan pedoman pada penyusunan ABK Dinas Kesehatan.

3.Menurut bagian Keuangan sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja ?
Dalam suatu artikel yang pernah saya baca itu adalah perbandingan terbaik antara input & output.
Artinya, suatu kinerja dapat dianggap baik apabila memang output yang dihasilkan itu sesuai atau
lebiih baik dibanding dengan input yang ada. Atau input sebagai masukan dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut. Bahwa kinerja yang ileg juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menilai
input yang ada pada satu kegiatan dengan output yang dihasilkan. Bisa saja pada penyusunan
dokumen suatu perencanaan itu dimana sangat jelas terukur dapat seberapa besar input yang
diadakan juga seberapa besar output yang hendak dicapai dar pelaksanaan pekerjaan tersebut. Akan
sangat terukur apabila output itu lebih baik daripada input, maka itulah yang menjadi dasar
penilaian kinerja atas kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang baik.

4.Menurut bagian keuangan bagaimana distribusi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ?
Distribusi ABK yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebetulnya lebih memberikan
pedoman teknis bagaimana kita mengelola keuangan daerah mulai dari penganggaran pelaksanaan
dan pertanggung jawaban, penyusunan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan, yang mengenai distribusi Anggaran ABK itu tentunya sangat ditentukan oleh
kelayakan dari suatu dokumen perencanaan atau RKA yang diajukan oleh 1 OPD pada saat itu
melaksanakan proses asistensi, sehingga bahwa kegiatan tersebut layak dari sisi penata usahaan
keuanagan atau dari proses-proses pengadaan barang lainnya.

5.Bagaimana kesesuaian penetapan anggaran dibandingkan dengan usulkan yang dianjurkan ?
apabila tidak sesuai apa alasannya atau penyebabnya ?
Kesesuaian antara penetapan anggaran dengan usulan yang dijaukan OPD tentunya yang pertama
menjadi alat ukur pada suatu daerah yaitu kemampuan keuangan pada daerah tersebut, lalu
kesesuaian antar rencana yang diusulkan dengan tema pembangunan saat itu lalu juga kesesuaian
antara kegiatan-kegiatan yang diusulkan guna mencapai visi daerah yang hendak dicapai pada
kebijakan daerah yang telah ditetepkan.

E.Kendala-Kendala
1. kendala kendala apa saja yang sering dihadapai bagian keuangan pada saat menetapkan ABK ?
Kendala-kendala kadang memang selalu ada dalam proses-proses penyusunan anggaran. Pertama
kendala-kendala yang sering dihadapi yaitu ketepatan waktu di dalam menyampaikan usulan
kegiatan rencana anggaran. Kedua pemahaman, ada apa saja rencana kerja anggaran yang hendak
diwujudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapka o leh daerah. Yang ketiga,
keterbatasan SDM baik dalam penafsiran terhadap indikator-indikator yang ada pada ABK tersebut
karena hal-hal yang bisanya diusulkan oleh OPD kadang-kadang merupakan proses argumentasi
antara kegiatan yang diusulkan dengan standar-standar yang sudah baku dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk mengatasi kendala tersebut ?
Upaya yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk mengatasi kendala seperti yang tadi disebutkan,
pertama sebelum diadakannya asistensi TAPD atau bersama dengan asensi mengadakan sosialisasi
terlebih dahulu kepada OPD OPD supaya mempedomani ketentuan-ketentuan berdasarka
Permendagri Nomor 13 tahun 2006, selanjutnya bagian keuangan pun dengan berkordinasi dengan
bagian-bagian yang ditunjuk sebagai team asistensi memformulasikan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penyusunan RKA yang akan diusulkan oleh OPD-OPD, upaya lainnya untuk
meningkatkan kualitas SDM biasanya pada undangan-undangan yang kaitannya dengan
pelasksanaan dengan teknis pengelolaan keuangan daerah, kami juga biasanya mengutus staf-staf
atau misalnya rekan-rekan di bagian keuangan untuk mengikuti pelaksanaan bintek-bintek tentang
pengelolaan keuangan tersebut.

F. Advokasi
1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mendapatkan anggaran ?
Setiap OPD setelah ditetapkan kebijakan umum anggaran dan PPAS maka pemda atau Kepala
Daerah membuat surat edaran agar OPD-OPD menyampaikan RKA untuk di asistensi yang nantinya
diformulasikan ke dalam APBD. Nah kaitan pendistribusianatau pengalokasian anggaran tentunya itu
akan sangat berkaitan dengan kelayakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun berkenaan. Lalu
ketersediaan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya bagaimana juga sinergitas antara kegiatan-
kegiatan tersebut antara program. Baik antara program-program provinsi atau pusat dalam rangka
sinergisasi antara kegiatan-kegiatan antara pemerintah pusat atau provinsi dengan kegiatan-
kegiatan di daerah.

2.kepada siapa dan dalam forum apa saja upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ?
Jawab : siapa dan forum apa saja upaya advokasi itu dilakukan oleh OPD tentunya bagian-bagian
yang ditunjuk menjadi tim asistensi itu biasanya yang dijadikan rujukan didalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu OPD atau misalnya pada kesempatan ini Dinas
Kesehatan sehingga kegiatan-kegiatan itu akan lebih terstruktur dari formulasi asistensi tersebut.

3.bagaimana tanggapan bapak terhadap upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan ?
Jawab : upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kadang tentunya asistensi itu lebih
tidak kepada pemaksaan bahwa suatu kegiatan itu dilaksanakan tapi pada kesempatan upaya
advokasi tersebut juga dikemukakan dasar-dasar yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut dan
pentingnya kegiatan tersebut sehingga ukuran-ukuran bahwa itu dapat meningkatkan pelayanan
bahwa masyarakat akan menjadi lebih perhatian bahwa kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu
kegiatan yang harus dilaksanakan

4.bagaimana sebaiknya upaya advokasi yang harus dilakukan Dinas Kesehatan ?
Jawab : upaya advokasi yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentunya pemerintah dalam hal
ini pemerintah pusat tentunya mempunyai program-program juga sebagai bagian dari tanggung
jawab pelaksanaan disentralisasi, kalaulah kami diberikan dimintakan bagaimana seharusnya upaya
advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan tentunya bahwa pada pemerintah pusat pun itu ada yang
dikenal dengan dokumen perencanaan tingkat pusat yaitu RPJP Nasional maupun RJPM Nasional.
Daerah karena merupakan sebagian yang tidak bisa terpisahkan negeri kesatuan ide-ide di dalam
memproyeksikan kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan potensi-potensi yang ada pada dinas
tersebut. Tentunya tidak lepas juga dari program-program nasional yang telah ditentukan.

G.opini
1.menurut bapak bagaimana kebijakan permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah dlm rangka penyusunan dan penetapan ABK ?

Jawab : pemda dalam hal ini eksekutif, pengertian eksekutif adalah yang menajalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya ketika ada regulasi yang menetapkan bahwa
kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Permendagri no 13 tahun 2006 maka
daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang
diatur permendagri 13 tahun 2006 tersebut. Jadi eksekutif adalah yang menjadikan amanat
ketentuan peraturan

2.bagaimana sebaiknya pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tntang format penetapan ABK ?
Jawab : pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah tentang pedoman ABK bahwa penetapan-
penetapan yang terukur dalam suatu rencana kegiatan tentunya itu dilihat dari output yang
dihasilkan dan bebrbasis kinerja tersebut yang paling dapat diukur pada pos yang berbasis kinerja
adalah pada belanja langsung wajib pilihan sehingga bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
untuk pelayanan publik tidak lebih kepada pelayanan aparatur jadi artinya kalau kinerja kita kinerja
aparatur daerah mau terukur baik pos-pos belanja publik itu lebih besar dari pada pos belanja
aparatur

3.bagaimana sebaiknya pemahaman tentang penetapan ABK supaya mudah diterapkan dan bisa
berjalan dengan baik?
Jawab : pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa anggaran-anggaran tersebut
melalui mekanisme ABK tentunya dapat berjalan baik apabila seluruh OPD atau PPKD dalam hal
bagian keuangan memahami bagaimana menstrukturkan anggaran yang berbasis kinerja. Artinya
ada persamaan persepsi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan
keuangan daerah dan pedoman penyusunan anggaran sebagai pada proses yang berjalan itu
dipahami bersama dan tidak menimbulkan salah tafsir atau aturan yang sama pada pelaksanaannya.

T2
Rekaman 8- Bagian Pembangunan
B. (Pengetahuan dan Pemahaman)
1. Bagaimana menurut saudara tentang ABK ?
Jawab :Untuk pelaksanaan pengangaran BK di kota Tasikmalaya khususnya yang diajukan oleh
Dinkes Kota Tasikmalaya menurut penilaian dari gagasan kami telah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Permendagri tersebut. Yaitu yang dikenal dengan
istilah tahapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ada tahapan penyusunan DPA (Dokumen
Pelaksanaan Anggaran)

2. Strategi yang diterapkan :
Jawab : Strategi yang diterapkan dalam rangka penyusunan ABK ini terkait dengan kemampuan
APBD Kota Tasikmalaya setiap OPD perlu yakin diarahkan oleh TAPD dalam mencapai tujuan
dan target oleh Permendagri tersebut.
Misalnya untuk Dinas Kesehatan tidak secara utuh mengadopsi pada Permendagri Nomor
13 tahun 2006 telah ditetapkan pagu anggaran tersebut dengan catatan tetap mengacu
pada prinsip prinsip yang mengacu pada anggaran yang transparan yang akuntable.
Kemudian juga dengan mengundang para perencana di Dinas Kesehatan, sebelum
diadakannya proses tujuan atau asistensi terhadap DPA yang diajukan oleh Dinas Kesehatan.

3. Indikator yang digunakan dalam menyusun ABK ?
Jawab : Indikator yang digunakan dalam menyusun ABK Kota Tasikmalaya sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu menggunakan indikator yang terukur, capaian
program masukan, keluaran hasil dan kelompok sasaran, artinya sesuai yang saya contohkan

misalnya, dalam satu kegiatan X harus ditentukan dulu sebelumnya apa capaian dan sasaran
dari kegiatan tersebut terutama yang ada di Dinas Kesehatan. Misal masukan jumlah
dananya jumlah personil, dan yang lainnya barang atau jasa yang diperlukan. Kemudian,
untuk keluaran ataupun output dari kegiatan itu apa yang bisa diukur misalnya
terlaksananya suatu kegiatan X dimana N berapa lama membutuhkan sumber dana.
Untuk hasilnya terhadap akibat dari tingkat pencapaian program itu, tercapai atau tidak.
Kemudian kelompok sasaran mana yang akan dicapai apakah unsur masyarakat ataupun
unsur aparatur nanti tergantung dari kegiatan kegiatan di Dinas Kesehatan.

4. Analisis usulan RKA
Jawab : untuk sampai saat ini RKA Dinas Kesehatan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan telah
memenuhi ketentuan yang telah ditetepkan oleh Permendagri Nomor 13 tahun 2006 akan
tetapi terkadang ada bebrapa kegiatan yang masih kurang mendekati Visi atau terhadap
tema yang dianggarkan atau yang telah ditetapkan Walikota sebagai Kepala Daerah. Akan
lebih baik setiap rencana pengajuan Perda Dinas Kesehatan sebaiknya mengamati terhadap
tema yang sedang

C. Alat bahan metode.
1.sesuai dengan TUPOKSI sebagai bagian pembangunan
Jawab : telah saya sebutkan bahwa anggaran di kota Tasikmalaya tidak berlaku murni, artinya
penetapan anggaran itu tidak seutuhnya direncanakan oleh Dinkes terkait. Akhirnya diambil
jalan tengah, yaitu ABK tercapai tetapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran
pemerintah Kota.

2. jawab : Adapaun alat bahan yang digunakan diantaranya ATK, peralatan pendukung lainnya
seperti komputer, laptop, dan mungkin dibutuhkan alat- alat yang lain sesuai dengan kegiatan
masing-masing karena akan beda kegiatan alat yang digunakan pun akan berbeda.
3.jawab : Masih menyambung pada mekanisme usulan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan kepada
TAPD dan diajukan kepada kami bagian pembangunan untuk diasistensi dievaluasi atau dilihat
apakah unsur-unsur yang berlaku itu untuk bagian pembangunan dilihatnya dari sisi standar biaya
kemampuan daerah. Kalau memang usulan dari Dinas Kesehatan telah memenuhi ketentuan standar
biaya daerah berlanjutnua penyususnan selanjutnya yang diatur oleh masing-masing TAPD.

4. Metode yang digunakan dalam menetapkan ABK .
Jawab : Menurut bagian pembangunan sebenarnya sama dengan yang ditetapkan oleh Permendagri
Nomor 13 tahun 2006 yaitu mengenai indikato-indikator terhadap adanya capaian program,
adanya masukan, ada hasil dan ada kelompok sasaran. Cuma, kadang-kadang ada beberapa
OPD tertentu kami masih ada beberapa kegiatan yang agak dipaksakan yaitu berdasarkan
keinginan bukannya kebutuhan
Seharusnya kebutuhan ataupun kegiatan yang diusulkan terutama disesuaikan dengan
kinerja yang akan dicapai. Kedua, tahu tema yang akan yang sedang berjalan atua
ditetapkan. Ketiga, pagu anggaran yang telah ditetapkan juga oleh TAPD. Sehingga tepat
sasaran dan bermanfaat bagi Dinas Kesehatan dan kelompok sasaran yang dituju.

5.Hubungan ketersediaan anggaran dengan pencapaian program.
Jawab : Karna terhadap penganggaran Pemkot tidak sesuai dengan usulan murni dari masing-masing
OPD termasuk Dinas Kesehatan cukup tidak cukup disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tapi, dengan catatan tidak mengabaikan basis
kinerja atau output kinerja dari suatu kegiatan tersebut.

6. Landasan untuk mengetahui tingkat kelayakan dalam penyusunan ABK.

Jawab : Dibagian pembangunan, mendapat porsi menyesuaikan atau mengukur RKA itu disesuaikan
dengan standar biaya belanja daerah. Dimana standar belanja daerah mengukur tentang
sasaran honorarium, besaran belanja jasa besaran belanja Dinas, besaran harga alat-alat
tersebuat yang digunakan di Dinas Kesehatan. Apakah telah sesuai dengan keputusa
Walikota tersebut atau tidak. Ukuran dari kami dibagian pembangunan membahasnya
seperti itu.
Tetapi selama ini yang kami amati di Dinas Kesehatan telah memenuhi syarat. Kalau pun ada
standar biaya yang lebih setelah ditetapkan bagian pembangunan yang mengoreksi
anggaran tersebut dan akhirnya terjadi penyesuaian-penyesuaian dari bagian pembangunan
yang sesuai berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh keputusan Walikota.

7. Apa indikator untuk mencukupi ABK.
Jawab : menurut kami sebenarnya, kalau diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan
sebaiknya usulan atau indikator yang digunakan dalam Perumusan Anggaran yaitu capaian
program yang kedua keluaranya dan hasilnya kemudian keterangan sasaran dan ditambah
waktu karena akan berbeda.
Terutama kegiatan yang dilaksanakan satu kali kegiatan dengan kegiatan yang kegiatan yang
berkala atau berlanjut. Nanti bisa terlihat. Bisa saja justru ada satu kegaitan yang hanya
cukup satu kali seperti tentang penanggulangan AIDS itu apakah cukup satu hari jangan
sampai menggunaka anggaran atau melebihi kegaitan yang berlanjut atau berkala.seperti
pembinaaan generasi muda dalam hal apa misalnya,penyakit menular atau penyakit di
lingkungan masyarakat.
Tetap dilihat capain kinerja, output atau keluaran kelompok yang akan dicapai dan waktu
untuk mengkur kecukupan anggaran dan kalau memang memadai disesuaikan dengan
kebutuhan Dinas dan kebijakan di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Dibatasi oleh pagu
anggaran yang ada atau yang tersedia.

D. Sumber, Alokasi, dan Distribusi.
Jawab : sepengetahuan kami, berdasarkan pengalaman kami dibagian pembangunan untuk Dinas
Kesehatan biasanya mendapatkan alokasi anggaran dari 3 sumber :
1. APBD Kota Tasikmalaya
2. APBD Provinsi Jawa Barat (Program Banprop)
3. APBN yaitu melalui program DAK
Dan selama ini sudah berjalan cukup baik ada kekurangan sedikit-sedikit yang cukup wajar
dan disadari oleh kemampuan SDM, kemampuan pemahan aturan dan juga pelaksanaanya
kadang-kadang terdapat pemahan yang berbeda antara jumlah dari Provinsi dengan Pusat
dengan yang dipahami oleh aparatur Pemerintah di Daerah terutama Dinas Kesehatan.

2. Bagaimana kebijaksanaan dalam mengalokasikan ABK.
Jawab : kebijakannya kita lihat terhadap capaian program keluaran hasil, terus kebutuhan dan
waktu. Jadi, kita slalu melihat logis tidaknya suatu kegiatan seperti terhadap saya contohkan
kalo memang cukup diselesaikan dalam satu hari dengan aturan tertentu tidak mungkin
membuat honorarium untuk panitia kegiatan itu sekian hari atau lebih.
ABK artinya kinerja disesuaikan dengan kesesuian waktu dan capaian program.

3. Sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja.
Jawab : alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja, apabila tepat sasaran capaian programnya
tercapai. Kalaupun terukur, hasilnya juga terukur, kelompok sasarannya juga bisa dilihat,
atau terukur waktunya juga terukur. Jadi, semuanya terukur. Apabila ada yang masih bersifat
kurang terukur akan menyulitkan pengelola dan bagi kami di bagian pembangunan yang

mengevaluasi, biasanya kami arahkan agar sesuai dan terukur. Misalnya capaian program
atau kegiatan itu agar dapat terukur satu tahun dalam rentan waktu satu tahun.
Dengan jumlah dana yang diperlukan untuk indikator masukan dalam beberapa SDM yang
terlibat beberapa orang. Agar logis masa misalnya suatu kegiatan kembali lagi pada masalah
sosisalisasi. Tidak perlu satu Dinas mensosialisasikan itu. Cukup beberapa panitia pelaksana
kegiatan, kemudian juga kelompok sasarannya logis tidak kalo memang anggaran sekian
Rupiah ternyata yang diundang Cuma 5 orang, nah itu yang tidak berbasis kinerja.

4.Distribusi anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13.
Jawab : Distribusi anggaran yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dikembalikan
pada normatif Permendagri tersebut yaitu tidak mengandung indikator dan tolak ukur
kinerja. Ada capaian program, ada masukan, keluaran, hasil dan kelompok sasaran serta
rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian juga ada tola ukur kinerjanya
dengan nominalnya berapa.

5.Bagaimana kesesuaian penetapan anggaran dibandingkan usulan yang di ajukan.
Jawab : Untuk usulan dari Dinas Kesehatan dari beberapa kegiatan yang diusulkan selama ini
memang ada beberapa yang tidak memenuhi usulan yang telah ditetepkan, sesuai dengan
aturan yang telah ditetepkan tapi ada juga yang masih kurang, akan tetapi setelah melalui
konsultasi dengan pemegang program sama akhirnya bisa disesuaikan.
Alasannya kurang menyesuaikan dengan tahu tema yang kedua anggaran tidak sesuai
dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, yang ketiga tidak sesuai dengan standar biaya
yang telah ditetapkan.
Kadang-kadang penyusunan itu tidak mengacu kepada standar biaya, misalnya menentukan
satu alat laboratorium, membutuhkan salahsatu alat yang dibutuhkan misalnya microskop.
Ternyata standar baiaya yang sesuai dengan keputusa Walikota Rp. 20000 ternyata
pengelola program Dinas Kesehatan menetapkannya Rp. 25000. Jadi kita arahkan seperti itu.

E.kendala-kendala
1.sebutkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi
Jawab : beberapa kendala
1. Beberapa pemahaman yang kadang-kadang berbeda seperti menurut versi Dinas Kesehatan
bahwa kegiatan tertentu akan sukses dengan melibatkan banyak orang,tetapi menurut
penilaian kami misalnya untuk suatu kegiatan tertentu yang bersifat singkat sederhana bisa
disimpelkan atau disederhanakan itu menggunakan personil terlalu banyak.
2. Sasaran standar harga barang yang dari distributor resmi terkadang dari kami bagian
pembangunan standar biaya itu kesulitan input dari distributor barang tentang barang-
barang yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan terkadang lambat deberikan masukannya,
dan disusun pada akhir tahun anggaran untuk dipakai tahun anggaran bertikutnya. Masukan
harga barangnya itu terkadang di akhir tahun atau dibulan Desember atau mungkin kadang
melewati waktu yang telah ditentukan. Kesulitan kadang-kadang dipakai harga yang dulu
walaupun mungkin terkadang agak berbenturan dengan kebutuhan dari Dinas Kesehatan.
Kemudian juga waktu konsultasi atau asistensi kami kadang-kadang tidak tepat waktu.
Kemudian hasil koreksi terlambata disampaikan kepada kami, akhirnya memperpanjang
waktu itu mengenai kasus penyusunan penetapan anggaran secara kolektif di Kota
Tasikmalaya
Hambatana yang melakukan asistensi atau konsultasi kepada kami terkadang bukan PPTK,
tetapi mewakilkan kepada staf yang terkadang tidak menguasai permasalahan. Akan terjadi
keterlambatan waktu dan miss comunikasi.

2.bagaimana upaya yang dilakukan oleh bagian pembangunana untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawab : Untuk mengatasi kendala yang telah disampaikan terhadap kami mengusahakan pada saat
itu bisa di konsultasikan dengan pengelola program kegiatan atau PPTK yang bersangkutan
dengan kami. Kesatu, berkonsultasi langsung baik via telephon atau menghadirkan langsung
pelaksanan kegiatanitu. Kedua, kami mebuat surat edaran untuk hal penetapan standar
harga barang tersebut yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan dlam hal tertentu yang
biasanya dibutuhkan ada spesifik-spesifik alat lab. Tempat kerja yang lainnya yang digarap
oleh Dinas Kesehatan agar dipercepat atau aktif menghubungi para distributor kesehatan.
Juga kendala waktu dapat menyesuaikan untuk penyusunan waktu konsultasi, waktu
asistensi, dengan bagian pembangunan, agar kendala-kendala auntuk pelaksanaan DPA.
Dampaknya nanti pada pencairan dana untuk kegiatan akan lebih ceoat sesuai dengan target
waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kota.

F. advokasi (menurut bagian pembangunan)
1. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dians Kesehatan dalam rangka mendapatkan anggaran
Jawab : untuk pengelola-pengelola kegiatan tersebuat ada yang sudah aktif menghubungi panitia
anggaran karena itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri jumlah
anggaran yang berkaitan dengan basis kinerja dan memerlukan gabungan dari TAPD, tapia
ada juga pengelola kegiatan tidka menghubungi kami untuk dalam hal melakukan
pendekatan pembiayaan dan bersaran biaya yang akan ditetapkan. Untukitu kami hanya
menyarankan sebelum menyusun RKA sebaiknya termasuk Diansa Kesehetan berkonsultasi
intensif dengan bagian pembangunan, dengan semua pengelola, itu akan mudah untuk
menentukan besaran biayanya pada saat kita dirapat internal TAPD diraskan akan
memerlukan dana untuk kegiatan tersebut dengan alasan yang logis.

2.Kepada siapa dan dalam forum apa saja.
jawab : yang pertama pada forum resmi dan tidak resmi pada rapat tim Internal TAPD
Yang kedua rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah
Yang ketiga rapat konsultasi yang khusus diadakan oleh TAPD dengan OPD-OPD tertentu
yang menurut penilaian OPD anggarannya perlu dipertanyakan dan dipertajam alasan-
alasannya mengapa anggaran sebesar itu ?
Forum tidak resminya diluar itu
Tentang biayanya, tentang kegiatannya yang terakomodir

3.bagaimana tanggapan terhadap upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Jawab : Upaya-upaya sudah ada, sudah sangat aktif. Beberapa pengsudah sangat aktif. Beberapa
pengelola program kegiatan tersebut di Dinas Kesehatan. Ada juga yang tidak aktif untuk
konsul kebagian pembangunan, tapi mungkin sebagain yang lain aktif.
Advokasi yang dilaksanakan oleh pemegang program di Dinas Kesehatan terhadap kami
bagian pembangunan kurang aktif.

4.Bagaimana sebaiknya upaya advokasi yang harus dilakukan oleh DKK ?
Jawab : Alangkah lebih baik seluruh pengelola program harus aktif baik forum resmi maupun tidak
resmi harap konsultasi pada seluruh TAPD.
Agar tercapai maksud kegiatan yang telah direncanakan, jumlah kegiatannya disetujui semua
dan juga anggaran yang akan direncanakan mendapat dukungan penuh terhadap TAPD.
Kalau hanya beberapa orang yang ditemui mungkin akan kurang baik.

G. opini
1.bagaimana kebijakan Permendagri No.13 tahun 2006 ?
Jawab : Menurut saya kegiatan Permendagri No.13 tahun 2006 dalam rangka penyusunan dan
penetapan anggaran ini bahkan telah baik, telah dapat diajukan dengan baik di lingkungna

Pemkot. Adapun yang selama ini ada perbedaan sedikit yaitu tentang pengistilahan
penempatan PPTK mungkin diperaturan-peraturan lain tidak dikenal. Kegiatan itu dikelola
langsung oleh PPTK dalam hal itu juga mungkin perlu ada semacam sosialisasi atau
oemahaman lebih jauh yang harus dilakukan Pemkot kepada Lembaga Organisasi Daerah
memberi masukan kaepada pemerintan provinsi dan pemerintah pusat tentang PPTK ini
karena hanya berlaku di daerah kabupaten atau kota saja. Atau mungkin diprovinsi tidak
semuanya diberlakukan, padahal anggarannya sama yang dikelola oleh PPTK itu dasarnya
dari pusat juga. Tapi mengapa di pusat pelaksanaannya tidak mengenal istilah PPTK tapi
pada dasarnya di Pemkot Tasikmalaya telah mengadopsi dengan pelaksanaan Pemendagri
13 ini

2.bagaimana sebaiknya pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pedoman penetapan ABK.
Jawab : Bahwa ABK diberi keleluasaan bagi para pengelola program masing-masing terutama Dinas
Kesehatan untuk mengusulkan anggrana yang sesuai dengan tujuan kegiatannya. Agar
tercapai kinerja yang diinginkan karena di beberapa daerah termasuk lingkungan Kota
Tasikmalaya dibatasi oleh pagu kegiatan akhirnya terkadang pagu anggaran yang ditetapkan
sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Tapi tekadang juga,
yang telah ditetapkan pengelola program mencocokan, menyesuaikan kembali dengan pagu
anggaran.
Tolak ukur yang ditetapkan terkadang kabur, agak rumit, sebenarnya oagu anggaran
tersebut kelebihan dan telah difikirkan tersebut dan kadang kekurangan. Sisi negatifnya
indikator dan tolak ukur kinerjanya terkadnag disesuaikan pada pagu yang ada. Terlepas
pagu itu tepat atau tidak, anggarannya, karena sudah ditetapkan mau tidak mau dipas-
paskan dengan pagu anggaran yang ada.
Sehingga indikator dan tolak ukur kinerja tepat.

3.bagaimana sebaiknya pedoman tentang penetapan ABK supaya mudah diterapkan dan bisa
berjalan dengan baik ?
jawab : sebaiknya pedoman tentang penetapan ABK ini disosialisasikan sedini mungkin atau diawal
tahun atau pada anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya. Dilaksanakan secara
intensif jangan hanya satu kali dan kalau perlu diadakan kegiatan workshop terkadang
dipusatkan di Bale Kota untuk sosisalisasi kegiatannya kadang Pemkot setiap Dinas instansi
agar lebih efektif, mengena kepada unsur pengelola dan staf yang membantu unsur
pengelola program kegiatan tersebut. Anggaran pemerintah daerah memiliki kemampuan
SDM yang sama tentang pemahaman aturan, pemahaman visi,misi, ataupun aturan yang
tekah ditetapkan.
Pemahaman tentang visi dari suatu kegiatan itu karena yakin anggaran pemerintah daerah
sendiri SDM yang ada mungkin beberapa orang atau beberapa unsur yang memahami
peraturan yang berlaku.
Pengelola OPD yang kurang memahami, sebainya diadakan pencerahan-pencerahan di unit
kerjanya masing-masing ataupun di TAPD.

T3
Rekaman 1 – Kabid Sosbud Bappeda

B.Pengetahuan dan pemahaman
1.Permendagri 13 tahun 2006 sebetulnya sudah dianggap menjadi satu acuan bagi penyusunan
anggaran dan itu sudah menggambarkan bahwa anggaran yang diusulkan itu memeng diupayakan
dengan kebutuhan tidak bersifat pemberian pagu tetapi benar-benar diusulkan dengan kinerja OPD

ABK Dinas Kesehatan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (12)

Ähnlich wie ABK Dinas Kesehatan

Ähnlich wie ABK Dinas Kesehatan (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

ABK Dinas Kesehatan