Media Indonesia 7 Maret 2014

Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

JUMAT, 7 MARET 2014 / NO. 12009 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN

Bakar Hutan untuk Perluasan Lahan

Menteng, Kawasan Elite Warisan Belanda

Aset Petinggi Pro-Rusia Diblokir

Penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan
Hidup fokus pada pelaku pembakaran hutan dan
lahan skala besar alias korporasi.

Di permukiman yang dibangun pada zaman kolonial Belanda
untuk kaum elite itu, kini masih ada jejak masa lalu berupa
bangunan bersejarah, pusat perdagangan, dan kuliner tempo dulu.

Sebagai pemasok gas terbesar ke kawasan Eropa,
Rusia siap balik membalas sanksi ekonomi dan
politik yang diterapkan Uni Eropa dan AS.

Selekta, Hlm 2

Fokus Megapolitan, Hlm 22-23

Ukraina, Hlm 24

Jalan bagi
Antasari
Azhar untuk
mendapatkan
kebenaran dan
keadilan kembali
terbuka.

Peninjauan Kembali
Bisa Berkali-kali

Mengawal Babak Baru
Kasus Century
KASUS megaskandal bailout Bank Century akhirnya memasuki babak baru. Kemarin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta untuk pertama kalinya menyidangkan kasus penggerojokan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun tersebut.
Memang, Komisi Pemberantasan Korupsi baru menjerat
mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai terdakwa. Namun, langkah tersebut tetap layak diapresiasi, apalagi setelah rumusan dakwaan menyatakan Budi
Mulya melakukan perbuatan melanggar hukum bersamasama dengan pihak lain.
Pihak lain yang disebut di dalam dakwaan itu pun memasukkan mantan Gubernur BI Boediono, yang kini menjadi
wakil presiden. Itu berarti KPK sudah berupaya menerapkan prinsip equality before the law atau menjalankan asas
persamaan di muka hukum bagi warga negara.
Tentu saja masih ada pertanyaan yang belum jelas benar
terjawab, yakni ihwal di mana peran mantan Ketua Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani. Namun, kita
berkeyakinan bahwa KPK pasti akan mengurai semua pihak
yang bertanggung jawab dalam kasus yang penanganannya
sangat alot tersebut.
KPK tentu tidak main-main
mengusut kasus Century karena ia merupakan kasus
yang menyita perhatian publik. Selain itu, jumlah uang
yang digelontorkan negara
untuk menyelamatkan bank
yang pernah diusulkan untuk ditutup tersebut amat
besar, yakni Rp6,7 triliun.
Bahkan, cara menentukan
pengucuran pun bukan haSilakan tanggapi
nya menabrak aturan, meEditorial ini melalui:
lainkan juga membongkar
www.metrotvnews.com
aturan yang tidak selaras dengan kondisi Bank Century.
Padahal, seharusnya Bank Century-lah yang menyelaraskan
diri dengan aturan BI.
Sudah begitu, perjalanan pengusutan kasus tersebut selama ini berliku-liku dan berputar-putar membuat kasus
tersebut bak opera sabun. Banyak yang skeptis ending
kasus Century tak akan kunjung jelas. Sampai pada suatu
ketika publik seperti tengah disuguhi beragam plot skenario
layaknya roller coaster yang kadang menghentak, kadang
juga tenang.
KPK pun seperti membelah penanganan kasus korupsi
menjadi dua jalur, yakni jalur cepat dan lambat. Sejumlah
kasus bisa ditangani secara amat cepat, tapi khusus Century
KPK seperti memilih jalur lambat.
Kini, KPK membuktikan tidak semua tudingan itu benar.
Walaupun terlambat dari yang dijanjikan, yakni akan
membawa kasus Century ke pengadilan akhir 2012, langkah
memasukkan kasus Century ke babak baru tersebut tetap
patut kita apresiasi.
Kini, KPK tinggal menjawab sejumlah keraguan lain terkait
dengan Century yang masih menjadi pertanyaan yang bergelayut di benak publik. Keraguan itu akan terbayar tuntas
jika KPK mampu membawa semua pihak yang terlibat secara bersama-sama melakukan pelanggaran hukum dalam
penggerojokan dana talangan Bank Century ke pengadilan
tipikor.
Publik sangat merindukan prinsip kesetaraan di muka hukum itu tidak hanya berhenti di dakwaan, tapi juga terwujud
dalam hukuman. Jangan sampai persamaan di muka hukum
hanya hidup di ruang-ruang imaji, tanpa bisa dieksekusi.
Publik juga tidak boleh lelah mengawasi proses peradilan
kasus Century dan menagih janji-janji yang sudah dilontarkan KPK. Itu semua merupakan mekanisme agar pemberantasan korupsi di negeri ini tidak mati suri.

Publik juga tidak boleh
lelah mengawasi
proses peradilan kasus
Century dan menagih
janji-janji yang sudah
dilontarkan KPK.

MI/PANCA SYURKANI

SYUKURI PUTUSAN MK: Mantan Ketua KPK Antasari Azhar (kanan) didampingi istri, Ida Laksmiwaty, dan putri mereka, Ajeng Oktarifka, mengekspresikan kegembiraan saat
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 268 ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, di Jakarta, kemarin.

ADHI M DARYONO

M

AHKAMAH Konstitusi (MK) membuat terobosan
hukum dengan
memutuskan bahwa upaya
peninjauan kembali (PK) atas
sebuah putusan bisa diajukan
lebih dari sekali jika ditemukan bukti baru (novum).
Putusan MK tersebut dibacakan oleh ketua majelis, Hamdan Zoelva, kemarin, terkait
dengan uji materi Pasal 268
ayat 3 UU No 8/1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang
dimohonkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Antasari Azhar. Putusan
itu sebenarnya sudah ditetapkan pada 22 Juli 2013.
Menurut Hamdan yang juga
Ketua MK, pasal yang mengatur permohonan PK atas suatu
putusan hanya dapat dilakukan
satu kali tersebut bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai ke kuatan hu-

kum. ‘’UUD menyatakan setiap
warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum dan
keadilan,” tegasnya.
Dalam pertimbangannya, MK
berpendapat keadilan tidak dibatasi oleh waktu. ‘’Karena itu,
pengadilan yang seharusnya
melindungi hak asasi manusia tidak membatasi PK hanya
sekali. Dengan membatasi PK,
pengadilan telah menutup
proses pencarian keadilan dan
kebenaran,” kata hakim konstitusi Anwar Usman.
Antasari menyambut bahagia
putusan itu karena kini jalan
untuk mendapatkan keadilan
kembali terbuka. Ketika majelis
membacakan amar putusan,
ia yang didampingi istri, sang
putri, dan kuasa hukumnya,
Boyamin Saiman Maki, tampak
menangis.
“Tiada kata lain selain alhamdulillah. Selanjutnya, saya akan
mengajukan PK terhadap halhal yang belum terbuka,’’ ucap
Antasari seusai persidangan.
Antasari memohonkan uji

MI/PANCA SYURKANI

Hamdan Zoelva
Ketua MK
materi Pasal 268 ayat 3 UU No
8/1981 setelah PK yang ia ajukan
dengan menyertakan tiga bukti
baru dan 48 kekhilafan hakim
ditolak Mahkamah Agung (MA)
pada 2012. Di PN Jakarta Selatan, Februari 2010, Antasari
divonis 18 tahun dalam kasus
pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin
Zulkarnaen. Hukuman itu diperkuat pengadilan tinggi dan
di tingkat kasasi.
Antasari merasa dikriminalisasikan karena hingga kini tidak mengetahui pembuat dan
pengirim pesan singkat ber-

isi ancaman yang mengatasnamakan dirinya ke telepon
seluler Nasrudin yang mendasari dakwaan. ‘’Saya lapor ke
Mabes Polri dan Polda Metro
Jaya, tetapi sudah tiga tahun
ini tidak ada kejelasan polisi
mengungkap itu.’’
Boyamin menambahkan,
pi haknya akan menyiapkan
bukti baru. Adik Nasrudin, Andi Syamsudin, berharap dalam
PK kedua nanti bisa terungkap
siapa pembunuh kakaknya.

Ketidakpastian hukum
Guru Besar Fakultas Hukum
UGM Sudjito mengakui putusan MK mengabulkan permohonan Antasari menunjukkan
penghargaan luar biasa terhadap hak asasi manusia.
Namun, putus an itu juga
berdampak serius bagi proses
peradilan pidana di Indonesia.
“Kalau PK begitu mudah, bisabisa terjadi liberalisasi dalam
pengajuan PK.’’
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur me-

ngatakan pihaknya menghormati putusan MK, tetapi juga
memberikan catatan khusus.
‘’Putusan ini bisa bermasalah
bagi kepastian hukum di Republik ini,” tuturnya.
Ridwan khawatir, PK berkalikali dimanfaatkan para pihak
yang mempunyai dana tak
terbatas seperti koruptor dan
gembong narkoba untuk terus
mengulur eksekusi perkara.
Di lain pihak, pengamat hukum pidana dari Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta
Mudzakir menilai putusan MK
akan menciptakan keadilan
berdasarkan kepastian hukum. ‘’PK yang bisa diajukan
lebih dari satu kali justru bisa
mengoreksi putusan yang
se belumnya memunculkan
ra sa ketidakadilan. Namun,
bu kan berarti setiap pihak
yang beperkara bisa dengan
mudah mengajukan PK. Jika
tidak layak, ya tentu tidak usah
diproses.” (Che/*/X-8)

adhi@mediaindonesia.com

Budi Mulya hanya
Sekrup Kecil Century
KOMISI Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya secara
bersama-sama dengan sejumlah pihak melakukan tindak
pidana korupsi (tipikor) dalam
megaskandal bailout Bank Century yang merugikan negara
hingga Rp7,4 triliun.
Dalam sidang tipikor, kemarin, jaksa penuntut umum KMS
Roni mendakwa Budi Mulya
telah memperkaya diri sendiri,
orang lain, dan korporasi dalam perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek
(FPJP) yang merugikan negara
Rp689,3 miliar dan penetapan
Bank Century sebagai bank
gagal berdampak sistemis dengan kerugian Rp6,7 triliun.
Namun Luhut Pangaribuan,
kuasa hukum terdakwa, menegaskan Budi Mulya hanya memiliki peran kecil dalam kasus
itu. “Yang pasti Budi Mulya ha-

nya satu sekrup kecil
dalam pengambilan
keputusan, dalam
arti dia bagian
dari rapat deputi gubernur
(BI) dan itu kebijakan institusi,”
kata Luhut saat
ditemui seusai
persidangan.
Per nyataan Luhut mempertegas nama-nama yang tercantum dalam dakwaan setebal 180 halaman, yang dinilai
turut serta dalam pengambilan

Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com

Protein dan
Kesehatan

keputusan dalam kasus bailout
Bank Century. Salah satu nama
yang disebut terlibat ialah
Wapres yang saat itu menjabat
Gubernur BI, Boediono (Media
Indonesia, 6/2).
Terkait dengan kemungkinan menghadirkan Boediono
sebagai saksi di persidangan,
Ketua KPK Abraham Samad
mengatakan hal tersebut bergantung pada keberanian ma-

jelis hakim. “Apakah majelis
hakim berani memanggil atau
tidak. Kalau majelis hakim tidak berani, KPK akan memanggilnya,” kata Abraham.
Jaksa KMS Roni pun berniat
memanggil Boediono sebagai
saksi. Namun, ia baru akan
melakukannya setelah mendengarkan eksepsi Budi Mulya,
pekan depan.
Juru Bicara Wapres Yopie

Hidayat menegaskan Boediono
akan menghormati proses
hukum kasus mega skandal
bailout Bank Century. Namun,
ia berharap semua pihak tidak
langsung menyimpulkan seluruh anggota dewan gubernur
bersalah saat memutuskan
penyelamatan Bank Century.
(EB/Lov/Mad/FL/X-9)

Berita terkait hlm 3

STUDI terbaru mengungkapkan
bahwa mengonsumsi protein yang
tinggi memiliki kaitan dengan peningkatan risiko kanker, diabetes,
dan kematian pada orang dewasa
paruh baya. Sebaliknya, asupan
protein yang rendah berkontribusi positif dalam hal perpanjangan usia hidup seserorang
karena membawa dampak
baik bagi kesehatan.
Fakta itu ditemukan dua kelomSENO
pok peneliti, dari University of Southern California, AS, dan University of
Sydney, Australia, dengan objek penelitian tikus. Studi itu
ditujukan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut
dengan umur panjang, biologi sel, ﬁsiologi, ekologi, dan
perilaku.
Kedua tim menyimpulkan bahwa diet rendah protein dan
tinggi karbohidrat memiliki kaitan dengan rentang hidup
terpanjang. Mereka menganalogi bahwa asupan yang terlalu
banyak protein di usia pertengahan membawa dampak yang
sama dengan yang ditimbulkan akibat merokok. (Medical
News Today/Hym/X-4)

SELEKTA

2

JUMAT, 7 MARET 2014

OBITUARIUM

Kekuatan Jojon Menertawai Diri Sendiri

Djuhri Masdjan alias Jojon

METRO TV

(5 Juni 1947 - 6 Maret 2014)

SALAH satu contoh kemunduran kebudayaan di negeri
ini terlihat pada makin banyaknya lelucon yang tidak
lucu.
Sebaliknya, kian banyak
kejadian yang tidak lucu menjadi lelucon bagi rakyat kebanyakan. Kualitas humor atau
kapasitas manusia Indonesia,
temasuk para pelawak atau
komedian merosot drastis
dan terjun menjadi banyolan
murahan, slapstick, yang hanya memamerkan kepandiran,
mengeksploitasi keburukan
dan kekurangan orang lain,
klise-klise yang bertaburan,
overexposing kebancian, dan
seterusnya.
Yang terjadi tentu saja
pendangkalan kualitas ko-

medis para pelawak dan
apresiasi publik pada makna
humor yang sesungguhnya
menjadi salah satu kekuatan
kultural negeri ini. Rakyat di
negeri ini sejak dahulu dikenal
dengan kekuatan kulturalnya,
terutama dalam menghadapi
tekanan hidup disikapi rileks
bahkan humor bercita rasa
tinggi.
Satu pemahaman Aristotelian
mengatakan semua tragedi
berpuncak pada komedi. Itulah
kelakar serius orang Jawa yang
mengatakan, urip kuwi mung
mampir ngombe, hidup itu
sekadar mampir minum. Tak
mengherankan jika para kiai
di tingkat tasawuf memiliki
humor tinggi.
Namun, kini semua ke-

hilangan nuansa, gereget, dan
kedalaman. Acara-acara lawak
di televisi hanya mengumbar
kelucuan tanpa menciptakan
katarsis yang memaksa seseorang memeriksa lebih dalam kenyataan diri
kontemporernya. Tinggal satudua pelawak yang mungkin
masih berkapasitas itu.
Salah satunya, Djuhri
Masdjan alias Jojon, yang wafat
dalam usia 66 tahun di RS
Premier Jatinegara, Jakarta
Timur, kemarin, akibat penyakit
jantung yang dideritanya.
Tak ada yang mengetahui
apa intensi atau maksud di
balik penampilan Jojon sebagai
pelawak pada 70-an. Apakah
kumisnya memang imitasi dari
Hitler atau Charlie Chaplin atau

celana bretel gantung yang
membungkus perut sampai ke
dada merupakan tiruan dari
kostum Obelix dalam cerita
rakyat Prancis? Jojon tidak
pernah menjelaskan. Jojon
ialah kekuatan hebat yang
tersimpan dalam karakter
Obelix, keangkaraan Hitler,
atau kecerdasan Chaplin.
Kekhasan Jojon yang
ternama pada era 80-an bersama TVRI dalam program
Kamera Ria atau Aneka Ria
Jenaka merupakan jiwa
yang rileks dan besar dalam
memperlihatkan bahkan
menertawai kelemahan dan
kekurangan dirinya sendiri,
seperti pada komedi stand up.
Kekuatan Jojon menjadi
reﬂeksi mendalam dan lapang

ketika kita melihat diri kita,
bahkan melihat negeri kita.
Betapa kita begitu kaku dan
tegangnya ketika kekurangan
diri ditertawakan orang lain.
Kita pun berubah menjadi
monster.
Kepergian Jojon merupakan
kehilangan cermin (refleksi)
kultural, kehilangan kecerdasan
kebudayaan yang membuat
bangsa ini bisa melampaui segala
zaman dengan dinamikanya
yang tidak tegang. Jon, kita
mengiringimu dengan senyum,
tertawa pada kebodohan kita
yang tak mampu tertawa,
seperti caramu menertawai
diri sendiri, menertawai negeri
ini.
Radhar Panca Dahana
Budayawan

Bakar
Hutan
untuk
Perluasan
Lahan
Penegakan hukum oleh Kementerian
Lingkungan Hidup fokus pada pelaku skala
besar alias korporasi.
MI/RAMDANI

SORAYA BUNGA LARASATI

P

sendiri berfokus pada pelaku
skala besar, yakni perusahaan,”
tukas Sudariyono.

EMBAKARAN hutan
dan lahan di Provinsi
Riau diduga menjadi Ancaman hukuman
modus korporasi unAdapun ancaman hukuman
tuk meluaskan areal lahan bagi pelaku pembakaran, lanmereka. Fakta itu terungkap jutnya, ialah pidana dengan
dari penegakan hukum yang maksimal 10 tahun penjara dan
dilakukan Kementerian Ling- denda maksimal Rp10 miliar.
kungan Hidup (KLH).
Itu berdasarkan Pasal 108 Un“Dari tujuh perusahaan yang dang-Undang Nomor 32 Tahun
kita tuntut karena kedapatan 2009 tentang Perlindungan
sengaja membakar lahan untuk dan Pengelolaan Lingkungan
kepentingan
Hidup.
perluasan laBelum lagi
han, baru lima
tuntutan per“Apa selama ini
perusahaan
data yang
polisi tidak tahu
yang berkasdisesuaikan
tentang perambahan dengan kerunya sudah
diajukan KLH
gian ekologis
ini?”
ke Kejaksaan
dan sosial yang
Agung, yakni
disebabkan
Syamsul Maarif
PT SRL, PT RUJ,
pembakaran
Kepala BNPB
PT SP, PT BRS,
tersebut. “Sedan PT JJP. Sementara itu, dua lain hukuman pidana, mereka
perusahaan lainnya masih da- bisa turut terkena Pasal 119
lam proses perampungan ber- UU No 32/2009 tentang dana
kas, yakni PT BBH dan PT PKS tambahan, hukumannya muatau PT LIH karena PT ini meng- lai perampasan keuntungan,
alami peralihan kepemilikan,” penutupan seluruh kegiatan,
kata Deputi Penegakan Hukum dan perbaikan akibat tindak
Lingkungan KLH Sudariyono pidana,” pungkasnya.
saat dihubungi, kemarin.
Saat menanggapi hal itu,
Menurut Sudariyono, pene- pengamat hukum pidana dari
gakan hukum atas perusahaan Universitas Andalas, Shinta
yang membakar lahan pada Agustina, mengatakan penebencana asap Riau 2013 belum gakan hukum kepada korporasi
menuai vonis karena proses lebih efektif untuk menciptahukumnya cukup panjang.
kan efek jera ketimbang terhaDari ketujuh perusahaan ter- dap orang per orang.
sebut, lanjut Sudariyono, baru
Terhadap korporasi, menutiga yang status pemberkasan- rut Shinta, pemerintah bisa
nya sudah P19, yakni PT SRL, meminta pertanggungjawaban
PT RUJ, dan PT BRS. “Untuk secara langsung dan keras. “Mimenuju proses persidangan salnya kita temukan titik panas
pun status P19 tersebut harus (hot spot) atau titik api di lahan
menunggu dulu perubahan sta- perusahaan A. Maka perusatus menjadi P21 agar Kejagung haan A-lah yang bertanggung
bisa melimpahkan berkas ke jawab. Lebih gampang kan,
Kejaksaan Negeri Riau, lokasi daripada menunjuk orang per
pembakaran,” jelasnya.
orang, karena harus menunTerkait dengan penegakan jukkan bukti orang itu yang
hukum lingkungan terhadap membakar,” katanya.
tersangka pembakar hutan
Kebakaran hutan di Bukit
Riau pada bencana kabut asap Tanjung Riau, Kecamatan SekuFebruari lalu, KLH mengaku pang, Batam, Provinsi Kepupihaknya telah menurunkan lauan Riau, seluas 15 hektare
satuan penyidik pegawai negeri belum dapat dipadamkan. Bersipil (PPNS) LH. “Kami beker- dasarkan pantauan Media Inja sama dengan Polda Riau donesia, asap masih mengepul.
dan Badan Lingkungan Hidup Kebakaran Rabu (5/3) itu meruDaerah (BLHD) Riau. Sampai pakan yang paling luas di Kota
saat ini, Polda Riau sudah me- Batam. (RK/BG/YH/HK/X-5)
nangkap sekitar 29 tersangka
perorangan. Akan tetapi, KLH soraya@mediaindonesia.com

MENGECEK TITIK API: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengecek titik api dan kepulan asap dari perkebunan sawit dan lahan gambut yang terbakar di
Bukit Batu, Bengkalis, Riau, kemarin. Sebanyak 221 warga yang berada di kawasan tersebut harus mengungsi karena rumah dan perkebunan mereka terbakar.

Gudang Amunisi
Ketinggalan Zaman
PETUGAS dari TNI-AL terus menyelidiki penyebab ledakan dahsyat yang
terjadi di gudang amunisi Markas
Kopaska, Pondok Dayung, Jakarta,
Rabu (5/3).
Namun, keberadaan gudang amunisi warisan Belanda tersebut menjadi sorotan dari sejumlah kalangan.
Pasalnya, standar dan kondisi bangunan serta peralatan di dalamnya
sudah serbaketinggalan zaman.
“Kami bicara kondisi objektif.
Pen dingin ruangan masih berupa
ventilasi dan sistem kipas angin, bu-

kan pendingin modern. Konstruksi
bangun an sudah tidak mumpuni
termasuk banyak kabel tua yang masih dipakai,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama
Untung Suropati, kemarin.
Untung mengakui luas dan ketebalan dinding gudang amunisi mungkin
sesuai dengan kondisi saat itu.
“Tetapi dulu belum ada bahan
peledak jenis TNT. Termasuk juga
sistem locking pintu otomatis untuk
meningkatkan keamanan. Di dalam
gudang tersimpan banyak amunisi

tua yang tidak terpakai, tetapi masih mengandung bahan aktif. Saya
pikir penting dievaluasi soal gudang
tua dan peralatan yang ketinggalan
zaman itu. Ini tidak cukup baik dan
tidak strategis,” ujar Untung.
Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR
Tubagus Hasanudin mengungkapkan,
dari segi posisi, markas Kopaska
tidak ideal lagi menjadi pangkalan
militer.
Markas seluas 2 hektare tersebut
dikepung oleh sarana dan prasarana
sipil pelabuhan seperti terminal peti
kemas, galangan PT Dok Perkapalan
Kodja Bahari, dan terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kegiatan militer tidak boleh bercampur dengan aktivitas sipil. Posisi
(gudang) ini dilalui kapal-kapal sipil
dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Kami akan coba untuk memperluas
markas dengan reklamasi atau mengevaluasinya,” ungkap Hasanudin.
Sementara itu, aparat kepolisian
membantu TNI-AL untuk mengungkap insiden ledakan tersebut. “Ada
tim gabungan dari TNI dan Polri,”
jelas Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius, kemarin.
Menurut Suhardi, lazimnya tim
gabungan yang bertugas di wilayah milik suatu angkatan memiliki
batasan tertentu dalam penyelidikan.
Meledaknya gudang amunisi Kopaska Rabu (5/3) menelan korban 86
orang. Seorang di antaranya, yakni
Sertu Imam Syafei meninggal dunia.
Gudang tersebut berisi senjata ringan dan berat, peluru, bahan peledak
TNT serta granat. (SW/Kim/X-3)

tawan di luar gedung parlemen.
Analis berpendapat, jajak pendapat
tersebut akan menghasilkan keputusan bulat bahwa Krimea akan lebih
memilih bergabung dengan Rusia
ketimbang Ukraina. Namun, para diplomat menyatakan keputusan tidak
akan mengikat jika tanpa persetujuan

Presiden Rusia Vladimir Putin.
Jika disetujui Moskow, keputusan
Krimea bergabung dengan Rusia
itu akan meningkatkan konfrontasi Timur-Barat pada tingkat paling
serius sejak Perang Dingin berakhir. (Channel News Asia/Reuters/
Hym/X-4)

Rusia Kuasai Dua Rudal
Pertahanan Ukraina
PASUKAN bersenjata yang diyakini
merupakan tentara Rusia mengambil
alih dua rudal pertahanan Ukraina
di Krimea pada Rabu (5/3). Kementerian Pertahanan Ukraina mengakui
itu, tetapi mereka mengklaim semua
rudal masih berada dalam kendali
negara.
Juru bicara Kemenhan, Volodymyr
Bova, mengatakan dua rudal pertahanan yang dikuasai tentara Rusia
tersebut berada di Evatoria di pantai
barat Krimea dan unit Cape Fiolent
dekat Sevastopol. Menurutnya, pendudukan itu dilakukan tanpa baku
tembak di antara kedua pihak.
“Di Cape Fiolent, tentara Rusia mengendalikan beberapa bagian penting,
tetapi rudal masih berada dalam kendali tentara Ukraina,” ungkap Bova
seperti dilansir Channel News Asia.
Ia menegaskan sekitar 20 tentara
‘Negeri Beruang Merah’ yang didukung ratusan tentara pro-Rusia telah
mencoba menguasai pangkalan militer Evatoria sejak Selasa (4/3) malam.
Bova mengakui tentara yang diutus
menguasai dua pangkalan mereka

merupakan personel yang sangat
profesional.
Penguasaan dua unit pertahanan
penting Ukraina itu membuat situasi
di wilayah Semenanjung Krimea yang
mayoritas penduduknya beretnik
Rusia tersebut kian menegang. Tidak jelas siapa yang mengendalikan
wilayah tersebut meskipun tentara
Moskow telah bercokol di wilayah
strategis itu.

Referendum
Pada bagian lain, parlemen Krimea
dengan suara bulat memutuskan
untuk melakukan referendum guna
memutuskan apakah Krimea akan
bergabung dengan Federasi Rusia
atau tetap menjadi bagian wilayah
kedaulatan Ukraina dengan hak otonomi khusus yang diatur dalam Konstitusi 1992. Pemungutan suara itu
digelar pada 16 Maret mendatang.
“Jika tidak ada ancaman konstan
dari otoritas ilegal Ukraina saat ini,
mungkin kita akan mengambil jalan
yang berbeda,” kata wakil juru bicara
parlemen Sergei Tsekov kepada war-

KASUS CENTURY

JUMAT, 7 MARET 2014

3

Nyali
Besar
Bailout
di Antara
Agunan
Minus

G

ENTING! Jarum
jam baru
menunjukkan
pukul 11.00 WIB. Di
ruang rapat Dewan
Gubernur BI (DGBI), ada
rapat yang sepertinya
sangat mendesak untuk
dibahas.
Hadir Budi Mulya,
Boediono, Miranda S
Goeltom, Siti C Fadjrijah,
S Budi Rochadi,
Muliaman D Hadad,
Ardhayadi Mitroatmodjo,
dan Hartadi Agus
Sarwono. Perwakilan
dari satuan kerja terkait
di antaranya Ratna
Etchika Amiaty.
Dalam rapat itu,
Ratna menyampaikan
kekurangan dokumen
aset kredit yang
menjadi agunan fasilitas
pendanaan jangka
pendek (FPJP) Bank
Century yang sudah
terlanjur di-bailout oleh
BI. Ada pemikiran jika
Bank Century default
dan BI mengeksekusi
agunan FPJP tadi, hasil
eksekusinya pasti minus.
Tentu saja bagi dewan
gubernur, hal itu harus
dicarikan solusi jika
tidak ingin muncul
permasalahan di waktu
mendatang. Nah, pada
saat alibi dipikir agar
dari aspek legal masuk
akal, tiba-tiba Budi Mulya
yang waktu itu menjabat
Deputi Gubernur BI
angkat bicara.
Budi meminta
kekurangan dokumen
aset kredit tadi tidak
dipersoalkan dan
meminta dukungan
DGBI agar Direktorat
Pengawasan Intern dan
Direktorat Hukum BI
menyepakati hal itu,
dengan mengatakan,
“Yang tadi sudah diconﬁrm belum lengkap
dokumen, akan ada
implikasi waktu. Ini
menjadi tanggung jawab
kita semua menjawab
concern. Kita semua
karena melibatkan satker.
Bahkan saya minta
sekarang di sini ada
lengkap Pak Wahyu dari
Direktorat Pengawasan
Intern (DPI), Pak Ivo
dari DHK, itu harus satu
perahu dengan kita. Kita
sudah mencairkan FPJP
1, FPJP 2. To be honest....
Entah sore nanti, entah
malam nanti, kita
akan melakukan FPJP
yang ke-3. Jadi, jumlah
ketidaksesuaian dokumen
akan bertambah. Jadi
sekarang temanya adalah
kita mencari kesesuaian
dokumen.”
Atas pernyataan Budi
Mulya tersebut, Wahyu
Wahyudi selaku Direktur
Pengawasan Intern
menyampaikan secara
pribadi tidak menyetujui
FPJP karena tidak sesuai
dengan ketentuan dan
khawatir diperiksa BPK.
Rapat siang itu
pun berakhir dengan
kesimpulan bailout tetap
dijalankan. Jadi, dapat
dibayangkan seperti
apa BI dikelola. Hanya
karena keputusan sudah
diambil DGBI, meski
menabrak hukum bahkan
menggunakan triliunan
rupiah uang negara,
program tetap jalan.
Itulah sebagian kecil,
penting, dari surat
dakwaan terhadap Budi
Mulya yang dibacakan
jaksa di pengadilan
tipikor, kemarin. Pun
masih misterius kenapa
DGBI sangat berani
mengambil keputusan
tingkat tinggi seperti itu?
(Sri Utami/P-2)

MI/ROMMY PUJIANTO

SIDANG PERDANA CENTURY: Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya berbicara dengan pengacaranya saat sidang perdana
kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal
berdampak sistemis, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Boediono Mengaku
Serba tidak Tahu
Kepakaran Boediono di bidang ekonomi
sudah diakui banyak orang. Namun aneh,
di kasus Century ia menjadi orang awam.
RAJA EBEN L

P

ADA 23 Novemb e r 2 0 1 3 Wa p r e s
Boediono diperiksa
empat penyidik KPK
sebagai saksi di Istana Wakil
Presiden terkait megaskandal
Bank Century. Dalam pemeriksaan, Boediono membantah terlibat dalam skenario
dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp7,44
triliun itu dan menegaskan
pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP)
untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia. Namun, KPK berkukuh
memasukkan nama Boediono
dalam dakwaan Budi Mulya yang dibacakan jaksa di
Pengadilan Tipikor Jakarta,
kemarin.
Dalam pemeriksaan, Boediono disodori hasil pemeriksaan BI terhadap kondisi Bank
Century mulai 28 Februari
2005, 31 Maret 2006, 31 Maret
2007, dan 30 Juni 2008. Doku-

men itu menunjukkan kondisi
Bank Century kritis, modal
dan CAR negatif, surat-surat
berharga valas berkualitas
rendah, dan kredit didominasi
oleh 50 debitur besar.
Boediono yang waktu itu
menjabat Gubernur BI mengaku tidak mengetahui data
tersebut. Dia mengakui baru
mendapati permasalahan
likuiditas pada awal November 2008 saat Bank Century
memohon repo aset dan masalah usulan adanya special
surveillance unit.
Boediono pun membantah
memerintah Deputi Gubernur
Bidang VI Bidang Pengawasan
Bank Umum dan Bank Syariah
Siti Chalimah Fadjrijah yang
membawahkan Direktorat
Pengawasan Bank 1 (DPB1)
untuk membuat memo kepada
DPB1 yang berbunyi ‘Sesuai
pesan GBI tanggal 31 Oktober
2008 masalah Bank Century
harus dibantu dan tidak boleh
ada bank yang gagal untuk
saat ini, karena bila hal ini

terjadi akan memperburuk
perbankan dan perekonomian kita’. Memo tersebut
memiliki implikasi penting
dalam proses pemberian bantuan kepada Bank Century dan
juga terhadap perubahan Peraturan BI tentang FPJP.
“Saya selalu berpedoman
bahwa semua keputusan kebijakan harus dibahas dan
diputuskan dalam rapat dewan gubernur secara terbuka
dan transparan serta semua
deputi gubernur menyampaikan pandangannya,” kata
Boediono dalam dokumen
yang diperoleh Media Indonesia, kemarin.
Bahkan saat Bank Century
diguyur dana setelah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, lagi-lagi
Boediono mengaku tidak mendapatkan laporan dan tidak
mencari tahu perkembangan
penyelamatan itu.

Ubah PBI
Boediono mengakui bahwa
perubahan Peraturan BI terkait FPJP untuk menyelamatkan Bank Century dan kondisi
perekonomian saat itu. Lantas
pada 30 Oktober, BI mengeluarkan PBI terkait FPJP, yakni 8%

dan aset kredit lancar selama
12 bulan. Namun, BI melihat
aturan itu belum memadai ketika keadaan tidak normal.
Pada malam itu (13/11/2008),
BI pun melakukan teleconference dengan Menkeu Sri Mulyani membicarakan nuansa
kekhwatiran mengenai dampak
domino kalau Century jatuh.
Juga dibahas instrumen
yang digunakan, seperti fasilitas pembiayaan darurat, tapi
mekanismenya belum siap.
Dipilihlah FPJP yang tidak
harus melibatkan APBN dan
persetujuan DPR serta lebih
cepat untuk dilaksanakan.
Boediono kembali mengaku
tidak mendapatkan laporan
apakah Bank Century layak
mendapatkan FPJP, hingga
BI memberikan FPJP sekitar
Rp6,7 triliun. Sebuah angka
yang tidak kecil.
Dari situ, mungkinkah pimpinan puncak di BI tidak mendapat laporan dari deputideputinya terhadap masalah
yang berskala raksasa itu?
Hanya hukum nantinya yang
diharapkan masih punya
logika sehat.(P-2)

raja_eben
@mediaindonesia.com

INDONESIA MEMILIH

4

JUMAT, 7 MARET 2014

Bawaslu Selidiki
Surat Ical
untuk Guru
Undang-Undang Pemilu secara tegas menyatakan sekolah,
termasuk para guru, harus bebas dari kepentingan politik.
AKHMAD MUSTAIN

K

ETUA Badan Pengawas Pemilu,
Muhammad, menegaskan bahwa
pihaknya tengah menyelidiki
dugaan pelanggaran terkait
surat Ketua Umum Partai
Golkar Aburizal Bakrie (Ical)
yang dikirimkan kepada para
guru di berbagai daerah di
Indonesia.
“Kami memang menemukan adanya surat Ical kepada
para guru. Kami sedang telaah (dugaan pelanggaran),
dan pada waktunya akan
kami nyatakan apakah surat
tersebut merupakan pelanggaran atau bukan,” tegas
Muhammad saat ditemui
di Hotel Sahid Jaya, Jakarta,
kemarin.
Ia menuturkan, ada mekanisme dalam menentukan
sebuah pelanggaran pemilu,
tidak bisa langsung dinyatakan apakah suatu tindakan
melanggar atau tidak. Memang, kata dia, sekolah, merupakan salah satu institusi
yang seharusnya terbebas
dari segala bentuk kampanye.
Itu juga bentuk kenetralan
pegawai negeri sipil dalam
pemilu. Artinya, kandidat
tidak memanfaatkan institusi yang sudah dijamin kenetralannya. Namun, sulit
menemukan kesalahan atas
pengiriman surat itu apabila
ditujukan ke perseorangan,
sebagai pribadi, bukan atas
nama sekolah.
Surat Ical itu ditemukan

di sebuah sekolah swasta di
Pasuruan, Jatim. Selain itu,
surat Ical ditujukan kepada
hampir 14 ribu guru di Kabupaten Gunungkidul. Surat
itu bergambar wajah Ical
dan istrinya, Tatty Bakrie.
Termasuk di amplopnya.

bila nantinya Ical terplih menjadi presiden. Janji tersebut,
di antaranya akan bekerja
sungguh-sungguh untuk meningkatkan nasib guru atau
tenaga pendidik, petani, nelayan, pegawai, pekerja, serta
beberapa aktivitas lainnya.

Alamat sekolah

Semoga surat pribadi ini
menjumpai Anda dalam
suasana yang baik serta
dalam kondisi yang sehat
dan sejahtera.
Di bagian depan amplop
sebelah kanan bawah, terdapat tulisan, ‘Jika berkenan, masukan Anda dapat
dikirim ke PO BOX 880 JKTF
11080. Atau e-mail ke surat@
arb2014.com atau SMS ke
0821140006xx’. Di dalam amplop terdapat secarik kertas
bertuliskan ‘surat pribadi’, di
bagian atas kiri. Sementara
itu, di sebelah kanan terdapat
sebuah tulisan ‘ARB 2014’.
Pada awal kalimat, tertera
tulisan, ‘Semoga surat pribadi
ini menjumpai Anda dalam
suasana yang baik serta dalam kondisi yang sehat dan
sejahtera. Surat pribadi ini
saya kirim untuk memohon
doa dan restu Anda’. Kemudian di paragraf kedua
bertuliskan, ‘Jika diizinkan
oleh Allah SWT, saya akan
maju sebagai calon presiden
RI pada Pemilu 2014 yang
akan datang’.
Surat tertanggal 11 Desember 2013 itu juga berisi janji

Sebelumnya, Kepala SMA
Pembangunan 4 Playen, Gunungkidul, Sarono, mengatakan surat Ical itu berisi
permohonan doa restu dan
permintaan dukungan terhadap ARB yang akan maju
dalam Pilpres 2014.
Ia mengatakan seluruh
guru yang mengajar di sekolah yang dipimpinnya menerima surat tersebut. Menurut
dia, surat semacam itu sahsah saja, tapi yang disayangkan ialah pengiriman dilakukan ke alamat sekolah, bukan
alamat pribadi.
Saat menanggapi surat tersebut, Ketua PGRI (Persatuan
Guru Republik Indonesia)
Gunungkidul, Bahron Roshid,
mengatakan belum ada laporan resmi dari anggotanya
mengenai surat Ical itu.
Menurut dia, siapa pun
termasuk para calon anggota
legislatif maupun calon presiden boleh saja berkomunikasi
dengan para guru. Namun,
komunikasi itu jangan sampai menyalahi aturan dan
tetap menjunjung tinggi etika.
(P-3)

mustain
@mediaindonesia.com

ANTARA/M AGUNG RAJASA

TOLAK CALEG KORUPSI: Demonstran yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia memegang poster saat berdemonstrasi di
kawasan Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum untuk mengumumkan caleg dan capres yang pernah
terlibat kasus korupsi.

Parpol Miskin Caleg yang Peduli Lingkungan
PARTAI politik sebagai produsen anggota dewan dinilai
gagal dalam perekrutan calon
anggota lengislatif. Dari 6.607
caleg DPR yang terdaftar di
KPU, hanya 7% yang memiliki
rekam jejak pantas menjadi
wakil rakyat.
Menurut peneliti Wahana
Lingkungan Hidup Institute,
Abdul Wahib Situmorang,
pihaknya meneliti caleg yang
mempunyai komitmen kuat
terhadap isu lingkungan
hidup. Dari 7% caleg berkualitas, hanya tiga partai yang
memenuhi aspek integritas,
komitmen, kepemimpinan,
dan kompetensi.
“Caleg DPR dari Partai Nas-

Jaksa Dampingi KPU Hadapi Gugatan Pemilu
MAHKAMAH Konstitusi melibatkan jaksa selaku pengacara
negara dalam menyelesaikan
perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) di MK. Dalam
pemilu legislatif dan pemilu
presiden dan wapres 2014,
saat menyelesaikan PHPU
dan beracara di MK, Komisi
Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu dan menjadi termohon atas gugatan
hasil pemilu akan didampingi
oleh jaksa.
“Beracara di MK itu berbeda dengan peradilan lainnya. Ketika beperkara di MK
dan menyelesaikan PHPU, ini
perkaranya ada di dapil, baik
dapil kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena
itu, kami menyarankan jaksa
untuk mendampingi KPU.
Saya juga sudah bicara dengan
komisioner KPU agar bicara
dengan Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara
(JAM-Datun),” jelas Sekretaris
Jenderal MK, Janedjri M Gaffar,
di Jakarta, kemarin.
Ia mengemukakan itu saat
berceramah di hadapan 60 peserta pendidikan dan pelatihan perselisihan hasil pemilu
bagi jaksa pengacara negara
yang terdiri dari para kepala
seksi perdata dan tata usaha
negara kejaksaan negeri serta
para asisten perdata dan tata
usaha negara kejaksaan tinggi
se-Indonesia, di Pusdiklat
Kejaksaan Agung, Ragunan,
Jakarta Selatan.
Pada penyelesaian PHPU
nanti, urai Janedjri, legal
standing atau kedudukan
hukum dari pemohon yang
merupakan calon anggota
legislatif dari partai politik

MI/M IRFAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILU: Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar (kiri) memberikan materi
saat Pendidikan dan Pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu bagi jaksa pengacara negara di Pusdiklat
Kejaksaan Agung, di Ragunan, Jakarta, kemarin.
peserta pemilu harus mendapatkan rekomendasi dari
ketua umum dan sekjen partainya.
“Legal standing pemohon
harus ada tanda tanggan dari
ketua umum dan sekjen partai. Jika tidak ada itu, tidak ada
legal standing,” tuturnya.
Ketentuan itu, kata dia,
berbeda dengan Pemilu 2004
dengan pemohon (caleg) yang
tidak perlu melengkapi tanda
tangan ketua umum dan
sekjen partai. “Penentuan
pemenang berdasarkan suara
terbanyak memunculkan
banyak permasalahan. Pada
Pemilu 2009, ada calon anggota legislatif yang merasa
tidak puas dengan hasil pemilu kemudian menggugat ke
MK. Kali ini kita perjelas
legal standing-nya,” tukas
Janedjri.
Pada kesempatan yang

sama, Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Diklat
Teknis Fungsional Pusdiklat
Kejaksaan Agung, Agus Irianto, mengatakan jaksa pengacara negara dilibatkan dalam
PHPU untuk mendampingi
KPU beracara di MK. Karena
itu, gugatan di pemilu kada
dan pemilu sebelumnya, KPU
tidak menggunakan jaksa
sebagai pendamping, tetapi
menggunakan pengacara yang
ditunjuk oleh KPU sendiri.
“Ini kan pemborosan anggaran. KPU membayar pengacara dari luar, sedangkan
jaksa kan memang menjadi
pengacara negara dalam setiap peradilan, termasuk di
MK,” ucap Agus.
Pada Pemilu 2009 sebetulnya jaska dilibatkan dalam PHPU di MK, tetapi tidak
dibekali dengan diklat seperti yang dilakukan kali ini.

Akibatnya, banyak jaksa tidak
siap untuk mendampingi KPU
karena kurang menguasai
persoalan kepemiluan.
Oleh karena itu, KPU lalu
memilih atau mencari pengacara dari luar. “Jadi, dengan diklat ini diharapkan
bisa memantapkan persiapan
jaksa seluruh Indonesia untuk
menyelesaikan PHPU,” ujar
Irianto.
Dalam menghadapi pemilu
legislatif dan pilpres 2014,
MK telah menggelar berbagai
pelatihan terhadap semua
stakeholder pemilu. Itu misalnya, pelatihan tentang tata
cara pengajuan gugatan yang
diberikan kepada 12 parpol
peserta pemilu. Selanjutnya,
cara menghadapi gugatan
yang diajukan perpol atau
caleg diberikan kepada KPU
dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. (AI/P-3)

Dem dan PKB memiliki tingkat kompetensi yang tinggi
dengan nilai 3,41% dan 3,53%.
Sementara itu, pada aspek
kepemimpinan, Partai NasDem dan PDIP meraih 2,69%
dan 4,21%,” kata Abdul Wahib
di Kantor Walhi, Jakarta, kemarin.
Menurut Abdul, krisis ekologi yang dialami Indonesia saat
ini seperti bencana banjir,
kekeringan, kebakaran hutan
dan lahan, pemanasan global,
penurunan kualitas air dan
udara, serta meningkatnya
pencemaran menjadi tanggung
jawab bersama rakyat dan negara. Namun, anggota legislatif
memiliki peran besar dalam

menentukan regulasi dan kebijakan yang mengutamakan
lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif Walhi
Abetnego Tarigan meminta
masyarakat untuk mengkritik caleg yang akan dipilih
agar anggota dewan mendatang lebih berkualitas dan
mengutamakan kepentingan
rakyat, terutama peduli pada
lingkungan hidup.
“Masyarakat harus mulai
aktif memeriksa caleg dan
melacak berbagai praktik yang
dilakukan caleg itu sebelumnya,” kata Abet.
Selain itu, masyarakat harus
mampu menilai partai politik
yang menjadikan agenda ling-

kungan hidup sebagai bagian
dari platform politik.
“Hal itu bisa dilihat dari platform parpol. Apakah mereka
melakukan pendidikan politik
kepada kader partai sehingga
melahirkan caleg yang prolingkungan hidup,” ujarnya.
Saat ditanya mengapa Partai
NasDem menjadi salah satu
partai yang memiliki caleg
berkualitas, Abet menilai Partai NasDem sebagai mesin
politik baru bisa memberikan
gerakan perubahan untuk Indonesia lebih baik.
“Mungkin NasDem tidak
mau mengulangi kesalahan
partai-partai lain selama ini,”
ujar Abet. (*/P-3)

Gerindra Bantah Dompleng UU Desa
KETUA Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra),
Suhardi, menampik anggapan
bahwa partainya mengklaim
Undang-Undang Desa yang
disetujui DPR akhir tahun lalu
sebagai program Gerindra.
“Program Rp1 miliar per desa
sama sekali bukan merupakan
klaim atas Undang-Undang
Desa yang disahkan DPR.” tegasnya di Jakarta, kemarin.
Gerindra sejak awal, kata
dia, telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan desa. Program Rp1
miliar per desa sudah diluncurkan sebelum Undang-Undang Desa disahkan. “Pada
saat program Rp1 miliar per
desa diluncurkan, belum jelas
apakah Undang-Undang Desa
akan disahkan atau tidak.
Kami menganggap tak perlu

menunggu Undang-Undang
Desa disahkan untuk meluncurkan program kerja partai
tersebut,” jelas Suhardi.
Lebih lanjut, ia mengatakan program Rp1 miliar per
desa merupakan komitmen
Gerindra untuk membangun
Indonesia dari tingkat desa.
“Selama ini pembangunan tidak dirasakan secara merata
oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dengan adanya program ini,
infrastruktur desa dapat dibangun untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembangunan seharusnya dimulai dari desa.”
Ia menambahkan, program
Rp1 miliar itu merupakan
bagian dari 6 program aksi
Gerindra dalam melaksanakan
ekonomi kerakyatan. “Program
yang kami deklarasikan 15 Juli

2013 itu pasti akan dijalankan
sepenuhnya apabila rakyat
memberi Gerindra mandat dan
kepercayaan untuk memimpin
negeri ini,” tuturnya.
Undang-Undang Desa disetujui DPR pada 18 Desember
2013. Rapat paripurna persetujuan UU tersebut menjadi ajang
pencitraan/kampanye bagi
anggota pansus yang menggodok RUU Desa. Ketua Pansus
RUU Desa Ahmad Muqowam
(F-PPP) menyebutkan seluruh
anggotanya plus daerah pemilihan masing-masing.
Persetujuan DPR atas UU
itu disambut gembira ratusan perangkat desa yang ikut
mengawal rapat paripurna di
balkon Gedung Nusantara II.
Salah satu poin penting UU
Desa ialah pengalokasian dana
APBN untuk desa. (*/P-3)

ANTARA/YUSRAN UCCANG

MENGHADAPI KEKACAUAN: Polisi menghalau demonstran yang berbuat anarkistis saat berunjuk rasa
di depan Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, kemarin. Simulasi pengamanan itu meningkatkan
kemampuan polisi dalam menghadapi kekacauan saat pemilu nanti.

PENDIDIKAN

JUMAT, 7 MARET 2014

5

REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014

MENGAWAL IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Apa Kata Mereka
SELAMA lima tahun (2010-2014) Kinerja Kemdikbud menunjukkan hasil
positif. Pemangku kepentingan yang
hadir di arena RNPK 2014, menyatakan,
bahwa program dan kebijakan yang
dilaksanakan telah nyata menghasilkan
kemajuan dan langsung dapat dirasakan
oleh peserta didik. Berikut ini penuturan
mereka:

ROSALIM HAB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bone, Sulawesi
Selatan

SELAMA lima
ta hun ini saya
me lihat kinerja
Kemdikbud cukup
ba gus. Banyak
orang menyoroti
tentang ujian nasional (UN), tapi saya melihat UN sudah
benar sebagai alat untuk pemetaan
kualitas pendidikan.
Selain UN, Kurikulum 2013 juga
bagus. Khususnya di kabupaten saya,
se mua kalangan menerima dengan
baik implementasi kurikulum ini. Sikap
orangtua juga positif. Memang diawali
implementasi, para guru masih kesulitan
dalam hal penilaian. Maklum, Kurikulum
2013 menerapkan penilaian otentik dan
diskriptif, bukan hanya satuan angka
seperti kurikulum sebelumnya. Secara
keseluruhan, kami siap untuk menerapkan Kurikulum 2013.

ADRIAN HOWAY
Kepala Lembaga
Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP)
Provinsi Papua
Barat

K

urikulum adalah salah satu
aspek untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Karena
itu dibutuhkan komitmen
untuk mengimplementasikannya.
Itulah antara lain yang disampaikan
Wakil Presiden Boediono, pada
acara RNPK 2014, di Jakarta, Kamis, 6 Maret 2014.
“Sejarah menunjukkan, nasib
suatu bangsa ditentukan berhasil
tidaknya bangsa itu mendidik generasi mudanya. Mempersiapkan
generasi pengganti yang lebih baik
dari berbagai segi adalah mutlak.
Hal ini merupakan tugas kita bersama,” kata Wapres Boediono.
Untuk menyiapkan generasi penerus, sambung Wapres Boediono,
harus dimulai dari sekarang, demikian halnya dengan pelaksanaan

Kurikulum 2013.
Diakui Boediono, dalam pelaksanaannya, banyak sekali persoalan
yang akan dihadapi di lapangan,
mengingat Indonesia adalah negara
yang beragam, mulai dari lokasi,
budaya, tingkat awal pendidikan,
hingga variasi kemampuan guru
sebagai kunci keberhasilan implementasi Kurikulum. 2013.
“Tapi itu semua harus kita atasi dan kita mulai, tahun ajaran
2014/2015 kita dilaksanakan secara nasional. Tantangannya besar
sekali, tapi harus kita mulai, karena
jika tidak kita terlambat dalam
me nyiapkann generasi muda,”
ungkapnya.
Karenanya, Boediono menghimbau agar semua pihak mengawal
pelaksanaannya sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing. Peran
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
kabupaten/kota, sangat menentukan
keberhasilan dan saling terkait satu
sama lain. Pusat tidak dapat melihat
permasalahan di lapangan tanpa
peran dinas setempat. Demikian pula,
kepala dinas, menurut Boediono, harus mampu membaca dan mengatasi
masalah dengan penuh komitmen dan
tanggung jawab.
Pada kegiatan RNPK, Wapres
berhadap akan dapat menghasilkan
suatu pedoman konkrit mengenai
peran dan apa saja yang dilakukan
masing-masing pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun daerah untuk menyukseskan
im plementasi Kurikulum 2013.
“Hendaknya dikaji, dikawal, dan
diterima sebagai tanggung jawab

semua masing-masing. Ini adalah
komitmen supaya ada kontinuitas
antara satu pemerintah ke pemerintah lain,” tegasnya.
Pada bagian lain sambutannya, Wapres mengharapkan pemaksimalan
penggunaan teknologi informasi (TI)
untuk memberikan akses pendidikan
diseluruh tanah air. Kelebihan pemanfaatan teknologi ini adalah dapat
diakses dengan cepat, murah, dan
menjangkau lebih luas.
Wapres juga mengucapkan selamat atas prestasi yang dicapai
Kemdikbud di bidang pendidikan
dan pembangunan kebudayaan.
“Semoga Rembuk ini menghasilkan hasil yang konkrit untuk bisa
memberikan peluang prestasi yang
lebih baik lagi untuk tahun 2014
adv
dan selanjutnya,” katanya. (*)

KINERJA Kemdikbud ada peningkatan dalam
5 tahun terakhir.
Peningkatan yang
paling terlihat adalah kinerja guru yang sudah didukung
dengan sertifikasi. Pada dasarnya,
tunjangan sertifikasi diberikan untuk
meningkatkan kinerja para guru. Namun,
dengan dukungan peraturan Menteri
PAN No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kredit, guru
menjadi lebih semangat karena karir
mereka juga diperhatikan.
Untuk kurikulum 2013, muatannya
luar biasa. Berbeda dengan kurikulum
sebelumnya, yang orientasinya hanya
pengetahuan. Kurikulum 2013 mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap. Jika kurikulum ini berjalan bagus,
saya yakin lulusannya juga akan bagus.
Artinya, dari sisi kebijakan Kemdikbud
sudah luar biasa. Tinggal pemerintah
daerahnya saja diharapkan bisa ‘nyambung’ dengan pusat. Jangan sekadar
rutinitas.

ZUBAIDAH
Kepala Dinas
Pendidikan Kota
Malang, Jawa Timur

Mendikbud: Capaian Kinerja
’On The Right Track’
JAJARAN Kemdikbud boleh
berbangga, karena capaian kinerja kementeriannya memuaskan. Dalam bahasa lain,
berada pada jalur yang benar
(on the right track).
Ini diungkapkan Mendikbud, Mohammad Nuh dalam
RNPK 2014. Bila dilihat
dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014 di bidang pendidikan, terlihat
bahwa capaian Angka Partisipa si Murni (APM) tingkat
sekolah dasar pada 2009 sebesar 95,23%, dan pada 2013
meningkat menjadi 95,8%.
“Pada RPJMN tahun 2014
target APM SD 96 persen, Insya Allah bisa tercapai,” kata
Mendikbud.
Sementara untuk APM tingkat sekolah menengah pertama
(SMP), pada 2009 tercapai
74,52 dan meningkat hingga
men capai 80 persen pada
2013. Sementara pada RPJMN
2014, Kemdikbud menargetkan 76 persen. Ini artinya,

melebihi yang ditargetkan.
Demikian pula dengan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA sederajat dan APK perguruan tinggi juga ditargetkan tercapai sesuai dengan
RPJMN 2014. “Insya Allah
APK pendidikan menengah
85 persen dan APK perguruan
tinggi 30 persen pada 2014,”
ujarnya.
Dalam laporannya, Mendikbud menyatakan bahwa seluruh pihak mengetahui, memahami, dan menyadari betapa
penting kualitas sumber daya
manusia (SDM) demi kemajuan suatu bangsa. Seluruh pihak juga mengetahui, memahami, dan menyadari tentang
pentingnya dunia pendidikan
dalam membentuk kualitas
sumber daya manusia tersebut.
“Kita pun memahami betapa penting pendidikan untuk semua, education for
all, sebagai suatu prinsip
dalam memberikan layanan
pendidikan. Di samping itu

REVIEW RPJMN 2010 - 2014: PENDIDIKAN

ki ta pun juga memahami
tentang potensi dan peluang
yang kita miliki, termasuk
lim pahan demografi untuk
kejayaan Indonesia,” ungkap
Mendikbud.
Untuk itu, pihaknya menerapkan tiga prinsip dasar
da lam membangun dunia
pendidikan dan kebudayaan,
yaitu mendidik lebih dini,
se kolah setinggi mung kin,
dan menjangkau lebih luas.
Prinsip-prinsip tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam skala individu,
keluarga, masyarakat, bangsa,
dan kemanusiaan, serta membangun peradaban.
“Karena pembangunan
pendidikan bersifat sepanjang masa, maka dibuatlah
tahapan-tahapan, dan masingmasing tahap tersebut harus
dijaga keberlangsungannya. Kegiatan RNPK salah
satu tujuannya adalah untuk
menjaga keberlangsungan
tahapan-tahapan tersebut,”
adv
kata Mohammad Nuh. (*)

GRAFIK DAMPAK KURIKULUM 2013 TERHADAP SISWA SD DAN SMP
Guru

SD

Kepala Sekolah

Pengawas

SMP
Daya Nalar Lebih Baik

Daya Nalar Lebih Baik

86,43%
Termotivasi Melakukan
Observasi

Hasrat Membaca
Lebih Tinggi

86,48%
87,50%

86,80%

87,70%
88,10%

76,44%

78,41%

94,30%
94,64%

77,72%

82,54%

90,80%

Karakter Lebih
Terbangun

89,44%

77,43%

86,40%

74,39%

Proses Pembelajaran
Lebih Menarik 88,04%

Hasrat Membaca
Lebih Tinggi

Termotivasi Melakukan
Observasi

89,70%

86,84%

89,18%

72,07%

83,80%

92,73%
82,57% Karakter Lebih

90,90% 86,38%

Terbangun

Proses Pembelajaran
Lebih Menarik

91,43%
94,72%

78,30%
79,16%

86,43%
87,20%
Lebih Terampil, Inovatif
dan Produktif

79,20%
88,60%

87,51%

87,20%

87,89%
Lebih Aktif Bertanya
dan Berpendapat

89,18%

88,80%
78,11%

78,71%

83,20%
Lebih Terampil, Inovatif
dan Produktif

77,47%
86,60%

83,40%

90,74%
90,48%

Lebih Semangat Belajar

Lebih Aktif Bertanya
dan Berpendapat

Lebih Semangat Belajar

Modal untuk Mengawal
Kurikulum 2013
ADA alasan kuat kenapa
implementasi Kurikulum
2013 perlu dikawal dalam pelaksanaan di tahun
2014. Jawabnya satu,
hasil sensus kurikulum
yang melibatkan sebanyak 76.735 responden di
jenjang SD, SMP, SMA,
dan SMK. Jumlah itu terdiri atas, kepala sekolah
(6.326), guru (42.507),
siswa (6.326), orang
tua (8.924), pengawas
(6.326), dan komite sekolah (6.326), menunjukkan
dampak yang positif.
Fakta-fakta ini memperkuat rencana implementasi Kurikulum 2013
pada tahun 2014. Modal
ini juga menjadi pegangan Kemdikbud dalam
upa ya terus-menerus
memperbaiki implemen-

tasi Kurikulum 2013. Diyakini, inilah salah satu
cara untuk menyiapkan
Generasi 2045, generasi
saat Indonesia memasuki
usia kemerdekaan 100
tahun, sekaligus meningkatkan kualitas dan mutu
pendidikan.
Pelatihan guru menjadi syarat mutlak dalam
implementasi kurikulum,
karena itu tidak diizinkan
bagi sekolah yang gurunya belum mendapatkan
pe latihan, menyatakan
se bagai sekolah yang
telah mengimplementasikan Kurikulum 2013.
Pelatihan guru menjadi kata kunci. Karena
didalamnya menyangkut
pada materi proses pembelajaran dan penilaian,
yang pada Ku rikulum

2013 melalui pendekatan
saintiﬁk.
Dari hasil evaluasi sebe lumnya, maka pada
pe latih an yang disiapkan untuk implementasi
Kurikulum 2013 di tahun
2014, peran guru inti
ditiadakan.
Empat graﬁk (SD, SMP,
SMA, dan SMK) tentang
dampak terhadap kurikulum 2013 yang diperoleh
dari hasil sensus, menjadi
kata kunci, upaya kami
mengawal implementasi
Kurikulum 2013 di tahun
2014.
Ini yang akan disampaikan pada Rembuknas,
serta beberapa hal teknis
lain diantaranya, terkait
waktu pelatihan, sasaran
pelatihan, penyiapan dan
pencetakan buku. (*)adv

SECARA keseluruhan, program
yang telah dilaksanakan Kementerian sudah
baik. Duku ngan
terhadap masyarakat miskin
yang ingin mengenyam pendidikan juga
sudah difasilitasi, sehingga semakin
banyak masyarakat dari golongan tidak
mampu dapat merasakan pendidikan
lanjutan. Hanya saja, ada beberapa
program pemerintah pusat yang bagi
kami di daerah masih menjadi kendala,
seperti masalah kekurangan guru.
Di daerah kami, terdapat kekurangan
guru SD sekitar 250 orang. Ini menjadi
masalah bagi kami karena kekurangan
guru dapat menjadi salah satu penghambat kemajuan pendidikan.
Tahun lalu, di Kota Malang telah melaksanakan model pembelajaran Kurikulum 2013. Penerimaan guru, siswa, dan
masyarakat terhadap Kurikulum 2013,
Alhamdulillah, baik. Pendekatan kami
kepada pada guru yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 juga tidak menemui kendala berarti. Mereka telah
memiliki persepsi yang sama tentang
pentingnya Kurikulum 2013.

AULIA KASMAN
Rektor Universitas
Negeri Jambi

SAYA melihat kinerja Kemdikbud
selama 5 tahun
berjalan makin
bagus. Jika dulu
fakultas teknik
ke banyakan hanya ada di Jawa
dan sekitarnya,
kini sudah mulai
merambah ke daerah-daerah lain di
Indonesia. Di universitas kami, kini sudah ada 10 program studi (prodi) yang
berkaitan dengan bidang keteknikan.
Hal ini semakin mempercepat penguatan teknologi di daerah. Kalau tidak
ada kebijakan khusus dari Kemdikbud,
saya yakin perluasan akses terhadap
teknologi ini tidak akan berjalan baik.
Kebijakannya juga banyak yang memudahkan masyarakat dari golongan
lemah untuk mengenyam pendidikan
hingga tingkat pendidikan tinggi. Misalnya, kebijakan terbaru yang disebut
Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Misi
UKT adalah membantu mahasiswa
miskin yang tingkat intelektual memadai
agar dapat tetap kuliah dengan biaya
terjangkau.
Sementara bagi mereka yang sangat
mampu memberikan subsidi bagi kelompok miskin tersebut, karena pemerintah
pusat tidak mungkin dapat membiayai
penuh kebutuhan kuliah bagi 20 persen
mahasiswa miskin ini. (*)
adv

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh
seluruh lapisan masyarakat.

ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
dengan alasan sebagai berikut:
1.

Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju
keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat
kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya
tes DNA, tes kebohongan termasuk di dalamnya teknologi
dalam bidang telekomunikasi, serta setiap warga negara
berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan;

2.

Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara
hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara
atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal
1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan
semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan
rasa keadilan;

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

4.
PUTUSAN

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:

Nomor 34/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

a.

[1.1]
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama
: Antasari Azhar, S.H., M.H.
Pekerjaan : Pensiunan Jaksa
Alamat
: Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka
– 2 BSD, Tangerang Selatan;
sebagai -------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Ida Laksmiwaty S.H.
Pekerjaan : Swasta/Ibu rumah tangga
Alamat
sebagai --------------------------------------------Pemohon II;
3. Nama
: Ajeng Oktarifka Antasariputri
Pekerjaan : Swasta
Alamat
sebagai ----------------------------------------------Pemohon III;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4
Maret 2013, memberi kuasa kepada 1) Arif Sahudi, S.H., M.H., 2)
Nursito, S.H., M.H., 3) Daim Susanto, S.HI., dan 4) Kurniawan
Adi Nugroho, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika
Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan
Timur, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April
2013, memberi kuasa kepada 1) Sigit N. Sudibyanto, S.H., 2)
W. Agus Sudarsono, S.H., 3) Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H.,
4) Utomo Kurniawan, S.H., kesemuanya adalah advokat pada
Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor
1 (Bangsal Patalon), Surakarta, dan 5) Poltak Ike Wibowo, S.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum pada Boyamin Poltak Kurniawan
Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan
Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak bersama-sama
ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Seluruhnya disebut sebagai -------------------------- para Pemohon;
[1.3]

Rakyat;

Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan

Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan
Pemerintah;
2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan
para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP)]
yang menyatakan, “Permintaan Peninjauan Kembali atas
suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang
menyatakan:
Pasal 1 ayat (3)

: “Negara
Hukum”;

Pasal 24 ayat (1)

: “Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”;

Pasal 28C ayat (1)

: “Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia”;

Pasal 28D ayat (1)

: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”;

Indonesia

adalah

Negara

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
a.
kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b.
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk
mengajukan permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal
29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah
adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP
terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan
Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo;

b.

c.
d.

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-Undang;
badan hukum publik atau privat; atau
lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan
terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor
006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/
atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal
51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a.
b.
c.

d.

e.

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud
dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi;

2. Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarifka
Antasariputri
• Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarifka
Antasariputri adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang merupakan isteri dan anak dari Pemohon
Antasari Azhar, S.H., M.H., oleh karenanya memiliki
hubungan sebagai keluarga yang dapat mengajukan
peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, secara
potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal
268 ayat (3) KUHAP sehingga terdapat hubungan
sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi;
• Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng
Oktarifka Antasariputri memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan;
Pokok Permohonan
[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 268
ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24

Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam
kerangka penegakan keadilan (justice enforcement),
sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka
keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah
alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di
dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan
secara formal;

5.

Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum
memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan
dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes
kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran
apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi di masa yang akan datang;

6.

Bahwa persamaan di dalam hukum (equality before the law)
dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang
membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali
sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang
yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak
dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga
negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para
Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dua orang saksi, yaitu Ir.
Sri Bintang Pamungkas, M.Si, Ph.D., SE., dan Dr. Muchtar
Pakpahan, S.H., serta enam orang ahli, yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra, S.H., M.Si, Dr. Irman Putra Siddin, S.H., M.H., Dr.
Chudry Sitompul, S.H., M.H., Prof. Emeritus Romli Atmasasmita,
S.H., LL.M., Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng., dan Dr. Jamin
Ginting, S.H., M.H., keterangan selengkapnya para saksi dan
para ahli tersebut, termuat dalam bagian duduk perkara;
[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar
keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden
yang pada pokoknya:
1.

2.

[3.7] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum para
Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H.
• Peseorangan warga negara Indonesia selaku terpidana
pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah
diputus pada tanggal 11 Februari 2010. Terhadap
putusan tersebut Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H.,
mengajukan upaya hukum biasa yaitu permohonan
kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan
Putusan Nomor 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September
2010 dan terhadap putusan tersebut, Pemohon Antasari
Azhar, S.H., M.H., mengajukan upaya hukum luar biasa
Peninjauan Kembali (PK)dan telah diputus oleh Mahkamah
Agung Nomor 117PK/Pid/2011, tanggal 13 Pebruari
2012, yang amarnya menyatakan menolak permohonan
Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Antasari
Azhar, S.H., M.H. Pemohon bermaksud mengajukan PK
terhadap perkara tersebut, namun karena berlakunya
Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pemohon Antasari Azhar,
S.H., M.H., tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi
untuk membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat
keadaan baru yang dapat memberikan putusan berbeda
dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari
2010 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/
Pid/2010, tanggal 21 September 2010;
• Atas dasar dalil tersebut yang dihubungkan dengan
hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945,
khususnya Pasal 28D ayat (1), menurut Mahkamah,
Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/
atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi;
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;

Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap
warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang
sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak
boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan
untuk mendapatkan keadilan;

3.

4.

Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP pernah
diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan
diputus dengan putusan Nomor 16/PUUVIII/2010, tanggal
15 Desember 2010, namun Pemerintah tidak melihat
adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan dalam
perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang
diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo.
Terlebih pasal-pasal UUD 1945 yang diajukan sebagai batu
uji sama dengan permohonan sebelumnya. yaitu Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam
hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi
semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum
yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya
sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5.

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima
kesimpulan tertulis para Pemohon, sedangkan Presiden dan
DPR tidak mengajukan kesimpulan;
Pendapat Mahkamah
Tentang Ne bis in idem
[3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, pernah
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010,
tanggal 15 Desember 2010 (vide keterangan tertulis Presiden
dan DPR). Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan
terlebih dulu apakah permohonan para Pemohon tersebut ne bis
in idem?
Untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu
merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah
diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh
Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian
yang berbeda. Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan
secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar
pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 16/PUUVIII/2010 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal
15 Desember 2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon dalam permohonan
Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah badan hukum privat (PT.
Harangganjang), sedangkan dalam perkara a quo terdapat
pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda,
yaitu Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan” serta Pasal 28C ayat (1)
khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan
baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara
yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak ne bis in
idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan
pokok permohonan;
[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang
dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan
pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?
Mahkamah
sebelum
bahwa
Menimbang
[3.15]
mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah secara
konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan
kembali. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam
beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang
mengatur tentang peninjauan kembali telah memberikan
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Ketentuan a quo juga tidak membatasi atau setidaktidaknya menghalang-halangi hak untuk memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana
di atur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jikalau pun
terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh UndangUndang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan
terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain [vide
Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945];
Apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya
hukum (dalam hal ini peninjauan kembali) dapat dilakukan
maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum
sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan
yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah
selesai. Selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya
keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka
waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan
timbulnya fakta hukum baru (novum) yang bisa mengubah
putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya.
Selain itu, sistem peradilan pidana (criminal justice system)
yang fair akan menjadi sistem peradilan pidana yang
berkepanjangan, melelahkan, serta kepastian hukum dan
keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh;

2.

Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945
meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak
asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang
lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya.
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional
tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis
dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan
yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945).
Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip
sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir,
melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan
dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran
materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat
lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula
prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik
membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan
pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam
ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa
ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan
seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah
benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang
diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian
maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana
telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional
negara melalui proses peradilan justru harus melindungi
HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];

3.

Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM
sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan
pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5)
UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi
dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan
konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due
process of law;

4.

Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga
merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka
dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang
haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan
bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu
proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu
keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan,
termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah
pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang
dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap
dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan
tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar
keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis DPR yang
pada pokoknya:
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”. Penekanan tentang kepastian
hukum yang adil kepada setiap orang di hadapan hukum
inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam
mengatur pengajuan peninjauan kembali;

2.

Bahwa ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan
a quo telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan
kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan
Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian usaha pencari
keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah
diatur dalam Undang-Undang
a quo dan tidak terdapat
pertentangan antara ketiga Undang-Undang a quo;

3.

Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak
dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari
keadilan dalam proses pencarian keadilan, karena apabila
dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih
dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga
mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang
yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari
keadilan;

4.

Bahwa pembatasan hak pencari keadilan dalam pengajuan
permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam
pasal Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian,
secara konstitusional dapat dibenarkan berdasarkan
ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini

Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang
menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan
atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan
dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui
pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan
bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan
satu dengan yang lain;
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat
dalam proses peradilan perkara pidana yang benarbenar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai
kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil),
yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat
lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian
dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam
ungkapan, “bak pedang bermata dua”. Artinya, hukum
pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi
dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya
menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara,
sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan
upaya hukum peninjauan kembali secara berulangulang. Lagi pula, pembatasan tersebut sejalan dengan
proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan
itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan
berkepanjangan dan mengakibatkan berlarut larutnya pula
upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru
dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu
sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium “justice
delayed justice denied”;

1.

Bahwa terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan
peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan oleh
DPR di atas, sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010,
halaman 66 – 68;

HUKUM

JUMAT, 7 MARET 2014

7

Pembahasan Revisi KUHP-KUHAP
Dilanjutkan Pascareses
MESKI mendapat penolakan
dari berbagai pihak agar tidak melakukan pembahasan
Rancangan Undang-Undang
(RUU) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) pada
periode saat ini, DPR masih
mengupayakan pembahasan
kedua RUU itu di ujung periode tersebut.
Hal itu disampaikan oleh
Ketua DPR RI Marzuki Alie
saat menyampaikan pidato
pada Penutupan Masa Sidang
III Tahun Sidang 2013-2014.
Marzuki menyebutkan, di
ujung periode masa DPR itu
nantinya pembahasan kedua
RUU tersebut dapat terselesaikan.
“Mudah-mudahan masa
sidang yang akan datang kegiatan dewan akan diwarnai
dengan penyelesaian berbagai RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I,
yang proses pembahasannya

sudah cukup lama. Tak terkecuali pada saat pembahasan
RUU tentang KUHP dan KUHAP yang sedang dilakukan
oleh DPR pada tingkat Panja
Komisi III. Kita berharap
pembahasan kedua RUU tersebut dapat menjadi karya
besar yang dipersembahkan
bagi kepentingan pembangunan hukum nasional,”
ujar Marzuki di kompleks
parlemen Senayan, Jakarta,
kemarin.
Pada kesempatan tersebut,
Marzuki juga menutup Masa
Sidang III Tahun Sidang 20132014 yang telah berlangsung
selama 36 hari kerja (15 Januari-6 Maret 2014). DPR akan
menjalani masa reses terhitung hari ini sampai dengan
11 Mei 2014 hingga kembali
dibuka pada Masa Persidangan IV pada 12 Mei 2014.
Marzuki menyebutkan, tak
hanya menyelesaikan produk
perundang-undangan, DPR
juga harus memproses ang-

garan yang akan ditangani
pada masa sidang IV, dalam
bentuk Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN
2015.
“Kita akan bertemu kembali
untuk melanjutkan tugastugas konstitusional. Memang cukup banyak pekerjaan rumah yang harus kita
selesaikan sebelum DPR akhiri masa baktinya tanggal
30 September mendatang,”
pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan lembaga
antirasywah itu menyetujui
pembahasan RUU KUHP dan
RUU KUHAP dengan sejumlah
persyaratan. “Karena butirbutirnya adalah pembahasan
maka posisi kami seperti
surat terdahulu. KPK terbuka
melakukan pembahasan,
tetapi ada beberapa hal yang
memang harus dipenuhi.”
(Nov/Ant/P-4)

ANTARA/WAHYU PUTRO A

SEMANGAT ANTIKORUPSI: Ketua KPK Abraham Samad (kanan) berbincang dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira di sela-sela
diskusi program Pemilu Berintegritas 2014 di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Kampanye dengan tema Pilih yang jujur itu bertujuan
menyebarkan nilai dan semangat antikorupsi.

Wawan berperan penting dalam gratifikasi
kepada Akil Mochtar untuk pemenangan
pemilu kada Banten senilai Rp7,5 miliar.

Wawan,
Akil, dan T
Atut Atur
Skenario

SRI UTAMI
UBAGUS Chaeri Wardana alias Wawan
bersama kakaknya,
Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah, disebut
dalam dakwaan jaksa Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang merancang
kemenangan calon bupati/
wakil bupati Lebak Amir
Hamzah-Kasmin, yang diusung Partai Golkar, dengan
mengajukan permohonan
p e r k a ra s e n g ke t a p e m i l u
kada ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di
atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan
kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan
terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan
terpidana berupa keadaan baru (novum) yang manakala
ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim
diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh
karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan
hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi
pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru
(novum) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan
secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK
dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal
268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan
sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya
merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya
dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP;
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan
apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP
yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu
putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan
dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historisfilosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi
kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK
berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum
biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip
kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan
menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum
biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang
tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang
tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat
dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait
dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait
pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu
tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para
pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa
bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil.
Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan
formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa
(peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena
mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan
baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat
PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai
sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan
Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili
pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat
ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil
atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah
terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan
pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2)
KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali
dilakukan atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu
sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap
perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. .... dst”;
Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi
dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil

Dalam persidangan yang
beragendakan pembacaan
dakwaan untuk Wawan di
Gedung Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, disebutkan
rancangan diatur lewat pertemuan di Hotel JW Marriott
Singapura antara Wawan,
Ratu Atut, dan Ketua MK Akil
Mochtar. Saat itu, Ratu Atut
meminta Akil, sebagai sesama
politisi Partai Golkar, membantu perkara itu.
Jaksa menyebutkan syarat
memberikan uang senilai
Rp3 miliar diajukan Akil melalui pengacara Susi Tur An-

berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut
meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional
tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan
pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam
perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan
batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk
memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan
kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan
diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan
dimaksud;
Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas,
karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi
HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang
terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang
sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan
dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai
upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah
dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan
menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian
hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya
pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan
merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih
mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;
Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan
sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian
hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh
karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil
dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi
terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268
ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan
kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun
menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.
[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”,
menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal
28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk
membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan
PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi
manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan
dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait
dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat
yang demokratis;
[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat
asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya,
namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian
hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas
tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan
hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi
manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu
justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung
tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan
hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta
sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;

dayani yang dikabulkan oleh
Ratu Atut dan diurus melalui
Wawan. Terkait uang untuk Akil itu sudah diatur dalam pertemuan antara Atut,
Wawan, Rudi Alfonso, Amir
Hamzah, dan Kasmin di Hotel
Sultan Jakarta.
‘Pak, Wawan sudah ngobrol
dengan Bu Susi. Bu Susi akan
laporan langsung ke Bapak.
Terima kasih’, begitu isi SMS
dari ponsel Wawan ke Akil
yang diungkap jaksa.
Pada sidang itu juga diungkap bahwa selain kasus
sengketa pemilu kada Lebak,
Wawan juga berperan penting dalam gratifikasi kepada
Akil untuk pemilu kada Banten senilai Rp7,5 miliar untuk
memenangkan pasangan Ratu
Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai pemimpin Banten.

Jaksa bahkan mengungkap
modus yang dilakukan Wawan
untuk bisa mengalirkan dana
segar ke Akil Mochtar. Dalam
dakwaan disebutkan Wawan
melalui anak buahnya, yaitu Ahmad Farid Ansyari,
Mochamad Armansyah, Yayah
Rodiah, dan Agah Mochamad
Noor, mengirimkan uang kepada Akil melalui transfer
antarbank yang berkedok
proyek pembelian alat berat
dan bibit kelapa sawit.
Dua perusahaan dipakai
agar terlihat seakan terjadi
traksaksi antarperusahaan CV
Ratu Samagat milik istri Akil,
Ratu Rita. “Atas permintaan
terdakwa Wawan, penulisan
tujuan pengiriman uang dimaksud seolah-olah terdapat
hubungan usaha antara PT
BPP dan CV Ratu Samagat,”

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para
Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268
ayat (3) KUHAP adalah beralasan menurut hukum;
4. KONKLUSI

papar jaksa Afni Carolina.

Keberatan
Pengacara Wawan Adnan
Buyung Nasution mengatakan
fakta dalam dakwaan terkait
kliennya itu harus dikaji kembali. Namun, diskusi dan kajiannya belum bisa dilakukan
dalam waktu dekat. Pasalnya
Wawan masih sakit.
“Dakwaan semula sebetulnya berkaitan dengan Lebak
dan Akil. Sekarang dikaitkan
dengan yang lain (pemilu kada
Banten), jadi perlu diskusi dengan Pak Wawan.”
Adnan belum bisa membeberkan keberatannya karena
harus melihat segi formal
maupun materiil dakwaan.
(Lov/P-4)

ami@mediaindonesia.com

Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida
Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis
Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi
oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili,
dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
KETUA,

[4.1]

Mahkamah
berwenang
untuk
permohonan para Pemohon;

[4.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Hamdan Zoelva

[4.3]

Pokok permohonan para Pemohon beralasan
menurut hukum;

ANGGOTA-ANGGOTA,

mengadili

ttd.

Arief Hidayat,
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Ahmad Fadlil Sumadi,
Maria Farida Indrati,
Anwar Usman,
Harjono,
Muhammad Alim,
Patrialis Akbar,

Panitera Pengganti,

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

ttd
Cholidin Nasir

Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar,
selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil
Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan
Zoelva, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua,
bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam
sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat
belas, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh delapan Hakim
Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan
aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.
Jakarta, 6 Maret 2014
Panitera,

Kasianur Sidauruk

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id
atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat,
Telp. (021) 23529000.

Media Indonesia 7 Maret 2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (17)

Ähnlich wie Media Indonesia 7 Maret 2014

Ähnlich wie Media Indonesia 7 Maret 2014 (20)

Mehr von hastapurnama

Mehr von hastapurnama (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Media Indonesia 7 Maret 2014