Media Indonesia 5 Maret 2014

Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

RABU, 5 MARET 2014 / NO. 12007 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN

Harga Beras Naik di Musim Paceklik

Kemelut Kelud di Tangan Dua Bupati

Mengikuti Pilihan Hati

Bulog optimistis pada tahun ini pengadaan beras
3,5 juta ton akan tercapai sehingga tidak
perlu impor.

Di tengah masyarakat memasuki masa
pemulihan pascabencana, dua bupati bertikai
berebut Kelud.

Di usia senjanya, Kamsiah tetap membantu
sesama, termasuk warga binaan sosial, yang
kerap dianggap sebelah mata.

Nusantara, Hlm 11

Fokus Nusantara, Hlm 22-23

Kiprah, Hlm 14

Pelaku
pembakaran
hutan akan dijerat
dengan empat UU.
Polda Riau sudah
menetapkan 29
tersangka.

Pembakaran Hutan
Kejahatan Korporasi

SYARIEF OEBAIDILLAH

T

UJUH helikopter dan
satu pesawat Cassa
212-200 mengudara
di lokasi yang paling
parah mengalami kebakaran
hutan dan lahan, di kawasan
Cagar Biosfer Giam Siak Kecil
Bukit Batu, kemudian di Tanjung Batu Bengkalis, dan di
Pelalawan. Delapan pesawat
itu kemudian menjatuhkan
bom air (water bombing).
Kebakaran hutan dan lahan
yang memicu kabut asap secara meluas tidak terjadi kali
ini saja. Peristiwa itu bahkan
acap kali terjadi secara rutin
setiap tahun.
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) menyatakan
kasus kebakaran hutan bukan
bencana alam, melainkan kejahatan korporasi. “Ini kejahatan
terencana dan terorganisasi
yang melibatkan pemerintah
dan para pemegang konsesi lahan,” kata Manajer Kampanye
Hutan dan Perkebunan Walhi
Nasional Zenzi Suhadi didampingi pengurus Walhi Riau
Rico Kurniawan dalam jumpa
pers di Jakarta, kemarin.
Zenzi mengingatkan kasus
kebakaran hutan terulang
pada tahun ini karena solusi
yang ditawarkan Walhi Nasional pada 2013 untuk penegakan hukum terhadap 117
perusahaan tidak dilakukan.
Penangkapan, kata dia, hanya dilakukan kepada masyarakat kecil. “Penegakan
hukum harus mulai dilakukan
terhadap pejabat penerbit izin,
konsultan amdal,
dan pemilik perusahaan,” tegasnya.
Dia menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab
antara Kementerian
Kehutanan dan Kementerian Pertanian.
Menurut dia, di wilayah Kemenhut ada
1.000 lebih titik api
dalam kawasan hutan
tanaman industri, sedangkan di perkebunan kelapa sawit lebih
dari 500 titik api.
Secara terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menyebut kebakaran
hutan di Riau merupakan kejahatan serius.
“Harus ada terobosan radikal
pada aspek penegakan hukum
karena terus berulang-ulang
dan dampaknya sangat besar,”

ANTARA/FB ANGGORO

PADAMKAN API: Petugas Manggala Agni Kemenhut memadamkan api yang membakar lahan di Kabupaten Bengkalis, Riau, kemarin.
Kebakaran lahan dan hutan di Riau yang meluas hingga 8.000 hektare tersebut belum bisa ditanggulangi secara optimal.

ngan penjara minimal 5 tahun
dan maksimal 15 tahun.
Empat undang-undang akan
dikenakan, yakni UU 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, UU 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU 32 Tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup, dan Pasal
187 UU Hukum Pidana. “Para
pelaku pembakaran hutan
dan lahan juga diancam bayar
denda Rp15 miliar,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau
Ajun Komisaris Besar Guntur
Aryo Tejo.
Sejauh ini, pihak Polda Riau
telah menetapkan 29 orang
sebagai tersangka pembakaran
lahan, dua di antara mereka
masih buron. Data Tim Tanggap Darurat Penanggulangan
Kabut Asap di Riau menyebutkan luas lahan yang terbakar
di Bumi Lancang Kuning lebih dari 20 ribu ha. (SW/BG/
RK/X-5)

oebay
@mediaindonesia.com

ujar
Ke p a l a B a g i a n H u m a s
BNPB Sutopo.
Menurut dia, langkah yang
diambil BNPB dalam kasus
kebakaran tersebut sebatas

mengantisipasi
dampak, seperti asap.
“Itu ranah kami sebagaimana
amanat UU No 24 Tahun 2007,”
tuturnya. Ia pun mengatakan
modus kebakaran hutan merupakan langkah yang murah

secara ekonomi.

Pasal berlapis
Mengenai pelaku pembakaran hutan dan lahan, Kepolisan Daerah Riau akan menjerat dengan pasal berlapis de-

Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com

ter di Krimea, salah satu wilayah Ukraina yang mayoritas
beretnik Rusia. Namun, Rusia
memiliki hak menggunakan
kekuatan militer untuk melindungi kepentingan mereka.
Pernyataan agak lunak Putin tersebut menggairahkan
pasar saham global yang sebelumnya anjlok. Misalnya,
indeks saham Dow Jones dan
Standard & Poor’s (S&P) 500,
pada penutupan perdagangan
kemarin, sama-sama naik sebesar 0,7%. Sebelumnya S&P
500 terpukul ke 13,72 poin
atau 0,7% ke level 1,845,73.
Penurunan tersebut terbesar
semenjak Februari.
Namun, harga minyak mentah di New York Mercantile

Exchange untuk pengiriman
April naik US$2,33 atau 2,3%
menjadi US$104,92 per barel.
Menteri Luar Negeri AS John
Kerry, kemarin, mendarat di

Kiev, ibu kota Ukraina. Kunjungan itu merupakan bentuk
dukungan AS terhadap pemerintahan baru Ukraina.
Dalam kesempatan itu pula

KEDAULATAN dan hukum ialah dua hal sakral bagi negara.
Namun, kesakralan hukum dan kedaulatan sangat bergantung pada penegakannya. Saat pemerintah, yang merupakan abdi bangsa, setia menegakkan kedaulatan dan hukum,
barulah itu bermakna dan bertaji.
Hal itu pula yang sesungguhnya sekarang sangat dinanti
dalam status bebas bersyarat Schapelle Leigh Corby. Terpidana narkoba asal Australia itu resmi mendapatkan
pembebasan bersyarat pada 7 Februari 2014. Pembebasan
bersyarat itu sendiri mendapat kritik tajam dari berbagai
kalangan. Hukum dan kedaulatan seperti takluk.
Belum genap sebulan sejak pembebasan itu, kredibilitas
hukum dan kedaulatan negara ini sudah dicemooh kembali. Itu terjadi dengan adanya tayangan stasiun televisi
Channel Seven Australia yang mengekspos pembebasan
bersyarat Corby.
Dalam tayangan yang disiarkan pada 2 Maret 2014 itu
kakak perempuan Corby, Mercedes Corby, menyebut sang
adik tidak bersalah dan merupakan korban penjebakan
seorang petugas Bandara
Ngurah Rai, Bali. Jika menilik pada klausul pembeJika pemerintah komit
basan bersyarat, tayangan
dan pernyataan tersebut
terhadap penegakan
hukum, kedaulatan, juga sudah merupakan pelanggaran. Salah satu klausul
pemberantasan narkoba, p e m b e b a s a n b e r s y a ra t
saatnya bertindak tegas
menyebutkan Corby tidak
boleh melakukan hal yang
mencabut pembebasan
menimbulkan keresahan.
Corby.
Memang bukan Corby
langsung yang menyatakan
Silakan tanggapi
hal tersebut. Namun, selama
Editorial ini melalui
ini Mercedes kerap bertinwww.metrotvnews.com
dak layaknya juru bicara
Corby. Itu artinya apa yang
dikatakan Mercedes pada
hakikatnya juga pernyataan Corby.
Guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana
pun sependapat pernyataan tersebut merupakan perspektif Corby meski disampaikan orang lain. Dengan begitu,
pernyataan dan tayangan itu bisa disebut sebagai upaya
mengangkangi hukum dan kedaulatan negara. Pihak Corby
sudah menuding ada permainan dalam penegakan hukum
di Indonesia.
Keresahan yang sudah jelas ditimbulkan tayangan itu dan
tindakan menjelekkan hukum Indonesia sudah sepatutnya
direspons tegas oleh pemerintah. Sesegera mungkin cabut
pembebasan bersyarat dan mengirim kembali Corby ke
penjara. Sayangnya, seperti ketika memberi remisi 25 bulan dan grasi lima tahun bagi ratu mariyuana itu, lagi-lagi
pemerintah seperti membuat guyonan pada hukum sendiri.
Alih-alih bertindak tegas, Menteri Hukum dan HAM Amir
Syamsuddin seperti melempar bola panas.
Sebagai pihak yang menerbitkan pembebasan bersyarat
itu, Amir kini justru berdalih menunggu laporan resmi dari
Badan Pemasyarakatan Kerobokan, Bali. Sikap itu bukan
saja aneh, melainkan juga semakin melemahkan kedaulatan
dan hukum kita.
Kelemahan sikap pemerintah makin jelas jika membandingkan dengan yang terjadi di Australia. Polisi ‘Negeri
Kanguru’ bahkan bisa lebih tegas menegakkan hukum dan
norma, yakni dengan memeriksa Channel Seven karena
diduga menerima keuntungan ﬁnansial dari Corby dan
orang yang dipercaya.
Jika pemerintah masih memiliki komitmen terhadap
penegakan hukum, kedaulatan, juga pemberantasan narkoba, sudah saatnya bertindak tegas dengan mencabut
pembebasan bersyarat Corby. Publik nyaris habis kesabaran
menanti ketegasan pemerintah untuk Corby.

Tinggi Badan
dan Kepintaran

Putin Tegaskan Aksi Militer Opsi Terakhir
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin
menyatakan intervensi militer
terhadap Ukraina merupakan opsi terakhir dari semua
langkah yang harus ditempuh
untuk melindungi kepentingan
mereka di kawasan bekas negara bagian dari Uni Soviet
tersebut.
“Jika kekacauan pecah di
Ukraina Timur dan orangorang meminta bantuan, Rusia
berhak bereaksi, tapi itu pilihan terakhir,” tegas Putin pada
konferensi pers di Moskow,
kemarin. “Ini misi kemanusiaan. Kita tidak bercita-cita
memperbudak siapa pun.”
Saat ini, lanjut Putin, belum
ada yang mengharuskan Rusia
menggunakan kekuatan mili-

Menanti Ketegasan
untuk Corby

Kerry menyeru kepada Rusia
agar segera menarik semua
pasukan mereka yang kini disiagakan di perbatasan Ukraina. Ia mewanti-wanti, jika
menginvasi Ukraina, Rusia
akan terima sanksi diplomatik
dan ekonomi sepantasnya.
Mengantisipasi keadaan
terburuk di Ukraina, Indonesia
akan mengevakuasi 60 WNI
yang berada di negara itu.
“Warga kita yang non-essential,
misalnya keluarga-keluarga
KBRI, bakal kita relokasi ke
wilayah lain di luar Ukraina,”
ujar Menlu Marty Natalegawa
di Istana Negara.(Reuters/AP/
Ria Novosti/Hym/Che/X-4)

Berita terkait hlm 20

PENELITI Skotlandia mengklaim tinggi badan memengaruhi tingkat intelektualitas
seseorang. Hal itu diungkap
peneliti Universitas Edinburg
setelah menganalisis DNA lebih dari 6.800 orang.
Sang peneliti, Riccardo
Marioni, mengatakan partisipan yang DNA-nya dianalisis
telah dipastikan tidak memiliki kaitan satu sama
lain. Tujuan awal peneliFREDY
tian itu ialah membandingkan hubungan antara gen dan tingkat vitalitas kesehatan
serta intelektual seseorang.
Hasil DNA kemudian dibandingkan dengan tingkat kesehatan partisipan. Selain itu, peneliti melakukan uji IQ
kepada para partisipan. Hasilnya 70% partisipan yang
bertinggi badan minim terkait dengan tingkat IQ yang
lebih rendah. Menurut Marioni, tinggi badan seseorang,
bagaimanapun, juga ditentukan faktor genetika. (Zee News/
Kid/X-4)

SELEKTA

2

RABU, 5 MARET 2014

Investasi
Churchill
di Kaltim
Ilegal

REUTERS/MARK BLINCH

AIR TERJUN NIAGARA MEMBEKU: Wisatawan melihat Air Terjun Niagara yang membeku di Ontario, Kanada, Senin (3/3). Membekunya salah satu objek wisata terindah di dunia tersebut disebabkan fenomena
alam polar vortex, yaitu gelombang serangan udara dingin ekstrem dari Kutub Utara.

Hasil
Evaluasi
Corby
Ditentukan
Pekan Ini
BELUM lama merasakan udara
bebas setelah mendapatkan
status bebas bersyarat, ‘ratu
ma riyuana’ asal Australia
Schapelle Leigh Corby terancam kembali mendekam di balik jeruji. Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia sedang
menimbang untuk mencabut
status bebas bersyarat Corby
jika dia terbukti melanggar.
“Tentunya, kami akan evaluasi sejauh mana wawancara
itu terhadap pernyataan bebas bersyaratnya. Kami masih
menunggu laporan resmi dari
Badan Pemasyarakatan Kerobok an, Bali,” kata Menkum
dan HAM Amir Syamsuddin
saat ditemui di Istana Negara,
Jakarta, kemarin.
Menurut Amir, ada satu
klau sul pernyataan bebas
bersayarat, yakni tidak boleh
menimbulkan keresahan.
“Memang yang diwawancara
kakaknya, Mercedes, tetapi
kan diduga mengatasnamakan
Corby,” terang Amir.
Dalam tayangan Sunday
Night: Schapelle Corby’s Release
from Prison Sneak Peak yang
disiarkan stasiun televisi Australia, Channel Seven, pada 2
Maret 2014 pukul 20.00 waktu
setempat, kakak perempuan
Corby, Mercedes Corby, diwawancarai seputar proses
hukum yang dijalani Corby
hingga detik-detik pembebasan bersyaratnya.
Dalam wawancara berdurasi
11 menit yang dipandu Mike
Willesee dengan Mercedes
yang selalu mendampingi
Corby saat tinggal di Bali itu,
Mercedes menyebut adiknya
hanyalah korban penjebakan
dari seorang petugas Bandara
Ngurah Rai, Bali, yang menaruh mariyuana di tas Corby.
Kanwil Kemenkum dan HAM
Provinsi Bali pun sudah memanggil Mercedes dan suaminya, Wayan Widyartha, pada
Senin (3/3) siang di Kantor
Wilayah Kemenkum dan HAM
Bali. “Kami panggil mereka
un tuk klarifikasi,” kata Kepa la Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkum dan HAM
Bali, Sunar Agus, di Denpasar,
kemarin.
Guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana
men desak Kemenkum dan
HAM bersikap tegas terhadap
Corby. Pasalnya, pernyataan
kakak Corby dalam wawancara itu telah menimbulkan keresahan. “Polisi Australia saja
bertindak tegas memeriksa
Channel Seven karena diduga
menerima keuntungan finansial dari Corby atau orang yang
dipercaya.” (Mad/RA/Ant/X-2)

Mayoritas Calon Hakim MK
tidak Memuaskan
Tim pakar dan Komisi III DPR belum menemukan
calon hakim MK yang dinilai memenuhi kualifikasi.
Calon yang kredibel masih terus dicari.
ASTRI NOVARIA

U

JI kepatutan dan kepantasan atau fit and proper
test bagi calon hakim konstitusi di Gedung DPR RI,
kemarin, belum menggembirakan
tim pakar ataupun Komisi III DPR.
Pasalnya, dari seluruh calon hakim
konstitusi yang diuji, belum ada yang
dinilai memenuhi kualifikasi sebagai
hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebanyak lima calon hakim konstitusi menjalani uji kepatutan dan
kepantasan kemarin. Mereka ialah
seorang notaris pasar modal Franz
Astani, pensiunan Kemenkum dan
HAM Wahiduddin Adams, dosen
Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Aswanto, dosen IAIN Syekh
Nurjati Cirebon Sugiyanto, dan dosen
Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda HM Agus Santoso.
Sebelumnya, Senin (3/3), tim pakar

Grup D Paspampres
Habiskan Rp30 Miliar
PEMERINTAH mengalokasikan dana
Rp30 miliar untuk membentuk Grup
D Pasukan Pengamanan Presiden
(Paspampres). Namun, hingga kini
belum ditentukan alokasi dana untuk kegiatan tahunan pasukan guna
mengamankan mantan presi den
dan wakil presiden beserta keluarganya itu.
“Dana Rp30 miliar itu untuk pembangunan kekuatan dan kegiatan
ru tin yang bakal dibicarakan dengan Komisi I dan Komisi II DPR,”
kata Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro, seusai pelantikan Wakil
Ketua Mahkamah Agung di Istana
Negara, kemarin.
Purnomo menegaskan proses
pembentukan Grup D itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No
59/2013 yang ditindaklanjuti Panglima TNI. “Jadi, sudah ada landasan
hukumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Purnomo menyebutkan, pada prinsipnya pemerintah
hanya menyediakan fasilitas pengamanan untuk menghormati mantan
presidan dan wakil presiden.
Di sisi lain, Juru Bicara Presiden
Ju lian Aldrin Pasha menegaskan

pembentukan Grup D itu bukan usulan Presiden Yudhoyono. “Usulannya
dari internal Paspampres dan disetujui Panglima TNI. Anggarannya
di bawah Paspampres (Sekretariat
Negara),” kata Julian.
Saat dihubungi secara terpisah,
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan pembentukan Grup D Paspampres menyalahi prinsip demokrasi
dan sistem pemerintahan sipil.
Menurutnya, dalam pemerintahan
sipil, presiden dan wapres ialah
warga biasa yang mendapat mandat
rakyat melalui proses demokrasi (pemilu) untuk periode tertentu.
“Setelah selesai, dia kembali jadi
warga negara biasa, menjadi rakyat.
PP No 59/2013 itu sangat berlebihan
karena menempatkan pengamanan
mantan RI-1 dan RI-2 setara presiden
dan wapres serta tamu negara setingkat presiden,” tuturnya lagi.
Menurut Adhie, di balik lahirnya
PP tersebut, ada kekhawatiran luar
biasa dari Presiden Yudhoyono yang
akan jadi mantan presiden. Padahal
selama ini dia tidak mendapat gangguan apa-apa. (Che/Ant/X-7)

bersama DPR telah menguji calon
hakim konstitusi yakni dosen Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten Atma
Su ganda, dosen Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyakarta Ni’matul
Huda, anggota Komisi II DPR Fraksi
PPP Achmad Dimyati Natakusumah,
dan dosen Universitas Indonesia (UI)
Jakarta Edie Toet Hendratno.
Tim pakar mempertanyakan banyak hal dalam uji itu, misalnya
terkait dengan sikap kenegarawanan, arti gelar akademik, hingga
klarifikasi informasi dari masyarakat
menyangkut diri calon hakim MK.
“Gelar Anda paling panjang, tetapi
kontribusi tulisan Anda tidak ada.
Ilmu dan gelar Anda tidak dimanfaatkan bagi orang lain, hanya untuk
sendiri. Apa arti gelar ini semua bagi
Anda?” ujar anggota tim pakar, Musni
Umar, kepada Franz Astani.
Franz tak langsung menjawab.
Pertanyaan yang sama pun kembali
diajukan anggota tim pakar lainnya,
Saldi Isra. Ia menilai, dengan gelar
sebanyak itu, Franz akan kesulitan
mengidentifikasi diri. Franz menjawab pertanyaan Saldi. Namun, Saldi
menganggap jawaban Franz berbelitbelit. “Jangan berbelit-belit, Pak.
Langsung saja Anda mengidentifikasi
diri sebagai apa?” Franz kemudian
menyebut dirinya sebagai pakar
hukum.
Calon hakim konstitusi Wahiduddin Adams juga sempat tidak berkutik dengan pertanyaan tim pakar.
Anggota tim pakar Laica Marzuki

bertanya tentang di saat seperti apa
pernyataan seorang hakim MK harus
menunjukkan sikap negarawan.
Wahiduddin terdiam seketika dan
ketika ia mencoba menjawab, Laica
menganggap Wahiduddin tidak menjawab pertanyaannya.
Laica pun menjelaskan Pasal 15
UU MK menyatakan seorang hakim
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela,
mampu berlaku adil, serta seorang
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Calon hakim konstitusi Aswanto
dicecar informasi tentang dirinya
yang beredar di masyarakat. Aswanto
menjelaskan dan membantah informasi tersebut. Ia bahkan berani
mengklarifikasi. “Berani sumpah,
Yang Mulia.”
Anggota Komisi III DPR Bambang
Soesatyo menyatakan Komisi III hingga kemarin belum menemukan sosok
yang diharapkan mampu mewakili
DPR untuk menjadi hakim MK.
“Tadi saja waktu ditanya seperti
Jaka Sembung bawa golok, tidak
nyambung. Masih jauh dari harapan.
Mungkin kita akan menolak semuanya,” ujar Bambang.
Senada dengan Bambang, anggota
tim pakar Musni Umar menegaskan
pihaknya tidak akan memaksakan
diri untuk mengumumkan dua hakim
konstitusi terpilih jika diketahui tidak
ada yang kredibel. (X-6)

astri@mediaindonesia.com

P E M E R I N TA H K a b u p a t e n
(Pemkab) Kutai Timur, Kalimantan Timur, optimistis Indonesia akan memenangi sidang
pemeriksaan materi pokok
per kara gugatan Churchill
Mining Plc terhadap Indonesia
di Pengadilan Arbitrase Internasional (International Centre
for Settlement of Investment
Disputes/ICSID).
Keyakinan itu disampaikan
Bupati Kutai Timur Isran Noor
karena pihaknya memiliki
bukti-bukti ilegalitas kegiatan
investasi Churchill dan legalitas tindakan Indonesia. Pemkab Kutai Timur ialah yang
mencabut izin usaha Churchill
di wilayah mereka.
Bukti-bukti ilegalitas kegiatan investasi Churchill Mining
Plc ialah sesuai dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Seperti penomoran surat keputusan kuasa
pertambangan (SKKP) yang tidak sesuai dengan aslinya dan
peta,” ujar Isran dalam jumpa
pers di International Financial
Centre, Jakarta, kemarin.
Dia menyatakan usaha PT
Indonesia Coal Development
(Churchill) ialah di bidang jasa
penunjang pertambangan.
Namun, Churchill kemudian
membeli saham di perusahaan
nasional pemegang kuasa
per tambangan (KP), yakni
Ri dlatama Group. Padahal,
berdasar hukum yang berlaku,
KP hanya dapat dipegang WNI
dan/atau badan hukum yang
100% dimiliki WNI.
“Berdasar UU PMA, investor
asing hanya boleh berusaha di
bidang pertambangan melalui
kerja sama dengan pemerintah
RI dalam bentuk PKP2B atau
kontrak karya,” tukasnya.
Selain itu, pihaknya akan
menyampaikan bukti legalitas
tindakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mencabut empat KP milik Ridlatama
Group. “Keputusan Bupati Kutai Timur tentang pencabutan
KP telah dikuatkan MA.”
Sebelumnya, Pemkab Kutai
Timur mencabut empat KP Ridlatama Group pada 2010. Tindakan itu telah diuji secara hukum oleh tiga tingkat peradilan
tata usaha negara, yakni PTUN
Samarinda, PTUN Jakarta, dan
Mahkamah Agung.
Ia juga menampik tudingan
bahwa KP yang dilakukan merupakan penerapan otonomi
daerah yang kebablasan. Menurutnya, Pemkab Kutai Timur
sebagai otoritas yang mengeluarkan KP justru mengawasi
sangat ketat dan tegas.
Kuasa hukum pemerintah RI
dan Pemda Kutai Timur Didi
Dermawan meng harapkan
Tribunal ICSID segera menetapkan jadwal peme riksaan
pokok perkara. (Aim/X-4)

Diperiksa KPK, Sepupu SBY Irit Bicara
MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Sartono Hutomo tak
mau banyak berkomentar seusai
menjalani pemeriksaan di Gedung
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), kemarin. Sepupu Presiden
Su silo Bambang Yudhoyono itu
irit komentar seusai diperiksa penyidik.
“(Saya diperiksa) untuk Mas Anas
(Urbaningrum) saja. (Soal) hubungan kami dengan Anas selama ini,”
kata Sartono seusai diperiksa di
Gedung KPK, kemarin.
Sartono diperiksa selama delapan jam di ruang penyidikan terkait
dengan dugaan penerimaan hadiah
atau janji dalam pembangunan
sarana dan prasarana olahraga di
Bukit Hambalang.
Kala dimintai kon firmasi soal
apa saja yang dikorek penyidik,
Sartono tak banyak menjawab. Ia
menyarankan wartawan bertanya
kepada penyidik KPK saja.
“Selanjutnya mohon tanya penyidik apa yang sudah dipertanyakan,”
tegasnya.
Sartono diperiksa KPK sebagai
saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji mengenai
proyek pembangunan sarana dan
prasarana olahraga di Bukit Ham-

MI/SUSANTO

DIKERUMUNI: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Sartono Hutomo
dikerumuni wartawan seusai diperiksa KPK, kemarin.
balang. “Dia diperiksa sebagai saksi
untuk tersangka AU,” kata Kepala
Bagian Pemberitaan dan Publikasi
KPK Priharsa Nugraha saat dimintai konfirmasi, kemarin pagi.
Sartono tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB. Dia tampak
mengenakan batik cokelat dan didampingi seorang ajudan.
Selain Sartono, KPK juga memeriksa anggota DPR Juhaini Alie. Dia
juga diperiksa sebagai saksi untuk
tersangka Anas Urbaningrum. Ju-

haini pun diketahui merupakan
adik kandung Ketua DPR Marzuki
Alie.
Juhaini sebelumnya sudah diperiksa KPK. Dia bahkan disebut
mengembalikan uang Rp700 juta
menyangkut proyek itu ke KPK.
Selain dua politikus Partai Demokrat itu, KPK memanggil Henny
Susanti. Henny merupakan staf
Divisi Kontruksi I PT Adhi Karya.
Henny pun akan bersaksi untuk
tersangka Anas. (*/X-6)

TIPIKOR

RABU, 5 MARET 2014

3

Adik Tiri Atut Ungkap
Peran Ade Komaruddin
Dengan jabatannya di DPP Partai Golkar sebagai Ketua
Pemenangan Jawa I, Ade Komaruddin turut berkontribusi
memenangkan keluarga Atut dalam pemilu kada di Banten.
SRI UTAMI

W

MI/M IRFAN

MENTERI PAN DIPERIKSA KEMBALI: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Azwar Abubakar
keluar dari Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta, kemarin. Azwar kembali diperiksa sebagai saksi dalam
dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2010.

Ada Titipan buat Sekjen ESDM
SAKSI untuk terdakwa kasus
dugaan korupsi di Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas)
Rudi Rubiandini, Hardiono,
mengatakan pernah menerima titipan dalam bentuk
paper bag untuk diberikan kepada Waryono Karno, mantan
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM).
Saat bersaksi di Pengadilan
Tipikor Jakarta, kemarin, Hardiono mengatakan paper bag
itu diterima dari Hermawan,
sesama rekan kerja di SKK
Migas, untuk diteruskan ke-

pada Waryono.
“Saya tidak mengenal Hermawan, tapi saya tahu dia
pekerja di SKK Migas. Saat itu
saya lihat dia lagi kebingungan di ruang TU Sekjen Kementerian ESDM. Dia disuruh Pak
Rudi untuk menyerahkan tas
yang dilakban rapat ke Pak
Sekjen ESDM,” papar Hardiono di hadapan majelis hakim
yang diketuai Amin Ismanto
dan beranggotakan Matheus
Samiaji, M Anwar, Purwanto,
dan Ugu.
Karena melihat Hermawan
sedang kebingungan, sambung Hardiono, ia pun menawarkan diri untuk menyam-

paikan paper bag itu Waryono
yang baru beberapa menit
sebelumnya ia temui.
Hermawan pun menyerahkan paper bag itu ke Hardiono.
Namun, begitu bungkusan
akan diberikan kepada orang
yang akan dituju, Waryono
rupanya sudah telanjur memimpin rapat. Karena itu, ia
memilih untuk meninggalkan
paper bag itu di ruang kerja
Sekjen ESDM dan menitipkannya kepada Kepala Biro
Keuangan ESDM Didi Dwi
Sutrisno , yang saat itu berada
di ruang kerja Waryono.
“Saya tidak tahu apa isinya dan dikatakan oleh Her-

mawan isinya ialah dokumen.
Saya tidak menduga kalau
isinya yang lain,” urai Hardiono.
Atas keterangan Hardiono
tersebut, sontak saja majelis
hakim langsung melihat adanya kejanggalan.
“Apa benar proses pemberian dokumen seperti itu?
Prosedur semestinya kan harus ada tanda terima. Kalau
saya, pasti akan mendugaduga yang lain. Apalagi bentuknya seperti itu dan sangat
rahasia dengan ditutup rapat
memakai lakban segala,” tanya hakim Matheus Samiaji,
yang penasaran. (AB/P-1)

ANTARA/ANDIKA WAHYU

WAKIL KETUA MA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Nonyudisial
Suwardi (kiri) di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Suwardi yang dipilih mayoritas hakim agung itu memperoleh 28 suara dari 47 hakim
agung untuk menggantikan pejabat lama Ahmad Kamil.

KPK Selisik Keterlibatan PNS Banten
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami
dugaan korupsi dinasti Ratu
Atut Chosiyah.
Kali ini penyidik KPK memeriksa pegawai negeri sipil
di lingkungan Dinas Kesehatan Banten. Mereka yang
menghadiri pemeriksaan
di KPK, kemarin, ialah Kepala Dinas Kesehatan Banten
Djadja Buddy Suharja dan
sekretarisnya, Drajat Ahmad
Putra.
Pemeriksaan itu merupakan langkah lanjutan dalam
kasus dugaan tindak pidana
korupsi pengadaan alat-alat
kesehatan yang melibatkan
Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah Chasan yang saat
ini telah mendekam di jeruji tahanan di Rutan Pondok
Bambu, Jakarta.
Juru bicara KPK Johan Budi
mengatakan guna mendalami
dugaan kasus korupsi yang

“Orang-orang ini
sudah tepat untuk
diperiksa terkait
alkes. Selain dinas,
itu lahan proyek Atut
dan orang-orangnya.”
Uday Suhada
Direktur Eksekutif Alipp
menggurita di Banten, khususnya terkait dengan pengadaan alat kesehatan, penyidik KPK perlu mendapatkan
keterangan lebih detail dari
para saksi.
“Benar kedua saksi hadir
hari ini terkait alkes Banten dengan tersangka RAC,”
jelasnya.
Selain itu, satu saksi yang
berasal dari lingkungan dinas
kesehatan bernama Jana Sunawati juga diperiksa untuk

tersangka Tubagus Chaeri
Wardana alias Wawan. Ketiganya tidak mau memberikan keterangan apa pun
seusai pemeriksaan.
Johan juga menambahkan,
dua saksi lainnya, yaitu Yosant A dan Aris Budiman, belum hadir dan pemeriksaan
akan dijadwal ulang.
Direktur Eksekutif Aliansi
Independen Peduli Publik
(Alipp) Uday Suhada mengatakan pemeriksaan terhadap
pegawai dinas kesehatan itu
sudah tepat. Dia mengapresiasi tindakan KPK memeriksa
Dadang Supena, yang merupakan orang dekat Wawan
dalam berbagai proyek di
Banten. Adapun Jana, selain
bekerja di dinas kesehatan,
juga sebagai orang kepercayaan Atut.
“Orang-orang ini sudah
tepat untuk diperiksa terkait alkes. Selain dinas, itu

lahan proyek Atut dan orangorangnya, yang juga kepercayaan Atut dan Wawan,”
pungkasnya.
Dugaan adanya praktik korupsi proyek pengadaan alat
kesehatan di Provinsi Banten
kian kentara. Bupati Lebak,
Banten, Iti Octavia Jayabaya,
sebelumnya mengakui salah
satu indikasi praktik haram
tersebut ialah ketidaksesuaian antara spesifikasi yang
tercantum dalam kontrak dan
alat kesehatan yang ada.
“Saat sidak, kami menemukan beberapa alat kesehatan
yang dialokasikan langsung
dari provinsi, spesifikasinya
tidak sesuai, dan itu banyak
yang kita tolak,” kata Iti.
Ia menuturkan selama 2013
terdapat proyek alat kesehatan bernilai Rp3 miliar. Namun, barang dan spesifikasi
yang ada tidak sesuai dengan
kebutuhan. (SU/P-4)

ALI KOTA Serang,
Tubagus Haerul
Jaman, yang merupakan adik tiri Ratu Atut
Chosiyah, mengungkap
peran penting politikus
Partai Golkar Ade Komaruddin dalam melanggengkan
ke k u a s a n d i n a s t i A t u t d i
Banten.
Dalam kaitan itu, Ade ikut
berkontribusi memenangkan
keluarga Atut untuk berada di
tampuk kekuasaan Provinsi
Banten. Hal itu diungkapkan
Haerul sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Dia diperiksa sebagai saksi
atas tersangka Atut dalam
sengketa pemilu kada Lebak,
Banten.
Haerul mengaku pemenangan dirinya menjadi wali kota
Serang dipengaruhi peran Ade
Komaruddin sebagai ketua pemenangan pemilu serta peran
Atut yang juga sama-sama dari
partai berlambang beringin
tersebut. “Pak Ade Komarudin
yang membantu pemenangan
saya,” ujar Haerul.
Di hadapan penyidik KPK,
pun Haerul membeberkan
hubungannya sebagai adik tiri
Atut. Namun, ia membantah
mengenal dan mengetahui pertemuan kakak tirinya dengan
Akil Mochtar di Hotel Sultan,
Jakarta, guna membahas gugatan sengketa hasil pemilu
kada Lebak ke Mahkamah
Konstitusi.
“Pengurusan itu saya tidak
tahu sama sekali. Saya tidak

pernah ada keterkaitan dengan itu,” tuturnya.
Ade Komaruddin diduga memiliki kedekatan dengan Akil
Mochtar karena sama-sama
sebagai kader Golkar dan pernah bersama di DPR. Sejumlah
sengketa pemilu kada diduga
melibatkan kader Golkar sebagai penghubung dengan mantan Ketua MK tersebut. Tak
hanya Lebak, sengketa pemilu
kada Gunung Mas, Kalteng,
juga melibatkan kader Golkar
Chairunnisa dan Rusliansyah.
Selain itu, nama Sekjen Partai
Golkar Idrus Marham juga disebut dalam persidangan Akil
di pengadilan tipikor.

Sejumlah gugatan sengketa
pemilu kada diduga
melibatkan kader Golkar
sebagai penghubung
dengan mantan Ketua MK
Akil Mochtar.
Membantah
Seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas
tersangka Atut, kemarin,
Ade Komaruddin tak banyak
berkomentar. Ia mengaku
dikorek penyidik soal dugaan
suap penanganan sengketa
pemilu kada Lebak.
“Saya Ketua Pemenangan
Jawa I, meliputi Jabar, Banten, dan DKI. Terus diminta
konfirmasi soal pemilu kada
Lebak,” jelas Ade setelah
diperiksa hampir empat jam
di KPK.

Menurut dia, ada sembilan
pertanyaan yang diajukan
penyidik. Namun, ia enggan
memerinci apa saja yang ditanyakan.
“Saya sudah jelaskan ke atas
(penyidik),” ucap Sekretaris
F-PG DPR itu.
Ketika ditanya apakah pernah menghubungi Akil dalam
hal sengketa pemilu kada
Lebak, dengan tegas ia mengatakan, “Enggak pernah.
Kalau materi, silakan tanya
ke atas.”
Sementara itu, dalam dakwaan perkara pemilu kada
Lebak, Atut diketahui merestui
pemberian uang Rp1 miliar
kepada Akil untuk memenangkan permohonan pasangan
Amir Hamzah-Kasmin. Uang
tersebut berasal dari adik Atut,
Tubagus Chaeri Wardana alias
Wawan, melalui pengacara
Amir Hamzah, Susi Tur Andayani, yang juga bekas anak
buah Akil.
Atas perbuatan tersebut,
Atut dijerat Pasal 6 ayat 1
huruf a UU No 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan
UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Porupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP.
Pasal tersebut mengatur
orang yang memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada
hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara
akan diancam dengan pidana penjara 3-15 tahun dan
denda Rp150 juta-Rp750 juta.
(Ant/P-3)

ami@mediaindonesia.com

INDONESIA MEMILIH

4

RABU, 5 MARET 2014

Dekati Hari H, Gangguan
Politik Meningkat
Kesungguhan aparat keamanan menindak
tegas pelaku kekerasan bermotif politik
akan menjamin pemilu yang jurdil.
EMIR CHAIRULLAH

G

ANGGUAN keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mengalami eskalasi. Polri mengidentifikasi gangguan tersebut lebih
disebabkan motif politik.
“Sudah mulai banyak ancaman, intimidasi, hingga
teror terhadap sejumlah calon
anggota legislatif. Diduga itu
berasal dari pendukung kompetitor,” kata Kapolri Jenderal
Sutarman seusai rapat terbatas terkait penyelenggaraan
pemilu yang aman, tertib, dan
lancar yang dipimpin langsung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden,
kemarin. Rapat terbatas itu
juga diikuti sejumlah pejabat,
di antaranya Mensesneg Sudi
Silalahi, Mendagri Gamawan
Fauzi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.
Kapolri menjelaskan hingga
kini sudah ada lima peristiwa
gangguan keamanan yang
bermotif politik, termasuk peristiwa penembakan caleg di

Aceh baru-baru ini. Untuk sementara, wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan
gangguan keamanan yaitu
Poso, Papua, wilayah pesisir
selatan Jawa, dan Aceh.
“Kalau di Jawa, intimidasinya dilakukan dalam bentuk
ancaman untuk tidak memilih
atau dipaksa memilih calon
tertentu. Kita bakal tingkatkan personel di daerah yang
berpotensi rawan gangguan
keamanan itu,” ujar Sutarman.
Kapolri juga menegaskan
pihaknya bakal meningkatkan
pengamanan sebelum pemilu
digelar, termasuk pengamanan terhadap caleg yang mendapat ancaman. Untuk calon
presiden, Sutarman menyebutkan, pihaknya akan memberikan pengawasan melekat
terhadap capres yang sudah
resmi diumumkan partai. “Itu
dilakukan begitu kampanye
dimulai.”
Di tempat bersamaan, Menko Polhukam Djoko Suyanto
mengatakan kandidat peserta
Pemilu 2014, baik legislatif
maupun presiden, harus be-

bas dari intimidasi. “Kandidat
harus bebas dari ancaman apa
pun, bebas menyampaikan
visi misinya, tapi tetap harus
menghormati orang lain,”
kata Djoko.
Dalam rapat terbatas itu,
aparat kepolisian diminta
mengamankan secara terpadu
pesta demokrasi nanti. Selain
itu, BIN memberikan informasi kredibel guna mencegah
terjadinya kekerasan atau
intimidasi.
“Kita menginginkan proses
demokrasi berjalan baik, dinamis, debatnya keras, tetapi
harus tetap aman, lancar, dan
tentram,” imbuh Djoko seraya
mengajak masyarakat turut
berpartisipasi dalam pemilu
legislatif dan presiden.
Sementara itu, Kepala BIN
Marciano Norman mengatakan pemerintah terus memburu pelaku penembakan
terhadap caleg Partai Nasional Aceh dan posko Partai
NasDem. “Saya harapkan dalam waktu tidak lama, aparat
kepolisian daerah Aceh bisa
mengungkap pelakunya agar
masyarakat Aceh merasa terlindungi,” cetusnya.

Tim khusus

ke Aceh Selatan untuk mengungkap kasus penembakan
Faisal, caleg dari partai lokal,
PNA, untuk daerah pemilihan
Kecamatan Sawang dan Meukek. Dua tim pemburu itu
bergabung dengan personel
Polres Aceh Selatan.
Para personel tersebut memiliki berbagai kemampuan
untuk mengungkap kasus dan
menangkap pelaku penembakan yang meresahkan warga
Aceh itu. Tidak diketahui secara persis jumlah berapa
personel. Yang pasti, mereka
telah disebarkan ke segala
penjuru terutama kawasan
yang dicurigai sebagai tempat
perlindungan pelaku bersenjata itu.
Kapolda Aceh Brigjen Husein Hamidi mengharapkan
kasus tersebut dapat terungkap segera serta pelakunya
dapat ditangkap guna diproses
secara hukum.
Pada bagian lain, banyak
pihak mengutuk aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan Faisal. Mereka
mengharapkan polisi serius
mengungkap kejahatan bersenjata yang selama ini sering
terjadi di kawasan paling barat Indonesia itu. (MR/P-2)

Dua tim khusus dari Polda
Aceh, kemarin, diturunkan

emir@mediaindonesia.com

ANTARA/DEWI FAJRIANI

53 JUTA PEMILIH PEMULA: Pelajar SMA memberikan suara saat mengikuti pendidikan pemilih
pemula Rock the Vote Indonesia yang digelar Center for Election and Political Party (CEPP) di
Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih
pemula, yang jumlahnya dalam Pemilu 2014 mencapai 53 juta orang.

KPU tidak Berwenang Pindahkan TPS
RATUSAN warga Tanah Galian,
Kelurahan Cipinang Melayu,
Jakarta Timur, berunjuk rasa
di Kantor KPU Pusat menolak
pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) dari wilayah mereka seperti yang
direkomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sejak pukul 09.30 WIB, warga menuntut agar lima TPS di
Kelurahan Cipinang Melayu tidak dipindahkan ke Kelurahan

Halim Perdanakusuma.
Dalam aksi tersebut, warga membawa spanduk yang
berisi tiga petisi, yaitu mereka
ingin ikut Pemilu 2014, meminta jangan dipaksa untuk
golput, meminta memilih di
wilayah administratif Kelurahan Cipinang Melayu. Ketua Paguyuban Warga Tanah
Galian, Theodorus, mempertanyakan kenapa TPS warga
Tanah Galian yang seharus-

nya didirikan di Kelurahan
Cipinang Melayu dialihkan ke
Halim Perdanakusuma.
Warga Tanah Galian, terangnya, berjumlah sekitar 2.000
orang, yang berada di 11 RT.
Apabila warga dipaksa memilih di Kelurahan Halim, jarak
yang ditempuh jauh akibatnya
warga bisa golput. Pasalnya,
untuk menuju Kelurahan
Halim, mereka harus naik angkot dan berganti hingga tiga

Untuk menuju Kelurahan Halim
Perdanakusuma, warga harus
naik angkot dan berganti
hingga tiga kali. Ini bisa
berdampak golput.
kali. Padahal, pada pemilupemilu sebelumnya, seperti
Pemilu Kada DKI pada 2012,
mereka memilih di TPS di Kelurahan Cipinang Melayu.

Sosialisasi 4 Pilar Dinilai bukan Solusi
SOSIALISASI 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD
1945, ‘Bhinneka Tunggal Ika’,
dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dinilai
bukan solusi tepat untuk dapat
keluar dari persoalan bangsa
dan negara.
Penilaian tersebut disampaikan oleh pakar ilmu hukum dari Universitas Islam
Indonesia, Jawahir Thontowi,
saat memberikan keterangan
sebagai ahli dalam sidang
pleno pengujian materi UU
Nomor 2 Tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No 2
Tahun 2008 tentang Partai
Politik, pada Pasal 34 ayat 3b
huruf a yang diajukan oleh
Masyarakat Pengawal Pancasila, Yogyakarta, Solo, dan
Semarang (MPP Joglosmar) kepada Majelis Hakim Konstitusi
yang diketuai oleh Hamdan
Zoelva, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
Menurut Jawahir, pengelompoakn Pancasila sebagai dasar negara dan landasan
ideologis, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,
‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai
semboyan atau peribahasa,
dan NKRI sebagai bentuk
negara tidaklah tepat. “Sebagaimana halnya bangsa
yang asal-usulnya terdiri dari
keluarga, klan dan suku-suku,
serta bangsa-bangsa, sesungguhnya merupakan komposisi
yang mengonstruksi organisasi untuk melahirkan negara
berdaulat,” jelasnya.
Demikian pula menurut
Kepala Pusat Studi Pancasi-

MI/PANCA SYURKANI

LANJUTAN UJI UU PARPOL: Majelis Hakim Konstitusi (dari kanan) Hamdan Zoelva, Arief Hidayat,
Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman memimpin sidang pengujian UU No 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 34 ayat 3b huruf a di Gedung MK,
Jakarta, kemarin.
la (PSP) Universitas Gadjah
Mada Sudjito saat memberikan keterangan sebagai ahli
dari pemohon.
Ia mengatakan, semenjak
ada istilah 4 Pilar Kebangsaan, muncul masalah dalam
memaknai Pancasila sebagai
dasar negara.
“Secara historis Pancasila
merupakan way of life. Nilainilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dan
mengakar kuat di ranah kehidupan beragama, berbudaya,
dan adat istiadat bangsa kita

sehari-hari. Pancasila sebagai
dasar negara, muncul pertama kali pada sidang BPUPKI
pada 1 Juni 1945. Bung Karno
memperkenalkan filosofi Pancasila, yang di dalamnya ada
hasrat sedalam-dalamnya untuk membangun negara Indonesia. Di situ tidak ada istilah
pilar,” jelas Sudjito.
Sudjito meminta kepada ahli
bahasa yang memaknai kata
pilar disamaartikan dengan
dasar atau fondasi agar perlu
mengkaji ulang. Menyamakan
makna fondasi dengan pilar

adalah wujud dari kepentingan politik, menyesatkan,
dan menghamburkan anggaran negara,” paparnya.
Guru besar filsafat UGM,
Kaelan, mengatakan terminologi 4 Pilar Kebangsaan dengan Pancasila sebagai salah
satu pilar dilakukan dengan
keputusan dan pemaksaan secara politis. “Terminologi ini
janganlah dipandang sepele
dan seakan-akan masyarakat
dianggap apriori menerima
dengan begitu saja,” pungkasnya. (AI/P-2)

Setelah berorasi beberapa
saat, perwakilan pengunjuk
rasa ditemui Totok, Kabag
Data Pemilih dan Informasi
KPU.
Setelah mendengar tuntutan perwakilan warga, pihak
KPU berjanji membantu
mengomunikasikannya dengan Pemprov DKI Jakarta.
“KPU mengikuti aturan yang
ada. Saya harus cari tahu terkait pemindahan tersebut.

Pemindahan daerah bukan
wewenang KPU, melainkan
Pemprov DKI Jakarta,” terang
Totok. Ia pun berjanji akan
berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta.
Ko m i s i o n e r K P U Fe r r y
Kurnia Rizkiyansyah juga
menegaskan hal sama. Menurutnya, terkait adanya daerah
yang penduduknya ingin mencoblos di wilayah mereka sendiri, itu menjadi bagian dan

tanggung jawab administratif
kependudukan Pemprov DKI
Jakarta. Namun, dia tidak
menutup kemungkinan akan
menanyakan hal tersebut ke
Pemprov DKI.
Mendengar pernyataan tersebut, Ketua Paguyuban Warga
Tanah Galian, Theodorus, menerima janji dari KPU. Mereka
akan menagih janji itu pada Selasa (11/3) sesuai kesepakatan
dengan KPU. (AT/P-2)

ARSIP PEMILU

Golkar, Golput, Golkong
HASIL penghitungan suara
Pemilu 1992 telah selesai, tinggal menunggu pengesahan.
Seperti diduga, Golkar tampil
sebagai pemenang. Golkar
memenangi semua pemilu
Orde Baru.
Kemenangan Golkar salah satunya berasal dari dukungan dana. ‘Didukung dana
besar dan fasilitas birokrasi
hingga ke tingkat desa, wajar belaka bila Golkar tak
tertandingi’, tulis buku The
White Book on The 1992 General Election yang diterjemahkan Dwight Y King.
Dari mana sumber pembiayaan Golkar? Sesungguhnya
ada kewajiban bagi para anggota untuk membayar iuran,
tetapi hingga 1978 tidak ada
iuran yang pernah dikumpulkan. Golkar menerima
dana dari pemerintah yang
digunakan untuk keperluan
rutin dan biaya operasional.
Dua partai lain, Partai Persatuan Pembangunan dan
Partai Demokrasi Indonesia,
juga memperoleh dana dari
pemerintah.
Sejumlah badan usaha milik negara, terutama Pertamina, juga menjadi sumber
pendanaan utama bagi Golkar. PPP dan PDI kelihatannya tidak kebagian anggaran
dari BUMN.
Sumber keuangan lainnya
bagi Golkar datang dari para
cukong. Selama masa pemilu,
para pengusaha diundang
Golkar untuk memberikan
sumbangan.

‘Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan golkong
atau golongan cukong’, tulis
Leo Suryadinata dalam buku
Golkar dan Militer.
Cukong berasal dari bahasa
Hokkian, yakni zhugong, yang
berarti pemimpin, ketua,
pemilik, bos. Sampai 1950an, cukong dipakai dalam
pengertian tersebut. Namun,
setelah 1960-an hingga akhir
Orde Baru, kata cukong punya konotasi negatif, mengacu ke pengusaha dari kalangan Tionghoa yang melakoni
praktik bisnis curang.
Sebagian pengusaha yang
memberi dana kepada
Golkar ialah pengusaha Tionghoa. Stigma
negatif kepada pengusaha Tionghoa
kelihatannya
sukses membuat mereka takut dan dengan
enteng memberi
bantuan dana kepada Golkar yang
menjadi salah satu
penyokong utama
pemerintahan
Orde Baru.
Di zaman Orde Baru kalangan Tionghoa
memang terdiskriminasikan. Ada lelucon
bahwa di masa Orde
Baru orang Tionghoa
cuma boleh punya

tiga shio, yakni shio kambing
(hitam), kelinci (percobaan),
dan sapi (perah).
Cukong atau pengusaha
Tionghoa yang menyumbang
ke Golkar di masa Orde Baru
masuk kategori shio sapi
(perah).
Golkar di masa Orde Baru
juga memberi kontribusi bagi
kelahiran golongan putih
atau golput. Golput adalah
kelompok masyarakat yang
menolak memilih pada pemilu.
Gerakan golput mencapai
puncaknya pada Pemilu 1992.
Jumlah golput pada pemilu tersebut dikabarkan
mencapai 10 juta orang. Oleh karena
itu, Golput sering
disebut ‘partai
politik keempat’,
setelah PPP, Golkar, dan PDI.
Para pengusung
g o l p u t b e r p i k i ra n
berpartisipasi atau
memilih pada pemilu
tidak ada gunanya
karena yang menang
pasti Golkar lagi, Golkar lagi, sedangkan
dua partai lain cuma
penggembira. Para
pengusung golput beranggapan pemilu Orde
Baru tak ubahnya festival demokrasi.
Begitulah, Golkar di
masa Orde Baru telah
melahirkan golput dan
golkong. (Usman
Kansong/P-3)
PATA AREADI

indonesia memilih

RABU, 5 Maret 2014

5

KPU Dituntut Tegakkan Aturan
dan Sanksi Dana Kampanye
KELOMPOK Kerja Transparansi
Dana Kampanye menuntut Ko
misi Pemilihan Umum bertin
dak tegas dalam masalah dana
kampanye.
Kelompok kerja yang terdiri
dari Jaringan Pendidikan Pe
milih untuk Rakyat (JPPR),
In onesia Corruption Watch
d
(ICW), dan Transparency Inter
national Indonesia (TII) itu me
minta KPU menegakkan aturan
dengan memberikan sanksi
dana kampanye.
Ketiga lembaga itu menye
butkan laporan dana kampa
nye partai politik dan kandidat
kepada KPU pada 2 Maret lalu
merupakan momentum pen
ting mendorong akuntabilitas
pendanaan politik, khususnya
pendanaan kampanye.
Ketidaksiapan partai da
lam menyiapkan laporan dan

rendahnya kualitas pelaporan
pada periode sebelumnya, 27
Desember 2013, mengharuskan
KPU dan pengurus partai untuk
lebih serius.
“Ketidakseriusan KPU da
lam memberikan asistensi
dan menegakkan aturannya
sen iri untuk dana kampa
d
nye akan menjadi bumerang
ba i integritas pemilu secara
g
keseluruhan karena dana kam
panye merupakan salah satu
hal krusial yang mendapatkan
perhatian banyak pihak, untuk
terwujudnya transparansi dan
keterbukaan keuangan par
tai,” kata Sunanto dari JPPR,
kemarin.
Dia menyebutkan KPU hing
ga saat ini masih sebatas men
jaga batas waktu pelaporan
saja. Hal lain yang belum terli
hat bahkan cenderung lemah

ialah peningkatan kualitas pe
laporan sesuai dengan format
yang ada.
Menurut Abdullah Dahlan
dari ICW, KPU harus berani
mengungkapkan jika nanti di
temukan ada indikasi pelang
garan atas dana kampanye.
“KPU harus membuka ke
publik, parpol mana yang la
por nnya belum layak diterima
a
dan harus diperbaiki agar
prosesnya sesuai ketentuan
dan membuktikan transparansi
dalam pemeriksaan pelaporan.
KPU juga harus komitmen
membuka kepada publik tiga
hari setelah 2 Maret terkait
ke eluruhan pelaporan yang
s
disampaikan partai.”
Dia mendesak KPU menaruh
perhatian terhadap kemungkin
an manipulasi atas pelapor n.
a
(AB/P-4)

Banyak Lembaga Survei Siluman
Jelang Pemilu

ANTARA/Asep Fathulrahman

KOTAK SUARA TERBENGKALAI: Pekerja menumpuk kotak suara yang rusak di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Serang, Banten, kemarin. Pihak KPU Serang tidak memiliki gudang yang memadai untuk menyimpan 19.365 kotak suara sehingga
kotak-kotak suara itu rusak berkarat terkena panas dan hujan.

Panitia di Luar Negeri
Harus Bebas Intervensi
Pengawasan pemilu di luar negeri harus
diperketat, terkait dengan independensi
penyelenggara pemilu.
Abdus Syukur

P

ELAKSANAAN pe
mu
ngutan suara un
tuk pemilihan umum
di luar negeri, yang
digelar 30 Maret hingga 6
April, dikhawa irkan Komisi II
t
DPR lantaran jarak waktu pe
mungutan suara tersebut ter
lalu jauh dengan pelaksana n
a
pemungutan suara di dalam
negeri.
“Ini mengkhawatirkan dan
rawan terjadi kecurangan.
Ma ipulasi suara saat peng
n
hitungan suara bisa terjadi,”
tandas Wakil Ketua Komisi
II DPR Arief Wibowo kepada
Media Indonesia di Jakarta,
kemarin.
Dia menyebutkan Pasal
158 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 ten
tang Pemilu mengatur waktu
pelaksanaan pemungutan
suara untuk warga negara
Indonesia di luar negeri ber
samaan atau disesuaikan
dengan waktu pemungutan
suara di Indonesia.
Atas dasar tersebut, hal itu

’’Ini
mengkhawatirkan
dan rawan terjadi
kecurangan.
Manipulasi
suara saat
penghitungan
suara bisa terjadi.’’
Arief Wibowo

Wakil Ketua Komisi II
diatur dalam Peraturan Komi
si Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 28 Tahun 2013.
“Kami menyadari jika di
paksakan pemilu serentak,
banyak warga negara Indone
sia bakal tidak menggunakan
hak pilihnya karena tanggal
pemungutan suara di Indone
sia tidak mesti di luar negeri
berbarengan dengan waktu
libur,” cetus Arief.
Karena itu, lanjutnya, sebe
lum tanggal pemungutan su
ara di luar negeri ditetapkan,

kami minta KPU periksa jad
wal libur di 131 lokasi panitia
pemungutan luar negeri.
Arief menilai penetapan
pemungutan suara di luar
negeri pada 30 Maret hingga
6 April terlalu jauh jarak wak
tunya dan rawan kecurangan.
Ditambah lagi, ada waktu
kosong pada 7-8 April yang
juga bisa mendatangkan ke
rawanan.
“Tanggal 7 dan 8 April itu
untuk apa? Waktu kosong
dua hari itu sangat rawan
kecurangan. Yang mengawasi
siapa? Pastinya pengawas kan
dari orang-orang di kedutaan
besar RI di luar negeri, nota
benenya mereka aparat peme
rintah. Ini jadi perhatian kami
karena semestinya waktu pe
mungutan tidak terlalu jauh
seperti itu,” imbuh politikus
muda PDIP itu.

Independensi

Peneliti dari Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) Khairunnisa me
nyampaikan jarak waktu
se inggu pemungutan suara
m
di luar negeri dengan dalam
negeri tidak menjadi masa
lah karena hari libur yang
ti ak sama di negara-negara
d
tersebut.
“Seperti di negara-negara

Arab, di sana liburnya Jumat
dan di negara lainnya pemilih
lebih mudah untuk memilih di
waktu weekend (akhir pekan).
Yang penting penghitungan
nya tetap serentak dan yang
di luar negeri tidak dihitung
duluan,” cetus Khairunnisa.
Menurut Nisa, yang jadi ma
salah justru pengawasan yang
harus diperketat terutama
ter ait dengan independensi
k
pengawas pemilu dan penye
lenggara pemilu.
“Ada beberapa kekhawatir
an seperti duta besar yang
berafiliasi dengan partai ter
tentu sehingga memengaruhi
penyelenggara di sana,” ujar
Khairunnisa.
Menurut Ketua DPP Partai
NasDem Enggartiasto Lukita,
selain melanggar aturan pe
laksanaan pemilu yang harus
serentak, pemungutan suara
lebih awal akan berpotensi
menghilangkan prinsip kera
hasiaan pemilu.
“Sulit hindari risiko bocor
nya informasi perolehan su
ara di luar negeri akibat per
bedaan waktu itu. Perolehan
suara itu akan diketahui lebih
dulu dan bisa pengaruhi pi
lihan pemilih dalam negeri,”
terangnya. (P-4)

abdus@mediaindonesia.com

SekretariS jenderal Asosiasi
Riset Opini Publik Indonesia
(Aropi) Umar S Bakri menga
takan, banyak lembaga survei
yang selama ini sering mengelu
arkan hasil survei ternyata tidak
mendaftar ke Komisi Pemilihan
Umum. Padahal, paling lambat
lembaga survei dan hitung
cepat harus mendaftar pada
9 Maret.
Menurutnya, lembaga survei
yang setiap minggu rajin meri
lis hasil survei politik, tetapi
tidak mendaftar, diduga tidak
punya akta kelembagaan.
“Yang rajin melakukan rilis
tidak mendaftar, mereka pa
ling tidak berani menunjuk
kan identitas hukum. Mereka
lembaga siluman,” cetus Umar
dalam diskusi di Gedung KPU,
Jakarta, kemarin.
Hingga kemarin, baru 32 lem
baga survei dan hitung cepat
telah mendaftarkan ke KPU.
Padahal, aturan bagi lembaga
survei dan hitung cepat agar
mendaftar ke KPU, terangnya,
tidak ada masalah. Umar me
nyebutkan, hal tersebut harus
dilakukan supaya lembaga
survei dan hitung cepat tidak
menjadi unsur pengganggu.
Umar memaparkan, sebuah
lembaga survei dan hitung
cepat yang legal, paling tidak
punya akta notaris badan hu
kum. Selain yang tergabung
di Aropi yang terdiri dari 38

ANTARA/RENO ESNIR

SURVEI POLITIK: Ketua Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini
Adrinof Chaniago (kiri) bersama Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia
2014 Ade Armando (tengah) dan Sekjen Asosiasi Riset dan Opini
Publik Indonesia Umar S Bakry berbicara dalam diskusi Wajah Survei
Politik Indonesia, di Media Center KPU, Jakarta, kemarin.
anggota lembaga survei dan
Perhimpun n Survei Opini
a
Publik Indonesia (Persepi) yang
memiliki 32 anggota lembaga
survei, banyak lembaga survei
yang tidak legal.
Ketua Persepi Adrinof Chani
ago mengatakan, lembaga sur
vei saat ini belum punya komisi
etik survei secara umum, tetapi
hanya pada internal perkum
pulan lembaga survei.
“Saya setuju, bukan domain
nya KPU menilai lembaga sur
vei. KPU membentuk dewan
etik survei politik.”

Menurut Adrinof, yang di
lakukan di internal perkumpul
annya adalah mengoptimalkan
kode etik perhimpunan. “Bah
kan, mereka juga telah mem
buat kontrak politik dan sosial
untuk mendukung konsistensi
dan menaati kaidah-kaidah
survei,” jelasnya.
Komisioner KPU Ida Budhia
ti mengatakan, tujuan KPU
mendaftar lembaga survei untuk
diketahui secara jelas sumber
anggaran dan meto o oginya.
d l
Itu agar pelaksanaan pemilu le
bih berintegritas. (AT/P-4)

HUKUM

6

RABU, 5 MARET 2014

Selingkuh di Kantor, Dua Hakim Jambi Dipecat

MI/ROMMY PUJIANTO

SANKSI DIBERHENTIKAN: Hakim Pengadilan Agama Tebo Mastuhi dan hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela (kanan) menjalani
sidang etik Majelis Kehormatan Hakim di Jakarta, kemarin. Majelis hakim menjatuhi keduanya yang berselingkuh dengan hukuman disiplin
berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

Revisi UU KUHP-KUHAP
seperti Kejar Tayang
Revisi undang-undang itu dibahas di tengah
kesibukan DPR berkompetisi di pemilu.
LILIEK DHARMAWAN

M

A N TA N K e t u a
Mahkamah Agung
(MA) Bagir Manan
mempertanyakan
pembahasan Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) oleh DPR
menjelang Pemilu 2014.
“Bulan depan sudah pemilihan umum. Saya katakan,
apakah masih arif, apakah masih bijaksana, DPR membahas
RUU ini, sedangkan dua undang-undang itu namanya saja
kitab,” katanya di Purwokerto,
Jawa Tengah, kemarin.
Bagir Manan mengatakan
hal itu kepada wartawan seusai menghadiri pengukuhan
Prof Muhammad Fauzan dan
Prof Agus Raharjo sebagai
Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Ia menjelaskan makna kitab
menunjukkan derajatnya yang
lebih tinggi daripada sebuah
aturan biasa yang diatur undangundang. “Apalagi dua undangundang tersebut menyangkut
prinsip hak asasi orang sehingga
harus dibahas dengan penuh
kehati-hatian, bukan di tengah
mepetnya waktu,” katanya.
Menurut dia, RUU tersebut sebenarnya sudah puluhan tahun
disiapkan, tetapi baru sekarang
dibahas oleh DPR. Padahal satu
bulan lagi akan dilaksanakan
pemilu. “Pertanyaan dari saya,
apakah arif atau bijaksana,
dalam sebulan kita mengejarngejar hal seperti itu,” kata dia
menegaskan.
Dalam kesempatan tersebut, Bagir menyarankan adanya peraturan yang jadi terobosan untuk menyelesaikan

kebekuan pembahasan RUU
KUHAP, terutama soal penyadapan. Menurut dia, perlu ada
peraturan yang lebih spesiﬁk
tentang penyadapan.
“Salah satu hak asasi manusia yakni kebebasan berkomunikasi. Namun, penyadapan
ja ngan sampai menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Harus ada
solusi konkret mengenai pasal
penyadapan,” katanya.
Saat ditemui di kesempatan
berbeda, Ketua MA Hatta Ali
mengakui lembaganya keberatan dengan substansi RUU
KUHAP yang sudah ada di DPR,
utamanya pasal 250 tentang
kasasi. Ia juga menyayangkan
sikap pemerintah yang tidak
pernah meminta masukan
dalam bentuk daftar isian masalah dari MA.
“Itu kan kewenangan eksekutif dan legislatif, silakan
diteruskan. Dalam perjalanannya, itu bisa dikritik karena
masih rancangan dan bisa
direvisi agar terbentuk UU

yang diharapkan oleh seluruh
masyarakat. Kita tidak diminta
pemerintah untuk sampaikan
DIM,” ujar Hatta di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Jaksa mengherankan
Sementara itu di Jakarta, peneliti Indonesia Corruption Watch
(ICW) Agus Sumaryanto mempertanyakan sikap Kejaksaan
Agung yang justru bersemangat
agar revisi dua UU itu segera
diselesaikan. Sikap itu dipertanyakannya saat pasal-pasal yang
ada di RUU KUHAP memangkas
banyak kewenangan institusi penegak hukum seperti KPK, Polri,
MA, PPATK, dan BNN.
“Secara substansi seharusnyua
Kejaksaan Agung ikut merasa
terganggu dengan pembahasan
yang dilanjutkan antara pemerintah dan DPR. Misalnya, jaksa
tidak bisa lagi mengajukan banding jika putusan hakim memvonis bebas terdakwa,” kata Agus.
(Mad/AI/P-1)

lilik@mediaindonesia.com

AKIBAT selingkuh dengan
sesama hakim, Elsadela dan
Mastuhi dipecat dari jabatan
mereka.
Keduanya, menurut sidang
Majelis Kehormatan Hakim
yang digelar Mahkamah Agung
(MA) di Jakarta, kemarin,
terbukti telah mencede rai
kewibawaan pengadilan dan
kehormatan hakim.
“Menyatakan hakim terlapor terbukti melanggar kode
etik pedoman dan perilaku
hakim dan menjatuhkan hukum disiplin terlapor, berat,
pemberhentian tetap dengan
hak pensiun,” kata ketua sidang Majelis Kehormatan Hakim, Andi Syamsu Alam, saat
membacakan putusan buat
Elsadela, hakim Pengadilan
Negeri Tebo, Jambi.
Putusan yang sama juga
diterima pasangan selingkuh Elsadela, Mastuhi, hakim
Pengadilan Agama Tebo. Ia harus menerima putusan dipecat
dengan hak pensiun.

“Terlapor telah mengakui
kesalahan dan kooperatif
mengaku perbuatannya. Terlapor menyesali dan tidak
akan mengulangi perbuatannya,” kata anggota majelis
kehormatan, Desnayati, saat
membacakan pembelaan Mastuhi.
Dalam pertimbangan putusan terhadap Elsadela, majelis
kehormatan menyebut dia
telah terbukti berselingkuh
dengan Mastuhi. Oleh majelis, perbuatan Elsadela dianggap mencederai pengadilan,
perbuatan tercela, dan tidak
menjunjung harga diri, martabat, dan keluhuran hakim.
Apalagi Elsadela terbukti melakukan perbuatan tersebut
berulang kali dan dilakukan
di ruang kerja pengadilan negeri agama.
“Yang meringankan, terlapor
menyesali perbuatannya dan
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” kata anggota
sidang majelis, Desnayati.

Hal yang semakin memberatkan mereka, sambungnya,
ialah perbuatan itu menghina
kehormatan peng adilan karena dilakukan berkali-kali.
Meski demikian, dalam kedua
sidang tersebut keduanya
mengaku khilaf dan menyadari kesalahan mereka.
Terungkapnya kasus perselingkuhan sesama hakim
itu terjadi setelah HR, suami
Elsadela, melaporkan perselingkuhan istrinya ke Pengadilan Tinggi Jambi. Laporan
tersebut langsung disampaikannya setelah ia memergoki
istrinya tengah berbuat tidak
patut dengan Mastuhi di salah
satu ruang kerja Pengadilan
Agama Tebo pada 30 November 2013.
Pengadilan Jambi langsung
menindaklanjuti laporan HR
tersebut dengan menarik
Elsadela ke ke pengadilan
tinggi dan meneruskan kasus
itu ke Badan Pengawas MA.
(Che/P-1)

Bupati Rembang Berupaya
Kaburkan Perkara
JAKSA menilai pembelaan
yang disampaikan Bupati
Rembang M Salim atas dakwaan dalam kasus dugaan
korupsi dana APBD 20062007 yang ditujukan bagi
penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
(RBSJ) sebagai upaya untuk
mengaburkan perkara.
“Eksepsi panjang lebar
yang disampaikan terdakwa
bersama kuasa hukumnya
hanya berupaya untuk mengaburkan perkara,” kata
jaksa Margono dalam sidang
di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Semarang, Jawa Tengah, kemarin.
Menurut dia, keberatan
terdakwa M Salim atas dakwaan jaksa yang kurang
cermat dan teliti dinilainya
tidak tepat. Ia menuturkan
dakwaan yang disusun tersebut telah sesuai dengan
syarat formil dan materiil.
Selain itu, menurut dia,
pembelaan yang disampaikan terdakwa telah masuk
ranah pemeriksaan materi
perkara.

“Eksepsi sudah masuk
pokok perkara yang hanya
bisa ditentukan kebenarannya dalam persidangan,”
ujarnya.
Bupati M Salim dalam
p e m b e l a a n ny a m e n g a k u

Bupati Rembang M Salim
dinilai jaksa
menyalahi sejumlah
aturan karena penyertaan
modal Rp25 miliar diambil
dari APBD yang
belum disahkan.
menjadi korban kriminalisasi dalam kasus dugaan
korupsi tersebut. Karena
itu, ia menilai jaksa telah
terbawa oleh dinamika politik praktis yang terjadi di
Rembang.
D a l a m p e m b e l a a n ny a ,
Salim meminta majelis hakim menolak dakwaan jaksa
dan tidak melanjutkan sidang. Ia menilai dakwaan
jaksa tidak cermat, tidak

teliti, dan tidak lengkap.
Dalam sidang perdana,
jaksa mendakwa Salim dengan Pasal 2 dan 3 UU No
20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
K a s u s d u g a a n ko r u p s i
tersebut berawal dari keinginan Bupati Salim untuk
mendirikan badan usaha
milik daerah, PT RBSJ. Sebagai modal awal, PT RBSJ
membutuhkan setoran modal awal Rp25 miliar yang
berasal dari APBD.
“Bupati memerintahkan
Kepala Bagian Keuangan
Pemkab Rembang Maskuri
mentransfer Rp25 miliar
untuk modal awal pembentukan BUMD,” katanya.
Padahal, lanjut dia, saat
perintah pencairan disampaikan, APBD Kabupaten
Rembang Tahun 2007 belum
disahkan. Tindakan Bupati
tersebut, menurut jaksa, menyalahi sejumlah peraturan
karena dana Rp25 miliar tersebut berasal dari dana tak
tersangka. (Ant/P-1)

OPINI

RABU, 5 MARET 2014

7

Politik Teror
dalam
Demokrasi
Umbu TW Pariangu
Dosen Fisipol Universitas Nusa Cendana, Kupang

S

Responsibilitas
Politik Demokratik
Max Regus
Studi doktoral di Belanda

D

UNIA serasa hendak membubarkan
dirinya sebagai satu
rumpun kehidupan
yang beradab. Keguncangan
politik yang sudah terjadi di
Ukraina, Venezuela, Suriah,
belum lagi kekerasan berdarah yang terus berlangsung
di Pakistan, merobek rasa
damai serentak mengirimkan
sunyi yang mencekam. Sekali lagi disodorkan kepada
kita dengan sangat gamblang
bahwa kekuasaan selalu menjadi muasal pertama kebrutalan politik.
Tanpa rasa hormat pada
kemanusiaan dan keadilan,
ke k u a s a a n d a l a m s e ke j a p
menjadi mesin pembantai sosial tanpa tandingan.
Demokrasi tidak sepenuhnya seperti hembusan ‘angin
surga.’ Kontradiksi terus tergelar secara telanjang. Perilaku tengik menghunus dari
kedalaman kuasa. Politik haus
darah telah membantai kemanusiaan tanpa titik akhir.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Daniel Ross (2004)
menulis buku Violent Democracy, dan Michael Mann (2005)
dengan buku The Dark Side of
Democracy. Keduanya coba
membongkar wajah suram
peradaban.
Di tahun-tahun itu, terorisme dan perang terhadapnya,
menghadirkan mimpi buruk
dalam sejarah kemanusiaan.
Tragisnya, apa yang telah
melukai humanitas justru
terbungkus dalam sebentuk
kepercayaan suci pada demokrasi.

PARTISIPASI OPINI

Keajaiban
Meski ada kesuraman, demokrasi dan kebebasan tetap
memikat dunia.Dua dekade
sesudah kesuksesan gerakan
anti-apartheid, Afrika Selatan
mengenang dan merayakan
kebebasan pada 27 April 2014
mendatang. Di antara semua
rasa suka akan demokrasi,
mereka menyebut kebebasan
yang sudah datang itu sebagai
keajaiban. Tahun ini, mereka
ingin merayakannya dengan
kesungguhan, disertai komitmen membangun bangsa yang
kian beradab.
Dengan tema 20 years of
freedom, warga Afrika Selatan menaruh hormat kepada
proses pahit yang mereka
lewati untuk meraih kemerdekaan. Di situ, ada satu hal
yang mencolok. Mereka tidak merayakan demokrasi
melulu dengan pendekatan
mekanistik-institusionalistik.
Yang dilakukan sekedar untuk
memenuhi standar mekanisme
formal dan menjawab tuntutan pelembagaan demokrasi.
Mereka ingin merayakan
demokrasi dan kebebasan dengan pengalaman nyata. Yang
terjadi ketika keadilan sosial
tercantum di lalel-label harga
kebutuhan pokok rakyat. Ketika jalan bagi rakyat untuk
memperoleh pendidikan dan
kesehatan lebih mudah daripada periode gelap sebelumnya. Sebab, sebetulnya demokrasi tidak pernah dirayakan
dengan murni sebagai keajaiban manakala penguasa tidak
membangun hubungan politik
dengan rakyat. Demokrasi

tidak menjadi keajaiban saat
rakyat kehilangan pembela
politik di tengah kemiskinan
yang kian mendera.

Komitmen
Demokrasi tetap menggetarkan kesadaran global. Sebuah
website yang diberi nama
Democracy-Day dibuat untuk menggalang pendidikan
politik bagi generasi muda
Amerika Serikat (AS). Ada
kegelisahan substansial di balik gagasan ini. Tercatat, setiap
hari di AS, tidak kurang 18.000
calon pemilih pemula bertanya tentang proses politik.
Mereka ingin mengelola
rasa ingin tahu kaum muda
tentang kekuatan utama dari
partisipasi politik. Terutama
berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan publik yang
adil, demokratis, dan beradab.
Dengan itu, mereka juga ingin
memastikan keberlanjutan
nilai-nilai demokrasi. Untuk
mendukung aksi ini, mereka
merayakan Democracy Day
pada 21 Maret 2014.
Pelajaran yang dapat kita
petik cukup sederhana. Negara
yang dikenal sebagai kampiun
demokrasi ternyata masih memikirkan cara paling tepat untuk
merayakan demokrasi. Mereka
ingin mendidik generasi muda
agar melek politik, menghidupi
cara pikir demokrasi substansial
dan mengontrol proses-proses
politik secara langsung dan
benar. Begitu cara mereka merayakan demokrasi.

Keadaban
Berselang sebulan lagi, kita

akan menyelengarakan pemilu ke empat sesudah tumbangnya rezim Orde Baru.
Agaknya cukup mudah untuk
dikatakan bahwa kualitas
tanggung jawab politik kita
akan menentukan cerita indah
demokratisasi di negeri ini.
Proses politik ini bisa menjadi
lorong lurus menuju kesejahteraan sosial, atau malahan
menjadi jalan tanpa hambatan
menuju keruntuhan.
Tidak terbantahkan, tanggung jawab politik yang semakin matang akan memperkecil
sisi gelap demokrasi sekaligus
memompakan komitmen yang
bening dalam membangun
bangsa yang beradab.
Titik utama dari usaha membangun keadaban demokrasi
ada pada kerelaan penguasa
membuka mata batin politik
pada kegelisahan dan kecemasan publik.
Mereka harus memelihara
dan menyegarkan harapanharapan sosial di kedalaman
jiwa publik. Mereka juga harus memotong rantai kecemasan sosial dengan kesigapan politik.
Di satu kasus spesifik, kisruh
RUU KUHP dan KUHAP belakangan ini, Media Indonesia
dalam Editorial (1/3) mengajak
penguasa untuk menyimak
suara publik.
Tentu, bukan hanya pada
soal ini, tapi pada sederet
persoalan pelik lainnya. Kualitas tanggung jawab politik
demokratik (responsibilitas
demokratik) penguasa diukur
dari kemauan mendengar suara batin publik.

para kepala daerah, dan pimpinan jabatan publik lainnya),
yang harusnya jadi role model
perilaku sosial yang beradab,
justru keburu tumbang diseret Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Judul novel Christopher
Koch, The Year of Living Dangerously kurang lebih cocok
untuk melukiskan keadaan
demokrasi kita. Dikatakan,
demokrasi sejatinya tidak
mengurangi, tetapi justru
memperbanyak risiko atau
bahaya. Demokrasi yang dijalankan di tengah-tengah
kondisi masyarakat yang
diliputi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pendidikan
rendah hanya akan melahirkan democrazy yang dipenuhi
kaum tirani modal dan para
oligarki.
Kita khawatir Pemilu 2014
akan menjadi sumbu pendek
kekerasan jika situasi politik
terus dibiarkan dicengkeram
oleh perang kepentingan yang
berujung bedil dan darah. Saat
ini kita melihat bagaimana
politik pencemaran nama
baik, kampanye hitam, dan
siasat adu domba politik mulai
Teror
Yang menjadi problem di muncul di mana-mana. Atmoskultur demokrasi kita salah fer religius di ruang-ruang
satunya ialah rendahnya in- ibadah mulai berubah panas
ternalisasi nilai dan prinsip dan sumuk oleh hembusan
kompetisi politik yang bersih, propaganda politik murahadil, dan beradab dalam pe- an berbungkus ibadah. Karilaku ataupun lembaga poli- renanya, negara (pemerintah
dan aparat hutik sehingga
kum) semespolitik ment i ny a h a r u s
ghalalkan seDi sisi lain, agar pemilu
tampil sebagai
gala cara serta
tidak terus memproduksi
alat pencegah
p o l i t i k ke k ‘badut-badut politik’ yang
dan proteksi
erasan yang
terdepan unmenegasi etikorup, rakyat harus setop
tuk mengka dan moral
memanjakan diri dengan
eliminasi
terus diprakapati politik.
benih-benih
tikkan. Merekekerasan sebaknya aksi
teror menjelang pemilu yang hingga tidak terus menjadi
memantik keresahan dan ‘negara darurat’ (notstaat)
melukai politik batin rakyat yang hanya eksis dalam memseperti pengeroyokan di Aceh peragakan hukum rimba bagi
yang menewaskan Ketua DPK rakyat kecil.
Partai Nasional Aceh (6/2); penembakan Posko Pemenangan Mengubah pilihan
Caleg NasDem di Aceh (16/2);
Di sisi lain, agar pemilu
dan serangan bom molotov di tidak terus memproduksi
rumah Caleg NasDem di Aceh ‘badut-badut politik’ yang
(21/2).
korup, rakyat harus setop
Kekerasan politik selalu memanjakan diri dengan apati
tak terlepas dari minimnya politik. Menurut Jac Ranciere
modal sosial berupa apre- (2010:78), rakyat sebaliknya
siasi publik terhadap demo- perlu melakukan politik subkrasi yang selama ini lebih jektiﬁkasi, yakni politik pengdidikte nafas prosedural dan galangan kekuatan sosial berkekuatan kapital. Napas pe- sama media (koran, televisi,
milihan langsung yang sebe- radio, internet) untuk mentulnya dihembuskan untuk gawal dan menyelamatkan
menghidupkan organ dan pemilu dari politik manipulasi
roh demokrasi justru kerap dan para caleg pengobral janji
disabotase oleh nafsu politik yang miskin gagasan dan inuang yang menjungkalkan tegritas.
akal sehat dan rasionalitas
Salah satunya, harus ada
publik. Akibatnya, politik perubahan pilihan politik
terdegradasi menjadi ruang rakyat dari pertimbangan
pemberhalaan kekuasaan emosional-subjektif ke pilihan
menggiurkan bagi mahkluk berdasarkan pertimbangan
politik (zoon politikon) un- konstruktif yang berbasis
tuk menggadaikan sportivi- program dan kapabilitas partas, kejujuran, dan integritas tai/caleg.Kita ingin Pemilu
demi uang, kursi, dan selir. 2014 menghadirkan para wakil
Kita menyaksikan bagaimana rakyat yang berjiwa respondeo
sosok-sosok berintegritas (se- ergo sum (saya bertanggung japerti menteri, ketua partai, wab, maka saya ada) di pangkepala SKK Migas, ketua MK, gung kratos.

AAT ini musim politik kian ‘mekar ’ ke
p u n c a k ‘ p e ray a a n ny a ’ , y a i t u p e m i l u
legislatif (9 April) dan pemilu presiden (9 Juli) 2014.
Kehendak sejarah lima tahunan ini akan menentukan
arah demokrasi, apakah ia
bisa membawa pemerintahan (kratos) bergerak lurus dan menautkan sauhnya
di pelabuhan kesejahteraan
rakyat (demos), atau tinggal
di tempat.
Salah satu indikator kematangan demokrasi yang berpotensi mendekatkan demos
pada tujuan kemaslahatannya
ialah budaya demokrasi. Tahun 2013, berdasarkan survei
majalah Economist, dari 167
negara yang disurvei, kualitas
demokrasi kita bertengger di
peringkat 53 dengan kategori
cacat. Peringkat tersebut memang naik dari 67 pada 2012,
tetapi tetap disertai catatan
soal masih cederanya kultur
demokrasi sehingga negara
kita tak kunjung menjadi negara yang full democracy.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-

bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky
Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati,
Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita
Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,

Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan
(Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:

a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

MEGAPOLITAN

8

RABU, 5 MARET 2014

LINTAS BERITA

Razia di Jembatan Penyeberangan
POLDA Metro Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
DKI Jakarta akan menggelar razia di jembatan penyeberangan
orang yang tersebar di penjuru Ibu Kota. Razia digelar menyusul
terjadinya aksi kriminalitas dan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di jembatan penyeberangan MPR/DPR, Jumat
(28/2) pekan lalu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto,
kemarin, mengatakan jembatan penyeberangan seharusnya
tidak beralih fungsi menjadi area pedagang kaki lima ataupun
tempat singgah tunawisma. Alih fungsi, ujar Rikwanto, menyebabkan pengguna jembatan penyeberangan jalan merasa tidak
nyaman dan khawatir atas keselamatan diri.
Rikwanto memberikan beberapa kiat kepada masyarakat yang
akan menggunakan jembatan penyeberangan. Antara lain, perhatikan waktu saat akan menyeberang. Jangan terlalu pagi atau
terlalu malam. Hindari menyeberang seorang diri dan tunggu
orang lain agar terlihat seperti rombongan. (GG/J-4)

Tanah untuk Monorel Disurvei

ANTARA/ZABUR KARURU

KEMBALI KE JALAN: Para pedagang kaki lima kembali menggelar barang dagangan di badan jalan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Kondisi itu menjadi
penyebab kemacetan dan kesemrawutan di sepanjang jalan tersebut.

KOTA DEPOK

POLDA METRO JAYA

Kekerasan Seksual Samuel Diusut

P

OLISI mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan
Chemy Watulingas
alias Samuel, pemilik Panti
Asuhan The Samuel’s Home,
terhadap anak berumur 14
tahun yang menghuni panti
asuhan itu.
Selain dijerat dengan Pasal
77 dan 88 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu
penelantarkan anak dan penganiayaan anak, Samuel juga
dijerat dengan Pasal 81, yaitu
tentang kekerasan seksual
atas anak.
Kabid Humas Polda Metro
Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin, mengatakan
penambahan pasal pelecehan

seksual terkuak ketika salah
satu anak asuhnya yang baru
berumur 14 tahun mengaku
disetubuhi empat kali dan aksi
bejat itu terjadi pada 2013.
“Persetubuhan dilakukan
Samuel di dua lokasi, yaitu
di apartemen dan di dalam
panti asuhan. Tidak ada saksi
yang melihat, tetapi kita buktikan dengan hasil visum serta
pengakuan korban,” katanya.
Saat ini, ujarnya, ia juga
masih mendalami kasus itu
terhadap anak-anak penghuni
lainnya di panti itu, apakah
mereka juga ada yang menjadi korban kekerasan seksual
Samuel. “Ini sedang didalami
satu per satu atas dugaan itu.
Ini harus pelan-pelan supaya
mereka bisa bicara detail, dan

Salah satu anak asuh
penghuni The Samuel’s
Home yang baru berumur
14 tahun mengaku
mengalami kekerasan
seksual yang dilakukan
oleh Samuel.
ditanya apa saja yang didapatkan selama diasuh,” paparnya.
Ia menambahkan, ancaman
pidana atas pelanggaran Pasal
81 UU Perlindungan Anak ialah
sampai 15 tahun penjara.

Tersangka ditahan
Samuel telah dijebloskan
ke ruang tahanan Direktorat
Reserse Kriminal Umum Polda

KABUPATAN TANGERANG

Metro Jaya, beberapa saat
setelah penetapan sebagai
tersangka. “Tadi pukul 11.00
(WIB) surat penahanan sudah
diterbitkan dan Samuel sudah
berada di ruang tahanan,” kata
Rikwanto.
Menurutnya, keputusan
itu diambil setelah Samuel
rampung diperiksa sebagai
tersangka selama 11 jam dan
disodorkan 57 pertanyaan.
Pemeriksaan berlangsung
di ruang Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA)
Subdit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (3/3).
Sementara itu, istri samuel,
Yuni Winata, status hukumnya
belum ditingkatkan. “Istrinya
sementara masih saksi. Na-

mun, apabila di kemudian
hari ditemukan adanya tindak
pidana, bisa ditetapkan tersangka,” ujar Rikwanto.
Ia juga menerangkan, The
Samuel’s Home yang berada
di satu perumahan di Sektor
VI Blok GC, Nomor 01, Kelurahan Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, tidak mengantongi
izin sebagai panti asuhan.
Samuel pernah menyatakan
lokasi itu diperuntukkan sebagai rumah tinggal dan rencananya seluruh prosedur perizinan akan diajukan. “Yang
pasti administrasi yayasan itu
belum ada walau sempat ada
rencana mengurus. Secara formal, lokasi baru ini belum ada
izinnya,” katanya. (GG/J-4)

JAKARTA BARAT

Mahasiswa Jual Ganja Ditangkap

Dua Saksi lagi Ungkap Intimidasi
HERCULES Rozario Marshal, terdakwa
dalam kasus tindak pidana pencucian uang disertai pemerasan dan kekerasan, kemarin kembali menjalani
sidang.
Sidang yang digelar di Ruang
Kusumah Atmadja Pengadilan Tinggi
Negeri Jakarta Barat itu beragendakan
mendengar keterangan dua saksi, yaitu Abdul Qodir sebagai sekuriti dan
Pujo Warsito sebagai mandor di PT
Tjakra Multi Strategi.
Sidang yang dipimpin ketua majelis
hakim Prim Haryadi tersebut sempat
berjalan cukup alot lantaran kedua
saksi memberikan keterangan yang
dianggap berbelit. Bahkan ketua tim
kuasa hukum Hercules, OC Kaligis,

berulang kali menanyai saksi yang
dia sebut tidak konsisten. Akan tetapi,
kedua saksi kompak mengakui bahwa
mereka pernah mendapatkan intimidasi dari Hercules dkk.
Abdul Qodir membeberkan intimidasi yang dialami mulai dalam bentuk
ancaman hingga tindakan ﬁsik.
Adapun Pujo Warsito menyatakan
intimidasi yang dialaminya ialah saat
beberapa anak buah Hercules menyambangi tempat ia bekerja dengan
membawa parang. “Mereka mengancam kami untuk berhenti bekerja.”
Seusai menjalani persidangan, Hercules mengungkapkan semua yang
diucapkan saksi tidak benar sama
sekali. (*/J-1)

MI/IMMANUEL ANTONIUS

PEMUSNAHAN SABU: Tersangka kepemilikan narkoba memegang sabu sebelum
barang bukti itu dimusnahkan di lapangan BNN, Jakarta, kemarin. Sabu 5.610,3
gram dari Malaysia dan Aceh itu merupakan hasil penangkapan 7 tersangka.
PEREDARAN narkoba di lingkungan
institusi pendidikan belum juga putus. Kepolisian Sektor Metro Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten,
menangkap dua bandar ganja yang
berstatus mahasiswa universitas
swasta terkemuka di kota itu.
Kapolsek Pamulang Komisaris
Doddy Ferdinand Sanjaya mengatakan tersangka berinisial DE dan AT
ditangkap petugas saat menunggu
pembeli di warung kopi yang terletak
di Jalan Angsana, Pondok Cabe. Tempat tersebut tidak jauh dari tempat
mereka menuntut ilmu. “Sebelumnya ada laporan warga bahwa di
sekitar lokasi sering terjadi transaksi

PT JAKARTA Monorail selaku pelaksana kerja sama pembangunan proyek monorel melakukan survei penyelidikan tanah
(soil investigation) di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Lokasi tersebut merupakan titik pemberhentian pertama jalur
monorel blue line yang menghubungkan Kampung Melayu dengan Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Survei tanah di jalur sepanjang 13,7 kilometer itu mulai dilakukan 27 Februari lalu dan akan berlangsung selama 100 hari. Uji
tanah dilakukan di setiap jarak 100 meter dengan penggalian
hingga kedalaman 30 meter untuk mendapatkan sampel tanah.
Menurut Direktur Teknis PT Jakarta Monorail R Bovanantoo,
proses tersebut penting guna menyiapkan desain fondasi yang
tepat pada setiap lokasi. Survei dilakukan lebih agresif untuk
membantu percepatan pembangunan konstruksi monorel karena kriteria dari settlement hanya diberi toleransi 3 milimeter.
Jalur blue line merupakan satu dari dua jalur monorel yang
dikerjakaan PT Jakarta Monorail. (*/J-4)

narkoba jenis ganja,” kata Doddy,
kemarin.
Dari tangan DE, ujar Doddy, polisi
menyita barang bukti enam paket
ganja siap edar yang dibungkus
menggunakan kantong plastik putih. Menurut pengakuan keduanya,
mereka memang sengaja mengedarkan ganja untuk rekan satu
kampus.
Sementara itu, kemarin, Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan
5.610,30 gram sabu. Dari barang bukti
sebanyak itu, tim BNN meringkus sejumlah pelaku kejahatan narkoba di
tiga lokasi, yaitu Aceh, Banjarmasin,
dan Jakarta.(DA/AF/J-4)

ANTARA/ZABUR KARURU

RELOKASI WARGA KAMPUNG PULO: Seorang warga membersihkan lumpur sisa banjir
di rumahnya di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Sebagian warga
yang tinggal di kawasan tersebut telah mendaftar untuk direlokasi ke rusunawa.

Kondisi 26 Situ di Depok
Mengkhawatirkan
KONDISI seluruh situ di Depok, Jawa Barat, saat ini sangat mengkhawatirkan. Selain
luasan terus berkurang akibat
diserobot menjadi tempat tinggal dan usaha, 26 situ tersebut
juga mengalami pendangkalan
dan tidak terawat.
Padahal, fungsi situ sangat
bermanfaat sebagai penangkal
banjir dan kawasan hijau. Seperti dikatakan Kepala Bidang
Sumber Daya Air Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air
(BMSDA) Kota Depok Herry R
Gumelar, banjir yang sering
terjadi di Depok dan Jakarta
umumnya disebabkan dangkalnya situ.
Akibatnya, banjir selalu melanda perumahan di sekitar
daerah aliran sungai.
“Kami sudah melayangkan
surat kepada Kementerian
Pekerjaan Umum untuk segera
mengeruk 26 situ yang ada di

wilayah Kota Depok dengan
anggaran dari APBN sebesar Rp451 miliar,” ujarnya,
kemarin.
Ia menegaskan, surat tersebut dilayangkan awal Februari
lalu, namun hingga kini belum
ditanggapi. “Dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 2005
tentang Sumber Daya Air,
pengerjaan situ kewenangan
pemerintah pusat. Daerah hanya melakukan pengawasan.
Oleh karena itu pengerukan
kami usulkan ke (pemerintah)
pusat,” ujarnya.
Usulan pengerukan, tambahnya, alasannya sangat logis,
yaitu untuk mengatasi banjr di
Depok dan Jakarta. Ia menyebutkan, bila 150 hektare situ
di Depok itu dikeruk sedalam
tiga sampai empat meter, akan
mampu menampung 6 juta meter kubik air yang selama ini
masuk ke Jakarta. (KG/J-4)

PEMPROV DKI

Pungli Pelayanan dan
Pengadaan di DKI Marak
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding pelayanan publik dan pengadaan
barang serta jasa di lingkup Pemerintah Provinsi DKI masih
marak pungutan liar (pungli).
Tudingan itu berdasarkan
survei integritas publik yang
digelar KPK tahun lalu. Hasilnya, 7,4% dari 182 pengguna
layanan publik di Jakarta menyatakan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan biaya
resmi.
“Pembayaran yang tidak
se suai dengan biaya resmi
ditemukan pada unit layanan
pengadaan barang dan jasa,”
kata Ketua KPK Abraham Samad pada acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pe ngendalian
gratiﬁkasi di lingkungan Pemprov DKI, di Balai Kota DKI,
kemarin.
Menurut Abraham, Gubernur DKI Joko Widodo dan
Wakil Gubernur DKI Basuki
Tjahaja Purnama masih mempunyai waktu cukup panjang
untuk membenahi birokrat
yang ada di tingkat bawah.
Abraham juga menyampaikan keprihatinannya terhadap indeks persepsi korupsi

“Kinerja baik
Pemprov DKI dalam
pelayanan publik akan
berpengaruh pada 10
juta penduduk DKI.”
Abraham Samad
Ketua KPK

Indonesia (IPKI) di DKI masih
stagnan di angka 32.
Namun, Abraham memuji
kebijakan lelang jabatan yang
dilakukan Pemprov DKI. Langkah tersebut telah membuahkan perubahan terhadap pelayanan publik yang akan
dirasakan warga Jakarta.
Pada kesempatan itu, Abraham Samad memberikan
dropbox (kotak pengaduan)
kepada Jokowi. Kotak sebesar
50x50x70 cm berwarna merah
putih itu itu akan menjadi tempat penyampaian pengaduan
masyarakat terhadap kinerja
aparat Pemprov DKI. “Kinerja
baik Pemprov DKI dalam pelayanan publik akan berpengaruh pada 10 juta penduduk
DKI,” ujarnya. (Ssr/J-1)

RABU, 5 MARET 2014

KERAWANAN SOSIAL

9

Rawan akibat Padat Penduduk

Relokasi ke Rusun
Jadi Solusi Terbaik

Kelurahan Kampung Rawa, Jakarta Pusat,
yang menjadi kelurahan terawan di DKI,
luasnya 31,1 hektare dan ditinggali
26.643 jiwa.

KELURAHAN Penjaringan
termasuk dari empat kelurahan di Jakarta Utara yang
tingkat potensi kerawanan
sosialnya tinggi menurut hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Selain
Penjaringan, tiga kelurahan
lainnya ialah Kali Baru, Ancol, dan Lagoa.
Beberapa aspek, seperti
kemiskinan, lingkungan kesehatan, prasarana fisik,
modal sosial, perkonomian,
keamanan, dan ketertiban,
di empat kelurahan tersebut
masih rendah.
Lurah Penjaringan Suranta
mengakui aspek kehidupan
di daerah yang dipimpinnya
masih perlu banyak pembenahan. Di Kelurahan Penjaringan, ada 17 RW dan
240 RT.
“Kami tidak membantah
semua data dan penilaian
itu karena memang sesuai
kenyataan yang ada di sini.
Akan tetapi, kami sudah
berusaha melakukan kerja
terbaik untuk menciptakan
lingkungan yang nyaman.
Ke depan, kami akan terus
tingkatkan lagi,” ujarnya
kemarin.
Menurut Suranta, kemiskinan di Kelurahan Penjaring-an terpusat di RW 17
yang terletak di sisi timur
Waduk Pluit. Jumlah penduduk di kawasan tersebut ada
8.000 jiwa.
“Di sana menjadi kantong
kemiskinan di Penjaringan.
Rencananya, daerah ini kami
akan segera bersihkan dengan cara merelokasi warga
ke rumah susun yang saat ini
sedang disiapkan di Muara
Baru,” kata Suranta.
Menurut dia, rata-rata warga di sana bekerja sebagai
buruh lepas di pelabuhan dan
Pasar Ikan Penjaringan.

VERA TRIYANI

B

ADAN Pusat Statistik
(BPS) DKI Jakarta menyatakan Kelurahan
Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, memiliki tingkat potensi kerawanan
sosial tinggi dari 267 kelurahan
yang ada di Jakarta. Hal itu
berdasarkan indeks potensi
kerawanan sosial (IPKS) yang
diteliti BPS DKI pada 2013
Kepala BPS DKI Nyoto Widodo, di Balai Kota DKI, Senin
(3/3) menyebut informasi dan
pemetaan wilayah rawan sosial diperlukan supaya kebijakan Pemprov DKI ditetapkan
tepat sasaran.
Untuk membuat pemetaan
IPKS tersebut, pihaknya membuat indikator, yaitu kemiskinan, lingkungan, dan kesehatan,
prasarana ﬁsik, modal sosial,
perekonomian, serta keamanan dan ketertiban.
Indikator kemiskinan dilihat
hanya pada satu variabel yaitu
kemiskinan. Adapun variabel
indikator lingkungan dan kesehatan adalah saluran air,
tumpukan sampah, bantaran
sungai dan kejadian DBD.
“Sedangkan untuk melihat
indikator prasarana ﬁsik, bisa
dilihat dari variabel rawan
banjir, rawan kebakaran, permukiman kumuh, dan kepadatan penduduk,” kata Nyoto.
Menyusul indikator modal
sosial dilihat dari variabel keberadaan tempat ibadah, kerja
bakti, arisan, dan pembinaan
sosial. Kemudian indikator
keamanan dilihat dari variabel
kejadian tindak pidana, keja-

dian tawuran, dan keberadaan
tenaga keamanan.
“Kalau indikator ekonomi
itu dilihat dari keberadaan
bank, pegadaian, IKKR, jasa
dan industri sedang,” ujarnya.
Menurut dia, semakin tinggi angka indeks suatu wilayah
diasumsikan semakin tinggi pula tingkat kerawanan
so sialnya. Artinya, wilayah
yang tidak aman karena tingkat kemiskinan tinggi, rawan
banjir, kebakaran, tindak
kri minal, tidak sehat, tumpukan sampah di mana-mana, dan banyak permukiman
kumuh.
Lurah Kampung Rawa Andri Ferdian pun mengakui
indikator BPS DKI itu cukup
mendominasi wilayahnya.
“Kepadatan penduduk tinggi,
narkoba tinggi, tawuran, perjudian memang masih. Ini tidak
bisa dipungkiri memang begitu
adanya. Tapi, kalau banjir sepertinya tidak juga,” kata Andri saat ditemui kemarin.

Sudah lama
Fenomena ini, lanjutnya,
telah ada sejak lama. Akar
masalahnya, lanjut Andri,
tidak lain karena kepadatan
penduduk yang tinggi dengan
wilayah seluas 31,1 hektare dan
dihuni 26.643 jiwa, dibarengi
mental instan warga yang masih enggan diajak berubah.
“ Ya n g m e m b u a t ra w a n
itu bisa karena padat penduduknya. Misal, dalam ruangan seukuran ini saja bisa diisi
oleh belasan orang. Jadi jangan
heran kalau jam 12 malam

di sini ada anak kecil masih
bermain karena ruangan tidur
terbatas,”ujar Andri.
Sejumlah pembekalan dan
pelatihan yang dilakukan banyak pihak pun tidak banyak
mengubah kehidupan warga
Kampung Rawa. Pasalnya, setelah pelatihan selesai, mereka

malah kembali ke aktivitas
nongkrong dan kegiatan tidak
produktif lainnya.
Camat Johar Baru Masroni
menanggapi positif penilaian
itu. Dengan adanya kritikan dan masukan, pihaknya
bisa memulai memper baiki
kekurangan yang ada di wila-

yahnya.
“Saya belum lihat indikator
yang dipakai BPS itu apa, Tapi
intinya kita bisa mulai benahi dari situ.” tutur Masroni.
(Ssr/J-1)

triyani
@mediaindonesia.com

Suranta pun mengakui
kemanan di kawasan itu sangat rawan.
“Di RW ini, khususnya
di lima RT, sering sekali
ter jadi tawuran dan terjadinya di malam hari. Ini memang menjadi keprihatinan
kami dan pihak kepolisian.
Polisi juga sering melakukan patroli di wilayah ini,”
ujarnya.
Suranta optimistis jika rumah susun sudah selesai
dibangun pada Juli nanti, taraf kehidupan warganya bisa
menjadi lebih baik. Pasalnya,
di rusun itu akan terintegrasi
dengan fasilitas pendidikan
dan kesehatan.

Di Jakarta Utara tercatat,
dari 1.645.659 penduduk, ada
55.248 orang yang tergolong
lanjut usia, dengan 13.396
orang di antaranya tergolong
membutuhkan bantuan.
Kepala Suku Dinas Sosial
Jakarta Utara Ika Lestari Adji
menyatakan sudah mempersiapkan program ekonomi
produktif untuk warga tidak
mampu di daerah-daerah
yang masuk kategori miskin.
“Kami akan bantu mereka
dengan modal usaha produktif seperti pedagang gadogado, bakso, dan sejenisnya
yang produktif dalam skala
kecil dulu,” urainya.
Selain itu, Pemerintah Kota
Jakarta Utara juga akan terus
menggalakkan upaya penertiban terhadap penyandang
masalah kesejahteraan sosial, penanganan anak-anak
di ambang gizi buruk, dan
lanjut usia yang telantar.
(SW/J-1)

PASCABENCANA

10

Dua Ibu Lahirkan Bayi
di Pengungsian
DUA ibu korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatra Utara, melahirkan bayi di tempat pengungsian Posko Penampungan UKA
Kabanjahe I.
Kehadiran dua bayi tersebut sekaligus menambah jumlah pengungsi yang sebelumnya 992 orang menjadi 994 orang. Koordinator
Media Massa Penanggulangan Bencana Sinabung di Kabanjahe,
Jhonson Tarigan, menjelaskan kedua bayi yang baru lahir itu dalam
keadaan sehat. “Bayi yang lahir di lokasi penampungan pengungsi
telah mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baik makanan maupun
asupan susu,” kata Jhonson, kemarin.
Dia menambahkan, saat ini sudah ada 10 posko yang sudah
kosong dari total 44 posko yang ada. Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing yang berada di luar radius 5 km dari kawah
Gunung Sinabung.
Selain masalah pengungsi, saat ini warga yang menjadi korban
erupsi Sinabung membutuhkan ribuan seng untuk memperbaiki
atap rumah.
BNPB dalam keterangannya menyebutkan seng dibutuhkan untuk atap 46 ribu rumah yang akan dibagikan ke 12 desa. Namun,
saat ini ketersediaan seng di Posko Utama Penanggulangan Bencana
Erupsi Sinabung baru berjumlah 9.910 lembar.
“Kebutuhan seng ini masih didata untuk empat desa lagi, dan
akan diveriﬁkasi tim di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan
persnya.
Untuk membantu mempercepat rehabilitasi rumah warga yang
saat ini masih tertimbun pasir dan debu vulkanis, Sutopo meminta
bantuan seng. “Bantuan seng dari donatur sangat diharapkan.
Silakan bisa diinformasikan ke Posko Utama Penanggulangan
Bencana Erupsi Sinabung dengan nomor telepon 08116002956.
Posko utama ini berlokasi di Kantor Kecamatan Kabanjahe, Jalan
Veteran, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.”
Ia pun menyebutkan saat ini 17.513 jiwa (5.336 kepala keluarga)
telah pulang ke rumah masing-masing. (JH/Ant/N-3)

Ratusan Korban
Longsor Pilih
Bertransmigrasi

ANTARA/JOKO SULISTYO

KERING: Seorang anak membantu mengambil air untuk keperluan MCK di kubangan bekas fondasi
bangunan di Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau kemarin. Akibat hujan yang tidak turun sejak
dua bulan terakhir, sejumlah warga terpaksa memanfaatkan air seadanya karena sumur mereka
mengering.

Rehabilitasi Rumah Capai 50% Lebih
Otoritas Jasa Keuangan mendesak DPR
agar segera memberi payung hukum
untuk pelaksanaan hapus tagih di daerah
bencana.
EDY SAPUTRA

P

ERBAIKAN rumah
warga korban erupsi
Gunung Kelud, Jawa Timur, dipercepat. Rehabilitasi rumah yang dilakukan
serentak mulai Senin (24/2) telah membuahkan hasil. Saat ini
6.039 unit rumah di beberapa
wilayah sudah bisa dibenahi
dan ditempati.
“Total rumah yang diperbaiki
sekitar 12 ribu rumah. Untuk
itu dibutuhkan genting dalam
jumlah besar. Selain itu, dibutuhkan asbes sebagai pengganti
atap. Setiap hari kami targetkan
sekitar 100 rumah bisa diperbaiki,” kata koordinator Satlak
Penanggulangan Bencana dan

Pengungsi Letkol Infanteri Heriyadi di Kediri, kemarin.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), total rumah
yang rusak 12.447 unit di Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Adapun rumah yang sudah diperbaiki 6.039 unit atau
50,97%.
“Di Kabupaten Kediri, jumlah
rumah rusak 10.554 unit dan
sudah diperbaiki 5.013 unit
(50,36%). Kemudian di Kabupaten Malang, jumlah rumah
rusak 1.510 unit dan telah selesai direhab 649 unit (42,98%).
Di Kabupaten Blitar, jumlah
rumah rusak 383 unit dan sudah selesai 377 unit (98,44%),”
jelas Kepala Pusat Data Infor-

RABU, 5 MARET 2014

masi dan Humas BNPB Sutopo
Purwo Nugroho dalam siaran
persnya.
Di Kabupaten Kediri terdapat
empat kecamatan yang terdampak langsung erupsi Kelud,
yakni Kecamatan Puncu, Ngancar, Plosoklaten, dan Kepung.
Namun, Kecamatan Puncu
dan Kepung paling parah kondisinya.
Heriyadi yang juga Komandan Kodim 0809 Kediri menambahkan, untuk memperbaiki
rumah warga, tidak semua
atap diberi genting. Ada pula
atap rumah yang harus diganti
dengan asbes. “Kebutuhan
genting cukup banyak,” kata
Heriyadi.
Namun, dari hitungan BNPB,
satu rumah membutuhkan
sekitar 2.000-3.000 genting. Sesuai dengan jadwal, perbaikan
rumah warga yang rusak akibat
erupsi Kelud hingga 9 Maret.
Sebanyak 1.600 prajurit ditambah 280 tukang diturunkan ke

seluruh dusun. Tiap satu dusun
terdapat satu peleton prajurit
yang membantu rehabilitasi
rumah warga.

Hapus tagih
Pada bagian lain, Komisi XI
DPR mendukung upaya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), serta bank-bank BUMN
yang akan memberikan kemudahan pembayaran kredit
bagi debitur di daerah-daerah
bencana.
“Komisi XI merekomendasikan kepada bank-bank BUMN
dan OJK agar jika dimungkinkan melakukan hapus tagih,”
kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambey saat rapat di Gedung
DPR RI, Senin (3/3).
Penghapusan tagihan kreditur itu ditujukan kepada para
debitur bank Mandiri, BNI, BRI,
dan BTN di dua wilayah yang
ditetapkan OJK sebagai daerah
bencana, yaitu Kabupaten Karo,
Sumatra Utara, Kota Manado,

Sulawesi Utara, dan kawasan
sekitar Gunung Kelud.
Ketua Dewan Komisioner
OJK Muliaman D Hadad, dalam
kesempatan itu, mengharapkan DPR memberikan payung
hukum pelaksanaan penghapusan tagihan kredit kepada
para debitur di daerah-daerah
bencana.
“Keinginan hapus tagih sudah
banyak, tapi payung hukumnya
yang perlu dibuat. Mudah-mudahan ada upaya khusus untuk
menyelesaikan payung hukum
itu,” ujar Muliaman.
Saat ini OJK fokus pada pembatasan kredit Rp5 miliar, perpanjangan kredit hingga tiga
tahun, dan pembatasan kemudahan untuk daerah-daerah
bencana. “OJK juga memperhatikan kebangkitan ekonomi
di daerah-daerah bencana,”
tambahnya. (BN/Ant/N-3)

edy_saputra
@mediaindonesia.com

RATUSAN korban tanah longsor di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah, telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta
transmigrasi ke Kecamatan
Blengkong, Kabupaten Pasir,
Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebanyak 59 keluarga atau
209 jiwa warga Desa Rahtawu
tersebut berkeinginan bertransmigrasi untuk memperbaiki ekonomi lantara lahan
pertanian di daerah mereka
kian sempit. Apalagi setiap
tahun ancaman bencana selalu ada. “Kami warga korban
longsor menginginkan dapat
bertransmigrasi ke Kaltim,
karena banyak warga Kudus
yang telah berhasil di sana,”
kata Rahardjo, 56, salah seorang korban longsor, saat
ditemui di Kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kudus,
kemarin.
Kepala Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
di Dinsosnakertran Kabupaten
Kudus, Catur Widiyatno mengatakan jumlah warga yang
menjadi korban longsor tergerak untuk bertransmigrasi
untuk memperbaiki hidup.
“Semula ada 50 keluarga,
sekarang mencapai 59 keluarga. Mereka berasal dari Desa
Rahtawu, Kecamatan Gebog.
Mereka menginginkan menjadi peserta transmigrasi ke
Kecamatan Blengkong, Kabupaten Pasir, Kaltim, lantaran
banyak orang Kudus yang

sudah berhasil. Namun, kami
akan melakukan penelitian
untuk memastikan mana yang
lebih cocok untuk mereka,”
ujar Catur.

”Kami warga korban
longsor menginginkan
dapat bertransmigrasi
ke Kaltim, karena
banyak warga Kudus
yang berhasil di sana.”
Rahardjo
Salah seorang korban longsor
Di lain tempat, sekitar 10
hektare areal sawah dan 7
hektare kebun rakyat di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
rusak akibat tertimbun tebing
setinggi 30 meter, Senin (3/3)
dini hari.
Akibat longsor, tanaman
padi siap panen di lahan 10
hektare tersebut dipastikan
puso karena tertimbun tanah.
“Hujan deras sejak Minggu
(2/3) malam hingga Senin (3/3)
telah merobohkan tebing setinggi 30 meter dan menimpa
sawah yang siap panen,” ujar
Dedi, pemilik sawah yang tertimbun longsor.
Selain itu, lahan pertanian
seluas 7 hektare juga hancur
karena tertimbun tanah longsor
yang terjadi dua kali. Kerugian
diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. (AS/RZ/N-3)

ANTARA/IGGOY EL FITRA

PERBAIKI KAPAL: Nelayan memperbaiki bagian lambung kapal
di Sungai Batang Arau yang surut, di Padang, Sumatra Barat,
kemarin. Nelayan memanfaatkan Sungai Batang Arau yang surut
untuk memperbaiki dan mengecat bagian bawah kapal sekaligus
mengisi aktivitas saat cuaca buruk.

Media Indonesia 5 Maret 2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Mehr von hastapurnama

Mehr von hastapurnama (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Media Indonesia 5 Maret 2014