1. SENIN (24/3) pukul 22.00 wak-
tu Malaysia, PM Najib meng-
gelar konferensi pers. Najib
menyampaikan keterangan
bahwa pesawat MAS MH 370
yang hilang kontak pada 8
Maret lalu diketahui telah
berakhir di area terpencil di
selatan Samudra Hindia.
Ia menambahkan, fokus
pemerintah Malaysia saat ini
ialah pada pencarian objek
dan puing dari MAS MH 370.
Pencarian tersebut akan terus
dilakukan meskipun membu-
tuhkan banyak waktu.
Itulah perkembangan ter-
akhir drama berkepanjangan
dari hilangnya pesawat B-777
Malaysia Airlines nomor pe-
nerbangan MH 370. Setelah
lebih dari 10 hari, keluarga
korban yang belum juga mem-
peroleh kepastian apa gerang-
an yang terjadi pun mene-
rima penjelasan dengan rasa
duka mendalam walau masih
bertumpuk tanda tanya yang
tetap menanti jawaban, apa
sebenarnya yang menyebab-
kan pesawat hilang tak berbe-
kas itu? Penjelasan PM Najib
setidaknya telah memberikan
secercah kepastian.
Dalam kejadian kecelakaan
pesawat terbang, yang pesa-
watnya hancur lebur dan tidak
ada seorang pun di dalamnya
selamat, hampir bisa dipasti-
kan bahwa tidak akan pernah
diketahui dengan pasti apa
yang sebenarnya telah terjadi.
Apalagi dalam kasus pener-
bangan MH 370 itu, pesawat-
nya belum ditemukan. Apabila
nanti black box pesawat dapat
ditemukan, besar harapan
akan diketahui apa yang men-
jadi penyebab pesawat MH 370
itu tidak pernah sampai di tu-
juan yang direncanakan.
Pada saat penyelidikan
awal, diketahui bahwa ada
dua penumpang mengguna-
kan paspor curian dan lima
penumpang membatalkan
berangkat walau sudah check-
in pada penerbangan MH 370.
Meski belum ada bukti yang
terkuak, hal itu tentu saja
harus menjadi pelajaran ma-
hal bagi jajaran imigrasi, dan
pihak maskapai penerbangan
negara mana pun untuk da-
pat melaksanakan tugas me-
reka secara baik. Penggunaan
paspor curian setidaknya telah
memberikan indikasi adanya
maksud tertentu dari mereka
yang melakukannya. Lebih-
lebih lagi mereka memilih
penerbangan yang berangkat
pada tengah malam.
Demikian pula dengan ke-
jadian lima penumpang yang
membatalkan berangkat se-
telah check-in, dipastikan ada
alasan tertentu yang men-
dasarinya.
Bersambung ke hlm 2
HAUFAN HASYIM SALENGKE
L
EBIH dari 300 keluarga
korban pesawat Ma-
laysia Airlines (MAS)
MH 370 meminta Ma-
laysia memberikan bukti au-
tentik bahwa pesawat yang
membawa 227 penumpang dan
12 awak itu jatuh di Samudra
Hindia koridor selatan.
Mereka, warga China, me-
nyampaikan tuntutan itu di
depan Kedutaan Besar Ma-
laysia di Beijing sam-
bil menangis, kemarin.
“Kami sudah menunggu
selama 18 hari dan Anda terus
membuat kami menunggu
dalam ketidakpastian?” ujar
seorang perempuan bermarga
Zhang.
Mereka belum percaya pe-
sawat jenis Boeing 777-200 ER
itu jatuh di Samudra Hindia.
“Pemerintah Malaysia menipu
kita. Malaysia, kembalikan ke-
luarga kami,” teriak kerabat
korban lainnya.
Akibat terbawa emosi, mas-
sa sempat terlibat bentrokan
dengan personel kepolisian
yang berjaga di area kompleks
kedutaan. Namun, kondisi ti-
dak sampai memburuk.
Sebelumnya, Perdana Men-
teri Malaysia Najib Razak me-
ngatakan MH 370 berakhir di
Samudra Hindia dan tidak ada
satu pun penumpang yang sela-
mat. Pernyataan itu didasarkan
atas hasil analisis satelit komu-
nikasi Inggris Inmarsat dan
Badan Investigasi Kecelakaan
Udara Inggris
(AAIB) (Media In-
donesia, 25/3).
Menurut Wakil Presiden
Komunikasi Eksternal Inmar-
sat Chris McLaughlin, avionik
Inmarsat menggunakan antena
pada pesawat sama seperti
telepon seluler yang aplikasi-
nya menggunakan satcom link,
termasuk aplikasi Sistem Pe-
laporan dan Komunikasi Pesa-
wat (ACARS). “Pada (kasus) MH
370, aplikasi itu dimatikan, tapi
handset-nya tidak,” jelasnya.
Tentang bagaimana akhir
pesawat itu, Malaysia masih
belumbisamenjelaskankarena
bukti puing belum ditemukan.
“Kami fokus pada empat ke-
mungkinan, pembajakan,
sabotase, masalah psikologis,
atau masalah pribadi penum-
pang,” tukas Kepala Kepoli-
sian Diraja Malaysia Inspektur
Jenderal Tan Sri Khalid Abu
Bakar.
CEOMalaysiaAirlinesAhmad
Jauhari menyatakan pihaknya
mengalokasikan dana kompen-
sasi US$5.000 (sekitar Rp56
juta) untuk setiap korban dan
akan diserahkan kepada ahli
waris masing-masing.
Pencarian terkendala
Pencarian puing pesawat,
menurut Pelaksana Tugas
Menteri Transportasi Malaysia
Hishammudin Tun Hussein,
difokuskan di area sekitar 2.500
kilometer barat daya Perth,
Australia.
Kemarin, Otoritas Keamanan
Maritim Australia (AMSA),
selaku koordinator, menghen-
tikan pencarian karena cuaca
buruk. Belum ada satu bukti
puing yang ditemukan.
“Kami tidak mencari jarum
dalam tumpukan jerami, tetapi
sedang mencari di mana tum-
pukan jeraminya,” kata Wakil
Kepala Pasukan Pertahanan
Australia Marsekal Udara Mark
Binskin, beranalogi.
Sementara itu, wartawan
Media Indonesia Mochamad
Anwar Surachman dari Mel-
bourne melaporkan Konsulat
Jenderal RI di Perth juga terus
memantauperkembanganpen-
carian puing pesawat. “Kami
tiap satu jam menghubungi res-
cue coordination center,” kata
Ririn Dwi Fitriani, Vice Consul
KJRI Perth, kemarin.
Ririn juga menyatakan
pihaknya masih menunggu
kepastian keluarga tujuh kor-
ban WNI yang ingin menuju
Perth.Sebelumnya,pemerintah
Malaysia siap memfasilitasi
keluarga korban yang ingin ke
Perth, kota terdekat dengan
pencarian puing pesawat. (Reu-
ters/BBC/The Star/X-4)
haufan_hasyim
@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 20
RABU, 26 MARET 2014 / NO. 12028 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
KerabatKorbanButuhBukti
Pencarian puing pesawat di Samudra
Hindia hingga kemarin belum membuahkan
hasil apa pun.
REUTERS/KIM KYUNG-HOON
SEJAK negeri ini memilih jalan demokrasi, setiap pelaksa-
naan pemilihan umum menjadi pertaruhan. Keberhasilan
dan legitimasi pemilu akan sangat erat bergantung pada
seluruh rangkaian proses penyelenggaraan dari tahap pra-
pemilu hingga pascapemilu.
Di tahap prapemilu, parameter paling penting tentu saja
validitas data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Hingga akhir tahun lalu, harus diakui, kekarut-marutan soal
DPT masih menjadi hantu yang berpotensi menggagalkan
atau setidaknya memerosotkan kualitas Pemilu 2014.
Publik mulai meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan
Umum yang berkali-kali melanggar batas waktu yang me-
reka tentukan sendiri untuk menetapkan DPT. Kesahihan
data pemilih pun diragukan karena ada perbedaan data
signifikan antara DPT yang disusun KPU dan data penduduk
potensial pemilih pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam
Negeri.
Hingga akhirnya kemarin, dua pekan menjelang pemilu
legislatif dilangsungkan, persoalan itu mulai terurai dan
menemukan jalan terang. Keraguan boleh mulai sedikit
ditepis. Meski jumlah DPT
menyusut dari 186.172.508
orang pada November 2013
menjadi 185.822.507 orang
pada Februari 2014, problem
validitas data pemilih sudah
jauh berkurang.
Dalam penetapan DPT
final yang dilakukan KPU,
kemarin, disebutkan jumlah
pemilih dengan nomor induk
kependudukan (NIK) invalid
yang pada 4 November 2013
masih 10,4 juta sudah jauh
berkurang per 24 Maret 2014
dengan tinggal menyisakan
124.814 pemilih.
Oleh Badan Pengawas Pe-
milu, jumlah pemilih dengan
NIK invalid itu diminta tidak
dimasukkan ke DPT final, tapi diserahkan kepada KPU untuk
mengambil tindakan pelaksanaan bila memang data itu bisa
diperbarui sebelum pemilu legislatif 9 April.
Apresiasi tentu patut kita berikan terutama kepada KPU
yang telah berusaha keras mengurai kisruh DPT tersebut
bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang mesti
pontang-panting memperbarui NIK bermasalah. Paling ti-
dak, satu problem di tahap prapemilu sudah terselesaikan
dengan toleransi kesalahan yang wajar.
Namun, cukupkah sampai di situ? Tentu saja tidak.
Tahapan pemilu masih panjang. Bahkan di fase prapemilu,
bukan soal DPT saja yang mesti kita kawal betul. Sejum-
lah proses harus diawasi dengan saksama jika tidak ingin
kualitas pemilu tergadai. Pengawasan publik perlu dimak-
simalkan untuk menutup celah bagi sebagian pihak berbuat
culas.
Ambil contoh soal surat suara. Dengan adanya penurunan
DPT dari 186,172 juta menjadi 185,822 juta, artinya ada seli-
sih sekitar 350 ribu pemilih yang boleh jadi surat suaranya
sudah dipesan KPU. Jika itu benar dan kemudian dibiarkan,
bakal ada 350 ribu surat suara fiktif yang amat mungkin
dimanfaatkan untuk niat jahat. Jangan lupa, 350 ribu suara
itu setara dengan satu kursi di parlemen.
Begitu juga soal kertas suara yang rusak. Jika rusaknya wa-
jar, mungkin itu soal teknis. Namun bila kertas suara itu rusak
karena telah dicoblos pada salah satu calon tertentu, jelas itu
bukan persoalan teknis, melainkan bagian untuk mengguna-
kan pemilu demi kepentingan kelompok tertentu.
Masalah-masalah lain tentu masih ada dan KPU jelas tak
boleh menggampangkan hal tersebut. Jika itu dilakukan, pem-
ilu akan selalu menjadi bahan pertanyaan. Sudah tiga kali kita
menggelar pemilu multipartai di era reformasi, tetapi belum
satu pun yang dianggap bisa menandingi kesuksesan Pemilu
1955. Pemilu kali ini mestinya menjadi pertaruhannya. Akan
tetapi dengan catatan, tak ada dusta di antara kita.
Pertaruhan Pemilu
Sudah tiga kali kita
menggelar pemilu
multipartai di era
reformasi, tetapi belum
satu pun yang dianggap
bisa menandingi
kesuksesan Pemilu 1955.
Pemilu kali ini mestinya
menjadi pertaruhannya.
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
Flight MH 370, ke Mana?
Chappy Hakim
Analis penerbangan
DOK-MI
KEKECEWAAN KELUARGA KORBAN MH 370: Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines MH 370 menangis sambil membawa plakat bertuliskan ‘MH 370, jangan biarkan
kita menunggu terlalu lama!’ saat menuju Kedutaan Malaysia di Beijing, China, kemarin. Mereka kecewa atas lambatnya pemerintah Malaysia menangani hilangnya MH 370.
STRES jangka panjang tidak
hanya meningkatkan
risiko penyakit jantung,
tetapi juga bisa meng-
hambat atau mem-
persulit kehamilan.
Demikian temuan
studi di AS yang di-
publikasikan di jurnal
Human Reproduction
baru-baru ini.
Untuk sampai pada kesim-
pulan, tim peneliti dari Ohio
State University Wexner Medi-
cal Center, Columbus, AS, menganalisis data 501
pasangan berusia 18-40 tahun yang mencoba untuk hamil.
Partisipan terdaftar dalam Longitudinal Investigation of
Fertility and the Environment (LIFE) Study pada 2005-2009 di
dua pusat penelitian di AS, yaitu di Michigan dan Texas. Tim
peneliti juga mengukur tingkat kortisol dan alpha-amylase
(biomarker in stress) semua partisipan.
Hasilnya, peneliti menemukan perempuan dengan tingkat
alpha-amylase yang tinggi memiliki kesempatan 29% lebih
rendah untuk hamil. (Medical News Today/Hym/X-4)
StresdanKehamilan
Sigap Menghadang Asap
Satu demi satu pembakar lahan dan hutan
ditangkap. Di Riau, polisi juga mengincar
32 perusahaan.
Fokus Nusantara, Hlm 22-23
SENO
2. RABU, 26 MARET 2014SELEKTA2
Flight MH 370, ke Mana?
Caleg Diduga Terlibat Bakar Hutan
Kualitas indeks standar pencemaran udara
di Riau pada posisi tidak sehat setelah
kembali diselimuti asap.
KPKSiapBackUpItjen
diKementerian/Lembaga
UNTUK memacu kinerja inspek-
torat di kementerian/lembaga
dalam pemberantasan korupsi,
KPK terbuka untuk memberikan
pendampingan.
Penegasan itu disampaikan Wa-
kil Ketua KPK Busyro Muqoddas
apabila pemerintah ingin mengop-
timalkan Inpres No 2/2014 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberan-
tasan Korupsi.
PelibatanKPKuntukmemperkuat
kewenangan inspektorat di setiap
kementerian dan lembaga, menu-
rut Busyro, merupakan pikiran
strategis, sistematis, dan efisien.
“KPK sudah melakukan koordi-
nasi dan supervisi terhadap BPKP
dan inspektorat di daerah untuk
membenahi APBD. Selama ini,
inpres (korupsi) gagal meredam
praktik korupsi di tubuh birokrasi
karena tidak jelas pelaksanaan dan
evaluasinya,” kata Busyro kepada
Media Indonesia, kemarin.
Hal itu diakui Wakil Menteri Pen-
dayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo.
“Pengawasan di kementerian/lem-
baga memang tidak efektif mence-
gah korupsi karena posisi penga-
was (irjen) berada di bawah pihak
yang diawasi (menteri).” Karena
itu, Eko mengusulkan pemerintah
memperkuat independensi dan
profesionalisme inspektorat.
Juru bicara KPK Johan Budi
sependapat upaya pemberantasan
korupsi akan maksimal bila inspek-
torat melibatkan komisi antirasy-
wah tersebut.
“Kami pernah membuat kajian
kewenangan inspektorat. Intinya,
mereka harus bisa menjatuhkan
sanksi dan melaporkan kepada
aparat jika menemukan bukti ko-
rupsi. Namun, hingga kini kajian itu
diabaikan,” ungkap Johan.
Tidak adanya proses hukum
lanjutan itulah yang menjadikan
inpres antikorupsi tersebut majal.
“Kalau ditindaklanjuti, inpres
antikorupsi efektif,” ungkap pakar
hukum Universitas Khairun Ter-
nate Margarito Kamis.
Sebelumnya, Menko Polhukam
Djoko Suyanto mengakui jika dika-
takan inpres antikorupsi selama ini
menyandang segudang kelemahan
(Media Indonesia, 25/3).
“(Tetapi) sejak SBY mencanang-
kan gerakan antikorupsi, nggak
bisa main-main,” ungkap Djoko, Se-
nin (24/3). (Ben/Wta/Che/Mad/X-3)
Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
Ada
185Juta
Pemilih
diDPTBaru
KOMISI Pemilihan Umum menyam-
paikan penyempurnaan daftar pe-
milih tetap (DPT) untuk pemilihan
anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014
kepada Badan Pengawas Pemilu dan
partai politik. Angka terakhir yang
tercatat masuk ke DPT pun mencapai
185 juta jiwa.
“KPU telah menerbitkan SK de-
ngan nomor SK 240, jumlah pemilih
menjadi 185.822.507,” ucap ketua
KPU Husni Kamil Manik pada Rapat
Koordinasi dan Penyerahan Berita
Acara Rekapitulasi Perbaikan DPT
di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol,
Jakarta Pusat, kemarin.
Ia pun memaparkan rangkaian
perbaikan DPT yang telah dilakukan
KPU. Pada 4 November 2013, KPU
mencatat ada 186.622.255 pemilih,
lalu berubah menjadi 186.172.508
pada 4 Desember 2013. Angka itu
kembali turun menjadi 185.813.540
pada Januari lalu, dan kemudian
bertambah menjadi 185.822.507
pada Februari.
Perubahan itu, lanjut Husni,
akibat adanya temuan-temuan
baru soal data pemilih yang tidak
memenuhi syarat. Dalam penelu-
suran, KPU menemukan data bahwa
pemilih ternyata telah meninggal
ataupun ia seorang anggota TNI
atau Polri.
Dalam kesempatan yang sama,
komisioner KPU Arief Budiman men-
catat pihaknya masih kekurangan
2,6 juta surat suara untuk Pemilu
Legislatif 9 April 2014. Namun, ia
mengaku optimistis kekurangan itu
dapat segera terpenuhi.
“Satu jam bisa produksi 80 ribu
surat suara. Jadi produksi dikebut,
bisa selesai satu hari,” ucapnya.
Arief menambahkan, pihaknya
masih akan menunggu laporan
akhir kekurangan surat suara dari
KPU daerah yang ditutup kemarin.
Baru pada hari ini dijadwalkan
proses produksi surat suara bakal
dikebut hingga lusa.
Selanjutnya, masih kata Arief,
pendistribusian surat suara akan di-
galakkan. Diperkirakan, surat suara
akan sampai di kabupaten/kota pada
30 hingga 31 Maret mendatang. Se-
telah itu, surat suara diantar sampai
tingkat kecamatan.
“Nanti kabupaten/kota punya
waktu lima hari untuk kirim ke ke-
camatan,” tandasnya.
Arief menerangkan masih ada 301
kabupaten/kota yang kekurangan
surat suara. Ada titik yang kekurang-
an 2.000 lembar surat suara dan
ada pula yang kekurangan ratusan
lembar saja. (*/X-6)
BAGUS HIMAWAN
K
EPALA Satuan Tugas
(Satgas) Tanggap Darurat
Asap Riau Brigjen TNI
Prihadi Agus Irianto me-
nyatakan ada indikasi keterlibatan
seorang calon anggota legislatif
(caleg) bernama Siswaja Mulyadi
atau Aseng dalam pembalakan liar
dan pembakaran lahan di Kabupa-
ten Rokan Hilir, Riau.
“Dari laporan masyarakat yang
merasa dirugikan oleh perambah,
sebagian besar mengarah ke Aseng
yang katanya seorang caleg. La-
poran ini akan ditindaklanjuti dan
peran Aseng nanti akan ketahuan
juga. Kami sudah serahkan laporan
ini untuk ditindaklanjuti oleh
Satgas Penegakan Hukum,” kata
Prihadi di Pekanbaru, kemarin.
Ia menambahkan Aseng meru-
pakan cukong atau pemodal yang
membiayai pembalakan dan pem-
bakaran hutan.
Menurutnya, laporan dari masya-
rakat atas ulah yang bersangkutan
sebenarnya sudah diajukan ke
Polres Rokan Hilir. ‘’Namun tidak
ditindaklanjuti sampai sekarang.
Laporan itu seperti hilang.’’
Dari data Komisi Pemilihan
Umum Riau, Siswaja Mulyadi ter-
daftar sebagai caleg dari Partai
Gerindra untuk DPRD Riau dari
Rokan Hilir. Ketua DPD Partai Ge-
rindra Riau Marwan Yohanis pun
membenarkan hal itu.
Namun, Marwan membantah
tudingan bahwa Aseng terlibat
dalam pembalakan dan pemba-
karan hutan. “Saya sudah cek ke
mana-mana. Dia memang pengu-
saha perkebunan dan hotel, tetapi
perkebunannya sudah lama dan
sudah panen,” ucapnya.
Kebakaran hutan hingga kini be-
lum bisa diatasi, kendati Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono telah
mengeluarkan ultimatum pada 15
Maret lalu agar persoalan itu disele-
saikan paling lama tiga pekan. Titik
api di Sumatra melonjak
menjadi 728 dari sebe-
lumnya 549 titik pada
Minggu (23/3), yang
sebagian besar ber-
ada di Riau seperti
di Bengkalis dan
Rokan Hilir.
Data tersebut
dilansir Badan
M e t e o r o l o g i
Singapura di
www.weather.
gov.sg berdasar-
kan pantauan
S a t e l i t Te r ra
pada pukul 03.33
WIB. Satelit Terra
juga menangkap
hot spot di Seme-
nanjung Malaysia se-
banyak 438 titik.
Juru bicara Satgas
Tanggap Darurat Asap
Riau Kolonel Inf Bernardus
Robert mengatakan lonjakan
titik api terjadi akibat cuaca
kering yang melanda Sumatra
dalam tiga hari terakhir sehingga
tingkat penyulutan api meninggi.
Total luas lahan yang telah terba-
kar hingga Senin (24/3) mencapai
20.067 hektare.
Dia memaparkan, satgas yang
sudah berjibaku memadamkan api
selama 21 hari terakhir akan me-
ningkatkan intensitas pemadaman
lewat darat dan udara. Robert me-
nambahkan, satgas telah menetap-
kan 90 tersangka pembakar hutan
dan perambah liar, salah satunya
PT Nasional Sagu Prima. “Dari
jumlah itu, tujuh telah P-21 atau
berkasnya lengkap di kejaksaan,
lima tersangka buron, dan sisanya
dalam proses.’’
Untuk mengintesifkan penyelidik-
an terhadap korporasi, Kementerian
Lingkungan hidup mengirimkan 25
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
dan Menteri Lingkungan Hidup
Balthasar Kambuaya memberikan
batas waktu 6 bulan.
Pihak maskapai
penerbangan dan otoritas
pelabuhan udara bertanggung
jawab terhadap keteledoran
yang mungkin terjadi.
Kejadian Flight MH 370 itu
hendaknya dapat
memberikan pelajaran bagi
kita semua.
MI/RAMDANI
ORASI POLITIK: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan orasi politik saat berkampanye di Padang, Sumbar, kemarin. Surya Paloh mengimbau
para kader untuk fokus dengan program restorasi dan menargetkan meraih kemenangan di provinsi itu pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Berita halaman 5
Patroli malam
Untuk mengantisipasi pem-
bakaran lahan, Kepala Pusat Data,
Informasi, dan Humas Badan Na-
sional Penanggulangan Bencana
Sutopo Purwo Nugroho secara
terpisah menuturkan, pihaknya
melakukan patroli malam. Patroli
juga dilakukan di Taman Nasional
Tesso Nilo dan Cagar Biosfer Giam
Siak Kecil, Riau, dengan mengguna-
kan helikopeter.
‘’Dari pantauan, terlihat masih
ada tenda-tenda illegal logging. Pe-
laku biasanya beraksi malam hari,’’
jelas Sutopo.
Akibat asap yang kembali me-
nyelimuti, kualitas indeks standar
pencemaran udara di Riau pada
posisi tidak sehat. Kabut asap sa-
ngat terasa pada dua malam ter-
akhir. Pada pagi dan siang hari,
kabut juga mengganggu aktivitas
warga karena menimbulkan bau
menyengat yang membuat batuk
dan sesak napas.
Kabut asap juga merambah Ka-
bupaten Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Humbang Hasundutan,
Toba Samosir, dan Tapanuli Sela-
tan. (RK/Fat/JH/Ant/X-8)
bagus_himawan
@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 22-23
Sambungan dari hlm 1
HILANGNYA pesawat B-777 nomor
penerbangan MH 370 terjadi begitu
saja secara tiba-tiba. Artinya, pilot
tidak sempat melaporkan ke ATC
(air traffic control) tentang kesulitan
apa yang tengah dihadapinya sebe-
lum pesawat hilang dari pantauan
radar.
Di titik itu, yang paling mungkin
terjadi ialah pesawat meledak.
Meledaknya pesawat tidak harus
terjadi karena bom, tetapi banyak
kemungkinan lainnya, seperti ba-
rang kargo yang mudah terbakar a-
kibat kurang telitinya pemeriksaan
saat dimuat ke pesawat atau dalam
prosedur membungkusnya.
Sebenarnya peraturan dan ke-
tentuan keamanan dalam proses
menaikkan barang dan penumpang
yang sudah sangat ketat harus dila-
lui para penumpang dan barang.
Dalam hal itu, pihak maskapai pe-
nerbangan dan otoritas pelabuhan
udara bertanggung jawab terhadap
keteledoran yang mungkin terjadi.
Walaupun dugaan itu kemudian
terbantahkan dengan penjelasan
pabrik pembuat mesin pesawat di
Inggris yang mengatakan mesin
ternyata masih hidup lebih dari
4 jam setelah titik terakhir posisi
pesawat sebelum dinyatakan hi-
lang.
Aspek keamanan dalam pener-
bangan sebenarnya sudah dituang-
kan dalam setiap langkah persiapan
terbang dalam prosedur yang sa-
ngat ketat dari kegiatan angkutan
udara penumpang dan barang.
Hal itu berlaku secara internasio-
nal dalam peraturan yang standar
dan baku.
Selama ini, reputasi Malaysia
Airlines cukup baik dan jenis pe-
sawat terbang Boeing 777-200 me-
rupakan sebuah pesawat produk
teknologi mutakhir yang rekam
jejak keamanannya sangat dian-
dalkan.
Demikian pula posisi otoritas
penerbangan nasional Malaysia
berada dalam kategori 1 penilaian
FAA (Federal Aviation Adminstra-
tion) yang mengacu kepada regu-
lasi yang tercantum dalam aturan
standar ICAO (International Civil
Aviation Organization).
Namun, anehnya, kecelakaan
yang memakan ratusan nyawa
manusia itu terjadi juga. Kejadian
yang menimpa penerbangan MH
370 itu hendaknya dapat membe-
rikan pelajaran bagi kita semua.
Para stakeholder penerbangan
nasional Indonesia diharapkan
meningkatkan kualitas keamanan
terbang agar peristiwa MH 370 ti-
dak terjadi lagi.
Aneka pertanyaan tentang apa
yang menjadi penyebab terjadi-
nya tragedi yang menimpa pener-
bangan MH 370 tidak akan per-
nah diketahui sebelum black box
ditemukan dan selesai dianalisis
para ahli terkait.
Kiranya marilah kita meman-
jatkan doa agar seluruh korban
kecelakaan dapat diterima di sisi
Yang Mahakuasa, sesuai dengan
agama dan kepercayaan masing-
masing, dan para keluarga mereka
diberikan kekuatan dalam meng-
hadapi cobaan yang tidak ringan
ini. Amin.
3. RAJA EBEN LUBIS
P
ENINGKATAN pagu dana
bantuan sosial (bansos) da-
lam Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Negara
(APBN) 2014 dari Rp55,8 triliun
menjadi Rp91,8 triliun di tengah
besarnya potensi penyelewengan
di tahun pemilu membuat Komisi
Pemberantasan Korupsi mengirim-
kan surat kepada Presiden.
Surat yang ditandatangani Ketua
KPK Abraham Samad itu meminta
pemerintah untuk memfokuskan
dana bansos di Kementerian Sosial.
Selain kepada Presiden, surat itu
juga ditembuskan kepada Ketua De-
wan Perwakilan Rakyat dan Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan.
“Hari ini KPK mengirimkan su-
rat ke Presiden berkaitan dengan
penggunaan dan pengelolaan dana
pos bansos di tingkat kementerian.
Surat itu meminta agar dana bansos
dikelola oleh Kemensos,” kata juru
bicara KPK Johan Budi di Gedung
KPK, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, selama ini KPK
menemukan dana bansos tersebar
di banyak kementerian, yang se-
sungguhnya tidak membutuhkan
dan berkompeten mengelola dana
bansos.
Berdasarkan hasil kajian KPK,
pengelolaan dana bansos harus
difokuskan di Kemensos yang me-
mang memiliki tugas dan fungsi
dalam bidang sosial, dan kemente-
rian lain tidak perlu mengelola
dana tersebut.
“KPK mencegah agar dana ini ti-
dak digunakan untuk kepentingan
politik atau lainnya,” kata Johan.
Berdasarkan hasil kajian KPK,
dana bansos rawan diselewengkan
karena pelaksanaan serta pertang-
gungjawabannya tidak akuntabel
dan transparan. Apalagi dana ban-
sos mengalami peningkatan tajam
menjelang pemilu. Bahkan ada
dana bansos yang menguras APBD
lebih dari 15%.
KPK pun pernah menangani
perkara korupsi bansos yang dise-
lewengkan. Pola korupsinya ialah
penerimaan yang tidak tepat sa-
saran, yaitu yayasan dibuat fiktif
dan dana bansos digunakan untuk
kepentingan politik.
KPK juga sudah mengirimkan
surat yang sama kepada seluruh gu-
bernur di Indonesia. KPK meminta
agar pengelolaan dana bansos
mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri 39/2012 tentang Per-
ubahan atas Permendagri 32/2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersum-
ber dari APBD.
Permendagri mengatur dengan
jelas bahwa pengelolaan dana
bansos harus berdasarkan asas ke-
adilan, kepatutan, rasionalitas, dan
bermanfaat luas bagi masyarakat
sehingga jauh dari kepentingan pri-
badi, kelompok, dan politik.
“KPK juga meminta inspektorat
wilayah daerah terlibat aktif meng-
awasi itu,” katanya.
Selain mengimbau kepala dae-
rah, KPK juga menyerahkan hasil
kajian itu kepada BPK dan BPKP un-
tuk dijadikan bahan dalam meng-
awasi dan mengaudit penggunaan
dana bansos dan hibah.
Pelajari
Presiden berjanji akan segera
mempelajari usulan KPK tersebut,
dan nantinya mengambil sikap.
“Tentu kita akan pelajari terlebih
dahulu suratnya,” kata Staf Khu-
sus Presiden Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Firmanzah melalui
pesan singkatnya, kemarin.
Saat dihubungi, Firmanzah ber-
sama rombongan Presiden tengah
melakukan perjalanan menuju
Jakarta dari Brebes, Jawa Tengah,
dengan menggunakan kereta api.
(Mad/P-4)
raja_eben@mediaindonesia.com
RABU, 26 MARET 2014 HUKUM 3
DIALOG DENGAN PEDAGANG: Calon anggota legislatif dari Dapil I Lampung Zulkifli Hasan meracik sendiri bubur ayam yang
dibelinya saat kampanye di Pasar Kangkung, Lampung, Minggu (23/3). Zulkifli melakukan kampanye dialog dengan para
pedagang di empat pasar tradisional di Bandar Lampung.
DOK MI
Dana bansos rawan
diselewengkan oleh
menteri dari parpol dan
kepala daerah menjelang
kampanyePemiluLegislatif
2014 dan pemilu kada.
Fokuskan Dana
Bansos di Kemensos
KOALISI Masyarakat Sipil Pemantau
Peradilan meminta agar Sekretaris
Mahkamah Agung Nurhadi segera
muncul ke publik dan menjelaskan
perihal pernikahan mewah putri-
nya, yang digelar di Hotel Mulia,
Senayan, Sabtu (15/3).
Koalisi juga mendesak agar Ketua
MAmelakukanpemeriksaanterbuka
terhadap Nurhadi. Mereka menda-
tangi gedung MA untuk menyerah-
kan laporan atas pelanggaran kode
etik Sekretaris MA Nurhadi sebagai
pegawai negeri sipil (PNS) dan pe-
langgaran hukum pejabat eselon I
di MA.
Mereka tidak hanya memperma-
salahkan suvenir Ipod pada resepsi
pernikahan putri Nurhadi, tetapi
penyelenggaraannya yang mewah
karena melanggar kepantasan yang
dilakukan PNS.
“Resepsi pernikahan mewah yang
digelar Nurhadi sudah dianggap
melanggar kepantasan, sebagai abdi
negara tidak patut dilakukan,” kata
peneliti Indonesian Legal Round-
table Erwin Natosmal Oemar.
Menurut Erwin, sebagai pejabat
MA eselon I, Nurhadi telah melang-
gar hukum karena sejak dilantik
menjadi sekretaris MA, Nurhadi be-
lum menyampaikan laporan harta
kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Nurhadi dinilai telah melanggar UU
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe-
nyelengara Negara yang Bersih dan
Bebas KKN. Karena seorang pejabat
negara wajib melaporkan harta ke-
kayaanya sebelum dilantik.
Nama Nurhadi tidak tercatat dalam
lamanlaporanhartakekayaanpenye-
lenggara negara milik KPK. Menurut
juru bicara KPK Johan Budi, Nurhadi
pernah melaporkan kekayaannya
pada 2012, tapi ada kekurangan
dalam kelengkapan dokumen yang
hingga saat ini belum dilengkapi.
KPK juga mengimbau kepada para
pejabat atau penyelenggara negara
yang mendapat suvenir Ipod Shuffle
2 GB yang didapat dari pernikahan
anak kandung Nurhadi, untuk se-
gera melapor.
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad
Muzani mengatakan bahwa partainya
mendorongpejabatpenyelenggarane-
gara untuk segera melaporkan harta
kekayaan mereka kepada KPK.
“Jika seorang pejabat tiba-tiba
mempunyai harta melimpah, tentu
harus diselidiki sumber kekayaan-
nya. Pejabat negara juga harus
transparan dalam melaporkan keka-
yaaannya. Gerindra mendorong KPK
untuk lebih aktif mengejar pejabat
negara yang belum melaporkan har-
ta kekayaannya.” (AI/P-4)
KetuaMADidesakPeriksaNurhadi
4. NAMANYA Romy Bareno. Ia calon anggota
legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Depok-
Bekasi. Menjelang pemilu, spanduk atau pos-
ter Romy terpampang di sekujur Kota Depok,
juga Bekasi. Di spanduk atau poster, Romy tak
lupa mencantumkan gelar akademisnya, BA
(Bachelor of Arts) dan MA (Master of Arts).
Caleg bernomor urut 4 ini sepertinya ingin
menunjukkan bahwa dia lulusan universitas
luar negeri. Karena itu, di spanduk dan poster
tertulis ‘Romy Bareno, BA, MA’.
Di awal-awal, wajah Romy terpampang
sendirian di spanduk atau poster atau
bersama caleg DPRD Jabar atau DPRD
Depok dari PDI Perjuangan. Namun, saat
memasuki masa kampa-
nye terbuka 16 Maret-5
April 2014, ada yang
berbeda dalam spanduk
atau poster Romy.
Di sebelah gambar wajah
Romy, kini terpampang wa-
jah Karni Ilyas. Karni Ilyas
dikenal sebagai pembawa
acara bincang-bincang
Indonesia Lawyers Club
di TV One. Karni meru-
pakan ayah Romy. Oleh
karena itu, di spanduk
dan poster tertulis ‘Pu-
tra Bapak Karni Ilyas’.
Di Yogyakarta, saat
kampanye putaran per-
tama yang digelar di Alun-
Alun Selatan, Senin, 17 Maret
2014, Siti Hediati Soeharto atau
Titik Soeharto menjadi juru kampanye na-
sional Partai Golkar. Titik juga caleg DPR RI
Partai Golkar untuk Dapil Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Dalam kampanye itu, Titik membawa pula
poster-poster kampanye dirinya. Di poster
terpampang foto Pak Harto, ayah Titik yang
juga mantan Presiden Kedua RI. Di poster
juga terpampang tulisan ‘Putri Ngayogya-
karto, Putrine Pak Harto, JUJUR dan DAPAT
DIPERCAYA. Pak Harto Oke! Mbak Titik Yes!’
Membawa-bawa nama atau figur orang
dekat untuk berkampanye melalui alat
peraga menjadi gejala politik sejak 2009.
Mulai Pemilu 2009, pada pemilu legislatif,
pemilih langsung memilih caleg. Oleh karena
itu, caleg melakukan berbagai upaya untuk
menarik hati pemilih, termasuk membawa-
bawa figur orang terdekat.
Pada Pemilu 2009, caleg Partai Peduli
Rakyat Nasional (PPRN) untuk DPRD Goron-
talo Rafflyn Lamusu membawa-bawa
nama anaknya, Cynthia Lamusu. Cynthia
Lamusu adalah personel grup vokal AB
Three. Di poster kam-
panye selain gambar
wajah Rafflyn, ter-
pampang foto Cynthia
Lamusu dengan tulisan
‘Papanya Cynthia La-
musu’.
Masih pada Pemilu
2009, caleg DPRD Kabu-
paten Bogor dari PKS
Defy Fathonah Putri
bahkan membawa-
bawa nama dua orang
dekatnya sekaligus,
suami dan kakeknya.
Di poster di sebelah
foto Defy yang
mengenakan jilbab
putih terpampang
tulisan ‘Istri Mas Fery, Cucu
H Syawal bin Pabuaran Bo-
jonggede’.
Ada yang menyebut cara kampanye
dengan mendompleng popularitas orang
dekat sebagai tindakan kreatif. Ada pula
yang menyebut cara kampanye seperti itu
menandakan caleg tersebut kurang ‘pede’.
Yang pasti, cara kampanye unik itu menun-
jukkan betapa ketatnya berkompetisi yang
juga menarik perhatian pemilih di antara
para caleg dalam sebuah sistem pemilihan
umum langsung.(Usman Kansong/P-2)
RABU, 26 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
Massa Siapkan Tiket Kereta Api buat Jokowi
PutraBapakKarniIlyas
KECEWA JOKOWI NYAPRES: Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru akan menyerahkan tiket kereta berbentuk raksasa
untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan maju sebagai capres, saat berunjuk rasa di Jakarta, kemarin. Mereka menuntut Jokowi
merampungkan tugasnya untuk menata Jakarta selama 5 tahun sesuai janji.
MI/SUSANTO
Skandal BLBI
Bisa Terulang
ASTRI NOVARIA
G
URU Besar Ekonomi Universitas
Indonesia Taufik Bahauddin
mengingatkan masyarakat un-
tuk cerdas dalam menggunakan
hak suara pada 9 April nanti.
“Masyarakat jangan terbuai dengan janji-
janji kampanye. Kita tetap harus ingat apa
saja yang terjadi saat sebuah rezim par-
tai berkuasa. Jangan jadi bangsa pelupa,”
ujarnya di Jakarta, kemarin.
Ia mencontohkan saat rezim PDIP berkuasa
pada 2001-2004. Di bawah kepemimpinan
Presiden Megawati Soekarnoputri, peme-
rintah mengambil sejumlah kebijakan yang
mengundang kemarahan masyarakat saat
itu. Misalnya, penjualan aset-aset negara
ke pihak asing dan pengampunan terhadap
koruptor yang menyalahgunakan fasilitas
bantuan luiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Ada kekhawatiran hal itu bakal terulang
jika PDIP kembali berkuasa. Kekhawatir-
an itu tetap ada meski presidennya bukan
Megawati lagi. Apalagi kita tahu Jokowi (Joko
Widodo, capres yang diusung PDIP) sangat
manut terhadap Megawati,” kata Taufik.
Di masa Megawati, lewat penerbitan surat
keterangan lunas (SKL), penyidikan kasus
korupsi BLBI dihentikan oleh Kejaksaan
Agung.
“Ada lagi jual Indosat, jual kapal tanker
VLCC Pertamina, jual gas murah ke China.
Itu bisa saja terulang, bentuknya pun bisa
lain lagi. Apalagi pengumuman capres Jokowi
oleh PDIP dilakukan sehari setelah Megawati
bertemu sejumlah pengusaha. Kekhawatiran
ini beralasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, khusus masalah BLBI,
terbukti SKL yang diterbitkan Badan Penye-
hatan Perbankan Nasional (BPPN) hanyalah
akal-akalan pengemplang BLBI untuk lepas
dari jeratan hukum. Parahnya lagi, saat aset
para pengemplang itu dijual BPPN, aset itu
dibeli kembali oleh para pengemplang itu
lewat anak-anak perusahaannya.
Kampanye negatif
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Fahri
Hamzah juga mengingatkan masyarakat soal
kebobrokan pemerintahan Megawati lewat
akun Twitter miliknya.
“Ini bukan kampanye gelap. Gelapnya
itu di mana? Kalau gelap, itu kan tidak ada
orangnya. Contohnya kampanye gelap itu
ialah orang di balik video Aburizal Bakrie.
Videonya dilihat orang, tapi orang yang me-
nyebar video tidak ketahuan,” terangnya.
Fahri pun menegaskan apa yang ia sampai-
kan di Twitter merupakan fakta-fakta yang
terjadi di era pemerintahan Megawati. “Itu
track record pemerintahan Megawati. Itu
menjadi kasus,” terangnya.
Saat menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP
Tjahjo Kumolo mengatakan partainya sudah
diserang oleh kampanye-kampanye negatif
lawan politik.
“Serangan negatif itu sebagai bagian dari
jalan terjal yang harus dilewati. Karena itu
kami menanggapi hal-hal tersebut dengan
tenang, bahkan dengan senyuman, dan ti-
dak pernah terpancing,” ujar Tjahjo lewat
siaran persnya.
Arahan Ketua Umum Megawati Soekar-
noputri, sambung dia, yaitu mengajak
seluruh elite bangsa untuk bersama-sama
menjunjung tinggi etika demokrasi. Pihaknya
juga mengapresiasi masyarakat yang secara
bijak dan cerdas menanggapi serangan
negatif tersebut. (AU/P-1)
astri@mediaindonesia.com
Lewat surat sakti pengampunan, pengemplang BLBI lolos
dari jeratan hukum di masa PDIP berkuasa.
KOALISI Masyarakat Jakarta Baru ke-
marin berunjuk rasa di depan Balai Kota
DKI Jakarta. Mereka tak terima Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak
menepati janji kampanyenya saat pemilu
kada Provinsi DKI Jakarta.
“Jika nanti Jokowi jadi presiden, itu
artinya belum genap dua tahun dia me-
mimpin Jakarta. Padahal, saat kampanye
Pemilu Kada DKI Jakarta, dia sudah ter-
ikat kontrak komitmen dengan pemilih-
nya bahwa dia akan memimpin Jakarta
selama lima tahun. Kami tak rela Jokowi
meninggalkan Jakarta yang masih penuh
dengan tumpukan masalah,” teriak Jamal,
orator unjuk rasa, di depan massa.
Sebagai bentuk kekesalan atas rencana
Jokowi maju menjadi calon presiden
(capres) dari PDIP, mereka sudah mem-
beli sebuah tiket kereta api Matarmaja
jurusan Jakarta-Solo kelas ekonomi se-
harga Rp130 ribu.
“Kalau Jokowi melanggar janji, kami
sudah siapkan tiket Jokowi buat pulang
kampung. Tiket ini kami beli patungan,”
ujar Jamal.
Dia juga mengutarakan warga Jakarta
tidak mau nasib mereka sama dengan
warga Solo yang ditinggalkan Jokowi
untuk menjadi Gubernur Jakarta. “Kalau
Jokowi tetap mencalonkan diri sebagai
presiden, dia adalah seorang pemimpin
yang tidak konsisten, tidak komit dengan
janjinya. Ketika dia dipercaya, dia malah
berkhianat,” papar Jamal.
Beberapa peserta aksi yang ditemui
mengaku masih menginginkan Jokowi
sebagai Gubernur Jakarta daripada men-
jadi presiden.
“Gaya kepemimpinan Jokowi sangat pas
mengelola Jakarta. Dengan setumpuk ma-
salah yang dimiliki Jakarta, Jokowi bisa
memimpin dengan sabar,” terang Wati,
salah satu peserta unjuk rasa. “Jokowi
jangan pergi dulu dari Jakarta,” tegas
warga Pulo Gundul, Jakarta Pusat, itu.
Saat massa koalisi berunjuk rasa,
Jokowi tengah hadir di sebuah acara di
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Saat ditanyai perihal pengunjuk rasa yang
sudah menyiapkan tiket kereta buatnya,
ia menanggapi dengan santai.
“Kok tiket kereta? Mestinya kalau
ngasih tiket, harusnya pesawat. Kalau
mau ngasih, tiket pesawat. Syukur-syukur
bisa kelas bisnis,” kata Jokowi sambil
tertawa. (Nur/P-1)
MAHKAMAH Konstitusi memprediksi ma-
sih banyak pelanggaran pemilihan umum
legislatif pada 9 April 2014. Hal itu ber-
dasarkan data pada Pemilu 2009 bahwa
pelanggaran yang masuk ke MK mencapai
628 kasus dan itu bisa saja terulang pada
Pemilu 2014.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Kon-
stitusi Janedjri M Gaffar seusai acara
seminar nasional bertema Penyelesaian
perkara perselisihan hasil Pemilu 2014,
yang dilaksanakan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Palembang bekerja
sama dengan MK di Palembang, kemarin
mengatakan, dari perkara yang masuk
tersebut sebanyak 350 di antaranya berisi
laporan dari 11 partai politik peserta pe-
milu dan sekarang ini ikut juga.
Diperkiraan, sengketa perkara Pemilu
2014 masih akan terjadi dan jumlahnya
lebih kurang sama pada Pemilu 2009. Me-
ngenai perkara yang akan masuk ke MK,
perselisihan perhitungan suara dan peru-
sakan suara diprediksi masih terjadi.
Sehubungan dengan itu, MK sudah
memersiapkan diri dalam menyelesaikan
permasalahan sengketa hasil pemilu
tersebut. “MK siap menerima laporan
dari calon legislatif dan lainnya 3 kali
24 jam setelah pengumuman dari KPU
secara nasional,” kata Janedjri. Namun,
menurutnya, pengajuan permohonan
perkara harus dilengkapi antara lain
rekap sebanyak 12 lembar serta persya-
ratan lainnya.
Selain itu, calon anggota dari partai
politik dengan daerah pemilihan sama
dan mengajukan permohonan perkara
harus disetujui Ketua Umum dan Sekre-
taris Jenderal DPP partai bersangkutan.
Jadi, bila hal itu tidak diikuti, MK tidak
akan mengabulkan permohonan terse-
but.
Prediksi masih maraknya perkara
sengketa pemilu masuk ke MK diperkuat
dengan penilaian pengamat hukum dari
Universitas Andalas Saldi Isra. Ia menga-
takan, masih ada calon legislatif yang
belum siap menerima kekalahan dalam
pemilu nanti. Itu terjadi karena calon
legislatif yang ikut berkompetisi dalam
pemilu legislatif masih belum matang
memerankan dirinya di dunia politik.
“Seharusnya semua caleg berbesar hati
dan siap menerima kekalahan,” kata
Guru Besar Universitas Andalas itu dalam
kesempatan yang sama di Palembang,
kemarin.
Ia menambahkan, bila calon atau
partai politik hanya siap menerima ke-
menangan saja, pesta demokrasi berarti
tidak berjalan dengan baik. Pendek kata,
peserta harus matang dalam dunia politik
sehingga kebersamaan dan kesadaran
berbangsa akan selalu tercipta.
Menurut Saldi, dalam menyelesaikan
perkara pemilu, putusan MK bersifat
final dan mengikat. Pasalnya, itu adalah
hal yang wajar jika MK menjadi tumpuan
peserta pemilu dalam beperkara. Namun,
yang perlu diingat ialah kebesaran jiwa
para caleg apabila dinyatakan kalah da-
lam perhitungan suara. Bisa dibayangkan
seandainya setiap caleg merasa bahwa
dirinya yang paling benar dan membawa
perkaranya hingga ke MK.
Adapun Guru Besar Unsri Amzulian
Rifai menambahkan, agar perselisihan
Pemilu 2014 berjalan dengan baik, hakim
MK harus punya moral dan tidak memi-
hak.(AD/P-2)
MK Prediksi Sengketa Pemilu 2014 masih Banyak
DOK. MI
KASUS PEMILU: Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar mengisi kuliah umum
di Universitas Muhammadiyah Palembang, Senin (24/3). Saat berbicara dalam seminar
nasional Penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2014 di Palembang, Janedjri
memprediksi masih banyak pelanggaran pada pemilu legislatif pada 9 April nanti.
ARSIP PEMILU
SENO
5. RABU, 26 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
SOELISTIJONO
B
INEKA Tunggal Ika se-
bagai semboyan pemer-
satu Indonesia hingga
kini belum terwujud.
Pasalnya, istilah Jawa dan non-
Jawasampaisaatinikerapdiung-
kapkan segelintir kelompok atau
perorangan.
Ketua Umum Partai NasDem
SuryaPalohmenegaskan,gerakan
restorasiyangdiusungPartaiNas-
Deminginmenekankanpersatuan
Indonesiasebagaihalmultakyang
harusdipahamidandilaksanakan
seluruh rakyat Indonesia. Indo-
nesia raya yang seutuhnya ialah
tidak membeda-bedakan suku
dan ras.
“Kita hidup dalam komitmen
kebangsaan bahwa suku, ras,
dan agama dipersatukan dalam
Indonesia raya. Ibu Pertiwi akan
menangis jika ada yang membe-
dakan antara Jawa dan di luar
Jawa.Marilahkitabersatu,”papar
Surya dalam orasi politiknya di
depan lebih dari 1.000 kader dan
simpatisan Partai NasDem di
depan Stadion H Agus Salim, Pa-
dang, Sumatra Barat, kemarin.
Menurutnya, komitmen persa-
tuanIndonesiayangdiusungpara
pendiri bangsa dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945
merupakan nilai-nilai yang harus
diwujudkan dalam kehidupan
masyarakat. Ia juga menekankan
pentingnya rakyat Sumbar meng-
ingatsejarahnya.Banyakcendekia
pemersatu bangsa yang berasal
dari Sumbar, yakni Mohammad
Hatta,SutanSjahrir,TanMalaka,H
Agus Salim, dan Buya HAMKA.
“Putra Sumatra Barat ialah
proklamator Indonesia yang te-
lah mendedikasikan diri, waktu,
tenaga serta pikirannya untuk
menciptakan indonesia yang
merdeka. Rakyat Sumatra Barat
sebagai salah satu yang menen-
tukanarahIndonesiadansebagai
kekuatan tersendiri yang tidak
mungkin terlepaskan dari Indo-
nesia,” tegas Surya.
Ia menuturkan, kondisi In-
donesia yang tanpa arah ini
hanya mampu ditentukan oleh
pemimpin kuat, yang memiliki
suriteladanyangbaik.Pemimpin
yang memiliki sikap negarawan
seperti para pendiri bangsa,
yakni pemimpin yang sudah ti-
dak terikat dengan kepentingan
pribadi, kelompok, dan golong-
annya. Pemimpin tegas yang
bertanggung jawab menegakkan
kedaulatan bangsa, sehingga ti-
dakdipandangsebelahmataoleh
bangsa lain.
“NasDem mencari pemimpin
yangmelayanirakyat,bukanmau-
nya dilayani. Pemerintahan kuat
yang bisa mengatakan kepada ne-
gara lain, di sini pemerintahan Re-
publikIndonesia.Jangancoba-coba
menghina kami,” tandas Surya.
Ia kembali menegaskan arti
darikehadiranPartaiNasDem.Si-
kap apatis terhadap partai politik
yangsudahmengakardisebagian
besar rakyat Indonesia menjadi
salah satu gagasan yang diusung
NasDem.
Mengembalikan kepercayaan
rakyat agar Indonesia bisa le-
bih baik lagi menjadi pekerjaan
rumah yang penting bagi Partai
NasDem. (Yah/P-4)
soelistijono
@mediaindonesia.com
Tinggalkan
Dikotomi
Jawa dan
Non-Jawa
Kondisi Indonesia yang tanpa arah ini hanya
mampu ditentukan oleh pemimpin kuat,
dengan keteladanan yang baik.
6. RABU, 26 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6
K
EHADIRAN Ketua
Umum PPP Surya-
dharma Ali dalam
kampanye rapat
umumPartaiGerindradiGelora
Bung Karno, Senayan, Jakarta,
Minggu (23/3) menuai kritikan.
Pengamat politik LIPI Ikrar
Nusa Bhakti menilai kehadiran
orang nomor satu PPP itu da-
lamkampanyepartailainmem-
perlihatkan yang bersangkutan
menginginkan sesuatu yang
ada di Partai Gerindra.
“Itu kan tidak dilakukan atas
kesepakatan bersama dalam
PPP. Dia hadir dalam kampa-
nye tersebut tanpa memberi
tahu rekan-rekan lainnya,” ujar
Ikrar di Jakarta, kemarin.
Tidak adanya kesepakatan
di internal PPP, menurut Ikrar,
akan menimbulkan problem
bagi partai berlambang Ka-
bah tersebut, walaupun se-
benarnya tidak ada salahnya
pemimpin partai hadir dalam
kampanye partai lain.
Terkait apa yang diinginkan
Suryadharma Ali dari Ger-
indra, Ikrar belum bisa me-
mastikan apa motif politik
yang diharapkan atau yang di-
inginkan oleh Suryadharma.
“Belum bisa dipastikan,
tapi itu setidaknya memper-
lihatkan Suryadharma tidak
bisa menahan keinginan poli-
tiknya. Pemilu legislatif saja
belum berlangsung dan hasil
pemilu legislatif pun belum
ada,” pungkasnya.
Dalam menanggapi hal itu,
Ketua DPP PPP Achmad Dimya-
ti mengatakan kehadiran Sur-
yadharma dalam kampanye
Gerindra hanya sebatas silatu-
rahim. “Itu cuma menjalin sila-
turahim, menjalin komunikasi
politik,” ujarnya.
Dia menganggap tidak ada
yang salah bila PPP menja-
lin komunikasi dengan partai
lain. “Pak Surya kan tidak
membangun kontrak politik
atau MoU atas nama partai.
Jika sebaliknya, baru diper-
masalahkan. Seperti Megawati
dan Prabowo, ada hitam di atas
putih,” ungkapnya.
Sekjen PPP Romahurmu-
ziy melihat kehadiran Surya-
dharmaitusebagaisinyaluntuk
membangun komunikasi dan
kemungkinan koalisi dengan
Gerindra dalam Pilpres 2014.
“PPP membuka seluruh ke-
mungkinan, termasuk memba-
ngun kerja sama politik dengan
Gerindra, dan tetap terbuka
komunikasi untuk kemungkin-
an koalisi,” paparnya.
Dia meminta masyarakat
tidak menafsirkan secara ber-
lebih terkait kehadiran Sur-
yadharma dalam kampanye
itu. Menurut dia, kehadiran
itu hanya silaturahim sesa-
ma pemimpin nasional. “DPP
PPP tetap mengacu putusan
Musyawarah Kerja Nasional
(Mukernas) II soal pilpres de-
ngan mengacu forum rapat
pimpinan nasional (rapimnas)
pascapileg,” tuksnya.
Karena itu, menurut dia, PPP
membuka seluruh kemungkin-
an, termasuk membangun
kerja sama politik dengan
Gerindra.
Enam capres
Sementra itu, saat berkam-
panye di Jember, Jawa Ti-
mur, kemarin, Romi, sapaan
Romahurmuziy, mengung-
kapkan PPP mengincar enam
tokoh dari luar partai untuk
diusung sebagai bakal capres
dan cawapres dalam Pilpres
2014.
“Enam tokoh yang men-
jadi pertimbangan PPP yakni
Joko Widodo (Jokowi), Jusuf
Kalla, Din Syamsuddin, Jimly
Asshiddiqie, Isran Noor, dan
Khofifah Indar Parawansa,”
kata Romi seusai berkampanye
di Lapangan Sukorejo, Jember.
(Ant/P-3)
aivani@mediaindonesia.com
Suryadharma tidak Bisa Tahan Nafsu Politik
NUR AIVANNI FATIMAH
Kehadiran Suryadharma Ali menjadi
masalah serius karena tidak dibicarakan
terlebih dahulu di internal PPP.
ENAM panitia ujian SMA di Kota Tangerang
dipanggil Panwaslu Kota Tangerang terkait
dugaan pelanggaran pemilu karena memasuk-
kan nama salah satu parpol dalam soal ujian
akhir sekolah (UAS), beberapa waktu lalu. Ke-
enam panitia itu berasal dari Dinas Pendidikan
Kota Tangerang, di antaranya Amarullah,
Dadang, Masyati, Yuyun, dan Zaita. “Mereka
kami panggil untuk diminta klarifikasi terkait
dugaan pelanggaran pemilu,” kata anggota
Panwaslu Kota Tangerang, Ahmad Zainil
Miftah, di Tangerang, kemarin.
Dalam soal ujian mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan nomor 12 terdapat perta-
nyaan, ‘Salah satu unsur suprastruktur politik
yang keberadaannya mendukung pelaksanaan
sistem politik di Indonesia adalah: A. Ikatan
Dokter Indonesia, B. Partai Keadilan Sejahtera,
C. Surat Kabar Kompas, D. Mahkamah Konsti-
tusi, E. Stasiun Metro TV’. (SM/P-3)
KAMPANYE yang dilakukan partai politik dan
calon anggota legislatif membawa berkah bagi
penyewa kendaraan, khususnya mobil. Para
pengusaha rental mobil di Palu, Sulawesi Te-
ngah, misalnya, mengaku kebanjiran pesanan
selama musim kampanye. Beberapa pengu-
saha penyewaan mobil mengaku kewalahan
untuk melayani pemesan.
Zul, 29, salah satu pengusaha rental mobil
di Jl Setia Budi, Palu Timur, mengaku sepekan
terakhir telah menyewakan 12 mobil. “Pasti-
nya kewalahan. Karena memang kami tidak
pernah mendapat pesanan seperti itu sebe-
lumnya,” ujarnya di Palu, kemarin.
Dalam sehari, lanjut Zul, pihaknya bisa
menerima pesanan sampai tujuh mobil.
“Total ada 19 unit mobil yang disewa dalam
masa kampanye. Tujuh unit di antaranya
disewa selama sebulan, selebihnya per hari.”
(HF/P-3)
PARTAI Keadilan Sejahtera, kemarin sore,
menggelar kampanye rapat umum di halaman
Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Pada kam-
panye yang diikuti ribuan kader PKS se-Daerah
Istimewa Yogyakarta itu, tampak anak-anak
ikut dalam kerumunan massa peserta kam-
panye. Bahkan, beberapa anak terlihat mem-
bawa atribut PKS.
Dalam orasinya, juru kampanye Ahmad
Sumiyanto menyatakan PKS bertekad me-
nempatkan dua kadernya di Senayan dari
dapil DIY. “Adapun di DPRD kita targetkan bisa
menempatkan 10 wakil,” ujarnya.
Panwaslu Sleman melihat sejumlah pelang-
garan, antara lain keterlibatan anak-anak.
Bahkan, anggota Panwaslu Karim Mustafa
sempat berupaya membubarkan kampanye
itu karena melebihi batas waktu. Namun, se-
belum Panwaslu bergerak, kegiatan kampanye
sudah ditutup penyelenggara. (AU/P-3)
NamaPartaiJadiSoalUAS
RentalMobilLarisManis
KampanyeNyarisDibubarkan
PERNIK KAMPANYE
CALEG PEREMPUAN BICARA
REGULASI dan perlindungan
yang diberikan pemerintah
dalam rangka memperbaiki
nasib dan martabat tenaga
kerja wanita sebetulnya tidak
kurang, tapi hasilnya belum
maksimal.
Hal itu lantaran tidak
dibarengi upaya perbaikan
secara menyeluruh pada bi-
dang-bidang yang menjadi
faktor pendukungnya.
Kondisi itulah yang men-
dorong Eva Yuliana kembali
ke dunia politik. Ia bergabung
dengan Partai NasDem dan
dicalonkan sebagai anggota
DPR RI dari daerah pemilihan
Jawa Tengah V, meliputi Kota
Surakarta, Kabupaten Klaten,
Boyolali, dan Sukoharjo.
Dunia politik bukanlah hal
baru bagi Eva. Perempuan
kelahiran Semarang, 23 Juli
1973, itu sejak mahasiswa
sudah aktif dalam dunia per-
gerakan. Ia pernah menjadi
Ketua Cabang Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) Kota Semarang.
Ketertarikan Eva terhadap
politik makin menjadi-jadi se-
telah ia menyelesaikan kuliah.
Ia tercatat aktif di organisasi
Koalisi Perempuan Politik
Jawa Tengah. Puncaknya, Eva
dipercaya untuk menjalankan
amanat sebagai anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah periode
1999/2004 dalam usia yang
masih belia, 26 tahun.
Setelah menyelesaikan tu-
gasnya di DPRD Jawa Tengah,
Eva sedikit menjauh dari
dunia politik. Ia mengabdi-
kan diri sebagai staf khusus
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Tugas negara
itu dijalaninya sejak 2007
hingga 2009.
Salah satu hasil dari per-
juangannya kala itu ialah
penerbitan moratorium pe-
ngiriman TKI ke Arab Saudi
dan Malaysia. Selepas itu, Eva
menapak pekerjaan sebagai
Public Relations Manager PT
Truba Jaya Engineering pada
2009 hingga 2012. Ia ingin
mengaplikasikan ilmu yang
diperolehnya dari London
School for Public Relations
Jurusan Coorporate Commu-
nications.
Karier Eva dalam dunia usa-
ha terbilang cemerlang. Kini
ia menjabat
Komisaris
PT Anuge-
rah Per-
kasa. De-
ngan kata
lain, se-
cara
ekonomi Eva merupakan
sosok yang sudah mapan.
Akan tetapi, panggilan un-
tuk kembali ke dunia politik
rupanya begitu kuat.
“Bagi saya, politik meru-
pakan panggilan jiwa, sulit
untuk dijelaskan alasannya,”
kata lulusan Program Pasca-
sarjana Ilmu Politik Universi-
tas Nasional itu kepada Media
Indonesia.
Menurutnya, memper-
baiki nasib dan martabat
tenaga kerja wanita tidak
bisa dilakukan secara parsial,
tetapi harus menyeluruh.
Sebabnya, persoalan yang di-
hadapi sangat kompleks dan
menyangkut banyak aspek.
Menurutnya, bicara menge-
nai penyempurnaan regulasi
tidak terlepas dari bagaimana
tingkatpendidikan,kesadaran
hukum, dan sebagainya.
“Kita harus melakukan
perubahan dari awal sampai
akhir, harus dilihat secara
keseluruhan apa yang men-
jadi sumber dan apa yang
menjadi dampak. Kita harus
ngudari benang ruwet (meng-
urai benang kusut). Kita harus
melakukan perubahan yang
besar,” tegas Eva.
Dia menambahkan, sesama
perempuan harus mempu-
nyai sense yang le-
bih terhadap
nasib sesama.
(Ferdinand/
P-4)
MenguraiBenangKusut
TenagaKerjaWanita
DOK PRIBADI
Eva Yuliana
Caleg DPR RI
dapil Jateng V
7. D
ALAM sidang perdana
mantan Deputi Gubernur
Bank Indonesia Budi Mul-
ya di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,
disebut sejumlah nama anggota
Dewan Gubernur BI saat memberi
fasilitas pendanaan jangka pendek
Bank Century. Ada nama Boediono
yang saat ini menjabat wakil presi-
den. Sementara dalam penetapan
Bank Century sebagai bank gagal
berdampak sistemik muncul nama
Muliaman D Hadad yang saat ini
menjabat Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menjadi pertanyaan apakah
pengambil kebijakan untuk menye-
lamatkan Bank Century dapat dipi-
dana karena penyelamatan tersebut
menggunakan uang asal negara (ke-
uangan negara)? Apakah pengambil
kebijakan harus mempertanggung-
jawabkan keputusannya bila di
persidangan ternyata permasalahan
yang membelit Bank Century tidak
berdampak sistemik pada bank-bank
di Indonesia?
Kebijakan
Inti kebijakan ialah keputusan.
Dalam tulisan ini istilah kebijakan
akan disamakan dengan keputusan
meski secara teoretis keduanya bisa
dibedakan. Keputusan diambil ka-
rena ada sejumlah pilihan. Dalam
pilihan tersebut, termasuk pula tidak
mengambil keputusan. Pengambilan
keputusan tidak hanya ada di ranah
publik. Dalam ranah swasta pun ke-
putusan juga dikenal. Dalam meng-
ambil keputusan
atau kebijakan ada
dasar hukum dan
norma-norma yang
harus diperhatikan.
Dalam ranah pub-
lik pengambil kebi-
jakan wajib mem-
perhatikan dasar ke-
wenangan pengam-
bil kebijakan. Pengambil kebijakan
pun terikat oleh koridor peraturan
perundang-undangan dan etika.
Kebijakan atau keputusan setelah
diambil dapat dievaluasi. Kebijakan
bisa dianggap benar jika membuah-
kan hal yang positif. Sebaliknya
kebijakan dianggap salah jika mem-
buahkan hasil yang tidak diharapkan
dan cenderung merugikan. Bagi
pengambil kebijakan yang tepat akan
mendapat penghargaan dan pro-
mosi. Tidak demikian tentunya bila
pengambil kebijakan dianggap telah
salah mengambil kebijakan. Satu
hal yang pasti, para pengambil kebi-
jakan bukanlah peramal yang dapat
menerawang ke depan. Kebijakan
benar atau salah hanya dapat dike-
tahui pascapengambilan kebijakan
(post factum). Kebijakan salah tidak
sepatutnya diberi sanksi pidana. Bila
ini yang terjadi, para pengambil ke-
bijakan tidak akan ada yang berani
mengambil keputusan kecuali ke-
bijakan yang diambil benar-benar
dapat dipastikan tidak salah.
Perilaku koruptif
Memang ada pengecualian sebuah
kebijakan dapat diberikan sanksi
pidana kepada para pengambilnya.
Pertama, kebijakan pejabat yang
bernuansa kejahatan internasional,
seperti kejahatan kemanusiaan dan
genosida. Kedua, pengambilan kebi-
jakan yang secara tegas dianggap se-
bagai suatu kejahatan dalam undang-
undang (UU). Sebagai contoh dalam
Pasal 165 UU Pertambangan Mineral
dan Batu Bara (Minerba) disebutkan
seorang yang memiliki kewenangan
mengeluarkan izin dapat dipidana
bila izin yang dikeluarkan berten-
tangan dengan UU Minerba.
Ketiga, pengambil kebijakan dapat
dipidana bila dalam proses pengam-
bilan kebijakan terdapat perilaku
koruptif. Hal yang terakhir ini yang
patut dicermati oleh aparat penegak
hukum. Pengambil kebijakan tentu
tidak boleh kebal dari sanksi pidana
bila dalam proses pengambilan ke-
bijakan terdapat perilaku koruptif.
Perilaku koruptif yang dimaksud di
sini ialah perilaku yang dapat mem-
beri keuntungan bagi pribadinya
sendiri, orang lain, atau korporasi
dari pengambilan kebijakan.
Dalam melakukan proses hukum
pidana terhadap seseorang yang
menduduki jabatan tertentu yang
terindikasi melakukan perbuatan
koruptif, aparat penegak hukum
harus membuktikan niat jahat dan
perbuatan jahat dari orang tersebut.
Bila memang ada niat dan perbuat-
an jahat, hukum dan sanksi pidana
harus ditegakkan. Akan tetapi, bila
kebijakan yang diambil ternyata
salah, bahkan bila dapat dibuktikan
telah merugikan keuangan negara
tapi tidak ada perilaku koruptif, tidak
sepatutnya diproses dan dihukum
secara pidana.
Oleh karena itu, aparat penegak
hukum dalam menegakkan UU
Tipikor tidak seharusnya berfokus
pada ada tidaknya kerugian negara.
Adapun yang menjadi fokus ialah
perilakukoruptifdariseseorangyang
memiliki kewenangan. Mengapa?
Pertama, bila fokus ada pada
kerugian negara, para pejabat di per-
usahaan swasta akan terbebas dari
dakwaan UU Tipikor.
Padahal perilaku ko-
ruptif bisa terjadi
juga di sektor swasta.
Kedua, kerugian ne-
gara bisa terjadi ti-
dak semata karena
perilaku koruptif.
Kerugian negara bisa
timbul karena masa-
lah perdata, seperti wanprestasi, atau
kebijakan administrasi negara.
Kolektif kolegial
Apakah suatu kebijakan yang
diambil secara kolektif kolegial,
dengan salah satu pejabatnya ter-
indikasi melakukan perilaku ko-
ruptif, dapat ditimpakan pertang-
gungjawaban pidananya kepada
pejabat lainnya? Dalam ilmu hukum,
pertanggungjawaban tergantung
dalam ranah hukum apa perbuatan
dilakukan. Dalam hukum perdata di-
kenal tanggung jawab renteng atau
kolektif kolegial bila keputusan di-
ambil dalam suatu unit yang terdiri
dari sejumlah orang. Para anggota
direksi bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas keputusan
yang diambil. Sedangkan hukum
pidana tidak mengenal tanggung
jawab kolektif kolegial karena ke-
jahatan dibebankan pada individu
yang melakukan kejahatan.
Memang dalam hukum pidana ada
ketentuan tentang pihak lain yang
turut dalam suatu kejahatan yang
dilakukanolehseseorang.Iniyangdi-
sebut sebagai ‘pernyertaan’. Konsep
penyertaan ini yang mungkin diper-
sepsikan sebagai tindakan kolektif
kolegial. Sebuah persepsi yang salah
secara mendasar. Dalam konsep
penyertaan, pihak-pihak yang turut
serta dalam suatu tindak pidana
harus dicari pertanggungjawaban
masing-masing yang tersangkut da-
lam tindak pidana tersebut.
Pada akhirnya semua berpulang
pada proses hukum yang didasarkan
pada bukti, bila orang yang men-
duduki jabatan hendak dipidana,
bukan sekadar asumsi.
RABU, 26 MARET 2014 OPINI 7
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Pengambil
kebijakan pun terikat
oleh koridor peraturan
perundang-undangan
dan etika.
P
ELAKSANAAN Pemilu Le-
gislatif 2014 tinggal menghi-
tung hari, di tengah suasana
kampanye 16 Maret-6 April
2014 ini publik dikejutkan perilaku
birokrasi pemerintah dalam penge-
lolaan dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) 2014
yang irasional. Sejumlah kemen-
terian tengah menyimpan dana
bantuan sosial (bansos) yang ber-
nilai spektakuler. Dana bansos
pada APBN 2013 sebesar Rp69,61
triliun, sedangkan pada APBN 2014
meningkat 17,6%, atau berkisar an-
tara Rp91,19 triliun sampai dengan
Rp139,17 triliun (Media Indonesia,
22 Maret 2013).
Postur penggunaan dana APBN
2014 oleh pemerintah tahun ini
potensial diselewengkan untuk ke-
pentingan pendanaan Pemilu 2014.
Pemerintah telah menambah pagu
anggaran bansos 2014, dari Rp55,8
triliun menjadi Rp91,8 triliun. Per-
ubahan pagu anggaran juga terjadi
pada belanja barang, belanja modal,
dan belanja lainnya. Belanja barang
meningkat dari Rp201,8 triliun men-
jadi Rp214, 4 triliun, tetapi belanja
modal justru turun dari Rp232,8
triliun menjadi Rp184,2 triliun. Ini
cermin postur anggaran yang tak
sehat dalam pengelolaan APBN,
seharusnya belanja barang yang
turun, sedangkan belanja modal
naik. Patut diduga bahwa peng-
gelembungan dana bansos di APBN
2014 merupakan kolusi pemerintah
dan DPR, sebab 10 kementerian
dari 14 kementerian dan lembaga
negara dipimpin menteri yang ber-
asal dari partai politik. Aneka siasat
politik didesain sedemikian rupa
antara pemerintah dan DPR untuk
mengefektifkan penggunaan pagu
anggaran APBN untuk kepentingan
politik menjelang Pemilu 2014.
Model mengemas dana bansos
Sementara itu, pemanfaatan dana
bansos dan distribusinya kepada
masyarakat ialah otoritas peme-
rintah melalui kementerian dan
biasanya dilaksanakan berdasarkan
pada dua hal. Pertama, bergantung
pada kebijakan dari pemerintah
terkait dengan siapa yang diberi,
model pendistribusiannya, dan ben-
tuk serta jenisnya. Memang secara
teoretis hanya pemerintahlah yang
diberi otoritas untuk melakukan
kebijakan. Kebijakan menjadi pen-
ting bagi pemerintah agar mudah
melakukan pelayanan publik dan
menjalankan visi dan program.
Kebijakan akan berjalan baik jika
dilakukan pemerintah yang ber-
moraldantidakmelanggarasas-asas
pemerintahanyangbaik.Namun,itu
akan menjadi buruk jika dilakukan
pemerintah yang tak bermoral dan
cenderung mementingkan kelom-
poknya, serta bermotivasi untuk me-
naikkan citra partainya agar terpilih
kembali dalam pemilu berikutnya.
Karena itu, di balik setiap kebijakan
itu akan selalu muncul potensi
untuk melanggar hukum (onrecht-
matige overheidsdaad), penyalahgu-
naan wewenang (detournement de
pouvoir)dankesewenang-wenangan
(abus de droit).
Kedua, umumnya bansos dike-
mas dalam aneka bentuk kegiatan
dan bantuan yang bersifat populis
dan menarik simpati publik. Tidak
menjadi masalah jika dilakukan
bukan pada saat menjelang pemilu
berlangsung. Tetapi jika dilakukan
menjelang pemilu, akan menimbul-
kan kecurigaan publik bahwa peme-
rintah tidak tulus. Namun, di balik
itu ialah bagian dari upaya sistemis
memupuk dan memperluas kekua-
saannya agar partainya akan dipilih
rakyat dalam pemilu sehingga pe-
merintahan dapat direbut kembali
pascapemilu. Di sinilah ungkapan
Lord Action, ‘power tends to corrupt
and absolute power tends to corrupt
absolutely, menjadi sangat relevan
untuk diingat.
Penikmat dana bansos
Karena itulah, dana bansos ini sa-
ngat potensial dinikmati dua pihak.
Pertama, para elite politik terutama
para menteri yang berasal dari par-
tai politik (parpol) guna menyokong
pendanaan Pemilu 2014 bagi partai
masing-masing. Harus diakui, pem-
biayaan parpol yang berasal dari
dana bantuan APBN setiap tahun
dan iuran anggota parpol selama
ini tak cukup menutupi aneka kebu-
tuhan biaya berjalannya organisasi
parpol. Kebutuhan parpol bisa tak
terbatas, sedangkan pendapatannya
sangat terbatas, sementara parpol
ialah organisasi nirlaba. Di sinilah
parpol menjadikan para menteri
mereka yang tergabung dalam
kabinet pemerintahan menjadi
agen utama pendanaan parpol. Tak
mengherankan bila setiap parpol
berambisi memburu kursi menteri
agar dapat terus memperoleh insen-
tif ekonomi-politik dari dana APBN
di setiap kementerian. Akibatnya
politik kita tak sehat karena tak
pernah ada parpol yang bersikap
oposisi terhadap pemerintah yang
berkuasa.
Kedua, para calon anggota legisla-
tif (caleg) DPR dan DPRD petahana
(incumbent) yang memiliki jejaring
kuat dengan kementerian yang ber-
asal dari partai politik yang sama.
Ini bukan ilusi, melainkan fakta,
bahwa biaya pemilu dengan sistem
proporsional dengan suara terba-
nyak menjadi sangat mahal versi
UU No 10/2008 Pemilu 2009 dan UU
No 8/2012 Pemilu 2014 mendatang
sebagaimana dipaparkan Pramono
Anung Wibowo (2013), bahwa un-
tuk meraih kursi di DPR pada Pe-
milu 2009 lalu seorang caleg harus
merogoh kocek ekstra mahal, Rp800
juta-Rp22 miliar.
Uang sebanyak itu digunakan
untuk kampanye, memoles citra,
membuat aneka kegiatan sosial,
sewalembagasurvei,konsultanpoli-
tik, dan lain-lain. Bahkan motivasi
untuk meraih kursi DPR hanyalah
faktor ingin meraih kekuasaan dan
keuntungan ekonomi. Biaya Pemilu
2014 ini dipastikan akan lebih ma-
hal lagi, di samping karena inflasi
keuangan, karena kompetisi baik
di antara caleg dalam satu parpol
maupun beda parpol kian keras a-
kibat jumlah parpol peserta pemilu
berkurang signifikan.
Mahalnya dana pemilu ini tentu
akan menjadi masalah terutama
bagi caleg DPR petahana karena se-
carapsikologistingkatkekhawatiran
untuk tidak terpilih lebih tinggi da-
ripada para caleg baru. Di sinilah
rasionalitasnya, mengapa para
caleg petahana itu dipastikan akan
ikut memanfaatkan dana bansos
yang berada di kementerian untuk
pendanaan Pemilu 2014 agar dapat
kembali duduk di kursi Senayan.
Ilegal dicairkan jelang pemilu
Potensi dana bansos untuk dana
Pemilu 2014 itu kian menunjukkan
negeri ini belum dapat mengubah
watak patronasi dan patron-client
antara birokrasi pemerintah dan
DPR untuk merebut kekuasaan
pemerintah dan kursi DPR dengan
tanpa kompetisi yang sehat, adil, dan
mendidik rakyat. Agar Pemilu 2014
dapat menghasilkan pemerintahan
yang bersih, DPR yang berkualitas
dan tidak menimbulkan kecurigaan
publik.
Saatnya kini semua pihak, teru-
tama Bawaslu dan KPU, untuk
turut serta mengawasi penggunaan
dana bansos ini. Penggunaan dana
bansos untuk pendanaan Pemilu
2014 ‘haram’. KPK dan BPK berani
bertindak tegas menyatakan dana
bansos ilegal jika dicairkan peme-
rintah menjelang Pemilu 2014 ini.
Itu sebaiknya dialihkan ke dalam be-
lanjamodalpemerintah.Agarpostur
APBN 2014 menjadi lebih sehat dan
memberi manfaat sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.
Patutkah Pengambil
Kebijakan Dipidana?
Ilegal, Dana Bansos
untuk Pemilu 2014
Agust Riewanto
Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
u
f
Hikmahanto Juwana
Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-
song
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-
rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-
mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau-
rens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-
tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-
306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-
TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-
MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah-
mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri-
antari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul-
wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne-
lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo-
hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per-
mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us-
man Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi-
djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi,
Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi,
Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari,
Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Gugun Permana, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Artistik: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Dina Amalina, Endang Mawardi, Fauzi Zulkarnaen, Fredy Wi-
jaya, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M.
Rusli, Melinda R. Sopyani, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana
Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rengga Her-
man Saputra, Reza Fitarza Z, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik
Sunarsih, Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-
cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan
(Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:
8. LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
I. ASET
1 Kas dan setara kas 1.216 3.168
2 Piutang kontribusi - 3.459
3 Piutang reasuransi 1.427 2.431
4 Piutang hasil investasi 1.415 1.034
5 Piutang -
a. Murabahah - -
b. Salam - -
c. Istishna’ - -
6 Tagihan Ujroh Kepada Peserta - 3.528
7 Investasi pada surat berharga 101.217 106.454
8 Pembiayaan -
a. Mudharabah - -
b. Musyarakah - -
9 Investasi pada entitas lain - -
10 Properti investasi - -
11 Aset Lainnya 1.874 1.949
12 Jumlah aset 107.149 122.022
II. KEWAJIBAN
1 Penyisihan kontribusi 12.414 7.530
2 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak - -
3 Utang klaim - -
4 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan 619 5.577
5 Bagian peserta atas surplus underwriting
dana tabarru’ yang masih harus dibayar - -
6 Utang reasuransi 1.218 1.992
7 Utang dividen - -
8 Utang pajak 33 173
9 Utang Lain 4.516 5.106
10 Jumlah kewajiban 18.800 20.379
III. DANA PESERTA
11 Dana syirkah temporer
a. Mudharabah 40.641 53.009
12 Dana tabarru’ 5.316 6.369
13 Jumlah dana peserta 45.957 59.378
IV. EKUITAS
14 Modal disetor/kerja 47.194 47.577
15 Tambahan modal disetor - -
16 Saldo laba (4.802) (5.312)
17 Jumlah ekuitas 42.392 42.265
18 Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas 107.149 122.022
Solvabilitas Dana Perusahaan
A. Tingkat Solvabilitas
a. Kekayaan 42.435 46.473
b. Kewajiban 43 625
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 42.392 45.848
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***)
a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh 5.667 3.770
b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum 25.000 25.000
c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan 25.000 25.000
(Jumlah yang lebih besar antara a dan b)
C. Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas Dana
Perusahaan 17.392 20.848
1 PENDAPATAN ASURANSI
2 Kontribusi bruto 15.238 37.472
3 Ujrah pengelola - (9.718)
4 Bagian reasuransi (atas risiko) (5.022) (12.203)
5 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (548) (68)
6 Jumlah pendapatan 9.667 15.483
7 BEBAN ASURANSI
8 Pembayaran klaim 16.460 28.206
9 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (7.026) (10.757)
10 Klaim yang masih harus dibayar - -
11 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
reasuransi dan pihak lain - -
12 Penyisihan teknis (624) (743)
13 Beban pengelolaan asuransi 5 -
14 Jumlah beban asuransi 8.814 16.706
15 853
649
649
(1.223)
16 Pendapatan Investasi
17 Total pendapatan investasi 2.723
18 Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi - (15)
19 Pendapatan investasi neto 2.708
20 1.503 1.485
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh
A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh 39.207 41.027
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan
untuk qardh**)
a. 45% x Jumlah dana yang diperlukan untuk
mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin
timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan
dan kewajiban 5.413 3.509
b. Jumlah dana yang diperlukan untuk
mengantisipasi risiko kegagagalan proses
produksi. ketidakmampuan SDM dan sistem
untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar 254 262
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia
Untuk qardh 33.539 37.256
Keterangan:
*) Sesuai dengan Pasal 52 PMK No. 11/PMK.010/2011 adalah sebesar 5 % dari Jumlah dana
yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yg mungkin timbul akibat deviasi
pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Bapepam dan
LK Nomor PER 06/BL/2011
**) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011
Perhitungan sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 06/BL/2011
***) Tingkat solvabilitas minimum berdasarkan Pasal 31 PMK No. 11/PMK.010/2011
Catatan :
a. Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perhitungan Surplus Underwriting Dana
Tabarru’ diaudit oleh Akuntan Publik Rasin, Ichwan dan Rekan dengan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian”
b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ : Rp. 9,670.00
Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ : Rp. 12,189.00
Jakarta, 26 Maret 2014
PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Direksi
Sultan Hamid Sugeng Sudibjo
Direktur Utama Direktur
URAIAN 2013No. 2012
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT)
UNDERWRITING DANA TABARRU’
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN 2013 2012
KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU’
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I. Investasi
1 Deposito 7.740 12.661
2 Saham Syariah - -
3 Sukuk atau Obligasi Syariah 9.508 13.135
4 Surat Berharga Syariah Negara 14.750 17.785
5 Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia - -
6 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh
selain negara Republik Indonesia - -
7 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh
Lembaga Multinasional - -
8 Reksa dana Syariah 8.872 8.988
9 Efek Beragun Aset Syariah - -
10 Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain - -
11 Emas Murni - -
12 Investasi Lain - -
13 Jumlah Investasi 40.870 52.569
II. Bukan Investasi
14 Kas dan Bank 284 626
15 Tagihan Hasil Investasi 897 553
16 Tagihan Investasi - 266
17 Jumlah Bukan Investasi 1.181 1.444
18 JUMLAH ASET 42.050 54.013
KEWAJIBAN
19 Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana - -
20 Utang Penarikan Dana Investasi - -
21 Dana Investasi Peserta 40.641 53.009
22 Hutang lain-lain 1.409 1.005
23 JUMLAH KEWAJIBAN 42.050 54.013
URAIAN 2013No. 2012
NERACA DANA INVESTASI PESERTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN 2013No. 2012
NERACA PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
1 Pendapatan
2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi 10.948 11.917
3 Pendapatan pengelolaan portofolio investasi
dana peserta 341 292
4 Pendapatan pembagian surplus underwriting - 50
5 Pendapatan investasi 1.927 2.596
6 Jumlah Pendapatan 13.216 14.855
7 Beban
8 Beban komisi 5.007 5.671
9 Ujrah dibayar - -
10 Beban umum dan administrasi 5.956 5.991
11 Beban pemasaran 1.736 1.335
12 Beban pengembangan 14 53
13 Jumlah beban 12.713 13.051
14 Laba Usaha 503 1.804
15 Pendapatan (beban) non usaha neto 7 (15)
16 Laba sebelum pajak 509 1.789
17 Beban pajak - -
18 Laba neto 509 1.789
URAIAN 2013No. 2012
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam jutaan rupiah)
A. Dana Jaminan
a. Dana Jaminan dari Kekayaan Dana
Perusahaan 5.000 5.000
b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru’ - -
c. Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta - -
Total Dana Jaminan 5.000 5.000
B. Rasio Investasi (SAP) dan kas/bank terhadap
cad. teknis dan utang klaim (%) 166% 136%
C. Rasio Premi Retensi Sendiri
terhadap Modal Sendiri (%) 10% 53%
D. Rasio Jumlah Premi Penutupan
Langsung terhadap Premi
Penutupan Tidak Langsung (%) - -
E. Rasio Likuiditas (%) 129% 134%
F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi)
terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 82% 102%
2013 2012
INDIKATOR KEUANGAN LAINNYA
(dalam jutaan rupiah)
Reasuransi Dalam Negeri
1. Reasuransi Internasional Indonesia 78%
2. Reasuransi Nasional Indonesia 2%
3. Maskapai Reasuransi Indonesia 19%
REASURADUR UTAMA
DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA : Ali Mudin
KOMISARIS : Agus Katon
KOMISARIS INDEPENDEN : Poltak L Tobing
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : Sultan Hamid
DIREKTUR : Sugeng Sudibjo
DIREKTUR : Nandi H Hamaki
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dana Pensiun BRI 90,17%
Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI 9,56%
Koperasi Pegawai PT AJ BJS 0,27%
PEMILIK PERUSAHAAN
1. KH Ma’ruf Amin
2. Prof. KH Ali Mustafa Yaqub MA
3 . Drs. H. Moh. Hidayat MBA, MBL
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950, Tel. (021) 526 1260, 526 1261, Fax. (021) 526 1258, 526 1472, Website : http:// www.bringinlife.co.id
PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950, Tel. (021) 526 1260, 526 1261, Fax. (021) 526 1258, 526 1472, Website : http:// www.bringinlife.co.id
NAMA REASURADUR %
Tingkat Solvabilitas
A. Tingkat Solvabilitas
a. Kekayaan Yang Diperkenankan 23.150 23.907
b. Kewajiban 18.329 18.749
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 4.821 5.159
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ *) 5% 5%
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS 12.029 7.797
D. Rasio Pencapaian (%) **) 40% 66%
URAIAN 2013 2012
ASET
1 Kas dan Bank 15.953 32.988
2 Piutang Premi 107.178 121.543
3 Piutang Koasuransi 4.173 6.537
4 Piutang Reasuransi 46.896 27.654
5 Piutang Klaim Askes 2.246 5.541
6 Piutang Hasil Investasi 24.030 38.452
7 Piutang Lain-lain 5.422 11.300
8 Biaya Dibayar Dimuka 22.746 13.133
9 Uang Muka 208 198
10 Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito 333.469 525.818
11 Saham 185.382 106.485
12 Obligasi dan MTN 1.518.864 1.144.791
13 Surat Berharga yang diterbitkan atau
dijamin oleh Pemerintah 623.157 1.172.043
14 Surat Berharga yang diterbitkan atau
dijamin oleh BI - -
15 Unit Penyertaan Reksadana 576.296 82.216
16 Penyertaan Langsung 26.618 25.481
17 Properti Investasi 23.529 23.170
18 Investasi Lain - -
19 Pajak Dibayar Dimuka 1.964 2.000
20 Aset Tetap 53.559 43.809
21 Aset Pajak Tangguhan 115.876 122.803
22 Aset Reasuransi 171.755 72.832
23 Biaya akuisisi ditangguhkan 15.171 -
24 Aset Tak Berwujud 14.058 10.325
25 Aset lain-lain 8.969 3.986
26 Jumlah Aset (1 s/d 25) 3.897.520 3.593.106
A S E T 2013 2012 K E T E R A N G A N
I. LIABILITAS
A. Liabilitas Jangka Pendek
1 Hutang Reasuransi 6.832 17.678
2 Hutang Koasuransi 2.161 -
3 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 11.263 12.089
4 Pendapatan Diterima Dimuka 613 443
5 Hutang Pajak 5.965 15.472
6 Hutang Lain 6.857 6.999
7 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (1 s/d 6) 33.691 52.681
B. Liabilitas Jangka Panjang
8 Liabilitas Kontrak Asuransi
9 Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan 2.601.200 2.377.934
10 Premi Yang Belum Merupakan
Pendapatan 59.932 43.620
11 Estimasi Liabilitas Klaim 97.023 86.223
12 Liabilitas Kontrak Investasi (PAYDI) 270.518 218.807
13 Pinjaman Subordinasi - 90.000
14 Imbalan Pasca Kerja 22.404 10.491
15 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
(8 s/d 14) 3.051.077 2.827.074
16 Jumlah Liabilitas (7 + 15) 3.084.768 2.879.756
17 Dana Tabarru’ 5.316 6.369
18 Dana Syirkah temporer 40.641 53.009
II. EKUITAS
19 Modal Saham 220.000 220.000
20 Saldo Laba 625.032 422.814
21 Komponen Ekuitas Lainnya (78.235) 11.159
22 Jumlah Ekuitas (19 s/d 21) 766.796 653.973
23 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
(16+17+18+22) 3.897.520 3.593.106
2013 2012 2012 2012LIABILITAS DAN EKUITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam jutaan rupiah)
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN
DENGAN INVESTASI
(dalam jutaan rupiah)
U R A I A N 2013No
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2013 dan 2012
(dalam jutaan rupiah)
DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA : Ali Mudin
KOMISARIS : Agus Katon
KOMISARIS INDEPENDEN : Poltak L Tobing
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : Sultan Hamid
DIREKTUR : Sugeng Sudibjo
DIREKTUR : Nandi H Hamaki
KOMISARIS DAN DIREKSI
1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia 90,17%
2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI 9,56%
3. Koperasi Pegawai PT AJ. BIS 0,27%
PEMILIK PERUSAHAAN
2013
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan :
1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
ukalrebgnaynagnaueKisnatnukAradnatSnaataynrePnautneteknagnednakiausesid
umum.
2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip
konvensional.
3) takgnitmuminimhalmujutaushaladaokisiRsisabreBmuminiMladoM=RBMM
okisirisapisitnagnemkutnunakhutubidgnayanadutiay,nakpatetidgnaysatilibavlos
tesanaalolegnepmaladisaivediradtabikaiagabeslubmitnikgnumgnaynaigurek
dan liabilitas.
4) 2102/010.KMP/35romoNnagnaueKiretneMnarutareP2lasaPnagnediauseS
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, target tingkat
solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko.
Catatan :
a. Diaudit olehAkuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan dengan pendapat “Wajar Tanpa
Pengecualian.”
b. utiaynaahasurePsirautkAhelognutihid3102nuhatrebmeseDsinkeTnagnadaC
Ocke Kurniandi, MSi, FSAI, AAAIJ, Nomor Register 200510120
c. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Neraca dan Laporan
Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)
d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US $ : Rp. 9,670
e. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US $ : Rp. 12,189
Jakarta, 26 Maret 2014
Direksi,
PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Sultan Hamid Sugeng Sudibjo
Direktur Utama Direktur
1 Aset
a. Investasi 269.449 217.995
b. Bukan Investasi 1.069 812
Jumlah Aset 270.518 218.807
2 Liabilitas
a. Utang - -
b. Cadangan Teknis 270.518 218.807
Jumlah Liabilitas 270.518 218.807
Pendapatan Premi 250.801 215.372
Hasil Investasi 10.408 18.064
Klaim dan Manfaat 9.309 14.629
U R A I A NNo. 2013 2012
Pencapaian Tingkat Solvabilitas
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan 3.356.432 3.210.035
b. Liabilitas 2.806.560 2.477.535
Jumlah Tingkat Solvabilitas 549.873 732.500
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)2)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 49.630 47.174
b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus
Aset dan Liabilitas (Schedule B) 17.122 97.320
c. Ketidakseimbangan antara nilai Aset dan
Liabilitas dalam setiap jenis Mata Uang
Asing (Schedule C) 1.990 268
d. Beban Klaim yang terjadi dan Beban
Klaim yang Diperkirakan (Schedule D) 250.131 210.885
e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) 564 6.971
f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 4.809 2.913
g. Risiko Operasional (Schedule G) 1.696 -
h. Risiko Operasional PAYDI (Schedule H) 271 -
Jumlah MMBR 326.212 365.531
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat
Solvabilitas 223.660 366.969
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)3)
169% 200%
Neraca tersebut termasuk kekayaan dan kewajiban dari produk
asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sbb :
K E T E R A N G A N 2013 2012
Informasi Lain
a. Jumlah Dana Jaminan 154.000 146.000
b. Rasio Likuiditas (%) 348% 235%
c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 109% 121%
d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi
dengan Pendapatan Premi Neto (%) 0,85% 17%
e. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi)
terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 86% 103%
1 PENDAPATAN
2 Pendapatan Premi 1.889.909 1.693.199
3 Premi Reasuransi (71.388) (105.417)
4 Penurunan (Kenaikan) Cadangan atas Premi
yang Belum Merupakan Pendapatan (15.754) (7.072)
5 Jumlah Pendapatan Premi Neto 1.802.767 1.580.710
6 Hasil Investasi 15.252 273.239
7 Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya 3.577 3.299
8 Pendapatan Lain 24.069 28.764
9 Jumlah Pendapatan 1.845.664 1.886.012
10 BEBAN
11 Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar 1.291.650 985.001
b. Klaim Reasuransi (118.683) (103.706)
c. Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Manfaat
Polis Masa Depan 119.396 505.399
d. Kenaikan (Penurunan) Estimasi Liabilitas
Klaim 16.378 (6.156)
12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 1.308.741 1.380.538
13 Beban Usaha
14 Umum dan Administrasi 168.654 119.934
15 Imbalan Kerja 11.913 1.795
16 Akuisisi 35.833 118.056
17 Pemasaran 20.461 20.211
18 Bunga 721 2.229
19 Lain- lain 24.404 7.320
20 Jumlah Beban 1.570.727 1.650.083
21 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 274.937 235.929
22 PAJAK PENGHASILAN
23 Pajak Kini (34.250) (33.507)
24 Pajak Tangguhan (6.927) 886
25 Jumlah Pajak Penghasilan (41.177) (32.621)
26 LABA SETELAH PAJAK 233.760 203.308
27 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
SETELAH PAJAK (78.235) (23.309)
28 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 155.525 179.999
9. I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 37.348.509 28.029.257
Pelepasan Investasi 106.368.000 65.684.000
Penanaman Investasi (164.201.000) (148.112.400)
Pembayaran Beban Investasi (166.748) (107.039)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (20.651.239) (54.506.182)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Pembayaran Beban Operasional (3.299.258) (2.887.800)
Pendapatan dan beban lain-lain 3.620.744 3.335.436
Beban di Luar Investasi dan Operasional (5.908) (6.123)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional 315.578 441.513
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 84.530.640 98.203.563
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 69.166.573 97.749.595
Pembayaran Manfaat Pensiun (18.219.881) (20.947.088)
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain (68.965.131) (93.241.836)
Penarikan Iuran (46.112.061) (28.145.595)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 20.400.140 53.618.639
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 64.479 (446.030)
Kas Pada Awal Periode 83.551 529.581
Kas Pada Akhir Periode 148.030 83.551
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)
Surat Berharga Negara 38.621.576 50.336.930
Deposito Berjangka 299.562.000 283.451.000
Obligasi 108.820.215 72.487.400
Sukuk 11.306.358 14.100.800
Total Investasi 458.310.149 420.376.130
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI
148.030 83.551
2.997.257 2.874.131
- -
Kas & Bank
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
Total Aset Lancar Diluar Investasi 3.145.287 2.957.682
TOTAL ASET 461.455.436 423.333.812
LIABILITAS
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 137.473 9.195
Beban Yang Masih Harus Dibayar 3.505.298 3.298.658
Liabilitas Lain 228.832 618.981
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 3.871.603 3.926.834
TOTAL LIABILITAS 3.871.603 3.926.834
ASET NETO 457.583.833 419.406.977
A S E T 2013 20132012 2012
Kantor Pusat : GRAHA IRAMA 5,7 & 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1& 2 Jakarta, Telp.(021) 5260753-5260754 Fax (021) 5260751
web site: www.bringinlife.co.id, e-mail : dplk@bringinlife.co.id
I. PENAMBAHAN
Bunga/Bagi Hasil 37.471.636 28.595.265
Total Pendapatan Investasi 37.471.636 28.595.265
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi (19.898.980) 4.403.567
Iuran Tambahan 84.373.345 97.585.181
Pendapatan Diluar Investasi 3.620.744 3.335.436
Pengalihan Dana dari DP Lain 69.166.575 97.749.595
Jumlah Penambahan 174.733.320 231.669.044
II. PENGURANGAN
Beban Investasi 166.748 107.040
Beban Operasional 3.576.835 3.298.658
Manfaat Pensiun 18.348.160 20.956.282
Beban Diluar Investasi Dan Operasional 5.908 32.430
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 68.965.132 93.241.836
Penarikan Iuran 45.493.680 27.819.462
Jumlah pengurangan 136.556.463 145.455.708
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto 38.176.857 86.213.336
Aset Neto Awal Periode 419.406.977 333.193.642
Aset Neto Akhir Periode 457.583.833 419.406.977
PENDAPATAN INVESTASI
Bunga 37.471.636 28.595.265
Total Pendapatan Investasi 37.471.636 28.595.265
Beban Investasi 166.748 107.040
Hasil Pendapatan Investasi 37.304.888 28.488.225
BEBAN OPERASIONAL
Fee kepada Pendiri 3.576.834 3.298.658
Total Beban Operasional 3.576.834 3.298.658
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN
Pendapatan Lain-lain - 36.779
Pendapatan Lain di Luar Investasi 3.620.744 3.298.658
Beban Lain Diluar Investasi Dan Operasional 5.908 32.430
Total pendapatan & Beban Lain-lain 3.614.836 3.303.007
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 37.342.890 28.492.574
PAJAK PENGHASILAN Nihil Nihil
HASIL USAHA SETELAH PAJAK 37.342.890 28.492.574
I PENGESAHAN DANA PENSIUN
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera (DPLK BRINGIN LIFE) adalah
Dana Pensiun yang dididirikan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi seluruh masyarakat Indonesia yang
didirikan berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah
No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan disahkan oleh Dewan
nasutupektarusnagnedaisenodnIkilbupeR)KJO(nagnaueKasaJsatirotOrenoisimoK
No.Kep-508/NB.1/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 serta diumumkan dalam Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia No.59/DP/2013 Tanggal 26 November 2013.
II PENDIRI DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang sahamnya dimiliki oleh:
1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DPBRI) 90,17%
2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (YKPBRI) 9,56%
3. Koperasi Pegawai PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA 0,27%
III KEPENGURUSAN DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA
PENGURUS
a. Sultan Hamid Jabatan pada pendiri Direktur Utama
b.
Nandi H Hamaki
Jabatan pada pendiri Direktur
c.
Sugeng Sudibjo
Jabatan pada pendiri Direktur
DEWAN PENGAWAS
a. Ali Mudin Jabatan pada pendiri Komisaris Utama
b. Agus Katon Jabatan pada pendiri Komisaris
c. Poltak L Tobing Jabatan pada pendiri Komisaris Independen
CATATAN
a. Informasi Laporan Keuangan yang disajikan per 31 Desember 2013 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan.
b. Angka-angka yang tersaji pada Laporan Keuangan sesuai (Laporan Audit) Kantor Akuntan
Publik Rasin, Ichwan & Rekan.
c. Informasi Laporan Keuangan telah sesuai dengan peraturan Ketua Badan Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 05/BL/2012
URAIAN2013 20132012 2012
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)
NERACA
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)
KELEMBAGAAN DAN CATATAN INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2013
PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
A S E T
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
I. INVESTASI (Nilai Historis)
Surat Berharga Negara 33.170.618 33.170.618
Deposito Berjangka 299.562.000 283.451.000
Obligasi 111.977.500 70.255.500
Sukuk 14.414.000 14.414.000
Selisih penilaian Investasi (813.969) 19.085.012
Total Investasi 458.310.149 420.376.130
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI
Kas dan Setara Kas 148.031 83.551
Piutang Hasil Investasi 2.997.257 2.874.131
Piutang Lain-lain - -
Total Aset Lancar Diluar Investasi 3.145.288 2.957.682
TOTAL ASET 461.455.437 423.333.812
III. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Akumulasi Iuran 320.482.695 279.435.736
Hasil Usaha 129.248.318 108.075.764
Pengalihan Dana dari DP Lain 8.666.790 12.810.466
Total Liabilitas Manfaat Pensiun 458.397.803 400.321.966
IV. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 137.473 9.195
Beban Yang Masih Harus Dibayar 3.505.298 3.298.658
Liabilitas Lain 228.832 618.981
Total Liabilitas Jangka Pendek 3.871.603 3.926.834
Pendapatan Yang Belum Direalisasi (813.969) 19.085.012
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 3.057.634 23.011.846
TOTAL LIABILITAS 461.455.437 423.333.812
A S E T 2013 2012
GUBERNUR DKI Jakarta Joko
Widodo berjanji dalam tempo
tiga bulan pihaknya mampu
membersihkan semua halte
dari pedagang kaki lima
(PKL).
Mantan Wali Kota Sura-
karta itu pun mengaku sudah
banyak mendapat keluhan
warga mengenai halte yang
beralih fungsi sebagai tempat
berjualan para PKL. Warga
merasa tidak nyaman duduk
di halte.
Gubernur yang akrab di-
sapa Jokowi itu pun mengaku
Pemprov DKI serius dalam
penataan itu. Bahkan, dalam
dua pekan ke depan, banyak
halte yang akan ditertibkan
dan dibenahi.
“Dalam dua minggu ini
sudah diperbaiki dan dicat,
tapi belum semuanya. Itu
butuh waktu tiga bulan. Se-
cara keseluruhan penertiban
dan perbaikan halte akan
dilakukan dalam tiga bulan
ke depan,” ujarnya di Balai
Kota DKI, kemarin.
Jokowi mengaku sudah
memerintahkan Dinas Per-
hubungan DKI untuk mem-
perbaiki halte yang rusak.
Setelah halte diperbaiki,
pihaknya yakin tidak akan
ada PKL yang kembali ber-
jualan di tempat menunggu
angkutan umum itu. Sebab,
akan dilakukan penjagaan
oleh Satpol PP agar PKL tidak
kembali berjualan.
Menurut Jokowi, untuk pe-
rawatan halte seharusnya di-
bentuk Unit Pelayanan Teknis
(UPT) tersendiri. Namun, saat
ini unit tersebut memang be-
lum dibentuk, sehingga ma-
sih di bawah Dishub DKI.
Jokowi berharap setelah
dilakukan perbaikan dan
penertiban dari PKL, halte
bisa berfungsi efektif, yakni
sebagai tempat menaikkan
dan menurunkan penum-
pang.
Dishub DKI juga diminta
agar terus merawat halte se-
cara berkala. Sehingga PKL ti-
dak akan kembali berjualan.
“Ya, fungsinya harus men-
jadi halte. Tapi yang bersih.
Harus dicat lalu dirawat tiap
hari. Jangan setahun sekali
perawatannya,” tegasnya.
Jokowi juga mengatakan
biaya perawatan halte cukup
murah karena bahan-bahan
yang dibutuhkan tidak terlalu
banyak.
“Paling biayanya berapa
sih, kan itu cuma tinggal cat
saja. Murah kok, jadi memang
harus dirawat setiap hari,”
ujarnya.
Jokowi menambahkan, se-
lain diperbaiki, juga akan di-
pilih mana halte yang masih
bisa difungsikan dan mana
yang sudah harus dibongkar.
Karena, menurutnya, saat ini
banyak halte di Jakarta yang
sudah tidak berfungsi lagi.
“Sekarang kan dipilih mana
halte yang fungsional. Kalau
dulu kan buat haltenya ka-
rena proyek, itu sekarang
yang kita tidak mau terjadi,”
ujar Jokowi.
Pihaknya pun mendorong
agar angkutan umum tertib
dalam menurunkan dan me-
naikkan penumpang. Hal itu
bisa berdampak pada kema-
cetan.Selamaini,penumpang
enggan untuk menggunakan
halte karena telah ditempati
para PKL sehingga kurang
nyaman. (Ssr/J-1)
RABU, 26 MARET 2014 HALTEDIDKI 9
VERA TRIYANI
SELAMAT SARAGIH
H
ALTE yang berada
di sisi jalan yang
teduh dan dilewati
banyak orang tam-
paknya menjadi magnet ter-
sendiri bagi para pedagang
untuk mencari nafkah.
Seperti dilihat di Jalan Kra-
mat Raya, Jakarta Pusat. Peda-
gang kerap menguasai halte
yang diperuntukan bagi warga
untuk menunggu angkutan
umum.
Bahkan, jika malam hari,
halte sama sekali tidak dapat
difungsikan karena telah di-
pasangi spanduk, tenda tam-
bahan lengkap dengan kursi
dan meja untuk berjualan nasi
uduk.
Calon penumpang pun harus
tersingkir menunggu angkutan
di trotoar atau di bahu jalan.
Penguasaan oleh pedagang
itu juga membuat lantai halte
licin dan kotor. Atap halte
juga menjadi hitam berjelaga
karena halte dipakai tempat
memasak.
Tidak hanya di Jalan Kramat
Raya, situasi yang sama juga
terlihat di kawasan Gambir.
Di sana, halte berubah men-
jadi tempat penjualan ban dan
pelek mobil.
Adapun di kawasan Senen,
halte menjadi tempat menjual
aksesoris telepon seluler.
BukanhanyadiJakartaPusat,
kondisi yang sama juga terlihat
di Jakarta Barat. Bahkan diper-
kirakan, kondisi 40% halte di
Jakbar tidak layak pakai.
Dinas Perhubungan DKI
Jakarta, kemarin, melansir
bahwa dari 1.300 halte di
Jakarta, sebanyak 20% di
antaranya mengalami keru-
sakan.
“Jumlah halte yang ada di
DKI Jakarta sekitar 1.300 dan
sebanyak 260 atau 20% dari
jumlah yang ada rusak. Keru-
sakan terjadi karena adanya
aktivitas peralihan fungsi,
seperti menjadi tempat berda-
gang. Selain itu, ulah tangan
jahil yang suka mencoret-coret
halte juga membuat halte
menjadi kumuh,” ujar Kepala
Bidang Manajemen dan Re-
kayasa Lalu Lintas Dinas Per-
hubungan DKI Jakarta Berhard
Hutajulu.
Menurut Berhard, Pemerin-
tah Provinsi DKI Jakarta harus
menggelontorkan dana yang
besar untuk perbaikan halte.
Tahun ini, lanjutnya, anggar-
an yang disiapkan antara lain
sebesar Rp375 juta untuk per-
baikan halte di wilayah Jakarta
Selatan dan Jakarta Timur.
Lalu untuk Jakarta Pusat, Ja-
karta Utara, dan Jakarta Barat,
sebesar Rp375 juta.
“Sangat disayangkan se-
kali, ya akhirnya kita harus
gelontorkan biaya perawatan
dan perbaikan untuk halte-
halte yang rusak, baik yang
ringan maupun berat,” kata
Benhard.
Trans-Jakarta
Pemprov DKI seakan lebih
fokus untuk membenahi halte
Trans-Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama be-
berapa waktu lalu menyata-
kan akan memperbesar halte
Trans-Jakarta seiring semakin
banyaknya warga DKI yang
menggunakan bus dengan
jalur khusus itu.
“Kami memang mau perluas
haltenya. Toilet saja tidak ada.
Tahun ini akan kita realisasi-
kan. Ini lagi mau kami hitung,”
ungkap mantan Bupati Bangka
Belitung yang akrab disapa
Ahok itu.
Halte yang akan diperbesar
itu antara lain Halte Juanda,
Sarinah, Daan Mogot, dan Jalan
Merdeka Barat.
Selain itu, ada beberapa
halte Trans-Jakarta yang bakal
berhubungan langsung de-
ngan stasiun kereta api, seperti
di Stasiun Gambir dan Stasiun
Manggarai.
“Pembenahan angkutan
umum massal tidak hanya
dengan cara menambah bus,
tapi juga memperbaiki dan
menyempurnakan haltenya,”
kata Ahok. (J-1)
triyani
@mediaindonesia.com
selamat
@mediaindonesia.com
Pendudukan PKL Merusak
Ratusan juta digelontorkan setiap tahun
untuk membenahi halte di DKI. Namun
halte kerap rusak karena dikuasai PKL dan
aksi vandalisme warga.
ButuhUnitPelayanan
TeknisTersendiri
HALTE RUSAK: Seorang pekerja penggali tanah beristirahat di halte yang rusak dan tak terurus di Jalan
Raya Joglo, Jakarta Selatan, pekan lalu. Ketidakpedulian warga terhadap fasilitas umum menyebabkan
halte tersebut rusak dan penuh coretan.
MI/ VIRGIAN PETRA
“Dalam dua minggu ini sudah
diperbaiki dan dicat. Secara
keseluruhan penertiban dan
perbaikan akan dilakukan
dalam tiga bulan ke depan.”
Joko Widodo
Gubernur DKI