Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie Media Indonesia 11 Maret 2014
Ähnlich wie Media Indonesia 11 Maret 2014 (20)
Mehr von hastapurnama
Mehr von hastapurnama (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Media Indonesia 11 Maret 2014
- 1. ASUPAN omega 3 atau minyak ikan dapat meningkatkan kualitas tidur anak. Demikian hasil penelitian Universitas Oxford yang dipublikasi dalam Journal of Sleep Research. Peneliti menyimpulkan itu setelah melakukan percobaan yang melibatkan 362 anak usia 7-9 tahun dari 74 sekolah dasar. Peneliti memberi anak-anak asupan omega 3 yang bersumber dari alga selama 16 pekan. Persoalan tidur para partisipan yang dipilih tidak diper- hatikan dan mereka tidak memiliki persoalan dalam bela- jar membaca. Sebelum masa pemberian asupan omega 3 dimulai, peneliti juga mewawancarai orangtua mengenai kebiasaan tidur anak dan kemampuan belajarnya. Di akhir penelitian diketahui bahwa asupan omega 3 mem- buat anak-anak menikmati kualitas tidur lebih rata- rata 58 menit dan tujuh kali lebih sedikit yang ter- jaga tiba-tiba di malam hari. (CTV/ Kid/X-4) ‘KALAU ingin mutiara, menyelamlah ke da- sar laut dalam. Kalau ingin mendapatkan rasa keadilan, kehidupan yang penuh dengan rasa sejahtera, bergabunglah de- ngan arus Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia’. Sepotong paragraf dari biografi Surya Paloh Matahari Restorasi: Sang Ideolog yang diluncurkan di Hotel Grand Hyatt Jakarta, kemarin, itu menggambarkan ketekunan dan konsistensi perjuangan Surya Paloh mewujudkan pemikiran menghadirkan rakyat yang sejahtera, dan bangsa yang bermartabat. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) me- nyampaikan apresiasi kepada Surya Paloh. JK menilai Surya ialah seorang sa- habat dan memiliki pandangan luas dan berusaha mencapai keyakinannya. JK lalu menuturkan percakapan de- ngan Surya tentang proses perdamaian di Aceh pada 2005. “Dia (Surya) ulti- matum saya enam bulan untuk menda- maikan Aceh. Jika tidak, dia yang akan ambil alih. Singkat cerita, saya berhasil mendamaikan Aceh dan itu hanya lima bulan,” ujar JK diikuti tawa undangan dari berbagai kalangan tersebut. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui gagasan Surya Paloh didasari dari kondisi bangsa yang meng- alami krisis identitas, kepercayaan, dan ideologi yang kemudian berdampak pada krisis politik, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, penulis buku Surya Pa- loh, Usamah Hisyam, mengungkapkan untold story tentang Surya yang ditawari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono se- belum Pilpres 2004. SBY meminta Surya mendukungnya menjadi presiden dan jika berhasil, Sur- ya akan diberikan jabatan menteri ko- munikasidaninformatika.Suryamenolak. SBY menawari jabatan lebih tinggi, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dan Surya kembali menolak tawaran itu. “Akhirnya, Surya (bisa) menerima ta- waran SBY dengan catatan jika terpilih, SBY harus menjalankan ideologi restorasi gerakan perubahan. Salah satu keingin- an Surya dari ideologi restorasi ialah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi oleh pemerintahan SBY dalam 10 tahun ini hanya 15% yang diungkapkan. Selebihnya, pemberantasan korupsi pada masa sebelum pemerintahan SBY,” tutur Usamah. (Yah/X-3) DIKA DANIA KARDI S EJUMLAH negara di kawasan Asia Tenggara memperketat pengamanan di bandara dan penerbangan mereka. Lang- kah itu diambil setelah muncul spe- kulasi terorisme di balik hilangnya pesawat Malaysia Airlines (MAS) nomor penerbangan MH 370 sebab adanya dua penumpang berpaspor curian. Negara anggota ASEAN yang mem- perketat pengamanan itu di antara- nya Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Malaysia. Di Indone- sia, menurut Menko Polkam Djoko Suyanto, pengetatan pengamanan berjalan otomatis sejak adanya kasus MAS tersebut. Wakil Kepala Administrasi Pener- bangan Sipil Vietnam Dinh Viet Thang menyatakan saat ini negerinya berada di fase siaga I. Filipina, lewat Juru Bicara Kepresidenan Edwin Lacierda, memerintahkan biro imi- grasi meninjau kembali prosedur pengamanan negara. “Itu jelas (tragedi MH 370) membe- rikan kita (waktu) berhenti sejenak untuk melihat ke dalam prosedur keamanan kita lagi,” kata Lacierda dalam konferensi pers yang disiarkan televisi lokal. Berkenaan dengan penumpang berpaspor curian, otoritas Malaysia telah mengidentifikasi satu dari peng- guna dua paspor curian atas nama Luigi Maraldi (Italia) dan Christian Kozel (Austria). Identifikasi itu dida- pat dari rekaman CCTV bandara In- ternasional Kuala Lumpur (KLIA). “Saya dapat mengonfirmasi bahwa dia bukan warga negara Malaysia, tetapi saya tidak dapat mengungkap- kan dari negara mana ia berasal,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Malay- sia Tan Sri Khalid Abu Bakar. Pada kesempatan itu Tan memban- tah dugaan pengguna paspor itu dari Xin Jiang, China. Sebelumnya, media massa China berspekulasi kelompok separatis dari Xin Jiang bertanggung jawab atas hilangnya MH 370. Namun, bagaimanapun kasus bo- bolnya sistem pengamanan imigrasi di KLIA itu sangat disesalkan. Sekre- taris Jenderal Interpol Jenderal Ro- nald Noble mempertanyakan kenapa basis data tidak digunakan maksimal sehingga terjadi tragedi yang meng- hentak semua pihak. Diperluas Hingga berita ini diturunkan pukul 23.00 WIB, pencarian pesawat NH 370 yang melibatkan 10 negara belum membuahkan hasil. Padahal, proses pencarian pesawat Boeing 777-200 berpenumpang 239 orang dalam pe- nerbangan Kuala Lumpur-Beijing itu diperluas menjadi 100 mil laut dari titik pertama kali pesawat hilang dari radar pada Sabtu (8/3). Radar tercanggih yang bisa mende- teksi bahkan sebuah bola sepak dari ratusan kaki di udara juga gagal mendapatkan titik terang di perairan antara pesisir timur Malaysia dan pesisir selatan Vietnam seluas 27 ribu km persegi. Menurut citra satelit milik AS, tidak ada bukti terjadi ledakan di udara pada saat pesawat itu hilang. Di sisi lain, seperti dikutip New Strait Times, warga Kelantan, Malaysia, Alif Fathi Abdul Hadi, mengaku melihat sinar putih menuju Laut China Selatan di hari hilangnya MH 370. Alif telah me- laporkan hal itu ke Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia Azharuddin Abdul Rahman mengatakan saat ini semua kemung- kinan penyebab hilangnya pesawat bisa saja terjadi. “Kami belum menemukan apa pun yang tampak sebagai bagian dari pesawat,” ujarnya. (Reuters/Xinhua/ Bernama/Mad/Kid/X-4) dika@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 10 dan 20 SELASA, 11 MARET 2014 / NO. 12013 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Iktikad Jahat Jerat Kebijakan Century Kebijakan bisa bergeser ke pidana jika menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan negara. Skandal Century, Hlm 3 Merapi Semburkan Asap Campur Abu Keluarnya asap bercampur abu dari Gunung Merapi secara kronologi karena pengaruh gempa tektonik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung Berapi, Hlm 12 Dari Polusi ke Ekstradisi Pemerintah Singapura tengah menyempurnakan RUU yang dapat menyeret pelaku pembakaran hutan di mancanegara, termasuk Indonesia. Fokus Internasional, Hlm 22-23 Omega3danTidurAnak ASEANPerketat Penerbangan Muncul spekulasi hilangnya pesawat MH 370 akibat aksi terorisme karena adanya dua penumpang berpaspor curian. MI/ADAM DWI Konsistensi sangIdeolog Gagasan Surya Paloh didasari dari kondisi bangsa yang mengalami krisis identitas. PEMILIHAN umum ialah hajatan luar biasa penting untuk mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Yang jadi pertanyaan, masih patutkah misi suci itu kita cuatkan jika hampir seluruh anggota DPR saat ini kembali mencalonkan diri? Fakta itulah yang terungkap dari hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Menurut peneliti senior Formappi, Lucius Karus, lebih dari 90% ang- gota DPR periode 2009-2014 menahbiskan diri lagi sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 9 April mendatang. Formappi pun dengan tegas menyatakan mereka yang terbelenggu oleh nafsu memperpanjang kekuasaan itu tak layak dipilih. Alasannya jelas, lantaran selama hampir lima tahun menjabat, mereka tak menunjukkan peran sebagai wakil rakyat. Profesi sebagai anggota DPR di Republik ini memang para- doksal. Anggota DPR ialah jabatan terhormat, tetapi perilaku dan tabiat mereka selama ini malah kerap mengandung cacat. Anggota DPR mengemban amanah yang amat mulia sebagai wakil rakyat, tetapi tindakan mereka justru se- ring menzalimi rakyat. Teramat banyak untuk kita sebutkan betapa buruknya kinerja DPR. Di antara tugas utama, yakni legislasi, ang- garan, dan pengawasan, tak satu pun yang mereka ja- lankan dengan optimal. Da- lam hal legislasi, misalnya, dari target 357 rancangan undang-undang pada perio- de 2009-2014 baru 48 yang diselesaikan. Bagi anggota dewan yang terhormat, sepertinya bukan lagi menjadi aib ketika mem- buka situs porno, tidur, atau gemar membolos dalam sidang. Amat sering rapat paripurna untuk membahas kepentingan negara dan rakyat cuma dihadiri segelintir anggota. Dalam hal pengawasan, DPR larut atau malah menjadi inisiator penyelewengan kebijakan pemerintah. Dugaan per- mintaan tunjangan hari raya dari Komisi VII ke SKK Migas ialah contoh termutakhir perilaku busuk itu. Dalam hal kewenangan anggaran, Badan Anggaran DPR pun seperti telah bersalin wajah menjadi badan penggaruk uang negara. Buktinya, banyak anggota Banggar yang beru- rusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sulit disangkal bahwa amat sedikit prestasi DPR yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, teramat banyak sepak terjang ang- gota dewan yang menistakan kehormatan mereka sendiri. Celakanya lagi, mereka sudah mati rasa, perilaku-perilaku cela mereka anggap mulia sehingga terus dilakukan. Dengan potret seburuk itu, masih layakkah kita berharap Pemilu 2014 bisa menghasilkan perubahan ketika caleg petahana mendominasi? Yang pasti, kita pantang berputus asa. Tidak semua anggota dewan berperilaku tak beres. Sya- ratnya pun cuma sederhana, yakni rakyat mesti lebih teliti, lebih cerdas dalam menjatuhkan pilihan. Setelah dari pemilu ke pemilu selalu menjadi objek, su- dah saatnya rakyat dengan gagah memosisikan diri sebagai subjek. Bukan saatnya lagi rakyat terbius oleh bujuk rayu para caleg yang sebenarnya hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok. Sudah saatnya pula kita bersikap dengan lantang mengatakan tidak kepada mereka yang se- rakah takhta dan harta. Masa depan bangsa ini lima tahun ke depan seutuhnya di tangan rakyat. Rakyat ialah juri yang punya kuasa penuh untuk menentukan pemenang dalam kontestasi pemilu mendatang demi terwujudnya perubahan. Kita tidak ingin Pemilu 2014 seperti pemilu yang sudah- sudah, yang sekadar festival lima tahunan, tapi ujung-ujung- nya cuma menghasilkan anggota legislatif tiada guna. Saatnya Rakyat Bersikap Kita tidak ingin Pemilu 2014 seperti pemilu yang sudah-sudah, yang sekadar festival lima tahunan, tapi ujung-ujungnya cuma menghasilkan anggota legislatif tiada guna. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com SENO BIOGRAFI SURYA PALOH: Tokoh nasional Surya Paloh menyerahkan buku Sang Ideolog kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan para undangan, di antaranya (dari kiri) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sutradara Garin Nugroho, pengacara Adnan Buyung Nasution, mantan Wapres Jusuf Kalla, Menhut Zulkifli Hasan, dan Mendag M Lutfi saat peluncuran buku yang ditulis Usamah Hisyam tersebut di Jakarta, tadi malam.
- 2. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SELASA, 11 MARET 2014SELEKTA2 BELUM resmi menjadi menteri pemuda dan olahraga (menpora) pun, benih-benih korupsi proyek Hambalang sudah ada di benak Andi Alifian Mallarangeng. Itu- lah salah satu yang mengemuka dalam sidang perdana mantan menpora itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, kemarin. Dalam dakwaan jaksa dise- butkan, pada Oktober 2009 sebe- lum dilantik menjadi menpora, Andi pernah dikunjungi petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor dan Muham- mad Arief Taufiqurrahman, di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kesempatan itu, jelas jaksa, Teuku menyatakan perusa- haannya ingin berpartisipasi da- lam proyek-proyek di Kemenpora. Bak gayung bersambut, Andi mengutarakan rencananya meng- gabungkan fasilitas belajar dan olahraga bertaraf internasional di Hambalang, Bogor. Tidak lama setelah dilantik, Andi melakukan pertemuan de- ngan pejabat Kemenpora dan meminta Sesmenpora Wafid Mu- harammemaparkanproyekHam- balang. Kala itu, Wafid menguta- rakan ada masalah karena belum ada sertifikat tanah dan rencana anggaran masih disusun. “Wafid pun diminta untuk mengatasi semua persoalan itu. KorupsiDisemaisebelumJadiMenteri Menteri Ramai-Ramai AjukanCuti Kampanye SEJUMLAH menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah mengajukan cuti dalam rangka kampanye pemilu. Hal itu dikemukakan Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. “Adaenammenteriasalpartaipolitikmengaju- kan cuti kampanye. Mereka diberi jatah cuti dua hari dalam seminggu, di luar Sabtu dan Minggu. Nama-namanya saya lupa,” kata Dipo. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mem- benarkan pernyataan Dipo tersebut. Menurut Sudi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Men- teri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan ter- masuk menteri KIB II yang mengajukan cuti. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga mengaku sudah mengajukan cuti yang menjadi haknya sebagai anggota KIB II. “Kami lima tahun tidak ada cuti. Masak cuma cuti enam hari (selama kampanye) diprotes? Ini sudah lima tahun. Pegawai negeri saja setiap tahun cuti 12 hari kerja,” ujar Tifatul. Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejah- tera (PKS) itu menyebutkan sejawatnya, yakni Menteri Pertanian Suswono, juga melakukan hal serupa. Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan telah mengajukan cuti kepada Presiden. “Tetapi tentu kalau Presiden membutuhkan atau ada tugas negara, (saya) akan prioritaskan meskipun cuti,” ungkap Hatta. Dalam KIB II ada 18 menteri yang berasal dari partai politik, tiga di antaranya menjabat ketua umumparpol,yakniHattaRajasa,MenteriAgama Suryadharma Ali, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Menko Kesra Agung Laksono dan Sharif Cicip Sutardjo menja- bat Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Saat menanggapi para menteri KIB II menga- jukan cuti untuk kampanye pemilu, pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengemukakan hak politik menteri dan kepala daerah dijamin. “Tetapi hak publiknya, mereka harus ter- buka,” tandas Daniel. Artinya, pejabat tersebut dilarang keras menggunakan fasilitas negara. Seluruh fasili- tas yang menjadi bawaannya dilarang keras untuk digunakan. “Dan itu sudah menjadi kelaziman.” (Mad/AB/X-3) PengawasanDPRDinilaiSaratKepentingan KINERJA DPR RI periode 2009- 2014 terus mendapat sorotan buruk dari beberapa kalangan. Tidak hanya fungsi legislasi dan budgeting yang banyak dikritik, pelaksanaan fungsi pengawasan dari anggota DPR periode itu juga dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai fungsi pengawasan yang dilakukan anggota dewan saat ini masih dilandasi kepen- tingan fraksi atau partai mereka dan belum menyentuh substansi persoalan. “Saya melihat belum ada ini- siatif murni dari sebagian besar anggota dewan saat melaksana- kan fungsi pengawasan terha- dap kinerja pemerintah. Nuansa politiknya lebih kental jika diban- dingkan dengan memperjuang- kan kepentingan masyarakat,” kata Siti, kemarin. Menurut Siti, hal itu disebab- kan sebagian anggota DPR yang saat ini hampir 90% mencalonkan kembali masih belum memahami fungsi pengawasan yang melekat pada diri mereka. Faktor lain penyebab fungsi pengawasan lemah, tambah Siti, ialah mereka terjebak di aspek moral dan etika. “Itu bisa dilihat dari peran Badan Kehormatan (BK) DPR yang juga lemah terha- dap sesama anggota dewan.” Sebelumnya, peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam menga- takan anggaran DPR 2009-2014 untuk legislasi mencapai Rp2 tri- liun. “Dari anggaran itu, 70% di- gunakan untuk kunjungan kerja, termasuk untuk studi banding ke luar negeri. Namun, dengan ang- garan sebanyak itu, DPR kurang berprestasi. Fungsi pengawasan, penganggaran, apalagi legislasi, tidak berjalan baik,” kata Roy. Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan mengakui ke- benaran penilaian-penilaian itu. Menurut dia, penyebab rendah- nya kualitas anggota dewan ialah kondisi ekonomi kebanyakan anggota DPR itu relatif baik, tetapi rasa pengabdian mereka untuk negara minim. “Orientasi mereka beda. Bu- kan mengabdi kepada negara, melainkan bagaimana duit yang keluar bisa balik kembali,” ujar Trimedya. (Nov/Mad/*/X-6) MADimintaAturBatas MaksimalPengajuanPK PEMERINTAH meminta Mah- kamah Agung (MA) membuat pembatasan terhadap jumlah maksimal upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan pihak beperkara. Menteri Hu- kum dan HAM Amir Syamsud- din mengkhawatirkan PK yang dilakukan berkali-kali menim- bulkan ketidakpastian hukum. “MA tentunya akan bersikap dan kita harapkan meluruskan masalah ini,” kata Amir seusai rapat terbatas di Kantor Presi- den, kemarin. Ia menyebutkan sikap MA untuk menyikapi putusan Mah- kamahKonstitusi(MK)itusebisa mungkin dikeluarkan dalam waktu dekat. “Supaya terjemah- annya tidak membingungkan masyarakat,” ujarnya. Namun, Amir menolak apa- bila putusan itu menguntung- kan gembong narkoba. Ia me- nyebutkan amat mungkin PK hanya berpengaruh pada kasus tertentu yang novum-nya baru ditemukan setelah putusan PK pertama. “Saya kira tidak. Bagi kita, hukum kan harusnya me- ngandung kepastian, keadilan, dan manfaat, itu tetap jadi pe- gangan,” pungkasnya. Hal senada dikatakan hakim agung Gayus Lumbuun yang menyebutkan putusan MK bu- kan berarti membiarkan PK bisa dilakukan berulang kali tanpa batas. “Tentu harus dibatasi. Kalautidak,bakalmenimbulkan ketidakpastian hukum.” Menurut Gayus, putusan MK hanya membatalkan batas PK yang cuma bisa sekali dilaku- kan. Namun, bukan berarti pu- tusan tersebut melarang adanya pembatasanjumlahPKyangdia- jukan. “Di sini pemerintah dan DPR harus segera menyikapi untuk merespons kekosongan hukum Pasal 268 ayat 3 KUHAP itu. MA pun bisa menerbitkan peraturan MA untuk mengatur pengajuan PK itu,” ujarnya. Pakar hukum Universitas Pa- rahyangan, Bandung, Asep War- lan Yusuf sependapat bahwa tidak semua kasus bisa diajukan PK lebih dari satu kali. Namun, pakar hukum pidana Mudzakir menilai putusan MK tersebuttidakmembatalkanper- syaratan administrasi dari me- kanisme pengajuan PK. Usulan pembentukan peraturan MA de- ngan membatasi dua kali peng- ajuanPK,menurutnya,dianggap bertentangan dengan semangat putusan MK. (Che/AI/*/X-6) MI/SUSANTO SIMAK DAKWAAN: Mantan Menpora Andi Mallarangeng, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, menyi- mak dakwaan saat sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Percepat Proses Hukum Pembakar Hutan di Riau Tindakan pembakaran hutan di Riau sudah dalam kategori parah. Mereka sudah mengincar hutan konservasi yang seharusnya dilindungi. RUDI KURNIAWANSYAH P ENYELIDIKAN terhadap pelaku pembakaran hutan Riau mulai menemukan titik terang. Setelah 26 tersangka ditetapkan, seorang anggota TNI-AD Sersan Kepala (Serka) Sudigdo juga sedang diproses hukum. Cukong kayu perambahan hutan itu dituduh ikut sebagai pembakar hutan di kawasan konservasi cagar biosfer Giam Siak Kecil, beserta para cukong kayu lain, yakni Giran, Buyung, Ucup, Ucok, dan Udin. Mereka dibekuk tim satgas penanggulangan kabut asap Riau sebagai cukong kayu perambah- an hutan konservasi seluas 705 ribu hektare (ha). “Anggota TNI itu sudah diproses. Sekarang menunggu sidang tersangka. Oknum itu dikem- balikan ke kesatuannya di Kantor Minvetcad Dumai,” kata Kepala Penerangan Korem 031/Wirabima Mayor Sukri Hendri di Pekanbaru, kemarin. Sejauh ini penindakan hukum ter- hadap para pelaku kejahatan pemba- karan hutan dan lahan di Riau terus berlangsung. Tim satgas penanggu- langan bencana kabut asap bersama pihak kepolisian telah menetapkan sedikitnya 29 tersangka. “Puluhan perusahaan kehutanan dan perkebunan menjadi incaran karena diduga terlibat dalam aksi kejahatan yang mengakibatkan kabut asap selama dua bulan terakhir. Satu perusahaan sedang kami selidiki,” terang Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo. Di sisi lain, Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman untuk memperce- pat proses hukum terhadap para ter- sangka pembakaran lahan di Riau. “Saya instruksikan pelaksanaan penindakan dan proses hukum di- percepat sehingga tidak begitu saja ceroboh sengaja bakar dan tidak tanggung jawab. Akibatnya menyu- sahkan ratusan ribu masyarakat, mengganggu penerbangan dan ak- tivitas lain,” kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas di kantornya, Jakarta, kemarin. Presiden menegaskan sebenarnya pemerintah sudah bekerja, tapi pem- bakaran masih belum sepenuhnya teratasi dan terus terang situasi masih belum baik. Presiden menjelaskan ada dua faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, yakni adanya cuaca ekstrem dan kelalaian manu- sia. “Dilakukan secara sengaja oleh penduduk lokal atau perusahaan, dampaknya akan jauh lebih besar,” tambah Yudhoyono. Di tempat yang sama, sebelum rapat kabinet dimulai, Menko Kesra Agung Laksono menyebutkan pemba- karan itu sudah dalam kategori parah. Para pembakar sudah mengincar hutan konservasi yang seharusnya dilindungi. “Terutama di Dumai dan Bengkalis mereka bakar hutan konservasi. Pe- merintah bakal mencari siapa aktor utamanya,” kata Agung. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melaporkan sebanyak 44.456 warga terserang penyakit akibat asap dan 38.744 di antaranya terkena penyakit infeksi saluran per- nafasan atas (ISPA). “Jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih besar jika warga memeriksakan diri ke rumah sakit dan puskesmas,” kata Kepala Dinas Kesehatan Riau Zainal Arifin. Selain ISPA, sebanyak 2.045 men- derita penyakit kulit, 1.476 terserang asma, 1.374 penyakit mata, dan 417 penyakit kronis pneumonia. (Mad/ Che/X-7) rudi@mediaindonesia.com Beberapa hari kemudian ter- dakwamemperkenalkanadiknya, yakni Choel Mallarangeng, ke- pada Wafid di ruangan terdakwa dan mengatakan adiknya akan banyak membantu urusan Ke- menpora,” jelas jaksa Supardi. Untuk menyelesaikan sertifikat Hambalang, imbuhnya, Wafid meminta bantuan M Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang. Nazaruddin menyampaikannya ke Anas Urbaningrum dan Anas yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR memerintahkan anggota Komisi II Ignatius Mulyono untuk meng- urusnya di BPN. Anggaran yang membengkak dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun, papar jaksa Irene Putrie, juga tak lepas dari kedekatan Andi dengan anggota Komisi X DPR. Akibat perbuatannya, Andi didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan negara Rp463,391 miliar. Ia di- duga menerima Rp4 miliar plus US$500 ribu. Andi keberatan atas dakwaan jaksa. “Sayangnya dakwaan itu isinyalebihbanyakasumsi,speku- lasi-spekulasi, maupun kejadian- kejadian yang dihubung-hubung- kan, yang tidak adil bagi saya,” ucapnya seusai sidang. (RA/X-8) SURAT UNTUK PRESIDEN: Siswa kelas V SD Negeri 025 Rumbai, Ihsan Wafdullah, menunjukkan isi surat yang akan dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, kemarin. Ihsan berharap dengan dikirimnya surat tersebut, Presiden Yudhoyono lebih serius memperhatikan penanganan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau karena sudah empat pekan mengganggu aktivitas belajar-mengajar. ANTARA/RONY MUHARRMAN
- 3. SELASA, 11 MARET 2014 SKANDAL CENTURY 3 RAJA EBEN LUBIS P O L E M I K s e p u t a r kebijakan pembe- rian fasilitas penda- naan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemis hingga merugikan negara Rp7,4 triliun masih bergulir. Benarkah sebuah kebijakan bisa dijerat pidana? Pakar hukum pidana UII Mudzakir menyatakan sebuah kebijakan tidak bisa dipidana ketika kebijakan itu melalui proses administrasi yang se- suai dengan aturan dan me- miliki iktikad baik. Namun, lanjutnya, ketika dalam kebijakan tersebut terselubung iktikad buruk un- tuk menguntungkan diri sen- diri, orang lain, atau korporasi serta merugikan keuangan ne- gara, kebijakan bisa bergeser ke hukum pidana. Kasus Century, menurutnya, bisa masuk ranah hukum pi- dana. “Pernyataan keliru jika kebijakan tidak bisa dipidana. Inilah tugas KPK untuk meng- analisis dan mencari tahu iktikad jahat melalui serang- kaian keputusan yang dibuat dalam kasus Century dan me- nelusuri aliran dana itu,” kata dia saat dihubungi (10/3). Saat ditanya jika dalam pro- ses pengambilan keputusan FPJP menggunakan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil, menurut Mudza- kir, hal itu merupakan per- buatan melawan hukum ad- ministrasi. Untuk bisa masuk tataran pidana, harus dicari tahu soal alasan seseorang menggunakan data tidak benar tapi tetap mengeluarkan kepu- tusan. Contohnya, administrasi keuangan perbankan, kurang hati-hati, salah manajemen, dan salah membuat laporan saja bisa pidana. “KPK harus hati-hati dan cermat membe- dah mana hukum adminstrasi dan pidana,” ujarnya. Mengenai pernyataan man- tan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mul- yani yang mengatakan alasan keputusan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis ialah berdasarkan insting, menu- rut Mudzakir itu alasan yang dibuat-buat untuk membenar- kan perbuatannya yang tidak berdasarkan data. “Kalau itu bisnis pribadi dia, ya, boleh-boleh saja. Ini kan ke- bijakan publik yang menggu- nakan uang negara, tidak bisa hanya dengan insting.” Menurutnya, kebijakan pub- lik diambil berdasarkan data akurat di lapangan dan diper- tanggungjawabkan secara hukum. Melawan hukum Secara terpisah, pakar hu- kum pidana Universitas In- donesia Topo Santoso me- negaskan suatu kebijakan diambil untuk menghadapi situasi tertentu ketika dalam prosesnya ada syarat-syarat tertulis yang harus terpenuhi secara administratif. Kebijakan dapat masuk ra- nah pidana bukan hanya ad- ministrasi jika dalam proses pengambilan kebijakan terjadi perbuatan melawan hukum, seperti menerima suap atau gratifikasi yang berimplikasi memengaruhi kebijakan yang akan diambil. Jika tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses pengambilan kebijakan ketika semua syarat administrasi sudah memenuhi syarat yang ditentukan, kebijakan tidak bisa dipidanakan. “Yang perlu didalami a- pakah seluruh persyaratan sudah dipenuhi atau tidak dan apakah dalam proses pengambilan kebijakan ada perbuatan melawan hukum. Jika iya, itu bisa dipidana- kan,” kata Topo. Terkait dengan disebutnya 67 kali nama mantan Guber- nur Bank Indonesia yang seka- rang menjabat wakil presiden, Boediono, dalam dakwaan terdakwa kasus bank Century Budi Mulya, itu masih perlu pendalaman. “Penyebutan seseorang da- lam suatu dakwaan bukan berarti otomatis ikut bersalah karena harus ada tindak lan- jut dari penyebutan tersebut,” kata pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya, Palem- bang, Amzulian Rivai. (AI/X-5) raja_eben @mediaindonesia.com Kebijakan bisa bergeser ke pidana jika menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan negara. Iktikad Jahat JeratKebijakan Century ANTARA/GERI ADITYA PEMBERIAN FPJP: Wakil Presiden Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Bank Century di kantor Wapres, Jakarta, Sabtu (23/11/13). Boediono menganggap pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century itu sebagai pekerjaan mulia. KISAH kemarahan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena tidak diberi tahu soal agenda penyelamatan Bank Century patut dicer- mati. Kalla diduga sengaja diisolasi dari agenda terse- but. Padahal, Ketua Umum PMI ini saat itu menjabat pelaksana tugas (plt) presi- den karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono se- dang bertugas ke luar ne- geri. “ Ke m u n g k i n a n a d a kekuasaan lebih besar yang memerintahkan Ke- tua KSSK dan Gubernur BI mengisolasi Jusuf Kalla dari agenda menyelamat- kan Bank Century. Karena JK pernah menolak men- tah-mentah usulan blanket guarantee (penjaminan menyeluruh),” kata anggota Timwas Century Bambang Soesatyo saat dihubungi, kemarin. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera me- nemukan siluman atau aktor utama dalam skan- dal korupsi terbesar Bank Century. “Bisa jadi insti- tusi negara seperti Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penja- min Simpanan (LPS) telah diperalat untuk menjarah dengan berkedok penyela- matan bank,” kata dia. Ia menjelaskan kronologi singkat pencairan FPJP Bank Century yang meru- gikan negara Rp683 miliar dan Rp6,7 triliun. Menu- rutnya, jika FPJP murni se- bagai keputusan BI dan pe- merintah atau KSSK, pasti dua lembaga tersebut bisa mempertanggungjawabkan dana LPS itu. Namun, kata dia, hingga saat ini yang terjadi jus- tru saling lempar bola. Sri Mulyani menuding BI, Bo- ediono menuding LPS, se- dangkan LPS yang bertang- gung jawab ke presiden menangkis hanya melak- sanakan keputusan BI dan pemerintah (KSSK). “Maka patut diduga, ada siluman lain atau aktor u- tama yang menjadi penye- bab dana talangan Bank Century membengkak, dari Rp632 miliar versi KSSK menjadi Rp2,7 triliun dan terus membengkak sampai Rp6,7 triliun versi siluman.” Ia menuturkan kejang- galan pencairan dan peng- gelembungandanatalangan pada Sabtu dan Minggu (22-23 November 2008). Ke- giatan itu ilegal karena di- laksanakan pada hari libur dan tanpa sepengetahuan Jusuf Kalla sebagai plt pre- siden saat itu. (*/X-5) Jusuf Kalla Diisolasi ANTARA/ROSA PANGGABEAN BUKAN perkara mudah untuk istikamah (teguh pendirian), seperti ditunjukkan Direktur Direktorat Pengawasan Bank I (DPB1) Zainal Abidin dan Deputi Direktur Heru Kristiya- na, dalam menjaga Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sikap itu pula yang membuat berang petinggi BI. Bagian pengawasan bank itu menyatakan tidak ada kom- promi dengan Bank Century. Hal itu terkait dengan sikap pemilik Bank Century Robert Tantular yang ‘melempar handuk’ mengatasi kesulitan likuiditas. Dia merengek ke BI dengan mengajukan per- mohonan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Setelah Deputi Senior BI Miranda Swaray Goeltom memanggil kedua pejabat itu, tekanan terhadap keduanya ti- dak berkurang bahkan makin kencang. Mereka berkeras me- nyatakan Bank Century tidak layak mendapat FPJP. Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Siti Chalimah Fadjrijah membuat dispo- sisi. “DPB-1 (Direktorat Peng- awasan Bank)-1: Sesuai pesan GBI (Gubernur Bank Indone- sia) tg (tanggal) 31/10 masalah Bank Century hrs dibantu & tidak ada bank yg gagal untuk saat ini, karena bila hal ini ter- jadi akan memperburuk per- bankan & perekonomian kita,” begitu disposisi Fadjrijah. Saat menerima disposisi itu, Zainal Abidin membalasnya. “Bank Century menghadapi risiko tinggi pada risiko kre- dit, pasar, operasional, dan likuiditas,” ujarnya, dikutip dalam dakwaan Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa. Bank Century, kata dia, ti- dak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan FPJP ka- rena mengalami insolvency (ketidakmampuan bayar). Pasalnya, capital adequacy ratio (CAR) alias rasio kecu- kupan modal per September 2008 hanya 2,35%. Padahal, PBI tertanggal 30 Oktober 2008 menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP wajib memi- liki CAR sekurangnya 8%. Aneh bin ajaib bila bos-bos BI ingin mengutak-atik PBI demi Bank Century. Berda- sarkan pemeriksaan BI pada 2005 hingga 2008, bank itu disebutkan telah mengalami permasalahan struktural se- jak lama. Pengawas BI pernah merekomendasikan untuk menutup Bank Century. Saat melihat konsistensi Zainal Abidin, Deputi Guber- nur Bidang 7 Sistem Pem- bayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan, S Budi Rochadi (kini sudah meninggal dunia), dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, menyata- kan kewenangan dan hak su- ara Zainal Abidin diambil alih RDG BI. “Direktur DPBI (Zainal Abidin) tidak mempunyai hak suara,” kata Budi Rochadi. Selanjutnya, RDG BI memu- tuskan pengubahan PBI ten- tang FPJP. Peraturan berlaku per 14 November 2008. “Bank yang dapat FPJP harus memi- liki CAR minimum positif,” demikian salah satu bunyi PBI. Akhirnya, Bank Century men- dapat dana talangan (bailout) dari BI. Robert Tantular pun semringah. (Ade Alawi/P-3) Maaf, Hak Suara Anda Dicabut (2) “JK pernah menolak usulan blanket guarantee.” Bambang Soesatyo Anggota Timwas “Penyebutan seseorang dalam suatu dakwaan bukan berarti otomatis ikut bersalah karena harus ada tindak lanjut.” Amzulian Rivai Pakar hukum tata negara Unsri Palembang “Bank Century menghadapi risiko tinggi pada kredit, pasar, operasional, dan likuiditas.” Zainal Abidin Direktur DPB1 ZAINAL TIDAK SETUJU: Mantan Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 BI Zainal Abidin menunggu pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (3/4/13). Zainal merupakan salah satu pejabat BI yang tidak setuju Bank Century mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek.
- 4. JERAT hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ter- hadap tersangka kasus Ham- balang Anas Urbaningrum, yang dikenakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut pengacara Firman Wijaya merupakan tindakan kekacauan logika penegakan hukum. “Ini yang menarik dan me- nimbulkanspekulasi.TPPU-nya sudahadaduluansebelumper- buatan pidananya,”cetusnya. Dia menyebutkan, pasal TPPU yang dikenakan terse- but tidak wajar karena me- rupakan delik lanjutan yang muncul setelah ada tindakan korupsi atau delik awalnya. Kliennya, lanjut Firman, tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai penyelenggara negara tapi terkena tuduhan dalam kasus Hambalang. “Jika logikanya kalau kasus Kongres dan Hambalang, logi- kanya kalau 2010, maka TP- PUnya terjadi the next, bukan TPPU terjadi sebelumnya dan ini terjadi logika hukum yang tidak jelas,” tegas Firman. Dia menilai, penyitaan yang dilakukan KPK terhadap enam aset Anas yang berada di Ban- tul,Yogjakarta,danJakartame- nimbulkan kebingungan. KPK dinilai hanya mencari- cari ke- terlibatan harta mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dengan kasus Hambalang dan Kongres Partai Demokrat. Sedangkan, terkait penyi- taan terhadap aset tersangka Anas Urbaningrum berupa tanah dan bangunan di Selat Makasar, Jakarta Timur, oleh KPK Jumat lalu, hingga kini be- lum dipasang papan penanda penyitaan. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan sertifikat tanah dan bangunan telah disita, namun bangunan dan tanah tersebut masih bisa digunakan keluarga Anas dan tidak dise- wakan atau diperjualbelikan. “Memang belum dipasang plang, tapi sudah disita yang tidak boleh diperjualbelikan ataudisewakan.Dipergunakan boleh,” jelas Johan. Sementara itu, kemarin KPK memeriksa istri mantan Ben- daharaUmumPartaiDemokrat M Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.Nenengyangditahan di rumah tahanan Pondok Bambu tiba di gedung KPK tanpa berkomentar apa pun. Selain Neneng, KPK juga memeriksa Juhaeni Alie, adik ketua DPR Marzuki Alie dalam kasusini.PemeriksaanJuhaeni tersebut merupakan pemerik- saan lanjutan setelah Juhaeni jugadiperiksapadaSelasa(4/3). (SU/Ant/P-4) NENENG JADI SAKSI ANAS: Terpidana Neneng Sri Wahyuni tiba di Gedung KPK di Jakarta, kemarin. Neneng diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait dengan kasus Hambalang. EMIR DITUNTUT 4,5 TAHUN: Mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP Emir Moeis menyapa pengunjung seusai dituntut di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Emir dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 5 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung. ANTARA/WAHYU PUTRO A MI/SUSANTO AnggotaDPRDGroboganDiperiksa TIGA anggota DPRD Kabupaten Grobogan dimintai keterang- annya dalam sidang dugaan suap hakim, dengan terdakwa mantan hakim Pengadilan Tin- dak Pidana Korupsi Semarang Pragsono. Ketiga legislator yang dimin- tai keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, kemarin, ialah Heru Santoso, Bambang Guritno, dan Misbach. Ketigasaksitersebutdimintai keterangannya seputar uang yang digunakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan M Yaeni untuk menyuap ha- kim yang menyidangkan kasus korupsi pemeliharaan mobil dinas. Saksi Misbach mengaku sem- patdimintaitolongolehMYaeni yang akan meminjam sejumlah uang. “Pak Yaeni sempat mengirim SMS kepada sejumlah anggota Dewanuntukmeminjamuang,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu. Namun, dia mengaku tidak tahu alasan peminjaman uang yang disampaikan M Yaeni. Ia hanya mengetahui ketika itu M Yaeni sedang sakit dan dirawat di rumah sakit saat menjalani persidangan. Daripermohonanpeminjam- an uang itu, dia mengungkap- kan terkumpul uang sekitar Rp41 juta dari para anggota Dewan. Selain tiga anggota DPRD Grobogan, sidang yang dipim- pin hakim ketua Mariyana itu jugamemintaiketeranganman- tan hakim yang sudah divonis lebih dahulu dalam kasus suap tersebut, yakni Kartini Mar- paung. Mariyana ialah Ketua Pengadilan Tindak Pidana Ko- rupsi Semarang. Pengadilan juga meminta kesaksian Asmadinata, man- tan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang juga diadili dalam kasus yang sama. Asmadinata diadili dalam sidang berbeda yang dipimpin oleh hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto yang juga menjabat sebagaiWakilKetuaPengadilan Tipikor Semarang. Dalam kasus tersebut, penga- dilan telah menghukum Kartini Marpaung dan Heru Kisband- onoyangdulunyajugamerupa- kanhakimdiPengadilanTindak Pidana Korupsi Semarang. Kartini, Asmadinata, dan Pragsono merupakan hakim yang menyidangkan kasus ko- rupsipemeliharaanmobildinas di DPRD Grobogan. (Ant/P-4) SOELISTIJONO I ZEDRIK Emir Moeis, terdakwa kasus dugaan suap pembangunan Pem- bangkit Listrik Tenaga Uap di Tarahan, Lampung, pada 2004 lalu, dituntut de- ngan hukuman pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan. Politisi PDI Perjuangan itu juga mendapatkan pidana denda Rp200 juta subsider lima bulan penjara. “Menyatakan terdakwa se- cara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ko- rupsi sebagaimana Pasal 11 UU Tipikor, dalam dakwaan kedua,” kata Jaksa Supardi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Ko- rupsi, Jakarta, kemarin. Jaksa mengungkap hal-hal yang memberatkan tuntutan Emir yakni tidak mendukung pemberantasan korupsi, me- nikmatihasilperbuatan,danti- dak mengakui perbuatan. Ada- pun hal-hal yang meringankan tuntutan seperti belum pernah dihukum, sopan selama persi- dangan, dan masih memiliki tanggungan keluarga. Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut terbukti menerima uang sebesar US$357 ribu dari PT Alstom Power Amerika dan PT Marubeni Jepang terkait pembangunan proyek PLTU Tarahan, Lampung, saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 1999-2004. Menurut jaksa Irene Putrie yang membacakan analisis fakta persidangan, uang dari konsorsium Alstom diterima oleh Emir melalui perusaha- an milik anaknya, yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU), yang seolah-olah bekerjasama dengan PT Pasific Resource Incorporate milik Pirooz Mu- hammad yang merupakan makelar dari PT Alstom. “Untuk menangkan konsorsi- um PT Asltom, Pirooz meminta bantuan terdakwa dan benar Pirooz menjanjikan terdakwa mendapat fee setelah dime- nangkan,” ungkap Jaksa Irene. Dia menambahkan, untuk jasanya Pirooz mendapat- kan bayaran dari PT Alstom dan Marubeni Jepang sebesar US$506.000 pada 2005 lalu. Se- dangkan,pada2006,Piroozmen- dapatkan komisi US$554.708. Selanjutnya, Pirooz mengirim- kan uang kepada Emir Moeis melalui transfer lewat rekening PTANUdiBankCenturysebesar US$357.000 dan uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi terdakwa. “Uang yang digunakan oleh Pirooz tidak dapat dipastikan jumlahnya, maka uang yang ti- dak masuk ke rekening terdak- wa adalah itu yang digunakan Pirooz yaitu sebesar US$67.100. Sedangkan, uang US$357.000 telah masuk ke rekening ter- dakwa,” lanjut Irene. Disengaja MeskiEmirdalampersidang- an mengaku bahwa ia tidak tahu perjanjian yang ditanda- tanganinya dengan Pirooz untuk jasa konsultasi PLTU, karena berpikir untuk bisnis batu bara dengan Pirooz, na- mun jaksa tetap melihat bahwa permintaan agar Zuliansyah mengambil uang dari rekening PT ANU dan menyetorkan ke rekening pribadi Emir sebagai tindakan yang disengaja ter- kait komisi dari Pirooz. “Kesimpulan yang sangat meyakinkan terdakwa sebagai penyelenggara negara yaitu anggota DPR sehingga ter- dakwa mengetahui fee tersebut tidak akan diterima kalau bu- kan menjabat sebagai anggota DPR sehingga terdakwa meng- insyafi perbuatan tesebut,” tambah jaksa. Terhadap tuntutan tersebut, Emir Moeis dan penasihat hukumnya akan mengajukan pledoi (nota pembelaan) dalam sidang selanjutnya yang akan digelar pada 17 Maret 2014. (Lov/P-4) soelistijono @mediaindonesia.com Sebagai anggota DPR ketika itu, jaksa menilai Emir Moeis sengaja meminta komisi dari perusahaan swasta milik temannya. Emir Moeis Dituntut 4,5 Tahun Penjara SIDANG lanjutan perkara suap di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Susi Tur An- dayani, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakar- ta, hari ini (10/3). Peran advokat yang mengu- rusi sengketa pilkada Lebak, Banten, dan Lampung Selatan itu menjadi perdebatan, bah- kan di kalangan hakim. Dari lima anggota majelis hakim yang terdiri dari Gosen Butar-Butar, Sutiyo Jumadi, Alexander Marwata, Matheus Samiaji, dan Sofialdi, ada satu hakim yang menyatakan per- bedaan pendapat (dissenting opinion). Sebagai hakim anggota tiga, Sofialdi berpendapat eksepsi pengacara Susi cukup berda- sar saat menyangkut peran dari terdakwa. Sebagai catatan, perdebatan itu muncul lantaran jaksa da- lam dakwaannya, menjerat Susi Pasal 12 huruf c Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tin- dak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Da- lam rumusan dakwaan, Susi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap bersama-sama dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Padahal, tim kuasa hukum- nya berpandangan peran Susi semestinya dinyatakan bersama-sama dengan orang- orang seperti Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana, sebagai pemberi suap. “Kebe- ratan itu dapat dibenarkan,” ujar hakim Sofialdi. Meski ada satu hakim yang menyatakan beda pendapat, putusan sela hakim akhirnya diambil dengan suara terba- nyak. Hakim pun menyatakan eksepsi pengacara Susi tidak dapat diterima juga menya- takan surat dakwaan jaksa sah. “Memerintahkan untuk me- lanjutan pemeriksaan perkara terdakwa,” tukas Gosen mem- bacakan putusan sela. Perbedaan pandangan soal peran Susi itu dijelaskan Go- sen merupakan sesuatu yang wajarlantaranjaksadanpeng- acara membela kepentingan masing-masing yang berbeda. Selanjutnya soal yang benar, diyakininya sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan melalui persidang- an. Namun bila merujuk pada sidang perkara terkait dengan terdakwa Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, peran penga- cara seperti Susi bersama de- ngan Akil memang terbilang sentral. Saat diperiksa sebagai ter- dakwa, Hambit menceritakan percakapannya dengan Ketua DPP Golkar Palangkaraya Rus- liansyah, terkait penggunaan jasa pengacara. (RA/P-4) PeranSusiJadiPerdebatan KeluargaAnasBolehGunakanBangunan SELASA, 11 MARET 2014TIPIKOR4 ‘‘Uang yang digunakan Pirooz sebesar US$67.100, sedangkan US$357.000 telah masuk ke terdakwa.” Irene Putrie Jaksa
- 5. No. POS - POS 2013 2012 ASET 1. Kas 115.057 145.266 2. Penempatan pada Bank Indonesia 791.238 1.237.780 3. Penempatan pada bank lain 462.289 476.866 4. Tagihan spot dan derivatif - - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual 226.632 306.895 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 219.689 299 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - 8. Tagihan akseptasi - 19.198 9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.199.381 5.260.844 10. Pembiayaan syariah - - 11. Penyertaan 449 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga yang dimiliki - - b. Kredit yang diberikan (78.493) (56.867) c. Lainnya (13.191) - 13. Aset tidak berwujud 9.583 7.634 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (5.840) (4.408) 14. Aset tetap dan inventaris 197.370 167.372 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (52.136) (38.779) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai - - b. Aset yang diambil alih 2.565 2.384 c. Rekening tunda - - d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - - 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan 9.059 1.517 19. Rupa-rupa aset 147.190 94.859 TOTAL ASET 8.230.842 7.621.309 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 396.990 580.842 2. Tabungan 566.568 483.167 3. Simpanan berjangka 5.838.731 5.162.700 4. Dana investasi revenue sharing - - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - - 6. Pinjaman dari bank lain 283.848 167.453 7. Liabilitas spot dan derivatif - 40 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Utang akseptasi - 19.198 10. Surat berharga yang diterbitkan 272.202 345.113 11. Pinjaman yang diterima - - a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - b. Pinjaman yang diterima lainnya - - 12. Setoran jaminan 1.399 5.127 13. Kewajiban antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Kewajiban pajak tangguhan - - 15. Rupa-rupa kewajiban 96.839 123.703 16. Dana investasi - - TOTAL LIABILITAS 7.456.577 6.887.343 17. Modal disetor a. Modal dasar 600.000 600.000 b. Modal yang belum disetor -/- (368.363) (368.363) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - 18. Tambahan modal disetor a. Agio 46.724 46.724 b. Disagio -/- - - c. Modal sumbangan - - d. Dana setoran modal - - e. Lainnya i. Faktor penambah - - ii. Faktor pengurang -/- - - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan - - b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - - c. Lindung nilai arus kas (74.499) (3.700) d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (10.241) (29.681) g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 21.185 8.344 h. lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - 22. Ekuitas lainnya 196.445 196.058 23. Cadangan a. Cadangan umum 19.472 13.529 b. Cadangan tujuan 24 - 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 219.853 152.212 b. Tahun berjalan 123.665 118.843 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA BANK 774.265 733.966 25. Kepentingan non pengendali - - TOTAL EKUITAS 739.614 733.966 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8.230.842 7.621.309 No. POS - POS 2013 2012 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 1.016.148 798.081 b. Valuta asing 7.044 3.432 2. Beban Bunga a. Rupiah 509.585 367.221 b. Valuta asing 8.346 2.279 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 502.837 432.013 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - - iv. Aset keuangan lainnya - - b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 885 19.357 ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 149 369 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - - f. Dividen 19 36 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 34.669 17.124 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 8.676 1.081 i. Pendapatan lainnya 15.198 14.021 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - - iv. Aset keuangan lainnya - 40 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) - - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - 67 ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) - - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga - - ii. Kredit 51.388 40.954 iii. Pembiayaan syariah - - iv. Aset keuangan lainnya - - f. Kerugian terkait risiko operasional *) - - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 18.917 19.675 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - 396 j. Beban tenaga kerja 153.027 121.807 k. Beban promosi 21.455 21.458 l. Beban lainnya 157.838 121.771 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (345.452) (274.180) LABA (RUGI) OPERASIONAL 159.809 157.833 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris - - 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 11.020 4.779 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2.734) (2.245) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 8.286 2.534 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 168.095 160.367 4. Transfer laba (rugi) ke kantor pusat - - 5. Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 39.132 38.006 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (5.298) (3.518) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 123.665 118.843 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (70.799) (7.127) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 19,440 (29.681) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 12.840 9.201 h. Lainnya - - Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait (38.519) (27.607) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 85.146 91.236 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 123.665 118.843 KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 123.665 118.843 Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 85.146 91.236 KEPENTINGAN NON PENGENDALI - - TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 85.146 91.236 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) - - DIVIDEN - - LABA BERSIH PER SAHAM ***) 53,40 51,31 No. POS - POS 2013 2012 I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - 48.188 3. Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 12.857 15.281 ii. Uncommitted 3.925 148.021 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah - - ii. Valuta asing - - b. Uncommitted i. Rupiah 12 16.501 ii. Valuta asing - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 3.675 - b. L/C dalam negeri 1.080 - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5. Lainnya - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 84.552 35.381 b. Valuta asing 23.579 10.035 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 36.626 19.913 b. Bunga lainnya - - 3. Lainnya - - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 96.652 66.993 b. Valuta asing 25.739 11.753 2. Lainnya 167 443 No. POS - POS 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012 L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentukNo. POS - POS 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012 CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. Penempatan pada bank lain - - 4.623 - - - 4.768 - 2. Tagihan spot dan derivatif - - - - - - - - 3. Surat berharga - - 473 - - - 419 - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - - - - - 191 - 7. Kredit 59.925 31.759 69.720 94.996 24.685 32.182 50.109 62.780 8. Penyertaan - - 4 - - - 4 - 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - 10. Transaksi rekening administratif - - - - - - - - Yanto M Purbo Direktur Utama Hardono Budi Prasetya Direktur Bandung, 11 Maret 2014 PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk S.E & O Direksi No. RASIO 2013 2012 PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 No. POS - POS Nilai Notional Tujuan Tujuan Hedging Tagihan Kewajiban Tagihan dan Kewajiban Derivatif A. Terkait dengan Nilai Tukar 1. Spot - - - - - 2. Forward - - - - - 3. Option - - - - - a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4. Future - - - - - 5. Swap - - - - - 6. Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1. Forward - - - - 2. Option - - - - - a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3. Future - - - - - 4. Swap - - - - - 5. Lainnya - - - - - C. Lainnya J U M L A H - - - - - TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF 31 DESEMBER 2013 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) KOMITMEN DAN KONTINJENSI 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) LABA RUGI KOMPREHENSIF PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAIN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMILIK BANK PENGURUS BANKKomisaris - Komisaris Utama : Farid Rahman - Komisaris Independen : Maskan Iskandar - Komisaris Independen : Ahmad Agus Setiadjaja Direksi - Direktur Utama : Yanto M Purbo - Direktur : Arief Budiman - Direktur : Denny N Mahmuradi - Direktur : Hardono B Prasetya Pemegang Saham Pengendali (PSP) : Ultimate shareholder Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal ( 5%) : PENGURUS BANK PEMILIK BANK 2013 2012 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga, provisi dan komisi 1.026.850 817.925 Penerimaan dari transaksi operasional lainnya 48.478 50.767 Pembayaran bunga (509.912) (365.702) Penerimaan kembali kredit 1.173 1.618 Pembayaran beban operasional (349.048) (277.935) Penerimaan/(penurunan) untuk transaksi non operasional - bersih (88.786) (25.009) Pembayaran pajak penghasilan badan (39.132) (33.664) Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi : Kenaikan/(penurunan) aset operasi : Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk di jual kembali - 108.568 Pinjaman yang diberikan (960.403) (1.933.547) Tagihan Akseptasi 19.198 - Aset lain-lain (48.349) (38.031) Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi: Liabilitas segera (1.170) 1.926 Simpanan dari nasabah 575.580 2.138.717 Simpanan dari bank lain 115.910 (38.589) Kewajiban Akseptasi (19.198) - Utang pajak lainnya (4.546) 4.151 Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 4.268 20.356 Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi (229.087) 431.551 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk di jual dan dimiliki hingga jatuh tempo (367.157) (1.528.886) Penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk di jual dan dimiliki hingga jatuh tempo 156.306 1.530.543 Pembelian aktiva tetap (34.478) (57.877) Penjualan aktiva tetap 2.533 3.867 Kas Bersih digunakan untuk aktivitas Investasi (242.796) (52.353) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran atas pinjaman yang diterima - (3.761) Penerimaan atas efek-efek yang di terbitkan dan obligasi subordinasi - 300.000 Pembayaran atas efek-efek yang di terbitkan (75.000) - Pembayaran atas biaya emisi efek-efek yang di terbitkan - (8.829) Pembayaran dividen (41.536) (25.452) Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan (116.536) 261.958 (Penurunan)/Kenaikan kas bersih kas dan setara kas (588.419) 641.156 Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas 97.091 27.579 Kas dan setara kas di awal tahun 1.859.912 1.191.177 Kas dan setara kas di akhir tahun 1.368.584 1.859.912 Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari: Kas 115.057 145.266 Giro pada Bank Indonesia 595.269 460.141 Giro pada bank lain 364.929 411.866 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 293.329 842.639 SBI - - Jumlah kas dan setara kas 1.368.584 1.859.912 LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS - POS 2013 2012 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM ( KPMM ) TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) I. KOMPONEN MODAL A Modal Inti 493.841 444.021 1 Modal disetor 231.637 231.637 2 Cadangan Tambahan Modal 2.1 Faktor penambah a Agio 46.724 46.724 b Modal sumbangan - - c Cadangan umum 19.472 13.529 d Cadangan tujuan 24 - e Laba tahun-tahun lalu yang dapat f Laba tahun berjalan yang dapat g Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - - h Dana setoran modal - - j Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka 2.2 Faktor pengurang a Disagio - - b Rugi tahun-tahun lalu yang dapat c Rugi tahun berjalan yang dapat d Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - - e Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual - - f Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif 79.336 55.773 g Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung 2.383 1.988 h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book - - 3 Modal Inovatif 3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - - 3.2 Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) - - 3.3 Instrumen Modal Inovatif lainnya - - 4 Faktor Pengurang Modal Inti 4.1 Goodwill - - 4.2 Aset tidak berwujud lainnya - - 4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak 5 Kepentingan Minoritas - - B Modal Pelengkap 185.000 22.821 1 Level Atas (Upper Tier 2) 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - - 1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - - 1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) - - 1.4 Mandatory convertible bond - - 1.5 Modal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal inti - - 1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - - 1.7 Revaluasi aset tetap - - 1.8 20.381 23.045 1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dlm 2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 2.1 Redeemable preference shares - - 2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 164.843 - 2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - - 3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap 3.2 Kekurangan modal pada perusahaan C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - Eksposur Sekuritisasi - - D Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) - - E MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR - - II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) 678.841 466.842 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) 678.841 466.842 IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT **) 4.205.750 3.731.663 V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 677.866 494.683 VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 309.130 284.203 VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 13,90% 11,05% VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] 13,07% 10,35% Catatan : 1 Penyajian Laporan Keuangan Publikasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 di atas telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member Firm of PwC Global Network dengan Partner Penanggungjawab untuk tahun 2013 adalah Drs. M.Jusuf Wibisana, M.E.c.,CPA yang laporannya tertanggal 28 Februari 2014 menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun 2012 adalah Drs. M.Jusuf Wibisana, M.E.c.,CPA yang laporannya tertanggal 28 Februari 2013 menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan baru dan revisi sejak 1 Januari 2012 2 Informasi keuangan tersebut di atas ditujukan untuk memenuhi dan sesuai dengan: a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, perihal “Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan Bank Indonesia” b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal “Transparansi dan Publikasi Keuangan Bank”; c. Peraturan No.X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam -LK No. Kep-346/BI/2011 tanggal 05 Juli 2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik”. d. Peraturan No. VIII.G7, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. 3 Kurs per 31 Desember 2013: 1 USD = Rp 12.170 dan 31 Desember 2012: 1 USD = Rp.9.637,50 KANTOR PUSAT : Jl. Diponegoro No 28 Bandung Telp (022)87831906 fax (022) 87831918 website : www.banksaudara.com. e-mail adress: saudara@banksaudara.com JARINGAN KANTOR : Palembang I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan Akseptasi - - - - - - - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah 32.208 - - - - 32.208 27.217 - - - - 27.217 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 1.424 - - - - 1.424 6.095 - - - - 6.095 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - 92 - - - - 92 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti - - - - - - 1.043 - - - - 1.043 8. Penyertaan 449 - - - - 449 449 - - - - 449 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 6.491 - - - - 6.491 73.532 - - - - 73.532 b. Valuta asing 455.798 - - - - 455.798 403.334 - - - - 403.334 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 387.330 - - - - 387.330 265.593 - - - - 265.593 b. Valuta asing 58.991 - - - - 58.991 41.601 - - - - 41.601 4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan Akseptasi - - - - - - 19.198 - - - - 19.198 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) - - - - - - - - - - - - i. Rupiah 595.602 20.124 29.046 3.623 50.127 698.522 696.938 26.047 4.453 4.997 29.647 762.082 ii. Valuta asing 28.795 - - - - 28.795 - - - 246 - 246 b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 5.184.046 72.630 7.804 6.610 46.874 5.317.964 4.221.348 40.953 5.869 8.940 36.286 4.313.396 ii. Valuta asing - - - - - - 72.328 1.555 - - - 73.883 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 4.373 4.107 351 20 7.823 16.674 5.562 430 3.560 150 7.065 16.767 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 86.018 6.136 974 3.839 6.827 103.794 56.162 602 43 - 3.216 60.023 8. Penyertaan - - - - - - - - - - - - 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah 96.652 - - - - 96.652 65.443 - - - - 65.443 b. Valuta asing 25.739 - - - - 25.739 5.567 - - - - 5.567 11. Aset yang diambil alih - 1.708 - - 857 2.565 1.527 - - - 857 2.384 III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : - - a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 91.684 56.867 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 169.816 118.271 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro 8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku 9.069 1.618 d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih 29.522 39.873 e. Aset produktif yang dihapus tagih - - Rasio Kinerja 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan 4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan 5. NPL gross 6. NPL net 7. Return on Asset (ROA) 8. Return on Equity (ROE) 9. Net Interest Margin (NIM) 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) Kepatuhan (Compliance) 1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - 2. Giro Wajib Minimum (GWM)
- 6. STAF Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sunarno menya- takan frasa demi hukum dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU No 13/2003 tentang Ketenagaker- jaan justru dalam rangka mem- berikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Hal tersebut disampaikan Sunarno dalam sidang lan- jutan pengujian UU Ketenagak- erjaan yang dimohonkan oleh M Komarudin sebagai perwa- kilan dari Federasi Ikatan Seri- kat Buruh Indonesia (FISBI) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, kemarin. Pada sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Sunarto menegaskan apabila ada perusahaan yang melanggar Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa perusahaan itu untuk mengevaluasi jalan- nya persyaratan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sudah dibuat. “Selanjutnya, pengawas ketenagakerjaan mengeluar- kan nota pemeriksaan sebagai peringatan agar pengusaha melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-un- dangan, jelasnya di ruang si- dang pleno MK. Ia menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 3/1984 tentang Peng- awasan Ketenagakerjaan Ter- padu, dalam Pasal 1 huruf d telah disebutkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan terpadu dalam suatu sistem pengawasan mencakup rang- kaian kegiatan penyusunan rencana kerja, pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, penindakan korektif baik secara preventif maupun represif, dan laporan hasil pe- meriksaan. Nota pemeriksaan pengawas tersebut, dinilai Sunarto merupakan kegiatan penindakan korektif secara preventif. Dengan kata lain, sambung- nya, frasa demi hukum yang terdapat dalam pasal tersebut bersifat langsung dapat dilak- sanakan atau berlaku dengan sendirinya. “Berdasarkan hal terse- but, menurut pemerintah, ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan khususnya frasa demi hukum justru memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh maupun pe- ngusaha itu sendiri. Karena itu, menurut pemerintah tidak diperlukan lagi pembuktian dan dan putusan pengadilan,” tandasnya. Sebelumnya, FISBI mengaju- kan uji materi atas frasa demi hukum pada sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan. Pemohon berpendapat bahwa frasa demi hukum pada ketiga Pasal UU tersebut belum mem- beri kepastian hukum. Karena pada praktiknya, pengaturan akibat hukum atas tidak ter- penuhinya syarat-syarat per- janjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja wak- tu tidak tertentu, hanya sampai dengan diterbitkannya hasil pemeriksaan serta penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan. (AI/P-1) Pemerintah Berkeras di Uji Materi UU SELAMA 7 Februari hingga 8 Maret 2014, program Mata- massa, sebuah program peng- awasan kampanye yang di- lakukan sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) menemukan722kasuspelang- garan di Jabodetabek. Daribanyaknyapelanggaran tersebut, Partai Demokrat ada- lah partai politik (parpol) pe- serta pemilu yang paling ba- nyakmelanggaraturandengan 149 kasus. “Sebanyak 722 kasus itu ter- diri dari pelanggaran adminis- tratif sebesar 688 laporan dan 34 laporan pelanggaran tindak pidana. Demokrat melanggar paling banyak, disusul PDIP, dan Partai Hanura,” ungkap Umar Idris, Ketua Alinsi Jurna- lis Indonesia (AJI) Jakarta, saat merilis pelanggaran pemilu di Media Center KPU Jakarta, kemarin. Secara keseluruhan, pe- langgaran yang dilakukan Demokrat mencapai 149 ka- sus, PDIP sebanyak 127 kasus, Partai Hanura 126 kasus, dan Partai Golkar 81 kasus. Program Matamassa yang digelar AJI, ICT Laboratory for Social Change (iLab), dan Search Aliancy (Seatti), me- nyampaikan bahwa pelang- garan administrasi paling banyak pada pemasangan alat peraga. Sedangkan pe- langgaran tindak pidana, di- dominasi penayangan iklan di media massa. “Hingga saat ini, pelang- garan tersebut masih belum ada perbaikan dari regulator, yakni dari Komisi Pemilihan Umum(KPU),BadanPengawas Pemilu (Bawaslu), maupun ke- polisian,” imbuh Umar. Pelanggaran yang disampai- kan Matamassa tersebut ber- asal dari laporan yang disam- paikan masyarakat melalui websitemaupunpesansingkat. Laporan tersebut selanjutnya diverifikasi, terutama jenis pelanggaran dan identitas pelapor, baru dilanjutkan ke Bawaslu. “Sejak 7 Februari hingga 8 Maret,ada200.000pengunjung di mobile apps dan website, serta 400 pesan pendek. Pe- ngunjung juga dari luar negeri seperti Vietnam dan Amerika Serikat. Untuk laporan peng- aduan selanjutnya kami veri- fikasi untuk disampaikan ke Bawaslu melalui teknologi in- formasi secara on line,” terang Nanang dari iLab. Nelson Simanjuntak, Ang- gota Bawaslu, menanggapi temuan itu dengan positif. La- poran temuan pelanggaran itu akanlangsungdisikapidengan menyampaikannya ke panitia pengawasan (panwas) pemilu kabupaten/kota, agar segera ditindaklanjuti. (AB/P-1) Budiman, Anggota KPU, di Ja- karta, kemarin. Disampaikannya, pemu- ngutan suara di Eropa, pelak- sanaannya sebagian besar akan digelar pada 5 dan 6 April bertepatan dengan libur akhir pekan. “Pelaksanaannya bervaria- si, tapi sebagian besar digelar pada 5 dan 6 April karena saat itu weekend. Tapi yang menggelar pada Jumat juga ada, seperti Arab Saudi dan lainnya,” kata Arief. Sedangkan terkait keleng- kapan logistik untuk luar negeri, sambungnya, hingga saat ini masih belum diterima seluruhnya oleh PPLN. Seperti PPLN di 12 negara di Eropa yang saat ini tengah menanti datangnya kelengkapan logis- tik di PPLN Brussel, Belgia. Sementara Nelson Siman- juntak, Anggota Bawaslu, me- nyampaikan pihaknya hanya mengirimkan pengawas untuk ARDI TERISTI HARDI L UCIUS Karus, peneliti dariForumMasyarakat Peduli Parlemen Indo- nesia (Formappi), me- nilai pengadaan logistik pemilu kembaliamburadul,sepertidua kali pemilu sebelumnya. Berdasarkanlaporandarijar- ingan kerja Formappi di berba- gai daerah, banyak surat suara yang diterima dalam kondisi bermasalah, mulai dari jum- lahnya yang tidak sesuai, sobek, tulisan kurang jelas, hingga su- dah ada yang telah diberi tanda padacalontertentu.“Tidakusah jauh-jauh di daerah, di Jakarta Pusat ditemukan 181 surat su- ara yang rusak. Itu di Ibu Kota negara, apalagi di daerah,” kata Lucius di Jakarta, kemarin. Di Kendal (Jawa Tengah) ditemukan 3.200 surat suara yang rusak, di Blitar (Jawa Ti- mur) ditemukan 1.211 surat suara rusak, di Badung (Bali) ditemukan 4.501 surat suara rusak, dan di Sragen (Jawa Tengah) ditemukan 400 surat suara rusak. “Di Papua, ada 26.000 surat suara dinyatakan rusak karena kapal pengangkut mengalami kecelakaan. Semua masalahituditemukansaatKPU daerah menyortir surat suara,” terang Lucius. Secara umum, sambungnya, surat suara yang bermasalah itu berupa kertas yang sobek atautintayangbeloborsehingga mengotori surat suara yang akan digunakan. “Sementara di Jakarta Pusat, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan adalah surat suara yang telah dicoblos pada salah satu calon tertentu,” ujar Lucius. IaberharapKomisiPemilihan Umum(KPU)dapatmenjelaskan adanya surat suara yang sudah tercoblos itu. Ia juga meminta KPU memberi jaminan surat su- arayanglaintetapamandanbe- lum tercoblos untuk calon atau partai tertentu sehingga tetap adakepastianPemiluyangjujur, adil,dantransparan.“Ketidakbe- resanlogistikpemilukaliinime- rupakan potret makin panjang- nya ketidakberesan dan kurang profesionalnyakerjaKPUdalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu 2014,” terangnya. Surat dimusnahkan Saat dikonfirmasi masalah itu,AnggotaKPUAriefBudiman menyampaikan pencetakan su- rat suara pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 sudah mencapai 99%. “Untuk distribusi, beberapa memang mengalami kendala tapi tidak ada yang rusak. Ter- akhir di laporkan dari Mem- brano Tengah, Papua, kapal pengangkutnya kena ombak. Tapi hanya kardus pembung- kusnya saja yang rusak, se- dangkansuratsuaranyaaman,” terangnya, kemarin. Suratsuarayangdicetakberda- sarkandaftarpemilihtetap(DPT) hasil perbaikan pada 15 Febru- ari 2014 mencapai 187.847.512 kertas suara ditambah 2% dari jumlah itu sebagai cadangan. “Sampai sekarang proses distri- busiterusberjalan.Diperkirakan tanggal14Maretsudahbisadite- rima semua daerah. Surat suara yang tercoblos, tintanya rusak, dan yang rusak lainnya akan di- musnahkan dan diganti dengan yang baru,” terangnya. Ia mengaku belum mengeta- hui secara pasti jumlah surat suara yang rusak karena belum menerima rekapitulasi secara formal. Laporan yang masuk masih lewat pesan pendek dan telepon. “Sampai hari ini yang dila- porkan jumlahnya sedikit, yang dilaporkan ada di 10 atau 15 tempat. Kami minta produsen- nya bertanggung jawab de- ngan produksi yang rusak itu,” terangnya. Ia menambahkan, surat su- ara yang rusak bisa langsung dimusnahkan oleh KPU kabu- paten/kota setempat. Namun, pemusnahan itu harus mengi- kuti mekanisme yang teklah di- tentukan. “KPU setempat harus berkomunikasi dengan panitia pengawas dan kepolisian. Itu harus dituangkan dalam berita acaranya. Kita sudah buatkan prosedur untuk pemusnahan- nya,” ujarnya. Arief menambahkan, sebe- lumsuratitudimusnahkan,KPU Kabupaten/Kota harus diminta segera melaporkan berapa surat suara yang rusak karena tercoblos, terkena tinta, war- nanya pudar dan sebagainya, ke pihak perusahaan pencetak surat suara untuk dimintakan gantinya. (Fox/P-1) ardi@mediaindonesia.com SELASA, 11 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6 ANTARA/DEDHEZ ANGGARA SERIBU SURAT SUARA RUSAK: Pekerja menunjukkan surat suara yang sobek saat disortir di gudang logistik KPU Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Selama enam hari pelipatan surat suara, KPU Indramayu menemukan sedikitnya 1.000 surat suara yang rusak akibat sobek, berlubang, noda tinta, dan cetakan gambar yang buram. Buruknya pengadaan logistik seolah menjadi persoalan klasik pemilu. Dari pemilu ke pemilu, persoalan itu selalu menjadi langganan. SuratSuaraJakarta BanyakyangsudahDicoblos Pemungutan Suara di Eropa Nyaris tanpa Pengawasan 14. PBB 15. PKPI DemokratPalingBanyakMelanggar TANGGAPAN PEMERINTAH: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (dari kiri) Arief Hidayat, Harjono, dan Patrialis Akbar memimpin sidang pengujian materiil Undang-Undang No 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (PUU Ketenagakerjaan) terhadap UUD 1945 di Jakarta, kemarin. Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan tanggapan dari pemerintah. MI/PANCA SYURKANI Arief Budiman Anggota KPU MI/RAMDANI PPLN yang jumlah pemilihnya mencapai 5.000 jiwa lebih. Untuk PPLN yang pemilihnya kurang dari 5.000 orang, pe- ngawasannya diserahkan ke KBRI setempat. “Karena keterbatasan uang sehingga Bawaslu tidak dapat mengirimkan pengawas. Seki- tar 29 titik, pengawasannya diserahkan KBRI setempat,” ujar Nelson. Menurut Nelson, suara 2,3 juta pemilih di luar negeri ha- rus benar-benar diamankan. Bawaslu sangat memperhati- kan hal tersebut sehingga para pengawas yang dikirim ke luar negeri diberi bekal prosedur kerja yang sangat terinci. Sedangkan Ferry Junaedi dari perkumpulan untuk pe- milu dan demokrasi (Peludem) menyampaikan, tidak adanya pengawasan di luar negeri tersebut sangat berpotensi kecurangan. Untuk memi- nimalkannya atau bahkan BELUM MASA KAMPANYE: Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan alat peraga kampanye di Jalan Tamansiswa, Yogyakarta, kemarin. Penertiban dilakukan karena masa kampanye baru dimulai serentak pada 16 Maret 2014 di seluruh Indonesia. ANTARA/NOVERADIKA mencegah kecurangan, peng- hitungan suara harus tepat waktu sesuai ketentuan. “Pengawasan di luar negeri memang sangat sulit sehingga rawan terjadi kecurangan. Agar tidak terjadi kecurangan, misalnya perubahan per- olehan jumlah suara, peng- hitungan harus tepat waktu. Yakni sesuai aturan, penghi- tungan serentak dengan peng- hitungan dalam negeri. Hasil penghitungan harus segera dipindai dan segera dipub- likasikan saat itu juga,” tegas Ferry. (AB/P-1) PELAKSANAAN pemungutan suara di beberapa negara di Eropa yang akan digelar pada 30 Maret hingga 6 April 2014 dipastikan tanpa pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Memang ada beberapa negara di Eropa yang pe- ngawasannya diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Seperti 12 negara di Eropa yang Panitia Pemilu Luar Ne- geri (PPLN)-nya berkumpul di Brussel. Di situ tidak ada pengawasan,” terang Arief
- 7. SELASA, 11 MARET 2014 PLATFORM PARTAI 7 P EMBANGUNAN pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Apalagi, ketika pemanfaatan energi baru terbarukan seperti tenaga panas bumi, tenaga angin, dan tenaga air belum digunakan secara optimal. Untuk melangsungkan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkesinambungan, ketersediaan infrastrktur menjadi poin penting. Pasokan tenaga listrik menjadi salah satu prasarana vital, seperti untuk keperluan industri dan berbagai kebutuhan perkotaan serta pengembangan wilayah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, permasalahan pembangunan PLTN sejauh ini masih menjadi perdebatan. Perdebatan dan pro kontra tidak hanya menyangkut masalah energi, tetapi juga merembet ke persoalan sosial. Tragedi ledakan Unit 4 PLTN Chernobyl, Ukraina pada 26 April 1986 dan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada 6 Agustus 1945, hingga kini masih menyisahkan trauma bagi masyakat Indonesia. Wacana pembangunan PLTN di Indonesia sudah berlangsung lama, diawali dengan terbentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN pada 1972. Tiga tahun kemudian Batan bekerja sama dengan NIRA, Italia, melakukan penelitian yang menghasilkan 14 calon lokasi, lima di antaranya terletak di Jawa Tengah. Dari 14 lokasi itu, 11 lokasi berada di pantai utara Jawa sedangkan sisanya di pantai selatan. Pada 1989, Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) mengesahkan Batan agar mulai menjalankan studi kelayakan, yang memutuskan NewJec (NewJapan Engineering Consultan Inc) berada di bawah Mitsubishi Heavy Industries (MHI) yang akan melaksanakan studi tapak. Akhir 1993, selesailah sudah laporan dari NewJec kepada Batan. Menurut hasil laporan tersebut daerah Gunung Muria, Desa Balong, Jepara, dinyatakan sebagai titik paling aman dari kemungkinan gempa bumi. Polemik pembangunan PLTN di Muria menimbulkan reaksi setuju dan menolak dari berbagai pihak. Penolakan juga datang dari kalangan ulama. Pro kontra tentang pembangunan PLTN terus berlangsung hingga sekarang. Padahal, kebutuhan akan energi nuklir belakangan ini telah menjadi pilihan banyak negara. Apakah kita akan terus menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat soal nuklir? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, Media Indonesia mewawancarai para politikus dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. (Wta/P-3) 1 Partai NasDem Nur Yasin Politikus PKB PEMBANGUNAN PLTN menjadi keharusan bagi PKB. Kalau kita berbicara krisis energi di In- donesia, kita tidak bisa lagi bicara energi fosil. Selain akan habis, banyak dampak negatifnya. Kalau pakai minyak, mahal; batu bara kotor. Paling bagus itu gas, tapi itu pun hanya cukup untuk 70 tahun lagi. Oleh karena itu, salah satu energi terbarukan yang bisa digunakan ialah nuklir. Kami sangat mendukung. Itu sebabnya kami mendeklarasikan diri sebagai green party. Nuklir itu sebenarnya sumber energi paling aman di dunia kalau dilihat dari segi kematian orang. Dengan PLTA pun, lebih besar PLTA, ba- nyak teknisi atau orang yang meninggal kare- nanya. Justru PLTN yang teraman. (Wta/P-3) 2 PKB 3 PKS Effendi MS Simbolon Ketua DPP PDIP PRINSIP kami, PDIP terbuka merespons kebu- tuhan akan tenaga listrik. Seperti tenaga fosil sampai yang berbasis terbarukan. Namun, di berbagai pertimbangan, kami menempatkan posisi tenaga nuklir sebagai alternatif ter- akhir untuk dijalankan. Tidak bisa dipungkiri tenaga ahli, profesor sudah melakukan studi mengenai energi nuklir sejak zaman Orde Baru. Butuh pertimbangan panjang untuk menggunakan nuklir. Kemampuan pengen- dalian teknologi dan manajemen risiko harus dipertimbangkan dengan matang. Ini penting untuk cermati lebih awal agar tidak saling menyalangkan di kemudian hari. Pasalnya, selama ini masyarakat kita masih menganggap nuklir sebagai ancaman. (Wta/P-3) 4 PDIP Romulus Sihombing Ketua DPN PKPI SAYA kira itu satu-satunya peluang. Namun, memang penempatannya harus diatur supaya tidak terjadi masalah seperti di Fukushima, Jepang. Jangan ditempatkan di kota, tapi di pelosok tertentu yang jauh dari permukiman. Kemudianteknologinyaharuskitakuasaidulu. Jepang saja yang sudah menguasai teknologi bisa kelimpungan. Tenaga nuklir memang salah satu alternatif untuk masa depan guna menutupi kebutuhan listrik nasional. Lihat saja sekarang aliran listrik saja masih digilir. Apalagi, dengan pertambahan penduduk, ke- butuhan juga tumbuh. Oleh sebab itu, harus diantisipasi. Jangan sampai kita betul-betul krisis listrik. (Wta/P-3) 9 PPP Muchamad Romahurmuziy Sekjen DPP PPP JUSTRU PPP ada pendapat yang berbeda. Menurut kita, temuan teknologi seperti pemanfaatan energi terbarukan lebih baik digunakan. Keamanannya lebih terukur dampaknya, seperti PLT panas bumi. Ini kan lebih terukur daripada energi nuklir. Di Indo- nesia, sebagai negara yang berpotensi gempa yang tinggi, tenaga nuklir, menurut kami, justru akan berbahaya bukan hanya kepada nuklir itu, melainkan juga potensi bencana alam. Teknologi energi nuklir, menurut kami, bukannya tidak cocok. Namun, sepanjang ada energi lain yang terbarukan dan kalau dari sisi ekonominya sama, kenapa tidak dilakukan yang itu saja? (Nov/p-3) Sukmo Harsono Ketua DPP PBB INDONESIA memang memiliki sumber energi yang mumpuni, tetapi selama ini dikelola de- ngan cara yang tidak benar. Penggunaan teknologi nuklir, menurut saya, baik saja, tetapi selama ini penjelasan kepada masya- rakat sangat kurang. Jadi, wajar kalau kekha- watiran itu ada di masyarakat yang menye- babkan mereka berpandangan nuklir hanya berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Lebih baik sekarang optimalkan saja yang ada. Penggunaan nuklir secara benar atau tidak, tetap saja ada potensi penyalahgunaan. Jadi, selama belum dijelaskan secara jelas kepada masyarakat, PBB berpandangan lebih baik ditunda dulu. (Nov/P-3) Ali Kastella Politikus Partai Hanura TENAGA nuklir bukan hanya digunakan seba- gai energi listrik, tetapi juga industri pangan, kesehatan, dan lain-lain. Yang paling penting ialah pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Un- tukkebutuhanenergilistrik,penggunaanbahan bakarminyakjumlahnyabesardanmembebani anggarannegara.Sementarahargaenergilistrik kita tingkat keekonomiannya tinggi. Kalau kita tidak menggunakan energi lain untuk keta- hanan listrik, kita akan kewalahan. Kebutuhan meningkat terus, sementara sumber daya dalam negeri terbatas. Oleh ka- rena itu, harus ada energi alternatif untuk bisa menggantikan kebutuhan energi yang tidak tergantung pada energi fosil. (Wta/P-3) 10 PARTAI HANURA 14 PBB 15 PKPI 5 Partai Golkar Suhardi Ketua Umum DPP Partai Gerindra KALAU kita ingin berkembang dan menjadi negara maju, kita harus tahu apa manfaat dan bahaya dari energi nuklir. Artinya, nuklir me- mang perlu untuk memajukan negara. Di lain hal, kita jangan sampai ketinggalan dari negara lain. Kita juga harus tahu sejauh apa manfaat dan dampaknya. Kita harus kuasai ilmu itu, jangan sampai kita tidak tahu apa-apa walau- pun kita tidak gunakan untuk perang. Jangan sampai kita ketinggalan dan ditinggalkan. Ja- ngan sampai bangsa kita dianggap bangsa yang ketinggalan. Tak hanya soal energi nuklir, ener- gi terbarukan lain juga perlu kita kuasai. Jadi intinya, kalau kita tahu manfaatnya, pasti kita akan efisien mengaplikasikannya. (Nov/P-3) 6 Partai Gerindra Sutan Bhatoegana Ketua DPP Partai Demokrat ITULAH kelemahan kita, padahal Korea Se- latan saja belajar dari Indonesia dan kini di sana sudah menggunakan PLTN generasi IV. Kita punya Batan. Pemerintah bersama de- ngan DPR (Komisi VII) sudah sepakat nuklir dimasukkan ke Kebijakan Energi Nasional (KEN). Menurut saya, tinggal sosialisasinya digencarkan bahwa memang tenaga nuklir ini dibutuhkan negara kita, bukan persepsi negatif yang mematikan masyarakat. Bukti- nya, di negara-negara Eropa aman-aman saja. Bahkan, PLTN di Korea Selatan malah jadi taman wisata. Selain kurang sosialisasi, saya kira informasi dari negara maju mengenai hal ini juga berpengaruh. (Nov/P-3) 7 Partai Demokrat Teguh Juwarno Wasekjen DPP PAN SAYA pribadi melihat, seiring tantangan masa depan, selain masalah pangan, juga soal ener- gi. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa menutup opsi untuk pengembangan PLTN. Karena se- cara teknis, teknologi sekarang telah mampu mengamankan berbagai kemungkinan yang timbul akibat pengembangan energi nuklir untuk kepentingan damai. Apalagi, dihadap- kan pada kenyataan betapa mahalnya subsidi listrik dan energi yang harus ditanggung ne- gara. Nuklir tidak selalu mematikan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Yang penting, penggunaan energi nuklir harus dilakukan secara tertib dengan standar pengamanan maksimal. (Wta/P-3) 8 PAN Energi Nuklir Terus Tuai Pro-Kontra Kurtubi Ketua DPP Partai NasDem KAMI di NasDem mendukung pembangunan PLTN agar kebutuhan listrik bangsa ini segera terpenuhi. Karena saat ini, 25% penduduk be- lum teraliri listrik. Yang sudah teraliri juga lis- triknya hidup mati karena kekurangan suplai. Secara nasional, konsumsi listrik kita dibanding Malaysia masih seperlima per kepala. Kita ter- tinggal jauh. Maka harus ada terobosan. Tidak cukup menggunakan proyek 10 ribu megawatt atau pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang lamban. Harus ada lompatan besar ke depan di bidang kelistrikan dengan membangun PLTN berkapasitas besar, de- ngan persyaratan keandalan dan keamanan lingkungan yang harus terjamin. (Wta/p-3) Nurul Arifin Wakil Sekjen DPP Partai Golkar GOLKAR bersama dengan pemerintah ha- rus bisa menyadarkan masyarakat tentang manfaat nuklir yang saat ini masih dianggap negatif karena stereotip nuklir yang berkaitan dengan alat pemusnah massal seperti bom atau misil. Perbandingan di Iran, mereka sadar bahwa cadangan minyak sebagai sumber ener- gi bisa habis suatu saat. Karena itu, mereka ingin sekali membangun PLTN. Bagaimana di Indonesia yang cadangan minyaknya lebih sedikit? Tentu niat membangun PLTN harus dipertimbangkan secara matang agar betul- betul bermanfaat. Supaya kita tidak awam soal nuklir, harus diantisipasi dengan mengundang ahli teknologi nuklir. (Nov/P-3) Sohibul Iman Politikus PKS MASYARAKAT harus disadarkan akan krisis energi yang akan dihadapi Indonesia ka- rena selama ini kita kan pakai energi fosil. Masyarakat perlu diberi informasi menge- nai energi alternatif apa yang bisa digu- nakan selanjutnya, termasuk bagaimana kelebihan dan kekurangan energi nuklir itu. Masyarakat juga perlu diyakinkan dari kasus-kasus nuklir yang pernah terjadi dan diajak berpikir secara proporsional. Berapa persen dari kasus nuklir tersebut yang bisa terjadi kecelakaan dan berapa banyak yang membawa manfaat. Juga, harus dijelaskan kepada masyarakat tingkatan teknologi nuk- lir. (Nov/P-3) ANTARA/PRASETYO UTOMO KEBUTUHAN ENERGI NASIONAL: Puluhan aktivis menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta. Pro dan kontra terjadi di masyarakat saat pemerintah akan mengembangkan proyek nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.