Artikel ini membahas tentang penolakan terhadap revisi Undang-Undang KUHAP dan KUHP yang diajukan pemerintah. Berbagai lembaga seperti KPK, Polri, MA, dan BNN menolak revisi tersebut karena dianggap akan melemahkan upaya pemberantasan kejahatan. Artikel ini juga menyinggung tentang beberapa pasal yang kontroversial dalam rancangan undang-undang tersebut.
1. Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
SABTU, 1 MARET 2014 / NO. 12003 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Cerpen
TUBUH YANG DIAM
Sejak bangun tidur, ia sudah
merasakan kekosongan itu.
MOVE
UNJUK BAKAT SINEAS MUDA
DI GANFFEST 2014
Ide cerita yang inovatif dan jarang terlihat pada
layar kaca tumpah ruah di festival ini.
Harga Cabai Rawit Melangit
Derby Keempat Madrid
Sampah di Balik Suburnya Kebun
Erupsi Gunung Kelud dan bencana banjir telah
menggagalkan panen cabai. Kenaikan harga pun tak
terhindari, tetapi komoditas pedas ini tetap diburu warga.
Tanpa Ronaldo pun, lini depan Madrid sebetulnya
sudah ganas. Duet Karim Benzema dan Jesse
Rodriguez dkk mampu mengemas 10 gol.
Komunitas Bekasi Berkebun memanfaatkan botol
plastik bekas sebagai media tanam yang sekaligus
bisa menghemat air.
Selekta, Hlm 2
Fokus Olahraga, Hlm 22-23
Jejak Hijau, Hlm 25
Bagi Saya
itu Pasal Gila
Menikmati Wisata Macet Jakarta
Artidjo Alkostar
Hakim Agung
MI/PANCA SYURKANI
Pasal yang berpotensi mengebiri
kewenangan MA tiba-tiba muncul.
EMIR CHAIRULLAH
R
EVISI Undang-Undang tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(RUU KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RUU KUHP) tak cuma dinilai akan melemahkan upaya
memberangus kejahatan luar
biasa semacam korupsi, tapi
ternyata juga diwarnai dengan
adanya pasal ‘gelap’.
Hakim Agung yang juga Ketua Kamar Pidana MA Artidjo
Alkostar gundah dengan kedua
RUU tersebut. Pria kelahiran Situbondo, Jatim, 22 Mei 1949, itu
menilai RUU KUHAP dan KUHP
bakal membelenggu dirinya
menegakkan keadilan.
Secara khusus Artidjo menyoroti Pasal 250 ayat 3 RUU
KUHAP yang jika disahkan
akan memangkas kewenangan
MA, sebab di tingkat kasasi tidak boleh lagi memutus vonis
lebih tinggi ketimbang putusan
pengadilan di bawahnya.
Artidjo ialah ketua majelis kasasi yang memperberat
hu kuman Gayus Tambunan
dari 10 menjadi 12 tahun dan
menggandakan vonis Anggodo
Widjojo dari 5 menjadi 10 tahun. Ia pula yang memvonis
Angelina Sondakh 12 tahun
dan membayar uang pengganti
sekitar Rp27 miliar.
Apa sebenarnya yang meresahkan Artidjo dengan RUU
KUHAP dan KUHP yang meski
kebanjiran penolakan, tetapi
tetap diajukan ke DPR? Berikut
penuturannya kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.
Bagaimana tanggapan MA
soal RUU KUHAP dan KUHP?
Pada dasarnya kita tidak
berkeberatan jika KUHP dan
KUHAP direvisi. Apalagi, keduanya merupakan produk hukum
peninggalan kolonial Belanda.
Kenapa Anda keberatan
dengan Pasal 250 ayat 3?
Ada persoalan serius dengan
masuknya pasal tersebut. Pasal
itu sangat krusial dan begitu
mengganggu fungsi MA sebagai pengadil tertinggi.
Di mana persoalannya?
Begini, selain menguatkan
pu tusan yang sudah dibuat
di tingkat pengadilan negeri
dan pengadilan tinggi, fungsi
MA juga mengoreksi putusan
yang dianggap bermasalah di
tingkat bawah. Apabila seseorang yang diputuskan bersalah ternyata tidak terbukti,
ki ta bebaskan. Begitu pula
jika ada yang ternyata salah,
tetapi diputus bebas atau hukumannya rendah, kita bakal
beri hukuman atau perberat
hukumannya. Di negara mana
pun tidak ada klausul seperti
itu (putusan MA tidak boleh
lebih tinggi daripada putusan
pengadilan di bawahnya).
Termasuk jika hakim salah
menerapkan pasal?
Iya. Saya pernah memperberat hukuman kepada terpidana korupsi karena putusan
di level bawah ternyata salah menerapkan pasal. Kalau
(kewenangan) itu ditiadakan,
lantas di mana independensi
kita sebagai hakim agung? Ini
benar-benar tidak masuk akal.
Bagi saya, itu pasal gila dan jelas menyimpang.
Kenapa pasal itu bisa muncul dalam draf RUU?
Saya juga bingung. Kita memang diajak menyumbang pikiran untuk merevisi KUHP dan
KUHAP. Melalui Ikatan Hakim
Indonesia, kita sudah ajukan
apa yang sebaiknya dilakukan
untuk memperbaiki kedua UU
itu. Namun, saya heran, kenapa
pasal itu bisa muncul? Apalagi,
pasal itu tidak punya dasar
hukum.
Apakah MA ingin pemerintah membatalkan pembahasan kedua RUU tersebut?
Tidak. Kita bakal tegaskan
munculnya pasal itu sangat fatal dan harus diperbaiki. (X-8)
emir@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 3
Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
Pemerintah, Sudahlah
PEMERINTAH yang baik ialah pemerintah yang mau memahami keinginan publik, bukan pemerintah yang suka-suka.
Sayangnya, pemerintah idaman seperti itu belum sepenuhnya dimiliki rakyat negeri ini.
Pada banyak kasus, pemerintah lebih suka memerintah
dengan keyakinannya sendiri meski keyakinan itu berseberangan dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Contoh
termutakhir secara gamblang mereka pertontonkan dengan
kengototan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Penolakan atas revisi kedua undang-undang itu
pun datang bak gelombang.
Sebagai ujung tombak dalam perang melawan korupsi,
Komisi Pemberantasan Korupsi begitu lantang menentang
Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Bagi
mereka, revisi kedua undang-undang yang diajukan pemerintah untuk dibahas di DPR itu ibarat gergaji untuk memotong leher dan mengamputasi kaki KPK.
Bak gayung bersambut, penolakan amat keras kemudian
disuarakan Polri, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mereka kompak menentang, lantaran sejumlah
pasal utamanya di RUU KUHAP akan melemahkan daya
gempur mereka.
Mustahil dimungkiri, setidaknya ada 12 pasal konyol
dalam RUU KUHP dan KUHAP
yang bisa berdampak luar biasa pada upaya pemberantasan
kejahatan-kejahatan luar biasa semacam korupsi, narkoba,
dan terorisme. Sebut saja
pa sal yang menghilangkan
kewenangan penyelidikan,
masa penahanan tersangka
yang cuma lima hari di tingkat
Silakan tanggapi
penyidikan, dan penyadapan
Editorial ini melalui:
oleh KPK yang harus seizin
www.metrotvnews.com
pengadilan.
Ada pula pemberian kewenangan luar biasa kepada hakim pemeriksa pendahuluan
atau hakim komisaris yang dapat menangguhkan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau
orang. Bahkan, putusan kasasi MA tidak boleh lebih tinggi
ketimbang putusan pengadilan tinggi.
Padahal, fakta menunjukkan, hukuman lebih berat dijatuhkan di tingkat kasasi, seperti dalam kasus Gayus Tambunan
dan Angelina Sondakh. Kita yakin pemerintah amat paham
bahwa korupsi sudah sangat membahayakan. Kita pun yakin
pemerintah sangat mengerti bahwa gempuran narkoba sudah amat mengerikan bagi masa depan bangsa.
Kita juga yakin, pemerintah tahu betul bahwa untuk memerangi extraordinary crime perlu langkah-langkah luar
biasa. Melunglaikan penegak hukum sebagai garda terdepan
tentu kontraproduktif dengan semangat itu.
Kita paham pemerintah diisi oleh orang-orang yang paham
hukum. Akan tetapi, pemerintah juga mesti paham bahwa
para penegak hukum yang menolak revisi kedua undang-undang itu juga punya pemahaman hukum yang hebat.
Publik akan mendukung jika saja pengajuan RUU KUHAP
dan KUHP dilakukan semata untuk memperkuat penegakan
hukum. Namun, publik akan melawan kalau revisi justru
membuka ruang pelemahan para penegak hukum.
Kita mendesak pemerintah untuk menyudahi kengototannya merevisi KUHAP dan KUHP yang belakangan justru
memicu perselisihan dengan para penegak hukum. Begitu
pula, DPR semestinya berinisiatif menghentikan pembahasan, bukan malah melempar bola ke pemerintah.
Pemerintah yang bijak ialah pemerintah yang setiap kebijakannya mendatangkan kebajikan. Kita berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri
polemik dengan mencabut pasal-pasal yang melemahkan
fungsi penegak hukum. Polemik seperti itu hanya menghabiskan energi. Untuk apa RUU KUHAP dan KUHP dipaksa
disahkan menjadi undang-undang bila kelak diuji materi
dan dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi.
Kita berharap
pemerintah mengakhiri
polemik dengan
mencabut pasal-pasal
yang melemahkan
fungsi penegak hukum.
MI/ATET DWI PRAMADIA
ENJOY JAKARTA: Bus bertingkat Wisata Keliling Ibu Kota terjebak kemacetan saat melintas di Jalan
MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Bus yang menurut rencana hingga tiga bulan ke depan gratis itu jadi
alternatif wisata sambil menikmati kemacetan Jakarta, khususnya saat jam pulang kantor.
P
UKUL 16.30 WIB,
setelah 15 menit
menunggu di halte
bertuliskan ‘City Tour’ di
depan Mal Sarinah, Jakarta
Pusat, bus wisata bertingkat
yang dinanti pun tiba.
Begitu pintu bus terbuka,
hawa air conditioner (AC)
bus langsung terasa di
tubuh.
“Selamat datang Bapak
dan Ibu sekalian, senang
sekali bisa bertemu. Saya
Toni sebagai tour guide
dengan driver cantik kita
Novi akan menemani
perjalanan keliling Jakarta
dengan rute sepanjang
11,7 km,” kata Toni dengan
ramah, kemarin.
Bus berkapasitas 60 kursi
itu melaju perlahan dengan
diiringi alunan musik.
Toni pun mulai cuap-cuap
menjelaskan sejarah singkat
ikon Jakarta yang dilewati
bus besutan Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo itu.
“Mal Sarinah ini
merupakan pusat
perbelanjaan pertama
yang dibangun di kota
Jakarta. Pembangunannya
sendiri dicetuskan oleh
Presiden pertama Republik
Indonesia, Bung Karno,”
tutur Toni.
Tak terasa, 25 menit
telah berlalu. Penumpang
baru dibawa melaju hingga
Bundaran Hotel Indonesia.
Kemacetan Jakarta hari itu
memang tak biasa, entah
mengapa rute yang hanya
berjarak tak lebih dari 1
kilometer ditempuh dalam
waktu nyaris setengah jam.
Namun, hal tersebut
tak lantas membuat
penumpang geram atau
membatalkan menikmati
pemandangan Kota Jakarta.
Macet akhirnya menjadi
bagian dari kenikmatan
wisata keliling Kota Jakarta
itu tersendiri.
“Karena memang
tujuannya untuk wisata, jadi
tidak ada tekanan untuk
buru-buru sampai tujuan,”
jelas Sidik, 34, salah satu
penumpang bus pariwisata
bertingkat City Tour itu.
Bus kembali melaju.
Namun, kecepatan
maksimal 20 km/jam tak
mampu diraih. Di Harmoni
dan Pasar Baru bus tidak
dapat melaju karena
macet total. “Macet di
depan kantor pos di Pasar
Baru lebih dari 20 menit,”
jelas Sidik yang tinggal di
kawasan Pramuka itu.
Penumpang lain, Julia,
34, merasakan hal serupa.
Meski macet, ibu empat
anak itu merasa nyaman di
dalam bus. “Enak, busnya
ada musiknya, AC-nya
dingin, jadi enggak berasa
macet,” jelas Julia.
Ia memuji kefasihan tour
guide yang kerap mengajak
bercanda dan terus
menghibur penumpang
dengan berbagai cerita
seputar Kota Jakarta.
“Guide-nya enggak berhenti
bercerita, jadi enggak
suntuk walaupun macet,
anak-anak juga seneng,”
tambah Julia.
Tak terasa, selama 2,5 jam
mengitari satu putaran, bus
kembali ke Halte Sarinah.
Penumpang dengan santai
turun, diiringi ucapan
terima kasih dan selamat
jalan dari awak bus. (Vera
Triyani/X-7)
Sukses dan Tampil Beda
UPAYA menyamakan diri dengan
lingkungan pekerjaan belum
tentu bagus untuk karier.
Faktanya, berdasarkan penelitian mahasiswa doktoral
Universitas Harvard, tampil
berbeda juga dapat membantu
Anda meraih karier gemilang.
Sang peneliti, Silvia Bellezza,
menyimpulkan hal itu setelah
mengamati gaya berbusana
para partisipan ketika melakukan
EBET
wawancara kerja.
“Kami memfokuskan penelitian pada perilaku dari ketidaknyamanan yang dihasilkan dari penyimpangan norma.
Kenyamanan merupakan strategi aman. Individu biasanya
belajar dan menirukan gaya busana, etika, dan standar lain
yang sesuai lingkungan,” kata Bellezza.
Sebaliknya, tampil berbeda ialah strategi penuh risiko
tanpa takut kehilangan tempat dalam hierarki sosial. Namun, lanjut Belleza, semua partisipan mampu mencapai
posisi yang berpengaruh lebih besar dalam pekerjaan mereka. (Live Science/Kid/X-3)
2. SELEKTA
2
Erupsi Gunung
Kelud dan bencana
banjir telah
menggagalkan
panen cabai.
Kenaikan harga
pun tak terhindari,
tetapi komoditas
pedas ini tetap
diburu warga.
RENDY FERDIANSYAH
C
ABAI sudah menjadi
kekayaan kuliner Nusantara. Masyarakat
telah menempatkan
cabai sebagai komoditas pokok
dalam santapan sehari-hari. Semakin pedas harga cabai dalam
sepekan terakhir ini membuat
banyak warga kian berke ringat
merogoh kocek.
Dari pemantauan Media Indonesia, kenaikan harga cabai telah
melanda di hampir seluruh penjuru Tanah Air. Di pasar tradisional Pangkalpinang, harga cabai
rawit pada akhir Desember 2013
lalu hanya Rp32 ribu per kilogram
(kg), tetapi kini melejit menjadi
Rp70 ribu per kg.
“Kenaikan harga cabai ini berlangsung cepat sejak awal tahun
2014. Dua hari lalu cabai rawit
sudah Rp60 ribu per kilo dan hari
ini (Jumat, 28/2) naik lagi Rp10
ribu,” kata Sopian, pedagang yang
ditemui kemarin.
Kenaikan harga cabai itu juga
dirasakan warga Balikpapan dan
Samarinda. Harga cabai di wilayah Kalimantan itu, kemarin,
menyentuh Rp60 ribu per kg
dari harga tiga hari sebelumnya,
yaitu Rp35 ribu per kg.
Sumartini, warga Jalan Cemara, Balikpapan, mengaku
pasrah karena kebiasaan
mengonsumsi kuliner bercita rasa pedas bersama
keluarga.
“Kalau saya kurangi jumlah cabai, selera makan
anak-anak dan suami juga
jadi berkurang. Bahkan,
mereka suka komplain kalau kurang pedas,” ujarnya
saat ditemui membeli cabai
di Pasar Klandasan.
Kenaikan harga itu juga terjadi di wilayah Jabodetabek.
Harga cabai rawit merah
di pasar-pasar sekitar Jabodetabek sudah mencapai Rp80
ribu per kg. Adapun harga di Pasar Induk Kramat Jati berkisar
Rp75 ribu per kg.
Harga
Cabai Rawit
Melangit
kosong. Terpaksa kita kirim dari
Manado ke Pangkalpinang dengan dua kali ongkos pesawat,”
kata Sopian.
Pengiriman cabai dengan pesawat kargo juga dilakukan Nani,
pedagang hortikultura di Balikpapan. Kendati harga pengiriman
jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan menggunakan kapal
laut, kebutuhan cabai di masyarakat tetap tinggi. “Meskipun mahal, warga tetap membeli cabai
karena sudah jadi kebutuhan,”
kata Nani.
Saat menanggapi semakin pedasnya harga cabai, Wakil Menteri
Perdagangan Bayu Krisnamurthi
mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian
Pertanian. “Langkah yang diambil
dengan mengotimalkan produksi
dalam negeri dan memperkuat
distribusi,” ujar Bayu, kemarin.
Bayu mengungkapkan,
untuk saat ini
Kemendag belum akan melakukan
importasi cabai. Pihaknya masih
mengoptimalkan produksi dalam
negeri. Salah satu indikasinya,
meski di beberapa wilayah terjadi
peningkatan harga, ada wilayah
lain yang mengalami penurunan
harga.
Di sisi lain, Bayu mengungkapkan, impor cabai juga terbilang
tidak mudah. Pasalnya, jenis cabai
yang dibutuhkan konsumen lokal
berbeda dan agak sulit didapatkan
di negara lain.
Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Kusbini memperkirakan harga cabai akan naik
sepanjang 2014 akibat kurangnya
pasokan dari sentra produksi,
terutama dari Kecamatan Kepung,
Kediri, Jatim, akibat erupsi Gunung Kelud sehingga mengancam
pasokan cabai nasional.
Selain itu, akibat musim penghujan dan beberapa daerah terkena
banjir, produksi cabai mengalami
gagal panen. (SY/Wib/X-9)
rendy@mediaindonesia.com
MI/RAMDANI
Java Jazz Festival
Magnet Musisi Dunia
Naik pesawat
Selain berkurangnya pasokan
dari sentra produksi cabai di
Jawa Timur lantaran bencana
erupsi Gunung Kelud, kenaikan
harga cabai di wilayah tersebut
juga akibat mahalnya biaya
transportasi.
“Biasanya pasokan cabe kita
dari Pulau Jawa, tapi sekarang
RI Perkuat Dukungan ke Palestina
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan
komitmen Indonesia mendukung
terwujudnya negara Palestina
merdeka dan berdaulat. Konsep
kemerdekaan two state solution
berdampingan dengan Israel.
Kunjungan Perdana Menteri
Palestina Rami Hamdallah amat
penting dan merupakan tonggak
baru hubungan bilateral Indonesia-Palestina. “Dan saya percaya
akan lebih meningkatkan lagi
persahabatan, kerja sama, dan
kemitraan kita,” kata Presiden.
PM Rami Hamdallah tiba di
Istana Merdeka pukul 15.30 WIB.
Disambut 19 dentuman meriam
dalam upacara penyambutan
kenegaraan, itu merupakan kunjungan pertama Hamdallah ke Indonesia sejak dilantik menjadi PM
Palestina pada Juni 2013. Secara
garis besar, ujar Presiden, pertemuan bilateral membahas tiga
isu utama, yakni politik, ekonomi,
dan hubungan antarwarga.
Presiden menegaskan bahwa
hubungan Indonesia-Palestina
kuat, baik, dan terus berkembang. Selain membahas peningkatan kerja sama bilateral, kedua
pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu kawasan dan
internasional. Secara khusus,
Presiden ingin mendengar dari
PM Hamdallah tentang perkembangan terkini di Palestina.
SABTU, 1 MARET 2014
SETELAH menyapa penonton sejenak, Norman Brown baru melantunkan Just Between Us.
“Ini untuk Anda di sini. Saya sangat senang sehingga ini (lagu) yang
tepat,” tutur pria berkulit hitam itu
tentang lagu yang dibuatnya pada
1992 tersebut.
Brown menjadi penampil pertama
di event Java Jazz Festival 2014 yang
dibuka kemarin dan berlangsung
hingga besok. Selain Brown, ada
sederet musisi mancanegara dan
Indonesia meramaikan hajatan tahunan tersebut.
Di ajang yang memasuki edisi ke-10
itu, Brown tampil di depan sekitar
1.000 penonton di Jakarta International Expo, Kemayoran. Gitaris asal
Kansas, AS, itu tampil memukau
lewat alunan nada berirama smooth
dan fusion.
Sebagai seorang gitaris jazz papan
atas saat ini, Brown sadar betul
bahwa dirinya hadir dalam event
yang telah menjadi magnet bagi para
musikus jazz dunia.
“Ini kali pertama saya datang ke
Indonesia. Perjalanan yang sangat
jauh, tetapi akhirnya tiba juga di kota
Anda,” ujar Brown sebelum memulai
pertunjukan di atas panggung.
Kelincahan jemari Brown memainkan dawai gitar menjadikan
lelaki 43 tahun itu menghadirkan
sentuhan berbeda. Corak permainan
gitar dan gaya bermusik Brown amat
dipengaruhi oleh Stevie Wonder. Karena itulah, tidak mengherankan jika
Brown pernah didapuk berkolaborasi
dengan kelompok Boys II Men dengan
bantuan Kenneth H Williams.
Pada hari pertama Java Jazz Festival, tercatat ada 65 artis (termasuk
band) mengisi hajatan tersebut di
17 panggung berbeda. Hadir musisi
AKSI MUSIKUS VETERAN: Musikus
jazz dunia asal Jepang Sadao
Watanabe, 81, memainkan
saksofon saat tampil dalam
Jakarta International Java
Jazz Festival 2014 di JI Expo,
Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Perhelatan musik jazz yang telah
memasuki tahun ke-10 dan
menampilkan ratusan musikus
jazz dalam dan luar negeri
tersebut akan berlangsung
hingga besok.
seperti Ivan Lins, Cristina Morrison,
dan Jamie Cullum yang menjadi bintang utama.
Lalu, ada musisi dalam negeri yang
tampil tidak kalah memukau seperti
Indra Lesmana & Maurice Brown
Project, Oele Pattiselanno, Dewa Budjana, dan Dwiki Dharmawan.
Perhelatan Java Jazz Festival semakin tahun kian mendunia. Kondisi
itu memacu perkembangan industri
musik di Tanah Air.
Data dari Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif menunjukkan
pada 2013 industri musik nasional
menyumbangkan pendapatan Rp5,2
triliun ke negara. (Iwa/X-3)
Jejak Normal sang Penghubung
P
ANTARA/PRASETYO UTOMO
SAMBUT TAMU NEGARA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima
kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah (kiri) di
Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
“Dengan demikian, Indonesia
bisa ikut berkontribusi dalam
terbentuknya Palestina sebagai
negara yang merdeka, berdaulat,
dan dihormati masyarakat dunia.
Sejak dahulu Indonesia memiliki posisi mendukung penuh
perjuang an bangsa Palestina,”
ujar Presiden menjelaskan kepada
tamunya.
Presiden menambahkan, Indonesia menggarisbawahi komitmen
dan bahkan langkah-langkah proaktif dan aktif Indonesia untuk
mewujudkan negara Palestina
yang berdaulat dan merdeka.
Khusus soal hubungan bilateral
RI-Palestina, kedua negara bersepakat meningkatkan kerja sama
ekonomi di masa mendatang.
PM Hamdallah berterima kasih
kepada pemerintah dan bangsa Indonesia atas dukungan yang tiada
henti terhadap Palestina, juga terhadap peningkatan kapasitas dan
kerja sama lainnya. “Kami membicarakan tentang pariwisata. Tahun lalu, 48 ribu orang Indonesia
mendatangi Palestina. Ini sangat
penting bagi kami. Saya berharap
angka ini akan terus bertambah di
masa depan.” (Mad/X-6)
ARA tetamu itu datang dan
pergi seperti biasa. Aktivitas
di rumah sebesar dua kaveling di Perumahan Duta Harapan,
Bekasi Utara, itu juga normal-normal saja. Di depan rumah berjajar
3 mobil berwarna hitam serta 3
sepeda motor.
Sang empunya rumah, Iryanto
Muchyi, juga tetap bergaul dengan
tetangga dan tak terlihat gelagat
mengasingkan diri. Hanya aktivitasnya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk
daerah pemilihan Kudus, Demak,
dan Jepara, Jawa Tengah, yang
membuat intensitas pergaulannya
dengan tetangga berkurang.
Nama Iryanto muncul sebagai salah seorang yang diduga menerima
aliran tunjangan hari raya dari
mantan Ketua Satuan Kerja Khusus
Minyak dan Gas Rudi Rubiandini.
Iryanto pernah menjadi staf khusus
Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (Fraksi Partai Demokrat). Ia
disebut-sebut pula sebagai ‘penghubung’ sejumlah pihak kepada
Sutan.
Tidak seperti kebanyakan rumah
orang yang diduga pelaku tindak
pidana korupsi, kediaman Iryanto
tidak sepi dan tetap terbuka. Di pe-
rumahan tersebut, ia kerap disapa
Pak Haji Ir. “Wak Haji Ir itu termasuk sosok yang sangat bergaul di
kompleks ini. Dia biasa saja, tidak
menghilang, tidak tegang meskipun dikait-kaitkan dengan kasus
korupsi,” tutur Tatang, 53, ketua RT
setempat.
Kebanyakan tetangga tidak
mengetahui siapa yang
bertandang ke kediaman
Iryanto. Mereka hanya
menganggap bahwa para
tamu yang bertandang
merupakan keluarga atau
mungkin kolega biasa.
Tatang juga menjelaskan bahwa
Pak Ir pernah bercerita kepadanya
seusai penyidik KPK menggeledah
rumahnya beberapa waktu lalu.
“Awalnya Pak Ir mengira bahwa
penyidik akan sangat menakutkan.
Namun, karena ia sangat welcome,
penyidikan pun tidak menegangkan. Malah dia menyuruh semua
penyidik yang di luar rumah untuk
masuk.”
Iryanto, tukas Tatang, juga cukup
aktif di kegiatan kompleks. Ia sering
berkontribusi dalam kegiatankegiatan RT, seperti aktif di rapat
RT dan kerja bakti. “Sampai dengan
arisan RT pun Pak Ir ikut.”
Rumah Iryanto memang kerap
kedatangan tamu. Kebanyakan tetangga tidak mengetahui siapa yang
bertandang ke kediaman Iryanto.
Mereka hanya menganggap
bahwa para tamu yang bertandang
merupakan keluarga atau mungkin
kolega biasa.
“Bukan Sutan Bhatoegana atau
orang partai kayaknya, sih,” ujar
Wati, salah satu warga sekitar tempat tinggal Iryanto.
Mengenai desas-desus bahwa
Iryanto ‘menghilang’, beberapa
warga berceletuk mereka masih
melihat Pak Haji Ir dalam sepekan
terakhir.
“Kata sopirnya, Pak Haji baru
pulang dari Cirebon Sabtu malam,”
ujar Ujang, tetangga Ir.Semuanya
berjalan seperti normal saja. Bahkan, sejumlah elite Partai Demokrat
mengaku tidak banyak tahu soal
kiprah Iryanto di partai. Walau
jejaknya di partai tak kentara, toh ia
tetap bisa jadi caleg Demokrat untuk Dapil II Jawa Tengah. (*/X-2)
3. TIPIKOR
SABTU, 1 MARET 2014
3
KPK Desak
Pasal Korupsi
Dikeluarkan
dari KUHP
AZWAR ABUBAKAR
DIPERIKSA
KPK: Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi Azwar
Abubakar berjalan
keluar Gedung
KPK seusai
diperiksa di
Jakarta, kemarin.
Azwar diperiksa
sebagai saksi
terkait penyidikan
kasus dugaan
korupsi proyek
pembangunan
dermaga di
Sabang.
Pengebirian kewenangan KPK terus
berlanjut lewat pengubahan pidana korupsi
dari kejahatan luar biasa menjadi biasa.
RAJA EBEN L
K
OMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) meminta
DPR dan pemerintah untuk tidak memaksakan diri memasukkan pidana korupsi ke dalam revisi
UU KUHP dan UU KUHAP.
Juru bicara KPK Johan Budi
di Jakarta, kemarin, mengatakan DPR dan pemerintah harus tetap memandang korupsi
sebagai tindak pidana yang
luar biasa. Karena itu, pidana
korupsi jangan dimasukkan ke
kategori tindak pidana umum
sehingga cukup diatur dalam
UU KUHP, namun harus diatur
secara khusus lewat UU lex
specialist.
Dari 766 pasal
yang tercantum
di RUU KUHP
dan 285 pasal
RUU KUHAP,
pasal tentang
pemidanaan koruptor
tidak sampai 1%.
“Dalam surat kami (ke DPR
dan pemerintah), revisi UU
KUHP dan UU KUHAP itu
adalah keniscayaan, artinya
memang harus direvisi. Tapi
ketika menyangkut pasalpasal pemberantasan korupsi, jangan masuk menjadi
delik umum karena akan
menganggu proses pemberantasan korupsi di Indonesia
secara keseluruhan,” kata
Johan.
Hasil telaah KPK, sambungnya, draf revisi UU KUHP dan
UU KUHAP sangat minim mencantumkan aturan tentang
pemidanaan koruptor. Dari
766 pasal yang tercantum
di RUU KUHP dan 285 pasal
RUU KYHAP, pasal tentang
pemidanaan koruptor tidak
sampai 1%.
“Karena dicampur dengan
tindak pidana lainnya, pasal
tentang korupsi tidak sampai
1% dari seluruh pasal yang
ada di revisi itu. Tapi 1% itu
berdampak 100% terhadap
kinerja dan keberadaan KPK.
Apalagi, korupsi di Indonesia
merupakan kejahatan luar
biasa yang menyengsarakan
rakyat dan merusak tatanan
sosial, ekonomi, dan proses
demokrasi,” terangnya.
Karena itu, KPK berharap
kebesaran hati DPR dan pemerintah untuk menyertakan
lembaga antirasywah itu dalam pembahasan revisi dua
UU itu.
“Saya kira persoalan prokontra dan karut marut ini
bisa selesai kalau Kementerian
Hukum dan HAM duduk bersama dengan KPK, kepolisian,
kejaksaan, dan lembaga lain
untuk bahas persama. Lalu
untuk proses di DPR, juga sangat elok kalau tidak melemahkan KPK. Undang orang-orang
yang mengkritisi untuk berikan
masukan, jangan akhirnya
hanya ramai di media massa,”
ungkapnya.
Muladi telat
Di tempat berbeda, salah
satu anggota tim perumus
revisi UU KUHP dan UU KUHAP Muladi menantang debat
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto untuk menguliti
revisi dua UU itu.
“Kami berharap jangan
hanya berargumen di koran.
Kalau ada aspirasi, silakan
disampaikan. Kita tunggu
tim KPK untuk berdebat. Kita
senang sekali. Debat sampai pukul 01.00 atau 02.00,
kita siap,” kata Muladi dalam
jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum dan HAM,
Jakarta.
Bambang Widjojanto pun
menjawab tantangan Muladi
itu dengan menyebutnya sebagai ajakan yang sudah sangat
telat.
“Sebagai salah satu perumus, sudah seyogianya sedari
awal mengajak semua user dan
stakeholders untuk terlibat,”
kata Bambang saat dihubungi
melalui pesan singkat.
Ajakan keterlibatan semua
pihak itu, kata Bambang, guna
mendialogkan pasal penting
yang terkait dengan upaya
pemberantasan korupsi.
“Harusnya diskusi dan memperdebatkan pasal-pasal penting yang dalam konteks KPK
adalah pasal-pasal tipikor,”
tegasnya. (*/P-1)
raja_eben
@mediaindonesia.com
MI/ROMMY PUJIANTO
KPK Supervisi Kasus yang Diduga
PAN Pelopori
Pemakzulan Boediono Libatkan Anak Syarief Hasan
ANGGOTA Tim Pengawas
Century dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Chandra Tirta Wijaya memelopori digunakannya hak
menyatakan pendapat DPR
untuk memakzulkan Wakil
Presiden Boediono.
Sikap itu harus diambil
DPR, katanya, jika Boediono
tetap mangkir pada pemanggilan ketiga dalam rapat
Timwas Century.
“Jadi kami harap sebelum pemilu, masalah ini
sudah jelas dan sudah
terang sehingga kita bisa
melanjutkan proses pemilu dengan lebih baik tanpa
ada beban-beban. Apabila
Boediono tidak hadir, PAN
akan memelopori hak menyatakan pendapat untuk
pemakzulan Boediono,”
ujar Chandra di kompleks
parlemen Senayan, Jakarta,
kemarin.
Ia berharap Boediono
mau memenuhi panggila n ke t i g a T i m w a s C e n tury sehingga tidak perlu
ada pemanggilan paksa,
apa lagi sampai berujung
pada hak menyatakan
pendapat.
“Agar tidak ada kebuntuan
politik, kebuntuan komunikasi DPR, dan lembaga
kepresidenan. Kami biasanya setiap Rabu ada jadwal
Timwas Century. Jadi kami
harapkan Rabu (5/3) depan,
pimpinan DPR memanggil
Pak Boediono ketiga kalinya,” pungkasnya.
Di kesempatan berbeda,
anggota Timwas Century
dari Fraksi Golkar Bambang
Soesatyo mendukung penuh
langkah anggota Fraksi PAN
itu.
“Saya bahkan mendesak
pimpinan DPR untuk segera
melayangkan surat permintaan resmi kepada Kapolri
agar dapat menghadirkan
paksa Boediono pada pemanggilan ketiga ke DPR
pada 5 Maret mendatang
sebelum masa reses, atau
selambat-lambatnya pekan
pertama masa sidang pada
Mei mendatang,” kata Bambang.
Namun, Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal
menyangsikan keseriusan
langkah PAN dan Partai
Golkar itu.
“Ini sangat menggelikan
karena kenapa baru sekarang? Saya dari awal waktu
duduk di Pansus Century
sudah meminta hak menyatakan pendapat, tapi tidak
ada yang mendengarkan.
Sekarang mereka baru mau
ramai-ramai. Itu menunjukkan politisi DPR tidak punya
karakter dan tidak punya
rasa malu. Kenapa pas menjelang akhir jabatan malah
baru bersikap seperti itu?”
tanya Akbar.
Menurut Akbar, sudah seharusnya sejak awal skandal
Bank Century dapat diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut seperti sekarang.
Karena itu, langkah kedua
fraksi itu disebutnya tak lebih sebagai upaya mencari
pencitraan dan pada akhirnya tidak akan ada penyelesaian apa pun dari skandal
Century. (Nov/*/P-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah
menyupervisi dugaan korupsi
di proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah
(Kemenkop dan UKM). KPK
akan mulai secara intensif
berkoordinasi dengan kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus yang sudah berjalan
sejak 2012 itu.
“KPK melakukan supervisi
kasus videotron,” kata juru
bicara KPK Johan Budi saat
dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.
Kasus yang kini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta itu diduga merugikan
negara hingga Rp17 miliar.
Kejaksaan telah memanggil
pemilik PT Image Media, perusahaan yang memenangi tender proyek itu, Riefan Avrian,
yang juga anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.
Johan mengaku pihaknya
sudah berkoordinasi intensif
dengan Kejati DKI.
“Telah dijalin komunikasi
dan KPK akan melakukan
supervisi terhadap kasus videotron di Kemenkop dan
UKM yang saat ini kasusnya
tengah ditangani Kejati DKI,”
kata Johan.
Ia tidak menjelaskan secara
MI/SUSANTO
“KPK melakukan
supervisi kasus
videotron.”
Johan Budi
Juru Bicara KPK
rinci mekanisme supervisi
yang akan dilakukan KPK. Namun, dia hanya menyebut
nantinya KPK akan memberi
masukan jika ada temuantemuan terkait dengan kasus
videotron.
Pada akhir Desember 2013,
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
sudah memeriksa Riefan Avrian dengan status sebagai saksi.
“Sampai saat ini dia diperiksa
sebagai saksi,” kata Kepala
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Adi Toegarisman, kala itu.
Dalam kasus tersebut, Kejati
DKI Jakarta sudah menetapkan
tiga tersangka, yakni pejabat
pembuat komitmen (PPK) di
Kemenkop dan UKM Hasnawi
Bachtiar, office boy PT Image
Media yang namanya dijadikan sebagai direktur di PT
Image Media Hendra Saputra,
dan anggota panitia lelang
Kasiyadi.
Hendra Saputra sendiri sempat buron dan akhirnya ditangkap tim satgas Kejaksaan
Agung bersama tim intelijen
Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Timur pada akhir Oktober
2013.
Office boy yang merangkap
Direktur PT Image Media itu
disangka kejaksaan terlibat
dalam korupsi di Sekretariat
Kemenkop dan UKM saat pengadaan dua unit videotron yang
dimenangi perusahaan itu dengan harga Rp23,4 miliar.
Dari hasil penyelidikan kejaksaan, terendus adanya penyimpangan yang dilakukan
perusahaan milik anak Syarief
Hasan itu. Kejaksaan mengendus rekayasa sudah terjadi
sejak awal tender, mulai pemenang lelang yang sudah dikondisikan, harga terlalu tinggi
nilainya, hingga pekerjaan
yang tidak dilakukan sesuai
dengan kontrak.
Selain itu, jenis barang tidak
sesuai dengan kontrak dan bahkan ada yang fiktif. (*/P-1)
4. INDONESIA MEMILIH
4
SABTU, 1 MARET 2014
Penembak
Posko Caleg
NasDem Segera
Ditangkap
Polri mengingatkan pelaku agar segera
menyerahkan diri karena identitasnya sudah
dikantongi petugas dari Polda Aceh.
ARIF HULWAN
P
MI/BARY FATHAHILAH
BERSIHKAN ALAT PERAGA CALEG: Petugas Satpol PP menertibkan sejumah alat peraga kampanye (APK) berbentuk poster dan baliho yang terpasang di
kawasan Taman Kota Merdeka, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, kemarin. Penertiban mengacu kepada peraturan KPU No 15/2013 tentang larangan
memasang atribut kampanye di area sarana publik.
Kampanye Ingin Kembalikan Nilai Pancasila
KAMPANYE kreatif mulai dilirik
partai politik untuk keperluan
kampanye resmi yang waktunya
singkat. Itu seperti yang dilakukan
Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra) dengan meluncurkan
maskot yang diberi nama Mas Garuda yang diidentifikasikan sebagai superhero pembela kebenaran
dan pemberantas kejahatan yang
mempunyai sosok seperti burung
Garuda Pancasila.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Mas
Garuda merupakan bentuk dari
inovasi Gerindra dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Selama ini cara-cara sosialisasi
yang umum dilakukan partai
politik ialah dengan beriklan di
media massa atau menyebarkan
spanduk. Selama ini Gerindra
berusaha untuk terus melakukan
inovasi dengan kampanye yang
kreatif. Mas Garuda diluncurkan
untuk memperkenalkan Gerindra
kepada masyarakat dengan cara
yang unik.”
Mas Garuda digambarkan merupakan sosok misterius pembela
kebenaran dan pemberantas kejahatan yang datang dan pergi
tanpa diprediksi. Kehadirannya
akan mengembalikan nilai-nilai
Pancasila yang sudah lama hilang
di Indonesia. Mas Garuda telah
meluncurkan tiga video di kanal
Youtube, antara lain Mas Garuda:
Sikat Terorisme, Mas Garuda: Sikat
Kemalasan, dan Mas Garuda: Sikat
Korupsi Peradilan.
“Dalam salah satu video digambarkan bahwa Mas Garuda hadir di
tengah rapat anggota dewan yang
pesertanya bermalas-malasan dan
tidak fokus pada rapat yang tengah
MI/ADAM DWI
Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
berlangsung. Mas Garuda tiba-tiba
hadir dan beraksi untuk memberantas kemalasan. Hal seperti
ini kan sering kita temui dalam
kehidupan sehari-hari, kebiasaan
buruk seperti itulah yang harus
diberantas. Mas Garuda hadir un-
Dua Pabrik tidak
Memproduksi Surat Suara
BADAN Pengawas Pemilu
menemukan dua pabrik yang
tidak memproduksi surat
suara untuk Pemilu 2014. Kedua pabrik tersebut berlokasi
di Kabupaten Kuburaya dan
Kota Tangerang Selatan. “Sesuai dokumen lelang Komisi
Pemilihan Umum, kebutuhan
logistik surat suara dicetak 11
konsorsium perusahaan dengan 43 pabrik yang berlokasi di enam provinsi. Namun,
saat kami turun ke lapangan
pertengahan hingga akhir
Februari, ditemukan dua
pabrik di Kuburaya dan Tangsel yang tidak berproduksi,”
ungkap anggota Bawaslu
Daniel Zuchron, di Jakarta,
kemarin.
Proses pencetakan surat
suara tersebar di 24 kabupaten/kota di enam provinsi,
yakni DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan
Bali. Dengan ditemukannya
dua pabrik yang tidak berproduksi tersebut, Bawaslu
khawatir akan berpengaruh
terhadap proses pemilu selanjutnya. “Namun, kami
Kedatangan petugas
Bawaslu ke pabrik
justru ditolak
orang KPU yang
ditempatkan di pabrik
tersebut.
akan secepatnya meminta
penjelasan dari KPU terkait
dengan dua pabrik tersebut,”
ucap Daniel.
Selain menemukan dua
pabrik yang tidak berproduksi itu, Bawaslu juga tidak
bisa melakukan pengawasan
terhadap sekitar 30% pabrik
lainnya yang memproduksi
surat suara karena petugas
yang diterjunkan ke lapangan tidak melihat sehingga
Bawaslu tidak bisa memastikan proses pencetakan surat
suara.
“Kami tidak dapat memastikan apa pabrik-pabrik itu
mencetak kertas suara. Jika
mencetak, kami tidak mengetahui bagaimana proses dan
kualitas produknya,” imbuh
Daniel.
Menurut pengakuan salah
seorang petugas Bawaslu,
kedatangannya ke pabrik
ditolak dan yang menolak
justru petugas dari KPU yang
ditempatkan di pabrik tersebut.
“Belum masuk lokasi
pabrik sudah ditolak. Awalnya pihak perusahaan memperbolehkannya, tapi justru
orang KPU yang di situ menolak. Padahal, saya membawa
surat tugas,” terang Rickson,
petugas Bawaslu.
Sementara itu, Kepala Biro
Logistik KPU Burhadi menyatakan pihaknya akan
mengecek dua pabrik yang
tidak memproduksi tersebut
karena yang mengetahui persis keberadaan pabrik adalah
pihak konsorsium.
“Kalau di Kuburaya tidak
ada. Kalau di perbatasan
Tangerang Selatan ada. Yang
bisa dicek di website itu adalah leader-nya atau konsorsiumnya. Itu yang tahu
persis konsorsiumnya dan
akan saya minta informasi
kejelasannya,” terang Burhadi. (AB/P-3)
tuk memberikan pesan-pesan yang
positif demi Indonesia yang lebih
baik,” tutur Fadli.
Menurut pakar komunikasi
politik dari Universitas Bengkulu
Lely Ariani langkah yang diambil
Gerindra tersebut guna merespons
waktu kampanye resmi yang cukup singkat, sekitar dua minggu.
“Untuk jangka waktu yang singkat
mungkin efektif, tapi lebih efektif
interpersonal dalam jangka waktu
panjang.”
Mas Garuda pertama kali hadir
di tengah masyarakat pada saat
car free day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin,
pekan lalu. Fadli menambahkan
keha diran Mas Garuda untuk
mengingatkan nilai-nilai Pancasila
yang mulai dilupakan masyarakat
sehingga bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. (*/P-2)
OLISI telah mengantongi
identitas pelaku penembakan posko pemenangan
calon anggota legislatif
(caleg) Partai NasDem untuk DPRK
Aceh Utara Zubir HT, di Desa Munyee Kunyet Matang Kuli, Aceh
Utara, Minggu (16/2) lalu.
“Sudah tahu pelakunya. Sedang
kita negosiasikan untuk menyerahkan diri atau kita tangkap.
Jadi pelakunya sudah kita ketahui
identitasnya,” kata Kapolri Jenderal Sutarman, di Mabes Polri,
Jakarta, kemarin.
Kapolri mengimbau pelaku penembakan segera menyerahkan
diri kepada pihak kepolisian. Jika
tidak, akan dilakukan penangkapan.
“Kita mengimbau untuk menyerahkan diri agar diproses secara
hukum atau kita lakukan penangkapan,” tegas Sutarman.
Meski demikian, mantan Kabareskrim Polri itu tidak bersedia
mengungkap identitas pelaku. Ia
hanya mengatakan pelaku ialah
orang Aceh. Penembakan posko
itu bermotif politik antara partai
lokal dan partai nasional.
“Pelakunya dari Aceh. Motifnya
politik. Mungkin persaingan antara partai lokal dan partai nasional,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Kapolri menyatakan pihaknya akan mencegah
terulangnya kejadian sejenis di
Provinsi Aceh dengan menggiatkan upaya preventif. Hal itu telah
diperintahkan kepada Kapolda
Aceh yang baru, Brigjen Husein
Hamidi.
“Pak Husein ini kan wakapolda
cukup lama sehingga ia mengetahui betul karakteristik masyarakat
Aceh dan pola-pola preventif yang
harus kita kedepankan,” ucapnya.
Husein dilantik menggantikan
Irjen Herman Effendy yang me-
masuki masa pensiun.
Sutarman pun mengimbau kontestan pemilu di Serambi Mekah untuk tidak menggunakan
kekerasan dan intimidasi dalam
pemilu.
“Kita harapkan Polri akan menjaga Aceh sehingga peserta pemilu
dan pemilih tidak diintimidasi sehingga yang terpilih adalah yang
terbaik,” tandasnya.
Penyerangan posko itu terjadi
pukul 04.20 WIB. Pelaku saat itu
memberondong bangunan yang
menjadi posko pemenganan caleg
NasDem. Polisi menemukan tujuh
selongsong peluru kaliber 5,56 mm
di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi
dua relawan, Saiful Zunaidi dan
Adnan Syahrir, dianiaya.
Relawan pemilu
Perkembangan lain, relawan
Aplikasi Saksi (Apsi) pekan depan
akan memulai aksi mereka merekam segala bentuk kecurangan
dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014. Data, suara, dan video
hasil rekaman itu dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui
situs www.apsiwatch.co.id.
“Kami saat ini sudah memasuk i t e s a k hi r a pl i k a s i , s e t e l a h
itu dilakukan penyempurnaan.
Minggu depan sistem Apsi sudah berjalan secara penuh untuk digunakan,” kata penggagas
aplikasi tersebut, Sarwoto Atmosutarno, di Surakarta, Jawa
Tengah, kemarin.
Apsi ialah aplikasi semacam
Whatsapp atau Blackberry Messenger yang bisa diinstal di gadget
berbasis Android. Dengan aplikasi
berukuran 4 megabita yang dapat
diunduh secara gratis itu, para
relawan bisa mengirimkan data,
suara, dan video secara langsung
ke pusat data Apsi. (FR/P-3)
arif@mediaindonesia.com
Perang Melawan Praktik Politik Uang
MENOLAK praktik korupsi dan politik
uang bisa dilakukan dengan banyak
cara. Indonesia Corruption Watch (ICW)
punya cara unik dalam mengampanyekan
gerakan antikorupsi dengan mematahkan
uang raksasa yang terbuat dari gabus.
Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan
dan perang terhadap korupsi dan politik
uang dalam Pemilu 2014. Acara tersebut
berlangsung di Taman Ismail Marzuki,
Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.
Semua peserta mengenakan kaus hitam
dan putih. Umbul-umbul yang menghiasi
tempat acara pun berwarna hitam dan
putih. Berbagai spanduk antikorupsi terbentang di sejumlah titik dengan beragam
tulisan, di antaranya ‘Membasmi korupsi
bukan sekadar mengirim ke penjara,
tetapi untuk kesejahteraan masyarakat
yang lebih luas’.
Setelah gerakan menolak politik uang
dideklarasikan, kemudian dilanjutkan
dengan peluncuran website Tolakpolitikuang.net serta pelepasan balon harapan
akan Indonesia baru yang bersih dari
korupsi.
Hadirin tampak antusias mengikuti
rangakaian acara tersebut. Sebagian dari
mereka, terutama ibu-ibu dan anak-anak,
asyik menyaksikan pameran dan membaca spanduk-spanduk antipolitik uang
yang dipasang panitia. Salah satu yang
menarik pengunjung ialah bingkai foto
presiden dan wakil presiden RI tanpa
wajah. Bagian kepala foto tersebut sengaja dilubangi agar bisa dimasuki kepala
oleh pengunjung. Di bagian bawah foto
tersebut tertulis penyataan, ‘Kami adalah
presiden dan wakil presiden yang berani
jujur dan antikorupsi’.
Acara tersebut antara lain dihadiri
Ketua KPU, akademisi, perwakilan KPK,
seniman, dan mitra ICW dari 15 provinsi.
Koordinator ICW Ade Irawan mengata-
kan acara itu dalam rangka mengajak
masyarakat untuk memilih wakil rakyat
dan pemimpin yang berntegritas dan
berkualitas. Perwakilan KPK, Nanang,
berharap gerakan itu disosialisasikan
kepada penyelenggara pemilu. Ketua
KPU Husni Kamil Manik pun setali tiga
uang. (*/P-3)
MI/PANCA SYURKANI
TOLAK POLITIK UANG: Empat aktivis merobek poster uang raksasa sebagai simbolisasi
gerakan Tolak Politik Uang saat deklarasi di Jakarta, kemarin. Gerakan itu digencarkan
untuk mendukung pemilu yang lebih baik tanpa adanya politik uang.
5. INDONESIA MEMILIH
SABTU, 1 MARET 2014
5
KPU
Ingatkan Dana
Kampanye
Hitung Cepat
Diatur Ketat
Tanpa diatur, penyiaran hitung cepat bisa
memengaruhi pemilih dalam pemungutan
suara pemilu.
ABDUS SYUKUR
L
EMBAGA penyiaran,
parpol, dan lembaga
survei baru diperbolehkan menyiarkan
perkiraan hasil penghitungan
cepat (quick count) setelah 2
jam pemungutan suara selesai dilaksanakan di wilayah
Indonesia bagian barat. Lembaga penyiaran yang akan
menyiarkan hasil quick count
juga diwajibkan menyampaikan informasi sumber dana,
metodologi, dan menyatakan
hasil quick count bukan hasil
resmi penghitungan.
“Pemilu merupakan proses penyelenggaraan negara
yang harus transparan dan
akuntabel. Frekuensi adalah
milik umum sehingga pemanfaatannya harus equal (merata) untuk masyarakat,” jelas
Ketua Komisi Informasi Pusat
Abdul Hamid Dipopramono di
acara penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi
Pemilihan Umum, dan Komisi
Penyiaran Indonesia, tentang
Kepatuhan Ketentuan Pelaksanaan Kampanye melalui
Media Penyiaran, kemarin.
Penjelasan tempo 2 jam
quick count baru dapat disiarkan didasari alasan perbedaan waktu di Indonesia.
Yakni, waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Dengan demikian, hitung cepat
tidak memengaruhi masyarakat yang hendak mencoblos di
daerah lainnya.
Peraturan KPU Nomor 23
Tahun 2013 mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014,
antara lain, mengatur soal
kewajiban lembaga survei
untuk mendaftarkan diri ke
KPU jika ingin turut serta
menyurvei terkait dengan
pelaksanaan pemilu.
“Dari waktu dua
minggu yang ada ini,
kami minta lembaga
penyiaran dan parpol
untuk menghentikan
penyiaran yang
mengarah ke iklan.”
Husni Kamil Manik
Ketua KPU
Dengan terdaftar di KPU,
lembaga survei mendapat
payung hukum untuk merilis
hasil survei, jajak pendapat,
dan hitung cepat selama masa
kampanye dan pada hari pemungutan suara.
Pendidikan politik
Terkait dengan kesepakatan bersama antara Bawaslu, KPU, KPI, dan KIP Pusat,
tersebut proses penyiaran
iklan untuk kampanye pemilu
diharapkan dapat berlangsung fair dan memberikan
pendidikan politik yang baik
bagi masyarakat.
Terdapat sembilan poin
yang disepakati empat lembaga tersebut, di antaranya
pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran selama
21 hari mulai 16 Maret hingga
5 April 2014.
“Dari waktu dua minggu
yang ada ini, kami minta
lembaga penyiaran dan parpol untuk menghentikan penyiaran yang mengarah ke
iklan. Memang dalam UU
Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu, yang disebut kampanye itu harus memenuhi
unsur komulatif. Dan dalam
kesepakatan bersama tadi
bertujuan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” tandas Ketua KPU Husni
Kamil Manik.
Penyiaran iklan kampanye juga dibatasi ketentuan
maksimum. Penyiaran iklan
maksimal sepuluh spot untuk televisi dengan durasi 30
detik dan sepuluh spot untuk
radio dengan durasi 60 detik
dalam setiap harinya.
Lembaga penyiaran juga
dilarang menjual materi spot
iklan yang tidak dimanfaatkan salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu
lainnya. Lembaga penyiaran
pun wajib menentukan tarif
standar komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu.
Dalam masa tenang, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan pemberitaan, rekam
jejak, atau program informasi
berunsur kampanye, termasuk
menyiarkan iklan kampanye
pemilu dan hasil survei atau
jajak pendapat tentang elektabilitas peserta pemilu. (P-2)
abdus
@mediaindonesia.com
ANTARA/M AGUNG RAJASA
LAPORAN DANA KAMPANYE: Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa
berkas laporan penerimaan dana kampanye Pemilu 2014 Partai Bulan Bintang
(PBB) di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Pada tahap pertama PBB melaporkan
dana mereka sebesar Rp29,6 miliar. Untuk laporan tahan kedua, saldo rekening
sekarang tinggal sekitar Rp50 juta.
KOMISI Pemilihan Umum memberikan masa
perbaikan kepada partai politik yang belum
lengkap menyerahkan laporan keuangan kampanye selama lima hari setelah tenggat penyerahan
pada Minggu (2/3).
“KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan
dokumen terlebih dahulu. Kami perlu waktu dua
hari untuk memeriksa apakah ada ketidaksesuaian atau kekurangan. Setelah itu, kami sampaikan ke mereka (parpol) untuk diperbaiki,” kata
Kepala Biro Hukum KPU Pusat Nur Syarifah di
Jakarta, kemarin.
Parpol nasional peserta Pemilu 2014 wajib
menyerahkan tiga jenis laporan keuangan sebelum pelaksanaan kampanye pada 16 Maret
mendatang, yaitu laporan rekening dana kampanye, laporan awal dana kampanye, dan laporan
sumbangan dana kampanye periode kedua.
Laporan keuangan tersebut mencakup laporan
dana kampanye milik para caleg yang diserahkan
kepada KPU sesuai tingkatan melalui pengurus
parpol bersangkutan.
Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengimbau seluruh parpol untuk segera
menyerahkan laporan keuangan mereka paling
lambat besok pukul 18.00 WIB. “Kami tunggu
sampai 2 Maret di semua tingkatan. Tidak hanya
di pusat saja, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota.”
KPU akan memberikan sanksi tegas kepada
seluruh parpol yang tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal
dana kampanye sesuai dengan tenggat. “Amanat
undang-undang menyebutkan 14 hari sebelum
dimulai masa kampanye, (laporan) itu harus sudah diserahkan kepada kami. Konsekuensinya,
apabila tidak menyerahkan laporan awal dana
kampanye, diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta Pemilu 2014 sesuai tingkatannya.”
Hingga siang kemarin, tercatat baru tiga parpol
yang menyerahkan laporan khusus dana kampanye, yakni PDIP, PKS, dan PKS. Kemarin, PDIP
dan PBB juga menyerahkan laporan awal dana
kampanye.
Bendahara Bidang Internal DPP PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, semua dana
kampanye caleg ditambah dana partai yang disumbangkan dari caleg untuk kampanye pada tahap 1 dan II sekitar Rp220 miliar, tahap pertama
Rp130 miliar dan pada tahap kedua Rp90 miliar.
Masih ada 44 caleg PDIP yang belum melaporkan
dana kampanye. (AT/P-2)
6. mahkamah konstitusi
6
SABTU, 1 MARET 2014
Foto A
184 x 144
ANTARA/Yudhi Mahatma
SEBUT MAHFUD MD: Tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
menyerahkan nota eksepsi dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Kamis (27/2). Dalam sidang itu, Akil menilai jaksa KPK tidak
berani mencantumkan nama Mahfud MD dalam dakwaannya.
wawancara
Negarawan
tidak Mencari
Pekerjaan
Mahfud Beruntung, Akil tidak Ditangkap 2010
KASUS hukum yang menjerat mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
sungguh mengejutkan publik. Betapa tidak.
Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa
Akil Mochtar menerima dugaan suap di 15
sengketa pemilihan umum kepala daerah.
Dengan kelihaiannya ‘menggoreng’ sengketa pemilu kada, mantan politikus Partai
Golkar mampu meraup Rp53 miliar, dengan pencucian uang Rp161 miliar.
Untuk mencermati kasus Akil Mochtar,
wartawan Media Indonesia Yahya Farid
Nasution mewawancarai pakar hukum
tata negara Refly Harun, di lobi Gedung
MK, Jakarta, kemarin. Refly diketahui
berkonflik dengan Akil Mochtar. Berikut
petikannya.
Bagaimana proses suap yang dilakukan Akil?
Ada enam modus yakni, pertama pelaku tidak melakukan apa-apa. Pada kasus
Banten, Akil tidak melakukan apa-apa. Di
tangan Mahfud sebagai ketua panel, kasus
Banten sudah menang. Tenyata Akil mendapatkan ‘titipan’ dari Atut.
Kedua, pelaku memeras pemenang. Dari awal pemohon memasukkan gugatan, ternyata permohonan
itu sudah terlihat abal-abal. Jadi,
pelaku sudah tahu permohonan
itu akan ditolak. Pada kasus itu
si pelaku tidak malah memeras
si pemohon, tetapi memeras
si tergugat yang sudah pasti menang dengan
bermodal
Refly Harun
menakut-nakuti saja. Hal ini terjadi pada
kasus Hambith Bintih, permohonannya
masuk. Tiba-tiba Hambith Bintih minta
pemilu kada diulang.
Ketiga, karena yang menang ternyata
‘paranoid’. Jadi, belum apa-apa si peme
nang sudah ketakutan, takut untuk kemudian dikalahkan. Ini terjadi pada kasus
Hambith Bintih juga yang melalui jasa
Chairun Nisa.
Keempat, setelah hasil kasus diketahui,
pelaku memeras si pemenang. Kelima,
dengan cara membalikkan keadaan, yang
menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Ini terjadi pada pemilu kada Kota
Palembang. Pemilu kada Palembang ini
menarik sekali, karena awalnya perbeda
annya hanya 8 suara.
Petahana wakil wali kota yang mencalonkan diri menjadi wali kota kalah hanya
8 suara, tetapi pada akhirnya menang 23
suara. Kemudian diduga ada permainan,
karena dalam dakwaan kasusnya ada suap
Rp20 miliar. Itu sama seperti
kasus Kabupaten Empat
Lawang yang kalah 500
suara, tetapi kemudian
dimenangkan juga.
Keenam mengguna
kan modus sistem paket. Misalnya, penguasa
Banten menjalin kontak
permanen kepada Akil.
Kontak permanen ini tidak hanya untuk pemenangan pilgub Banten, tetapi
semua pilkada di Banten. Jadi
tidak peduli dia dari partai apa.
Terbukti melalui pertemuan Atut
dengan Akil di Singapura.
Empat modus pertama tadi
dalam proses suap tidak perlu
melibatkan hakim panel lain.
Tetapi kalau yang kelima, rasa
nya susah untuk membalikkan keadaan tanpa bantuan
hakim lain. Namun, bisa jadi
hakim lain itu membiarkan
saja.
Keterlibatan Mahfud dalam suap sengketa pemilu
kada di MK?
Dalam memosisikan diri
MI/M IRFAN
di kasus Akil, Mahfud seperti
memiliki kepribadian ganda
(split character). Di satu sisi Mahfud sangat
membela Akil, itu terbukti pada 2010 lalu
ketika dia berhadapan dengan saya. Pada
saat itu saya menyebut ada korupsi dalam
tubuh MK. Tetapi, sekarang ini Mahfud
seperti yang menyatakan pertama kali
bahwa Akil itu perlu dihukum seberatberatnya. Bahkan Mahfud sendiri mengaku sudah beberapa kali mengadukan
Akil. Jika kita menggunakan perspektif
positif, bisa saja karena saat itu Mahfud
dianggap berhasil membuktikan kinerja
MK, sehingga citra MK sangat baik di mata
masyarakat.
Padahal kalau kita runut saat itu, ada
kasus surat palsu yang melibatkan Andi
Nurpati dan Dewi Yasin Limpo yang kemudian panitera pengganti Hasan dihukum
di pengadilan negeri. Selain itu ada hakim
konstitusi Arsyad Sanusi yang mengundurkan diri karena anaknya ‘bermain’
di MK.
Sebenarnya cikal bakal itu sudah ada.
Maka sebaiknya MK membentuk whistle
blowing system. Pengaduan-pengaduan
yang diadukan di MK itu seharusnya dive
rifikasi. Saya melihat akhirnya tidak ada
forum verifikasi tersebut, sehingga yang
terjadi adalah kasus ini meledak di manamana setelah Akil ditangkap.
Jadi Mahfud beruntung, Akil Mochtar
tidak tertangkap pada masa dia masih
menjadi ketua MK. Padahal, Akil ini sudah
diincar sejak 2010.
PPATK sudah membuktikan sendiri hal
itu. Sehingga saya mengatakan bahwa
pengawasan internal MK tidak berjalan
sedangkan pengawasan eksternal MK
sudah dilumpuhkan MK sendiri dengan
dihapuskannya kewenangan KY untuk
mengawasi hakim konstitusi.
Jadi, apakah Mahfud benar-benar
tidak mengetahui suap dalam tubuh
MK?
Itu sangat perlu untuk dibuktikan. Tapi
sejauh ini, kalau kita lihat dakwaan terhadap Akil, memang tidak menyebutkan
keterlibatan hakim lain dalam kasus suap
itu. Mungkin karena KPK ingin fokus pada
Akil, atau nanti dalam pemeriksaan KPK
mendapat temuan baru. Sesungguhnya
untuk membuktikan keterlibatan Akil sudah lebih dari cukup. Tetapi pertanyaan
berikutnya, apakah KPK mau menjangkau
kasus ini hingga ke akar-akarnya? (X-5)
Seorang hakim Mahkamah Konstitusi bukan
mencari karier, egois, dan pencitraan, tetapi
mengabdi kepada bangsa dan negara.
Fardiansah Noor
B
AGI calon hakim
Mah amah Konstitu
k
si yang akan ikut bertarung hanya bermo
tif mencari pekerjaan (job
seeker) dipersilakan minggir.
Pasalnya, Tim Pakar bentukan
Komisi III DPR RI yang terdi
ri dari delapan orang hanya
men ari sosok negarawan.
c
“Integritas, moral, dan nyali.
Bukan yang sedang cari pekerjaan, karena tidak pantas menjadi hakim konstitusi,” kata
Sya i Maarif saat dihubungi
fi
kemarin.
Anggota Tim Pakar lainnya,
Lauddin Marsuni, mengatakan
pembentukan Tim Pakar didasarkan pada ketentuan Pasal
395 ayat (1) dan ayat (2) UU RI
No 27/2009 tentang UU MD3.
Tim Pakar akan melakukan
penilaian kepada calon hakim konstitusi dari berbagai
aspek melalui fit and proper
test yang berlangsung pada
3-5 Maret 2014 di ruang rapat
Komisi III.
“Hasil penilaian tim pakar
terhadap calon hakim kons
ti usi disampaikan kepada
t
Ko isi III, selanjutnya Komisi
m
III DPR RI memilih dua orang
calon hakim konstitusi,” kata
Lauddin.
Ia menjelaskan, dalam selek-
si calon hakim konstitusi pada
tanggal 3-5 Maret mendatang,
ada beberapa aspek yang akan
digali dari Tim Pakar terhadap
para calon hakim konstitusi.
“Yakni, independensi, netralitas, integritas, moralitas, kese
taraan, kompetensi, dan kearif
an,” tuturnya.
Saat ditanya penjelasan tentang aspek-aspek tersebut,
Laud in mengaku keterangan
d
dari tiap aspek ialah substansi
yang akan didalami oleh Tim
Pakar. “Hal itu tidak bisa dipublikasi karena sudah masuk ranah substansi yang akan digali
dari para calon itu,” ujarnya.
Integritas
Namun, saat ditanya penda
pat tentang politikus yang
ikut mencalonkan diri sebagai
ha im konstitusi, Lauddin mek
ngatakan itu hanya soal normatif. Menurutnya, integritas
dan kapabilitas sebagai syarat
utama dalam mencari hakim
konstitusi.
“Bukan persoalan politikus
saja. Jangan kita terus-terusan
mempermasalahkan persoalan
politik saja. Tidak akan maju negara ini. Jika dia kompeten dan
memenuhi seluruh aspek, dia
akan terpilih. Jika tidak, tentu dia
tidak akan terpilih,” jelasnya.
Anggota Forum Konstitusi
MPR Pataniari Siahaan men-
jelaskan seorang hakim kons
titusi harus memiliki sifat
ne arawan. “Bagaimana dia
g
me ihat bangsa ini, tujuan ne
l
ga a, pandangannya tentang
r
Bhinneka Tunggal Ika, hak asasi manusia, dan keberpihak
an terhadap yang lemah dan
kecil. Dia harus membela kemaslahatan dan kesejahteraan
rakyat Indonesia. Contoh seperti regulasi tentang sumber
daya alam. Kebanyakan itu
kan berkaitan dengan keterlibatan dan keberpihakan terhadap asing,” ujarnya.
Saat ditanya tentang calon
ha im konstitusi yang job
k
seeker, Pataniari yang sempat
dilirik sebagai anggota Tim
Pakar, menegaskan, seorang
negarawan ialah sosok yang
isti ewa. “Negarawan itu tim
dak mencari pekerjaan, tidak
mencari karier dan pencitra
an, tetapi mengabdi kepada
ne ara,” tuturnya.
g
Negarawan, kata calon legis
latif dari PDIP ini, tidak me
men ingkan diri sendiri. “Dulu
t
pada perdebatan (perumusan
amendemen UUD 1945) apakah perlu dibentuk Mahkamah
Konstitusi, berikut dengan
sya at-syarat hakim konstitusi
r
membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya disepakati
syaratnya seperti orang-orang
sufi yang tidak mementingkan
kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa dan
negara,” pungkasnya. (*/X-5)
fardiansah
@mediaindonesia.com
Tim Pakar Harus Waspadai Kalkulasi DPR
NAMA-NAMA mentereng dalam tim pakar yang dibentuk
Komisi III DPR RI belum menjadi jaminan terpilihnya hakim
Mahkamah Konstitusi yang
mumpuni dan bersikap negarawan. Pasalnya, kewenangan
siapa calon yang terpilih berada di tangan komisi hukum
tersebut.
“Keberadaan tim pakar ini
langkah maju DPR yang patut
diapresiasi. Kami berharap hasil tim pakar ini disampaikan
secara terbuka agar pilihan
transaksional DPR bisa di
per empit. Meski demikian,
s
tim pakar harus mewaspadai
kal ulasi politik DPR,” kata
k
pe eliti Indonesian Corruption
n
Watch (ICW) Donal Fariz saat
dihubungi tadi malam.
Masih soal tim pakar, pakar
hukum tata negara Refly Ha
run menilai tim tersebut hanya
memberikan rekomendasi
ke ada DPR. “Rekomendasi
p
da i tim pakar bisa saja tidak
r
dipakai,” ujarnya.
Refly mengatakan panel ahli
yang ada dalam UU No 4 Tahun
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas UU No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian
dibatalkan oleh MK sendiri,
lebih baik daripada tim pakar
yang dibentuk oleh DPR.
“Kalau panel ahli kan independen, dengan kewenangan-
nya jelas dengan UU waktu itu,
sedangkan tim pakar hanya
bantu-bantu DPR,” ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua MK
Hamdan Zoelva mengatakan
pihaknya hanya menunggu
proses dari DPR. “Dengan
harapan hakim yang akan terpilih terbaik. Negarawan yang
memahami konstitusi,” kata
Hamdan.
Komisi III DPR berjanji akan
memperhatikan rekomenda i
s
tim pakar. “Untuk apa keber
adaan tim pakar kalau tidak digunakan (rekomendasi ya)?”
n
kata anggota Komisi III DPR
dari Fraksi PAN Taslim Chania
go.
Dia mengatakan parame-
ter menyeleksi calon hakim
kons itusi ialah memahami
t
ke atanegaraan, integritas,
t
rekam jejak, serta emosional
yang baik.
Tim pakar yang dibentuk
Ko isi III DPR sebelumnya
m
berjumlah sembilan orang.
Na un seorang anggotanya,
m
Pataniari Siahaan, yang diketahui sebagai caleg dari PDI
P
erjuangan, akhirnya dicoret.
Dalam uji kelayakan dan
kepatutan calon hakim MK
yang akan dimulai Rabu (5/3),
tim pakar diberi waktu 50
menit untuk bertanya. Adapun
Komisi III akan mendapatkan
sesi bertanya kepada setiap
calon hakim MK selama 30
menit. (Nov/AI/X-5)
MI/SUSANTO
SELEKSI HAKIM KONSTITUSI: Para calon hakim konstitusi mengikuti seleksi pembuatan makalah di
ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2). Komisi III DPR mulai
menyeleksi 12 calon hakim konstitusi termasuk dari partai politik.
7. OPINI
SABTU, 1 MARET 2014
7
Tiga Kunci
Arah
Pendidikan
Indonesia
untuk pendidikan tingkat dasar
seperti program PGSD (pendidikan
guru sekolah dasar) harus mulai selektif dari penerimaan
mahasiswanya. Tes masuk
untuk menjadi mahasiswa
yang disiapkan menjadi guru
SD-SMP itu harus dimulai dengan tes minat dan bakat, selain tes kemampuan akademik.
Hanya mereka yang memiliki
minat dan bakat tinggi menjadi
guru itulah yang lulus untuk memasuki perguruan tinggi penghasil guru. Selanjutnya, pola
pendidikan untuk calon guru
itu perlu diasramakan (boarding
university). Pendidikan bagi calon
guru sekolah dasar tersebut penting
sebagai desain generasi masa depan
bangsa. Maka, universitas yang
menyiapkan guru bagi pendidikan
dasar itu harus pemerintah yang
mengelola, bukan swasta. Di negara-negara maju school of education
itu dikelola negara.
H Djaali
Rektor Universitas Negeri Jakarta
M
ENJELANG Pemilu
2014, dinamika politik kian kencang.
Tentu semua kekuatan politik berpikir keras menyiapkan diri merancang bangun beragam sektor bagi kemajuan Indonesia, tak terkecuali sektor pendidikan. Masalah sektor pendidikan
memang sangat kompleks, mulai
soal anggaran pendidikan yang
t i d a k s e p e n u h ny a 2 0 % A P B N
diperuntukkan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), ketidakmerataan
tenaga pendidikan, kompetensi
tenaga pendidikan yang masih
perlu terus dikembangkan, sampai output dan outcome lembaga
pendidikan. Mau dibawa ke mana
pendidikan kita?
Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3
disebutkan bahwa fungsi dan tujuan
pendidikan nasional ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Tujuan
pendidikan itulah yang kemudian
diterjemahkan pemerintah dengan
beragam kebijakan pendidikan.
Kita tidak meragukan kemampuan pemerintah menerjemahkan
T
IDAK sembarang orang
bisa dan mampu memimpin Jakarta. Bahkan, Bung
Karno sekalipun pernah
bingung memilih tokoh yang tepat
untuk memimpin ibu kota negara
ini. Suatu kali, Roeslan Abdulgani
(yang pernah lama menjadi orang
kepercayaan Presiden Soekarno)
menceritakan kepada saya tentang
rapat kabinet di akhir-akhir masa
kekuasaan Bung Karno. Dalam rapat itu, Bung Karno hanya punya
satu agenda; menanyakan kepada
para menterinya tentang siapa tokoh yang layak menjadi gubernur
Jakarta.
Para menteri yang hadir kemudian mengusulkan sejumlah nama.
Namun, tak satu pun yang nyantol di
kepala Bung Karno. Akhirnya rapat
kabinet itu pun bubar tanpa suatu
keputusan. Nah, saat akan keluar
ruangan rapat, Bung Karno berkata
kepada Johanes Leimena (saat itu
menjabat Wakil Perdana Menteri I),
yang berjalan beriringan, “Om Jo,
tadi dalam rapat kenapa tidak bicara atau mengusulkan nama calon
gubernur Jakarta?”
“Lo, Bung kan tidak bertanya kepada saya,” jawab Leimena.
“Kalau begitu, sekarang saya tanya
PARTISIPASI OPINI
tujuan nasional pendidikan yang
sudah dicanangkan 11 tahun lalu
itu. Akan tetapi, tampaknya dengan
berbagai persoalan pendidikan
yang kita alami saat ini, diperlukan
kembali suatu upaya menerjemahkan tujuan pendidikan nasional itu dalam bentuk semacam
reorientasi arah pendidikan kita.
Ketika tidak ada upaya kritis untuk mempertanyakan arah pendidikan kita, upaya perbaikannya
akan mengalami kemandekan.
Sementara itu, tantangan zaman
dan kebutuhan masa depan Indonesia terus mengalami dinamika dan
progresivitas yang luar biasa.
Ada tiga kunci arah penting pendidikan Indonesia yang harus dijadikan orientasi utama untuk
menjawab problem dan tantangan
Indonesia ke depan, yaitu pembentukan akhlak atau karakter
bangsa, pengembangan ipteks (ilmu
pengetahuan teknologi dan seni),
dan penyiapan tenaga kerja berbasis sumber daya alam Indonesia.
Ketiga arah tersebut terintegrasi
meski nanti tahapan dan penjelasan implementasi arahnya akan
dikelompokkan sebagaimana penjelasan berikut.
Pembentukan akhlak
Akhlak itu semestinya melekat
dan menjiwai ilmuwan dan pekerja.
Ketika akhlak dipisahkan dari ilmuwan dan pekerja, negeri ini akan
makin rusak dan kehilangan orientasi utamanya. Realitas ilmuwan saat
ini yang, misalnya, menggadaikan
idealisme keilmuannya demi kepen-
Pengembangan ipteks
tingan
pragmatis merupakan bencana besar bagi Indonesia
dan bagi kemanusiaan di masa depan. Pekerja yang menafikan akhlak
malah sering menjadi penghambat
produktivitas. Oleh karenanya,
pembentukan akhlak itu menjadi
sangat penting menjadi kunci arah
pertama pendidikan kita.
Persoalannya, bagaimana arah
pembentukan akhlak di dunia pendidikan ini diimplementasikan?
Pendidikan akhlak atau moral atau
karakter bangsa ini harus dimulai
di pendidikan tingkat dasar, yaitu di
sekolah dasar (SD) sampai sekolah
menengah pertama (SMP). Karena
itu, pendidikan di tingkat dasar
porsi pembentukan akhlak harus lebih besar jika dibandingkan dengan
pembelajaran pengetahuannya.
Dengan demikian, seluruh anak
Indonesia wajib hukumnya mendapatkan pelayanan pemberian pendidikan atau pembentukan karakternya di pendidikan tingkat SD
sampai SMP dengan standar yang
telah ditetapkan. Jika dipersentasekan, porsi pembentukan karakter
di tingkat dasar itu mencapai 60%,
selebihnya 40% itu belajar membaca, menulis, berhitung sederhana,
sains, seni, dan olahraga.
Pendidikan akhlak saat ini sudah
ada, tetapi persentasenya masih
sedikit dan sekadar mengajarkan
pengetahuan tentang akhlak, bukan membangun habitus agar siswa
berakhlak. Faktor guru menjadi hal
penting dalam hal tersebut. Guru SD
dan SMP menjadi kunci penting dalam membentuk akhlak anak-anak.
Kepada guru pendidikan tingkat
dasar itu moral bangsa dipertaruhkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK)
yang menghasilkan guru untuk pendidikan tingkat dasar perlu diubah
dan diperbaiki pola penyelenggaraan pendidikannya. LPTK atau universitas yang menghasilkan guru
Pengembangan ipteks merupakan kunci arah penting pendidikan kita setelah akhlak. Arah
pengembangannya dalam rangka
menyiapkan generasi bangsa yang
mampu mengembangkan. Oleh
karena itu, universitas perlu membangun budaya riset dalam rangka
pengembangan ilmu dan upaya
penemuan-penemuan baru di bidang sains. Budaya riset tersebut
sesungguhnya bisa dimulai dari
tingkat SMA. Sebenarnya pengembangan ipteks di universitas sudah
berjalan, tetapi produktivitas dan
temuan-temuan risetnya masih belum maju bila dibandingkan dengan
Malaysia bahkan Vietnam. Perlu
ada upaya lebih serius dari seluruh
stakeholder dalam mendukung pengembangan ipteks itu.
Untuk arah pengembangan ipteks
tersebut sebenarnya tidak perlu
banyak universitas dan tidak pula
diperlukan banyak mahasiswa karena saat ini mahasiswa yang memasuki program studi ilmu murni
sampai tingkat doktoral sudah terlalu banyak meski jumlah produk
keilmuan mereka tidak begitu signifikan. Agar arah pengembangan
ipteks berhasil mencapai arah orientasinya, harus mulai segera mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa yang masuk ke ilmu murni.
Jika kita ingin ipteks berkembang
maju, universitas yang menerima
Tidak Mudah Memimpin Jakarta
kepada Om Jo, siapa yang pantas
jadi gubernur Jakarta,” kata Bung
Karno lagi.
“Menurut saya, yang paling tepat
sebagai gubernur Jakarta adalah Ali
Sadikin,” tutur Leimena.
Seketika Bung Karno terhenyak.
“Nah, ia orang yang tepat. Segera
panggil Ali Sadikin menghadap saya.
Sekarang juga buat surat keputusan
presiden untuk mengangkat Ali
Sadikin sebagai gubernur Jakarta.”
Dalam hitungan hari, Ali Sadikin-yang saat itu masih menjabat
Menteri Perhubungan Laut--tepatnya April 1966 dilantik Presiden
Soekarno sebagai gubernur Jakarta.
Usianya saat itu 39 tahun.
Karismatik
Usulan Leimena, yang kemudian
diputuskan Bung Karno, ternyata
tepat. Bang Ali, demikian panggilan Ali Sadikin semasa menjabat
gubernur DKI Jakarta (1966-1977),
menunjukkan kepemimpinan dan
kinerja yang bagus.
Gaya kepemimpinannya yang
karismatik dan bersemangat segera
Sabam Sirait
Politikus senior
berhasil merebut hati rakyat Jakarta. Ali menyelesaikan proyek-proyek
Sikapnya yang tegas, bahkan sering yang direncanakan dan dimulai
kali terkesan keras, menggambarkan Bung Karno, seperti penyelesaian
pemikiran dan keyakinannya yang pembangunan Masjid Istiqlal dan
pembangunan tatak mudah goyah.
man rekreasi Ancol.
Untuk mempertaSetelah Ali Sadikin,
Selama 11 tahun
hankan kebijakanmemimpin Jakarta,
nya, Bang Ali siap
menurut saya, tak ada
banyak karya besar
menghadapi kritik,
lagi gubernur Jakarta
yang ditancapkan
bahkan konflik, seyang memimpin
Bang Ali. Salah satucara langsung.
Ya n g m e n a r i k
sekarismatik dan seefektif nya yang monumental ialah program
dari Bang Ali, gaya
dia. Kepemimpinan
perbaikan kampung
kepemimpinan
Jokowi-Ahok di Jakarta,
‘Muhammad Husni
karismatik itu diimsejak 2012 memang
Thamrin’, atau yang
bangi pula dengan
manajemen yang
memberikan angin segar. lebih dikenal sebagai ‘Program MHT’.
teratur dan efektif.
Program itu dimulai
Dalam banyak hal
visinya tentang Jakarta mirip de- pada 1969 dan direncanakan dalam
ngan visi Bung Karno. Sebagai ibu skala besar. Program MHT bertujuan
kota bangsa yang besar, Jakarta memperbaiki atau meningkatkan
harus dikembangkan hingga setara lingkungan fisik dan layanan yang
dengan kota-kota besar lainnya di tersedia bagi kampung-kampung di
dunia. Di masa awal kepemimpinan- Jakarta. Bang Ali terutama mengasnya sebagai gubernur Jakarta, Bang pal gang-gang atau lorong-lorong di
kampung-kampung Jakarta. Lorong
atau gang yang semula becek dan
berlumpur menjadi nyaman dilalui.
Rakyat sangat menyukai program
tersebut.
Program yang sangat membantu
kehidupan rakyat kecil di Jakarta itu
dikerjakan dengan dana yang relatif
murah. Selama periode 1969-1974,
hanya dalam waktu lima tahun, program MHT berhasil memperbaiki 166
kampung yang berpenduduk hampir
dua juta orang, dengan biaya Rp22,5
miliar atau Rp11 ribu per orang. Bank
Dunia pernah menganggap program
itu sebagai ‘kesuksesan bidang sosialekonomi yang tiada duanya’.
Bukan mustahil
Masih banyak karya besar Bang
Ali untuk Jakarta, yang tak cukup
jika dipaparkan dalam tulisan ini.
Namun, menurut saya, yang penting
digarisbawahi dari kepemimpinan
Bang Ali ialah keberhasilannya
merebut hati rakyat sekaligus menerapkan manajemen yang efektif
dalam membangun Jakarta. Dengan begitu, ia bisa dikatakan ber-
mahasiswa program ilmu murni harus melakukan seleksi penerimaan
secara lebih ketat dan berkualitas.
Dalam pengembangan ilmu juga
dibutuhkan suatu upaya universitas
untuk membangun habitus yang
disebut scientific attitude. Karena
scientific attitude itulah ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat
di sebuah universitas. Scientific attitude itu suatu perilaku atau watak
ilmuwan yang dimiliki seseorang
yang meliputi watak rasa ingin tahu
yang tinggi, tak kenal lelah demi
ilmu pengetahuan, menjunjung
tinggi kejujuran, objektif, fairness,
menghargai pemikiran yang berbeda, dan saling memuliakan serta
demokratis.
Dalam ajaran Islam telah ditegaskan bahwa, jika ingin sukses
(selamat) di dunia harus dengan
ilmu, jika ingin sukses (selamat)
di akhirat juga harus dengan ilmu,
dan jika ingin sukses dunia-akhirat,
juga harus dengan ilmu. Kalimat
itu bermakna dalam bahwa maju
mundurnya bangsa ditentukan
penghuninya apakah memiliki ilmu
atau tidak dalam merespons dan
menjawab tantangan zamannya.
Hal penting yang ada di hadapan
mata ialah sumber daya alam laut
dan pertanian yang amat luas.
Namun, justru di sektor tersebut
tenaga kerja kita banyak yang tidak terdidik atau tidak berilmu.
Beberapa tahun lalu temuan penulis
dalam sebuah penelitian di sebuah
kabupaten menunjukkan, dari 1.000
petani, hanya 10% yang berpendidikan SMK pertanian, selebihnya
lulusan SMP, SD, dan bahkan tidak
sekolah. Fakta lainnya, orientasi
pendidikan kita terlalu fokus pada
pendidikan akademi dan masyarakat lebih berorientasi pada gelar.
Fakta itu harus dijawab dunia
pendidikan dengan orientasi menyiapkan tenaga kerja berilmu dan
berbasis sumber daya alam (SDA)
Indonesia. Pendidikan kita harus
menjawab bagaimana mengelola
kekayaan laut, lahan pertanian,
dan kekayaan alam secara umum.
Diperlukan desain pendidikan kejuruan untuk melahirkan tenaga kerja
berilmu dan berbasis kebutuhan
SDA kita. Implementasi otoritasnya perlu ada lembaga yang fokus
mengurus dan menyiapkan SDM
pekerja yang berbasis SDA laut dan
pertanian kita dalam satu pintu
direktorat jenderal di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
hasil mengatasi berbagai masalah
mendasar yang sempat membuat
bingung Bung Karno dan para gubernur Jakarta sebelumnya.
Setelah Ali Sadikin, menurut
saya, tak ada lagi gubernur Jakarta
yang memimpin sekarismatik dan
seefektif dia. Kepemimpinan JokowiAhok di Jakarta, sejak 2012, memang
memberikan angin segar. Berbagai
gebrakan kebijakan yang dilakukan Jokowi-Ahok telah memperlihatkan hasil nyata. Akan tetapi,
bagaimanapun, tantangan yang dihadapi mereka kini lebih kompleks
daripada masa Bang Ali. Situasi dan
waktu akan menjadi batu ujian bagi
kepemimpinan Jokowi-Ahok.
Seperti yang sering kali saya katakan kepada Jokowi-Ahok dalam
berbagai kesempatan; tak mudah memimpin Jakarta, tapi bukan mustahil
bisa berhasil dilakukan. Jokowi-Ahok
memiliki modal sosial yang kuat,
yaitu jujur, bersih, dan bekerja keras
mewujudkan berbagai program pembangunan. Jika modal sosial itu dijaga
dengan konsisten, dukungan rakyat
akan membesar. Dan, dengan dukungan rakyat itu, saya berkeyakinan
Jokowi-Ahok juga bisa berhasil memimpin dan membangun Jakarta ke
arah yang lebih baik.
Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky
Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati,
Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita
Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan
(Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:
a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
8. MEGAPOLITAN
8
SABTU, 1 MARET 2014
BANDARA SOEKARNO-HATTA
Petugas Satpol PP
Penyelundup Sabu Dibekuk
MI/ANGGA YUNIAR
PEMUSNAHAN NARKOBA: Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Gembong Yudha (kedua dari kiri) menunjukkan narkoba yang dimusnahkan dan tersangka di Polsek Palmerah,
Jakarta Barat, kemarin. Sebanyak 13 tersangka ditangkap beserta barang bukti sabu 290 gram, ganja 99 kg, 2.000 butir ekstasi, 200 butir lexotan senilai Rp1,54 miliar.
Pemprov Usut Alih Sewa Rusun
G
“Kedua orang teman AR itu
(SK dan AQ) ternyata bekas TKI
bermasalah di Hong Kong,”
kata Sigit. Oleh karena itu, tambahnya, mereka dimanfaatkan
oleh jaringan narkotik Internasional untuk dipulangkan
dan menjadi penerima sabu di
Indonesia. Pada waktu hampir
bersamaan, lanjutnya, Petugas
Bea dan Cukai Kualanamu,
Medan, Sumatra Utara, juga
menemukan kiriman 2.096
gram sabu dengan modus yang
sama. Dalam kasus itu petugas
menangkap satu perempuan
dan dua laki-laki yang diduga
anggota kelomok yang sama
dengan yang terjadi di Bandara
Soekarno-Hatta. Ketiganya
juga mantan TKI bermasalah
di Hong Kong.
Sementara itu, Polres Metro
Jakarta Barat memusnahkan
narkoba senilai Rp1,5 miliar
sebagai barang bukti hasil operasi selama Januari hingga
Februari lalu. Narkoba itu
terdiri dari 290 gram sabu, 99
kilogram ganja, 2.000 butir pil
ekstasi, 200 butir lexotan, serta
alat dan bahan pembuat sabu.
(SM/*/J-4)
LINTAS BERITA
PEMPROV DKI
UBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo
dan Wakil Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama
menurunkan tim khusus untuk menyingkap praktik alih
sewa sekitar 200 hunian di
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing,
Jakarta Utara.
Alih sewa unit rusun kepada pihak yang secara administratif tidak berhak itu
terjadi di cluster A. Unit-unit
hunian rusun milik pemerintah tersebut antara lain
ditempati ratusan mahasiswa
dari satu sekolah tinggi.
“Di cluster A ada empat
blok yang banyak disewakan
ke mahasiswa. Dari hasil
investigasi kami di lapangan, terdapat 200 unit lebih
ANGGOTA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Jakarta Pusat, AR,
33, ditangkap oleh Petugas Bea
dan Cukai Bandara SoekarnoHatta karena terlibat penyelundupan 3.266 gram sabu dari
Hong Kong.
Selain itu, petugas yang
bekerja sama dengan Badan
Narkotika Nasional (BNN) juga
meringkus lima warga negara
Indonesia (WNI) lainnya yang
diduga jadi bagian dari jaringan narkotik internasional,
serta seorang warga negara
Hong Kong, MM.
Menurut Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor
Pusat Bea dan Cukai M Sigit,
kemarin, penangkapan petugas Satol PP itu berawal dari
ditemukannya dua kiriman
paket sabu dari Hong Kong
melalui Kantor Pos Bandara
Soekarno-Hatta yang dimasukkan ke alat pijak elektronik
dan sepatu anak-anak. Sabu
tersebut dikirim kepada SK,
30, di Mangga Besar, Jakarta.
Selanjutnya SK mengirimkan
lagi barang terlarang itu kepada AQ, 39, dan AR, 33.
hunian dialihsewakan,” kata
salah seorang anggota tim,
kemarin.
Dugaan praktik alih sewa
rusun juga dibahas dalam
pertemuan antara Gubernur
Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama
dengan Kepala Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Rusun Marunda,
kepolisian, staf Dinas Perumahan dan Bangunan DKI,
serta pihak lain, Rabu (26/2)
lalu. Ahok bahkan marah
saat mempertanyakan praktik
ilegal tersebut. “Gua penjarain
semua yang terlibat,” tegas
Ahok dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Jokowi saat
dimintai konfirmasi mengatakan memang tidak mudah
mengontrol ribuan hunian
di rusun. Namun, bukan ber-
Alih sewa unit rusun
kepada pihak yang secara
administratif tidak berhak
itu terjadi di Cluster A
Rusunawa Marunda, yang
dihuni ratusan mahasiswa.
arti pihaknya mengabaikan
penyelewengan. Jokowi berjanji akan menindaklanjuti
temuan itu dengan serius.
“Semua yang tidak sesuai
aturan pasti ditindak bagi
para penghuni dan dicopot
bagi pejabat DKI,” ujarnya.
Mutasi jabatan
Kepala Dinas Perumahan
dan Gedung Pemprov DKI
JAKARTA PUSAT
Jonathan Pasodung juga berjanji akan mengusut dugaan
adanya oknum di instansinya
yang terlibat dalam praktik
sewa dan jual beli rusun, seperti yang terjadi di Rusunawa
Marunda. Jika itu terbukti, ia
akan memutasi PNS tersebut.
“Saya bukan mau melindungi
anak buah, tetapi buktinya
dulu. Ada atau tidak? Apakah
valid? Nanti akan saya cek kebenaran itu,” jelas Jonathan,
kemarin. Mutasi antara lain
dengan memindahkan pelaku
dari jabatan saat ini menjadi
pengelola rusun.
Terungkapnya pegawai
dinas perumahan ikut bermain dalam praktik yang
dikecam Jokowi–Ahok tersebut berdasarkan pengakuan
SL, 62, salah seorang peng-
huni Rusun Marunda, Kamis
(27/2). Menurut laki-laki yang
me ngaku biasa mengoordinasikan warga yang hendak
membeli ataupun menyewa
unit Rusun Marunda itu, pegawai dinas perumahan ikut
terlibat. Ia bahkan menyebut
pegawai berinisial IR berkantor di dinas perumahan yang
ada di Johar Baru, Jakarta
Pusat.
Di sisi lain, sebagian dari
44 unit Rusun Pinus Elok,
Cakung, Jakarta Timur, yang
disegel karena prosedur pengisiannya tidak sah, masih
berpenghuni. Padahal, sudah melampaui batas waktu
pengosongan. “Penghuninya
biasanya pulang malam,”
kata Painem, penghuni unit
A4 206. (Ssr/SW/AF/J-4)
DKI JAKARTA
DKI Canangkan Jalan Usman-Harun Komnas PA Siap Hadapi Samuel
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta
berencana mengubah nama Jalan
Prapatan, Kwitang, Jakarta Pusat,
menjadi Jalan Usman-Harun. Pergantian nama tersebut telah tertuang
dalam Keputusan Gubernur Nomor
758 Tahun 2013.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin menyatakan Pemprov DKI tidak akan
merisaukan polemik nama UsmanHarun dengan pihak Singapura yang
sempat memanas terkait dengan
penamaan kapal Republik Indonesia
beberapa waktu lalu. “Kita negara
yang berdaulat,” kata Ahok.
Nama Usman-Harun diambil dari
nama dua anggota Komando Korps
Operasi (KKO/sekarang Marinir), Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan
Harun bin Said.
Keduanya mengebom McDonald
House di Orchrad Road. Peristiwa
yang terjadi pada masa konfrontasi
RI-Malaysia itu menewaskan dua
orang.
Usman dan Harun yang dieksekusi
di Singapura pada 17 Oktober 1968
itu diangkat sebagai pahlawan nasional.
Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati mengakui
Gubernur DKI telah sepakat penggunaan nama Usman-Harun sebagai
nama jalan yang terletak di depan
Markas Korps Marinir. (*/J-1)
KETUA Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist
Merdeka Sirait siap dipidanakan oleh
Panti Asuhan The Samuel’s Home jika
dinilai melanggar hukum lantaran telah menjemput anak-anak penghuni
panti asuhan itu tanpa izin.
Ia mengatakan hal tersebut terkait
dengan gugatan yang dilayangkan pengelola The Samuel’s Home. “Saya harus bertanggung jawab dan tidak akan
mundur. Karena itu tugas perlindungan anak. Lihat, setelah dievakuasi,
sekarang (anak-anak) sudah bisa
berkomunikasi dari yang sebelumnya
menangis,” kata Arist, kemarin.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Komnas PA sah. Justru Panti
Asuhan Samuel yang melanggar
Undang-Undang Perlindungan Anak
karena menyiksa dan menelantarkan
anak-anak.
Di sisi lain, intimidasi dan penyiksaan terhadap puluhan anak penghuni
The Samuel’s Home diduga terkait
dengan penyimpangan anggaran
yang disuplai oleh donatur. Polisi
berencana menyelisik pelanggaran
administrasi dan skema pengelolaan
panti asuhan yang berada di bawah
kendali Yayasan Kasih Sayang Bunda
itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Rikwanto, kemarin,
mengatakan salah satu donatur yang
telah diperiksa mengaku kecewa dengan fakta di lapangan. (AF/GG/J-4)
Artis Eddies Adelia Tersangka
DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan artis Eddies Adelia sebagai tersangka karena terlibat
kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan suaminya,
Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan, 35.
“Status hukum Eddies sudah ditingkatkan dari saksi menjadi
tersangka. Hari ini merupakan pemeriksaan perdana sebagai
tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar
Rikwanto, kemarin. Namun, Eddies mangkir dari jadwal pemeriksaan dengan alasan sakit. Menurut Rikwanto, surat yang
menyatakan tersangka sakit diantarkan oleh kurir.
Suami Eddies sudah ditahan bersama rekan bisnisnya, Rizky
Rachmad Agung Basuki, 32, pada pertengahan Oktober 2013.
Mereka diduga melakukan bisnis batu bara fiktif senilai Rp21,2
miliar. Korbannya ialah seorang pengusaha bernama Apriyadi.
(GG/J-4)
Warga Kampung Bahari Berunjuk Rasa
RATUSAN warga Kampung Bahari di RW 11 Kelurahan Tanjung
Priok, Jakarta Utara, berunjuk rasa ke kantor PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Tanjung Priok, kemarin. Mereka menuding
perusahaan itu memagar lahan yang status hukumnya masih
dalam sengketa.
“Prosesnya belum selesai secara hukum, tapi sudah dipagar.
Makanya kami protes,” kata Ketua RW 11 Kelurahan Tanjung
Priok Didin Jaenudin.
Menurutnya, pemagaran lahan seluas 50 meter persegi oleh
PT KAI di sekitar premukiman warga sangat meresahkan sebab
sebelumnya warga dan PT KAI sepakat tidak akan dilakukan
pemagaran sampai proses hukum selesai.
Menurut Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Iptu Samsono,
warga tidak meminta izin untuk berdemonstrasi. (SW/J-4)
Sepeda Motor Wartawan Raib
SEPEDA motor wartawan salah satu telivisi nasional yang diparkir di halaman Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang
di Jalan Satria Sudirman, Kota Tangerang, Banten, hilang saat
perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-21 kota itu, kemarin.
Peristiwa berawal ketika korban, Samnar Lepo, meliput pemusnahan 10 ribu botol lebih minuman keras (miras) di halaman Kantor Pemkot Tangerang.
Setelah mengambil gambar dan melengkapi data rangkaian
kegiatan HUT, Samnar me-ninggalkan lokasi untuk meliput
kegiatan lain. Namun, ketika kembali ke area parkir yang berjarak sekitar 10 meter dari pos penjagaan, sepeda motornya
sudah raib.
Samnar melaporkan kejadian tersebut ke Polrestro Tangerang.
“Di Pemkot Tangerang sudah tidak aman. Tiket parkir nomor
0129 masih berada di tangan saya, tapi motor Yamaha Vega R
B 3689 BGC saya raib,” katanya.(SM/J-4)
PEMPROV DKI
Adhi Karya Bisa Bangun Monorel
ANTARA/ZABUR KARURU
TERGENANG: Polisi membantu mendorong bajaj yang mogok di genangan air di
Jalan Gunung Sahari, Jakarta, kemarin. Genangan itu akibat dari luapan Kali
Ciliwung yang juga menyebabkan arus lalu lintas tersendat.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama optimistis PT Adhi
Karya mampu menyelesaikan pembangunan monorel sebab perusahaan
badan usaha milik negara (BUMN)
itu memiliki jaminan kuat dari pemerintah pusat. “Untuk membangun
monorel kita optimistis BUMN itu
oke,” kata Basuki atau Ahok di Balai
Kota DKI, kemarin.
Menurutnya, PT Adhi Karya lebih
siap membangun monorel daripada
PT Jakarta Monorail (JM). Baik dari
segi keuangan, pengalaman, maupun
bisnis lebih mumpuni ketimbang
PT JM. “Saya kira mereka lebih siap
membangun monorel karena PT Adhi
Karya adalah BUMN,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama
PT Adhi Karya Kiswo Darmawan
mengatakan pihaknya akan fokus
membangun tiga rute monorel yang
paling membutuhkan angkutan massal. Ketiga rute tersebut ialah Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan
Cawang-Kuningan.
“Rute yang dibangun tersebut berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan PT Adhi Karya. Dari hasil kajian
tersebut ditemukan 67% kemacetan di
Jakarta bermuara dari arus lalu lintas
Cikampek, Bekasi, hingga ke Cawang.
Lalu dari Tol Jagorawi hingga ke Jakarta,” katanya. (Ssr/J-4)
ANTARA/AGUNG RAJASA
DENDA: Spanduk larangan buang sampah sembarangan dipasang
di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (27/2). Pemprov
DKI Jakarta mendenda pembuang sampah sembarangan dengan
nominal untuk warga Rp500 ribu dan perusahaan Rp50 juta.
9. KOTA TANGERANG
SABTU, 1 MARET 2014
9
Ingin Kota
Hijau, Bersih,
dan Nyaman
Pada usia ke-21 Kota
Tangerang bertekad untuk
maju dan mampu bersaing
dengan Jakarta.
SUMANTRI HANDOYO
K
OTA Tangerang kini tengah sibuk
merayakan hari ulang tahunnya
yang ke-21 yang jatuh pada 28 Februari. Warga menyiapkan berbagai
rangkaian kegiatan, seperti pertandingan futsal, sepak bola, dan Tangerang Expo.
“Rangkaian HUT ini kami gelar dengan
tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan di Kota Tangerang,” kata Plt Sekda Kota
Tangerang, Rakhmansyah, kemarin.
Pertandingan futsal digelar di GOR Dimyati,
Kota Tangerang, yang diikuti tim dari dinas di
Pemkot Tangerang. Adapun sepak bola diikuti
oleh tim di 13 kecamatan yang ada di Kota
Tangerang. “Mereka memperebutkan Piala
Wali Kota Tangerang,” kata Rakhmansyah.
Sementara itu, Tangerang Expo digelar di
Mal Metropolis Town Square. Menurut Rakhmansyah, acara itu diisi pameran untuk menunjukkan potensi daerah. “Kami juga menyiapkan
hiburan rakyat yang menampilkan selebritas
Ibu Kota,” katanya.
Menurut dia, ulang tahun Kota Tangerang
ini bukan hanya diisi dengan pesta saja, melainkan ada tekad untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, seperti pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
“Ke depannya kami berharap Kota Tangerang
ini lebih maju dan tidak kalah dengan daerah
lainnya, termasuk DKI Jakarta,” kata dia.
Meski demikian, tambahnya, pembangunan
itu tidak menghilangkan nuansa ‘hijau’.
Mengingat daerah yang hijau itu pasti terlihat
bersih dan nyaman. “Idealnya sebuah kota itu
meningkatkan pembangunan di segala bidang,
juga meningkatkan penghijauan, kebersihan,
dan kenyamanan,” kata dia.
Kota bersih
Kota Tangerang dikenal sebagai kota industri. Namun, mereka berhasil menjaga kebersihan dengan dibuktikan atas penghargaan Piala
Adipura Kencana sebagai Kota Metropolitan
tebersih tingkat nasional pada 10 Juni 2013
lalu.
Penghargaan itu membuat Wali Kota
Tangerang Arief R Wismansyah dan wakilnya,
Sachrudin, tertantang untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan
pembangunan tersebut.
Arief mengatakan, pemerintahan di bawah
pimpinannya akan dimaksimalkan untuk
mempertahankan konsep kota yang ramah
lingkungan. Beberapa program mengenai lingkungan coba diterapkan. “Kami ada program
pengambilan sampah pada malam hari. Kami
tahu masyarakat kalau buang sampah kapan
saja. Karena itu, saat malam kami bersihkan sehingga pagi sudah terlihat bersih,” ujar Arief.
Arief mengatakan perlu adanya inovasi program yang bisa memaksimalkan penanganan
sampah. Bank sampah salah satu program
yang diandalkan pada pemerintahan lalu. Kini
Arief berupaya menjadikan sampah sebagai
hal yang bermanfaat.
Misalnya, di Tempat Pembuangan Akhir
Rawa Kucing yang dibuat menjadi lokasi pembuatan kompos atau gas metan.
Namun, pekerjaan rumah masih banyak
yang harus diselesaikan. Seperti proyek waterway yang dicanangkan sebagai konsep pembangunan berbasis ramah lingkungan. Saat ini,
proyek waterway mangkrak dan belum jelas
akan dilanjutkan atau tidak.
“Kita akan selesaikan satu per satu, prioritas
kebersihan dan transportrasi,” tutup Arief.
(AF/J-1)
sumantri@mediaindonesia.com
Kota Tangerang
Provinsi
: Banten
Hari jadi
: 28 Februari 1993
Luas
: 164,54 km2
Populasi
: 1.798.601 (2010)
Jumlah kecamatan
: 13
Kelurahan
: 104
Permasalahan yang Banyak Terjadi
dan belum Terselesaikan
Kemacetan
Banjir
Sampah
Lingkungan
Sengketa lahan
Kemiskinan
Prestasi yang Diraih
Penghargaan Indonesia Road Safety Award (Irsa) 2013
kategori kota metropolitan pilar kendaraan yang berkeselamatan
Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award dari Kementerian Dalam Negeri 2013
Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah Terbaik Nasional Berdasarkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPDD) 2013
Penghargaan Kota Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan 2013
Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) kategori pelayanan publik
dari Kementerian Dalam Negeri 2012
Predikat Terbaik Nasional dalam Kinerja Kota Otonomi Daerah 2012
Sumber: Tangerangkota.go.id/Tim Riset MI/Grt/ Grafis: CAKSONO
Berharap Kembalinya
Aset yang Hilang
PEMERINTAH Kota Tangerang diharapkan da- tersebut kembali, minimal bisa difungsikan
pat mengembalikan aset-aset kota yang telah sebagai lahan hijau,” kata Tatang.
Menurut Tatang, Arief Wismansyah tidak
hilang. “Kami harap Pemkot Tangerang dapat
mengembalikan aset-aset itu,” kata Koordina- perlu takut untuk memberikan sanksi ketor Lembaga Independen Pemantau Aparatur pada oknum yang terlibat atas hilangnya
aset itu. “Kami dan warga masyarakat
Negara (Lipan) Tatang Sago, kemarin.
Menurut Tatang, sejak puluhan tahun lalu, Kota Tangerang siap mendukung Wali Kota
Pemkot Tangerang tidak mampu mengemba- Tangerang. Jangan biarkan oknum-oknum
tersebut yang menjual aset
likan aset kota yang mayoriitu bisa melenggang bebas,”
tas dikuasai swasta. Padahal,
Sudah ada empat wali kota kata Tatang.
kepemimpinan di kota satelit
Pemkot Tangerang pada
DKI Jakarta itu sudah terus
memimpin Kota Tangerang.
saat ini baru berupaya meberganti mulai dari JackaNamun, tiga wali kota
nelusuri hilangnya sejumria Machmud, HM Thamrin,
sebelumnya tidak mampu
lah aset tanah yang luasnya
dan Wahidin Halim. Karena
mencapai hektaran. Hilangitu, ia berharqap Wali Kota
menyelesaikan masalah
nya aset tanah itu terjadi
Tangerang saat ini, Arief R
aset Kota Tangerang
sesaat setelah penyerahan
Wismansyah, dapat mengyang hilang.
dari Pemerintah Kabupaambil atau mengembalikan
ten Tangerang kepada Kota
aset Kota Tangerang. “Kota
Tangerang ini sudah memiliki empat wali Tangerang pada 1993 lalu.
Wakil Wali Kota Sachrudin mengatakan
kota. Ketiga wali kota sebelumnya tidak bisa
mengembalikan aset-aset tersebut,” kata akan membentuk tim khusus guna menelusuri tanah yang hilang.
Tatang Sago.
Sachrudin juga mengatakan Pemkot
Tatang mengatakan aset yang hilang itu
di antaranya lahan bekas Terminal Cikokol Tangerang akan menuntaskan persoalan aset
dan Terminal Cimone yangh saat ini dikuasai ini segera mungkin sehingga soal dugaan hiswasta. “Kami harap aset-aset itu bisa kem- langnya aset tanah milik Pemkot Tangerang
bali ke Kota Tangerang. Karena bila lahan bisa terungkap. (SM/J-1)
MI/ANGGA YUNIAR
HUT KOTA TANGERANG: Ucapan HUT ke-21 Tangerang terpampang di gerbang masuk kompleks Gedung Balai Kota Tangerang, Banten,
kemarin.
Berupaya Capai Kota Akhlakul Karimah
KOTA Tangerang, yang memiliki moto
‘Akhlakul karimah’, telah banyak mendapat pujian dan penghargaan sejak berdirinya pada 28 Februari 1993.
Salah satu pujian didapat dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kota
yang tebersih dan hijau.
“Kami salut dengan kemajuan ini karena di usianya yang menginjak dewasa,
Kota Tangerang yang dulunya dikenal sebagai daerah terkotor menjadi bersih dan
hijau,” Kata Direktur Lembaga Kebijakan
Publik (LKP) Ibnu Jandi, kemarin.
Selain kebersihan, Ibnu mengatakan
ada keberhasilan Kota Tangerang di dalam dunia pendidikan, yaitu dibangunnya
221 sekolah berlantai 2 untuk tingkat
SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN.
Pengajar di Fakultas Politik Sosial
Universitas Muhammadiyah Tangerang
(UMT) itu melihat visi misi pendidikan
yang berakhlakul karimah tersebut
dijabarkan dengan pembuatan tempat
ibadah di setiap sekolah.
“Ini luar biasa sehingga para orangtua
murid yang melihat merasa bersyukur
dengan perkembangan pendidikan yang
cukup bagus di Kota Tangerang,” kata pria
yang pernah menjadi pegawai negeri sipil
di Pemkot Tangerang itu.
Di bidang kesehatan, Ibnu memuji pembangunan puskesmas-puskesmas dengan
fisik dua lantai. Setiap puskesmas dilengkapi dengan ruang rawat inap. Warga
tidak mampu pun diberi kartu multiguna
sehingga mereka dapat berobat dengan
gratis.
Kota Tangerang pun kini menjadi hijau.
Ibnu mencontohkan jalan-jalan protokol
di Kota Tangerang, seperti Jalan Sudir-
man, KS Tubun, MH Thamrin, KH Wahid
Hasyim, Ketapang, Raden Patah, Ampera,
dan beberapa jalan lainnya menuju Bandara Soekarno-Hatta (BSH). Begitu pula
dengan jalan lingkungan, perumahan,
dan kawasan industri.
Menurut Ibnu, Pemkot Tangerang jangan hanya terfokus membenahi jalan
protokol atau jalan di perkotaan, tetapi
juga ke pembangunan jalan lingkungan
hingga ke pelosok kampung.
Untuk itu, kata Ibnu, Kota Tangerang
harus bisa lebih maju. Masalah utama
yang harus dipikirkan ialah penanganan
banjir yang belakangan ini semakin
parah.
“Kami harap Pemkot Tangerang dapat
menangani banjir dengan cara mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya,” kata dia. (SM/J-1)