SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Mengenal KODE ETIK DPR
Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta
berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti)
=
PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
KODE ETIK DPR?
• norma-norma atau aturan-aturan yang
merupakan kesatuan landasan etik atau
filosofis dengan peraturan perilaku
maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
dilakukan oleh Anggota DPR RI.
menjaga martabat, kehormatan, citra
dan kredibilitas DPR RI, serta membantu
Anggota dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas, kewajiban dan
tanggung jawabnya kepada negara,
masyarakat, dan konstituennya.
TUJUAN KODE ETIK DPR?
Sifat Kode Etik ?
•Mengikat
•Wajib dipatuhi
Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan
• Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai
Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal
tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal
5 Tatib DPR)
• Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak
menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum
tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR)
• Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu
permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh
peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang
sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya
sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR)
• Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan,
kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan
mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang
dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat
• harus mengutamakan tugasnya dengan cara
menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi
kewajibannya.
• Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode
etik.
• Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap
sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga
ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.
• berpakaian rapih, sopan, dan pantas
(Pasal 6 Tatib DPR)
Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll
• wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10
Tatib)
• dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl
11 Tatib).
• tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan
dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9
Tatib).
• tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan
dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib).
• perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam
maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan
Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll
• dilarang menggunakan jabatannya untuk
mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan
diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib).
• dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak
famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang
usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib).
• dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai
peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan
• Anggota wajib menjaga rahasia yang
dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang telah ditentukan atau sampai
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka
untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib).
• berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun.
(Psl 16 ayat 2 Tatib).
Semoga bermanfaat yaaa
^_^

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
 
Perjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalDini Islamiana
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
Alkali tanah
Alkali tanahAlkali tanah
Alkali tanahazimreal
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional dayurikaperdana19
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraManunggal Amethyst
 
Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5
Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5
Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5AryaBramantya1
 
upaya penegakan ham
upaya penegakan hamupaya penegakan ham
upaya penegakan hamchisdyratna
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
 

Was ist angesagt? (20)

Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
 
Perjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Perjanjian Internasional
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
Alkali tanah
Alkali tanahAlkali tanah
Alkali tanah
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
 
Hi pengakuan
Hi pengakuanHi pengakuan
Hi pengakuan
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5
Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5
Sifat Unsur Gas Mulia - Kelompok 1 XII MIPA 5
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
upaya penegakan ham
upaya penegakan hamupaya penegakan ham
upaya penegakan ham
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
 
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum PerikatanAsas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
 

Ähnlich wie Mengenal kode etik dpr

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015Muhammad Sirajuddin
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Tini Wartini
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxGafurKroos
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 

Ähnlich wie Mengenal kode etik dpr (9)

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Anggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHIAnggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHI
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 

Mengenal kode etik dpr

  • 1. Mengenal KODE ETIK DPR Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti) = PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
  • 2. KODE ETIK DPR? • norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.
  • 3. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya. TUJUAN KODE ETIK DPR?
  • 4. Sifat Kode Etik ? •Mengikat •Wajib dipatuhi
  • 5. Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan • Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal 5 Tatib DPR) • Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR) • Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR) • Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
  • 6. Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat • harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. • Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik. • Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat. • berpakaian rapih, sopan, dan pantas (Pasal 6 Tatib DPR)
  • 7. Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll • wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10 Tatib) • dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl 11 Tatib). • tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9 Tatib). • tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib). • perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
  • 8. Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll • dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib). • dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib). • dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
  • 9. Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan • Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib). • berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun. (Psl 16 ayat 2 Tatib).