Sistem Informasi Industri Nasional

1. Kebijakan dan Pengembangan
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Terkait UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Bandung, 5 Juni 2014
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

2. OUTLINE
I. Latar Belakang Pembangunan SIINAS
II. Amanat Undang-Undang Perindustrian
Nomor 3 Tahun 2014
III. Pembangunan SIINAS

3. Ketidaktersediaan
data dan/atau
Informasi Ind.
yang lengkap,
akurat, uptodate
Blm ada komunikasi
data/ alur informasi ke
Menteri
Blm adanya laporan
peran serta masyarakat
Blm ada komunikasi
data yg sdh diolah
antar pusat dan daerah
Blm ada laporan
pelaksanaan pembinaan
dr gub/bup/wal
Blm tesedianya
sarana/prasarana
Blm berjalan koordinasi
pusat & daerah
Perbedaan konsep def.
Blm adanya
kebijakan
pentingnya
pejabat/perwakilan
kemenperin
Kesulitan akses
dinas ke KI
Keengganan
penyampaian data
dr PI
Blm tersedianya
sdm TI yg
memadai
Blm ada
keseragaman
data
Kurangnya masukan
data perusahaan Ind.
Blm/kurang adanya
pejabat /perwakilan
kemenperin di LN
Kurangnya masukan
data perusahaan KI
Perbedaan
kepentingan pusat dan
daerah.
Rendahnya
kesadaran aparat
akan pentingnya
data
Keengganan
penyampaian data
dr KI
Rendahnya
kesadaran aparat
akan pentingnya
data
Blm adanya
sarana/prasarana di daerah,
di PI/KI (psl. 48 ayat 4, psl 49
ayat 4)
Blm adanya
wadah bagi
masyarakat dlm
memberikan
saran masukan
I. LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN SIINAS

4. Amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian terkait Sistem Informasi Industri Nasional
ada pada Pasal 68 (Pembangunan dan Pengembangan
Sistem Informasi Industri Nasional) dan 70 (Pengenaan
Sanksi Administratif)
4
II. AMANAT UNDANG-UNDANG NO.3
TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

5. Pasal 68
5
(1) Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri
Nasional.
(2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. Data Industri;
b. Data Kawasan Industri;
c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
d. data perkembangan Teknologi Industri.
(3) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian,Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem
informasi di negara lain atau organisasi internasional.
(4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem
informasi di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan
kabupaten/kota.

6. Amanat...(Pasal 70)
(1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan
Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. Pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan
Industri; dan/atau
e. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan
Industri.
6

7. Pasal 70 (lanjutan)
(2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembebasan dari jabatan;
c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
berkala
untuk paling lama 1 (satu) tahun;
d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri; dan/atau
f. pemberhentian dengan tidak hormat.
7

8. III. PEMBANGUNAN SIINAS
Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan
prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi
meliputi unsur institusi, sumber daya manusia,
basis data, perangkat keras dan lunak, serta
jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain
dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data
dan/atau informasi Industri.
Definisi SIINAS

9. Tujuan Pembangunan SIINAS
Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan
untuk mempermudah dan mempercepat
penyampaian, pengelolaan, penyajian,
pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau
informasi industri yang akurat, relevan dan
dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
industri yang dapat diakses oleh masyarakat dan
pemangku kepentingan

10. Prinsip Penyelenggaraan SIINAS
1. Konektivitas
2. Kemudahan penyampaian dan akses
pelayanan informasi
3. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual
4. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data
dan informasi.

11. Unsur yang Terdapat di Dalam SIINAS
1. Institusi
2. Sumber daya manusia
3. Basis data
4. Perangkat keras dan lunak
5. Jaringan komunikasi data.

12. Interkoneksi melalui web service
Pengolahan Data
Website/ Perangkat Mobile/Media Non Elektronik
Alat Analisis
(BI, DSS, EIS)
Pengumpulan
Data
Penyajian / Layanan Informasi
Sistem Informasi
Institusi Lain (BPS,
BKPM, iNSW, Satu
Data, BI, KumHAM,
Asosiasi
Kadin/Kadinda, SI
Daerah, dll)
Data
Warehouse
Database
Sistem Informasi
Internal
Kemenperin
(TKDN, e-Lisensi,
GRK, IRIS)
Mendukung
Pembangunan Industri Nasional
Industri Kawasan Industri Peluang Pasar Teknologi Industri
Perusahaan
Industri
Perusahaan
Kawasan Industri
Data/Informasi
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Energi
Sekto-ral Kinerja
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah Prov,
Kab/Kota
Perwakilan RI
di Luar Negeri
MasyarakatAsosiasi
(KADIN/KADINDA)
KBLI
NIPKIN
NIPI
SumberDayaManusia
Infrastruktur(Hardware,Software&Jaringan)
TataKeloladanKeamananSistemInformasi

13. Alur Pelaporan Perusahaan Industri
Dan Perusahaan Kawasan Industri
Perusahaan
industri
Perusahaan
Kawasan industri
Sistem
Informasi
Industri
Nasional
Kemenperin
Pemerintah
Provinsi
Data dan
Informasi
Industri
Pemerintah
Kab/Kota
Data Industri
dan Data
Kawasan
Industri

14. Jenis Data Yang Dapat Diakses
1. Data Industri
2. Data Kawasan Industri
3. Data Perkembangan dan Peluang Pasar
4. Data Perkembangan Teknologi Industri.

15. Data yang Dilaporkan Perusahaan Industri Pada Tahap
Pembangunan
1. Identitas Pemilik dan Legalitas Perusahaan;
2. Kelompok Industri Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia;
3. Kapasitas Produksi;
4. Investasi dan Sumber Pembiayaan; dan
5. Tenaga Kerja.

16. Data yang Dilaporkan Perusahaan Industri Pada Tahap
Produksi
1. Identitas Pemilik dan Legalitas Perusahaan;
2. Kelompok Industri Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia;
3. Kapasitas Produksi;
4. Investasi dan Sumber Pembiayaan;
5. Tenaga Kerja;
6. Mesin dan Peralatan;
7. Bahan Baku dan Bahan Penolong;
8. Energi;
9. Air Baku;
10. Produksi;
11. Pemasaran; dan
12. Pengelolaan Lingkungan.

17. Data Yang Dilaporkan Perusahaan Kawasan Industri
Pada Tahap Pembangunan
1. Identitas Pemilik dan Legalitas Perusahaan;
2. Investasi dan Sumber Pembiayaan;
3. Lahan dan Kavling; dan
4. Sarana dan Prasarana.

18. Data Yang Dilaporkan Perusahaan Kawasan Industri
Pada Tahap Komersial
1. Identitas Pemilik dan Legalitas Perusahaan;
2. Investasi dan Sumber Pembiayaan;
3. Lahan dan Kavling;
4. Sarana dan Prasarana; dan
5. Perusahaan Industri Dalam Kawasan Industri.

19. Data Perkembangan dan Peluang Pasar
1. Ekspor dan Impor;
2. Konsumsi Produk Industri;
3. Permintaan Informasi Dagang;
4. Kebijakan Industri dan Perdagangan di Negara Mitra; dan
5. Agenda Pameran Internasional Utama di Negara Mitra.

20. Data Perkembangan Teknologi
1. Hak Kekayaan Intelektual;
2. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri;
3. Usaha bersama, pengalihan/pembelian hak melalui lisensi,
akuisisi teknologi, atau proyek putar kunci, dan kerjasama
teknologi;
4. Hasil Audit Teknologi Industri; dan
5. Jenis, Negara asal, dan Tahun Pembuatan Teknologi.

21. Pengadaan Data pada SIIN
1. Pengumpulan Langsung Secara Online (dari
perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri)
2. Kegiatan Sensus, Pendataan, atau Survey;
3. Tukar Menukar Data;
4. Kerja Sama Teknik;
5. Intelijen Industri; dan
6. Pembelian.

22. Sumber Data

23. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras
Perangkat lunak dan perangkat keras yang
digunakan pada Sistem Informasi Industri
Nasional terdiri dari:
1. Sistem Utama, dan
2. Sistem Cadangan (untuk keperluan disaster
recovery)

24. Jaringan Komunikasi Data
Untuk menjamin SIINAS dapat diakses setiap
saat oleh seluruh stakeholders, jaringan
komunikasi data yang digunakan pada sistem
terdiri dari jalur utama dan jalur cadangan.

25. Konfigurasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras
Sistem Utama
Sistem Cadangan
Replikasi
Perusahaan
Disperindag
Kemenperin

26. Skema Input Data SIINAS Ideal
Basis Data
Industri Nasional
Pusat Informasi
Industri Nasional
Single “Data Entry”
BKPM BPS
PTSP Prop,
Kab/Kota
Industri dan Kawasan Industri
Informasi untuk Pemerintah
Informasi untuk Publik
Dirjen di lingkup
Perindutrian
NIPIN&NIKIN

27. Interkoneksi SIIN dengan Sistem
Lainnya

28. Manfaat SIINAS Bagi Pemerintah/ Pemerintah
Daerah
• Laporan Produksi dari Perusahaan Industri
Dapat Diterima Secara Real Time
• Monitoring Terhadap Perkembangan Industri
di Daerah Masing-masing Dapat Dilakukan
Dengan Mudah
• Terwujudnya "Satu Data Industri" antara
Kementerian Perindustrian dan Pemerintah
Daerah

29. Peran Pemerintah Daerah dalam SIINAS
• Gubernur dan Bupati/Walikota secara berkala
menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan
pembangunan, pengembangan, dan pembinaan industri di
daerahnya kepada Menteri
• Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat menyediakan perangkat keras,
perangkat lunak dan jaringan komunikasi data untuk
membangun sistem informasi Industri di daerah agar
terkoneksi dengan Sistem Informasi Industri Nasional
• Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan kemudahan
kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan
Industri dalam menyampaikan Data Industri atau Data
Kawasan Industri dan mengakses informasi.

30. Kerahasiaan Data
• Data individu perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri yang disampaikan melalui Sistem
Informasi Industri Nasional dijamin kerahasiaannya
• Pejabat yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan
Informasi Industri dilarang menyampaikan data
tersebut kepada pihak lain, dan/atau mengumumkan
data yang dapat menimbulkan kerugian bagi
perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri
yang bersangkutan dalam hal perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual dan/atau dapat menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat.

31. Sanksi Bagi Pejabat
1. Teguran Tertulis;
2. Pembebasan Dari Jabatan (PDJ);
3. Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji
Berkala Untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun;
4. Penurunan Pangkat Pada Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1
(satu) Tahun;
5. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri; dan/atau
6. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

32. Sanksi Bagi Perusahaan
1. Peringatan Tertulis
2. Denda Administratif
3. Penutupan Sementara
4. Pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Kawasan Industri (IUKI)
5. Pencabutan IUI dan IUKI

33. Pembinaan dan Pengawasan
• Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi
Industri Nasional dilakukan oleh Menteri
Perindustrian
• Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi
Industri di Daerah Dilakukan Oleh Gubernur
atau Bupati/Walikota.

34. TERIMAKASIH