Dokumen tersebut membahas penilaian implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan elektronik (e-government) di Indonesia menggunakan PeGI (Pemeringkatan E-Government Indonesia). PeGI menilai lima dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini, merencanakan pengembangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publ

1. Penilaian E-Government
dengan PeGI
Ir. Moh. Haitan Rachman MT.
KM, BSC, CRM, IT
haitan.rachman@multiforma.co.id
haitan.rachman@gmail.com

2. Agenda
1. Pendahuluan
2. PeGI (Pemringkatan E-Government Indonesia)
3. Dimensi-Dimensi PeGI
4. Cara Penilaian E-Government dgn PeGI
5. Kesimpulan
6. SIMULASI

3. Pendahuluan

4. Kerangka Arsitektur e-Government

5. Kerangka Fungsi Sistem eGov
Pelayanan Adm & Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian
Kependudukan
Perpajakan
dan Retribusi
SIM Data PembangunanSurat
Elektronik
Sistim
Dokumen
Elektronik Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sistem
Administrasi
DPRD
Sistem
Anggaran
Pengadaan
PNS
Sistem
Pemilu Daerah
Sistem
Absensi dan Penggajian
Sistem
Penilaian Kinerja
PNS
Sistem Kas dan
Perbendaharaan
Sistem
Akuntasi Daerah
Kolaborasi
dan Koordinasi
Sistem
Pendidikan
dan Latihan
Sistem
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan
dan
Monitoring Proyek
Katalog
Hukum, Peraturan dan
Perundangan
Sistem Evaluasi
dan Informasi Hasil
Pembangunan
Pandaftaran
dan Perijinan
Manajemen Pelaporan
Pemerintahan
Publikasi
Info Umum &
Kepemerintahan
Bisnis
Dan Investasi
Pengaduan
Masyarakat
Sistem
Pendukung Keputusan

6. Tujuan Pembangunan e-Government
◦ Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan
teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
◦ Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
◦ Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja
kepemerintahan

7. Sasaran Pembangunan e-Government
◦ Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan
publik yang berkualitas dan terjangkau
◦ Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional
◦ Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga
pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi
masyarakat dalam proses kepemerintahan
◦ Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang
transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan
layanan antar lembaga pemerintah

8. Standard Kebutuhan Sistem Aplikasi
Reliable
◦ Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan
sistem operasi dan bug free
Interoperable
◦ Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain
untuk membentuk sinergi sistem
Scalable
◦ Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user
dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar
User Friendly
◦ Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan
dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya
Integrateable
◦ Mudahan diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi
pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup
satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain

9. PeGI (Pemringkatan E-
Government Indonesia)

10. Manfaat Penilaian e-Government
 Mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap sistem-
sistem yang telah ada (existing) dan yang akan direncanakan
pengembangannya
 Memudahkan dalam penyusunan prioritas-prioritas
pengembangan dan juga memberikan kerangka rencana
pengembangan e-Government yang terintegrasi
 Memudahkan terhadap pengembangan SDM yang dapat
mendukung dan menjalankan e-Government yang terintegrasi
 Memperjelas penggunaan biaya/dana dalam pengembangan e-
Government yang terintegrasi untuk pelayanan Pemerintahan

11. Dimensi-Dimensi PeGI

12. 3 Tujuan Analisa Implementasi TIK
1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan
pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan
pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui
evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di
lingkungan pemerintah secara nasional.

13. 1. Dimensi Kebijakan
 Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-
government
 Dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari
dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal
 Dokumen dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan
dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi
pengembangan dan implementasi e-government
 Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau
bentuk dokumen resmi lainnya.
 Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan
dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang
dievaluasi dalam dimensi kebijakan

14. 2. Dimensi Kelembagaan
 Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang
berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan
pemanfaatan TIK
 Organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata
kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan
fungsi-fungsi lain dengan baik
 Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung
pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah,
kompetensi, maupun status kepegawaian.
 Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan
tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan
pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK di instansi

15. 3. Dimensi Infrastruktur
 Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang
mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
 Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
 Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet, )
 Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan
lain lain)
 Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms dan
lain lain
 Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, Genset,
serta sarana pengamanan fasilitas lainnya

16. 4. Dimensi Aplikasi
 Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat
pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-
government secara langsung (“front office”) atau tidak
langsung (“back office”)
 Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat
penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam
menjalankan fungsi e-government yang sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi

17. 4. Dimensi Aplikasi
 Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku
kepentingan yang dilayani
 Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan
infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan
lain-lain
 Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas
layanan baik internal maupun eksternal
 Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu
dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi)
 Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal
pada pihak pihak lain

18. Kelompok Aplikasi (1)
Pelayanan
◦ meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan
perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi
umum dan kepemerintahan, dan lain-lain
Administrasi dan Manajemen
◦ meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem
pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan
pemerintahan, dan lain-lain.
Legislasi
◦ meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog
hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain

19. Kelompok Aplikasi (2)
Pembangunan
◦ meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan
pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan
monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-
lain
Keuangan
◦ meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan
lain-lain.
Kepegawaian
◦ meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian
kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

20. Kelompok Aplikasi (3)
Kepemerintahan
◦ meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan
pengelolaan perusahaan daerah.
Kewilayahan
◦ meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan,
pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan,
pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
Kemasyarakatan
◦ meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenaga-kerjaan, industri
dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial
Sarana dan Prasarana
◦ meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan
pelabuhan, dan sarana umum.

21. 5. Dimensi Perencanaan
 Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau
manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu
dan berkesinambungan
 Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan
pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata
 Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang
lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran
kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya,
pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi
kebutuhan di masa yang akan datang
 Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi
pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan

22. Cara Penilaian eGov dgn PeGI
 Penilaian TIK e-Government dengan PeGI dipetakan sesuai
dengan dimensi-dimensinya, dapat dilakukan secara tim/grup
dan hasilnya dapat diberikan analisa dan langkah-langkah
perbaikan terhadap TIK yang ada
 Tingkat penilaian :
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang

23. Analisa Impelementasi TIK
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
I - KEBIJAKAN
II - KELEMBAGAAN
III - INFRASTRUKTURIV - APLIKASI
V - PERENCANAAN
Analisa Implementasi TIK

24. Perencanaan dan Pengembangan eGov
 Perencanaan e-Government merupakan langkah yang
sangat penting untuk menjamin konsistensi dan arah
pengembangan e-Government yang jelas dan
terintegrasi
 Penilaian TIK e-Government dengan PeGI
menampilkan kondisi TIK yang dimiliki, sehingga
memberikan kemudahan untuk menyusun
perencanaan dan pengembangan e-Government

25. Kesimpulan
 TIK menjadi sarana strategis untuk pelayanan dan
pertumbuhan organisasi pemerintah yang berkelanjutan
 Perlu adanya integrasi aplikasi untuk mengurangi /
menghilangkan pulau-pulau informasi yang tidak saling terkait
 Perlu adanya dashboard informasi untuk mendukung pimpinan
mengambil keputusan dan kebijakan yang diperlukan
 Perlu adanya assessment e-Government menyeluruh secara
berkala (per tahun) untuk mengetahui posisi penerapan e-
Government

26. Terimakasih …
Ir. Moh. Haitan Rachman MT.
KM, BSC, CRM, IT
haitan.rachman@multiforma.co.id
haitan.rachman@gmail.com