1. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
BAB I
PENDAHULUAN
2010
A. Latar Belakang
Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi telah berhasil menumbuhkan
korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli perekonomian
Indonesia. Dunia perekonomian dimonopoli oleh beberapa gelintir pengusaha yang
mempunyai ikatan romantis dengan penguasa. Monopoli pasar yang dilakukan oleh
pengusaha ternyata tidak diikuti dengan tanggung jawab sosial korporasi sehinga
pelaku usaha/pengusaha/konglomerat melakukan dua kejahatan sekaligus, yaitu
memonopoli pasar dan kejahatan korporasi berupa tidak adanya tanggung jawab
korporasi. Penghapusan monopoli perlu dilakukan.
B. Tujuan
1. Mahasiswa dapat mengetahui factor timbulnya monopoli.
2. Mahasiswa dapat memahami macam-macam monopoli.
3. Mahasiswa mengetahui undang-undang tentang larangan monopoli dan usaha
tidak sehat.
S3M4N94T Page 1

2. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
BAB II
ISI
2010
MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
MONOPOLI
Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau
segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya
pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk
masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli;
1. Dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan
2. Produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna
3. Perusahaan baru sulit memiliki industri
4. Perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker
5. Promosi iklan kurang di perlukan
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli;
1. Perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang di
butuhkan untuk memproduksi bahan.
Contohnya : hingga perang dunia II, perusahaan aluminium Amerika
menguasai hampir setiap sumber bauksit (bahan baku aluminium) dan dengan
demikian perusahaan tersebut bisa memonopoli produksi aluminium di
Amerika Serikat.
2. Perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang
perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang
menghasilkan produk yang sama. Misalnya ketika Cellophane diperkenalkan,
DuPont memiliki kekuatan monopoli dalam proses produksinya karena
memiliki hak paten.Demikian pula,Xerox memiliki kekuatan monopoli atas
mesin fotocopy dan polaroid atas produksi kamera foto langsung jadi.
S3M4N94T Page 2

3. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
3. Dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis (artinya, kurva biaya
rata-rata jangka panjangnya bisa menurun) jika jumlah output yang dihasilkan
cukup besar, sehingga terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan
2010
seluruh pasar (monopoli alamiah).
4. Monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah contoh paling
tepat terjadinya monopoli karena adanya hak monopoli dari pemerintah adalah
kantor pos.
Monopoli dibedakan menjadi 2 macam.
Pertama adalah monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial.
Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir
secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan,
yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan
dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain.Dalam jenis monopoli ini
sesungguhnya pasar bersifat terbuka.Karena itu,perusahaan lain bebas masuk dalam
jenis industri yang sama. Hanya saja,perusahaan lain tidak mampu menandingi
perusahaan monopolistis tadi.Sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasai
pasar dalam jenis industri pasar tersebut.Tidak ada persoalan moral yang serius
dengan jenis monopoli ini, monopoli itu dinikmati karena kondisi objektif.Jadi,
monopoli ini lahir secara fair yaitu karena keunggulan tehnologi,keunggulan
managemen,keunggulan komposisi ramuan produk tertentu yang di gemari konsumen
tanpa bisa di tiru perusahaan lain,dan semacamnya.contoh yang paling jelas adalah
industri telepon,air,dan listrik.umumnya perusahaan yang memonopoli industri
semacam ini adalah perusahaan pemerintah demi efisien dan kepentingan bersama.
Monopoli artifisial lahir karena persengkongkolan atau kolusi politis dan
ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok
usaha tersebut.Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional
maupun irasional.Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri dalam
negeri,demi memenuhi ekonomic scale dan seterusnya.pertimbangan yang irasional
bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan
idiologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan.Monopoli ini merupakan
suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang
mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, Bahkan kepentingan
S3M4N94T Page 3

4. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
mayoritas masyarakat. Monopoli artifisial umumnya bersifat sepihak sewenang-
wenang,dan karena itu dianggap curang.kalaupun monopoli itu didasarkan pada
alasan rasional misalnya demi perlindungan industri dalam negeri atau demi
2010
meningkatkan daya saing ekonomi kita,prosedurnya tidak pernah transparan disertai
kriteria objektif bagi perusahaan yang pantas untuk mendapat monopoli itu.
Sumber paling pokok dari monopoli ini adalah bantuan dari pemerintah entah
secara langsung atau tidak langsung, demi melindungi kepentingan bisnis kelompok
tertentu dengan mengorbankan kepentingan bisnis kelompok lain, atau mengorbankan
kepentingan bersama,atau pula dengan mengorbankan rasa keadilan dalam
masyarakat. Jadi pemerintah memberikan dukungan bahkan perlindungan politik
secara istimewa melalui aturan dan kebijaksanaan politik ekonomi tertentu, yang pada
akhirnya akan menghambat perusahaan dan kelompok usaha lain untuk masuk dalam
bisnis industri yang sama,demi kepentingan perusahaan monopolistis tersebut.
Oligopoli
Oligopoli adalah salah satu bentuk monopoli tetapi agak berbeda yakni pasar
dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan.Inti dari
oligopoli adalah bahwa beberapa perusahaan sepakat baik secara tersirat maupun
tersurat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh
lebih tinggi dari harga berdasarkan mekanisme murni dalam pasar.Dalam hal ini
setiap perusahaan sejenis sangat peka terhadap harga dan strategi pasar yang di ambil
oleh masing-masing perusahaan.
Dengan demikian, baik secara tersirat (diam-diam) maupun secara tersurat
(melalui perjanjian) mereka akan menyesuaikan harga dan strategi pasar sesuai
dengan langkah yang ditempuh perusahaan lain.
Dalam pasar oligopoli,setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian
yang terikat dengan permainan pasar, dimana keuntungan yang mereka dapatkan
tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan,
pengenalan produk baru, perubahan harga dan sebagainya dilakukan dengan tujuan
untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.
Struktur plasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki
capital intensive yang tinggi seperti industri semen,mobil,dan industri kertas.
S3M4N94T Page 4

5. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Suap
Salah satu praktek yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli
dan juga merusak pasar adalah suap. Suap mengarah pada monopoli karena dengan
2010
suap penyuap mencegah perusahaan lain untuk masuk dalam pasar untuk bersaing
secara fair. Dengan suap, perusahaan penyuap mendapat hak istimewa untuk
melakukan bisnis tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh perusahaan lain.Melalui
suap,pihak pemerintah mengeluarkan peraturan tertentu untuk melindungi kegiatan
bisnis perusahaan penyuap tadi atau mengeluarkan langkah atau kebijaksanaan
tertentu yang bertujuan untuk melindungi perusahan penyuap tadi.Jadi, sesungguhnya
suap pun berkaitan langsung dengan monopoli. Dengan kata lain,praktek suap juga
akhirnya menyebabkan perusahaan lain kalah dan tersingkir secara menyakitkan
melalui permainan yang tidak fair. Bersamaan dengan itu, dalam situasi tertentu
penyuap sesukanya menentukan harga dan demikian mendikte dan merugikan
konsumen. Sebagaimana dikatakan velasquez,”perusahaan penyuap bisa menetapkan
harga yang lebih tinggi,melakukan pemborosan sumber daya, dan mengabaikan
kualitas dan kontrol biaya karena monopoli yang diperolehnya melalui suap akan
menjamin keuntungan yang besar tanpa perlu membuat harga atau kualitas produknya
kompetitif dengan harga atau kualitas produk perusahaan lain.sebelum kita lihat jauh
aspek moral dari suap ini ada baiknya perlu dibuat pembedaan antara suap dan tip.
Tip adalah bentuk perilaku etis sebagai ungkapan perusahaan atas jasa orang
lain. Suap justru berbeda sekali dengan tip. Suap di berikan sebelum pelayanan dan
bantuan diberikan, yang merupakan syarat bagi pelaksanaan pelayanan dan bantuan
tersebut yang sesungguhnya sudah menjadi tugas tanggung jawab dan kewajiban
pihak pelaksana itu.Maka bisa ditebak bahwa dalam kasus tertentu suap menjadi
semacam intimidasi.Tentu saja dalam budaya kita tip pun bisa berubah hakikat
menjadi suap. Misalnya pihak tertentu yang diberi tip selalu merasa seakan terikat
secara moral untuk memuluskan jalan bagi pemberi tip dalam relasi selanjutnya di
kemudian hari.Demikian pula pihak yang pernah memberi tip tak harus menganggap
pihak penerima tip tadi sebagai “tak tau balas budi”.Kalau itu terjadi,tip yang semula
merupakan tanda terima kasih telah berubah fungsi menjadi suap karena itu, si
pemberi itu sendiri yang sebenarnya punya motifasi jelek.
S3M4N94T Page 5

6. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Undang-undang anti monopoli
Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan
perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dalam banyak hal praktek
2010
monopoli,oigopoli,suap,harus dibatasi dan dikendalikan karena merugikan
kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam
masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh
negara maju semacam amerika,adalah undang-undang anti monopoli.dalam undang-
undang anti monopoli itu sudah terkandung pula larangan untuk oligopoli dan suap.
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
UMUM
Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah
menghasilkan banyak kemajuan, antana lain dengan meningkatnya kesejahteraan
rakyat.
Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan
pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang
ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana
Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi Iainnya. Meskipun
telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama,
yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula
tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum
terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta
dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.
Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam
kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi
dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama
periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah
yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain , perkembangan
usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dan
kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait
S3M4N94T Page 6

7. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun
tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi
nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta
2010
cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.
Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-
kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial.
Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung
oleh semangat kewirausahaan sejati salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan
ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.
Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas , menuntut kita untuk
mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia
usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta
iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi
pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat , yang
bertentangan dengan cita - cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun
Undang – undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk
menciptakan persaingan usaha yang sehat . Undang - undang ini memberikan
jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan
ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum , serta sebagai
implementasi dan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.
Agar implementasi undang - undang ini serta peraturan pelaksananya dapat
berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya , maka perlu dibentuk Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dan
pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan
persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan
administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.}
Secara umum , materi dari Undang - undang tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang
terdiri dari:
S3M4N94T Page 7

8. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
2010
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.
Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan
untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim
usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku
usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Berikut ini Kami Jabarkan undang-undang tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :
S3M4N94T Page 8

9. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
BAB III
PENUTUP
2010
KESIMPULAN
 Monopoli timbul karena :
1. Perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang di butuhkan
untuk memproduksi bahan.
2. Perusahaan memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang perusahaan lain
menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk
yang sama.
3. Dalam industri tertentu terjadi skala ekonomis
4. Adanya hak monopoli pemerintah
 Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini
lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu
perusahaan
 Monopoli artifisial lahir karena persengkongkolan atau kolusi politis dan
ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan
kelompok usaha tersebut.
Saran
• Agar Praktek monopoli bisa sedikit dikurangi perlu adanya campur tangan
pemerintah, sekarang maksudnya ada usaha yang dulunya monopoli
berubah menjadi tidak monopoli seperti perusahaan yang di miliki oleh
Negara.sebagai contoh : Pesawat komersial Garuda ( Lion air,Batavia
air,Merpati air dll ) .Telekomunikasi dulu dikuasai Telkom
( Indosat,Telkomsel,ProXL ).Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang
anti monopoli.
• Tapi ada juga yang tetap monopoli Pemerintah karena menyangkut
keamanan Negara.contoh:Percetakan Uang dan Bea cukai.
S3M4N94T Page 9

10. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo,2001,Praktek Monopoli,Jurnal Kosmik Hukum Univ.Mumammadiyah
Purwokerto,Purwokerto.
2010
DR. Keraf A.Sonny,1998,Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya ,
Kanisius,Yogyakarta.
KPPU,1999,Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat,Website
KPPU,Jakarta.
Hermanp,Msi,Etika,an,fisip2009,Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen -
Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli
S3M4N94T Page 10

11. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo,2001,Praktek Monopoli,Jurnal Kosmik Hukum Univ.Mumammadiyah
Purwokerto,Purwokerto.
2010
DR. Keraf A.Sonny,1998,Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya ,
Kanisius,Yogyakarta.
KPPU,1999,Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat,Website
KPPU,Jakarta.
Hermanp,Msi,Etika,an,fisip2009,Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen -
Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli
S3M4N94T Page 10

12. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo,2001,Praktek Monopoli,Jurnal Kosmik Hukum Univ.Mumammadiyah
Purwokerto,Purwokerto.
2010
DR. Keraf A.Sonny,1998,Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya ,
Kanisius,Yogyakarta.
KPPU,1999,Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat,Website
KPPU,Jakarta.
Hermanp,Msi,Etika,an,fisip2009,Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen -
Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli
S3M4N94T Page 10

13. MONOPOLI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo,2001,Praktek Monopoli,Jurnal Kosmik Hukum Univ.Mumammadiyah
Purwokerto,Purwokerto.
2010
DR. Keraf A.Sonny,1998,Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya ,
Kanisius,Yogyakarta.
KPPU,1999,Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat,Website
KPPU,Jakarta.
Hermanp,Msi,Etika,an,fisip2009,Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen -
Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli
S3M4N94T Page 10