Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
2. BIODATA
Nama : Ir. Hadi Arnowo, MAppSc
NIP : 19651312 199003 1 002
Pengalaman Tugas :
• Provinsi Lampung : 1990 – 2002
• Provinsi Jawa Barat : 2003 – 2006
• BPN Pusat : 2006 – 2011
• Provinsi Kalimantan Barat : 2011 – 2014
• Widyaiswara Agustus 2014 - ....
Alamat email : h_arnowo@yahoo.com
No. HP : 0852 9400 8662
3. PENGERTIAN
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN)
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan. 3
4. 4
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
6. 6
Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
a. kepastian hukum;
b. profesionalitas;
c. proporsionalitas;
d. keterpaduan;
e. delegasi;
f. netralitas;
g. akuntabilitas;
h. efektif dan efisien;
i. keterbukaan;
j. nondiskriminatif;
k. persatuan dan kesatuan;
l. keadilan dan kesetaraan; dan
m. kesejahteraan.
7. a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA
PRINSIP:
http://sinyo19.blogspot.com
8. 8
Nilai dasar ASN
a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karier.
9. 9
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan
kehormatan ASN berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN melaksanakan tugas:
a. jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b. cermat dan disiplin;
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien;
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak
lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan,
dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat
bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN; dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan
mengenai disiplin Pegawai ASN.
10. PEGAWAI ASN
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
(Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
• Menduduki jabatan
pemerintahan.
PPPK
(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
(Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan
Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas
pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan &
partai politik
11. 11
Fungsi, Tugas Dan Peran Pegawai ASN
1. Fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik;
dan perekat dan pemersatu bangsa.
2. Tugas Pegawai ASN :
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
b. memberikan pelayanan publik yang profesional
c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RI
3. Peran Pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik KKN
12. HAK PEGAWAI ASN
PNS
• gaji, tunjangan, dan fasilitas;
• cuti;
• jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.
PPPK
• gaji dan tunjangan;
• cuti;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.
13. CUTI PNS
A. CUTI TAHUNAN
B. CUTI BESAR (Setelah masa kerja 6 tahun berturut2)
C. CUTI SAKIT
D. CUTI BERSALIN
E. CUTI DENGAN ALASANPENTING
F. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
(Setelah masa kerja5 tahunberturut2)
13
14. 14
Kewajiban Pegawai ASN
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah
yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di
luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
18. Tingkat dan jenis hukuman disiplin:
1. Hukuman disiplin ringan:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun
1818
19. 19
3. Hukuman disiplin berat:
a.Penurunan pangkat pada pangkat
yang setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun
b.Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan dalam jabatan
setingkat lebih rendah
c.Pembebasan Jabatan
d.Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS
e.Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS
20. kewajiban untuk masuk kerja, dirumuskan secara rinci untuk
menjaring PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah
adalah sebagai berikut :
a. selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan.
1)5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan;
2)6 s/d 10 hari kerja dijatuhi hukuman teguran
tertulis;
3)11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman
pernyatan tidak puas secara tertulis.
20
Ketentuan Waktu kerja
21. 21
a. selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai
hukuman sedang.
1)16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun;
2)21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun;
3)26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman
penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
22. c. selama 31 s/d 46 hari kerja atau lebih dikenai
hukuman berat.
1) 31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2) 36 s/d 40 hari kerja dijatuhi hukuman pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional tertentu;
3) 41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan
dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural atau fungsional tertentu;
4) 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.
22
23. 23
Setiap PNS wajib datang, pulang dan
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
jam kerja. Keterlambatan akan dihitung
secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja
sama dengan 7 ½ jam.
Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus-
menerus meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali
tetapi tetap tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi
HD tanpa melalui pemeriksaan dan jenis
hukumannya berdasarkan jumlah hari
ketidakhadiran secara kumulatif.
24. ORGANISASI ASN
1. Nama : Korps Pegawai ASN
2. Kedudukan: wadah ASN untuk menyalurkan aspirasinya.
3. Tujuan :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN
b. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
4. Fungsi :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN.
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi.
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi.
d. Peningkatan kesejahteraan anggota Korps Pegawai ASN RI.
(Pasal 109)
24
25. dalam kedudukan sebagai aparatur negara
maka
pns harus “netral” dari pengaruh semua gol
dan parpol serta tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masy
maka
“dilarang”
menjadi anggota dan/atau pengurus parpol
(Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999)
26. larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota
legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana amanat
dalam UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008.
Dan larangan dalam mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan
di dalam S.E. Menpan, yaitu:
a. Hukuman Sedang :
1) memberikan dukungan kpd calon
Presiden/Wapres, DPR, DPD, atau DPRD dgn
cara ikut serta sbg pelaksana kampanye, menjadi
peserta kampanye dgn menggunakan atribut
partai atau atribut PNS, sbg peserta kampanye
dgn mengerahkan PNS lain
26
27. 27
2) memberikan dukungan kpd calon
Presiden/Wapres dgn cara mengadakan kegiatan
yg mengarah kpd keberpihakan thd pasangan
calon yg menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kpd PNS dalam lingk. unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
3) memberikan dukungan kpd calon anggota
DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dgn cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-
undangan; dan
28. 28
4) memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dgn cara terlibat dalam kegiatan
kampanye utk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yg mengarah
kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kpd PNS dalam lingk.
unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
(yg dimaksud terlibat dlm kegiatan kampanye adalah
seperti PNS bertindak sbg pelaksana kampanye, petugas
kampanye / tim sukses, tenaga hali, penyandang dana,
pencari dana, dll. (penjelasan Pasal 4 Angka 15 huruf a))
29. b.Hukuman Berat :
1) memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres, DPR,
DPD, atau DPRD dgn cara sbg peserta kampanye dgn
menggunakan fasilitas negara;
2) memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wapres dgn
cara membuat keputusan dan/atau tindakan yg
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye; dan
3) memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dgn cara menggunakan fasilitas yg
terkait dgn jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau
membuat keputusan dan/atau tindakan yg
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye.
29
30. Penghargaan PNS
• PNS yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,
dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya
dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat
berupa pemberian:
– tanda kehormatan;
– kenaikan pangkat istimewa;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan
kompetensi; dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau
acara kenegaraan. 30
31. 31
Syarat Usul Satya Lencana
1. Telah memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun ( terhitung
dari masa kerja yg tertera di SK CPNS, berdasarkan tahun
Pengangkatan sebagai CPNS ).
2. Foto Copy SK (CPNS, TERAKHIR, JABATAN)
3. Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin
Tingkat Sedang dan Tingkat Berat yang ditanda tangani oleh
Kepala SKPK atau Instansi masing-masing.
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi atau SKPK masing-
masing.
5. Bagi yang pernah memiliki Satya Lencana, melampirkan
foto copynya.
33. Manajemen ASN meliputi
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. Penilaian kinerja
33
i. penggajian dan
tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. pensiun dan
tabungan hari tua;
perlindungan.
34. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian
per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
(Pasal 56 RUU ASN)
34
35. PENGADAAN PNS
1. Dasar pengadaan:
- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2. Tahapan :
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan
kompetensi bidang)
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Masa percobaan
g. Pengangkatan menjadi PNS
(Pasal 58)
35
37. Pangkat dan Jabatan
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan
tertentu.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi
jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di
Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan penilaian kinerja.
37
Pangkat dan Jabatan
38. PENILAIAN KINERJA PNS
Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada
atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan
kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
38
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. 39
Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai
rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan
sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab
dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan
tata kerja organisasi.
SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana
operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan
mengacu pada Renstra dan Renja.
SKP yang telah disusun harus disetujui dan
ditetapkan oleh pejabat penilai.
SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan
Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian
prestasi kerja.
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
40. 40
UNSUR-UNSUR SKP
a. Kegiatan Tugas Jabatan
Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian
tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang
ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi.
b. Angka Kredit
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier
dan jabatannya.
c. Target
Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan
target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi
kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau
biaya.
41. 41
d. Tugas Tambahan
Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada
tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan
menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas
tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai
yang berkaitan dengan tugas jabatan, hasilnya dinilai
sebagai bagian dari capaian SKP.
e. Kreatifitas
PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat
bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan,
hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP
42. 42
CARA PENILAIAN DAN NILAI SKP
a. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas,
kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100.
b. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara
pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
c. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng-
gabungkan Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku
Kerja
43. 43
Jakarta, 4 Januari 2012
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Dra. Sri) (Elisya, SH)
NIP. 196305221992012001 NIP. 196803051999042001
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Dra. Sri 1 Nama Elisya, SH
2 NIP 196305221992012001 2 NIP 196803051999042001
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina/ IV/a 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I/ III/d
4 Jabatan
Kabid Kepangkatan dan
Mutasi Lain
4 Jabatan Kasubbag Mutasi Kepegawaian
5 Unit Kerja Direktorat Kepangkatan 5 Unit Kerja Direktorat Kepangkatan
NO III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU BIAYA
1 Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang
III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.
- 5000 nota
100 12
-
2 Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja
gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan
Instansi vertikal
-
25 nota 100 12 -
3 Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang
III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
20 nota 100 12 -
4 Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan
daerah
-
30 SK 100 12 -
5 Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain
dan pindah instansi pusat dan daerah
-
2 lap 100 12 -
44. SISTEM KENAIKAN PANGKAT
SISTEM KENAIKAN
PANGKAT
SISTEM KENAIKAN PANGKAT REGULER
SISTEM KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
MASA KENAIKAN
PANGKAT
PERIODE 01 APRIL
PERIODE 01 OKTOBER
45. 1. KP REGULER
KENAIKAN
PANGKAT REGULER
Syarat :
a. Minimal telah 4 tahun dalam pangkat terakhir
b. Setiap unsur DP-3 minimal bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir
c. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya
1. tidak menduduki Jabatan struktural atau
Jabatan fungsional tertentu.
2. melaksanakan tugas belajar dan
sebelumnya tidak menduduki jabatan.
3. dipekerjakan atau diperbantukan secara
penuh di luar instansi induk.
46. 2. KP PILIHAN
KENAIKAN
PANGKAT
PILIHAN
1. menduduki jabatan Struktural atau jabatan Fungsional tertentu.
2. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan
Dengan Keputusan Presiden
3. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.
4. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
5. diangkat menjadi Pejabat Negara.
6. memperoleh STTB atau Ijazah
7. melaksanakan tugas belajar dan Sebelumnya menduduki
jabatan struktural atau jabatan fungsional.
8. telah selesai dan lulus tugas belajar
9. dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya yang
diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional
tertentu.
47. 47
3. KP. Anumerta
• Berlaku TMT ybs tewas.
• Diberikan sebelum ybs dimakamkan.
(Keputusan Sementara).
• Akibat keuangan baru timbul, setelah
keputusan sementara ditetapkan menjadi
keputusan pejabat ybw.
48. 48
a) 30 tahun atau lebih dan minimal telah 1 bulan dalam pangkat
terakhir.
b) 20 tahun atau lebih tapi kurang dari 30 tahun dan minimal telah 1
tahun dalam pangkat terakhir.
c) 10 tahun atau lebih tapi kurang dari 20 tahun dan minimal telah 2
tahun dalam pangkat terakhir
4. KP. Pengabdian
• Diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena
mencapai BUP atau Meninggal Dunia.
• Setiap unsur DP-3 minimal bernilai baik dalam 1 thn terakhir
• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
• Memiliki masa kerja secara terus menerus sebagai PNS
50. PENGEMBANGAN KARIER
1. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
2. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
3. Kompetensi meliputi:
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat
teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku,
dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
4. Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan
pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
50
(Pasal 69)
51. 5. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika
agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan
6. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi.
7. Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar, kursus,
dan penataran.
8. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam
pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
9. Pengembangan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam
rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
51
(Pasal 70)
59. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak
kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
2. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja,
tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
3. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
pada APBN.
4. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah
dibebankan pada APBD.
5. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
6. Tunjangan meli puti tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan.
7. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
8. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat
kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di
daerah masing-masing.
59
(Pasal 79,80)
62. Tujuan Diklat
• Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap
untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
dengan dilandasai kepribadian dan etika PNS sesuai dengan
kebutuhan instansi.
• Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai
pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
• Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan
pemberdayaan masyarakat.
• Menciptakan kesamaan Visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan
demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
62
63. JENIS DAN JENJANG DIKLAT
Diklat PNS terdiri dari 2 jenis
1. Diklat prajabatan, terdiri dari :
– Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I.
– Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II.
– Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan
III.
2. Diklat dalam jabatan, terdiri dari :
– Diklat kepemimpinan
– Diklat fungsional
– Diklat Teknis.
63
64. Diklat prajabatan
• Diklat prajabatan merupakan diklat yang dipersyaratkan
dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS.
• Setiap CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS wajib
mengikuti dan lulus diklat prajabatan .
• CPNS wajib diikut sertakan dalam diklat prajabatan selambat
lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
• Diklat prajabatan dimaksudkan untuk memberikan
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan
kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya
agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai
pelayan masyarakat.
64
65. Diklatpim terdiri dari empat jenjang
1. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat IV,
yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan
eselon IV.
2. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat III,
yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan
eselon III.
3. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat II,
yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan
eselon II.
4. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat I,
yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan
eselon I.
65
66. Diklat Fungsional
• Diklat Fungsional merupakan diklat yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatan fungsional masing-masing.
• Jenis dari jenjang diklat fungsional untuk masing-
masing jabatan fungsional tersebut ditetapkan
oleh instansi pembina jabatan fungsional yang
bersangkutan.
66
67. Diklat Teknis
• Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS .
• Kompetensi teknis yang dimaksud adalah
kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis
tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing
• Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan
kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat teknis
yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi
jabatan masing-masing.
67
68. 68
PESERTA
DIKLATPIM DIIKUTI PNS YANG AKAN DAN
TELAH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
DIKLATPIM TINGKAT TERTENTU TIDAK
DIPERSYARATKAN MENGIKUTI DIKLATPIM
DIBAWAHNYA
PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL ADALAH PNS
YANG AKAN DAN TELAH MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU
PESERTA DIKLAT TEKNIS ADALAH PNS YANG
MEMBUTUHKAN PENINGKATAN KOMPETENSI
TEKNIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS
69. 69
PENYELENGGARAAN
DILAKUKAN DENGAN KLASIKAL DAN NON KLASIKAL
DIKLAT PRA JABATAN DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA
DIKLAT PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI
DIKLATPIM TK IV, III, II DILAKSANAKAN LEMB. DIKLAT
PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI
DIKLATPIM TK I DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI
PEMBINA
DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DILAKSANAKAN
OLEH LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI.
PEMBIAYAAN
DIBEBANKAN ANGGARAN INSTANSI
MASING-MASING
71. 1. PNS dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
a. Atas permintaan sendiri;
b. Mencapai batas usia pensiun;
c. Perampingan organisasi pemerintah; atau
d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sbg PNS
menerima hak pensiun dan tabungan hari tua
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN
TIDAK DENGAN HORMAT
72. 72
Pemberhentian Karena Tidak Cakap
Jasmani Atau Rohani
berdasarkan surat keterangan Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan:
1. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua
Jabatan Negeri karena kesehatannya;
2. Menderita penyakit atau kelainan yang
berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau
lingkungan kerjanya;
3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum
mampu bekerja kembali.
73. 2. PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat
karena:
a. Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji
jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan
sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada
Pancasila, UUD’45, Negara, dan Pemerintah atau
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4
(empat) tahun
Catatan: PNS yg diberhentikan tidak dengan hormat,
tidak berhak menerima pensiun.
74. 74
Pemberhentian Karena Meninggalkan
Tugas
Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan
tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut
diberhentikan pembayar an gajinya mulai
bulan ketiga. Untuk selanjutnya apabila dalam
waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus
meninggalkan tugasnya secara tidak sah,
maka yang bersangkutan diberhentikan
dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
75. 75
Pemberhentian Karena Hal-Hal Lain
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri
kembali kepada instansi induknya setelah habis
menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Begitu pula Pegawai
Negeri Sipil yang melaporkan ke instansi induknya
setelah habis masa cuti di luar tanggungan negara,
tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak
ada lowongan, maka yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat. Pemberhentian ini disertai dengan hak-
hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
77. 77
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,
umur, ataupun kondisi kecacatan.
Penerapan sistem merit (merit system) yaitu adanya kesesuaian
antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan
yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan
formal, tingkat pendidikan non formal/diklatpim, pendidikan dan
latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan
tugas dan pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan sistem merit (merit system) dalam
kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, kontrol
eksternal dan komitmen pelaku.
78. Terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non
kementerian setara dengan Jabatan Pimpinan
Tinggi utama;
2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan
Jabatan Pimpinan Tinggi madya;
3. jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan
Tinggi pratama;
4. jabatan eselon III setara dengan jabatan
administrator;
5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan
pengawas; dan
6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara
dengan jabatan pelaksana,
78
79. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan
tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama
kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah
nonkementerian;
c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga
negara dan lembaga nonstruktural;
d. gubernur, di provinsi; dan
e. bupati/walikota, di kabupaten/ kota.
79
MANAJEMEN ASN
1. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
2. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan
Manajemen PPPK.
(Pasal 51,52,53)
80. PEJABAT YANG BERWENANG
1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan
Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di
kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,
sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi
dan kabupaten/ kota.
2. Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen
ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan
berkonsultasi dengan PPK di instansi masing-masing.
3. Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan
kepada PPK di instansi masing-masing.
4. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan
Pejabat Fungsional kepada PPK di instansi masing-masing.
80
(Pasal 54)
81. MANAJEMEN PNS
Manajemen PNS meliputi:
1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan jabatan;
4. pengembangan karier;
5. pola karier;
6. promosi;
7. mutasi;
8. penilaian kinerja;
9. penggajian dan tunjangan;
10. penghargaan;
11. disiplin;
12. pemberhentian;
13. pensiun dan tabungan hari tua; dan
14. perlindungan.
81
(Pasal 55)
82. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu)
tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Berdasarkan penyusunan kebutuhan, Menteri menetapkan
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional
82
(Pasal 56)
83. PENGADAAN PNS
1. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan
Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu
Instansi Pemerintah.
2. Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan
penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil
seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.
4. Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS.
5. Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian.
6. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan
83
(Pasal 58,63)
84. 7. Masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan
dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme
serta kompetensi bidang.
8. Masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1
(satu) tahun.
9. Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan.
10. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi
persyaratan:
a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
b. sehat jasmani dan rohani
84
(Pasal 63,64,65)
85. PENILAIAN KINERJA PNS
1. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
2. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat
yang dicapai, serta perilaku PNS.
3. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan
transparan.
4. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi
Pemerintah masing-masing.
5. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
6. Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan
bawahannya.
7. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.
8. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan
PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan
pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti
diklat.
9. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi
sampai dengan pemberhentian
85
(Pasal 75,76,77)
86. DISIPLIN
1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib
dalam kelancaran pelaksanaan tugas,
PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan
penegakan disiplin terhadap PNS serta
melaksanakan berbagai upaya
peningkatan disiplin.
3. PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
86
(Pasal 86)
87. 4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD
1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana.
87
(Pasal 87)
88. 5. PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
6. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan
sementara dilakukan oleh PPK
7. Batas usia pensiun yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi Pejabat Fungsional.
88
(Pasal 88,90)
89. Batas Usia Pensiun PNS
Surat Kepala BKN No : K.26-30/V.7-3/99 Tgl. 17-1- 2014
dan
Surat Kepala BKN No : K.26-30/V.28-6/99 Tgl. 11-3- 2014
a. Batas usia pensiun PNS yaitu:
• bagi pejabat administrasi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat
struktural eselon lll ke bawah dan pejabat fungsional umum) adatah 58
(lima puluh delapan) tahun;
• bagi pejabat pimpinan tinggi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat
struktural eselon I dan pejabat struktural eselon ll) adalah 60 (enam
• puluh) tahun.
• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
89
90. b. dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun
(MPP) maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi
melaksanakan tugas, baik Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang
telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan, yang TMT pensiunnya
mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang
mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun, maka Keputusan
Pemberhentian dan Keputusan Pensiun termasuk Keputusan Kenaikan
Pangkat Pengabdian dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c. dalam hal terdapat PNS yang Keputusan Pemberhentian /Pertimbangan
Teknis Pensiunnya telah ditetapkan dan TMT pensiunnya rnulai berlaku 1
Februan 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP
minimal 56 (lima puluh enam) tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan
tugas maka keputusan/ Pertimbangan Teknis Pensiun yang bersangkutan
akan ditinjau kembali.
90
91. d. dalam hal terdapat PNS yang :
1) menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf c, kemudian
mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia
58 (lima puluh delapan) tahun; atau
2) belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian
mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia
58 (lima puluh delapan) tahun,
maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta
diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila
memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
91
92. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
1. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari
tua PNS.
2. PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban.
3. Jaminan pensiun PNS dan jaminan janda/duda PNS dan jaminan hari tua
PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua,
sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
4. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan
jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
5. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal
dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
92
(Pasal 91)
93. PERLINDUNGAN
1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan
berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.
2. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup
jaminan sosial yang diberikan dalam program
jaminan sosial nasional.
3. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum
dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya
93
(Pasal 92)
95. PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan
sebagian kekuasaannya kepada:
• Menteri/Kementerian PANRB;
• KASN;
• LAN; dan
• BKN.
Pasal 23 RUU ASN
95
96. KEWENANGAN & HUB
OTORITAS LEMBAGA
Menteri/Kementerian PANRB
1. Perumusan dan penetapan
kebijakan,
2. Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
3. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
BKN
1. Penyelenggaraan manajemen
ASN
2. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
KASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit
& pengawasan penerapan asas,
kode etik, dan kode perilaku ASN
LAN
• Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
• Pembinaan dan
penyelenggaraan Diklat ASN
97. KELEMBAGAAN
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi,
dan Manajemen ASN.
2. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan
perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin
perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan
asas, kode etik, dan kode perilaku ASN;
c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan
Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ASN; dan
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen
ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
97
(Pasal 25)
98. 1. LAN memiliki fungsi:
a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan
pelatihan Pegawai ASN;
b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi
manajerial Pegawai ASN;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi
manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun
bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan
lainnya;
d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen
ASN;
e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga
pemerintah lainnya
98
(Pasal 43)
99. 2. LAN bertugas:
a. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN
sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN berbasis kompetensi;
c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan
sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan
lembaga terkait;
e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan
pelatihan penjenjangan;
f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
analis kebijakan publik; dan
g. membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan
pelatihan.
99
(Pasal 44)
100. BKN
1. Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN
secara nasional
2. BKN memiliki fungsi:
a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang
pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan
antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
c. penyimpan informasi Pegawai ASN yang telah
dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung
jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem
Informasi ASN.
100
(Pasal 47)
101. 3. BKN memiliki tugas:
a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta
mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh
Instansi Pemerintah;
c. membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
d. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian
ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan
yang komprehensif;
e. menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan
kebijakan Manajemen ASN;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan
prosedur manajemen kepegawaian ASN.
4. BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN
101
(Pasal 48,49)
102. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
2. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko
pekerjaan.
3. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN.
4. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.
5. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
6. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
7. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
8. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan
berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
9. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada
APBN.
10. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan
pada APBD.
102
(Pasal 79,80)
103. 103
d. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan.
1) 91 keatas : sangat baik
2) 76 – 90 : baik
3) 61 – 75 : cukup
4) 51 – 60 : kurang
5) 50 kebawah : buruk
e. Penilaian SKP dapat lebih dari 100
f. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100
g. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor
diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada
pertimbangan kondisi penyebabnya.
