Pertemuan membahas mekanisme penyaluran dana hibah UNICEF dan UNFPA langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga. Mekanisme ini dianggap paling sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memungkinkan penyaluran dana secara efektif ke pelaksana di daerah. Pertemuan juga menjelaskan tata cara registrasi, pembukaan rekening, pengubahan anggaran, dan pengesahan hibah baik berupa uang maupun barang

1. PROGRAM KERJASAMA RI-UNICEF
2011-2015
PEMBAHASAN MEKANISME PENYALURAN
DANA HIBAH KE DAERAH
(FUNDCHANELLING)
PROGRAM KERJASAMA UNICEF DAN UNFPA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Bappenas
Hotel Cemara, Jakarta,13 Agustus 2012

2. SISTEMATIKA
A. LATAR BELAKANG
B. HASIL PEMBAHASAN FUNDCHANELLING
BAPPENAS DAN KEMENKEU
C. MEKANISME HIBAH LANGSUNG MELALUI
K/L KEPADA DAERAH (SKPD)
D. TUJUAN PERTEMUAN
E. AGENDA PERTEMUAN

3. A. LATAR BELAKANG
1. Country Program Action Plans (CPAP) periode 2011 - 2015
antara Pemerintah RI dengan UNICEF dan UNFPA telah
ditandatangani pada tanggal 14 Febuari 2011.
2. Diperlukan Pedoman Umum Program Kerjasama untuk
menggantikan Pedoman Umum sebelumnya (2006-2010).
3. Pedoman Umum sebagai acuan bagi pelaksanaan program
kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF/UNFPA 2011-
2015 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di pusat,
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah,
UNICEF/UNFPA, serta pihak lain (LSM dan Perguruan Tinggi).
4. Finalisasi penyusunan terkendala mekanisme penyaluran hibah
ke daerah (fund channeling) yang harus mengikuti PP No. 10
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah, dan PP No. 2 tahun 2012
tentang Hibah Daerah.

4. LATAR…
5. Dana hibah UNICEF dan UNFPA merupakan hibah yang
prosesnya terencana (off treasury) dan disalurkan langsung
kepada daerah dari development partner ke pelaksana kegiatan
dalam hal ini SKPD.
6. Dengan terbitnya PP No. 10/2011 dan PP No. 2/2012 penyaluran
hibah kepada daerah tidak dapat dilakukan langsung namun
harus melalui pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah daerah
tidak dapat menerima langsung hibah luar negeri.
7. Diperlukan mekanisme penyaluran hibah ke daerah yang dapat:
 Memudahkan penyaluran dana dari UNICEF/UNFPA kepada pemerintah
daerah
 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Sejalan dengan prinsip “Jakarta Commitment”  efektivitas pemanfaatan
bantuan hibah yang diiringi dengan transparansi, akuntabilitas dan
prinsip-prinsip keberlanjutan

5. B. HASIL PEMBAHASAN FUNDCHANELLING
BAPPENAS DAN KEMENKEU
1. Penyaluran hibah kepada daerah dapat dilakukan dengan tiga alternatif:
No Mekanisme Penyaluran Pro Kontra
1 On Granting (penerusan Sesuai dengan PP 2/2012 Tentang Hibah Daerah - Ketentuan UN (direct cash
hibah dari UN ke transfer) yang belum selaras
Kemenkeu dan Kemenkeu dengan peraturan pemerintah
ke prov/kab/kota,BUMD) - Mekanisme on granting hanya
dapat dilakukan untuk hibah
terencana
2 Dekonsentrasi/Tugas Dapat dilakukan oleh SKPD - Peraturan untuk hibah
Pembantuan langsung yang dilakukan oleh
SKPD belum ada
- Dilakukan dengan mekanisme
yang terencana
3 Hibah Langsung melalui - Sesuai dengan PP 10/2011 Tentang Tata Cara - Menambah beban kerja K/L
K/L Pengadaan Pinjaman Luar negeri dan Penerimaan berkaitan dengan
Hibah pertanggungjawaban kegiatan
- PMK No. 191/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan di daerah (teknis administrasi).
Hibah.
- PMK No. 230/2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah
- Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4/2011 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian,
Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

6. HASIL…
2. Hibah Langsung melalui K/L, dinilai merupakan alternatif paling tepat
karena selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan mekanisme
hibah langsung berdasarkan dana indikatif UNICEF/UNFPA. Mekanisme ini
dapat digambarkan sebagai berikut:
UNICEF/UNFPA
K/L K/L
SKPD
3. Adanya kesepakatan bahwa hingga akhir tahun 2012 mekanisme
penyaluran hibah UNICEF dan UNFPA ke daerah masih dapat dilakukan
menurut mekanisme hibah langsung.

7. C. MEKANISME HIBAH LANGSUNG MELALUI K/L
KEPADA DAERAH (SKPD)
1. Hibah berupa uang:
a. Kegiatan yang dilakukan di pusat dan merupakan belanja K/L. Langkah yang perlu
dilakukan:
o Registrasi
o Pembukaan Rekening K/L
o Revisi DIPA K/L
o Pengesahan oleh K/L ke KPPN pusat (Jakarta VI)
• Kegiatan yang dilakukan di daerah oleh pusat: merupakan belanja K/L untuk
membiayai kegiatan di daerah tetapi uangnya tidak ditransfer ke daerah
• Kegiatan yang menggunakan dana K/L yang dilakukan oleh daerah (SKPD).
Langkah yang perlu dilakukan:
o Perlu dibentuk PPK dan Bendahara Pembantu oleh KPA K/L terkait
o Registrasi telah dilakukan oleh Bappenas
o Pembukaan Rekening Bendahara Pembantu (izin pembukaan rekening melalui K/L
terkait ke DJPB)
o Apabila ada penambahan dana untuk kegiatan di daerah maka perlu dilakukan revisi
DIPA K/L
o Penyampaian bukti pertanggungjawaban kegiatan di daerah dari PPK daerah ke K/L
terkait
o

8. MEKANISME…
2. Hibah berupa barang dan jasa:
a. Pengadaan Barang dan Jasa UNICEF/UNFPA yang diterima K/L :
o BAST antara UNICEF/UNFPA dan K/L (BAST di-TTD oleh Eselon II terkait)
o Pengajuan pengesahan pendapatan ke DJPU dengan melampirkan SPTMHL, SP3HL
yang di-TTD oleh KPA (BAST dilampirkan)
o Pengajuan pengesahan ke KPPN pusat (Jakarta VI)
a. Pengadaan Barang dan jasa UNICEF/UNFPA yang diterima daerah (melalui K/L)
yang dilakukan di daerah oleh pusat:
Barang
b. BAST antara UNICEF/UNFPA dengan K/L (Eselon II terkait). Atas dasar BAST tersebut, K/L
menyusun BAST daerah
c. Pengajuan izin penghapusan aset ke DJKN dilakukan paralel setelah BAST di-TTD.
d. BAST daerah di-TTD antara K/L dengan BUD (Bendahara Umum Daerah). BUD terdapat di
badan keuangan daerah.
e. Pengajuan pengesahan oleh KPA K/L terkait kepada KPPN Jakarta VI dengan lampiran
SPTMHL, SP3HL
Jasa
2. BAST antara UNICEF/UNFPA dengan K/L (Eselon II terkait)
3. Pengajuan pengesahan oleh KPA K/L terkait kepada KPPN Jakarta VI dengan lampiran
SPTMHL, SP3HL

9. MEKANISME…
• Hal-hal Lain
– Diperlukan MOU antara K/L dengan SKPD untuk pelaksanaan
Laporan Keuangan dan kegiatan
– Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ada diberi
tambahan tugas terkait hibah dan dibantu oleh PUMK/FAA

10. D. TUJUAN PERTEMUAN
Mengklarifikasi kepada pihak terkait tentang
konsep mekanisme penyaluran “Hibah Langsung
UNICEF dan UNFPA melalui K/L kepada SKPD”

11. E. AGENDA PERTEMUAN
Waktu Kegiatan Penanggung Jawab
14.00 – 14.15 Pembukaan 1. Dir. KGM – Bappenas
2. Dir. KP3A – Bappenas
14.15 – 15.00 Paparan Konsep Penyaluran
Dana Hibah UNICEF dan
UNFPA ke Daerah
(fundchanelling): Mekanisme Dir. KGM – Bappenas
“Hibah Langsung melalui K/L
ke Daerah”
15.00 – 16.00 Klarifikasi dari K/L, UN agency Dir. KGM – Bappenas
serta Tanya Jawab
16.00 – 16.30 Penutup : Kesimpulan dan Dir. KGM – Bappenas
Tindak Lanjut

12. TERIMA KASIH

13. Registrasi Hibah Langsung

14. Pembukaan Rekening Hibah

15. Pengubahan pagu DIPA

16. Pengesahan Hibah Langsung
bentuk Uang

17. Pengesahan Hibah Langsung bentuk
Barang / Jasa / Surat Berharga