Buletin BSNP Edisi 4 Th. 2011

2. Pengantar Redaksi
Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, menjelang akhir
tahun 2011 ini, Buletin BSNP edisi keempat dapat terbit dan hadir
Penanggungjawab
di tangan pembaca sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Moehammad Aman Wirakartakusumah
Pada edisi ini kami memaparkan tiga artikel utama, yaitu artikel
Pemimpin Redaksi tentang Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (bagian
Edy Tri Baskoro kedua), Meneguhkan Ulang Peran Kementerian Agama Sebagai
Benteng Kerukunan dan Penjaga Keutuhan NKRI oleh Weinata
Redaksi Eksekutif Sairin, dan laporan hasil benchmarking sistem penilaian di Inggris
Weinata Sairin oleh anggota BSNP. Selain itu edisi ini juga memuat peluncuran
Richardus Eko Indrajit penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2011/2012 oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangan penyusunan
Dewan Redaksi standar pendidikan nasional dan kegiatan BSNP lainnya. Edisi
Djaali keempat ini juga dilengkapi dengan kegiatan BSNP dalam bentuk
Djemari Mardapi
gambar/lensa kegiatan selama tiga bulan terakhir. Last but not
Farid Anfasa Moeloek
Furqon least, Selamat Tahun Baru 2012. Semoga tahun ini lebih baik dari
Gunawan Indrayanto tahun-tahun sebelumnya. Selamat membaca.
Jamaris Jamna
Johannes Gunawan
Mungin Eddy Wibowo
Teuku Ramli Zakaria
Daftar Isi
Zaki Baridwan
Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
Redaksi Pelaksana 3-7 (Bagian II)
Bambang Suryadi
Meneguhkan Ulang Peran Kementerian
Sekretaris Redaksi
8-11 Agama sebagai Benteng Kerukunan dan
Ning Karningsih Penjaga Keutuhan NKRI.
Benchmarking Sistem Penilaian
Reporter
Gaguk Margono
12-13 Pendidikan di Inggris
Kaharuddin Arafah
Keuangan 14-17 Berita BSNP:
Neneng Tresnaningsih - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rosmalina Luncurkan UN Tahun 2012
- Konsil Kedokteran Indonesia Jalin Kerjasama
Distribusi/Sirkulasi
dengan BSNP
Nurul Najmah
Djuandi - Uji Publik Draf Standar Sarana dan Prasarana
Reyman Aryo Program Pascasarjana dan Profesi
Ibar Warsita
- BSNP Bahas 10 Instrumen Akreditasi BAN
Alamat: PNF
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN 18-20 Lensa BSNP
Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete Keterangan Gambar Cover
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591 Anggota BSNP, tim ahli, dan peserta uji publik draf standar sarana dan
prasarana pendidikan tinggi program pascasarjana dan profesi [atas].
Email: info@bsnp-indonesia.org Illah Sailah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI (kiri) dan
Website: http://www.bsnp-indonesia.org M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan) dalam pembahasan
draf standar sarana prasarana pendidikan tinggi [bawah].
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

3. PARADIGMA PENDIDIKAN
NASIONAL ABAD XXI (Bagian II)
rakat-masyarakat tradisional, baik da­
BAB II: PENDIDIKAN NASIONAL lam keterkaitannya dengan berbagai ke­
budayaan etnik maupun dengan berbagai
S
etelah pada bab terdahulu dijelaskan kon­ sistem pemerintahan tradisional yang
sep-konsep dasar mengenai pe­ngertian pen­ dalam banyak hal juga sedikit-banyak
terkait dengan etnisitas.
didikan, falsafah pen­didikan, dan pa­ra­digma
Data etnografi dari berbagai suku
pendidikan, da­lam bab II ini akan diberikan
bangsa menyebutkan betapa tugas pen­­
gambaran umum mengenai keadaan pendidikan didikan itu dikenali, meski tidak selalu
nasional di Indonesia. Bab ini akan dimulai dengan diwadahi dalam suatu organisasi sosial
suatu paparan ringkas mengenai “pendidikan di tertentu, namun tugas pelaksana pen­
Indonesia di masa lalu”, yang merupakan sua­ didikan itu diamanatkan oleh kebudayaan
tu latar mengenai bekal pengalaman bangsa yang bersangkutan. Pada suatu suku
sebelum kemudian ‘membangun’ suatu sistem bangsa tertentu di Papua misalnya, adalah
pendidikan nasional. Setelah bagian “bekal dari tugas ibu untuk memberi pelajaran
masa lalu” itu menyusul sub-sub bab tentang pertama dalam hal berburu dan meramu
keadaan dewasa ini, di mana bahasan dipusatkan di hutan kepada anaknya.
pada beberapa aspek penting dalam bangunan Berbagai ritus peralihan (rites de
pendidikan nasional itu, yang meliputi: (1) aspek pas­sage) dari suatu status ke status se­
geo-demografi yang berkenaan dengan bentang lanjutnya dalam rute kehidupan setiap
wilayah serta komposisi penduduk, yang keduanya orang biasanya dilaksanakan oleh tokoh
dipaparkan beserta varian-varian kondisi di tertentu yang bertugas memimpin ritus
peralihan itu. Tidak jarang ritus itu
dalamnya, beserta kemungkinan penga­ruhnya
didahului oleh suatu proses pendidikan
terhadap upaya pendidikan; ke­mu­dian, (2) aspek
tertentu pula. Dalam hasil-hasil kajian
kategorisasi jenis dan penyelenggara pendidikan, Antropologi dikenal adanya apa yang
serta dalam sub-bab terakhir dipaparkan, sub- disebut sebagai man’s house sebagai
bab (3) mengenai sistem dan substansi perangkat tempat/rumah untuk mempersiapkan
legal yang melandasi penyelenggaraan Pendidikan pe­muda-pemuda yang beranjak dewasa,
Nasional itu. di mana dilakukan berbagai upaya
pendidikan dan pelatihan guna memenuhi
kebutuhan untuk peralihan status itu.
Pelaksanaan pendidikanpada masa
2.1. Pendidikan di Indonesia Masa Lalu prasejarah tak mungkin dapat diketahui
Masa lalu sebelum abad XXI dalam dari data primer, karena sifat data pra­
hal pendidikan untuk Indonesia dapat sejarah yang tak disertai data tertulis. Di
dibagi secara urutan waktu kurang lebih zaman yang berikutnya, yaitu zaman se­
sebagai berikut: (a) zaman pra-kolonial jarah, yang untuk Indonesia diawali dengan
yang lebih rinci dapat dibagi ke dalam masa Hindu-Buddha dan kemudian masa
masa prasejarah dan masa sejarah, (b) Islam, berkat adanya data tertulis dari
zaman kolonial ketika sistem pendidikan zaman itu sedikit banyak dapat diketahui
‘modern’ dari Eropa diperkenalkan, dan (c) Bahwa penataan institusional tersebut bisa ti-
zaman kemerdekaan RI yang berlangsung dak sepenuhnya mewakili etnisitas diconto-
hingga sekarang, sebelum dan sesudah hkan oleh tata sosial di masa Majapahit, di
mana meski dapat dipastikan bahwa raja be-
abad XXI. serta keluarganya beserta sebagian terbesar
Di luar sistem persekolahan ‘modern’ rakyatnya adalah penyandang etnisitas Jawa,
seperti yang semula diperkenalkan oleh namun jelas-jelas dalam berbagai prasas-
kolonialis Belanda, terdapat berbagai ‘in­­ ti yang dikeluarkan di masa itu disebutkan
adanya golongan penduduk yang non-Jawa,
stitusi’ pendidikan dalam lingkup masya­­ yang juga dilindungi oleh kerajaan.
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

4. bagaimana pendidikan dilaksanakan atau keistimewaan dalam penguasaan pem­
diatur di masa-masa itu. buatan benda-benda logam itu diberi se­
Di masa Hindu-Buddha, dari data macam otonomi, seperti pada sîma ka-
prasasti maupun sastra, dapat diketahui juru-guśaly-an. Pada semua institusi
tentang adanya institusi pendidikan penguasaan teknologi tertentu itu terdapat
keagamaan yang mandiri di luar istana kegiatan pendidikan dan pelatihan di da­
raja, yang letaknya sering di daerah pe­ lamnya. Dapat diperkirakan bahwa cara
gunungan, disebut dengan nama-nama pen­didikan yang dilaksanakan adalah se­
seperti kadewagurwan dan patapãn. Da­ macam proses pemagangan. Di antara
lam karya-karya sastra sezaman dice­ golongan profesi yang ada dan disebutkan
ritakan bahwa tempat-tempat pendidikan dalam sumber-sumber tertulis masa ini
itu merangkap asrama, dan seringkali adalah ahli bangunan (umum, rumah) yang
disantuni dan dikunjungi juga oleh ke­ disebut undahagi, dan ahli pembuat kapal
luarga raja. Istilah kadewagurwan me­ yang disebut undahagi lañcang. Berbagai
nya­takan bahwa tokoh utama yang men­ macam profesi yang diakui berbeda-beda
jadi sumber ilmu dalam institusi itu di­ di masa Hindu-Buddha itu membutuhkan
sebut dewaguru, yang menyiratkan mak­ institusi pendidikannya tersendiri.
na “seorang guru yang mempunyai kua­ Suatu fakta yang perlu disebutkan
lifikasi spiritual tinggi”. Adapun patapãn mengenai masa Hindu-Buddha ini adalah
berarti “tempat bertapa”, yaitu tempat adanya inisiatif di Indonesia untuk me­
mengolah kemampuan spiritual melalui nyelenggarakan suatu pendidikan ke­aga­
pengendalian fisik dan mental, yang juga maan yang berjangkauan antar­bangsa dan
mempunyai guru atau pelatih. Lingkungan antarnegara. Pendidikan agama Buddha
belajar dan pelatihan spiritual itu pulalah diselenggarakan oleh kerajaan Sriwijaya
yang sering disebut dengan istilah man­ di pulau Sumatera yang dahulu disebut
dala, yang mempunyai arti harfiah “ling­kar­ Suwarnadwîpa atau Suwarnabhûmi. Fa
an (berstruktur)”, yang tentunya terpusat Hien (abad ke-5 M.) dan Hiuen Tsang
kepada sang guru. (abad ke-7 M.) adalah dua musafir Cina
Dapat disimpulkan dari sejumlah da­ yang memberikan catatan bahwa mereka
ta itu bahwa pada masa Hindu-Buddha lebih dahulu belajar tentang Buddhisme di
tersebut, di Jawa khususnya, terdapat Sriwijaya sebelum meneruskan perjalanan
‘spe­sialisasi’ pendidikan keagamaan, yang untuk belajar lebih lanjut di pusat studi
dilaksanakan dalam suatu institusi ter­ agama Buddha di Nalanda di daerah
pisah dari keraton, namun juga disantuni Bengal, India.
oleh pemerintahan kerajaan. Ada kalanya Tradisi mengenai institusi-institusi
calon atau keluarga raja pun dididik di seperti patapãn dan kadewagurwan dari
dalam institusi seperti itu untuk jangka masa Hindu-Buddha tersebut di atas itu­
waktu tertentu. Namun perlu pula di­per­ lah yang kiranya berlanjut ke zaman Is­
hitungkan bahwa di samping institusi pen­ lam yang menyusul dan kemudian di­
didikan spiritual-keagamaan itu istana kenal sebagai pêsantrèn. Secara struk­
sendiri melakukan pelatihan-pelatihan tur organisasi sosial keberadaannya ber­
in­ternal, artinya untuk warganya sendiri, lanjut, namun isi ajarannya berubah, dari
dalam bidang-bidang yang lebih bersifat substansi Hindu-Buddha ke Islam. Tak
‘keduniawian’, misalnya dalam seni sastra jarang para kyai pemimpin pesantren-
dan seni musik (Poerbatjaraka). pesantren itu membina hubungan dengan
Karya-karya sastra masa Majapahit pusat-pusat pengetahuan Islam di luar
akhir juga mengungkapkan betapa seorang negeri, terutama negeri Arab, dan mungkin
putra raja juga perlu melatih keunggulannya juga Persia dan Turki.
untuk penguasaan pengungkapan seni Pada zaman berikutnya, yaitu zaman
yang menyiratkan bahwa itu semua adalah penjajahan Belanda terdapat upaya-upaya
bagian dari pendidikan pribadi demi citra pendirian dan pelaksanaan lembaga-lem­
keberadaban.
Hal lain yang patut diberi perhatian Istilah ini berarti “tempat santri”, dan kata
ada­lah adanya kelompok-kelompok so­ “santri” diperkirakan berasal dari šāstri, yai-
sial dengan kemahiran-kemahiran khu­ tu “(siswa) yang mempelajari šāstra”, yaitu
kitab-kitab yang berisi pengetahuan, yang
sus melalui pelembagaan pelatihan pro­ dapat dikhususkan pada bidang-bidang ter-
fe­sionalnya masing-masing (misalnya: tentu, seperti ilmu memahat, ilmu pemerin-
pande mãs, pande wesi, pande tambaga). tahan, ilmu pementasan tari dan teater, bah-
kan ilmu bercinta.
Ada kalanya suatu desa yang mempunyai
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

5. baga pendidikan tertentu sebagai berikut. berjiwa ketimuran dengan membawa cita-
Oleh pemerintahan kolonial pada waktu cita kemandirian bangsa. Tokoh pertama
itu masalah pendidikan dianggap penting adalah R.M. Soewardi Soerjaningrat, atau
sehingga dimasukkan dalam Undang- lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara
Un­dang Tahun 1848, dan dianggarkan (1889-1959), yang mendirikan perguruan
25.000 gulden untuk sektor pendidikan. Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di
Pada tahun 1851 didirikan sekolah “dok­ Yogyakarta. Lengkapnya nama perguruan
ter Jawa” untuk melatih tenaga kaum itu adalah “Nationaal Onderwijs Instituut
pri­bumi menjadi “mantri cacar” guna Taman Siswa”. Sebagai tokoh pergerakan
mengatasi penyakit cacar yang mewabah. nasional, Ki Hajar Dewantara tidak ragu
Pada tahun 1851 itu juga dibuka dua mencantumkan kata “nationaal” pada na­
kweekschool untuk melatih guru bantu ma perguruannya, dan dengan itu yang
bagi sekolah-sekolah modern sistem ba­ di­maksudkannya kenasionalan Indonesia
rat. Pembukaan lembaga-lembaga pen­ yang bersatu untuk mengupayakan ke­
didikan itu, sebagaimana dikatakan oleh merdekaan bangsa dari belenggu pen­
seorang tokoh Belanda, adalah untuk jajahan. Falsafah pendidikan yang di­kem­
“membentengi Belanda dari vulcano Islam”. bangkannya bertolak dari penekanan
Pada tahun 1867 pemerintah kolonial kepada pembentukan kemandirian da­
membentuk departemen sendiri untuk lam hubungan yang berkomunikasi ha­
masalah pendidikan, yaitu yang disebut ngat antara guru dan murid. Falsafah
Departeman Pendidikan, Agama, dan pen­didikannya yang terkenal yang diung­
Industri. Dari pengaturan itu tumbuhlah kapkan dalam bahasa Jawa kuno berbunyi:
sekitar 300 sekolah pribumi di Jawa dan “ing ngarsa sung tuladha, ing madya ma­
sekitar 400 di luar Jawa. ngun karsa, tut wuri handayani”, sebagai
Pada tahun 1902 di Batavia dibuka pedoman perilaku bagi guru yang artinya:
sekolah kedokteran yang dinamakan “di depan memberi teladan, di tengah
School tot Opleiding voor Indische Artsen menyemangati, dan mengiringkan dari
(STOVIA) dan pada tahun 1913 di Sura­ belakang sambil memberi kekuatan”.
baya didirikan pula sekolah sejenis yang To­­koh ini mendorong diberikannya ju­
dinamakan Nederlandsch Indische Artsen ga bahan-bahan ajar yang digali dari ke­
School (NIAS). Pada tahun 1927 STOVIA budayaan setempat, sehingga dapat di­
ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi, katakan bahwa kiprahnya dalam penye­
dengan nama Geneeskundige Hogeschool. lenggaraan pendidikan itu adalah juga
Ini menjadi cikal-bakal Fakultas Ke­dok­ merupakan suatu gerakan budaya. Tercatat
teran Universitas Indonesia. Kemudian bahwa pada tahun 1942 terdapat 199
di­dirikan pula Rechtskundige Hogeschool sekolah cabang Taman Siswa yang tersebar
yang menjadi cikal-bakal Fakultas Hukum di beberapa daerah, terutama di pulau-
Universitas Indonesia, kemudian juga pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan,
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Sulawesi, dan Maluku, yang pada waktu
yang menjadi cikal-bakal Fakultas Sastra itu mempunyai sekitar 650 orang guru.
(kemudian Fakultas Ilmu Pengetahuan Empat tahun kemudian tokoh pen­di­
Budaya) Universitas Indonesia. Technische dikan terkemuka lain yang perlu disebut
Hogeschool yang didirikan pada tahun adalah Engkoe Mohammad Sjafei yang pada
1920 di Bandung merupakan cikal-bakal 31 Oktober 1926 mendirikan “Perguruan
Institut Teknologi Bandung, sedangkan Ruang Pendidik INS Kayutanam” di suatu
Landbouwkundige Fakulteit merupakan desa kecil bernama Kayutanam di Su­
cikal-bakal Institut Pertanian Bogor. Bes­ matra Barat. Ada lima garapan utama
tuurs Academie yang didirikan tahun yang dikembangkan oleh perguruan ter­
1930-an kemudian menjadi Institut Pe­ sebut, yaitu: (a) kemerdekaan berpikir
merintahan Dalam Negeri yang di ke­mu­ (dalam bentuk inovasi/kreativitas), (b)
dian hari diselenggarakan oleh Pe­me­rintah pengembangan ilmu pengetahuan, ta­
Republik Indonesia. len­ta/bakat (sebagai rakhmat Tuhan),
Sementara berlangsung pemerintahan dan potensi diri, (c) kemandirian dan
kolonial itu, ada dua tokoh pemuka In­do­ entrepreneurship, (d) etos kerja, serta (e)
nesia sendiri yang merintis suatu sistem
persekolahan tersendiri, yang secara teknis Periksa entri “Taman Siswa” dalam Ensiklope­
bersifat modern seperti sekolah-sekolah di Umum untuk Pelajar, dengan pemimpin re-
daksi Prof.Dr. Fuad Hassan, penerbit Ichtiar
yang diperkenalkan oleh Belanda, namun Baru van Hoeve, Jakarta 2005. Jilid 10, hala-
dalam semangat dan isi pelajaran sangat man 5.
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

6. akhlak mulia (sebagai pengejawantahan masi untuk memburu ketertinggalan bang­
dari agama, etika, dan estetika). Beberapa sa dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan
ungkapan yang bermuatan falsafah perkembangan global. Dari ’Paradigma
pen­didikan dari tokoh ini antara lain Pendidikan Nasional dalam UU Nomor
adalah: “Jangan minta buah mangga ke­ 20’ dapat dicatat beberapa butir sebagai
pada pohon rambutan, tapi jadikanlah be­rikut ini:
setiap pohon menghasilkan buah yang a. Desentralisasi menggantikan paradig­
manis”; “Salah satu alat besar yang bisa ma sentralisasi, sehingga pendidikan
mengubah keadaan kita dan menolong menjadi tanggung jawab bersama
mengejar ketinggalan-ketinggalan adalah pe­merintah pusat, daerah dan
pendidikan yang bersifat aktif positif dan ma­sya­rakat.
belajar menurut bakat”; “Barang siapa yang b. Dengan desentralisasi ini, tang­gung­
mengeluh, ia kalah”; “Bangsa Indonesia tak jawab pengelolaan sistem pendidikan
dapat tidak akan mendapat manfaat yang nasional tetap berada di tangan men­
sangat besar apabila juga berpikir kritis dan teri pendidikan nasional, dan dalam
logis”; “Pelajaran pekerjaan tangan tidak hal ini pemerintah pusat menentukan
hanya mengenai ketrampilan saja, banyak kebijakan nasional dan standar na­sio­
lagi sangkutannya dengan perkembangan nal pendidikan untuk menjamin mutu
jiwa si pelajar”, “Jadilah engkau, menjadi pendidikan nasional.
engkau”, dan lain-lain. Kutipan-kutipan c. Pengelolaan pendidikan dasar dan me­
itu dapat menggambarkan pendekatannya nengah sebagai satuan pendidikan
dalam melaksanakan upaya pendidikan. yang berbasis keunggulan lokal, dike­
Dapat dikatakan bahwa Engkoe Mo­ham­ hendaki di setiap kabupaten dan kota.
mad Sjafei telah lebih dahulu menerapkan d. Sekurang-kurangnya satu satuan pen­
pendekatan pendidikan yang jauh di didikan di setiap jenjang pendidikan
kemudian hari dirumuskan orang sebagai harus dikembangkan menjadi satuan
“student-centered learning” ! pendidikan bertaraf internasional,
un­­tuk menghadapi tantangan
“
glo­­ba­li­sasi.
e. Mengakomodasikan pendidikan jarak
Jangan minta buah mangga jauh dalam sisdiknas di semua jalur,
kepada pohon rambutan, “ jenjang, dan jenis pendidikan, yang
tapi jadikanlah setiap pohon ber­fungsi untuk memberi layanan
menghasilkan buah pendidikan kepada kelompok masya­
rakat yang tidak dapat mengikuti
yang manis pen­didikan secara tatap muka atau
----Engkoe Mohammad Sjafei---- reguler.
f. Keseimbangan antara peningkatan
iman dan takwa serta akhlak mulia da­
Dapat disimpulkan bahwa penye­leng­ lam rangka mencerdaskan kehi­dupan
garaan pendidikan di masa lalu di kawasan bangsa, tergambar dalam fungsi
Indonesia utamanya terpusat pada jang­ dan tujuan pendidikan nasional, yai­
kauan pusat-pusat tertentu yang ada tu: pendidikan nasional berfungsi
dari zaman ke zaman, yang sudah tentu me­ngembangkan kemampuan dan
tidak dirancang semerata seperti sekarang membentuk watak serta peradaban
ketika Pemerintah Republik Indonesia bangsa yang bermartabat dalam rang­
dari waktu ke waktu mengusahakan agar ka mencerdaskan kehidupan bang­
penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sa, dan bertujuan untuk ber­kem­
semerata mungkin untuk semua daerah. bangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan
2.2 Pendidikan Nasional Dewasa Ini bertakwa kepada Tuhan YME, serta
Paradigma pendidikan nasional sampai berakhlak mulia, sehat, berilmu, ca­
2010 yang masih berdasarkan pada UU 20/ kap, kreatif, mandiri, dan menjadi
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara yang demokratis serta
adalah pengejawantahan tuntutan refor­ bertanggungjawab.
g. Pendidikan tinggi merupakan jenjang
Periksa bahan tercetak berjudul Institut Ta­
lenta Indonesia 2020: INS Kayutanam 1926, Ketua panitia kerja DPR RI tahun 1999-2004,
terbit 2006. Anwar Arifin.
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

7. pendidikan setelah pendidikan me­ c. Pendidikan untuk semua. Pendidikan,
nengah, dan mencakup program pen­ minimal pada tingkat pendidikan
didikan diploma, sarjana, magister, dan dasar adalah bagian hak asasi manusia
doktor, yang diselenggarakan dengan dan hak setiap warga negara. Usaha
sistem terbuka. Perguruan tinggi pemenuhannya harus direncanakan
dapat berbentuk akademi, politeknik, dan dijalankan sebaik mungkin. Pe­
sekolah tinggi, institut atau universitas, me­nuhan hak untuk mendapatkan
yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu me­
pendidikan, penelitian dan pengabdian rupakan ukuran keadilan dan pe­
pada masyarakat, dan dapat menye­ merataan atas hasil pembangunan
leng­garakan program akademik, dan sekaligus menjadi investasi sum­
pro­fesi dan/atau vokasi. Perguruan ber daya manusia yang diperlukan
tinggi juga dapat memberikan gelar untuk mendukung keberlangsungan
akademik, profesi atau vokasi sesuai pem­bangunan bangsa. Hak untuk men­
dengan program pendidikan yang dapatkan pendidikan dasar seba­gai
diselenggarakan. pemenuhan hak asasi manusia telah
menjadi komitmen global. Oleh karena
“
itu, program pendidikan untuk semua
Salah satu alat besar yang bisa yang inklusif diselenggarakan pada
mengubah keadaan kita dan menolong jalur pendidikan formal, nonformal,
dan informal dengan sistem pen­di­
mengejar ketinggalan-ketinggalan “ dikan terbuka dan demokratis serta
adalah pendidikan yang bersifat berkesetaraan gender agar dapat men­
aktif positif dan belajar jangkau mereka yang berdomisili di
menurut bakat tempat terpencil, serta mereka yang
mempunyai kendala ekonomi dan
----Engkoe Mohammad Sjafei---- sosial.
d. Pendidikan untuk Perkembangan, Pe-
ngembangan, dan/atau Pem­bangunan
Sementara itu, dalam Renstra Ke­ Berkelanjutan (PuP3B). Pendidikan
mendiknas 2010-2014 dikemukakan menghasilkan manusia berakhlak mulia
em­pat paradigma universal yang perlu yang menjadi rahmat bagi semesta
diperhatikan, yaitu: alam. Manusia seperti itu memenuhi
kebutuhannya dengan memperhatikan
a. Pemberdayaan manusia seutuhnya, kebutuhan generasi saat ini dan gene­
merupakan fondasi pendidikan yang rasi-generasi yang akan datang (ke­
menyiapkan keberhasilan peserta berlanjutan intergenerasional). Para­
didik sebagai pribadi yang mandiri digma ini mengajak manusia untuk
(makhluk individu), elemen sistem berpikir tentang keberlanjutan planet
sosial yang saling berinteraksi dan bumi dan keberlanjutan keseluruhan
saling mendukung (makhluk so­ alam semesta. Pendidikan harus me­
sial) dan sebagai pemimpin bagi numbuhkan pemahaman tentang pen­
terwujudnya kehidupan yang lebih tingnya keberlanjutan dan ke­se­im­
baik di muka bumi (makhluk Tuhan). bangan ekosistem, yaitu pemahaman
b. Pembelajaran sepanjang hayat ber- bahwa manusia adalah bagian dari
pusat pada peserta didik. Pem­belajaran ekosistem. Pendidikan harus mem­
merupakan proses yang berlangsung berikan pemahaman tentang nilai-
seumur hidup, semenjak lahir sampai nilai tanggungjawab sosial dan natural
akhir hayat, yang diselenggarakan untuk memberikan gambaran pada
secara terbuka melalui jalur formal, peserta didik, bahwa mereka adalah
nonformal, dan informal yang dapat bagian dari sistem sosial yang harus
diakses oleh peserta didik setiap bersinergi dengan manusia lain, dan
saat, tidak dibatasi oleh usia, tempat bagian dari sistem alam yang harus
dan waktu. Pembelajaran dengan sis­ bersinergi dengan alam beserta se­
tem terbuka diselenggarakan dengan luruh isinya. Dengan nilai-nilai itu
fleksibilitas pilihan dan waktu penye­ maka akan muncul pemahaman kritis
lesaian program lintas satuan dan tentang lingkungan. l (bersambung)
jalur pendidikan (multi entry-multi exit
system)
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

8. Meneguhkan Ulang Peran Kementerian Agama
Sebagai Benteng Kerukunan dan
Penjaga Keutuhan NKRI
Weinata Sairin
Catatan Awal
S
alah satu keunikan dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) adalah bahwa bukan
saja ia memiliki Pancasila yang
memberi ruang, serta menghargai
kemajemukan, tetapi juga bahwa
dalam struktur pemerintahan
negara ada suatu kementerian
yang secara khusus bertanggung
jawab dalam mengurus soal-soal
keagamaan, yaitu Kementerian
Agama. Kondisi seperti ini, adalah
kondisi yang spesifik di Indonesia, dan fungsi yang diembannya. Hal yang
yang tidak ditemui di negara lain. amat penting dalam rangka peranan
Kementerian Agama adalah upaya
untuk terus menerus mewujudkan ke­
Hal ini menyiratkan tekad dan ke­ rukunan antar umat beragama, serta
mauan pemerintah untuk mem­beri­ pengembangan relasi antar lembaga-
kan perhatian serius terhadap pe­ lembaga keagamaan, yang kemudian
ngem­bangan kehidupan keagamaan secara konkret mewujud antara lain
di Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai melalui pembentukan Wadah Musya­
Pancasila, khususnya sila pertama, dan warah Antar Umat Beragama (WMAUB)
seiring dengan jiwa serta semangat yang tanggal 30 Juli 1980.
terkandung dalam UUD Negara RI tahun Sayang sekali sesudah era Reformasi
1945. Kementerian Agama secara formal aktivitas WMAUB tidak lagi nampak,
lahir tanggal 3 Januari 1946 melalui Pe­ pa­dahal ada banyak agenda yang ber­
netapan Pemerintah No. 1/S.D. atas kaitan dengan isu keagamaan yang bisa
usul Perdana Menteri (Kabinet Syahrir dilakukan oleh WMAUB.
II) dan Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat. Hal-hal Penting dan Mendasar
Pada awalnya adalah K.H. Abu Dar­ Dalam konteks masyarakat Indonesia
diri, utusan Komite Nasional Indo­ yang majemuk, khususnya dari segi
ne­sia Keresidenan Banyumas dalam agama, maka peran Kementerian Agama
sidang BP-KNIP di Jakarta tanggal 24-28 menjadi amat penting diwujudkan secara
November 1945 yang mengusulkan agar kontinu, konsisten dengan berbasis pada
dalam negara RI, urusan agama diurus Undang-Undang Dasar Negara RI tahun
secara khusus, dan tidak disatukan de­ 1945 dan Pancasila. Tanpa bermaksud
ngan Kementerian Pendidikan, dan melebih-lebihkan, Kementerian Agama
Ke­budayaan. Bertolak dari usul Abu mestilah menjadi sebuah kementerian
Dardiri itulah kemudian lahir Ke­men­ yang memahami benar pluralitas ke-
terian Agama yang memiliki arti yang Indonesia-an, yang terus menerus me­
sangat penting dan strategis. Penulis adalah
ngembangkan kerukunan antarumat ber­
teolog, menulis
Selama kurun waktu lebih setengah agama, bahkan mampu menjadi penjaga tesis S2 Tentang
abad sejak lahirnya, Kementerian Agama keutuhan Negara Kesatuan Republik Gerakan
telah memainkan peran yang amat besar Indonesia (NKRI). Pembaruan
dalam kehidupan masyarakat, bangsa Daya sensitifitas agama, pluralitas Muhammadiyah,
dan negara, sesuai dengan tugas pokok agama, kebhinekaan warga masyarakat anggota BSNP
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

9. pada sisi tertentu bisa menjadi potensi Kerukunan dalam konteks Indonesia
kuat untuk mecabik-cabik dan mencerai- juga berarti, bahwa di dalam Negara
beraikan keutuhan bangsa dan negara. Ke­satuan Republik Indonesia, tidak di­
Kementerian Agama seharusnya mem­ kenal wilayah yang terkotak-kotak, ber­
posisikan diri sebagai kementerian dasarkan suku, agama, ras, golongan, dll,
agama-agama yang berpihak pada ke­ seolah-olah ada wilayah dalam Negara
pentingan semua agama yang ada Kesatuan Republik Indonesia yang
di Indonesia yang bertindak non­dis­ hanya bisa dihuni oleh satu kelompok
kriminatif dengan mengayomi seluruh agama dan atau satu kelompok suku
umat bergama di Indonesia. saja. Kerukunan yang otentik dan di­
Dalam upaya mengaktualisasi peran namis harus ditegaskan tidak perlu
Kementerian Agama yang signifikan dan tidak akan pernah bias diatur oleh
itu, beberapa hal penting dan mendasar sebuah ketentuan perundangan yang
harus menjadi agenda Kementerian bersifat legalistik dan formalistik.
Aga­ma. Menyadari bahwa dimensi misioner/
Pertama, kerukunan dan kebebasan dakwah dari agama-agama adalah unsur
beragama. Bangsa kita dalam era glo­ substansial dari setiap agama, maka
bal menghadapi tantangan semakin kerukunan juga tidak boleh dimengerti
be­sar dan kompleks, yang hanya bisa sebagai sesuatu yang membatasi aspek
dihadapi dalam semangat persatuan misioner dari setiap agama. Pembatasan
dan kebersamaan yang mantap. Sebab aspek misioner dari agama justru bi­sa
itu kerukunan antarumat beragama diartikan sebagai penghilang/penge­
men­jadi suatu yang sangat penting bi­rian dakwah/penyebaran agama itu
diwujudkan. harus dijaga agar benar-benar men­cer­
Namun yang perlu digaris bawahi minkan keluhuran ajaran agama itu
adalah bahwa kerukunan yang kita sendiri dan tidak dilakukan dengan
kem­­bangkan di masa depan bukanlah pola-pola negatif (pemaksaan, bujukan,
kerukunan artifisial, yang sekedar di­ rayuan, dan lain-lain) yang justru ber­
buat-buat atau kerukunan yang ber­sifat tentangan dengan ajaran agama.
verbalistik-semantik (hanya ter­ucap Kedua, pembangunan rumah iba-
dalam pidato-pidato) tetapi kerukunan dah dan pelaksanaan peribadahan.
yang benar-benar otentik dan dinamis, Pengembangan kehidupan beragama di
yang bertolak serta merupakan refleksi Indonesia tak dapat tidak harus mengacu
dari ajaran agama yang kita anut. Ke­ pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945
rukunan yang seperti ini dilandasi ke­ serta konsensus nasional yang dimiliki
sadaran bahwa walaupun kita berbeda negara kita. Sebagai implementasi dari
dari segi agama, tapi mempunyai tang­ rumusan di atas, maka sudah selayaknya
gung jawab yang sama untuk meng­ warga negara yang menganut berbagai
upayakan kesejahteraan bagi semua agama di Indonesia tidak mengalami
orang. ham­batan dalam mengekspresikan ke­
Di negara kita yang memiliki Pan­ be­­basan beragama mereka, tidak meng­
casila sebagai dasar negara, kerukunan alami kesulitan dalam membangun ru­
antarumat beragama itu harus diu­ mah-rumah ibadah serta memiliki ja­
payakan dan diperkembangkan dalam minan hukum untuk memeluk agama
konteks konsensus-konsensus nasional yang mereka yakini.
yang dimiliki bangsa kita, yaitu Pan­ Adanya rumah ibadah dalam suatu
casila, UUD Negara RI 1945, sebagai wilayah pemukiman yang sebelumnya
dokumen konstitusional negara, yang tidak pernah ada merupakan konsekuensi
mengikat kita secara nasional. Dengan logis dari pesatnya pembangunan yang
demikian kerukunan yang harus diu­ mengakibatkan terjadinya mobilitas pen­
payakan adalah kerukunan yang tidak duduk. Kehadiran rumah ibadah serta
mengurangi atau membatasi melainkan fasilitas peribadahan di suatu wilayah
justru memperkembangkan kebebasan ha­rus dimengerti sebagai bagian padu
beragama di Tanah Air kita. Kerukunan dari komponen pembinaan mental-spi­
harus diwujudkan dalam keseimbangan ritual, sebab itu pembangunannya harus
yang dinamis, yaitu kebebasan yang tidak didukung pemerintah dan masyarakat.
merusak kerukunan, dan kerukunan Peraturan Bersama Menteri Agama
yang tidak mematikan kebebasan. dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.
Vol. VI/No. 4/Desember 2011

10. 8 Tahun 2006 ternyata belum memadai maka harus diupayakan agar publikasi
sebagai acuan dalam rangka mengatur keagamaan memacu umat memiliki
perizinan pembangunan rumah ibadah. wawasan keagamaan yang makin luas
Kegiatan peribadahan seorang warga dan mendalam, sekaligus wawasan ke­
negara kepada Tuhan sebagai bagian bangsaan yang kukuh.
dari hak asasinya, tentunya tak bisa di­ Dalam konteks masyarakat Indonesia
hentikan dan atau dilarang, hanya karena yang majemuk, maka publikasi-publikasi
tempat yang khusus untuk kegiatan ini yang sifatnya mendiskreditkan sesuatu
belum ada. Pembangunan mesjid, gereja, agama atau yang bernada menghasut,
pura, wihara sesuai dengan Pancasila memperuncing hubungan antara umat
semestinya tidak boleh mengalami beragama seharusnya tidak layak untuk
ke­sulitan, di wilayah manapun di In­ diterbitkan.
donesia, sebab pembangunan tersebut Kelima, kontribusi agama-aga-
dipahami sebagai sarana pembinaan ma dalam pembangunan bangsa. Per­
mental-spiritual umat. lu peningkatan upaya untuk menge­
Ketiga, sikap kenegarawanan para fektifkan wujud nyata sumbangan aga­
penyelenggara negara. Sikap arif para ma-agama dalam pelaksanaan pem­
penyelenggara negara, khususnya dalam bangunan bangsa antara lain:
menangani hal-hal yang berhubungan a. Kajian-kajian etis pada isu-isu peren­
dengan kehidupan beragama harus le­ canaan pembangunan, antara lain
bih mewujud justru karena masalah- arah pembangunan yang manusiawi
masalah agama adalah masalah yang dalam industrialisasi, termasuk
sangat peka. Sikap arif dan bijaksana itu pe­ngembangan kawasan-kawasan
diwujudkan melalui tindakan dan sikap pemukiman, mobilitas penduduk
yang adil, netral, respek dan pengayom dan pariwisata, perkembangan tek­
terhadap seluruh warga negara tanpa no­logi komunikasi.
mempertimbangkan latar belakang b. Kajian-kajian etis pada isu-isu kri­
agama mereka. tis dalam proses pembangunan: ke­
Para penyelenggara negara harus sen­jangan sosial, kolusi , korupsi,
mem­beri teladan, misalnya dalam kemajuan teknologi kedokteran, pe­
melak­sanakan doa di depan publik. Dan langgaran HAM dan sebagainya.
pada waktu acara hari raya nasional, c. Pembentukan satuan tugas antar
kegiatan kenegaraan, doa pada acara- ke­menterian mengenai isu-isu ak­
acara yang bersifat umum, sebaiknya tual antara lain: kemerosotan har­
mempertimbangkan dan mengapresiasi kat kemanusiaan sebagi akibat ken­
umat atau masyarakat yang hadir, yang dornya moralitas, demoralisasi war­
terdiri dari berbagai latar belakang ga bangsa, menanggulangi penye­
agama. Pemimpin doa dapat memulai baran HIV/AIDS, tingginya mobilitas
doa dengan kata-kata sebagai berikut: penduduk, konflik-konflik dalam
“Sebagai umat beragama kita patut masyarakat, bahaya narkoba, KB/
bersyukur kepada Tuhan karena karya- kesehatan reproduksi pengalaman
karyaNya yang besar dalam sejarah Pancasila dalam mehidupan
kehidupan kita, baik sebagai pribadi seha­ri-hari.
maupun sebagai bangsa. Silakan sau­da­ Keenam, reformasi internal. Dalam
ra-saudara berdoa sesuai dengan agama rangka perlibatan semua unsur agama-
saudara, saya akan berdoa secara agama agama dalam Kementerian Agama se­
saya.” hingga peran serta agama-agama da­
Keempat, publikasi/penerbitan. Se­ lam pembangunan lebih produktif,
lain materi keagamaan dalam bentuk ma­ka perlu dipikirkan pembaharuan
kaset atau video kaset, yang sangat struktur Kementerian Agama, dengan
besar pengaruhnya dalam mengarahkan mempertimbangkan hal-hal berikut:
pola pikir umat, maka bahan-bahan a. Terbukanya fungsi-fungsi yang ber­
bacaan serta berbagai jenis publikasi sifat umum dalam Kementerian Aga­
selain besar pengaruhnya, juga memiliki ma, bagi semua ahli dari berbagai
daya jangkau yang sangat luas ke setiap aga­ma (misal, untuk staf ahli, Se­
daerah dan ke setiap orang. Menyadari kretariat Jenderal, Inspektorat Jen­
daya jangkau serta pengaruh besar deral, Biro Hukum dan lain-lain)
yang dimiliki oleh bahan-bahan becaan, b. Pengadaan tenaga-tenaga pembimas
10 Vol. VI/No. 4/Desember 2011

11. agama-agama untuk semua pro­vinsi bahwa negara melindungi, mengayomi,
sangat diperlukan juga pengem­ member dukungan dan kesempatan
bangan Direktorat Jenderal Agama. ser­ta bertindak adil terhadap semua
Ketujuh, Wadah Musyawarah An- aga­ma sehingga semua agama dan ber­
tar Umat Beragama (WMAUB). Wadah ke­percayaan terhadap Tuhan Yang Ma­
ini perlu dihidupkan lagi dan dibentuk ha Esa mampu secara terus-menerus
di setiap provinsi, sehingga pemikiran- dan bersama-sama memberikan lan­
pemikiran positif konstruktif yang di­ das­an spiritual, moral dan etik bagi
hasilkan lembaga tersebut di tingkat pembangunan nasional sebagai penga­
pusat bisa dapat segera mengalir ke malan Pancasila.
dae­rah-daerah. Kementerian Agama me­ Konsekuensi logis bahwa negara ki­
lalui WMAUB bisa lebih efektif dalam ta bukan negara agama, maka dengan
mengembangkan kerukunan. Peran sen­­dirinya negara sebagai institusi ti­
WMAUB tidak bisa digantikan oleh FKUB dak berteologi, pelaksanaan upacara
yang dibentuk berdasarkan Peraturan aga­ma, dilakukan oleh penganut agama,
Bersama Menteri Agama dan Menteri sesuai dengan ajaran agama masing-
Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun masing. Negara tidak bisa menetapkan
2006. dan atau mengubah hari raya agama,
Kedelapan, kesatuan pemahaman negara bersikap netral terhadap agama.
tentang hakikat Negara Pancasila. Negara tidak memposisikan diri sebagai
Ne­gara Republik Indonesia bukan ne­ institusi yang memberi “pengesahan”
gara sekuler dan bukan negara agama. terhadap eksistensi suatu agama.
Rumusan yang bersifat negasi ini me­
miliki makna yang amat dalam, tentang Catatan Akhir
filosofi kehidupan bernegara dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun
konteks Pancasila sebagai dasar negara. 2007 tentang Rencana Pembangunan
Pemahaman tentang konsepsi kehidupan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-
bernegara sebagaimana disebut di atas, 2025 memberi penegasan bahwa arah
mengandung dua aspek mendasar, pembangunan 20 tahun mendatang di
yaitu bahwa tidak ada pemisahan yang bidang agama adalah “memantapkan
mutlak antara negara dan agama, dan fungsi dan peran agama sebagai landasan
bahwa negara tidak mengatur dan atau moral dan etika dalam pembangunan,
campur tangan terhadap bidang-bidang membina akhlak mulia, memupuk etos
yang menjadi bagian dari tanggung kerja, menghargai prestasi dan menjadi
jawab agama. kekuatan pendorong guna mencapai
“
kemajuan dalam pembangunan.
Disamping itu pembangunan agama
Pembangunan agama diarahkan diarahkan pula untuk meningkatkan
untuk meningkatkan kerukunan hidup kerukunan hidup umat beragama dengan
umat beragama dengan meningkatkan meningkatkan rasa saling percaya dan
rasa saling percaya dan harmonisasi antar harmonisasi antar kelompok masyarakat
sehingga tercipta suasana kehidupan
kelompok masyarakat sehingga tercipta “ masyarakat yang penuh toleransi, teng­
suasana kehidupan masyarakat yang gang rasa dan harmonis.”
penuh toleransi, tenggang Arah pembangunan agama seba­
rasa dan harmonis gai­mana dirumuskan diatas menjadi
amat penting dan strategis untuk te­
----Weinata Sairin---- rus menerus menjadi nafas dan be­
nang merah program dan kegiatan Ke­
Aktualisasi dari pernyataan bahwa menterian Agama. Kementerian Aga­
negara kita bukan negara sekuler adalah ma harus mampu menjadi benteng ke­
bahwa pemerintah bersama-sama rakyat rukunan dan penjaga keutuhan NKRI.
berjuang terus untuk melawan segala Kerjasama sinergis Kementerian Agama
bentuk pengerdilan serta penggeseran dengan berbagai Kementerian Lain di
kehidupan spiritrual yang diakibatkan Indonesia, termasuk Kementerian Pen­
oleh pengaruh modernisasi dan glo­bali­ didikan dan Kebudayaan dan berbagai
sasi. Wujud nyata dari ungkapan bahwa elemen dalam masyarakat menjadi se­
negara kita bukan negara agama adalah suatu yang tak bisa ditawar lagi. l
Vol. VI/No. 4/Desember 2011 11

12. Benchmarking Sistem
Penilaian Pendidikan
di Inggris
Djemari
Mardapi
menyampaikan
cendera mata
dari BSNP
kepada Ceri
Morgan di
Office for
Standard in
Education
(OFSTED).
B
SNP selalu berusaha meningkatkan semakmuran. Hingga saat ini sudah ada 160
tingkat kualitas penyelenggaraan Uji­ negara yang pengu­jiannya ditangani oleh
an Nasional (UN). Salah satu caranya CIE. Sebagai badan independen, CIE memiliki
adalah dengan melakukan benchmarking misi memberikan layanan pendidikan yang
penye­lenggaraan ujian di luar negeri. Un­ bermutu. CIE juga menghasilkan sejumlah tes
tuk kepentingan ini empat anggota BSNP untuk pengujian.
melakukan kunjungan ke London Inggris Lebih lanjut, Djemari mengatakan, di­
dari tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober an­tara jenis tes yang dikembangkan CIE
2011. Mereka adalah Djemari Mardapi, Zaki adalah tes untuk seleksi masuk perguruan
Baridwan, Mungin Eddy Wibowo, dan Djaali. tinggi dan tes untuk sertifikat level sekolah
Bagaimana penyelenggaraan ujian di London, dasar dan sekolah menengah. Selain itu, CIE
apa peran lembaga pengujian, sekolah, juga memberikan perhatian terhadap proses
dan pemerintah, serta bagaimana menjaga belajar mengajar (teaching and learning)
kerahasiaan serta kejujuran ujian, berikut ini dengan melihat hasil tes. “Hasil tes CIE
pengalaman mereka se­ba­gaimana dituturkan me­rupakan informasi kuantitatif tentang
kepada Bambang Suryadi dari Buletin BSNP. deskripsi learning dengan melihat kurikulum
Menurut Djemari Mardapi ada tiga lem­ di sekolah”, ungkap Djemari seraya me­
baga pengujian yang dikunjungi di Lon­don, nambahkan bahwa tes yang digunakan dalam
yaitu Cambridge International Examination bentuk pilihan ganda dan uraian pada level
(CIE), Institute of Education (IOE), dan Office aplikasi.
for Standard in Education (OFSTED). “Tiga Siapa yang menyusun soal? Soal disusun
lembaga ini sengaja kita pilih karena memiliki oleh guru yang terlatih dan berpengalaman.
kredibilitas dan pengalaman yang lama dalam Dalam hal ini, CIE juga memiliki program
penyelenggaraan ujian”, ungkap Djemari pelatihan penyusunan soal bagi guru-guru.
mengawali kisah perjalanannya. Program ini disusun mulai dari se­kolah dasar,
Hari pertama (24/10/2011), tim BSNP sekolah menengah, sampai ke pra-universitas,
mengunjugi CIE dan IOE. CIE merupakan badan termasuk O level dan A level. “Dengan
independen di bawah University of Cambridge adanya pelatihan seperti ini ditambah dengan
yang melakukan pengujian pa­da level in­ pengalaman dalam penyusunan soal, maka
ternasional, khususnya di ne­gara-negara per­ kualitas tes yang disusun CIE termasuk
12 Vol. VI/No. 4/Desember 2011

13. tinggi”, ucap Djemari sambil menambahkan kedua, tim BSNP mengunjungi OFSTED
soal CIE menguji tingkat berpikir tinggi dan (25/10/2011). OFSTED merupakan lembaga
pemecahan masalah. yang besar di bawah Yang Mulia Ratu Inggris
Selain itu CIE telah mendapat peng­a­ (Her Majesty) dalam melaksanakan tugas
kuan internasional melalui program yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
disebut International General Certificate “Tugas utama lembaga ini (OFSTED)
Secondary Education (IGCSE). IGCSE ada­ adalah memberik masukan kepada sekolah-
lah sebuah kualifikasi yang diakui secara sekolah untuk meningkatkan kualitas se­
internasional untuk siswa sekolah, biasanya kolah, terutama pada sekolah-sekolah
dalam kelompok usia 14-16 tahun. “Jadi sis­ yang kategori rendah. Pegawai lembaga ini
wa yang memiliki sertificat ini (IGCSE) diakui diangkat langsung oleh Ratu dan dilindungi
secara internasional dan dapat me­neruskan dengan baik secara politik”, ungkap Mungin
ke perguruan tinggi di Inggris, Amerika seraya menambahkan anggaran berasal dari
Serikat, Kanada, Uni Eropa, Timur Tengah, pemerintah namun tetap melalui per­se­tujuan
Asia Barat, Selandia Baru, Pakistan, Sri Lanka parlemen.
dan di seluruh dunia”, ungkap Djemari. Tugas lembaga ini, lanjut Mungin, adalah
Dalam kunjungannya ke IOE, tim BSNP melakukan inspeksi pada sekolah-sekolah
diterima oleh Prof. David Scott. Ada enam untuk menilai kinerja sekolah. Setiap in­
jenis standar yang dikembangkan oleh IOE. spek­tor dilengkapi dengan instrumen dan
Keenam standar tersebut adalah standar melakukan observasi di kelas untuk me­
kurikulum, standar strategi dan pendekatan ngetahui kualitass pembelajaran. Inspek­
pedagogi, standar asesmen dan evaluasi, tor mengunjungi sekolah selama lima hari.
standar individu, standar sekolah, dan sis­tem Inspektor dipilih oleh guru-guru senior yang
pendidikan. “Standar merupakan kua­litas berpengalaman dan yang sukses termasuk
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kepala sekolah.
dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Standar Zaki Baridwan anggota rombongan
ini harus jelas dan disampaikan ke siswa”, menuturkan kurikulum nasional di­kem­
ungkap Djemari menirukan pen­jelasan David bangkan oleh pemerintah melalui pem­
Scott. bentukan tim penyusun kurikulum. “Setiap
sekolah menggunakan kurikulum nasional,
atau bisa juga mengembangkan kurikulum
sendiri dengan mengacu kepada kurikulum
Pendidikan yang baik ditandai nasional”, ungkap Zaki di sela-sela rapat
dengan penilaian yang baik pleno BSNP.
Terkait dengan penilaian, tambah Zaki
Baridwan, setiap sekolah dinilai melalui pe­
nilaian terhadap kinerja guru, kepala se­kolah,
Dalam pelaksanaan standar tersebut, dan pelaksanaan proses belajar mengajar di
tambah Djemari, ada empat elemen kunci kelas, laboratorium, dan pres­tasi yang dicapai
yang sangat berpengaruh, yaitu siswa, guru, siswa.
kepala sekolah, dan orang tua. “Oleh sebab Menurut Zaki Baridwan, hasil penilaian
itu, pemahaman mereka (siswa, guru, kepala dikatagorikan menjadi tiga, yaitu sekolah
sekolah, dan orang tua) tentang standar sangat sangat baik, sekolah baik, dan sekolah ku­
penting sehingga standar tersebut dapat rang baik. Fokus penilaian terutama pa­
dilaksanakan dengan baik”, tegas Djemari. da sekolah-sekolah yang rendah. Pada se­
Pendidikan yang baik ditandai dengan kolah-sekolah katagori baik, penilaian lebih
penilaian yang baik. Pendidikan pada se­kolah jarang dilakukan. Penilaian dilakukan pada
dasar menekankan pada masalah ber­main, komponen-komponen yang ditengarai ren­
berkomunikasi, dan mengenal diri, bukan dah. Misi lembaga ini adalah untuk menjaga
pada pelajaran. Sedangkan standar penilaian agar sekolah yang baik tetap baik dan sekolah
di sekolah dasar mencakup penge­tahuan yang kurang baik menjadi baik.
dan keterampilan. Level standar yang diukur Sebagai implikasi yang bisa diterapkan
adalah analisis, sintesis, dan penyelesaian di Indonesia adalah melalui tim akreditasi
masalah. “Standar me­nen­tukan apa yang dan pengawas sekolah. Hal yang perlu di­
harus diketahui dan mampu dilakukan oleh perhatikan adalah kemampuan pengawas,
anak”, ungkap Djemari. ko­mitmen, dan kejujuran pengawas se­kolah.
Secara terpisah Mungin Eddy Wibowo Selain itu perlu kerja dinergis antara tim BAN-
anggota rombongan menuturkan pada hari SM dan pengawas sekolah. l
Vol. VI/No. 4/Desember 2011 13

14. Berita BSNP*
Menteri Pendidikan
danKebudayaan
Mohammad Nuh
dan Djemari
Mardapi Anggota
BSNP memberikan
penjelasan kepada
wartawan seusai
peluncuran
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN penyelenggaraan
Ujian Nasional
LUNCURKAN UN TAHUN 2012 2012 di Jakarta
(30/11/2011)
U jian Nasional atau UN tahun 2012 tetap akan
diselenggarakan untuk jenjang pen­didikan
dasar dan menengah dengan kriteria kelulusan yang
sanaan UN energi dan pikiran kita akan banyak ter­
serap. “Pada saat pelaksanaan su­paya mengacu ke­
pada rambu-rambu penye­lenggaraan UN yang telah
sama pada tahun 2011. Yaitu kriteria kelulusan yang kita susun baik dalam bentuk Peraturan Menteri Pen­
menggabungkan an­tara nilai sekolah/madrasah de­ didikan dan Kebudayaan maupun Prosedur Ope­ra­sio­
ngan nilai UN dengan bobot 40% dan 60%. Sekarang nal Standar (POS) UN” ungkap Muhammad Nuh.
,
“
UN tidak perlu diperdebatkan. Sebaliknya, sekarang
saat­­nya untuk bersatu dan bekerja keras, mu­lai dari
Harus dipastikan soal UN itu aman
jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sampai ke sekolah/madrasah, de­mi mensukseskan dan rahasia dengan merinci titik-titik
penyelenggaraan UN tahun 2012. rawan yang mengarah kepada kelemahan “
Demikian arahan Menteri Pendidikan dan Ke­ kerahasiaan dan keamanan soal UN.
bu­dayaan (Mendikbud) ketika meluncurkan pe­
nye­lenggaraan UN tahun 2012 di Jakarta, Rabu Percuma UN dilaksanakan dengan
(30/11/2011). Hadir dalam acara ini ang­gota Badan biaya tinggi kalau soalnya bocor
Standar Nasional Pendidikan (BSNP), para Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi, Rek­tor Perguruan Tinggi ----Mendikbud Mohammad Nuh----
Negeri, Kepala Lem­baga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP), dan para undangan lainnya. Terkait dengan penggandaan naskah so­al UN,
Lebih lanjut Mendikbud mengungkapkan, ada Muhammad Nuh mengatakan bahwa mulai tahun 2012
beberapa indikator untuk mengukur ke­suksesan penggandaan naskah soal UN akan dilakukan secara
penyelenggaraan UN. Pertama, ke­­terjaminan dari sentralisasi. “Tahun yang lalu penggandaan naskah
sisi keamanan tentang ke­rahasiaan soal Un. “Harus soal diserakan ke masing-masing penyelenggara UN
dipastikan soal UN itu aman dan rahasia dengan ting­kat provinsi, tetapi pada tahun 2012 pencetakan
merinci titik-titik rawan yang mengarah kepada naskah soal UN akan disentralisasikan” ungkap Men­
,
kelemahan kerahasiaan dan keamanan soal UN. Per­ dikbud dengan memberikan alasan se­makin banyak
cuma UN dilaksanakan dengan biaya tinggi kalau jumlah percetakan, semakin su­sah melakukan penga­
soalnya bocor” ungkap Mendikbud sambil me­nam­
, wasannya.
bahkan kerahasiaan dan keamanan itu ibarat setali Sementara itu, Djemari Mardapi Ketua Penye­leng­
mata uang. gara UN Tingkat Pusat dalam la­po­rannya mengatakan
Kedua, distribusi soal yang harus tepat dari sisi BSNP telah melakukan persiapan-persiapan untuk
waktu dan tetap dari sisi jumlah. “Jangan sampai ter­ penyelenggaraan UN.“BSNP telah menyiapkan konsep
jadi, ujian dilaksanakan hari ini tetapi soal baru da­ Per­men­dikbud tentang kriteria kelulusan dari satuan
tang besuk. Atau soal datang tepat waktu tetapi pendidikan dan penyelenggaraan UN, POS UN, kisi-
jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah peserta UN” , kisi soal UN, dan buku saku tanya ja­wab tentang UN
pesan Mendikbud yang menekankan kelancaran dis­ se­bagai bahan sosialisasi ke daerah-daerah” ungkap
,
tribusi soal. * Bambang
Djemari Mardapi.
Suryadi
Ketiga, saat pelaksanaan UN. Pada saat pelak­ Dalam hal penjadwalan, tambah Djemari
14 Vol. VI/No. 4/Desember 2011

15. Berita BSNP
Mardapi, BSNP telah berkoordinasi dengan pihak Ke­ dan untuk SMP/MTs dan SMPLB pengumuman pa­ling
men­terian Agama terkait dengan hari libur nasional lambat tanggal 2 Juni 2012” tambah Djemari Mardapi.
,
dan keagamaan. “Jadwal pe­laksanaan UN disusun Penyelenggaraan UN merupakan ke­pen­tingan
dengan menyesuaikan hari libur nasional dan libur bersama, oleh karena itu diperlukan kerjasama dari
keagamaan se­hingga peserta didik bisa mengikuti UN semua pihak. Dalam hal ini, BSNP memberikan se­
de­ngan tenang, aman, dan nyaman” ungkap Djemari
, bagian wewenangnya kepada perguruan tinggi ne­
sambil menyebutkan untuk UN SMA/MA, SMALB dan geri untuk melakukan penga­wasan pelaksanaan UN
SMK dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 19 April dan pemindaian lembar jawaban UN untuk SMA/MA,
2012 dan UN SMP/MTs, SMPLB dimulai dari tanggal dan SMK.
23 sampai dengan 26 April 2012, dan UN SD/MI dan Secara terpisah, Weinata Sairin ang­gota BSNP
SDLB dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Mei menjelaskan pentingnya me­me­­gang prinsip-prinsip
2012. kejujuran, kera­ha­siaan, keamanan, dan ke­lancaran
Pengumuman kelulusan peserta didik dari sa­ da­lam penye­leng­garaan UN. “Kita perlu menge­
tu­an pendidikan dilakukan oleh masing-masing se­ depankan prinsip JURAHMANCAR yaitu JUJUR,
ko­lah/madrasah. “Untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK RAHASIA, AMAN, dan LANCAR” ungkap Weinata
,
pengumuman paling lambat tanggal 26 Juni 2012 Sairin dalam rapat pleno BSNP. l
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
JALIN KERJASAMA DENGAN BSNP
B ertempat di ruang sidang BSNP, pada hari
Selasa (8/11/2011) telah berlangsung pe­nan­da­
tangan Nota Kesepahaman atau Me­mo­randum of
pem­binaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan
praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mu­
tu pelayanan medis” ungkap Menaldi Rasmin yang
,
Understanding (MoU) antara Konsil Kedokteran In­ di­dam­pingi 8 orang dari jajaran pengurus KKI yang
donesia (KKI) dan Badan Standar Nasional Pendidikan meliputi Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Divisi Pem­
(BSNP). Pihak KKI diwakili oleh Menaldi Rasmin binaan Konsil Kedokteran Gigi, Bagian Pendidikan,
Ketua KKI dan pihak BSNP diwakili oleh M. Aman dan Bagian Hukum.
Wirakartakusumah Ketua BSNP dengan di­sak­sikan Menurut Menaldi Rasmin,KKI bertugas melakukan
oleh anggota BSNP dan jajaran pengurus KKI. registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan stan­
Menaldi Rasmin dalam sambutannya me­nyam­ dar pendidikan profesi dok­ter dan dokter gigi. Mela­
paikan terimakasih kepada BSNP yang te­lah bersedia kukan pembinaan ter­hadap penyelenggaraan praktik
melakukan penandatanganan nota kesepahaman. kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga
“Ini merupakan kesempatan yang sangat berarti terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
dan bermakna bagi KKI dalam pengembangan pro­ Terkait dengan standar pendidikan kedok­teran,
gram ke depan” ung­kap Menaldi Rasmin seraya me­
, KKI mengeluarkan standar kedokteran yang telah di­
nambahkan bahwa pelindung KKI adalah Farid Anfasa terapkan dalam standar kuri­ku­lum kedokteran. “Ini
Moeloek anggota BSNP yang pernah me­mim­pin KKI se­mua dimaksudkan un­tuk pengamanan bagi peng­
periode pertama. guna profesi ke­dokteran” ungkap Menaldi.
,
KKI merupakan suatu badan otonom, man­diri, KKI memiliki wewenang menyetujui dan meno­
nonstruktural dan bersifat independen, yang ber­ lak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi.
tang­gung jawab kepada Presiden RI. “ KKI memiliki Me­ner­bitkan dan mencabut surat tanda registrasi.
fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta Me­ngesahkan standar kompetensi. Melakukan peng­
Menaldi Rasmin
Ketua KKI
(berbaju batik)
dan M. Aman
Wirakartakusumah
Ketua BSNP saling
menyerahkan
dokumen nota
kesepahaman
yang telah
ditandatangani
dengan disaksikan
oleh anggota
BSNP
Vol. VI/No. 4/Desember 2011 15

16. Berita BSNP
uji­an terhadap per­syaratan registrasi dokter dan dar Pen­didikan Profesi Kedokteran/Kedokteran Gigi
dokter gi­gi. Mengesahkan penerapan cabang ilmu ke­ juga mengakomodasi Standar Pendidikan Na­sional
dokteran dan kedokteran gigi. Melakukan pembinaan yang ditetapkan oleh BSNP. Ketiga, untuk terbangunnya
bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai kemandirian KKI dalam melakanakan tugas dan
pelaksanaan etika pro­fesi yang ditetapkan oleh wewenangnya, KKI dan BSNP sepaham untuk saling
organisasi profesi. Melakukan pencatatan terhadap mendukung, mendorong, dan bekerja sama.
dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh or­ Ketua BSNP, M. Aman Wirakartakusumah me­
ganisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar nyam­but baik penandatanganan nota ke­sepahaman
ketentuan etika profesi. ini. “Dengan adanya kerjasama ini meningkatkan
Isi nota kesepahaman mencakup tiga poin pen­ rasa percaya diri anggota BSNP” ungkap Aman sera­
,
ting. Pertama, penetapan dan pengesahan Standar ya menambahka tugas BSNP beragam, mulai dari
Pen­didikan Profesi Kedokteran/Ke­do­teran Gigi dan pengembangan standar sampai dengan penye­leng­
termasuk di dalamnya Stan­dar Kompetensi Lulusan garan ujian nasional dan seleksi buku teks pelajaran.
merupakan tugas dan wewenang KKI dalam proses Melalui kerjasama ini, lanjut Aman, akan mem­
pengesahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal perkaya dan meningkatkan kiprah dan ke­beradaan
8, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Ta­hun 2004 BSNP dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
tentang Praktik Ke­dokteran. Kedua, pe­nyusunan Stan­ Semoga harapan ini da­pat terwujud. Amin. l
UJI PUBLIK DRAF STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM PASCASARJANA DAN PROFESI
Peserta uji publik
menelaah draf
standar sarana
dan prasarana
pendidikan
tinggi program
pascasarjana dan
profesi sebelum
melakukan
diskusi kelompok
yang didampingi
oleh tim ahli
pengembangan
standar sarana
dan pasarana
K egiatan uji publik draf standar sarana dan pra­
sarana pendidikan tinggi program pasca­sarjana
dan profesi dilaksanakan di Ja­karta dari tanggal 13
dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan di­
sempurnakan secara terencana, terarah, dan ber­ke­
sampai dengan 15 November 2011 dan diikuti oleh lanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehi­
49 undangan/reviewer, 18 tim ahli, dan 6 anggota dupan lokal, nasional, dan global.
BSNP. Kegiatan uji publik ini merupakan kegiatan ke- Terkait dengan standar sarana dan pra­sarana
8 dari sembilan rangkaian penyusunan draf standar. pendidikan tinggi, pada tahun 2009 BSNP telah me­
Undangan terdiri atas akademisi dari berbagai nyusun standar sarana dan prasarana untuk program
perguruan tinggi negeri dan swasta, BAN-PT, Direk­ sarjana dan pada tahun 2010 BSNP mengembangkan
torat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pen­ standar sarana dan prasarana program vokasi. Pada
di­dikan dan Kebu­da­yaan, Direktorat Jenderal Pen­ tahun 2011 BSNP mengembangkan standar sarana
didikan Is­lam Kementerian Agama, Direktur Program dan prasarana program pascasarjana dan profesi.
Pas­casarjana, Kepala Kopertis, dan Asosiasi Profesi. “De­ngan demikian BSNP telah mengembangkan
Edy Tri Baskoro anggota BSNP sekaligus seba­ se­luruh standar sarana dan prasarana pendidikan
gai koordinator kegiatan dalam sam­but­annya me­ tinggi” ungkap Edy seraya menambahkan kegiatan
,
nyampaikan bahwa Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2012 akan difokuskan pada pemantauan
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelak­ standar.
sanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka Dalam pelaksanaannya, hari pertama uji publik
mewujudkan pen­didikan nasional yang bermutu. diawali dengan pemaparan Standar Nasional Pen­
Standar Nasional Pendidikan, lanjut Edy Tri Bas­ di­dikan oleh Edy Tri Baskoro de­ngan tujuan untuk
koro, bertujuan menjamin mutu pendidik­an nasional menyamakan persepsi dan pemahaman tentang
da­lam rangka mencerdaskan ke­hidupan bangsa stan­dar nasional pen­didikan. Berikutnya adalah
16 Vol. VI/No. 4/Desember 2011

17. Berita BSNP
pemaparan tentang draf standar sarana dan prasara­ draf tersebut mudah dipahami atau tidak. Sedangkan
na pendidikan tinggi program pascasarjana dan pro­ dari aspek kesesuaiannya, apakah draf tersebut terlalu
fesi yang disampaikan oleh Paramita Atmodiwirjo. tinggi, sesuai, atau kurang sesuai untuk program
Usai kedua pemaparan tersebut, dilakukan pan­ pascasarjana dan profesi.
dangan umum dari para undangan. Usai diskusi kelompok, diadakan pleno dimana
Pada hari berikutnya, undangan dibagi men­ setiap ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi
jadi empat kelompok, yaitu kelompok bidang ilmu dalam bentuk catatan dan re­komendasi untuk
kedokteran dan kesehatan, MIPA serta geografi; mendapatkan tanggapan dan masukan dari seluruh
kelompok bidang teknik, komputer dan pertanian; undangan. Secara umum, menurut peserta uji
kelompok ilmu-ilmu sosial dan kependidikan; pub­lik, draf standar tersebut mudah dimengerti
dan kelompok humaniora, seni dan desain, serta dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan dan
keagamaan. Di masing-masing kelompok ada tim pengembangan ke depan dengan beberapa catatan
ahli yang mendampingi para undangan. Sementara yang bersifat redaksional dan substansial.
acara diskusi di­pim­pin oleh ketua dengan dibantu Perlu dicatat, bahwa rekomendasi pleno tersebut
oleh se­orang sekretaris yang dipilih oleh anggota merupakan masukan yang akan di­bahas lebih
kelompok. Melalui diskusi kelompok inilah para lanjut oleh tim ahli bersama BSNP untuk melakukan
undangan memberikan masukan, saran, dan usulan perbaikan dan pe­nyem­purnaan draf standar pada
untuk perbaikan draf yang terkait dengan aspek kegiatan berikutnya, yaitu finalisasi draf standar
keterbacaan dan kesesuaian draf standar tersebut. yang diselenggarakan tanggal 18 sampai dengan 20
Dari segi keterbacaan yang ditelaah adalah apakah November 2011 di Jakarta. l
BSNP BAHAS 10 INSTRUMEN AKREDITASI BAN PNF
B SNP memenuhi permintaan BAN PNF untuk
memberi pertimbangan secara akademik
ter­­hadap sepuluh instrumen akreditasi BAN
dari anggota BSNP”ucap ketua tim pe­ngembangan
,
instrumen akreditasi BAN PNF. Selanjutnya, draf
tersebut akan direkomendasikan kepada Menteri
PNF melalui rapat Pleno BSNP di Jakarta, Selasa Pendidikan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi
(1/11/2011). Sepuluh instrumen tersebut adalah Peraturan Menteri.
Pro­gram Administrasi dan Manajemen, Program Menurut Mungin Eddy Wibowo anggota
Seni Tari, Program Bordir, Program Ekspor Impor, BSNP, akreditasi pendidikan nonformal berfungsi
Program Aritmetika, Program Aritmetika, Program untuk pembinaan lembaga kursus, bukan untuk
Penyiaran/Broadcasting, Program Perpajakan, Pro­ menghakimi. “Dalam melakukan akreditasi nanti
gram Perbankan, dan Program Tour dan Travel. jangan sampai salah tujuan. Tujuan akreditasi ini
Dalam menelaah instrumen akreditasi yang adalah untuk pembinaan bukan untuk menghakimi
diusulkan BAN PNF, BSNP mengacu kepada stan­ lembaga pendidikan nonformal” ungkap Mungin.
,
dar pendidikan nonformal yang telah dikem­ Sementara itu Richardus Eko Indrajit Sekretaris
bang­kan BSNP. “Dalam hal instrumen yang di­kem­ BSNP mengatakan tujuan pendidikan non formal
bangkan belum memiliki standar, maka perlu adalah untuk memberikan akses pendidikan se­
se­gera dibuatkan standar” ungkap M. Aman
, luas-luasnya kepada warga masyarakat dan un­
Wirakartakusumah Ketua BSNP. tuk meneruskan pendidikan. Dengan adanya akre­
Berdasarkan masukan dan tanggapan dari ditasi, maka paradigmanya dirubah menjadi akses
ang­gota BSNP, tim pengembang instrumen akre­­ kepada pendidikan yang bermutu dan melanjutkan
ditasi BAN PNF akan melakukan perbaikan dan pendidikan yang bermutu pula (access to quality
penyempurnaan draf instrumen. “Tim akan mem­ education and continuing quality education). l
perbaiki draf instrumen ini sesuai dengan masukan
Anggota BAN PNFI
mempresentasikan
draf instrumen
akreditasi
pendidikan
nonformal dan
informal di BSNP
Vol. VI/No. 4/Desember 2011 17

18. Lensa BSNP
Farid Anfasa Moeloek (duduk tengah) anggota
BSNP dan koordinator kegiatan Evaluasi Pendidikan
Tinggi Berdasarkan Paradigma Pendidikan Nasional
berpose bersama anggota tim ahli di kantor BSNP.
Hafid Abbas Guru Besar UNJ (kiri) didampingi M.
Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan)
memberikan pandangannya tentang Ujian Nasional
kepada anggota BSNP di Jakarta.
Bambang Suryadi (kanan) membacakan naskah
nota kesepahaman antara Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) dan BSNP sesaat menjelang
penandatangan nota kesepahaman tersebut di
kantor BSNP.
Bahrul Hayat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (kiri)
didampingi M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan)
menyampaikan pandangannya tentang latar belakang
penyusunan Sistem Pendidikan Nasional dan implementasinya
kepada anggota BSNP di Jakarta.
18 Vol. VI/No. 4/Desember 2011

19. Lensa BSNP
Perwakilan dari Direktorat Jenderal
Bimas Kristen Kementerian Agama
beraudiensi dengan anggota
BSNP untuk membahas tentang
ujian akhir sekolah di sekolah
keagamaan Kristen.
Anggota BSNP dan tim ahli pengembangan
standar sarana dan prasarana pendidikan
tinggi program pascasarjana dan profesi
berpose bersama setelah menyelesaikan
seluruh rangkaian kegiatan pengembangan
standar di kantor BSNP
Mansyur Ramly (lajur depan berdasi,
mantan Kepala Balitbang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan) bersama
anggota BSNP periode pertama dan kedua
dalam acara halal bi halal dan malam
keakraban di Jakarta
Staf profesional, staf keuangan, dan staf sekretariat BSNP mengekspresikan
rasa syukur dan kegembiraan mereka melalui photo bersama setelah
dalam acara halal bi halal dan malam keakraban di Jakarta
Vol. VI/No. 4/Desember 2011 19

20. Lensa BSNP
Anggota BSNP dan Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) berpose bersama setelah
penandatanganan nota kesepahaman di
kantor BSNP.
Delegasi BSNP diterima oleh Duta Besar
Indonesia untuk Inggris. Dari kiri ke kanan,
Mungin Eddy Wibowo, Djaali, Duta Besar
Indonesia untuk Inggris, Djemari Mardapi,
dan Zaki Baridwan.
Dari kiri ke kanan, Imam Tholhah, Djemari Mardapi, M. Aman
Wirakartakusumah, dan Amin Haidari dalam pembahasan tentang
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk madrasah.