Pemanfaatan dana desa melalui pembiayaan BUMDES untuk usaha peternakan domba dan kambing sebagai penggerak ekonomi masyarakat perdesaan

1. PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI
PEMBIAYAAN BUMDES UNTUK USAHA
PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING
SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI
MASYARAKAT PERDESAAN
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
disampaikan pada : Silatnas ke-6 dan
Piala Presiden 2018 Peternak Domba dan Kambing Indonesia
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

2. 2

3. Tradition of Excellence
UU No.2 1979
Inpres No.3 1993
UU No.2 2002
UU No.32 2002
PP No.72 2005
UU No.6 2014
Desa Unit Administrasi
Pemerintahan Terendah
Peningkatan Penanggulangan
Kemiskinan
Desa organisasi pemerintahan
bertugas pembantuan
Desa organisasi pemerintahan
dibawah kabupaten/pemkot
Desa organisasi
pemerintahan masyarakat
INPRES DESA TERTINGGAL
Dana Bergulir
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDUKUNG DESA TERTINGGAL
Pembangunan infrastruktur
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
Pembangunan infrastruktur berbasis
pemberdayaan masyarakat
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Perencanaan pembangunan partisipatif
DANA DESA
Pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa, partisipatif dan
swakelola

4. PEMBANGUNAN DESA
4
• Tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara
berkelanjutan.
• Tahapan: pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
• Asas: kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
• Pendekatan: desa membangun dan membangun desa.

5. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
ASPEK DESA MEMBANGUN MEMBANGUN DESA
LINGKUP WILAYAH Desa/Desa Adat Kawasan Perdesaan
TUJUAN
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan
kemiskinan
Mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pengembangan ekonomi, dan
pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan
berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan
para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
ACUAN
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes)
RPJMD, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
(RPKP) dan Rencana Tata Ruang, RPJMDes
PELAKSANA
Pemerintah Desa dan masyarakat
Desa dengan semangat gotong
royong serta memanfaatkan
kearifan lokal dan sumber daya
alam Desa
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa, Masyarakat, dan Swasta

6. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan
NAWACITA KE-3
Mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang
memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi, serta penguatan terkait kegiatan ekonomi desa-kota
ARAH RPJMN 2015-2019
Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sasaran Pembangunan wilayah
1. Penurunan desa tertinggal sampai 5.000 desa dan peningkatan desa mandiri sampai 2.000 desa
2. Peningkatan keterkaitan pembangunan kota desa dengan memperkuat 40 pusat-pusat pertumbuhan
baru, menuju kota kecil/ kota baru

7. KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
•Memperluas skala
ekonomi dengan
memproduksi
komoditas unggulan
kawasan
Nilai Tambah &
Skala Ekonomi
•Desa menjadi
penentu harga (price-
maker) bukan hanya
penerima harga
(price-taker)
Posisi Daya Tawar
yang lebih besar
•Kolaborasi antardesa
dalam sebuah
pembangunan
kawasan perdesaan
yang solid
Kolaborasi &
mencegah
kanibalisasi
Deepening Bridging Collaborating Controlling
DIMENSI
PENYANGGA
Konsensus
Antar Desa
Keterpaduan
(hulu-hilir)
Kelemba-
gaan
Komunitas
Keberlanjutan
Dimensi PenyanggaRELEVANSI KAWASAN DIMENSI PENYANGGA
FUNGSI KAWASAN

8. KAWASAN PERDESAAN
Desa A
Desa D
Desa C
Desa E
Desa F
Desa G
Desa H
Desa B
Memilikikegiatanutamapertanian
Terletakdalam1kabupaten
Terdiridaridesa-desayangsaling
berbatasan
Memilikiperencanaanterpadu
Memilikikesamaandan/atauketerkaitan
masalahataupotensipengembangan
1
2
3
4
5
• UU No. 6/2014 Tentang Desa
• Permendesa No. 5/2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
KARAKTERISTIK KAWASAN PERDESAAN

9. GAMBARAN KAWASAN PERDESAAN
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Pasal 1 UU
6/2014)
Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1),
Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota.
Pasal 85
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat
daerah. Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib
mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa
dan masyarakat Desa.
Kesimpulan
Pembangunan Kawasan Perdesaan disesuaikan dengan
kewenangan masing-masing level pemerintah dan
pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota.

10. PROMOSI KAWASAN PERDESAAN
Isu Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Perumusan Strategi
Promosi Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Rencana Aksi
(Action plan)
- Kawasan Perdesaan sebagai
medium penting dalam
mewujudkan skala ekonomi
yang ada di perdesaan.
- Promosi Pembangunan
Kawasan Perdesaan di level
Pusat dan Daerah hingga Desa
yang masih sangat minim.
• Media dan Publikasi
• Knowledge Management
• Database.
• Semua Komponen yang
terdapat dalam Unit Kerja
Ditjen PKP harus menjadi Juru
Bicara untuk mempromosikan
Kawasan Perdesaan
• Membangun jejaring dan
komunikasi publik.

11. PENDALAMAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Partisipasi aktif warga/
pemangku kepentingan
Penguatan Kelembagaan
Investasi mendukung
pembangunan yang
berkelanjutan Musyawarah desa dan antar desa
yang partisipatif dan inklusif
 Penguatan kapasitas warga untuk
berpartisipasi dalam proses
pembangunan (Sekolah lapang dll)
 Kolaborasi antara pemerintah di
tingkat desa dengan masyarakat
dan pemangku kepentingan lainnya
 Sinkronisasi regulasi di level makro,
meso dan mikro.
 Penguatan BUMDesa Bersama
(pelatihan dan peningkatan kapasitas,
aturan main, dan sistem manajerial
serta permodalan)
 Fasilitasi pendalaman perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
dengan mempertimbangkan peran
strategis kelembagaan di level desa dan
kawasan perdesaan.
 Pengembangan Prukades yang
bertujuan untuk mencapai skala
ekonomi perdesaan.
 Fasilitasi kerjasama untuk mendorong
akselerasi ekonomi perdesaan
 Pemetaan dan pembangunan
Infrastruktur yang berfungsi strategis
dalam pengembangan Prukades.

12. KEGIATAN PRIORITAS KEMENDESA, PDT dan TRANSMIGRASI
NILAI TAMBAH
PRUKADES:
dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis
Teknologi & Inovasi
PEMAPANAN ORGANISASI EKONOMI
BUMDES /BUMDESA BERSAMA:
untuk kemandirian ekonomi desa
KEMANDIRIAN PANGAN
EMBUNG :
untuk ketahanan pangan
PEMULIHAN MODAL SOSIAL
SARANA OLAH RAGA:
untuk kohesi sosial

13. UU 6 tentang Desa
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Membangun Desa)
Pembangunan Desa
(Desa Membangun)
Desa
Kerjasama
Desa
1. Keadilan
2. Kebutuhan prioritas
3. Kewenangan desa/
Musyawarah Desa
1. Patisipatif
2. Swakelola
3. Tipologi desa
Peraturan Desa
RPJM Desa
RKPD
APBDesa
Pendapatan
Desa:
PAD
DD, ADD
Hibah
Bantuan APBD
Bagi hasil
Pemanfaatan SDA:
Prudes
BUMdesa
1. Kerjasama antar
desa
2. Musyawarah
antar desa
Peraturan Bersama
Kepala Desa
BKAD Pengembangan
Usaha Bersama
BUMdesa milik
2 desa atau lebih
1. Desa-desa yang berbatasan
2. Kegiatan utama pertanian
3. Dalam 1 kabupaten
4. Perencanaan terpadu
5. Kesamaan potensi dan masalah
SK Bupati/
Walikota
RPKP/rencana
aksi
BKAD
TKPKP
Pengembangan
Usaha Bersama
Prukades
BUM desa bersama
Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan
Pasal 78-82
Pasal 83-85
Pasal 92-93

14. KAWASAN PERDESAAN PETERNAKAN (domba-kambing)
Usaha peternakan dihadapkan pada persaingan yang makin tajam. Di dalam
negeri sendiri, usaha peternakan yang berbasis lahan (land based livestock
farming) akan bersaing dengan usaha pertanian non peternakan dalam
penggunaan sumber daya lahan dan tenaga kerja, baik tanaman semusim
maupun tanaman tahunan, terutama dengan adanya kebijakan ketahanan
pangan.

15. DATA PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Berdasarkan KPPN dan RPKP
Dari 101 Kabupaten lokasi KPPN hanya
terdapat satu Kabupaten yang
mengusulkan peternakan kambing dapat
dilihat bahwa Pembangunan Pedesaan
I PROVINSI JAWA TIMUR
1
Nama
Bumdesma
: Tulus Makmur
2 Kabupaten : Banyuwangi (KPPN)
3
Nama
Kawasan
: Kawasan Perdesaan
Agrowisata
4 Kecamatan : Licin dan Kalipuro
5 Desa
: Tamansari, Bulusari,
Telemung
6
Potensi
Unggulan
: Pengembangan Peternakan
Kambing
: Peralatan Pengolahan Susu
Kambing

16. SASARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN (RPJM)
Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga.
KOMODITI
BASELINE
2014
SASARAN
2019
PERTUMBUHAN (%)
1 Produksi Bahan Pangan Pokok
Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 3,0
Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 4,7
Kedelai (Juta Ton) 0,92 2,6 22,7
Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 8,3
Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 10,8
2 Konsumsi Kalori (kkal) 1.967 2.150,0
3 PPH 81,8 92,5
Pembangunan Pedesaan Berbasis
Peternakan didasari oleh permintaan dan
bukan karena comparative advantage.

17. DANA DESA
2015
Rp 20,7 triliun
(dibagi ke 74.093
desa)
2016
Rp 46,9 triliun
(dibagi ke 74.754
desa)
2017
Rp 60 triliun
(dibagi ke 74.910
desa)
Kebijakan pemerintah dalam bentuk pergeseran politik fiskal
Dana Desa
(DD)
Penyerapan 2015
82,72%
Penyerapan 2016
97,65%

18. Pemanfaatan Dana Desa dan Gerakan Desa
Maraknya kegiatan musdes dan keterlibatan warga
dalam perencanaan sampai eksekusi pembangunan
Transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru
sebagai bagian dari akuntabilitas penyelanggara
pemerintahan desa
Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena
seluruh program harus dijalankan secara swakelola,
tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga
Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena
dikerjakan oleh warga desa dengan semangat
keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas
Munculnya aneka upaya untuk memerkuat kapasitas
warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya
dan pengetahuan lokal

19. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018
• Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
• Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung, dan Sarana
Olahraga Desa.
• Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian di hulu, antara lain: pembibitan tanaman pangan; pembibitan tanaman
keras; pengadaan pupuk; pembenihan ikan air tawar; pengelolaan usaha hutan Desa; pengelolaan usaha hutan
sosial; pengadaan bibit/induk ternak; inseminasi buatan; pengadaan pakan ternak; dan sarana dan prasarana
produksi pertanian lainya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
• Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian di hilir, antara lain: Tepung Tapioka ; Kerupuk ; Keripik Jamur ; Keripik
Jagung ; Ikan Asin ; Abon Sapi ; Susu Sapi ; Kopi ; Coklat ; Karet ; dan Pengolahan Hasil Pertanian lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Dana Desa mempunyai potensi untuk
mendorong Pembangunan Pedesaan
berbasis Peternakan

20. 1. Pembangunan Pedesaan berbasis
Peternakan kurang mendapat
perhatian.
2. Pembangunan Pedesaan Berbasis
Peternakan didasari oleh permintaan
dan bukan karena comparative
advantage.
3. Dana Desa mempunyai potensi untuk
mendorong Pembangunan Pedesaan
berbasis Peternakan
KESIMPULAN