1. Pembatasan Parpol Peserta
Pemilu serta Kesiapan Menjelang
Pemilu 2014

2. Posisioning KPU
1. KPU tidak masuk dalam arus pemikiran penyederhanaan
partai. KPU selama tahap pendaftaran dan verifikasi
partai berupaya memberikan pelayanan dan
pendampingan bagi parpol yang membutuhkan
keterangan, kejelasan dan informasi (help desk).
2. KPU pada verifikasi administrasi tahap I memberikan
catatan secara lengkap dan detail tentang syarat yang
tidak dapat dipenuhi oleh parpol. Hal ini dimaksudkan
agar parpol dapat melakukan perbaikan sehingga
memenuhi syarat menjadi peserta pemilu.
3. KPU hanya menjalankan pelaksananaan pendaftaran,
verifikasi dan penetapan parpol sesuai amanat Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD.

3. Kesiapan KPU Menyelenggarakan
Pemilu 2014
Penataan Regulasi
 Regulasi disusun berdasarkan kebutuhan dan
sudah ditetapkan sebelum tahapan
penyelenggaraan pemilu dimulai
 Regulasi disusun dengan melibatkan partisipasi
publik melalui tahap pembuatan naskah
akademik dan konsultasi publik
 Regulasi yang sudah ditetapkan disosialisasikan
kepada penyelenggara dan peserta pemilu
 Menetapkan rentang waktu penyusunan regulasi
sejak 9 Juni 2012 sampai 9 Juni 2013

4. Lanjutan…
Penataan Organisasi
1. Penataan sekretariat jenderal KPU dengan
merekrut dan mengusulkan sekretaris jenderal
yang baru untuk mengisi posisi yang akan
segera ditinggalkan sekjen yang lama karena
memasuki masa pensiun
2. Penguatan kapasitas pegawai sekretariat yang
akan memberikan dukungan teknis bagi KPU
dalam penyelenggaraan tahapan dengan cara
memperbanyak bimbingan teknis
3. Memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi
KPU di setiap tingkatan sehingga semua
tahapan dapat dilaksanakan dengan baik dan
lancar

5. Lanjutan…
4. Selektif dalam merekrut komisioner di
daerah dan badan-badan adhoc
penyelenggara pemilu
5. Menyusun kode etik penyelenggara pemilu
sebagai landasan moral dan etik dalam
bekerja
6. Internalisasi kode etik kepada jajaran
komisioner dan pegawai sekretariat di
semua tingkatan
7. Pemberian sanksi yang tegas terhadap
setiap personel yang melakukan
pelanggaran baik jajaran komisioner
maupun sekretariat

6. Lanjutan…
Penataan Tahapan
1. Tahapan dilaksanakan tepat waktu dan
sesuai jadwal
2. Tahapan dilaksanakan dengan payung
hukum yang jelas seperti peraturan
KPU (PKPU), surat keputusan (SK),
surat edaran (SE) dan surat
pemberitahuan
3. Tahapan dilaksanakan dengan standar
operasional prosedurs (SOP)

7. Lanjutan…
4. Petugas yang melaksanakan
tahapan diberi pembekalan teknis
yang memadai
5. Komisioner melakukan monitoring,
evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan tahapan secara
berjenjang
6. Membuka ruang partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
setiap tahapan dan memberikan

8. Pemutakhiran dan Penyusunan
Data Pemilih
Sumber Data
 Penyediaan data merupakan
kewajiban pemerintah (pasal 32 ayat
1 UU Nomor 8 Tahun 2012)
 Data agregat penduduk per
kecamatan (DAK2)
 Data penduduk potensial pemilih
pemilu (DP4)
 Data WNI di luar negeri

9. Penyerahan Data
 DAK2 diserahkan paling lambat 16
bulan sebelum pemungutan suara
(sudah diserahkan)
 Jumlah Penduduk Indonesia di dalam
negeri 251.857.940.000
 Data WNI di luar negeri diserahkan
paling lambat 16 bulan sebelum
pemungutan suara (sudah
diserahkan)
 Jumlah Penduduk Indonesia di LN 4,6

10. Sinkronisasi Data
 DAK2 dan data penduduk di luar
negeri disinkronisasikan oleh
pemerintah bersama KPU selama 2
bulan
 Data hasil sinkronisasi itu menjadi
DP4
 DP4 dimutakhirkan lagi oleh KPU
menjadi data pemilih dengan
memperhatikan data pemilu pada
pemilu terakhir dan /atau pemilihan

11. Data Pemilih
 KPU kabupaten/kota menyusun DP4 dari
data kependudukan yang telah
disinkronisasikan.
 Daftar pemilih paling sedikit memuat nomor
induk kependudukan, nama, tanggal lahir,
jenis kelamin, dan alamat.
 Pemutakhiran data pemilih harus selesai
selama 4 bulan
 KPU dibantu pantarlih, PPS dan PPK dalam
melakukan pemutakhiran data pemilih
 Pantarlih memberikan tanda bukti kepada
pemilih telah terdaftar sebagai pemilih
 Hasil pemutakhiran jadi bahan penyusunan
DPS

12. Penyusunan DPS
 DPS disusun oleh PPS dengan basis
domisili RT atau nama lain
 DPS disusun paling lambat 1 bulan
setelah pemutakhiran data pemilih
 DPS diumumkan selama 14 hari
 DPS harus diberikan oleh PPS melalui
PPK kepada peserta pemilu di tingkat
kecamatan
 Masukan dan tanggapan diterima
paling lama 21 hari sejak DPS
diumumkan

13. Lanjutan DPS
 PPS wajib memperbaiki DPS
berdasarkan masukan dan tanggapan
masyarakat selama 14 hari
 DPS hasil perbaikan diumumkan lagi
selama 7 hari untuk mendapat
masukan
 PPS wajib memperbaiki DPS atas
masukan masyarakat selama 14 hari
 DPS hasil perbaikan akhir
disampaikan oleh PPS kepada KPU
melalui PPK untuk menyusun DPT

14. Penyusunan DPT
 KPU kabupaten/kota menetapkan DPT
berdasarkan DPS hasil perbaikan
 DPT disusun dengan basis Tempat
Pemungutan Suara (TPS)
 DPT ditetapkan paling lambat 7 hari
sejak berakhirnya perbaikan DPS hasil
perbaikan
 DPT disampaikan oleh KPU
kabupaten/kota kepada KPU, KPU
Provinsi, PPK dan PPS
 DPT diumumkan oleh PPS sejak
diterima dari KPU kabupaten/kota
sampai hari pemungutan suara

15. DPT Tambahan
 DPT Tambahan (DPTb) ditetapkan
paling lambat 3 hari sebelum
pemungutan suara
 DPTb adalah data pemilih yang telah
terdaftar dalam DPT di suatu TPS,
karena keadaan tertentu tidak dapat
menggunakan haknya di TPS tersebut
 Untuk masuk DPTb seseorang harus
menujukkan identitas diri dan bukti
sudah terdaftar dalam DPT di TPS
asal

16. DPT Khusus
 DPT Khusus adalah daftar pemilih yang
memuat yang tidak memiliki identitas
kependudukan dan/atau pemilih yang
memiliki identitas tetapi tidak terdaftar di
DPS, DPSHP, DPT dan DPTb
 DPT Khusus disusun bersamaan dengan
DPT
 PPS menyusun dan mengumumkan DPT
Khusus seperti halnya penyusunan DPS dan
DPSHB
 Masyarakat dan peserta pemilu diberi
kesempatan memberi tanggapan
 PPS wajib memperbaikinya berdasarkan
verifikasi terhadap masukan dan tanggapan
masyarakat dan peserta pemilu

17. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)
 Penyusunan DPS, DPSHB, DPSHP
akhir, DPT, DPT Khusus
menggunakan aplikasi sistem
informasi data pemilih (sidalih)
 Sidalih mendukung kerja
penyelenggara pemilu dalam
menyusun, mengkoordinasi ,
mengumumkan dan memelihara data
pemilih
 Sidalih juga melayani pemeriksaan
data pemilih dan memberikan
masukan serta tanggapan terhadap

18. Lanjutan sidalih…
 Sidalih dioperasionalkan pada semua
tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari
KPU pusat sampai PPS
 Dalam hal PPK dan PPS tidak memiliki
jaringan listrik dan fasilitas komputer,
penyusunan daftar pemilih dilakukan secara
manual dengan cara ditulis tangan atau
diketik di formulir yang telah ditentukan
 Dalam hal pemerintah tidak dapat
menyerahkan DP4 sesuai jadwal, KPU
menggunakan data pemilih pemilu terakhir
sebagai data dasar untuk pemutakhiran data
pemilih

19. Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Prinsip Penataan Dapil
1. Integritas wilayah : beberapa
kabupaten/kota atau kecamatan yang ditata
atau dibentuk sebagai suatu daerah
pemilihan harus saling berbatasan, dengan
tetap memperhatikan keutuhan wilayah,
kondisi geografis dan kemudahan
transportasi
2. Kesetaraan populasi : memperhatikan
kesetaraan populasi di setiap daerah
pemilihan yang menentukan alokasi kursi
setiap daerah pemilihan dengan tetap
berdasarkan pada batas minimum dan

20. Lanjutan…
3. Kohesivitas : penataan dapil
memperhatikan kondisi sosial,
budaya, adat istiadat dan kelompok
minoritas
4. Conterminous : penataan dapil
anggota DPRD provinsi yang
terbentuk dari satu atau beberapa
kabupaten/kota harus tercakup oleh
satu daerah pemilihan anggota DPR.

21. Jumlah Kursi dan Dapil
Jumlah Kursi
 DPR : 560 kursi dengan 77 daerah pemilihan
 DPRD Provinsi : 35-100 kursi
 DPRD Kabupaten/Kota : 20-35 kursi
Daerah Pemilihan
 DPR : Prov, Kab/Kota atau Gab. Kab/Kota
 DPRD Prov. : Kab/Kota atau Gab. Kab/Kota
 DPRD Kab/Kota : Kec. atau Gab. Kec.
 Jumlah Alokasi Kursi DPR : 3-10 Kursi
 Jumlah Alokasi Kursi DPRD : 3-12 Kursi

22. Alokasi Kursi dan Dapil DPRD Provinsi
Alokasi Kursi
Paling Sedikit
35 dan Paling
Banyak 100
kursi
Jml pddk <=1 juta 35
1 juta <Jml pddk <=3 juta 45
3 juta <Jml pddk <=5 juta 55
5 juta <Jml pddk <=7 juta
65
7 juta <Jml pddk <=9 juta
75
9 juta <Jml pddk <=11 juta 85
Jml pddk > 11 juta
100

23. Alokasi Kursi dan Dapil Kabupaten/Kota
Alokasi Kursi
Paling Sedikit 20
dan Paling
Banyak 50 kursi
Jml pddk <=100 ribu 20
100 ribu <Jml pddk <=200
ribu 25
200 ribu <Jml pddk <=300
ribu 30
300 ribu <Jml pddk <=400
ribu 35
400 ribu <Jml pddk <=500
ribu 40
500 ribu <Jml pddk <= 1
juta 45
Jml pddk > 1 juta
50

24. Cara Penghitungan Kursi
 Jumlah kursi ditentukan berdasarkan jumlah penduduk
dari data agregat kependudukan per kecamatan
(DAK2)
 Menetapkan bilangan pembagi pendudukan (BPPd)
dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah
kursi
 Mengalokasikan kursi dengan cara :
Tahap I :
1) Jumlah penduduk setiap dapil dibagi dengan BPPd
2) Berdasarkan hasil penghitungan didapat sejumlah
kursi untuk tiap dapil
3) Jika terdapat angka pecahan dihilangkan
4) Jika masih ada sisa jumlah penduduk, sisa itu
diserahtakan dalam penghitungan tahap II
5) Sisa jumlah penduduk diperoleh dari pengurangan
jumlah penduduk setiap dapil dengan hasil perkalian
antara perolehan kursi dengan BPPd

25. Lanjutan…
Tahap II dilakukan apabila dalam
penghitungan tahap I masih terdapat
sisa sejumlah kursi yang belum
terbagi
Sisa kursi tersebut diberikan kepada
dapil yang memiliki sisa jumlah
penduduk dimulai dari terbesar
pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya