1. PENYELESAIAN
SENGKETA
INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL DISPUTES
SETTLEMENT)
Oleh: Fery Chofa, SH, LL.M

3. Definisi,Sumber, dan Bentuk
Sengketa Internasional
 Definisi: Permanent Court of International
Justice (PCIJ;1924)-> “Pertikaian mengenai
suatu persoalan hukum atau suatu fakta,
suatu perselisihan mengenai pandangan
hukum atau kepentingan antara subyek-
subyek HI”
 Sumber: Perbatasan, SDA, Lingkungan,
Perdagangan, Kewajiban Kontraktual dan
Non-Kontraktual, dll;
 Bentuk: (1) Sengketa Hukum (Legal or
Judicial Disputes); (2) Sengketa Politik
(Political or Nonjusticiable Disputes)

4. Peran HI terkait Penyelesaian
Sengketa Internasional:
 Upaya agar hubungan int’l terjalin lewat
persahabatan & tdk mengharapkan sengketa;
 Memberikan aturan2 pokok penyelesaian
sengketa;
 Memberikan opsi yg bebas kpd para pihak ttg
cara, prosedur dan upaya yg ditempuh;
 Esensi penyelesaian scr damai;
Konferensi Perdamaian Den Haag ->
Convention on the Pacific Settlement of
International Disputes (1907)

5. Metode Penyelesaian Sengketa
Internasional:
 Cara Penyelesaian Damai;
a. Negosiasi;
b. Jasa-jasa baik (good offices);
c. Mediasi;
d. Konsiliasi;
e. Pencarian fakta (Inquiry or Fact-Finding);
f. Arbitrase;
g. Pengadilan Internasional.
 Cara Penyelesaian Paksa/Kekerasan:
a. Perang;
b. Retorsi (Retorsion):
c. Tindakan pembalasan (Repraisals):
d. Blokade Damai (Pacific Blockade);
e. Intervensi (Intervention).

6. Prinsip-prinsip Penyelesaian
Sengketa scr Damai
Iktikad baik (Good faith):
 Larangan penggunaan kekerasan;
 Kebebasan cara penyelesaian (Free choice of
means):
 Kebebasan memilih hukum yg akan diterapkan;
 Kesepakatan para pihak yg bersengketa
(Konsensus);
 Habisnya upaya penyelesaian menurut hukum
nasional (Exhaustion of local remedies):
 Penghormatan thdp kedaulatan, kemerdekaan, dan
integritas wilayah negara-negara.

7. Negosiasi
 Proses awal penyelesaian sengketa melalui
konsultasi dan komunikasi diantara kedua belah
pihak;
 Cara paling mendasar dan paling tua;
 Dilakukan scr bilateral / multilateral via saluran
diplomatik dlm konferensi int’l atau organisasi int’l;
 Keunggulan: Para pihak dpt mengawasi prosedur
penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya
didasarkan kesepakatan para pihak;
 Kelemahan: (i) Kedudukan tdk seimbang (ii) waktu
dan lambat (iii) tdk produktif bilamana para pihak
bertahan dgn pendiriannya (iv) substansi penerapan
ketentuan hukum tdk begitu penting

8. Jasa-Jasa Baik (Good Offices)
 Penyelesaian sengketa melalui atau dengan
bantuan pihak ketiga yg mengupayakan
negosiasi diantara pihak yg bersengketa;
 Keikutsertaan pihak ketiga bisa atas
permintaan para pihak maupun tawaran jasa
baik dr pihak ketiga sendiri;
 Pihak ketiga bersifat pasif;
 Contoh: Konferensi Meja Bundar ( Indonesia
v. Netherlands) atas tawaran jasa baik DK-
PBB

9. Mediasi
 Penyelesaian sengketa melalui bantuan
pihak ketiga yg bertindak sbg penengah
(mediator);
 Mediator bersifat aktif memberikan identifikasi
masalah, solusi, serta usulan pengakhiran
sengketa;
 Tugas utama mediator -> mencari kompromi
yg diterima para pihak;
 Para pihak bebas menentukan prosedur
penyelesaian;
 E.g: Falkland Island Case, Kashmir Case,
Beagle Channel Case.

10. Konsiliasi
Penyelesaian sengketa oleh pihak
ketiga / sebuah komisi yg sudah
terlembaga / ad hoc yg dibentuk oleh
para pihak;
Lebih formal dr mediasi;
Putusan komisi tdk mengikat para
pihak;
2 tahapan proses; (1) penyerahan
pokok sengketa scr tertulis kpd komisi
(2) Dengar pendapat scr lisan

11. Pencarian fakta (Inquiry / Fact-
Finding)
 Fasilitasi penyelesaian sengketa dgn mencari
kebenaran fakta, tdk memihak, melalui investigasi
terus menerus hingga fakta yg disampaikan oleh
satu pihak dpt diterima pihak lain
 Oleh suatu komisi pencari fakta, ad hoc atau
permanen, atas kesepakatan pihak yg bersengketa
 Hasilnya: Expert opinion berupa pernyataan
kebenaran, tdk merupakan suatu putusan
 E.g: Insiden Dogger Bank 1904 (USSR v UK),
Senjata Kimia dlm Perang Teluk 1987 (Iran v Irak)

12. Jalur Hukum
a. Arbitrase – ILC
“a procedure for the settlement of dispute
between states by a binding award on the
basis of law and as a result of undertaking
voluntarily accepted”
Ada pembentukan badan Permanent Court of
Arbitration (PCA) dan International Center for
Settlement of Investment Dispute (ICSID)
Alasan Arbitrase :
a. Arbitrator dapat dipilih tidak seperti ICJ
b. Ketentuan hukum berlaku mengikat
c. Penyelesaian sengketa hukum
12

13. b. Pengadilan Internasional
- Permanent Court of International of Justice
(PCIJ) predecessor ICJ.
- International Tribunal for the Law of the Sea
- ICC – Individu
Syarat mengakses di ICJ :
menjadi anggota PBB atau bagi non anggota
yang menjadi pihak dengan rekomendasi DK
dan disetujui Majelis Umum atau bagi non
pihak-anggota dengan mendepositkan deklarasi
pengakuan jurisdiksi ICJ dan menundukkan diri
atas ICJ melalui akta special agreement-klausul
pilihan-pengakuan diam diam
13

14. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Damai
a. Retorsi
tindakan tidak bersahabat sebagai pembalasan
tindakan tidak bersahabat terhadap negara lain.
Ex : pemutusan hubungan diplomatik,
penghentian bantuan ekonomi
b. Reprisal
Tindakan pembalasan dan pemaksa dalam
penyelesaian sengketa dan sifatnya lebih keras
ex : Pemboman pelabuhan Almeria Spanyol 1937
oleh Jerman atas bombardir kapal Deustchland
oleh AU Spanyol
14

15. c. Blokade Damai
-Dilakukan untuk memaksa negara yang
diblokade agar memenuhi ganti rugi
- Memiliki tingkatan di atas reprisal namun di
bawah perang
d. Embargo
merupakan larangan ekspor barang ke negara
yang dikenai embargo, namun kurang efektif
dibanding reprisal dan blokade damai
15

16. e. Perang
- Ada pembagian sebelum dan sesudah Hukum
Humaniter Internasional
- Ditujukan menaklukkan negara lawan
sehingga negara yang kalah tidak mempunyai
alternatif dalam menerima syarat
Awal perkembangan : Grotius use of force – just
cause, abad 17-18 konsep self defence, 1928-
larangan perang oleh Kellog Brian Pact
Perkembangan lanjutan : keberadaan hukum
humaniter internasional dalam The Haque Laws of
War on Means and Method of Warfare dan The
Geneva Convention on victim protection of armed
conflict
16