Pariwisata dalam dekade terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang mantap, ditandai dengan perkembangan perjalanan domestik oleh wisatawan nusantara, maupun per-kembangan kunjungan wisatawan mancanegara. Pariwisata nusantara, selain tumbuh dari segi jumlah pelaku perjalanannya, juga dari jumlah perjalanan yang dilakukan, sementara wisatawan mancanegara mengalami perluasan pasar. Dari sisi sediaan, juga ditengarai munculnya berbagai destinasi baru, atas dukungan peme-rintah pusat maupun atas inisiatif daerah, selain itu juga muncul produk-produk baru menanggapi perkembangan pasar, termasuk diantaranya industri kreatif yang menjadi daya tarik wisata. Kontribusi pariwisata secara total terhadap PDB, penerimaan pajak, maupun penciptaan lapangan kerja meningkat dari tahun ke tahun. Di samping perolehan devisa, pariwisata juga menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan mendorong perkembangan daerah. Pekerjaan pariwisata juga merupakan pekerjaan yang sangat sensitif terhadap adanya perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sehingga pekerjaan ini sangat membutuhkan kemampuan untuk terus menerus beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan yang berubah. Bentuk adaptasi ini salah satunya adalah dengan perencanaan yang baik. Namun demikian, perkembangan kepariwisataan Indonesia bukannya tidak menghadapi masalah dan kendala. Pertumbuhan masih perlu diikuti dengan persebaran karena sampai saat ini ketimpangan antar wilayah masih tinggi. Selain itu juga Kementerian Parekraf sudah mencanangkan pertumbuhan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing dan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala untuk tumbuh dan berkembang secara berkualitas, di samping hambatan klasik Koordinasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan. Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan untuk melangkah ke depan menuju pariwisata Indonesia yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan industri yang kredibel, serta perluasan pasar didukung oleh institusi yang kondusif.

1. Pariwisata Bahari

2. Latar Belakang
Kondisi Umum Kepariwisataan Indonesia Saat Ini
2

3. Pengertian
 Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pengertian Wisata Bahari atau Tirta
adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana
serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
 Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah
berdasarkan kriteria tertentu seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan
keberadaannya.
 Kawasan bahari adalah jenis pariwisata alternatif yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan
laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut.
 Menurut Soegiarto, 1976 definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan
antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam
air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin;
sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses
alami seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun kegiatan yang disebabkan oleh manusia (dalam
Dahuri 2008: 8).
 Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta
budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam
dan sosial-budaya. Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu; keberlangsungan alam atau
ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial
masyarakat. 3

4. Pengertian Wisata Bahari
 Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan olahraga air (water sport), lebih-lebih di
danau, bengawan, pantai, teluk atau lepas pantai seperti memancing, berlayar,
menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan
mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan yang
indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak
dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim.
 Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik
ekosistem, kekhasan seni budaya dan karaktersitik masyarakat sebagai kekuatan
dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
 Wheat (1994) berpendapat bahwa wisata bahari adalah pasar khusus untuk
orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam.
 Steele (1993) menggambarkan kegiatan ecotourism bahari sebagai proses
ekonomi yang memasarkan ekosistem yang menarik dan langka.
4

5. Definisi Pulau dan Pulau-Pulau Kecil
5
No. Definisi Acuan
1. Pulau dengan luas 10.000 km2 atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000
atau kurang
Beller et al., (1990)
2. Suatu wilayah dimana wilayah tersebut memiliki luas tidak lebih dari 2000 km2
dan lebarnya tidak lebih dari 10 km
Fakland (1991)
3. Pulau sangat kecil yaitu wilayah yang memiliki luas tidak lebih besar dari 100 km2
dan lebar tidak lebih dari 3 km
UNESCO, 1991
4. Pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km2 atau pulau
yang memiliki lebar kurang dari 10 km
UNESCO, 1993
5. Pulau merupakan daratan yang dikelilingi oleh laut. Pemahaman tersebut
menyimpulkan bahwa seluruh daratan (termasuk kontinen/benua) di dunia ini
adalah pulau karena struktur alam bumi memang hanya terdiri dari darat dan
laut. Untuk pulau kecil sendiri memiliki luas > 1.000 km2
Nunn (1994) dalam Adrianto
(2006)
6. Pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan
selalu berada/muncul di atas permukaan air pasang
Bengen dan Retraubun (2006)
7. Pulau yang mempunyai luas area kurang dari atau sama dengan 10.000 km2,
dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 orang
SK Menteri Kelautan dan
Perikanan No 41 Tahun 2000
8. Pulau dengan luas area maksimum 5.000 km2 CSC, 1984 dalam Bengen dan
Retraubun (2006)
9. Pulau dengan ukuran kurang dari 1.000 km2 atau lebarnya kurang dari 10 km Diaz dan Huertas (1986) dalam
Bengen dan Retraubun (2006)

6. Kegiatan Wisata Bahari
 Pada bentang laut dapat dilakukan kegiatan wisata antara lain
berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang
meliputi mendayung (boating), atau berlayar (sailing), menyelam
yang meliputi diving dan snorkeling, berselancar yang meliputi
selancar air (wave surving) dan selancar angin (wind surving), serta
berperahu dengan parasit (paraseling).
 Pada bentang darat pantai dapat dilakukan kegiatan rekreasi yang
berupa olahraga susur pantai, bola volley pantai, bersepeda pantai,
panjat tebing pada dinding terjal pantai (cliff), dan menelusuri gua
pantai. Disamping itu, pada bentang darat pantai dapat dilakukan
rekreasi dengan bermain laying-layang, berkemah, berjemur, jalan-jalan
melihat pemandangan, berkuda, atau naik dokar pantai.
6

7. Prinsip Utama Ekowisata
Low Choy dan Heillbronn (1996), merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam
penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu :
 Lingkungan; ecotourism bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relatif belum
tercemar atau terganggu.
 Masyarakat; ecotourism harus memberikan manfaat ekologi, social dan ekonomi langsung
kepada masyarakat.
 Pendidikan dan Pengalaman; ecotourism harus dapat meningkatkan pemahaman akan
lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki.
 Berkelanjutan; ecotourism dapat memberikan sumbangan positip bagi keberlanjutan
ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 Manajemen; ecotourism harus dikelola secara baik dan menjamin sustainability lingkungan
alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun
generasai mendatang.
7

8. Pelibatan Masyarakat
Rencana pengembangan kawasan bahari harus dikaitkan dengan berbagai
kepentingan yang mendasar, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat
pesisir adalah masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi
obyektif wilayahnya, oleh Karena itu dalam pengembangan kawasan wisata bahari,
senantiasa hendaknya di mulai pendekatan terhadap masyarakat setempat sebagai
suatu model pendekatan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat
pesisir memungkinkan saling berbagi, meningkatkan dan menganalisa pengetahuan
mereka tentang bahari dan kehidupan pesisir, membuat rencana dan bertindak.
Pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada
pemberdayaan (empowerment), yang memandang potensi masyarakat sebagai
sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kebersamaan sebagai
tujuan yang akan dicapai dalam proses pembangunan. Masyarakat pesisir adalah
termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan
pesisir maupun di luar kawasan pasisir.
8

9. Prinsip Dasar Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari
 Prinsip co-ownership yaitu bahwa kawasan wisata bahari
adalah milik bersama untuk itu ada hak-hak masyarakat di
dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang
harus dilakukan bersama.
 Prinsip co-operation/co management yaitu bahwa
kepemilikan bersama mengharuskan, pengelolaan pesisir
untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat
(stakeholder) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan
organisasi non pemerintah (ORNOP) yang harus bekerja sama.
 Prinsip co-responsibility yaitu bahwa keberadaan kawasan
wisata bahari menjadi tanggung jawab bersama karena
pengelolaan kawasan wisata bahari merupakan tujuan
bersama.
9

10. Pendekatan Pengembangan Wisata Bahari
 Pengembangan kawasan pariwisata bahari lebih diarahkan dan dipergunakan menuju upaya
pengembangan kawasan pariwisata ramah lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata bahari
harus menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam
bahari.
 Pengembangan kawasan pariwisata bahari perlu mengetengahkan faktor kewaspadaan terhadap
dampak lingkungan menjadi sangat penting, terutama dari kunjungan wisatawan yang tidak
terkendali guna memelihara keberlanjutan kualitas lingkungan hidup/sumber daya alam wisata
tropika khususnya dan menjamin pembangunan (ekonomi) berkelanjutan.
 Analisis data potensi dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang
berpengaruh terhadap kelangsungan pemeliharaan dan pengembangan sumber stakeholder cakupan
identifikasi tersedia dan maupun untuk budi daya perairan, wisata pemukiman, bisnis rekreasi atau
industri.
 Pengembangan kawasan pariwisata bahari memiliki keterkaitan luas dengan peran masyarakat pesisir,
oleh karena itu dalam pengembangan kawasan pariwisata bahari dibutuhkan penentuan zonasi yang
tepat dari setiap wilayah diperlukan untuk tidak menjadi benturan kepentingan antara zona
pertumbuhan pemukiman dengan zonasi kawasan pariwisata bahari yang dikelola dan dimanfaatkan
bagi kegiatan rekreasi.
 Pengembangan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan antar wilayah melalui sistem prioritas
pengembangan kawasan pariwisata bahari berdasarkan tipe, potensi dan karakter alam yang dimiliki
oleh masing-masing kawasan.
10

11. Pemahaman Struktur Pengembangan Kepariwisataan
11
Aspek-Aspek Dalam Pembangunan KSPN
Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Industri Pariwisata Kelembagaan
1. Daya Tarik Wisata 1. Pasar Wisatawan 1. Struktur Industri Kepariwisataan
a. Daya Tarik Wisata Alam 2. Citra Pariwisata a. Hotel/Penginapan 1. Organisasi
b Daya Tarik Wisata 3. Promosi Pariwisata b. Restoran dan Rumah Makan Kepariwisataan
Budaya 4. Kemitraan c. BPW/BPU 2. SDM Pariwisata
c. Daya Tarik Wisata Hasil Pemasaran d. Sarana dan Prasarana 3. Penelitian Dan
Buatan Manusia Pariwisata Komunikasi Pengembangan
2. Aksesibilitas Pariwisata e. Galeri Seni dan Toko
3. Prasarana Umum, Fasilitas Cenderamata
Umum dan Fasilitas f. Bank dan Penukaran Uang
Pariwisata g. Aksesibilitas
a. Prasarana Umum h. Paket Perjalanan Wisata
b. Fasilitas Umum i. Informasi dan Sistem Informasi
c. Fasilitas Pariwisata 2. Tanggung Jawab Terhadap
4. Keterlibatan Masyarakat Lingkungan
Dalam Kepariwisataan 3. Daya Saing
5. Investasi di Bidang 4. Kemitraan Usaha
Pariwisata 5. Kredibilitas Bisnis

12. Jenis Atraksi Wisata berdasarkan Jenis Wisata
12
Jenis Wisata Jenis Atraksi Wisata
Wisata Pesisir &
Pantai :
Kegiatan wisata
yang
menempatkan
pantai dan
lingkungan pesisir
sebagai daya tarik
dan beraktivitas
wisata.
Wisata Rekreasi
Kegiatan wisata yang memanfaatkan lingkungan obyek wisata pantai sebagai kegiatan rekreasi untuk tujuan berkunjung dan
menikmati keindahan alam. Contoh : jalan-jalan, berjemur, bermain, berkemah, dsb.
Wisata Olahraga
Kegiatan wisata yang memanfaatkan olahraga dan aktivitas luar sebagai daya tarik (olahraga pantai : volley pantai, dsb).
Wisata Budaya
Kegiatan wisata yang memanfaatkan aktivitas budaya di areal pantai sebagai tempat penyelenggaraan budaya sebagai daya
tarik wisata (mis: upacara adat, kampung nelayan dengan kehidupan penduduk asli, dsb).
Wisata Belanja
Kegiatan wisata yang memanfaatkan kawasan komersial perdagangan retail sebagai tempat rekreasi untuk tujuan berkunjung
dan beraktivitas berbelanja untuk kebutuhan berwisata (retail makanan khas & souvenier).
Wisata Makan
Kegiatan wisata yang memanfaatkan areal gerai makanan sebagai tempat berwisata untuk tujuan berkunjung selain untuk
kebutuhan pemenuhan makanan (daya tarik makanan khas daerah, daya tarik suasana tempat, atau daya tarik aglomerasi
tempat makanan).
Wisata Pendidikan
Kegiatan wisata yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan sebagai atraksi wisata, yang diselenggarakan atau yang
memanfaatkan areal pantai atau pesisir sebagai tempat berwisata. (Mis: tambak, jenis-jenis museum bahari, kampung
nelayan dengan keaslian pola kehidupan penduduk nelayan, taman laut nasional ).
Wisata Laut :
Kegiatan wisata
yang
memanfaatkan
areal perairan laut
sebagai daya tarik
dan beraktivitas
wisata.
Wisata Rekreasi
Kegiatan wisata yang memanfaatkan lingkungan perairan laut sebagai obyek wisata menjadi kegiatan rekreasi untuk tujuan
berkunjung dan menikmati keindahan alam. (Mis: wisata observasi bawah air: taman laut nasional).
Wisata Olahraga
Kegiatan wisata yang memanfaatkan lingkungan perairan laut sebagai kegiatan olahraga dan aktivitas luar (Mis: berenang,
memancing, surving, diving, snorkeling, berlayar, jet ski).
Wisata Budaya
Kegiatan wisata yang memanfaatkan aktivitas budaya di daerah perairan laut sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas
budaya sebagai daya tarik wisata (Mis: upacara adat, dsb).

13. Siklus Hidup Area Wisata
13

14. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perencanaan
14
Visi
•Apa visi wilayah perencanaan ?
•Apa yang perlu dilestarikan ?
•Apa yang perlu dikembangkan ?
•Apa yang perlu dimanfaatkan ?
Fungsi
•Fungsi-fungsi apa yang perlu diwadahi di Wilayah perencanaan sesuai dengan visi ?
•Jenis apa ?
•Skala berapa ?
•Karakter bagaimana ?
Ruang
•Ruang-ruang seperti apa yang diperlukan untuk mewadahi fungsi ?
•Seberapa besar ?
•Lokasi dimana ?
•Karakter bagaimana ?
Infrastruktur
•Infrastruktur seperti apa yang diperlukan untuk melayani fungsi ?
•Infrastruktur apa ?
•Lokasi dimana ?
•Jenis dan karakter bagaimana ?
Manajemen
•Manajemen seperti apa yang diperlukan untuk mengatur fungsi, ruang, dan infrastruktur di Wilayah perencanaan ?
•Lembaga pemerintah-swasta-masy. Apa ?
•Pembiayaan berapa dan dari mana ?
•Bagaimana mekanisme dan kontrol ?

15. Alur Pikir Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perencanaan
15

16. Satuan Ruang Wilayah Pariwisata
dan Unsur Pembentuknya
 Satuan ruang pariwisata pada hakekatnya akan bersifat hirarkis dan bergradasi menurut
luasan, ketersediaan akses, dan kompleksitas unsur pembentuknya. Konsep satuan ruang
pariwisata meliputi :
 Ruang wilayah atau region;
 Ruang destinasi; dan
 Lokasi atau tapak (site) pariwisata.
 Satuan region atau wilayah pariwisata merupakan skala pembagi ruang destinasi wisata
nasional, lebih luas dari suatu provinsi dan dapat mencakup beberapa provinsi. Pada
satuan ruang tersebut, kepentingan pengelolaan pariwisata cenderung berada pada level
kebijakan dibandingkan kegiatan pengembangan lahan (land development).
 Satuan wilayah atau region terbentuk melalui unsur-unsur :
 Satu atau lebih destinasi pariwisata,
 Satu atau lebih gerbang primer (entry),
 Akses penghubung gerbang ke destinasi oleh prasarana transportasi, dan
 Prasarana pendukung dan jasa wisata lainnya.
16

17. Sistem Pusat-Pusat dan Koridor Sirkulasi Dalam
Satuan Ruang Wilayah (Region) Pariwisata
 Satuan wilayah atau region pariwisata dapat melingkupi satu atau
beberapa kota besar, menengah, dan kecil serta hinterland yang
melayani satu atau lebih destinasi pariwisata yang terhubungkan
oleh prasarana transportasi dengan delineasi tidak terbatas dalam
satu satuan administratif.
 Gerbang primer yang umumnya diwakili oleh kota utama atau kota
besar lainnya secara fungsional didukung oleh gerbang sekunder
dan berbagai moda transportasi.
17

18. 18
Skema Satuan Ruang Wilayah (Region) Pariwisata
ACCESS
dan Unsur Pembentuknya
Potential travelers, tourists, recreationals.
REGION
CIRCULATION CORRIDOR
MARKETS
DESTINATION ZONE
NON-ATTRACTION AREA
ENTRANCE
Potential travelers, tourists, recreationals.

19. Satuan Ruang Zona Destinasi
 Dalam konteks Nasional, satuan ruang wilayah membagi wilayah kepariwisataan Nasional
dalam beberapa satuan ruang yang terdiri dari satu atau lebih wilayah Provinsi atau dalam
kebijakan pengembangan pariwisata Nasional relevan dengan DPN sebagaimana
dimaksudkan oleh perwilayahan pariwisata. Dalam kebijakan nasional tersebut
persyaratan pembentukan DPN adalah adanya daya tarik wisata yang bersifat unggulan;
gerbang internasional sebagai akses primer; kota-kota sebagai gerbang sekunder; akses
antara gerbang primer dan sekunder; serta adanya lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi
yang mendukung kegiatan pariwisata.
 Satuan destinasi pariwisata dimaksudkan sebagai bagian dari suatu satuan wilayah
pariwisata yang mencakup satu atau lebih obyek dan atraksi wisata; dilengkapi prasarana
dan sarana penunjang, kelompok masyarakat, dan lingkungan pendukung pariwisata. Pada
satuan ruang tersebut, dibutuhkan peran berbagai pemangku kepentingan pariwisata,
seperti pengembang, perencana, pelaku usaha wisata, dan Pemerintah Daerah dalam
perencanaan dan pengelolaan pariwisata.
 Satuan ruang destinasi pariwisata yang direpresentasikan oleh keberadaan obyek dan
atraksi wisata dalam suatu cluster atau lebih; akses atau koridor sirkulasi utama yang
diwakili oleh prasarana transportasi; komunitas yang menyelenggarakan jasa, pelayanan,
sarana, dan atraksi wisata; serta adanya linkages yang menghubungkan seluruh fungsi
yang ada. 19

20. Sistem Pusat-Pusat dan Koridor Sirkulasi Dalam
Satuan Ruang Wilayah (Region) Pariwisata
20
Small
Town
Secondary Destination Zona Primary Destination Zona
Rural Area
Medium or
Large City
Circulation
Corridor

21. Skema Satuan Ruang Zona Destinasi
DESTINATION ZONE COMMUNITY
Limit of community influence Service facilities, products,
Withheld fromm travel
tourism, recrestion
development.
ACCESS
atractions.
LINKAGE
ATTRACTION COMPLEX
Group of things to see and do
based upon research-design.
Gateway : direction,
information, impression.
Circulation
corridor.
SECTION
CIRCULATION GATEWAY COMMUNITY LINKAGE ATTRACTION
21

22. Satuan Tapak atau Lokasi (Site) Pariwisata
 Satuan tapak atau lokasi (site) pariwisata merupakan satuan ruang destinasi wisata terkecil
dimana obyek dan atraksi wisata berlokasi.
 Satuan tapak atau lokasi dapat mewakili fungsi nucleus. Pada skala ini bekerja faktor-faktor
fisik, ekologis, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya secara intensif yang merupakan
interaksi lingkungan binaan dengan lingkungan alam. Dalam konteks tersebut, maka
kepentingan satuan tapak atau lokasi adalah berfungsinya sumberdaya setempat sebagai
potensi obyek dan atraksi wisata.
 Daya tarik wisata adalah :
 Segala sesuatu yang dapat menarik pengunjung untuk datang berwisata ke suatu tempat tertentu
 Segala sumberdaya permanen yang telah ditentukan dan dikendalikan dan yang dikelola untuk
dinikmati, disenangi, menjadi tempat hiburan atau pendidikan bagi pengunjung umum
Secara luas hal ini diwakili oleh keindahan dan kekayaan alam; kondisi klimatologi;
lansekap; vegetasi; badan air permukaan; kehidupan satwa liar; biota akuatik; peninggalan
sejarah, budaya, dan agama; kehidupan tradisional; fasilitas hiburan, sosial, dan budaya;
produk kemajuan teknologi; atraksi spesifik yang diselenggarakan secara periodik; dan
sebagainya.
22

23. Konfigurasi Fungsional Zona Destinasi
INVIOLATE BELT
NUCLEUS
THE PRINCIPAL ATTRACTION
FORCE
ZONE OF CLOSURE
ESSENTIAL SETTING
OUTER AREA OF INFLUENCE
(MUST INCLUDE A SERVICE CENTER OR A
COMMUNITY)
23

24. Pertimbangan dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata
Posisi geografis.
Unsur Destinasi Pariwisata
24

25. Posisi Geografis Destinasi Pariwisata
 Posisi geografis destinasi pariwisata menjelaskan mengenai
hubungan antara segmen pasar dan destinasi pariwisata menurut
fungsi jarak, waktu, dan kemudahan akses.
 Sebagaimana telah dijelaskan dalam konsep keruangan, maka
fungsi-fungsi tersebut diwakili oleh prasarana dan sarana
transportasi menuju dan dari gerbang primer (entry); sistem
penanganan (handling) wisatawan menuju destinasi; obyek dan
atraksi wisata yang ditawarkan dalam suatu cluster atau lebih;
koridor sirkulasi utama di dalam destinasi yang menghubungkan
antara obyek dan atraksi wisata dengan prasarana dan sarana
penunjang wisata; komunitas yang menyelenggarakan jasa,
pelayanan, sarana, dan atraksi wisata.
25

26. Posisi Geografis Destinasi Pariwisata
1
2
3
5
4
PLANE, SHIP ACESS
CAR ACESS
26

27. Pola Konfigurasi Spasial Destinasi Pariwisata
Pola keruangan destinasi pariwisata diwakili oleh 5 (lima) konfigurasi yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan destinasi pariwisata, yaitu :
 Single destination, dimana sebagian besar kegiatan wisata berada dalam satu
destinasi
 En route, dimana beberapa destinasi dapat dikunjungi dalam perjalanan ke
destinasi utama
 Base camp, dimana destinasi yang lain dapat dikunjungi sewaktu berada dalam
destinasi utama
 Regional tour, dimana beberapa destinasi dapat dikunjungi ketika berada dalam
sebuah wilayah target
 Trip chaining, merupakan tur perjalanan keliling yang dapat melingkupi beberapa
destinasi
27

28. Pola Konfigurasi Spasial Destinasi Pariwisata
4. Regional Tour
3. Base Camp
2. En Route
ORIGIN
1. Single Destination 5. Trip Chaining
28

29. Unsur Destinasi Pariwisata
 Destinasi pariwisata terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yakni :
 Kompleks obyek dan atraksi wisata, dapat direpresentasikan oleh suatu cluster atau
gabungan beberapa cluster
 Koridor sirkulasi di antara cluster
 Area bukan obyek dan atraksi wisata, yang memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata pada masa mendatang
 Zonasi keruangan suatu destinasi pariwisata didelineasi ke dalam 3 (tiga) zona
utama, yakni :
 Nucleus yang merepresentasikan satuan ruang berupa kompleks atau cluster dimana
fitur obyek dan atraksi wisata utama berada
 Inviolate belt yang direpresentasikan oleh kawasan di sekeliling nucleus yang secara
fungsional guna lahan dan estetikanya memberikan pengenalan bagi obyek dan
atraksi wisata yang dituju
 Zone of closure direpresentasikan oleh kawasan terluar, dimana fungsi kepentingan
aksesibilitas, informasi, dan pelayanan masyarakat bagi pariwisata tersedia
29

30. Hubungan Koridor Sirkulasi Dalam Destinasi Pariwisata
30
B. Incompatibility
C. Distant Complementarity
A. Compatibility
1 + 1 > 2
1 + 1 < 2
Large attraction supported by
other similar atractions.
Disimilar attraction
demand separation.

31. Hubungan Koridor Sirkulasi Dalam Destinasi Pariwisata
 Koridor sirkulasi suatu destinasi pariwisata ditujukan untuk menciptakan akses di
dalam destinasi direpresentasikan oleh prasarana dan sarana transportasi.
 Koridor sirkulasi menghubungkan obuek dan atraksi wisata dengan prasarana dan
sarana penunjang pariwisata, seperti lokasi air terjun, konservasi satwa dan
tumbuhan, diving, paralayang, sailing, dan lainnya dengan hotel, cottage,
penginapan, restoran, fasilitas kesehatan, dan lainnya.
 Perencanaan koridor sirkulasi perlu mempertimbangkan pola keterhubungan
(linkage) antara unsur-unsur wisata dalam destinasi, yaitu :
 Compatibility atau saling melengkapi. Sirkulasi direncanakan dengan prinsip efisiensi
dan pelayanan jumlah wisatawan yang lebih besar
 Incompatibility, jika obyek dan atraksi wisata memiliki karakteristik berbeda, sehingga
dalam perencanaan fisik dan manajemen perlu dipisahkan
 Distant complementarity, jika obyek dan atraksi wisata terpisah jauh, sehingga perlu
dihubungkan melalui manajemen paket perjalanan
31

32. Konsep Zonasi Perencanaan Kawasan Pariwisata
 Tripartite Concept
 Core Zone atau Main Zone, merupakan zona inti atau atraksi sebuah kawasan
pariwisata yang harus tetap terjaga dan memberi khas atau tema kawasan pariwisata
tersebut. Building Rationya antara 10%-20% dari luas keseluruhan.
 Buffer zone, merupakan zona penyangga berupa are natural yang berbentuk lanskap
yang berfungsi sebagai penyangga atau penyeimbang untuk aktifitas maupun fasilitas
yang ada dikawasan tersebut. Building Rationya antara 60%-80% dari luas
keseluruhan.
 Service Zone atau Public Zone, merupakan zona pelayanan yang biasanya digunakan
untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan untuk dikomersilkan. Building Rationya
20% dari luas keseluruhan
 Concept of Honey Pot
Konsep ini merupakan salah satu aplikasi dari Clustering Concept yang mengkonsentrasikan fasilitas,
prasarana, dan aktifitas pengunjung pada suatu area. Konsep ini diterapkan pada daerah yang
memiliki tingkat kepadatan yang tinggi baik penduduk, aktivitas, maupun bangunan dan lokasinya
berdekatan dengan pusat aksesibilitas.
32

33. Model Perencanaan Fasilitas Pada Kawasan Wisata
33

34. Komponen Daerah Tujuan Wisata
Komponen daerah tujuan wisata yang saling mendukung (Cooper et. al., 1993), yang
meliputi:
 Attractions, atau dayatarik wisata, yang secara umum dapat dipilah dalam
dayatarik alam, dayatarik budaya, dan dayatarik buatan
 Amenities, atau fasilitas dan layanan pendukung wisata, yang antara lain meliputi
akomodasi dan jasa boga, serta aneka jasa lain, termasuk retail dan jasa
rekreasional lainnya
 Access, atau pencapaian, baik menuju ke, maupun, di dalam daerah tujuan
 Ancillary services, yang meliputi kegiatan pemasaran, pengembangan, serta
koordinasi
34

35. Komponen Dasar Pengembangan Wisata
Sumber: Hasil Analisis & modifikasi dari Chalid Fandelli & Mukhlison, 2002. 35

36. Daya Dukung Wisata Bahari
Daya dukung wisata bahari meliputi :
 Daya dukung ekologis; Pigram (1983) dalam Nurisyah, S dkk (2001)
mengemukakan bahwa daya dukung ekologis sebagai tingkat maksimal
penggunaan suatu kawasan.
 Daya dukung fisik. Suatu kawasan wiasata merupakan jumlah maksimum
penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan dalam areal tanpa
menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas.
 Daya dukung sosial. Suatu kawasan wisata dinyatakan sebagai batas tingkat
maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan dimana melampauinya akan
menimbulkan penurunanan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan.
 Daya dukung rekreasi merupakan suatu konsep pengelolaan yang menempatkan
kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan
kawasan.
36

37. Kebijakan Pemerintah Pusat
37

38. PERSPEKTIF DASAR
PEMBANGUNAN PARIWISATA MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
PARIWISATA DIKEMBANGKAN UNTUK BERPERAN SERTA
MENJAWAB/MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG
MENCAKUP DIMENSI EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, LINGKUNGAN, PERTAHANAN
DAN KEAMANAN
DOKUMEN RIPPDA DAN MASTERPLAN MERUPAKAN SALAH SATU MASUKAN
BAGI PENYUSUNAN RIPPNAS
DOKUMEN RIPPDA DAN MASTERPLAN MERUPAKAN ACUAN BAGI SEMUA
STAKEHOLDER
(PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT).

39. KONSEP PERENCANAAN PARIWISATA
AKTIVITAS SISTEMATIS UNTUK MENGELOLA MASA DEPAN
KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF, INTEGRAL DAN
BERKELANJUTAN,
DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DAN
BUDAYA,
UNTUK MERESPONS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN
AKTIVITAS PARIWISATA,
DALAM RANGKA :
MENCIPTAKAN KUALITAS PENGALAMAN WISAWATAN, DAN
MEMBERIKAN DAMPAK PEMERATAAN, DAN
MEMBERIKAN DAMPAK PERTUMBUHAN KEPADA DAERAH
DAN MASYARAKAT.

40. HIERARKI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENATAAN RUANG

41. 41
PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
PELAKU/OPERATOR
SUBJEK PEMBANGUNAN
(DARI MASYARAKAT, OLEH MASYARAKAT
DAN UNTUK MASYARAKAT)
- LINTAS SEKTOR,
- LINTAS WILAYAH
-MULTI DIMENSI
FASILITATOR
REGULATOR
PEMERINTAH
SWASTA
MASYARAKAT
KARAKTERISTIK

42. • DESTINASI PARIWISATA ADALAH AREA ATAU KAWASAN
GEOGRAFIS YANG BERADA DALAM SATU ATAU LEBIH
WILAYAH ADMINISTRATIF YANG DI DALAMNYA TERDAPAT
UNSUR :
DAYA TARIK
FASILITAS
AKSESIBILITAS
MASYARAKAT
WI
IS
SA
AT
TA
AW
WA
AN
N
YANG SALING TERKAIT DAN MELENGKAPI UNTUK TERWUJUDNYA KEGIATAN
KEPARIWISATAAN DENGAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN REGULASI

43. POSISI STRATEGIS PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1 .
PENGEMBANGAN DESTINASI MERUPAKAN
BAGIAN INTEGRAL PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL
DESTINASI PARIWISATA MERUPAKAN UNSUR VITAL SEKALIGUS
PENGGERAK UTAMA BAGI WISATAWAN DALAM MEMUTUSKAN
PERJALANAN DAN KUNJUNGAN KE SUATU DAERAH ATAU NEGARA
2 .
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PARIWISATA SANGAT DIDUKUNG OLEH
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA SECARA PROFESIONAL,
TERPADU SECARA SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN, MEMILIKI KONSEP
YANG JELAS, DIDUKUNG OLEH SISTEM JASA DAN LAYANAN YANG
HANDAL SERTA DIPERKUAT OLEH SISTEM DAN STRATEGI PEMASARAN
YANG AKTIF, TERFOKUS DAN TERPADU.
3 .

44. Konsep Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan
(Sustainable Tourism Development)
44
LINGKUNGAN
Sustainable
Tourism
EKONOMI SOSIAL DAN
Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi
dan dampak pertumbuhan ekonomi pada
nilai sosial dan budaya
BUDAYA

45. RPJPN
RPJMN
RPJPP
RPJMP
RPJP
Kab/kota
RPJM
Kab/Kota
Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Kepariwisataan
Rencana Umum Rencana Detil Rencana Umum Rencana Detil
RTRWN RTR Pulau
RTRWP
RTR KSN
RTR KSP
RDTR Kota
RTRW Kota
RTRW Kab
RTR KS Kota
RDTR Kab
RTR KS Kab
RIPPARNAS
RIPPARDA P
RIPPARDA
Kot
RIPPARDA
Kab
PP No.15/2010
PERDA P
PERDA KOTA
PERDA KAB
PERPRES
PP No.50/2011
PERDA P
PERDA KOTA
PERDA KAB
KSPN
KEPPRES
KSP P
PERDA P
KSP KOTA
PERDA P
KSP KAB
PERDA P
Integrasi Dan Keterkaitan Kebijakan Perwilayahan Kepariwisataan
dan Tata Ruang

46. FASILITASI KOORDINASI
FOKUS PADA
MINAT KHUSUS
1. Wisata Budaya &
Sejarah
2. Wisata alam dan
ekowisata
3. Wisata Olah Raga
Rekreasi
(menyelam,
selancar, kapal layar,
treking dan
mendaki, golf,
bersepeda,
maraton)
4. Wisata kapal pesiar
5. Wisata kuliner dan
belanja
6. Wisata kesehatan
dan kebugaran
7. Wisata konvensi,
insentif, pameran,
dan even
Fokus Dan Upaya Pengembangan Destinasi
FOKUS LOKASI
DESTINASI DENGAN
KRITERIA:
Memperhatikan
sebaran lokasi
PEMDA dapat diajak
bekerja sama dengan
baik
Masuk dalam MP3Ei
Memiliki DMO
Mudah untuk
dikembangkan
UPAYA PENGEMBANGAN PADA FOKUS LOKASI DESTINASI
YANG DIKEMBANGKAN
Fasilitas Pariwisata
Prasarana Umum
Aksesibilitas
Daya Tarik Wisata
Investasi Pariwisata
Industri Pariwisata
Pemberdayaan
Masyarakat
Pencitraan & Promosi
Destinasi Wisata
Pemetaan dan Perancangan
Fasilitasi pembangunan fisik
Fasilitasi tatakelola
Fasilitasi pengembangan
profil dan promosi investasi
Sertifikasi, standarisasi, pola
perjalanan, paket wisata
Sadar wisata, desa wisata,
gerakan Indonesia Indah dan
Bersih, Aktivasi ekonomi kreatif
Harmonisasi kebijakan antar
sektor, pusat dan daerah
Kebijakan dan Regulasi
komunikasi dan promosi
3 Tahun Mendatang

47. Peta Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional
Menurut PP 50/2011 tentang RIPPARNAS
47

48. Daftar KSPN
48
1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dskt
2. KSPN. Komodo dan sekitarnya
3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya
4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya
5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dskt
6. KSPN. Toba dan sekitarnya
7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya
8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dskt
9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya
10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya
11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya
12. KSPN. Toraja dan sekitarnya
13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya
14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dskt
15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya
16. KSPN. Teluk Dalam-Nias dskt
17. KSPN. Dieng dan sekitarnya
18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya
19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dskt
20. KSPN. Siberut dan sekitarnya
21. KSPN. Derawan–Sangalaki dskt
22. KSPN. Bitung–Lembeh dan sekitarnya
23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya
24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya
25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya
26. KSPN. Weh dan sekitarnya
27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya
28. KSPN. Ujung Kulon- Tj. Lesung dskt
29. KSPN. Togean–Tomini dan sekitarnya
30. KSPN. Merapi–Merbabu dan sekitarnya
31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya
32. KSPN. Tambora dan sekitarnya
33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya
34. KSPN. Palembang Kota dskt ( Musi)
35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya
36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya
37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya
38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya
39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya
40. KSPN. Prambanan–Kalasan dan sekitarnya
41. KSPN. Kuta–Sanur–Nusa Dua dskt
42. KSPN. Morotai dan sekitarnya
43. KSPN. Sentani dan sekitarnya
44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya
45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya
46. KSPN. Rupat dan sekitarnya
47. KSPN. Agats–Asmat dan sekitarnya
48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya
49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya
50. KSPN. Natuna dan sekitarnya
51. KSPN. Alor–Kalabahi dan sekitarnya
52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya
53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya
54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya
55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya
56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya
57. KSPN. Moyo dan sekitarnya
58. KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt
59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya
60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya
61. KSPN. Tomohon–Tondano dskt
62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya
63. KSPN. Biak dan sekitarnya
64. KSPN. Tangkuban Perahu dskt
65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya
66. KSPN. Nemberala–Rotendao dskt
67. KSPN. Pantai Selatan Yogya dskt
68. KSPN. Karst Gunung Kidul dskt
69. KSPN. Halimun dan sekitarnya
70. KSPN. Ijen–Baluran dan sekitarnya
71. KSPN. Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dskt
72. KSPN. Karangasem–Amuk dskt
73. KSPN. Lagoi-Bintan dan sekitarnya
74. KSPN. Enggano dan sekitarnya
75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya
76. KSPN. Puncak–Gede Pangrango dskt
77. KSPN. Teluk Cenderawasih dskt
78. KSPN. Menjangan–Pemuteran dskt
79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dskt
80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya
81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya
82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya
83. KSPN. Ubud dan sekitarnya
84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dskt
85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya
86. KSPN. Sambas dan sekitarnya
87. KSPN. Gorontalo Kota–Limboto dskt
88. KSPN. Wazur–Merauke dan sekitarnya

49. Lokasi Destinasi Yang Akan Didorong Untuk Dikembangkan :
“Bali Beyond”
No DPN KPPN/KSPN Prop DAYA TARIK JENIS DT
1 MEDAN–TOBA, dskt (S) Toba dskt Sumut Geowisata Pmlhraan-Revitalisasi
2 JAKARTA–KEP SERIBU, dskt (S) Kep Seribu dskt DKI Jakarta Bahari Pmlhraan-Revitalisasi
(S) Kota Tua–Sunda Kelapa dskt Budaya-Pusaka Pmlhraan-Revitalisasi
3 BOROBUDUR–YOGYA, dskt (S) Borobudur dskt Jateng & DIY Budaya-Pusaka Pmlhraan-Revitalisasi
4 BROMO–MALANG, dskt (S) Bromo–Tengger–Semeru dskt Jatim Ekowisata Pmlhraan-Revitalisasi
5 BALI–NUSA LEMBONGAN,
49
dskt
(S) Kintamani-Danau Batur, dskt Bali Geowisata Pmlhraan-Revitalisasi
(S) Menjangan, Pemuteran, dskt Bahari Pmlhraan-Revitalisasi
(S) Kuta, Sanur, Nusadua, dskt (MP3EI) Bahari Pmlhraan-Revitalisasi
6 LOMBOK – GILI TRAMENA,
dskt
(S) Rinjani dskt NTB Ekowisata Pmlhraan-Revitalisasi
7 KOMODO–RUTENG, dskt (S) Komodo dskt NTT Ekowisata Pmlhraan-Revitalisasi
8 KELIMUTU–MEUMERE, dskt (S) Ende–Kelimutu dskt Ekowisata Pmlhraan-Revitalisasi
9 PALANGKARAYA–TANJUNG
PUTING, dskt
(S) Tanjung Puting dskt Kalteng Ekowisata Prntisan-Pmbngunan
10 TORAJA–LORELINDU, dskt (S) Toraja dskt Sulsel Budaya-Pusaka Pmlhraan-Revitalisasi
11 MANADO-BUNAKEN, dskt (S) Bunaken dskt Sulut Bahari Pmlhraan-Revitalisasi
12 KENDARI–WAKATOBI, dskt (S) Wakatobi dskt Sultra Bahari Prntisan-Pmbngunan
13 SORONG–RAJA AMPAT, dskt (S) Raja Ampat dskt Papua Barat Bahari Prntisan-Pmbngunan
13 DPN 16 KSPN 12 PROP

50. Bentuk Fasilitasi Kemenparekraf dalam Pembangunan KSPN

51. Kemenparekraf Sebagai Koordinator Pengembangan KSPN
PEMANGKU KEPENTINGAN KOORDINASI PEMBANGUNAN
Pemerintah Non Pemerintah
PROSES/TAHAPAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pemetaan &
Analisis
Perencanaan dan
perancangan Pemeliharaan Pelaksanaan
Pembangunan
PERWILAYAHAN
PEMBANGUNAN
KSPN
ASPEK PEMBANGUNAN
Destinasi Pemasaran Industri Kelembagaan
MONITORING DAN EVALUASI
Pusat Daerah
Bisnis (investor,
pelaku usaha, asosiasi,
DMO)
Masyarakat
dan komunitas
Intelektual
(Akademisi,
pemangku adat)
88 Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN)
(Perpres Sudah Diproses)

52. PEMERINTAH PROPINSI
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS PARIWISATA
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMINFO
DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA
DINAS KEBERSIHAN &
PERTAMANAN
DINAS KOPERASI & UKM
DINAS PERTANIAN &
PERKEBUNAN
DINAS BINA MARGA &
PENGAIRAN
DINAS CIPTA KARYA
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KEBUDAYAAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PENDAPATAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN DAERAH
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN &
CATATAN SIPIL
GUBERNUR & WAKIL
PEMERINTAH KOTA & KABUPATEN
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS PARIWISATA
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMINFO
DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA
DINAS KEBERSIHAN &
PERTAMANAN
DINAS KOPERASI & UKM
DINAS PERTANIAN &
PERKEBUNAN
DINAS BINA MARGA &
PENGAIRAN
DINAS CIPTA KARYA
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KEBUDAYAAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PENDAPATAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN DAERAH
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN &
CATATAN SIPIL
BUPATI / WALIKOTA & WAKIL,
CAMAT, LURAH
PEMERINTAH PUSAT
(KEMENTERIAN)
PARIWISATA & EKONOMI
KREATIF
PERHUBUNGAN
KOMINFO
PEKERJAAN UMUM
PENDIDIKAN &
KEBUDAYAAN
DALAM NEGERI
KEHUTANAN
KOPERASI & UKM
KELAUTAN & PERIKANAN
PERINDUSTRIAN
BUMN
Pemerintah Sebagai Pemangku Kepentingan Terkait

53. Tahapan Pengembangan KSPN
t1 t2 – t4 t5
Dokumen Inisiasi
Perencanaan
Perancangan
Pemantauan Keluaran
& Evaluasi
Implementasi
Masukan
Dokumentasi
Closure
Pengguna
akhir
Manajemen
Informasi
PERSIAPAN
IMPLEMENTASI
EXIT STRATEGY
Pemetaan dan perencanaan Pendampingan, pemberdayaan, dan
pengembangan
Exit strategy
Pemantauan
& Evaluasi
Pemantauan & Evaluasi secara
menyeluruh

54. 54
SKENARIO PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
Skenario
PENINGKATAN DAYA
SAING
Skenario
PENYEBARAN
PERTUMBUHAN

55. 55
SKENARIO PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
Skenario PENINGKATAN DAYA SAING
Pola pengembangan yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian target peningkatan kunjungan pasar utama
dan potensial mancanegara dalam rangka mendorong peningkatan devisa, positioning destinasi dalam peta
kepariwisataan internasional serta kompetisi regional
FOKUS PENGEMBANGAN :
1. PEMELIHARAAN
Pemantapan/konsolidasi, peremajaan dan intensifikasi peningkatan kualitas destinasi pariwisata sehingga tetap
memiliki daya saing secara berkelanjutan
2. REVITALISASI
Rekonstruksi dan Revitalisasi destinasi pariwisata yang menurun kinerjanya
3. PEMBANGUNAN
Kegiatan pembangunan baru di lokasi/ destinasi pariwisata yang memiliki kelayakan potensi dan kapasitas
pengembangannya.

56. 13 Wilayah provinsi yang menjadi tujuan kunjungan 15 pasar strategis:
56
Yaitu skenario pengembangan yang dikaitkan dengan upaya mengejar target peningkatan kunjungan
pasar utama dan potensial mancanegara dalam mendorong peningkatan devisa, positioning dalam peta
kepariwisataan internasional serta kompetisi regional
56
Dasar pijakan pengembangan:
• 15 negara Pasar strategis Indonesia
• Provinsi yang menjadi destinasi kunjungan wisatawan dari 15 negara pasar strategis
• Preferensi produk dari 15 negara pasar strategis Indonesia pada wilayah provinsi yang menjadi tujuan
kunjungan wisatawan dari pasar strategis tersebut.
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2004 2005
-23,0 %
-3,4 %
-8,9 %
-2,0 % -31,4 %
-3,4 % -18,0 % -17,2 % -1,5 %
-13,4 %
Singapore Malaysia Japan Korea.Rep Taiwan Germany Netherland UK USA Australia
2004 1,644,717 622,541 615,720 228,408 384,226 134,625 92,152 113,578 153,268 408,705
2005 1,266,461 601,525 560,935 223,761 263,577 130,095 108,744 133,123 151,004 353,945
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
102,5
%
21
%
76,8
%
8
%
7,4 % 17,
7
%
- 6,1
%
30
%
12 %
CHINA INDIA MID EAST AFRIKA RUSIA
24,5
%
2003 40,840 29,895 31,371 30,244 14,413
2004 50,856 36,169 33,870 35,594 18,812
2005 102,995 63,930 36,369 33,408 21,078
PASAR UTAMA
1. Singapore
2. Malaysia
3. Jepang
4. Korea
5. Taiwan
6. Geermany
7. Belanda
8. USA
9. UK
10. Australia
PASAR BERKEMBANG
1. China
2. India
3. Timur Tengah
4. Rusia
4. Jatim
5. DIY
6. Jateng
7. Batam - Bintan
8. Sulawesi Utara
9. Sulawesi Selatan,
1. Jakarta
2. Bali
3. Jabar &
Banten
Tema Pengembangan :
• MICE
• BELANJA
• EKOWISATA
• BUDAYA
• BAHARI
• ZIARAH
• NICHE PRODUCT
10. Sumatera Utara
11. Sumatera Barat
12. NTB
13. NTT
Fokus Pengembangan :
• PEMELIHARAAN
• REVITALISASI
• PEMBANGUNAN
SKENARIO PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
Skenario PENINGKATAN DAYA SAING

57.  Kegiatan pembangunan baru di lokasi/destinasi pariwisata yang memiliki kelayakan potensi dan kapasitas
pengembangannya.
57
SKENARIO PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
Skenario PENYEBARAN PERTUMBUHAN
Pola pengembangan yang ditujukan untuk pemerataan/penyebaran pembangunan kepariwisataan pada wilayah
yang memiliki sumber daya kepariwisataan potensial namun tertinggal (potensi kepariwisataan yang dimiliki belum
memberikan kontribusi/ manfaat yang signifikan).
FOKUS PENGEMBANGAN :
1. PERINTISAN
 Kegiatan eksploratif dan perintisan pengembangan destinasi pariwisata yang potensial dan inovatif (baru)
2. PEMBANGUNAN
3. REVITALISASI
 Rekonstruksi dan Revitalisasi destinasi pariwisata yang menurun kinerjanya

58. FOKUS Pengembangan:
• PERINTISAN
• PEMBANGUNAN
• REVITALISASI
58
Skenario yang dikaitkan dengan upaya pemerataan dan penyebaran
pertumbuhan kepariwisataan pada wilayah yang memiliki sumber daya kepariwisataan
potensial namun tertinggal (potensi kepariwisataan yang dimiliki belum mampu memberikan
kontribusi/ manfaat ekonomi signifikan bagi wilayah terkait).
Wilayah provinsi yang dikembangkan berdasarkan pola ini adalah :
6. Lampung
7. Babel
8. Kalbar
9. Kalteng
10. Kalsel
Tema Pengembangan :
• BAHARI
• EKOWISATA
• BUDAYA
• BELANJA
• MICE ZIARAH
• NICHE PRODUCT
11. Kaltim
12. Sulteng
13.Sultra
14. Banten
1. NAD
2. Riau
3. Jambi
4. Bengkulu
5. Sumsel
15. Maluku Utara
16. Gorontalo
17. Maluku
18. Irian Jaya Barat
19. Papua
Dasar pijakan pengembangan:
Berdasarkan pemetaan data kunjungan wisatawan (wisman dan wisnus) di seluruh wilayah
provinsi di Indonesia, maka wilayah yang termasuk dalam kategori rendah perkembangan
kepariwisataannya meliputi 19 wilayah provinsi, yaitu:
NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Babel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel,
Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Irian Jaya Barat, Papua,
58
SKENARIO PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
Skenario PENYEBARAN PERTUMBUHAN

59. 59
PROFIL PASAR TERHADAP FOKUS DAYA TARIK WISATA
NEGARA
DAYA
TARIK FOKUS DAYA TARIK/

60. 60
PROFIL PASAR TERHADAP FOKUS DESTINASI
DESTINASI
NEGARA

61. TAHAPAN PERKEMBANGAN PARIWISATA
1. TAHAP I
Kepariwisataan dipandang sebagai sektor yang dapat memberikan keuntungan ekonomis. Untuk itu pemerintah menawarkan insentif
kepada pengusaha hotel. Pada tahap ini spekulasi tanah belum terjadi dan upah buruh masih murah.
2. TAHAP II
Pada tahap yang berlangsung sekitar antara 5 – 10 tahun ini, pengusaha hotel mulai membangun dan mengoperasikan hotel. Penyediaan
produk lokal berlangsung dengan harga yang masuk diakal. Keuntungan mulai dapat diterima kalangan pengusaha.
3. TAHAP III
Pada tahap ini mulai ada kesenjangan antara penduduk setempat dengan wisatawan, khususnya dalam hal pendapatan. Pemerintah
setempat mulai mengambil kebijakan yang tegas di bidang kepariwisataan, ketika biaya-biaya yang berhubungan dengan pembangunan
kepariwisataan mulai meningkat (seperti kebocoran investasi kepariwisataan, kompetisi antar sektor). Spekulator tanah mulai menjadi
semain kaya.
4. TAHAP IV
Pengusaha hotel mulai berhadapan dengan biaya tinggi/terus meningkat. Masa pembebasan pajak berakhir, harga makanan laut dan produk
lokal terus meningkat. Buruh semakin mahal dan efisiensinya menurun. Wisatawan mendapat layanan yang buruk. Dampaknya, kunjungan
ulang wisatawan berakhir. Pemerintah bereaksi dengan meningkatkan anggaran pemasaran/promosi. Karyawan asing mulai tidak mendapat
ijin untuk bekerja di industri perhotelan. Usaha untuk melatih karyawan lokal dilakukan, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Perkembangan
pariwisata mulai mencapai titik jenuh. Resesi pada pasar pariwisata menyebabkan keuntuhan keberadaansektor pariwisata di wilayah
tersebut.
5. TAHAP V
Pengusaha hotel berada pada masa-masa sulit, dengan terlalu banyaknya hotel yang dibangun pada maa sebelumnya. Hotel baru dibangun
di atas lahan yang harganya lebih mahal, dibangun dalam wujud bangunan bertingkat, dibangun dengan biaya yang mahal, berdampingan
dengan bangunan bertingkat lainnya. Investor hotel baru menyadari adanya kesulitan untuk membangun dan mengoperasikan hotel,
sehingga harus menggandengkan pengoperasiannya dengan international chains hotel, memanfaatkan fasilitas pemasaran yang lebih luas.
6. TAHAP VI
Pengusaha hotel harus berhadapan dengan sejumlah persoalan politik dan lainnya, yang timbul dengan semakin berkembangnya kawasan.
Ada kemungkinan terjadi kerusuhan massal. Adanya perencanaan dari pemerintah yang baik akan dapat mencegah hal ini.

62. 62
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA BAHARI
1. WISATA BAHARI DIKEMBANGKAN DALAM RANGKA MENUMBUHKAN BUDAYA BAHARI
DAN PEMAHAMAN WAWASAN NUSANTARA
2. WISATA BAHARI TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH, DIMAKSUDKAN
KEGIATAN DAPAT MEMPERCEPAT PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA
UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR EKONOMI DAN SOSIAL DASAR
MASYARAKAT
3. WISATA BAHARI BERTUMPU PADA DAYA TARIK ALAM DAN BUDAYA MASYARAKAT
SETEMPAT
4. PENGEMBANGAN BUDAYA SETEMPAT BAIK SENI PERTUNJUKKAN MAUPUN INDUSTRI
KERJAINAN PERLU DITINGKATKAN SEBAGAI SATU KESATUAN DAYA TARIK WISATA
SEKALIGUS MEMPERKUAT EKONOMI RAKYAT
5. PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI AGAR DAPAT MENARIK INVESTOR
ASING DAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN WISATA BAHARI
6. PENGEMBANGAN MANAJEMEN, SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI WISATA BAHARI
YANG MEMADUKAN KEMAMPUAN LOKAL DENGAN PERKEMBANGAN MODERN DUNIA
GLOBAL
7. KOORDINASI LINTAS SEKTOR DIKEMBANGKAN BERKAITAN DENGAN KUALITAS
PELAYANAN YANG MAMPU MERESPON KEBUTUHAN PASAR

63. 63
RENCANA PENGEMBANGAN
PARIWISATA BAHARI
- PENGEMBANGAN SDM &
KELEMBAGAAN
- PENGEMBANGAN INVESTASI &
PEMASARAN
- PENGEMBANGAN PRODUK WISATA
BAHARI
- PENGEMBANGAN HUBUNGAN
PELABUHAN, KAPAL PHINISI & SEAPORT
- PENGEMBANGAN KAWASAN

64. 64
PRIORITAS PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI
Barelang dan
Riau Kepulauan
11
Pulau Nias
dan
5
Kepulauan Mentawai
12
7
Ujung Kulon
dan Anak Krakatau
Kepulauan Derawan -Maratua
10
Kepulauan Bali
dan Lombok
8
4
Pulau Komodo
1
Kepulauan Padaido - Biak
Kepulauan Selayar
- Take Bone Rate
2
Kepulauan Wakatobi
6
Kepulauan Raja Empat
U
3
-Sangalaki - Kakaban
9
Teluk Tomini
- Kepulauan Togean
13
Kepulauan Bunaken
Kawasan Prioritas
Pengembangan
Pariwisata Bahari
KRITERIA PENENTUAN
PRIORITAS KAWASAN YANG
AKAN DIKEMBANGKAN,
DITENTUKAN OLEH:
• POTENSI KAWASAN
• VARIASI KEGIATAN
WISATA BAHARI
• VARIASI TEMA
PENGEMBANGAN
• VARIASI LOKASI,
TERUTAMA
MENDUKUNG
PENGEMBANGAN
KAWASAN TIMUR
INDONESIA
• KESIAPAN PEMERINTAH
DAERAH

65. 65
PENYEBARAN DESTINASI SURFING DI INDONESIA
PULAU LOKASI
SUMATERA NIAS, BAWA, P. ASU, P. SORAKE, P. MENTAWAI
JAWA P. PANAITAN, P. DELI, BAYA, PELABUHAN RATU, TG. GENTENG,
TANJUNG KUNCUR
BALI MADEWI, BALIAN, CANGGU, PADMA, KUTA, BALANGAN,
ULUWATU, NYANGNYANG, NUSA DUA TANDJUNG SANUR,
PADANG GALAK, KETEWEEL, LEBIH, NUSA LEMBONGAN,
PADANG BAI
NUSA TENGGARA P. SAFARI, BANGKO-BANGKO, BELONGAS, SELONGAS, SELONG
BELANAK, A’AN, GRUPUK, GILI INUS, EKAS, LABUHAN HAJI,
SENGGIGI, GILI (TRAWANGAN DAN MENO), SILUNG BELANAK,
PASONA

66. 66
PENYEBARAN DESTINASI DIVING
PULAU LOKASI
SUMATERA BINTAN
JAWA UJUNG KULON, KRAKATAU, P. SERIBU
BALI MENJANGAN, TULAMBEN, CEMELUK, CANDI DASA, PADANG BAI,
NUSA DUA, NUSA PENIDA, SANUR, PEMUTERAN
SULAWESI MANADO TUA, BUNAKEN, MONTEHAGE, BITUNG, SANGIHE
TALAUD, UJUNG PANDANG, TUKANG BESI (WAKATOBI), P.
TOGIAN, SANGALAKI, KAKABAN, P. SIAU
MALUKU AMBON, BANDA, PINDITO
IRIAN AYU, ASIA, MAPIA, PADAIDO, SORONG, MANOKWARI,
CENDRAWASIH, WAIGEO-BATANTA
NUSA TENGGARA GILI (TRAWANGAN, MENO, AIR), KOMODO, LEMBATA, KUPANG,
ROTI, MAUMERE, ALOR

67. 67
PENYEBARAN DESTINASI FISHING
DAERAH LOKASI
NAD PULAU WEH
SUMATERA BARAT PULAU SIBERUT MENTAWAI
KEPPRI KEPULAUAN NATUNA
BENGKULU PULAU ENGGANO
LAMPUNG PULAU KRAKATAU
JAWA BARAT PULAU KULON TAMAN NASIONAL UJUNG KULON
JAWA TENGAH PULAU KARIMUN JAWA
NTB PULAU MOYO
NTT PULAU ROTI
SULAWESI UTARA BITUNG
SULAWESI
SELATAN
KEPULAUAN TAKABONERATE

68. 68
PENYEBARAN DESTINASI KAPAL PESIAR (CRUISE SHIPS)
DAERAH LOKASI
SUMATERA
UTARA
BELAWAN
SUMATERA
BARAT
TELUK BAYUR
JAWA TENGAH TANJUNG EMAS
BALI BENOA, PADANG BAI
SULAWESI UTARA BITUNG
SULAWESI
SELATAN
PARE-PARE, MAKASSAR
NTT KOMODO, KUPANG, ALOR, RIUNG, LARANTUKA
PAPUA BIAK, JAYA PURA

69. DUKUNGAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
PRASARANA LINGKUNGAN
FASILITAS WISATA DASAR
FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN WISATA

70. DUKUNGAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
PRASARANA LINGKUNGAN
1- Akses masuk.
2- Penyediaan sistem air bersih :
a. Jaringan air bersh.
b. Instalasi pengelolaan air bersih.
c. Bak penampungan air bersih.
3- Penyediaan sistem tenaga listrik
:
a. PLN.
b. Generator.
4- Penyediaan sistem pengolahan
limbah :
a. IPAL cair.
b. Terminal limbah padat/TPS.
c. Saluran air limbah.
5- Administrasi : penyediaan kantor
administrasi.
6- Penyediaan gedung fasilitas
telekomunikasi.
7- Penyediaan sistem saluran
drainase : saluran drainase.

71. DUKUNGAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
FASILITAS WISATA DASAR
1- Area publik : plaza.
2- Informasi :
a. Pusat informasi pengunjung.
b. Miniatur obyek.
c. Rambu-rambu penunjuk arah.
d. Papan informasi utama.
e. Papan informasi khusus.
f. Pramuwisata.
g. Brosur, leaflet, dan legenda.
3- Perbelanjaan :
a. Penjualan cenderamata.
b. Warung makanan.
c. Restoran/rumah makan/kafetaria.
d. Kios kebutuhan pribadi
wisatawan.
4- Penginapan.
5- Peribadatan.
6- Pengamanan :
a. Pos keamanan.
b. Pagar pengamanan.
c. Hidran/alat pemadam kebakaran.
7- Keselamatan : Pos P3K.
8- Kebersihan :
a. Kamar mandi/WC umum.
b. Tempat sampah.
c. Gerobak sampah.

72. DUKUNGAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN WISATA
1- Renang :
a. Tempat bilas.
b. Penyewaan alat.
c. Kamar ganti/locker.
d. Kamar mandi/WC.
e. Menara pengawas.
f. Rambu batas aman renang.
2- Berjemur :
a. Tenda.
b. Sewa tikar.
3- Snorkling, wind surfing :
a. Sewa alat/pakaian.
b. Area snorkling, wind surfing.
c. Ruang tunggu.
d. Ruang reservasi.
e. Tower/menara pengamat.
f. Kantor penjaga pantai.
g. Penjaga pantai.
h. Alat-alat komunikasi.
4- Berlayar, memancing :
a. Penyewaan perahu.
b. Alat pancing.
c. Dermaga.
e. Ruang reservasi.
f. Penunjuk arah angin.
g. Lajur ke luar-masuk perahu.
h. Menara pengawas.
5- Olahraga pantai :
a. Panggung/tribun penonton.
b. Ruang peralatan olahraga.
6- Mengamati flora dan fauna laut :
a. Oseanorium.
b. Menara pandang.
c. Glass bottom boat.
7- Menikmati pemandangan untuk fotografi :
a. Promenade.
b. Papan informasi.
c. Shelter.
d. Titik pengambilan foto.
8- Jalan-jalan, joging :
a. Jalur untuk berjalan kaki.
b. Jogging track.
9- Bermain, rekreasi keluarga :
a. Shelter/bangku dan meja piknik.
b. Areal piknik.
c. Areal bermain.

73. Metodologi Penyusunan Rencana Detil KSPN
73