Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten Bogor dalam aspek proteksi kebakaran, mencakup peningkatan sarana dan kesiapsiagaan aparat untuk antisipasi kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran."
3. Arahan RPJPD Kabupaten Bogor Terkait Proteksi
Kebakaran
1.
Arahan Mewujudkan Ekonomi Rakyat Yang Maju
Peningkatan
P i k t sarana d prasarana serta kemahiran aparat untuk antisipasi dan
dan
t k
hi
t t k ti i
id
kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah
perumahan Kabupaten Bogor.
2.
2
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Arahan Mewujudkan Kabupaten Bogor Y
A h M
j dk K b
t B
Yang T
Tegar Beriman
B i
(Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman Dan Nyaman) Dan
Berkelanjutan
a.
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Peningkatan penataan daerah rawan bencana dan daerah resiko tinggi
bencana, pemulihan ekosistem kawasan lindung serta perlindungan atau
pemulihan daerah resapan air.
b.
Pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam
rangka menghadapi bencana.
3.
Arahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Peningkatan kapasitas manajemen, sarana dan prasarana untuk perlindungan
masyarakat disertai dengan pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan
masyarakat secara swadaya dalam rangka menghadapi bencana.
3
4. Arahan RPJMD Kabupaten Bogor Terkait Proteksi
Kebakaran
1.
Salah satu arahan kebijakan strategis untuk mewujudkan misi
peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kualitas
pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana diprioritaskan
pada peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana
d
i k t
l
h d
l
b
berbasis masyarakat. SKPD yang bertanggung jawab atas kebijakan ini
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2.
Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan pencegahan dan
penanggulangan bencana berbasis masyarakat dicirikan oleh indikator
sebagai berikut:
sebaga be ut
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
1.
2.
Meningkatnya cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten, dan
3.
3.
Meningkatnya waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran,
Terbantunya korban bencana alam.
Untuk memenuhi indikator tersebut, telah dirancang program
pembangunan daerah, yaitu:
a.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan
b.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
4
5. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Peta Rencana Struktur Ruang
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
5
6. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Peta Rencana Pola Ruang
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
6
7. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Arahan Kegiatan Usaha Utama
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
7
8. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Sistem Pusat Permukiman Pedesaan
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
8
9. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Pembagian Wilayah Pembangunan
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
9
10. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Pengembangan Kota-Kota yang Dapat Menjadi Pusat Pertumbuhan
Wilayah
y
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
10
11. Arahan RTRW Kabupaten Bogor 2005 – 2025
Pembagian Wilayah Pembangunan dan Kota Yang Dapat Menjadi Pusat Pertumbuhan Wilayah
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
11
21. Hidrologi
Sungai
Sungai-sungai mengalir dari Daerah Pian, pegunungan di bagian selatan, ke arah utara
yang berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri atas 6 Daerah Aliran
Sungai (DAS), yaitu:
a.
Sungai Cisadane (30,625 Ha) dengan 87 anak sungai yang tersebar di Kecamatan
Cigombong, Caringin, Dramaga, Ciampea, Rancabungur, Ciseeng, Rumpin, dan
Gunung Sindur.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
b.
Cisarua, Jogjogan, Leuwimalang, Cipayung Girang, Cipayung Datar, Gadog,
, gj g ,
g, p y g
g, p y g
,
g,
Cibanon, Cilebut Timur, Pasir Jambu, Kedung jaya, Kedunng Waringin, Bojong
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Sungai Ciliwung (26.286 Ha) dengan 15 anak sungai yang tersebar di Kecamatan
Baru, dan Kel. Pondok Rajeg.
c.
Sungai Angke (16.250 Ha) dengan 6 anak sungai yang tersebar di Kecamatan
g
g (
)
g
g y g
Cimanggis, Pondok Udik, Tonjong, Kali Suren, dan Citayam.
d.
Sungai Cidurian dengan 15 anak sungai yang tersebar di Kecamatan Kiarapandak,
Sukajaya, Cipayung, Sukaluyu, Bunar, Kalong Sawah, Sipak, Jasinga, dan
Neglasari.
e.
Sungai Cimanceuri dengan 9 anak sungai yang tersebar di Kecamatan Tegalega,
Batujajar, Dago, dan Cikuda.
f.
Sungai Cibeet dengan 45 anak sungai yang tersebar di Kecamatan Sirnaras,
sirnasari, tanjungsari, bantar kuning, dan kuta mekar.
21
24. Hidrologi
Sungai & Situ/Waduk
Sumber Foto:
Survey Lapangan, 2012
1.
Gambar 1. Sungai
g
Di Kecamatan Cisarua
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
2.
3.
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Gambar 2. & Gambar 3.
Situ/Waduk di Kecamatan Cibinong
24
26. Penggunaan Lahan
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
ID
21
22
23
24
25
26
28
29
30
27
31
32
35
Keterangan
Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Umum
Fasilitas Rekreasi
Fasilitas Transportasi
Kawasan Industri
Kawasan Pemerintahan
Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perumahan
Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah
Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi
Kawasan Pertanian
Kawasan Taman
Marga Drainase dan Tata Air
Semak-Hutan
TOTAL
Luas
Persentase Persentase
2,281,091
0.07%
19.57%
2,360,434
0.08%
3,263,737
0.11%
32,427,610
1.06%
162,859
162 859
0.01%
0 01%
2,819,652
0.09%
76,304,043
2.49%
470,657,929
15.34%
10,261,289
0.33%
1,591,597,768
51.88%
80.43%
672,209
0.02%
26,794,388
26 794 388
0.87%
0 87%
848,306,119
27.65%
3,067,909,127
100.00%
100.00%
26
27. Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
0
Sem
mak-Huta
an
M
Marga Dra
ainase da …
an
Kaw. Pertania
an
Ka Indus
aw.
stri
Kaw. Perumaha …
P
an
Kaw. Perumaha …
P
an
Kaw. Perumaha
P
an
Kaw …
w.
K
Kaw. Pem
merintaha
an
Fas. Tr
ransporta
asi
Fas Rekrea
s.
asi
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Fa …
as.
Penggunaan Lahan
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
50 000
27
29. Penggunaan Lahan
Industri
1.
2.
Gambar 1. Pabrik Semen 3 Roda
Gambar 2. Sentul Industry Estate
3.
4.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Gambar 3 & 4 Kawasan Industri Cibinong
Sumber Foto: Survey Lapangan, 2012
31. Kawasan Hutan dan Perkebunan
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Gambar Kawasan Hutan dan Perkebunan di Kabupaten Bogor
31
Sumber Foto: Survey Lapangan, 2012
32. 1.
2.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Gambar 1. Pusat Perbelanjaan
Kondisi
Wilayah
Gambar 2. M-one Hotel
3.
4.
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Gambar 3. Bank BJB
Sumber Foto: Survey Lapangan, 2012
Gambar 4. Ruko
32
44. Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan
Sedang
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
44
45. Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan Industri
Besar dan Sedang
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
45
47. Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan Industri
Besar dan Sedang
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
47
50. Gambar Kondisi Jalan dan
Kondisi Lalu Lintas di Kabupaten Bogor
1.
2.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Gambar 1. Kemacetan di Cisarua
Kondisi
Wilayah
Gambar 2. Jalan Lingkungan
4.
3.
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Gambar 2. dan Gambar 3. Kondisi Jaringan Jalan
Sumber Foto: Survey Lapangan, 2012
50
51. Jumlah SPBU, SPBE, dan SPPBE
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
51
53. Gambar SPBU, SPBE, dan SPPBE
1.
2.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Gambar 1. dan Gambar 2. SPBU
Kondisi
Wilayah
4.
3.
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Gambar 3. SPBE
Sumber Foto: Survey Lapangan, 2012
Gambar 4. SPPBE
53
60. Bagan Alir Tahapan Operasi Pemadaman Kebakaran
Tahap Pemberangkatan Awal
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
60
61. Bagan Alir Tahapan Operasi Pemadaman Kebakaran
Tahap Pemberangkatan Lanjut (Dari Posko Damkar Dinas)
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
61
62. SDM Pemadam Kebakaran
Jabatan
Anggota Pemadam
Kebakaran
Pembantu Pengawas
Bangunan
Jumlah
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Status Pegawai
PNS
38
3
1
0
39
3
Personil Pemadam
Kebakaran
Kontrak
Personil
Jumlah
Golongan I c
4
Golongan II a
33
Golongan II b
2
Pegawai Kontrak Dinas
Juml
ah
2
Pegawai Kontrak Daerah
35
30
25
20
15
10
5
0
1
62
64. Sarana Pemadam Kebakaran
No
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang/Registrasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Jaket Pemadam
Fire Hose uk. 1 1/2"
Fire Hose uk. 2 1/2"
Alat pengetes hydrant
Masker Pemadam
Pesawat HT
Fire Helmet
Coupling Machino ukuran 1 1/2
Coupling Machino ukuran 2 1/2
Charge Accu
Lampu sorot Like Candle 1000
Pesawat RIG
Sepatu Pemadam Kebakaran
Sarung Tangan Pemadam
Suction Hose 4" 12 M Storz
Way 2,5 to 2 pcs 1 5"
2 5"
1,5
Nozzle Pistol Grip Machino 2,5"
Nozzle Pistol Grip Machino 1,5"
Nozzle Foam Pistol Grip Machino 1,5"
Tangga 6 M
Gantol
Linggis
Rubber Hose Bridges (pengaman selang)
Alat Pengikat Selang
High Speed Rescue Saw Blades 12" (pisau mesin)
High Speed Rescue Saw 12" (Gergaji Mesin)
12
Self Contain Breathing Apparatus
107 stel
22 roll
29 roll
2 unit
45 buah
18 unit
44 unit
85 unit
15 unit
3 unit
7 unit
9 unit
45 pasang
45 pasang
6 buah
7 unit
2 unit
21 unit
5 unit
2 unit
2 unit
2 unit
3 unit
1 unit
2 unit
1 unit
1 unit
Kondisi
Baik ( B )
Kurang Baik ( KB )
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
-
Sumber : BPBD Kabupaten Bogor, 2011
64
65. Sarana Pemadam Kebakaran
No
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Nama Barang/Jenis Barang
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sling Derek
Sli D k
Collapsible Rescue ShovleS / Hand tool
Full Body Harness
Xtrem Rescue Tool 6,5 "
Super Rambar Percissive Recue Tool
Personal Escape kit
Search and Rescue helmet yelow
Rope Rescue Glove Yellow
Scoop Stretcher
Generator Light 1000 Watt
General Purpose Cutter medium metal 7/16 " Long 24 1/2"
1/2
(pemotong besi)
Multi purpose Jumpsuits
Rescue Shoes (sepatu rescue)
Brush Pro Mask the Xcaper
Pyro Lite Inline Eductor 125 GPM 1 5"
1,5
Trident Led Head Lamp
Breathing Apparatus Carbon Composite
Portable Floating Pump
Portable Pump
Perahu Karet
Kapak Personil
Confined Space Rescue Team / Tripod Rescue
Mesin Isi Ulang Breathing Apparatus
Percussive Rescue Tool
Chainsaw
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Sumber : BPBD Kabupaten Bogor, 2011
Jumlah
Barang/Registrasi
1 unit
it
4 unit
4 set
13 buah
4 unit
4 set
13 buah
13 buah
3 buah
1 unit
Baik ( B )
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
6 unit
B
13 stel
13 pasang
13 buah
4 set
45 buah
3 unit
1 unit
1 unit
1 unit
42 buah
1 set
1 unit
3 set
1 unit
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Kondisi
Kurang Baik ( KB )
-
-
65
66. Sarana Pemadam Kebakaran
No
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Jenis Kendaraan
Merk dan Jenis
Tahun Pembelian
Kondisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
11
12
Mobil Unit Damkar
Mobil Unit Damkar
Mobil Unit Damkar
Mobil Unit Damkar
Mobil Unit Damkar
M bil Unit D k
Mobil U it Damkar
Mobil Unit Damkar
Mobil Komando
Mobil Unit Damkar
Mobil U t Damkar
ob Unit a a
Motor Operasional
Motor Operasional
Mitsubishi 120PS
Mitsubishi 120PS
Mitsubishi Fuso
Mitsubishi Fuso
Toyota Dyna
I
Isuzu Elf
Isuzu Elf
Toyota Kijang
Hino Dutro
Hino FG 235
o G 35
Honda Win
Honda Win
1996
1996
1996
1996
2002
2003
2003
1996
2010
2010
0 0
2002
1997
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
B ik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
a
Baik
Baik
13
Motor Operasional
Honda Win
1996
Kurang Baik
Sumber : BPBD Kabupaten Bogor, 2011
66
Sumber Foto: Survey Lapangan, 2012
67. Jumlah Hidran di Kabupaten Bogor Berdasarkan
Cabang Pelayanan dan Lokasinya
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
67
68. Kondisi Eksisting Pasokan Air
No.
1
2
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
3
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
4
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran
diperoleh dari :
Sumber l
S b alam seperti :
ti
kolam air,
danau,
sungai,
jeram,
sumur dalam dan
saluran irigasi;
Sumber buatan seperti :
tangki air,
tangki gravitasi,
kolam renang,
air mancur,
reservoir,
mobil tangki air dan
hidran.
Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami
maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan
penghisap air (drafting point).
Kondisi Eksisting
Tersedia.
Tersedia
Tersedia.
Tersedia
Tersedia.
Tersedia.
Tersedia.
Tersedia.
Tersedia.
Tidak tersedia.
Tersedia.
Tersedia.
Tersedia secara tidak merata.
Sumber alami belum di-lengkapi dengan
pemi-paan / peralatan peng-hisap air
(drafting point).
68
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
69. Kondisi Eksisting Pasokan Air
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Kolam air,
Danau,
Sungai,
Jeram,
Sumur dalam dan
Saluran irigasi;
g ;
Kelengkapan :
Harus diberi tanda dan mudah terlihat, serta
Dapat digunakan pada kondisi apapun dan
Dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
Kondisi Eksisting
Pada kondisi kemarau
masih mampu dimanfaatkan.
Pada kondisi kemarau
Masih mampu
dimanfaatkan.
Belum diberi tanda.
Dapat digunakan
Mengingat sebagian kondisi jalan tidak memadai,
maka tidak seluruhnya dapat diak-ses oleh
kebakaran.
kendaraan pemadam kebakaran
Setiap pemerintah kota berkewajiban mengadakan, merawat, dan memelihara hidran Perawatan, dan pemeliharaan hidran kebakaran
kebakaran kota.
kota belum berjalan optimal.
Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan
biaya/pungutan.
Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak dikena-kan biaya/pungutan.
Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharaannya sesuai
dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
a
a.
b.
Sarana penyediaan air kebakaran (reservoir, tangki/tandon, kolam renang yang
berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran) harus diberi tanda petunjuk yang
mudah terlihat.
Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang
cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama
se ta o o pasokan air. g a dan o o tersebut a us be u u a tinggi
serta nomor paso a a Angka da nomor te sebut harus berukuran t gg
sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.
Perletakan lokasi dan pemeliharaan nya
pemeliharaan-nya
hidran belum sesuai dengan ke-tentuan dan
standar teknis yang berlaku.
Pemasangan sudah sesuai dengan
ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
Sarana penyediaan air kebakaran belum diberi
tanda petunjuk yang mudah terlihat.
a.
b.
Belum ada petugas pengawas pasokan air.
Tidak ada tanda-tanda petunjuk, identifikasi
a a serta o o pasokan air.
nama se ta nomor paso a a
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
69
70. Kondisi Eksisting
Penyediaan Bahan Pemadam Bukan Air
Ketentuan Permen PU
20/PRT/M/2009
Kondisi Eksisting
Instansi Pemadam Kebakaran setempat wajib menyediakan bahan
pemadam bukan air sebagai berikut :
a.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Bahan pemadam bukan air dapat
berupa “foam” atau bahan kimia
p
lain.
Belum tersedia bahan
p
pemadam bukan air berupa
p
“foam” atau bahan kimia
lain.
a.
Penggunaan bahan pemadam
bukan air harus disesuaikan
dengan kebutuhan berdasarkan
potensi bahaya kebakaran dan
harus memenuhi ketentuan dan
standar yang berlaku termasuk
aman terhadap lingkungan.
lingkungan
Penggunaan bahan
p
pemadam bukan air belum
dilakukan, se-mentara
dengan kebu-tuhan
berdasarkan potensi bahaya
kebakaran sudah aa.
70
Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.
71. Kondisi Eksisting Aksesibilitas
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung
dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk
keperluan pemadam kebakaran yang meliputi :
jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam
kebakaran, dan
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Aksesibilitas keluar dan masuk aparat pemadam
pj
j
y
kebakaran cukup jauh dari jalan utama, karena letaknya
tidak berada di jalan utama.
akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan
pada saat kejadian kebakaran.
Berdasarkan fungsi bangunan dan tingkat resiko
kebakaran, aksesibilitas menuju lokasi yang tidak bisa
p
pemadam kebakaran Aksesibilitas ke
dicapai oleh unit p
dalam bangunan gedung belum tersedia, karena pada
umumnya jalan masuk sempit.
jalur
Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat j
g
p
masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air
termasuk :
perkerasan jalan,
belokan,
jalan penghubung,
jembatan,
pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar
konstruksi yang berlaku.
Otoritas berwenang setempat, y
g
p , yakni DLLAJ dan BPDB
Kabupaten Bogor serta instansi lain yang terkait belum
menentukan dan membuat jalur masuk aparat
pemadam kebakaran ke lokasi sumber air.
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Kondisi Eksisting
71
Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.
72. Kondisi Eksisting Bangunan Pos Pemadam
Kebakaran
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Kondisi Eksisting
Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m2, meliputi
kebutuhan ruang untuk:
Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter;
Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang);
Kondisi
Wilayah
Tersedia.
Ruang administrasi;
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Tersedia.
Tersedia.
Ruang tunggu;
Tersedia.
Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
Tersedia.
Gudang peralatan;
Tersedia
Tandon air 12.000 liter; dan
Tidak tersedia
Halaman untuk latihan rutin.
Tersedia.
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
72
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
73. Bangunan Pemadam Kebakaran
Kondisi Eksisting Bangunan Perbengkelan
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Kondisi Eksisting
Untuk mendapatkan kondisi mobil pemadam kebakaran agar selalu dalam
kondisi siap untuk digunakan, maka harus diadakan pemeliharaan yang
meliputi perawatan dan perbaikan.
Bangunan bengkel diperlukan bila j
g
g
p
jumlah mobil telah mencapai 20 unit mobil
p
pemadam kebakaran.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Sudah dilaksanakan.
Mengingat jumlah mobil baru 9
unit,
unit maka bangunan bengkel
belum disediakan.
Kemampuan bengkel disesuaikan dengan kebutuhan.
Tidak tersedia.
Kondisi Eksisting Bangunan Asrama
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Kondisi Eksisting
Untuk mobilitas secara cepat, diperlukan asrama untuk petugas di sekitar
kompleks pemadam kebakaran.
Tidak tersedia.
Kemampuan asrama disesuaikan dengan kebutuhan.
Tidak tersedia.
Kondisi Eksisting Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Bangunan gedung untuk ruang kelas;
Bangunan menara pelatihan;
Bangunan tempat praktek pelatihan kebakaran;
Tempat pelatihan cairan mudah terbakar;
Tempat uji coba p p kebakaran;
p
j
pompa
;
Area pelatihan pengemudi;
Area pelatihan rescue;
Area rehabilitasi (tempat istirahat); dan
Area Gudang.
Kondisi Eksisting
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
73
74. Bangunan Pemadam Kebakaran
Kondisi Eksisting Bangunan Pusat Komunikasi
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Pusat komunikasi harus dilengkapi dengan peralatan, personil, dan prosedur
yang memadai untuk kebutuhan lapangan.
Bangunan gedung pusat komunikasi harus mendapat pro-teksi terhadap
berbagai ancaman (vandalisme, sabotase, pembangkangan sipil, banjir,
kebakaran, dan lain-lain) dan dipersiapkan dengan sumber daya listrik
cadangan berikut bahan bakarnya untuk masa pakai minimum 24 jam.
Pembangunan sebuah pusat komunikasi keadaan darurat harus
mempertimbangkan hal sebagai berikut :
Lokasi;
Stabilitas seismik;
Keamanan (security);
Sumber Daya Listrik darurat;
Akses pengkabelan (networking);
Il minasi
Iluminasi;
Tata Udara dan sistem penunjangnya;
Lay out panel peralatan komunikasi;
Akustik;
Fasilitas sanitasi/toilet;
Fasilitas Dapur;
Ruang Istirahat;
Asrama/Ruang Tidur;
Persiapan makanan untuk keadaan darurat;
Fasilitas komunikasi pengganti; dan
Mushola.
Kondisi Eksisting
g
Tidak tersedia.
Tidak tersedia
tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia
tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia.
Tidak tersedia
tersedia.
Tidak tersedia.
74
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
75. Kondisi Eksisting Pola Kemitraan
Ketentuan
Ketent an Permen PU 20/PRT/M/2009
Dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai daya tahan bahan
bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah (Departemen
Pekerjaan Umum) dapat meminta bantuan dari masyarakat profesi, perguruan
tinggi dan instansi daerah yang bersangkutan
bersangkutan.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Kondisi Eksisting
Belum terlaksana.
Inspeksi
Inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakaran dilakukan oleh pihak
pemilik/pengelola bangunan gedung atau oleh konsultan pengkaji teknis dibidang
proteksi kebakaran.
t k ik b k
Hasil inspeksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung dari pemerintah daerah.
Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kota
Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kota adalah sistem pemberitahuan bahaya
kebakaran dengan menggunakan alat yang secara otomatis atau manual
berhubungan langsung dengan Instansi Pemadam Kebakaran.
g
g
gedung umum, vital dan berisiko kebakaran
g
Pemilik atau Pengelola bangunan g
tinggi harus memasang/menggunakan peralatan yang dapat bekerja otomatis
berhubungan dengan Instansi Pemadam Kebakaran atau bentuk mekanisme
lainnya.
Belum terlaksana.
Belum terlaksana.
Belum terlaksana.
Belum terlaksana.
75
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
76. Kondisi Eksisting Pengendalian Teknis
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Kondisi Eksisting
Pemerintah memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan
memonitor
penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di
perkotaan dan mempublikasikan hasil pengawasannya melalui forum
komunikasi kebakaran,
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
Belum terlaksana.
terlaksana
Instansi Pemadam Kebakaran memonitor, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan
kebakaran di perkotaan serta melakukan tindak turun tangan atas
penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen
p
penanggulangan kebakaran,
gg
g
,
Terlaksana.
Sektor Pemadam Kebakaran memonitor dan melaporkan hasil pemantauan
atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di
lingkungannya kepada Instansi Pemadam Kebakaran,
Belum terlaksana.
Sektor Pemadam
Kebakaran di Kabupaten Bogor belum
terbentuk.
Belum terlaksana.
Sektor Pemadam
Kebakaran di Kabupaten B
belum
t Bogor b l
terbentuk.
Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melapor-kan hasil pemeriksaan
atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di
ling-kungannya kepada Sektor Pemadam Kebakaran/Instansi Pemadam
Kebakaran.
K b k
76
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
77. Kondisi Eksisting Edukasi
Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009
Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum melakukan edukasi
kepada pemerintah daerah khususnya instansi pemadam kebakaran/pembina
penanggulangan kebakaran, melakukan peningkatan kemampuan dan
pemberdayaan masyarakat profesi.
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
Kondisi Eksisting
Sudah terlaksana.
Instansi pemadam kebakaran melakukan peningkatan kemampuan dan
pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, Satlakar,
dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta di dalam manaje-men
pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.
Sudah terlaksana.
Edukasi dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis
pendidikan dan, pelatihan, serta penyuluhan.
Sudah terlaksana.
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
77
Sumber : Hasil pelaksanaan survey lapangan dan instansional.
78. Penyusun
Nama
:Ir. Fitri Indra Wardhono
Pendidikan :Sarjana Teknik Strata Pertama Bidang
Teknik Planologi
Arahan
Kebijakan
Pengembangan
Kondisi
Wilayah
Email
:fitriwardhono@yahoo.com
Blog
:fitriwardhono.wordpress.com
K di i
Kondisi
Sistem
Proteksi
Terpasang
78