1. 1
HUKUMHUKUM
KEPOLISIANKEPOLISIAN
SATUAN ACARA PERKULIAHANSATUAN ACARA PERKULIAHAN
Oleh :Oleh :
IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSiIRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi

2. 2
I.I. PENDAHULUANPENDAHULUAN
Latar BelakangLatar Belakang
 Bagi pejabat Kepolisian penguasaan HukumBagi pejabat Kepolisian penguasaan Hukum
Kepolisian merupakan suatuKepolisian merupakan suatu keharusankeharusan bahkanbahkan
kebutuhankebutuhan  Dalam pelaksanaan tugasnya.Dalam pelaksanaan tugasnya.
 Kewenangan Polisi= Mandat danKewenangan Polisi= Mandat dan
kekuasaankekuasaan dari Rakyatdari Rakyat  PerluPerlu
pertanggungjawaban.pertanggungjawaban.
 Hukum KepolisianHukum Kepolisian diperlukan sebagaidiperlukan sebagai acuanacuan
normatifnormatif dan utk memberi arahan kpd. Anggotadan utk memberi arahan kpd. Anggota
dalam pelaksanaan tugas .dalam pelaksanaan tugas .

3. 4
Tujuan Pembelajaran umumTujuan Pembelajaran umum
 PASIS/MhsPASIS/Mhs dapat memahamidapat memahami Konsep-konsepKonsep-konsep
Hk.KepolisianHk.Kepolisian dan Hubungannya dg.dan Hubungannya dg. KonsepsiKonsepsi
Kepolisian dalam rangka pemuliaan profesi.Kepolisian dalam rangka pemuliaan profesi.
 Dapat lebih menghayati filosofi dan arti KepolisianDapat lebih menghayati filosofi dan arti Kepolisian
(Universal dan Khas Indonesia)-(Universal dan Khas Indonesia)- Terhindar dariTerhindar dari
penyalah gunaan wewenang dan pelanggaranpenyalah gunaan wewenang dan pelanggaran
hukum.hukum.
 Memahami hak-hak masyarakat dlm.Memahami hak-hak masyarakat dlm.
Penyelenggaraan fungsi kepolisianPenyelenggaraan fungsi kepolisian
 Memberdayakan kemampuan membangunMemberdayakan kemampuan membangun
komunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yangkomunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yang
dilayaninya.dilayaninya.

4. 5
Tujuan Pembelajaran KhususTujuan Pembelajaran Khusus
 PASIS /MHSPASIS /MHS mampu mengaktualisasikanmampu mengaktualisasikan
asas-asas kepolisian dalam berbagai tataranasas-asas kepolisian dalam berbagai tataran
pelaksanaan tugas pokok Polri.pelaksanaan tugas pokok Polri.
 PASIS /MHSPASIS /MHS mampu membuat analisismampu membuat analisis
awal, telaahan dan saran staf dalamawal, telaahan dan saran staf dalam
penyelenggaraan teknis kepolisian padapenyelenggaraan teknis kepolisian pada
sat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.sat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.

5. 6
BUKU ACUANBUKU ACUAN
 Momo Kelana,Momo Kelana, HUKUM KEPOLISIANHUKUM KEPOLISIAN,,
PTIK, 1994PTIK, 1994
 PTIK,PTIK, MODUL A2104/2SKSMODUL A2104/2SKS,, HUKUMHUKUM
KEPOLISIANKEPOLISIAN
 ----------------------------------,, MEMAHAMI UNDANG-UNDANGMEMAHAMI UNDANG-UNDANG
KEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002KEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002
 ---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUM---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUM
KEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007KEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007
 Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH.Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH.
PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DIPERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DI
INDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi PembinaanINDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi Pembinaan
Hukum POLRI, Jakarta,2004Hukum POLRI, Jakarta,2004

6. 7
SESI 1:SESI 1:
II. Jatidiri Kepolisian &II. Jatidiri Kepolisian &
KonsepsiKepolisianKonsepsiKepolisian
 KEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIANKEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIAN
Keberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. TiapKeberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. Tiap
Negara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas danNegara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas dan
berbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yangberbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yang
bersifat universal.bersifat universal.
 ISTILAH “POLISI”ISTILAH “POLISI”
Arti istilah “Polisi” berbeda-beda sepanjang sejarah danArti istilah “Polisi” berbeda-beda sepanjang sejarah dan
diberbagai Negara.diberbagai Negara.
Istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “POLITEIA”Istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “POLITEIA”
yang berartiyang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis).seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis).
 Tiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuaiTiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuai
bahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia;bahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia;
Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)

7. 8
Arti istilah PolisiArti istilah Polisi
 SIR JOHN MOYLAN(1953:4) :SIR JOHN MOYLAN(1953:4) :
““Istilah Constable mengandung dua arti yaituIstilah Constable mengandung dua arti yaitu
pertama sbg .sebutan untuk pengkat terendahpertama sbg .sebutan untuk pengkat terendah
dikalangan kepolisiandikalangan kepolisian.(Police Constable).(Police Constable)keduakedua ::
Kantor PolisiKantor Polisi (Office of Constable).(Office of Constable).
 Pada jaman Yunani Kuno istilah “Pada jaman Yunani Kuno istilah “Politeia”Politeia” berartiberarti
seluruh pemerintahan Negara Kota.seluruh pemerintahan Negara Kota.
 Pembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI diPembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI di
Perancis atas:Perancis atas: Defensi; Diplomasi; Finansi;Defensi; Diplomasi; Finansi;
Yustisi dan Polisi.Yustisi dan Polisi.

8. 9
 IstilahIstilah”Polizei”Polizei” di Jerman ditemukan dalam :” di Jerman ditemukan dalam :
a.a. WOHLFAHRTSPOLIZEI :WOHLFAHRTSPOLIZEI : MeliputiMeliputi
urusan pemerintahan mengusahakanurusan pemerintahan mengusahakan
kesejahteraan (mendekati pengertiankesejahteraan (mendekati pengertian
pamongpraja atau bestuur);pamongpraja atau bestuur);
b.b. SICHERHEITSPOLIZEISICHERHEITSPOLIZEI : Meliputi: Meliputi
urusan ketenteraman, keamanan , ketertibanurusan ketenteraman, keamanan , ketertiban
umum dan penolakan bahaya.umum dan penolakan bahaya.

9. 10
 VAN VOLLENHOVENVAN VOLLENHOVEN , dalam teori, dalam teori CaturCatur
PrajaPraja mengemukakan pembagian fungsimengemukakan pembagian fungsi
pemerintahan kedalam:pemerintahan kedalam: Bestuur, Politie,Bestuur, Politie,
Rechtspraak dan Regeling.Rechtspraak dan Regeling.
 Arti istilah “Polisi”Arti istilah “Polisi” juga dapat ditemukanjuga dapat ditemukan
dalam pendapatdalam pendapat : Charles Reith; Bruce Smith;: Charles Reith; Bruce Smith;
Encyclopaedia , Kamus Kramers dan KamusEncyclopaedia , Kamus Kramers dan Kamus
Purwadarminta. *)Purwadarminta. *)

10. 11
Pemakaian istilah PolisiPemakaian istilah Polisi
 UNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAANUNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAAN
TERTENTU (TUGAS POLISI)TERTENTU (TUGAS POLISI)
 UNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANGUNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANG
MELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI).MELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI).
 UNTUK MENYEBUT PEJABAT YANGUNTUK MENYEBUT PEJABAT YANG
MENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI)MENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI)
 UNTUK MENYEBUT BIDANG ILMUUNTUK MENYEBUT BIDANG ILMU
PENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAMPENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAM
TUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).TUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).

11. 12
Istilah yang berkait dgn.hal-ihwalIstilah yang berkait dgn.hal-ihwal
POLISIPOLISI
 KEAMANANKEAMANAN
 KEAMANAN NASIONALKEAMANAN NASIONAL
 KEAMANAN NEGARAKEAMANAN NEGARA
 KEAMANAN RAKYAT SEMESTAKEAMANAN RAKYAT SEMESTA
 KEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMANKEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKATMASYARAKAT
 KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKATKEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
 KEAMANAN DALAM NEGERIKEAMANAN DALAM NEGERI

12. 13
Faktor yang menentukan jatidiri danFaktor yang menentukan jatidiri dan
keberadaan Kepolisian suatu Negarakeberadaan Kepolisian suatu Negara
• FALSAFAH BANGSA
• IDEOLOGI NEGARA
• TUJUAN NEGARA
• BENTUK NEGARA
• SUSUNAN NEGARA
• SISTEM PEMERINTAHAN
• SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
• ASPIRASI BANGSA TENTANG
KAMTIBMAS & GAKKUM
KONSEPSI KEPOLISIAN
KEBERADAAN
&
JATI DIRI
KEPOLISIAN

13. 14
KONSEPSIKONSEPSI
KEPOLISIANKEPOLISIAN
• ==> BENTUK SISTEM KEPOLISIAN YG DIANUT
• MANIFESTASI NILAI-NILAI YG TERKANDUNG DLM
KONSTITUSI
• MENCAKUP SEGALA HAL-IKHWAL YG
BERKAITAN DGN FUNGSI DAN LEMBAGA
POLISI
KESELURUHAN KONSEP DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN SBG:

14. 15
Muatan Konsepsi KepolisianMuatan Konsepsi Kepolisian
 Landasan ideal/filsafati KepolisianLandasan ideal/filsafati Kepolisian
 Tujuan KepolisianTujuan Kepolisian
 Fungsi KepolisianFungsi Kepolisian
 Tugas KepolisianTugas Kepolisian
 Susunan dan kedudukan KepolisianSusunan dan kedudukan Kepolisian
 Asas-asas KepolisianAsas-asas Kepolisian
 Wewenang dan Tanggungjawab KepolisianWewenang dan Tanggungjawab Kepolisian
 Pembinaan Fungsi KepolisianPembinaan Fungsi Kepolisian
 Hubungan-hubungan KepolisianHubungan-hubungan Kepolisian

15. 16
SEKIAN UTK SESI 1SEKIAN UTK SESI 1

16. 17
SESI 2 :SESI 2 :
III. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIANIII. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIAN
MENGAPA PERLUMENGAPA PERLU HUKUM KEPOLISIANHUKUM KEPOLISIAN
a. SETIAP MASYARAKAT PERLU
HUKUM
BENTUK-2
HUBUNGAN
WARGA MASY.
DLM
KEHIDUPAN
BERSAMA
MENGATUR
MEMAKSA
b. HUKUM = KAIDAH-2
DLM MASY. DICIPTAKAN
DGN HARAPAN DPT
DIPATUHI,
TUJUAN
MASY. DPT
LANGSUNG
LESTARI

17. 18
c. KENYATAAN BAHWA HUKUM TDK SELALU DIPATUHI ==> TERJADI
PELANGGARAN TERHADAP HUKUM/KAIDAH-2 DLM MASY. ==> DPT
MEMBAHAYAKAN /MERUPAKAN ANCAMAN BAGI KELANCSUNGAN/KEUTUHAN
MASY.
d. TIMBUL TUGAS/KEPENTINGAN UNTUK :
* MENGAWASI AGAR HUKUM DIPATUHI
* MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PELANGGARAN
* MENINDAK PARA PELANGGAR
MEWUJUDKAN “KETERTIBAN HUKUM”
4

18. 19
e. PADA MASY. “PRA NEGARA”
TUGAS MENGAWASI, MENCEGAH,
MENINDAK PELANGGAR (TUGAS POLISI)
DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA
MASYARAKAT.
PERKEMBANGAN MASY.
 TUGAS TSB TDK LAGI MAMPU
DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA
MASY. KARENA ADANYA KEPENTINGAN
YG SALING BERTENTANGAN DIANTARA
PARA WARGA MASY.

19. 20
f. DIBENTUK KELOMPOK-2 DLM
KELUARGA YG DIBERI TUGAS UTK
MELAKS TUGAS POLISI.
PERKEMBANGAN MASY.DI
INGGERIS
==> 10 KELG=TYTHINGS ==>
TYTHINGMAN
==> 100 KELG= “A HUNDRED” ==>
HUNDREDMAN
==> 1000 KELG=SHIRE==>
“SHIREREEVES”
KIN POLICE
SHERIFF
DALAM NEGARA ==> TUGAS POLISI = SUATU BENTUK KEKUASAAN NEGARA
MERUPAKAN BAG. DARI
FUNGSI PEMERINTAHAN NEG.
==> FUNGSI KEPOLISIAN
DILAKS. OLEH ORGAN/
BADAN YG DISEBUT
“POLISI”

20. 21
FUNGSI KEPOLISIAN
TUGAS POLISI
KEKUASAAN KEPOLISIAN
WEWENANG
POLISI
( POLICE AUTHORITY )
TANGGUNG JAWAB
( POLICE ACCOUNTABILITY )
( MORAL/FILOSOFIS, HUKUM,
SOSIAL )

21. 22
• TUGAS
• KEWENANGAN
• TANGGUNG JAWAB
KEPOLISIAN
DIWADAHI
DALAM
ORGAN
KEPOLISIAN
TERDIRI DARI SUSUNAN
PENGEMBAN FUNGSI
KEPOLISIAN
DI DALAM HUKUM KEDUDUKANNYA
SAMA DENGAN WARGA NEGARA
LAINNYA DAN WAJIB MENJUNJUNG
HUKUM
PERLU ADA HUKUM YG MENGATUR TTG:
==> AGAR TIDAK TERJADI : TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASI
MANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKAN
HUKUM.
HUKUM KEPOLISIAN
TUGAS, STATUS, ORGANISASI,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
POLISI.
-HAK WARGA MASY. UTK
BERPARTISIPASI DLM TUGAS POLISI.
-HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASI
POLISI
DAN

22. 23
SEKIAN SESI 2SEKIAN SESI 2
 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

23. 24
SESI 3:SESI 3:
 IV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANIV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN
DANDAN SIFAT HUKUM KEPOLISIANSIFAT HUKUM KEPOLISIAN
DI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law )DI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law )
POLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturanPOLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturan
yang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of lawyang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of law
and Regulations for the Use of Police officers)and Regulations for the Use of Police officers)
DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law )DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law )
POLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan padaPOLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan pada
kedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekatkedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekat
polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisipolisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisi
untuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupununtuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupun
terhadap benda.terhadap benda.
DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law)DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law)
POLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya samaPOLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya sama
dengan POLIZEI RECHT di Jerman.dengan POLIZEI RECHT di Jerman.
PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANPENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN

24. 25
DI INDONESIA :DI INDONESIA :
HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengaturHUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur
segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasasegala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa
soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasasoal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa
waktu dan lingkungan kuasa tempat.waktu dan lingkungan kuasa tempat.
Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hakTermasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak
dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraandan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
fungsi kepolisian.fungsi kepolisian.

25. 26
PENDAPAT PARA SARJANAPENDAPAT PARA SARJANA
TENTANG HK. KEPOLISIANTENTANG HK. KEPOLISIAN VAN VOLLENHOVENVAN VOLLENHOVEN ::
 Politie RechtPolitie Recht merupakan bagian dari Administratie Recht.merupakan bagian dari Administratie Recht.
 THORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah PolitieTHORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah Politie
Recht untuk menyebut Administratie Recht.Recht untuk menyebut Administratie Recht.
 BILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggapBILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggap
sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasar-sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasar-
dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepadadasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada
Polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupunPolisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupun
terhadap benda,.terhadap benda,.
 CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undang-CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undang-
undang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for theundang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for the
use of Police Officers).use of Police Officers).
 DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yangDRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yang
mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsimengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsi
maupun sebagai organ.maupun sebagai organ.
 DRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengaturDRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur
tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimanatentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimana
badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkunganbadan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan
kuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.kuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.

26. 27
SIFAT HUKUM KEPOLISIANSIFAT HUKUM KEPOLISIAN
 SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA:SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA:
 Menurut VAN APELDOORN:Menurut VAN APELDOORN:
 Hk. Bersifat Mengatur dan MemaksaHk. Bersifat Mengatur dan Memaksa
 Dilihat dari kekuatan sanksinya:Dilihat dari kekuatan sanksinya:
 Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht)Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht)
yaitu hukum yang tujuannya hanya memberi pedomanyaitu hukum yang tujuannya hanya memberi pedoman
tentang bagaimana yang sebaiknya.tentang bagaimana yang sebaiknya.
 Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)
 yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan olehyaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh
peraturan apapun juga.peraturan apapun juga.

27. 28
BEBERAPA KLASIFIKASIBEBERAPA KLASIFIKASI
HUKUM LAINNYAHUKUM LAINNYA
 HUKUM PROSEDURAL DAN ATAUHUKUM PROSEDURAL DAN ATAU
HUKUM FORMAL ;HUKUM FORMAL ;
 HUKUM SUBSTANTIF DAN ATAUHUKUM SUBSTANTIF DAN ATAU
HUKUM MATERIALHUKUM MATERIAL
 SIFAT HUKUM KEPOLISIANSIFAT HUKUM KEPOLISIAN adalahadalah
“mengatur”“mengatur” dandan “memaksa”“memaksa” memuat baikmemuat baik
ketentuan prosedural maupun substantif.ketentuan prosedural maupun substantif.

28. 29
 MENGATURMENGATUR : Memberi pedoman tentang cara: Memberi pedoman tentang cara
pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya.pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya.
 ( Pasal yang mengatur ttg.( Pasal yang mengatur ttg. Tugas dan wewenangTugas dan wewenang
serta hubungan-hubungan).serta hubungan-hubungan).
 MEMAKSAMEMAKSA : Memberi paksaan kepada Polisi untuk: Memberi paksaan kepada Polisi untuk
melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuanmelaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan
perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagiperundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi
yang tidak mematuhinya dikenakanyang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.(Pasal yangsanksi.(Pasal yang
mengatur tanggungjawab)mengatur tanggungjawab)

29. 30
SEKIAN UNTUK SESI 3SEKIAN UNTUK SESI 3
 TERIMA KASIH ATASTERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA.PERHATIANNYA.

30. 31
SESI 4 :SESI 4 :
V. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIANV. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIAN
 SUMBER HUKUM FORMALSUMBER HUKUM FORMAL
YAITU SUMBER YANG MENENTUKANYAITU SUMBER YANG MENENTUKAN
KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM.KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM.
YANG PENTING ADALAH CARAYANG PENTING ADALAH CARA
TERCIPTANYATERCIPTANYA HUKUM DANHUKUM DAN BENTUKBENTUK
DLM. MANA HUKUM DINYATAKAN.DLM. MANA HUKUM DINYATAKAN.
SUMBER HUKUM MATERIALSUMBER HUKUM MATERIAL
YAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISIYAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISI
KAIDAH HUKUMKAIDAH HUKUM

31. 32
Sumber hukum kepolisianSumber hukum kepolisian
FormalFormal
 UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG
 KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIANKEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN
 TRAKTATTRAKTAT
 YURISPRUDENSIYURISPRUDENSI
 ILMU PENGETAHUANILMU PENGETAHUAN

32. 33
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG
 UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG SBG. BENTUK HUKUMSBG. BENTUK HUKUM
DINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DANDINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DAN
MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA.MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA.
 MATERI HUKUM KEPOLISIANMATERI HUKUM KEPOLISIAN
TERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURANTERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAMPERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAM
UNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUSUNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUS
MENGATUR TTG. KEPOLISIAN.MENGATUR TTG. KEPOLISIAN.
 TIAP NEGARA MENENTUKANTIAP NEGARA MENENTUKAN
SUMBER HUKUM DAN TATA URUTANSUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

33. 34
SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
DANDAN
TATA URUTAN PERUNDANG-TATA URUTAN PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
10 TAHUN 200410 TAHUN 2004
 UUD 1945UUD 1945
 UNDANG-UNDANG/PERPUUNDANG-UNDANG/PERPU
 PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
 PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN
 PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH

34. 35
KEBIASAAN PRAKTEKKEBIASAAN PRAKTEK
KEPOLISIANKEPOLISIAN
 UNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAPUNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAP
DAN SELALU KETINGGALAN OLEHDAN SELALU KETINGGALAN OLEH
PERKEMBANGAN MASYARAKAT.PERKEMBANGAN MASYARAKAT.
 KEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUMKEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUM
KEBIASAAN.KEBIASAAN.
 HK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAKHK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAK
DIBENTUK OLEH BADAN PEMBUATDIBENTUK OLEH BADAN PEMBUAT
UNDANG-UNDANG, DLM KENYATAANUNDANG-UNDANG, DLM KENYATAAN
DITAATI DAN MASY.DITAATI DAN MASY. MENERIMA KAIDAH-MENERIMA KAIDAH-
KAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM.KAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM.
 DEMIKIAN HALNYA DGN.DEMIKIAN HALNYA DGN. KEBIASAANKEBIASAAN
PRAKTEK KEPOLISIAN.PRAKTEK KEPOLISIAN.

35. 36
PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAHPERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH
DALAM MASYARAKATDALAM MASYARAKAT
 KAIDAHKAIDAH= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN
 KAIDAH HUKUMKAIDAH HUKUM BERMULABERMULA
DARI KAIDAH KESUSILAANDARI KAIDAH KESUSILAAN
 KAIDAH KESUSILAANKAIDAH KESUSILAAN TERDIRI DARI :TERDIRI DARI :
Kaidah Kesusilaan perorangan , danKaidah Kesusilaan perorangan , dan
Kaidah Kesusilaan MasyarakatKaidah Kesusilaan Masyarakat
 KAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAANKAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAAN
MASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh BadanMASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh Badan
Pembuat Undang-undang)Pembuat Undang-undang)

36. 37
TRAKTAT/PERJANJIANTRAKTAT/PERJANJIAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
 TRAKTATTRAKTAT MENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARAMENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARA
 PENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITASPENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITAS
HUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGAHUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGA
KEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASANKEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASAN
KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATANKEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN
LINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB)LINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB)
 KERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGASKERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGAS
KEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN ,KEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN ,
DAN UTK .ITUDAN UTK .ITU TRAKTAT MENJADI SUMBERTRAKTAT MENJADI SUMBER
HUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DANHUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DAN
HUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.HUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.

37. 38
YURISPRUDENSIYURISPRUDENSI
 YURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSANYURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSAN
HAKIMHAKIM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATANYANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN
HUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTIHUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTI
OLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA.OLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA.
 HUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKANHUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKAN TEMPATTEMPAT
DAN PERANAN YANG PENTING BAGIDAN PERANAN YANG PENTING BAGI
KEPUTUSAN HAKIM .KEPUTUSAN HAKIM .
 KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD.KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD.
PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.

38. 39
ILMU PENGETAHUANILMU PENGETAHUAN
 Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasHal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang,tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang,
Kebiasaan praktek Kepolisian, Traktat danKebiasaan praktek Kepolisian, Traktat dan
Yurisprudensi, dapat dicari dalam IlmuYurisprudensi, dapat dicari dalam Ilmu
Pengetahuan, berupa pendapat pakar ilmuPengetahuan, berupa pendapat pakar ilmu
pengetahuan.pengetahuan.
 Dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dariDalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari
ahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untukahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untuk
bidang tertentubidang tertentu.*.*

39. 40
SEKIAN UNTUK SESI 4SEKIAN UNTUK SESI 4
 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

40. 41
SESI 5SESI 5
 ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIANASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN
 OBYEK HUKUM KEPOLISIANOBYEK HUKUM KEPOLISIAN

41. 42
SESI 5:SESI 5:
VI. ASAS-ASAS DAN OBYEKVI. ASAS-ASAS DAN OBYEK
HK.KEPOLISIANHK.KEPOLISIAN
ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIANASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN
 1). Asas berarti1). Asas berarti prinsip atau garisprinsip atau garis
pokokpokok dari mana mengalir kaidahdari mana mengalir kaidah
/garis hukum./garis hukum.
 2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untuk2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untuk
menilai hukum positif.menilai hukum positif.
 3). Mengandung nilai &tuntutan etika3). Mengandung nilai &tuntutan etika
yang menjiwai kaidah hukum positif.yang menjiwai kaidah hukum positif.

42. 43
THE NINE PRINCIPLES OF POLICETHE NINE PRINCIPLES OF POLICE
DI INGGERISDI INGGERIS
 MERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURANMERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURAN
KEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian InggerisKEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian Inggeris
DIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ;DIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ;
 1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION;1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION;
 2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL;2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL;
 3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMA3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMA
MASY. DAN POLISI;MASY. DAN POLISI;
 4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK;4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK;
 5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERAT5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERAT
SEBELAH;SEBELAH;
 6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DAN6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DAN
PERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARAPERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARA
MINIMAL.MINIMAL.
 7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA  TRADISI POLISI=RAKYAT DANTRADISI POLISI=RAKYAT DAN
RAKYAT=POLISI;RAKYAT=POLISI;
 8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN.8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN.
 9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATAN9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATAN
DAN DISORDERDAN DISORDER

43. 44
POLRI MEMILIKI TRI BRATAPOLRI MEMILIKI TRI BRATA
SEBAGAI PEDOMAN HIDUP DANSEBAGAI PEDOMAN HIDUP DAN
LANDASAN IDEAL FILSAFATILANDASAN IDEAL FILSAFATI
 ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIAASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIA
ADALAH :ADALAH :
 1). ASAS HUKUM NASIONAL;1). ASAS HUKUM NASIONAL;
 2). ASAS KODIFIKASI;2). ASAS KODIFIKASI;
 3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ;3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ;
A. ASAS KEPASTIAN HUKUM;A. ASAS KEPASTIAN HUKUM;
B. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARAB. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
C. ASAS KEPENTINGAN UMUM;C. ASAS KEPENTINGAN UMUM;
D. ASAS KETERBUKAAN;D. ASAS KETERBUKAAN;
E. ASAS PROPORSIONALITAS;E. ASAS PROPORSIONALITAS;
F. ASAS PROFESIONALITASF. ASAS PROFESIONALITAS
G. ASAS AKUNTABILITASG. ASAS AKUNTABILITAS

44. 45
TRI
BRATA
RASTRA SEWAKOTTAMA
ABDI UTAMA NEGARA
NAGARA YANOTTAMA
WARGA NEGARA UTAMA
YANA ANUCASANA DHARMA
WAJIB MENJAGA KETERTIBAN
PRIBADI RAKYAT
VISI KESETIAAN KPD NEGARA
VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih)
VISI KPENTINGAN NASIONAL
VISI KETELADANAN SBG WARGA
DLM:
1. MENGAGUNGKAN NEGARA
2. KEPATUHAN THDP HUKUM
3. MENJUNJUNG TINGGI HAM
4. KEMITRAAN
VISI KERAKYATAN (Civilian Police)
MISI: PROFESIONALISME
Menjamin Kepentingan Rakyat Dlm
Kehidupan Bermasy Berbangsa &
Bernegara
SATYA HAPRABU
TANSATRISNA
BERORIENTASI KPD
RAKYAT YG DILAYANI
HANYAKEN MUSUH
AKTUALISASI DLM TUPO
1. HAR KAMTIBMAS
2. GAKKUM
3. LIN, YOM DAN YAN MA
GINEUNG PRATIDINA

45. 46
OBYEK HUKUM KEPOLISIANOBYEK HUKUM KEPOLISIAN
OBYEK
HK. KEPOL
1) TUGAS POLISI
2) ORGAN POLISI
3) HUBUNGAN
ANTARA ORGAN
POLISI DAN
TUGASNYA
HK. KEPOLISIAN
DIAM (INRUST)
HK. KEPOL
BERGERAK
(IN BEWEGING)

46. 47
OBYEK
HK. KEPOL
MUATAN
KONSEPSI
KEPOLISIAN

47. 48
MUATAN KONSEPSIMUATAN KONSEPSI
KEPOLISIANKEPOLISIAN
1. LANDASAN IDEAL/FILSAFATI KEPOLISIAN
2. TUJUAN KEPOLISIAN
3. FUNGSI KEPOLISIAN
4. TUGAS KEPOLISIAN
5. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN
6. ASAS-ASAS KEPOLISIAN
7. WEWENANG DAN TG JWB KEPOLISIAN
8. PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN
9. HUBUNGAN-2 KEPOLISIAN
DIATUR OLEH
HUKUM
KEPOLISIAN
UU KEPOLISIAN
& UU/PERUUAN
LAINNYA

48. 49
SESI 5

49. 50
LANDASAN IDEAL /FILSAFATI
KEPOLISIAN
FUNGSI KEPOLISIAN
TUJUAN KEPOLISIAN
PERANAN KEPOLISIAN
SESI 6SESI 6 Konsepsi KepolisianKonsepsi Kepolisian sebagaisebagai
Obyek Hukum Kepolisian (Bagian -1)Obyek Hukum Kepolisian (Bagian -1)

50. 51
LANDASAN IDEAL /FILSAFATILANDASAN IDEAL /FILSAFATI
KEPOLISIANKEPOLISIAN
REFLEKSI FILSAFATREFLEKSI FILSAFAT DARI PROSES TERPELIHARANYADARI PROSES TERPELIHARANYA
TATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKANTATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKAN
BAHWA :BAHWA :
EKSISTENSI POLISIEKSISTENSI POLISI (SBG. TUGAS & SBG(SBG. TUGAS & SBG
ORGAN/INDIVIDU)ORGAN/INDIVIDU) DILAHIRKAN OLEH DAN DARIDILAHIRKAN OLEH DAN DARI
MASY SENDIRI.MASY SENDIRI.
PERPOLISIANPERPOLISIAN ==== FUNGSI DARI MASY &FUNGSI DARI MASY &
PERKEMBANGAN MASYPERKEMBANGAN MASY
KEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLINKEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLIN
PRIBADI DARI MASYARAKAT.PRIBADI DARI MASYARAKAT.
BRUCE SMITH: When organized society sets up aBRUCE SMITH: When organized society sets up a
police force, it is from motives of selfdiscipline.police force, it is from motives of selfdiscipline.

51. 52
FILSAFATI KEPOLISIANFILSAFATI KEPOLISIAN
adalah ungkapanadalah ungkapan kehendak rakyatkehendak rakyat
Ada perbedaan kehendak rakyat dariAda perbedaan kehendak rakyat dari
tiap negaratiap negara  perbedaan dalam filsafatperbedaan dalam filsafat
kepolisiannyakepolisiannya

52. 53
INGGERIS :
THE NINE PRINCIPLES OF THE ENGLISH
POLICE
JEPANG :
TRADISI SAMURAI DAN CONFUCIANISME
MENJADI TULANG PUNGGUNG DARI
KEPOLISIAN.
INDONESIA :
FILSAFATI KEPOLISIAN
TRI BRATA
 RASTRA SEWAKOTTAMA
 NAGARA JANOTTAMA
 YANA ANUçASANA DHARMA

53. 54
SUMBER
FILSAFAT
: POLISI ADALAH FUNGSI DARI MASYARAKAT
DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT
PERPOLISIAN BERSIFAT PROGRESIF YANG
SETIAP SAAT MELAKUKAN PENYESUAIAN
(ADJUSTMENT) TERHADAP PERUBAHAN DAN
PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG
DILAYANINYA.

54. 55
VISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIANVISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIAN
DALAM RANGKA SISTEM NILAIDALAM RANGKA SISTEM NILAI
PEMBUKAAN UUD 1945PEMBUKAAN UUD 1945
ACUAN
BERFIKIR
BERSIKAP
BETINDAK
1. FILOSOFI PANCASILA
2. VISI (WAWASAN)
- NEG. KESATUAN RI
- WAWASAN NUSANTARA
3. MISI (MISSION)
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA &
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
4. LANDASAN KONSTITUSIONAL :
UUD 1945
FILOSOFI KEPOL
VISI &
WAWASAN
KEPOL.
TUJUAN
KEPOL.
LANDASAN
KONSTITUSIONAL
POLRI
TRIBRATA
KEPOLISIAN
NASIONAL
WUJUDKAN
KAMDAGRI
•UUD 45, BAB XII
•TAP MPR VI / 2000
•TAP MPR VII/2000
•UU NO. 2/2002
VISI & MISI POLRI
FUNGSI& TUJUAN POLRI
• BENTUK & SUSUNAN POLRI
• METODA PEMOLISIAN
• KONSEP KAMDAGRI
• FORMAT TUPOK POLRI
•LEGITIMASI FUNG KEPOL
•DASAR KEWENANGAN
•PERTANGGUNG JAWABAN
TUJUAN
KEPOL
•ORG/SATP
OLRI
•PEJABAT
POLRI

55. 56
TRI
BRATA
RASTRA SEWAKOTTAMA
ABDI UTAMA NEGARA
NAGARA YANOTTAMA
WARGA NEGARA UTAMA
YANA ANUCASANA DHARMA
WAJIB MENJAGA KETERTIBAN
PRIBADI RAKYAT
VISI KETAKWAAN KPD TUHAN YME
VISI KESETIAAN KPD NEGARA
VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih)
VISI KEPENTINGAN NASIONAL
VISI KETELADANAN SBG WARGA
NEGARA DLM:
•MENGAGUNGKAN NEGARA
•KEPATUHAN THDP HUKUM
•MENJUNJUNG TINGGI HAM
•KEMITRAAN
VISI KERAKYATAN
(Civilian Police)
PROFESIONALITAS
MISI:
Menjamin Kepentingan Rakyat
Dlm Kehidupan Bermasy
Berbangsa & Bernegara
SATYA HAPRABU
TANSATRISNA
BERORIENTASI KPD
RAKYAT YG DILAYANI
HANYAKEN MUSUH
AKTUALISASI DLM TUPOK POLR
•HAR KAMTIBMAS
•GAKKUM
•LIN, YOM DAN YAN MASY
GINEUNG PRATIDINA

56. 57
SESI 6 :SESI 6 :TUJUAN KEPOLISIAN
1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, MAKA TUJUAN
KEPOLISIAN MENGACU KEPADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDAN
KONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.
FALSAFAH/ IDEOLOGI
NEGARA
TUJUAN
NEGARA
TUJUAN
KEPOLISIAN
2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN KEPOLISIAN
SENDIRI YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA
DAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARI
KONSTITUSI DARI NEGARA YBS.

57. 58
TUJUAN KEPOLISIAN DALAM UU No. 2 THN 2002
POLRI
MASY
MEWUJUDKAN
KEAMANAN DALAM NEGERI
MELIPUTI:
• TERPELIHARANYA KAMTIBMAS;
• TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM;
• TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN,
PENGAYOM & PELAYAN MASY.
DGN JUNJUNG
TINGGI HAM
SUMBER:
1) KONSIDERANS MENIMBANG HURUF b UU N. 2 TH. 2002
2) PASAL 4 UU NO. 2TH. 2002

58. 59
FUNGSI KEPOLISIAN
FUNGSI KEPOLISIAN BAGIAN INTEGRAL DARI FUNGSI
PEMERINTAHAN NEGARA
FUNGSI
KEPOLISIAN
FUNGSI PERLINDUNGAN
MENJAMIN HIDUP DAN MILIK
PERLINDUNGAN KEWENANGAN YG DI
TENTUKAN MENURUT HUKUM
MENEGAKKAN DAN MEMAKSAKAN
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN YG DI
TENTUKAN MENURUT HUKUM

59. 60
DIMENSI FUNGSI KEPOLISIAN
DIMENSI POLITIS
DIMENSI YURIDIS
FUNGSI
KEPOLISIAN
UMUM
FUNGSI
KEPOLISAN
KHUSUS
DIMENSI SOSIOLOGIS
DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG
SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH
TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM
TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT
DIMENSI
FUNGSI
KEPOLISIAN
FUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN
OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA
DLM RANGKA PENGAWASAN
POLITIS (MPR-DPR-PRESIDEN-
MA-IK

60. 61
FUNGSI KEPOLISIAN DLM
DIMENSI YURIDIS
F.KEPOL
UMUM
DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN
NEGARA RI. (POLRI) SBG LEMBAGA
PEMERINTAHAN
TUGAS ADMINISTRASI KHUSUS
SESUAI DGN UNDANG-UNDANG
YG MENJADI DASAR HUKUMNYA
F.KEPOL
ADMINISTRATIF
F.KEPOL
YUDIKATIF
KHUSUS UTK MENGAWASI/MENEGAKKAN
TINDAKAN-TINDAKAN ADMINISTRATIF
KHUSUS MENGAWASI/MENEGAKKAN
TINDAKAN-TINDAKAN YUDIKATIF
Lingkup kompetensi * Soal-
soal sesuai-uu
Lingkup kompetensi
* Soal-soal
* Orang
* Tempat
* Waktu
F.KEPOL
KHUSUS

61. 62
*FUNGSI KEPOLISIAN
DIJABARKAN DLM BENTUK TUGAS-TUGAS DISETIAP TATARAN
FUNGSI YG MERUPAKAN LINGKUP KOMPETENSI TERTENTU
* TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN
* PREVENTIF
TDK LANGSUNG
(PREEMPTIF)
LANGSUNG
* REPRESIF NON YUSTISIAL
YUSTISIAL
ASAS-ASAS
KEPOLISIAN
TUJUAN
KEPOLISIAN
29
TATARAN FUNGSI
KEPOLISIAN

62. 63
 Fungsi KepolisianFungsi Kepolisian == Tujuan KepolisianTujuan Kepolisian
 Har Kamtibmas ----- HarkamtibmasHar Kamtibmas ----- Harkamtibmas
 Gakkum ----- GakkumGakkum ----- Gakkum
 Lin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,YanLin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,Yan
 == Tugas Pokok =Tugas Pokok = Tugas-tugas:Tugas-tugas:
 Harkamtibmas PreventifHarkamtibmas Preventif
 Penegakkan Hukum RepresifPenegakkan Hukum Represif
 Lin,Yom,Yan Mas Lin,Yom,YanLin,Yom,Yan Mas Lin,Yom,Yan
KETERKAITAN SUBSTANSIKETERKAITAN SUBSTANSI
ANTARA FUNGSI KEPOLISIAN,ANTARA FUNGSI KEPOLISIAN,
TUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOKTUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOK

63. 64
PERANAN KEPOLISIANPERANAN KEPOLISIAN
 Secara filosofis :Secara filosofis :
 TATA TENTERAM =>KARTA RAHARJATATA TENTERAM =>KARTA RAHARJA
 Secara politis dan yuridis:Secara politis dan yuridis:
 SEBAGAI ALAT NEGARASEBAGAI ALAT NEGARA :Har kamtibmas, Gakkum,:Har kamtibmas, Gakkum,
Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5
ayat (1).ayat (1).
 SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONALSEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL
 PERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUANPERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUAN..
 LegitimasiLegitimasi : TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DAN: TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DAN
UUD 1945.UUD 1945.

64. 65
29
Sesi 6

65. 66

66. 67

67. 68

68. 69

69. 70
SESI 7 Konsepsi KepolisianSESI 7 Konsepsi Kepolisian
Bag.2Bag.2
 SUSUNAN DAN KEDUDUKANSUSUNAN DAN KEDUDUKAN
KEPOLISIAN;KEPOLISIAN;
 TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ;TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ;
 ASAS-ASAS KEPOLISIAN ;ASAS-ASAS KEPOLISIAN ;
 PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN;PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN;
 HUBUNGAN-HUBUNGANHUBUNGAN-HUBUNGAN
KEPOLISIANKEPOLISIAN..

70. 71
POLEMIK YANG SEDANGPOLEMIK YANG SEDANG
BERKEMBANGBERKEMBANG
 TENTANG SUSUNAN DANTENTANG SUSUNAN DAN
KEDUDUKAN POLRIKEDUDUKAN POLRI
 --------FENOMENA BAHWAFENOMENA BAHWA FUNGSIFUNGSI
KEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGATKEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGAT
STRATEGIK DLM. PEMERINTAHANSTRATEGIK DLM. PEMERINTAHAN
NEGARANEGARA
 SILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANGSILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANG
KEPOLISIAN NO.2/2002KEPOLISIAN NO.2/2002

71. 72
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN.SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN.
 SUSUNANSUSUNAN::
 POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONALPOLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL
YG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAKYG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAK
PERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002.PERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002.
 MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.
(psl.6(1).(psl.6(1).
 DAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGANDAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGAN
LAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ]LAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ]
 SUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKANSUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKAN
DGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DANDGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DAN
WEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)WEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)

72. 73
KEDUDUKAN KEPOLISIANKEDUDUKAN KEPOLISIAN
 POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ]POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ]
 KAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDENKAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDEN
SESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ]SESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ]
 KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN,KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN,
DAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIANDAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIAN
[Psl.9 (1).[Psl.9 (1).
 KAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWABKAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DANATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DAN
 -- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2).-- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2).
 Tanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisianTanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisian
secara hierarki. [Psl. 10 (1).secara hierarki. [Psl. 10 (1).
 KAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEHKAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH
PRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)PRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)

73. 74
WUJUDKAN
KAMDAGRI
WUJUDKAN
KAMDAGRI
PASAL 4
PASAL 13 PASAL 14
TUJUAN
KEPOLISIAN
TUJUAN
KEPOLISIAN
1. HAR KAMTIBMAS
2. GAKKUM
3. LIN, YOM YAN
KPD MASY.
1. HAR KAMTIBMAS
2. GAKKUM
3. LIN, YOM YAN
KPD MASY.
TUGAS POKOKTUGAS POKOK
TUGAS-TUGASTUGAS-TUGAS
PREVENTIF
PREEMPTIF
REPRESIF
TUGAS LAIN SESUAI
KET. PERAT PER
UU-AN
70
TUGAS KEPOL NEGARA RITUGAS KEPOL NEGARA RI
Ketiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidakKetiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidak
bersifat hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.bersifat hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.

74. 75
WEWENANG KEPOLISIAN (POLICE AUTHORITY]
• HAK & KEWAJIBAN UTK BERTINDAK DAN TDK BERTINDAK SESUAI LINGKUNGAN
KUASA HUKUM.
• WEWENANG POLRI DLM UU NO. 2 TAHUN 2002
1. WEWENANG SECARA UMUM (PSL 15 AYAT (1) (BERSUMBER
DARI KEWAJIBAN UMUM KEPOLISIAN)
2. WEWENANG SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA
(PSL 15 AYAT (2)
3. WEWENANG DLM PROSES PIDANA (PSL 16 AYAT (1) DAN (2)
4. LINGKUNGAN KUASA TEMPAT PSL. 17
5. DISKRESI (PSL 18 AYAT (1) DAN (DUA)
10

75. 76
LINGKUNGAN KUASALINGKUNGAN KUASA
BERLAKUNYA HUKUMBERLAKUNYA HUKUM
 VAN VOLLENHOVENVAN VOLLENHOVEN::
 GROND GEBIED & PERSONEN GEBIEDGROND GEBIED & PERSONEN GEBIED
 Lingkungan kuasaLingkungan kuasa tempattempat dandan orangorang
 LOGEMANN :LOGEMANN : TIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIEDTIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIED
 Lingkungan kuasaLingkungan kuasa waktu, ruang/tempat dan soal-soal.waktu, ruang/tempat dan soal-soal.
 HANS KELSEN :HANS KELSEN :
 TEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)- WaktuTEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)- Waktu
TERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) -TERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) -
Ruang/tempatRuang/tempat
 PERSONAL SPHERE - Orang/manusiaPERSONAL SPHERE - Orang/manusia
 MATERIAL SPHERE - Soal-soalMATERIAL SPHERE - Soal-soal
 DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH.DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH.
 MATRA KAWASAN, -MATRA KAWASAN, - TEMPAT/RUANGTEMPAT/RUANG
 MATRA MANUSIA, -MATRA MANUSIA, - ORANGORANG
 MATRA IKHWAL, -MATRA IKHWAL, - SOAL-SOALSOAL-SOAL
 MATRA WARSA -MATRA WARSA - WAKTUWAKTU

76. 77
LINGKUNGAN KUASA POLRILINGKUNGAN KUASA POLRI
 LINGK. KUASA SOAL-SOALLINGK. KUASA SOAL-SOAL (ZAKEN GEBIED):(ZAKEN GEBIED):
MelakukanMelakukan penyelidikan dan penyidikan thd.penyelidikan dan penyidikan thd. SemuaSemua
tindak pidanatindak pidana sesuai dgn. HAP dan peraturansesuai dgn. HAP dan peraturan
perundang-undangan lainnyaperundang-undangan lainnya.(Pasal 14 ayat 1 huruf.(Pasal 14 ayat 1 huruf
g).g).
Ketentuan dalam Undang-undang khusus/tertentuKetentuan dalam Undang-undang khusus/tertentu
tidak mengurangi kewenangantidak mengurangi kewenangan PolriPolri tsb.tsb.
Hanya dalamHanya dalam pelaksanaannya digunakan asaspelaksanaannya digunakan asas
subsidiaritas.subsidiaritas.
 Secara umum Lk. Soal-soal ada dalam UUSecara umum Lk. Soal-soal ada dalam UU
no.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 16no.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 16

77. 78
LINGKUNGAN KUASA ORANGLINGKUNGAN KUASA ORANG
(PERSONEN GEBIED)(PERSONEN GEBIED)
 KEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKANKEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIANTINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAPTERHADAP SETIAP ORANGSETIAP ORANG YANG DIKENAKANYANG DIKENAKAN KETENTUANKETENTUAN
DALAM KUHP:DALAM KUHP:
 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8.Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8.
 PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP)PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP)
Memiliki kekebalan mutlakMemiliki kekebalan mutlak
sesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), Menterisesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), Menteri
Luar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmiLuar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmi
badan internasional).badan internasional).
Memiliki kekebalan relatifMemiliki kekebalan relatif
sesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntutsesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntut
atas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR,atas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR,
DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.

78. 79
LINGKUNGAN KUASA TEMPATLINGKUNGAN KUASA TEMPAT
(RUIMTE GEBIED)(RUIMTE GEBIED)
 POLRI adalahPOLRI adalah Kepolisian NasionalKepolisian Nasional yang merupakanyang merupakan
satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UUsatu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UU
No.2/2002 Pasal 5 ayat 2).No.2/2002 Pasal 5 ayat 2).
 POLRI dalam melaksanakan peran dan fungsiPOLRI dalam melaksanakan peran dan fungsi
kepolisiankepolisian meliputi seluruh wilayah Negarameliputi seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia(Republik Indonesia(UU No.2/2002 Pasal 6(1)UU No.2/2002 Pasal 6(1)
 Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalamWilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam
daerah hukumdaerah hukum menurut kepentingan pelaksanaanmenurut kepentingan pelaksanaan
tugastugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Batas Wilayah Negara Republik IndonesiaBatas Wilayah Negara Republik Indonesia
ditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang Perairanditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang Perairan
Indonesia.Indonesia.

79. 80
DILUAR BATAS WILAYAHDILUAR BATAS WILAYAH
POLRI DAPAT BERTINDAK:POLRI DAPAT BERTINDAK:
 1 .1 . Didalam kendaraan airDidalam kendaraan air atau pesawat udaraatau pesawat udara
IndonesiaIndonesia (Pasal 3 KUHP).(Pasal 3 KUHP).
 22. Dilaut bebas. Dilaut bebas terhadap bajak lautterhadap bajak laut (Pasal 4 sub4(Pasal 4 sub4
KUHP).KUHP).
 3.3. Didaerah Kedutaan Besar Republik IndonesiaDidaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia didi
luar negeri berdasarkan hukum internasional.luar negeri berdasarkan hukum internasional.
 4. Kasus4. Kasus “Hot pursuit”(“Hot pursuit”(pengejaran tanpa henti sampaipengejaran tanpa henti sampai
masuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukummasuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukum
internasional.internasional.

80. 81
DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ,DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ,
POLRI TIDAK DAPAT BERTINDAKPOLRI TIDAK DAPAT BERTINDAK
 1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DI1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DI
INDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS.INDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS.
 2. DI KAPAL PERANG ASING YANG2. DI KAPAL PERANG ASING YANG
BERADA DI WILAYAH INDONESIA,BERADA DI WILAYAH INDONESIA,
TANPA IJIN KOMANDAN KAPALTANPA IJIN KOMANDAN KAPAL
PERANG TSB.PERANG TSB.
 1 DAN 2 BERDASARKAN HK.1 DAN 2 BERDASARKAN HK.
INTERNASIONALINTERNASIONAL

81. 82
Lingkungan kuasa waktuLingkungan kuasa waktu
(Tijds gebied)(Tijds gebied)
 Pada prinsipnya wewenang melekat padaPada prinsipnya wewenang melekat pada
tugas,sehingga selama anggota Polri mengembantugas,sehingga selama anggota Polri mengemban
tugas maka selama itu pula memiliki kewenangantugas maka selama itu pula memiliki kewenangan
kepolisian. Kewenangan berakhir bila adakepolisian. Kewenangan berakhir bila ada
pemberhentian tugas. Pengaturan jam dinaspemberhentian tugas. Pengaturan jam dinas
tidak mengurangi kewenangan kepolisian.tidak mengurangi kewenangan kepolisian.
 Kewenangan penyelidikan dan penyidikan hapusKewenangan penyelidikan dan penyidikan hapus
karena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).karena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).

82. 83
TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
(POLICE ACCOUNTABILITY)
 TG JAWAB
POLITIK (PASAL 28)
 TG JAWAB HUKUM
(PASAL 29)
 TG JAWAB MORAL
(PASAL 23)
 TG JAWAB PROFESI
(PASAL 34)
 TG JAWAB
KEDINASAN(PASAL 27)
• NETRAL DLM KEHIDUPAN POLITIK
• TDK MELIBATKAN DIRI PADA GIAT
POLITIK PRAKTIS
• TDK GUNAKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH
• TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILAN
UMUM
• SUMPAH ATAU JANJI ANGGOTA POLRI
• KODE ETIK PROFESI
• PP NO. 2 TH 2003 (PERATURAN DISIPLIN
POLRI)
12

83. 84
ASAS-ASAS KEPOLISIANASAS-ASAS KEPOLISIAN
LEGALITAS
KEWAJIBAN
PREVENTIF
PARTISIPASI
SUBSIDIARITAS
OPPORTUNITAS

84. 85
PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIANPEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN
KEPOLISIAN = PROFESIKEPOLISIAN = PROFESI::
 A. Menggunakan pengetahuanA. Menggunakan pengetahuan
dgn.spesialisasi/keahliandgn.spesialisasi/keahlian
 B. Persyaratan minimal sebelum masukB. Persyaratan minimal sebelum masuk
 C. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedurC. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedur
umum distandarisasi.umum distandarisasi.
 D. Skrining yang tegas dan telitiD. Skrining yang tegas dan teliti
 E. Ada Kode Etik,E. Ada Kode Etik,
 F. Pengakuan oleh Masyarakat,.F. Pengakuan oleh Masyarakat,.

85. 86
PEMBINAAN KEMAMPUANPEMBINAAN KEMAMPUAN
PROFESI[ Psl.31 -36 ]PROFESI[ Psl.31 -36 ]
 PEMBINAAN ETIKA PROFESIPEMBINAAN ETIKA PROFESI DANDAN
PENGEMBANGAN PENGETAHUANPENGEMBANGAN PENGETAHUAN
DAN PENGALAMAN DI BIDANGDAN PENGALAMAN DI BIDANG
TEKNIS KEPOLISIANTEKNIS KEPOLISIAN
 MELALUI ;MELALUI ; DIKLATDIKLAT DANDAN PENUGASANPENUGASAN
BERJENJANG DAN BERLANJUT.BERJENJANG DAN BERLANJUT.
 KOMISI KODE ETIK KEPOLISIANKOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN

86. 87
HUBUNGAN-HUBUNGANHUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIANKEPOLISIAN
 HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLMHUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLM
NEGERI DAN DILUAR NEGERINEGERI DAN DILUAR NEGERI
 DLM.NEGERIDLM.NEGERI  UNSUR PEMDA,UNSUR PEMDA,
GAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSIGAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSI
LAIN , MASY,LAIN , MASY, KEMBANGKANKEMBANGKAN ASASASAS
PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITASPARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS
 LUAR NEGERILUAR NEGERI  KERJASAMAKERJASAMA
BILATERAL ATAU MULTILATERALBILATERAL ATAU MULTILATERAL

87. 88
SEKIAN SESI 7SEKIAN SESI 7
 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYATERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA