SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank
Kelompok 1
Dhita Febriana Priono 1561201325
Rizka Handoko 1561201331
Setia Budi 1561201197
Kelas E/F Pagi
Lembaga Penjamin Simpanan
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga
independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan
di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang
ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku
efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional
LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan
kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta
penjaminan LPS.
• Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem
penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan
kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang
menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari
salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.
• Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan
dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan
penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau rush.
Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan
seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan blanket
guarantee melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan
Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
• Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan blanket
guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko
dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana
talangan dan munculnya moral hazard bankir juga masyarakat, maka
diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan.
• Melaksanakan penjaminan simpanan.
• Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka
turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
• Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
• Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak
sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
• Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali
menjadi peserta.
• Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
• Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,
laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank
sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
• Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data
tersebut pada angka.
• Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
• Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna
melaksanakan sebagian tugas tertentu.
• Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan.
• Menjatuhkan sanksi administratif.
Tujuan Pembentukan Lembaga
Penjamin Simpanan
• Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada
tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang
mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada
sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan
jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk
simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan
dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang
"Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".
• Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap
industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang
terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari
sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal
tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah
penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan,
program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut
perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.
• Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk
menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk
bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga
muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank.
Syarat Penjaminan Lembaga Penjamin
Simpanan
Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin,
nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank,
2. Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi
tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak
menerima imbalan yang tidak wajar dari bank dan,
3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank,
misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut
Peserta Penjaminan Lembaga
Penjamin Simpanan
• Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang
disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan
masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS.
Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan
menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di
wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank
nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional
dan bank syariah.
Pertanyaan 1
• Penanya : Arfian Raharjo 1561201312
• Pertanyaan : Apakah perbedaan OJK dan LPS ?
• Jawaban :
OJK = Otoritas Jasa Keuangan. Ojk mengurus hal-hal mikroprudensial,
contohnya mengawasi setiap bank. Dia mengatur dan mengawasi kegiatan
jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal (bursa efek), dan sektor
IKNB.
LPS= Lembaga Penjamin Simpanan, dia menjamin supaya nasabah merasa
aman menyimpan uang di bank. Seandainya ada apa-apa sama bank-
nya/perekonomian, LPS akan mengganti uang nasabah maksimal 2 milyar per
nasabah.
Pertanyaan 2
• Penanya : Dwi Infantriani 1561201315
• Pertanyaan : Darimana sumber pendanaan LPS ?
• Jawaban :
Sumber pendanaan LPS berasal dari:
a) modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar
Rp 4 triliun;
b) kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali
menjadi peserta;
c) premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester; dan
d) hasil investasi cadangan penjaminan.
Pertanyaan 3
• Penanya : Mega Salpia Dewi 1561201327
• Pertanyaan : Negara mana saja yang sudah mendirikan LPS ?
• Jawaban :
Sampai dengan saat ini terdapat 72 negara yang telah mendirikan lembaga
penjamin simpanan. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada
dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjaminan jauh sebelum
krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Negara di Asia yang telah mendirikan
antara lain Filipina yaitu pada tahun 1963, kemudian Korea pada tahun 1996.
Setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura juga mendirikan lembaga
penjaminan.
Pertanyaan 4
• Penanya : Wiji L H 1661201811
• Pertanyaan : Bagaimana jika LPS mengalami Kesulitan keuangan ?
• Jawaban :
Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga
keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
LPS. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal
awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan
tersebut.
Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran
klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
Kesimpulan
• Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga
independen bentukan pemerintah yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan
menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap
dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang
mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di
Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah
bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem
perbankan sesuai kewenangannya.
Terima kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Penggunaan dana bank
Penggunaan dana bankPenggunaan dana bank
Penggunaan dana bankEva Andini
 
Kesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankKesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankRosita Dewi
 
Manajemen keuangan bab 24
Manajemen keuangan bab 24Manajemen keuangan bab 24
Manajemen keuangan bab 24Lia Ivvana
 
Perkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesiaPerkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesiaReo_Marfeeza
 
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.Futurum2
 
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuanganSoal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuanganM Nasution
 
Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.ppt
Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.pptManajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.ppt
Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.pptSyafril Djaelani,SE, MM
 
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)Ari Raharjo
 
Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Bagus Aji
 
Ruang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan SyariahRuang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan SyariahAri Munandar
 

Was ist angesagt? (20)

Penggunaan dana bank
Penggunaan dana bankPenggunaan dana bank
Penggunaan dana bank
 
Tingkat Kesehatan Bank
Tingkat Kesehatan BankTingkat Kesehatan Bank
Tingkat Kesehatan Bank
 
Kesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankKesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bank
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 
Manajemen Dana Bank
Manajemen Dana BankManajemen Dana Bank
Manajemen Dana Bank
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
 
Manajemen keuangan bab 24
Manajemen keuangan bab 24Manajemen keuangan bab 24
Manajemen keuangan bab 24
 
Bank indonesia
Bank indonesiaBank indonesia
Bank indonesia
 
Perkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesiaPerkembangan perbankan di indonesia
Perkembangan perbankan di indonesia
 
Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank
Pengertian, Fungsi, dan Jenis BankPengertian, Fungsi, dan Jenis Bank
Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank
 
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
 
Makalah bprs
Makalah bprsMakalah bprs
Makalah bprs
 
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuanganSoal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
 
Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.ppt
Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.pptManajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.ppt
Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank.ppt
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)
 
Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1
 
Ruang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan SyariahRuang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan Syariah
 
Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan KeuanganAnalisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
 

Ähnlich wie LPS Mengatur dan Mengawasi Bank

lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.pptlembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.pptssuserf4eff02
 
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxResume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxageefonzi1
 
Regulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankanRegulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankanahmad muhoriah
 
Buku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptxBuku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptxAdeMuhammad10
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxelianilamsari
 
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIKBANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIKWindaAmalia9
 
bank BRI
bank BRIbank BRI
bank BRI090698
 
Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...
Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...
Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...Febrina Wati
 
Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...
Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...
Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...Naila Hasanah
 
Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...
Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...
Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...AnitaJulianthi_
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan RAHMATWAHYUDI2020
 

Ähnlich wie LPS Mengatur dan Mengawasi Bank (20)

lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.pptlembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
 
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxResume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
BLKL.pptx
BLKL.pptxBLKL.pptx
BLKL.pptx
 
Regulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankanRegulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankan
 
Buku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptxBuku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptx
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
 
Damayanti Harian Analisa untung ada lembaga penjamin simpanan
Damayanti Harian Analisa untung ada lembaga penjamin simpananDamayanti Harian Analisa untung ada lembaga penjamin simpanan
Damayanti Harian Analisa untung ada lembaga penjamin simpanan
 
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIKBANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
 
Uu 24 2004 Pjls
Uu 24 2004 PjlsUu 24 2004 Pjls
Uu 24 2004 Pjls
 
Tugas 3
Tugas 3Tugas 3
Tugas 3
 
bank BRI
bank BRIbank BRI
bank BRI
 
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 JakartaEkonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
 
Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...
Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...
Tugas eko 12, Febrina wati,Ranti pusriana s.pd,bank dan lembaga keuangan buka...
 
Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...
Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...
Tugas eko 12, Naila hasanah, Ranti pusriana S.Pd, bank lembaga keuangan bukan...
 
Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...
Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...
Tugas eko12,Anita Julianthi,Ranti Pusriana S.Pd,Bank,Lembaga Keuangan Bukan B...
 
Bank Umum
Bank UmumBank Umum
Bank Umum
 
Lembaga keuangan
Lembaga keuanganLembaga keuangan
Lembaga keuangan
 
Bank dan LKBB
Bank dan LKBB Bank dan LKBB
Bank dan LKBB
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan
 

LPS Mengatur dan Mengawasi Bank

  • 1. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 1 Dhita Febriana Priono 1561201325 Rizka Handoko 1561201331 Setia Budi 1561201197 Kelas E/F Pagi
  • 3. • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. • Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.
  • 4. • Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau rush. Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan blanket guarantee melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. • Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral hazard bankir juga masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen.
  • 5. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) • Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. • Melaksanakan penjaminan simpanan. • Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. • Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. • Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
  • 6. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) • Menetapkan dan memungut premi penjaminan. • Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. • Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. • Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. • Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka. • Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. • Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. • Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. • Menjatuhkan sanksi administratif.
  • 7. Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan • Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".
  • 8. • Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. • Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank.
  • 9. Syarat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, 2. Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank dan, 3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut
  • 10. Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan • Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.
  • 11. Pertanyaan 1 • Penanya : Arfian Raharjo 1561201312 • Pertanyaan : Apakah perbedaan OJK dan LPS ? • Jawaban : OJK = Otoritas Jasa Keuangan. Ojk mengurus hal-hal mikroprudensial, contohnya mengawasi setiap bank. Dia mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal (bursa efek), dan sektor IKNB. LPS= Lembaga Penjamin Simpanan, dia menjamin supaya nasabah merasa aman menyimpan uang di bank. Seandainya ada apa-apa sama bank- nya/perekonomian, LPS akan mengganti uang nasabah maksimal 2 milyar per nasabah.
  • 12. Pertanyaan 2 • Penanya : Dwi Infantriani 1561201315 • Pertanyaan : Darimana sumber pendanaan LPS ? • Jawaban : Sumber pendanaan LPS berasal dari: a) modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 4 triliun; b) kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta; c) premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester; dan d) hasil investasi cadangan penjaminan.
  • 13. Pertanyaan 3 • Penanya : Mega Salpia Dewi 1561201327 • Pertanyaan : Negara mana saja yang sudah mendirikan LPS ? • Jawaban : Sampai dengan saat ini terdapat 72 negara yang telah mendirikan lembaga penjamin simpanan. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjaminan jauh sebelum krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Negara di Asia yang telah mendirikan antara lain Filipina yaitu pada tahun 1963, kemudian Korea pada tahun 1996. Setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura juga mendirikan lembaga penjaminan.
  • 14. Pertanyaan 4 • Penanya : Wiji L H 1661201811 • Pertanyaan : Bagaimana jika LPS mengalami Kesulitan keuangan ? • Jawaban : Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
  • 15. Kesimpulan • Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen bentukan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.