ini tentang perencanaan pembangunan.

1. Assalamualaikum Wr. Wb
1

2. Kelompok 2
Arief Rahman (08624003)
Fiesty Utami (08624011)
Frieder SMS (08624013)
Novi Novianti (08624022)
3 AMP A
2

3. PERENCANAAN
o Pendahuluan dan Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional
o Rencana Pembangunan
Jangka Panjang
o Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
o Rencana Strategis
Kementrian/ Lembaga
o Rencana Pembangunan
Jangka Tahunan
o Current Issue
3

4. Apa itu Perencanaan?
Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan (dalam arti
luas) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara
bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-
sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat
tujuan perencanaan :
1. Untuk memberikan pengarahan yang baik, bagi pelaku
perencanaan.
2. Untuk mengurangi ketidakpastian.
3. Untuk meminimalisir pemborosan.
4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan
dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan
pengevaluasian. 4

5. Perencanaan, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) merupakan suatu “proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara :
1. Sistematis
2. Terarah
3. Terpadu
4. Menyeluruh
5. Tanggap terhadap perubahan
5

6. Apa itu Pembangunan Nasional ?
Pembangunan nasional merupakan upaya yang dihasilkan
oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan
bernegara. Agar pembangunan nasional dapat berjalan
dengan baik maka seharusnya tidak dilepaskan dari tataran
demokrasi dan prinsip-prinsip penting yang tidak boleh
diabaikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1. Kebersamaan,
2. Berkeadilan,
3. Berkelanjutan,
4. Berwawasan lingkungan, dan
5. Kemandirian.
Agar kegiatan pembagunan berjalan efektif, efisien dan
bersasaran, maka diperlukan adanya suatu perencanaan
pembangunan yang matang.
6

7. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat menjamin
tercapainya tujuan dalam bernegara. SPPN mencangkup penyelenggaran
perencanaan makro dari semua fungsi pemerintah yang meliputi semua
bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah NKRI. SPPN adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelanggaran Negara dan
masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam cakupan waktu, SPPN disusun dalam cakupan tiga periode
perencanaan, yaitu:
1. Jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun,
2. Jangka menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan
Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun,
3. Jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan
(RKP) dengan periode tahunan.
7

8. Tujuan disusunnya SPPN
1. Menjamin adanya koordinasi di antara pelaku
pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan
daerah, maupun antar daerah,
2. Menjamin tercipta intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan,
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
8

9. Tahapan Perencanaan Pembangunan
Dalam suatu perencanaan pembangunan sebagai suatu siklus ada empat tahapan
yang dilalui, yakni :
1. Penyusunan rencana,
2. Penetapan rencana,
3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan diselelnggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan
rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana
yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.
• Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
terbaik, teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
• Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
yang telah disiapkan.
• Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan melalui Musrenbang.
• Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Selanjutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga
mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
9

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Perencanaan ini memuat penjabaran dari
tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun
1945 dalam visi, misi, dan arah pembangunan
nasional. Proses penyusunan RPJP dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur pelaku pembangunan.
10

11. Pola pikir..
RPJPN (Visi, Misi, Arah Pembangunan,2005-2025)
RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
RKP 2009 RKP 2014 RKP 2019 RKP 2024
11

12. Penyusunan RPJPN
12

13. Stakeholders Bappenas DPR
Menyiapkan
Rancangan
Rancangan RPJPN
RPJPN
Rancangan Rancangan Lam-
Melakukan RPJPN Akhir RPJPN piran
Musrenbang
Hasil
Membahas Rancangan
Hasil Musrenbang
Akhir RPJPN
Musrenbang
Penyusunan Rancangan RPJPN
Akhir RPJP
Rancangan Lam- Menetapkan
Akhir RPJPN piran UU RPJPN
UU RPJPN
13

14. Stakeholders
CITIZENS
STATE
Community-based
organizations
Executive
Non-governmental
Judiciary
organizations
Legislative
Professional Associations
Public Service
Religious groups
Military
Women’s groups
Police BUSINESS
Media
Small/Medium/Large
Enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock Exchange
14

15. Musrenbang Jangka Panjang
Stakeholders
PEMDA
15

16. Musrenbang Jangka Panjang
Stakeholders
PEMDA
16

17. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala negara terpilih
yang wajib disusun dalam waktu 3 bulan
setelah dilantik. RPJM harus berpedoman
kepada RPJP Nasional. Termasuk
di dalamnya adalah arah kebijakan fiskal.
17

18. Penyusunan RPJM
18

19. Kementrian
Bappenas Kementrian/Lembaga Stakeholders
Perencanaan
Menyiapkan Menyiapkan Rancangan Rancangan
Rancangan
Rancangan Rancangan AwalRenstra K/L
RPJMN RPJMN
Awal RPJMN Renstra K/L
mengintegrasikan Mengadakan
Rancangan Rancangan Musrenbang
Awal RPJMN Renstra K/L Rancangan
RPJMN Hasil
Musrenbang
Hasil
Musrenbang
Merancang
RPJMN
RPJMN
Menetapkan
Peraturan Presiden
PerPres
19

20. Proses Penyusunan
RPJMN 2010-2014
20

21. Pendekatan Baru dalam
Penyusunan RPJMN 2010-2014
21

22. Proses Penyusunan
RPJMN 2010-2014
22

23. Rencana Strategis
Kementrian/Lembaga
Renstra Kementrian/Lembaga ( K/L ) memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi K/L serta berpedoman
kepada RPJM Daerah.
23

24. Tahapan Penyusunan Renstra K/L yaitu :
1. Mempelajari Visi,Misi,dan program kepala negara terpilih
terhadap tugas dan fungsi kementrian/lembaga yang
dipimpinnya. Dalam hal ini menteri/kepala lembaga
mengkaji implikasi visi, misi dan program presiden terpilih
terhadap tugas pokok fungsi K/L yang dipimpinnya dalam
bentuk :
a. Memberikan penilaian keterkaitan visi, misi, dan
program dalam Renstra K/L pada periode lalu
b.Mengidentifikasikan program presiden terpilih
terhadap capaian kinerja program K/L sebelumnya,
c. Membuat kesimpulan.
2. Menyusun Rancangan Renstra K/L dengan
berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional.
24

25. Rencana Pembangunan Jangka
Tahunan
Rencana Pembangunan Jangka Tahunan adalah
perencanaan yang meliputi periode satu tahun yang
dalam hal ini disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah
dan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.
RKP berisi prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian yang
menyeluruh termasuk kebijakan fiskal serta
program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam
bentuk kerangka pendanaan.
25

26. Penyusunan RKP
26

27. Kementerian/
Stakeholders Bappenas DPR
Lembaga
Menyiapkan Menyiapkan
Rancangan rancangan
Awal RKP Renja- KL
Hasil
Koordinasi
Rancangan Rancangan
Awal RKP Renja K/L
Melakukan
Musrenbang Rancangan Akhir
Hasil Rencana Kerja
Koordinasi
Hasil
Musrenbang Menetapkan
Menyusun RKP
Rancangan Akhir
Rencana Kerja
Rancangan Akhir Peraturan
Rencana Kerja Presiden
27

28. Current Issue
Impor Beras Bebas Bea Masuk
Masalah:
Impor beras dengan pembebasan biaya bea masuk ke indonesia cukup
mencengangkan. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di negara dengan yang
berkecukupan untuk menghasilkan hasil pertanian yang dalam hal in khususnya beras
dari para petani pribumi. Rasanya, beras yang dihasilkan oleh mereka tidak kalah
mutunya sekalipun dibanding beras yang diimpor dari luar. Tambah lagi, impor beras
dengan pembebasan biaya seperti ini akan menambah keterpurukan kehidupan para
petani di negeri ini. Bagaimana bisa kelangsungan hidup ekonomi masyarakat di negeri
ini tidak dilindungi lagi dan malah diperkeruh oleh kebijakan pemerintahan dinegeri ini
sendiri.
•Kebijakan impor beras tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk mewujudkan
swasembada pangan dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional. Padahal,
komitmen swasembada pangan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan & RAPBN
2011 yang kemudian dilegalkan menjadi UU APBN 2011 serta Peraturan Presiden
No.29/2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
•Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241/2010 tentang pembebasan
bea masuk atas impor beras inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan data yang
disampaikan di buku Nota Keuangan & RAPBN 2011 dan UU APBN 2011 dan Perpres
No.29/2010.
28

29. Solusi:
•PMK harus direvisi secepatnya dan kebijakan pembebasan bea masuk
impor beras dicabut. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya
melakukan konsolidasi data perberasan karena terindikasi adanya
kelalaian penyusunan dan manipulasi data.
•Perum Bulog harus berhenti melakukan impor beras. Lebih baik,
Bulog membeli beras lebih mahal dari petani karena efeknya bagus
untuk kesejahteraan petani yang masih buruk saat ini.
•Bulog diminta jemput bola langsung ke petani. Karena selama ini,
Bulog membeli beras dari pihak ketiga seperti tengkulak dan spekulan
yang sudah pasti harganya tinggi.
Bulog membeli beras langsung dari petani.
•Pemerintah sebaiknya meningkatkan HPP (Harga Pembelian
Pemerintahan).
29

30. Daftar Pustaka
Masli, Lili. Modul Manajemen Keuangan Pemerintahan.
Supriadi, Agust. 8 Februari 2011. Impor Beras Bebas Bea Masuk Langgar UU.
http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/11641-impor-beras-bebas-bea-
masuk-langgar-uu. [14 Maret 2011]
Sutedjo, Bambang. 2010. Pembangunan Aparatur dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. [8 Maret 2010]
UU Nomor 17 Tahun 2007
Widianto, Bambang. 20 Oktober 2008.
http://www.aigrp.anu.edu.au/research/pdf/Bambang%20Widianto.pdf .
[13 Maret 2011]
30

31. SESI TANYA-
JAWAB
Anda bertanya,
kami jawab,, :D
31

32. TERIMA KASIH
32